DPRD Ungkap Masih Banyak Siswa Gagal Masuk Sekolah, SPBM Jangan Sampai Buat Anak Putus Sekolah

Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, mengatakan persoalan daya tampung sekolah negeri harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena menyangkut hak dasar anak untuk memperoleh pendidikan. (Foto: Hanny). 

BENTENGSUMBAR.COM – Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 di Kota Padang kembali menuai sorotan. 

Di tengah berakhirnya proses pemenuhan daya tampung sekolah negeri, DPRD Kota Padang mengungkap masih banyak calon siswa yang belum memperoleh sekolah, kondisi yang dikhawatirkan berujung pada meningkatnya angka anak putus sekolah.

Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, mengatakan persoalan daya tampung sekolah negeri harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena menyangkut hak dasar anak untuk memperoleh pendidikan.

"Hingga sekarang masih banyak siswa yang belum mendapatkan sekolah. Bisa jadi anak-anak ini akhirnya tidak melanjutkan pendidikan karena masuk sekolah swasta juga tidak semua keluarga mampu membiayainya. Jangan sampai mereka gagal sekolah atau bahkan putus sekolah," kata Muharlion. Selasa (07/07/2026).

Menurutnya, kondisi tersebut bertentangan dengan semangat program unggulan Pemerintah Kota Padang yang menempatkan sektor pendidikan sebagai salah satu prioritas pembangunan.

Ia menilai persoalan ini tidak bisa diselesaikan hanya setiap musim penerimaan peserta didik, tetapi harus diikuti dengan kebijakan jangka panjang, seperti penambahan ruang kelas baru maupun pembangunan sekolah di kawasan yang pertumbuhan penduduknya tinggi.

"Ini menjadi catatan penting bagi kita semua. Apakah nanti diperlukan penambahan lokal baru atau bahkan membangun sekolah baru, terutama di wilayah yang jumlah penduduknya terus bertambah. Ada sekolah yang kelebihan kapasitas, tetapi ada juga sekolah yang justru masih sepi peminat," ujarnya.

Muharlion menegaskan DPRD Kota Padang akan segera memanggil pihak-pihak terkait untuk mengevaluasi pelaksanaan SPMB tahun ini sekaligus mencari solusi atas persoalan ketimpangan daya tampung antar sekolah.

"Kami akan memanggil dinas terkait untuk membahas persoalan SPMB ini secara menyeluruh agar persoalan yang sama tidak terus berulang setiap tahun," tegasnya.

Persoalan tersebut juga menjadi perhatian karena masih tingginya jumlah anak yang tidak bersekolah di Kota Padang.

Berdasarkan data Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah per 1 April 2026, tercatat 6.615 anak di Kota Padang masih berada di luar sistem pendidikan. 

Jumlah itu memang menurun dibandingkan data sebelumnya yang mencapai 7.178 anak, setelah 153 anak berhasil dikembalikan ke jalur pendidikan formal maupun nonformal.

Namun, DPRD mengingatkan angka tersebut berpotensi kembali meningkat apabila persoalan keterbatasan daya tampung sekolah tidak segera diatasi.

"Kalau masih banyak anak yang tidak mendapatkan sekolah, tentu ada risiko jumlah anak tidak sekolah kembali bertambah. Ini yang harus dicegah sejak sekarang," kata Muharlion.

Sebelumnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang telah membuka proses Pemenuhan Daya Tampung bagi calon murid yang belum diterima di sekolah negeri pada jenjang SD dan SMP Tahun Ajaran 2026/2027.

Program tersebut dimaksudkan untuk mengisi sisa kuota sekolah negeri yang masih tersedia setelah tahapan utama SPMB selesai.

Dinas Pendidikan menyatakan seluruh proses dilaksanakan secara transparan, objektif, akuntabel, dan tanpa dipungut biaya.

Berdasarkan jadwal resmi, pendaftaran pemenuhan daya tampung berlangsung pada 30 Juni hingga 2 Juli 2026, hasil seleksi diumumkan pada 3 Juli 2026, sedangkan daftar ulang peserta yang diterima dilaksanakan pada 4 Juli 2026 lalu.

Untuk jenjang SD, pendaftaran dilakukan langsung di sekolah negeri yang masih memiliki kuota. Sementara untuk jenjang SMP, seluruh proses dilakukan melalui sistem daring yang disediakan Dinas Pendidikan.

Meski demikian, DPRD menilai penyelesaian persoalan pendidikan tidak cukup hanya melalui mekanisme pemenuhan daya tampung. Pemerintah daerah dinilai perlu melakukan pemetaan kebutuhan sekolah berdasarkan perkembangan jumlah penduduk dan persebaran kawasan permukiman agar kapasitas sekolah negeri lebih merata.

Dengan masih adanya ribuan anak di luar sistem pendidikan serta munculnya keluhan banyak calon siswa yang belum memperoleh sekolah pada pelaksanaan SPMB tahun ini, DPRD meminta Pemerintah Kota Padang menjadikan persoalan akses pendidikan sebagai agenda prioritas yang harus segera diselesaikan melalui kebijakan yang terukur dan berkelanjutan. (*)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News