Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Padang Tegaskan Pejabat Wajib Tindaklanjuti Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan

Juru bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Padang, Devi Febrida pada rapat paripurna DPRD Kota Padang, Senin, 15 Juni 2026.  (Foto: Ist). 

BENTENGSUMBAR.COM - Berkaitan laporan Pansus secara umum, ada beberapa permasalahan yang jadi temuan Badan Pemeriksaan Keungan (BPK-RI) Perwakilan Sumbar.

Fraksi Partai Golkar DPRD kota Padang diketui Helmi Moesim atau akrab disapa da Ay pun angkat bicara. 

"Baik itu data dari laporan Pansus I, II, III dan Iv. Untuk hal ini kami berharap temuan BPK ini supaya cepat diselesaikan," juru bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Padang, Devi Febrida pada rapat paripurna DPRD Kota Padang, Senin, 15 Juni 2026. 

Dikatakannya, agar temuan ini kedepannya tidak menjadi 

permasalahan hukum.

Menurutnya, berdasarkan UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan.

Lebih lanjut dia mengatakan, Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dan laporan 

hasil pemeriksaan selambat lambatnya 60 hari setelah 

laporan pemeriksaan diterima.

"Secara umum terkait dengan rekomendasi yang sudah 

disampaikan masing - masing pansus, kami berharap ini 

menjadi catatan, pertimbangan dan juga butuh tindak 

lanjut yang kongkrit," cakapny. (*) 

Editor: Zamri Yahya, SH. i., WU

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News