DPRD Ungkap Tantangan yang Masih Dihadapi Kota Padang

DPRD Ungkap Tantangan yang Masih Dihadapi Kota Padang
Ketua DPRD Kota Padang Ustad H. Muharlion, S. Pd., menyambut tamu menjelanh Rapat Paripurna Istimewa Hari Jadi Kota (HJK) Padang ke-357, Jum'at, 7 Agustus 2026. (Foto: Humas). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Di tengah berbagai capaian pembangunan yang telah diraih, DPRD Kota Padang mengungkap berbagai tatangan yang masih dihadapi Kota Padang.

Hal itu diungkapkan Ketua DPRD Kota Padang Ustad H. Muharlion, S. Pd., pada Rapat Paripurna Istimewa Hari Jadi Kota (HJK) Padang ke-357, Jum'at, 7 Agustus 2026, di ruang sidang utama.

Menurut Muharlion, tantangan tersebut bukan untuk dipandang sebagai hambatan, melainkan sebagai agenda bersama yang harus dijawab melalui kebijakan yang tepat, kolaborasi yang kuat, dan komitmen yang berkelanjutan.

Penguatan Ketahanan Terhadap Bencana

Dia mengatakan, sebagai kota yang berada di kawasan rawan gempa bumi, tsunami, banjir, dan longsor, Kota Padang harus terus memperkuat budaya sadar bencana. 

Ia menjelaskan, mitigasi tidak cukup hanya melalui pembangunan infrastruktur, tetapi juga melalui penataan ruang yang berbasis resiko, penyediaan jalur dan tempat evakuasi yang memadai, sistem peringatan dini yang andal, serta peningkatan kapasitas masyarakat melalui edukasi dan simulasi kebencanaan secara berkelanjutan.

Dikatakannya, pada tahun 2025 telah terjadi bencana banjir bandang yang membuat Kota Padang lumpuh dan empat hari lalu kembali lagi terjadi banjir yang membuat beberapa kawasan di Kota Padang lumpuh.

"Alhamdulillah berkat kerjasama dan koordinasi yang baik antara pemerintah provinsi dan pemerintah Kota Padang bisa segera dilakukan tindakan penyaluran bantuan kepada masyarakat dan trauma healing," ujarnya.

Pengendalian Banjir dan Penataan Lingkungan Perkotaan

Banjir yang masih terjadi di sejumlah kawasan, kata Muharlion lagi, menunjukkan perlunya percepatan pembangunan dan pemeliharaan sistem drainase, normalisasi sungai, perlindungan daerah resapan air, serta pengendalian alih fungsi lahan.

"Penanganan banjir harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat agar menghasilkan solusi yang berkelanjutan," tegasnya. (*) 

Editor: Zamri Yahya, WU

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »