| Bupati Solok Dr. (HC) Jon Firman Pandu, S.H., didampingi Wakil Bupati H. Candra, S.H.I., memimpin Rapat Koordinasi bersama seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Solok. (Foto: Diskominfo). |
Turut hadir Sekretaris Daerah, para Asisten, serta Staf Ahli Bupati. Pertemuan ini menjadi wadah evaluasi kinerja, sinkronisasi langkah, serta penentuan prioritas pembangunan demi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
Dalam arahannya, Bupati menegaskan pengembalian kewenangan pengelolaan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat adalah amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
"Ini adalah bukti kepercayaan sekaligus tugas berat. Semua OPD wajib bekerja maksimal, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat," tegasnya.
Salah satu fokus utama yang dibahas adalah kondisi infrastruktur jalan kabupaten yang menjadi sorotan masyarakat.
Berdasarkan data pendataan, saat ini sekitar 41 persen ruas jalan kabupaten dalam kondisi rusak berat, serta 7,44 persen lainnya rusak sedang.
Total kebutuhan anggaran untuk menuntaskan perbaikan seluruh kerusakan diperkirakan mencapai Rp1,6 triliun.
Pemerintah berkomitmen memprioritaskan ruas strategis, jalur penghubung utama, serta kawasan potensi ekonomi agar manfaatnya langsung dirasakan warga.
Bupati juga menyoroti integritas aparatur. Ia menegaskan perlindungan diberikan kepada ASN yang terbukti tidak bersalah saat menghadapi masalah hukum, namun pelanggaran yang terbukti tetap harus diproses sesuai aturan yang berlaku.
"Jika benar kami bela, jika salah kami serahkan pada penegak hukum. Mari bekerja dengan jujur, disiplin, dan penuh tanggung jawab," pesannya.
Sementara itu, Wakil Bupati H. Candra meminta setiap OPD melaporkan perkembangan realisasi TKD secara mingguan. Hal ini agar kendala dapat segera diidentifikasi dan dicarikan solusi tanpa menunda pelaksanaan program.
Di akhir rapat, seluruh kepala OPD diminta rutin melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan di wilayah kerjanya, serta menyampaikan laporan berkala kepada pimpinan daerah sebagai dasar pengambilan kebijakan yang tepat sasaran.(80)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »