Pastikan Tak Bocor ke Pihak Salah, Pemkab Solok Dukung Penuh Pengawasan Ketat BBM Bersubsidi

Forum penting ini dihadiri lengkap oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi, seluruh Bupati dan Wali Kota se-Sumatera Barat, serta anggota Satuan Tugas Pengawasan BBM. (Foto: Diskominfo). 

BENTENGSUMBAR.COM – Pengawalan penyaluran energi bagi rakyat kembali diperkuat. Bupati Solok, Dr. (HC) Jon Firman Pandu, SH, turut hadir dalam Rapat Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) serta Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) se-Provinsi Sumatera Barat. Pertemuan strategis ini berlangsung di Auditorium Gubernuran Sumatera Barat, Kamis (4/6/2026), dan dibuka langsung oleh Gubernur Sumatera Barat.

Forum penting ini dihadiri lengkap oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi, seluruh Bupati dan Wali Kota se-Sumatera Barat, serta anggota Satuan Tugas Pengawasan BBM. 

Kehadiran para pemimpin daerah ini menjadi bukti nyata kesepahaman bersama bahwa bahan bakar bersubsidi adalah hak masyarakat yang harus dijaga ketat agar tidak menjadi sumber keuntungan segelintir pihak yang tidak berhak.

Tujuan utama rapat koordinasi ini adalah merajut sinergi antarinstansi dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. 

Di ruang diskusi, dibahas tuntas berbagai strategi untuk memastikan distribusi berjalan lancar, kuota terpenuhi, dan yang terpenting: tepat sasaran sesuai regulasi yang berlaku. 

Isu hangat yang menjadi sorotan meliputi cara mencegah penyalahgunaan aliran barang, peningkatan pemantauan langsung di lapangan, hingga pemanfaatan teknologi digital agar pergerakan BBM dapat terpantau secara real-time dan akurat.

Bupati Solok dalam kesempatannya menegaskan komitmen penuh Pemerintah Kabupaten Solok untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat maupun provinsi. 

Menurutnya, subsidi yang diberikan negara merupakan bantuan sosial bernilai besar yang ditujukan untuk meringankan beban ekonomi warga dan mendorong sektor produktif usaha mikro, transportasi, serta pertanian. Jika disalahgunakan, manfaatnya akan hilang dan membebani keuangan negara.

“Penyaluran BBM bersubsidi memerlukan kolaborasi yang kokoh. Kami tidak ingin satu tetes pun subsidi ini mengalir ke pihak yang bukan haknya. Bersama aparat penegak hukum, distributor, dan masyarakat luas, kita pastikan energi ini sampai ke tangan warga yang membutuhkan. Tujuannya satu, agar subsidi ini benar-benar menjadi penopang kesejahteraan dan penggerak roda ekonomi daerah,” tegas Bupati Jon Firman Pandu.

Pemerintah Kabupaten Solok juga berjanji untuk terus berkomunikasi intensif dengan pihak terkait guna memantau stok dan distribusi di lapangan.

Segala potensi kendala, antrean panjang, hingga kelangkaan buatan akan segera ditindaklanjuti agar ketahanan energi di wilayah Solok senantiasa terjaga aman dan lancar.

Melalui hasil rapat koordinasi ini, seluruh daerah diharapkan memiliki standar pengawasan yang seragam dan efektif.

Langkah-langkah konkret yang disepakati menjadi landasan menjamin penyaluran yang transparan, tertib hukum, serta berdaya guna mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat secara menyeluruh.(80)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News