Wako Fadly Amran Hadiri Rakor Pengawasan Pendistribusian JBT dan JBKP

Wali Kota Padang, Fadly Amran, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP). (Foto: Prokompin). 

BENTENGSUMBAR.COM - Wali Kota Padang, Fadly Amran, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) yang dipimpin Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi, di Auditorium Gubernur Sumbar, Kamis (4/6/2026).

Hadir pada kesempatan itu, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, Unsur Forkopimda Sumbar, Direktur BBM BPH Migas, Chrisnawan Anditya, Sales Area Manager PT Pertamina Patra Niaga Sumbar, Fakhri Rizal Hasibuan, Kepala Dinas ESDM Sumbar, Helmi Heriyanto, Kepala daerah kabupaten/kota se-Sumatera Barat, Satgas Pengendalian dan Pengawasan BBM Subsidi Sumbar, dan Sejumlah pemangku kepentingan terkait lainnya.

Dalam Rakor tersebut terungkap sejumlah modus penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi yang ditemukan Satgas Pengendalian dan Pengawasan BBM Subsidi Sumbar.

Modus tersebut diantaranya mulai dari penggunaan kendaraan dengan nomor polisi ganda, tangki modifikasi, pengisian berulang menggunakan beberapa QR Code, hingga dugaan penyaluran untuk aktivitas pertambangan ilegal.

Wako Fadly Amran menegaskan dukungan penuh Pemerintah Kota (Pemko) Padang terhadap penguatan pengawasan distribusi BBM bersubsidi agar penyalurannya tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berhak.

Fadly Amran menilai pengawasan distribusi BBM bersubsidi perlu terus diperkuat mengingat dalam beberapa pekan terakhir antrean kendaraan di sejumlah SPBU, termasuk di Kota Padang, sempat mengganggu aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah.

Ia juga mendorong percepatan penyempurnaan regulasi dan sistem pengawasan distribusi BBM bersubsidi. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk menutup berbagai celah penyalahgunaan yang selama ini memicu antrean panjang di SPBU.

"Kota Padang mendukung penuh upaya pengawasan distribusi JBT dan JBKP agar penyalurannya berjalan tertib, transparan, dan tepat sasaran. Sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi, " katanya. 

Gubernur Sumbar Mahyeldi menegaskan pentingnya penguatan pengawasan di seluruh daerah agar subsidi energi yang diberikan pemerintah benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak.

Mahyeldi meminta pemerintah kabupaten dan kota bersama unsur terkait meningkatkan koordinasi serta pengawasan lapangan guna mencegah berbagai bentuk penyimpangan dalam pendistribusian BBM bersubsidi.

"Subsidi energi yang diberikan pemerintah harus benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak. Karena itu, pengawasan perlu terus diperkuat melalui koordinasi dan sinergi seluruh pihak terkait," ujarnya. 

Direktur BBM BPH Migas, Chrisnawan Anditya, mengapresiasi langkah pengawasan yang dilakukan Satgas Pengendalian dan Pengawasan BBM Subsidi Sumbar. Menurutnya, pengawasan yang dilakukan sejauh ini berhasil menekan konsumsi solar subsidi secara signifikan dan mengindikasikan berkurangnya praktik penyaluran kepada pihak yang tidak berhak.

BPH Migas juga tengah mengkaji penguatan sistem digital, termasuk penerapan PIN atau OTP pada QR Code untuk mempersempit peluang penyalahgunaan.

"BPH Migas juga tengah mengkaji penguatan sistem digital, termasuk penerapan PIN atau OTP pada QR Code untuk mempersempit peluang penyalahgunaan," cakapnya. 

Sementara itu, Sales Area Manager PT Pertamina Patra Niaga Sumbar, Fakhri Rizal Hasibuan, memastikan stok BBM di Sumbar dalam kondisi aman. Setelah pengawasan diperketat dan operasi lapangan digencarkan, konsumsi solar subsidi tercatat menurun signifikan dan antrean di sebagian besar SPBU mulai berkurang.

"Kita bersyukur, setelah pengawasan diperketat dan operasi lapangan digencarkan, konsumsi solar subsidi tercatat menurun signifikan dan antrean di sebagian besar SPBU mulai berkurang. Kita ingin kondisi ini terus terjaga melalui pengawasan yang konsisten dan kolaborasi dari seluruh pihak," ujarnya. 

Melalui Rakor tersebut, seluruh pihak sepakat memperkuat sinergi pengawasan distribusi JBT dan JBKP agar lebih efektif, tepat sasaran, serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan perekonomian daerah. (Prokompin).

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News