Dana Pendidikan Jadi Sorotan, Elzadaswarman Tegaskan: Salah Kelola Bisa Berujung Hukum

FGD dibuka Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta melalui Wakil Wali Kota Elzadaswarman berlangsung di Aula Josrizal Zain, Balai Kota Payakumbuh, Rabu (16/9/2026). (Foto: Hermiko). 

BENTENGSUMBAR.COM - Dana pendidikan bukan sekadar angka dalam dokumen anggaran. Di balik setiap rupiah yang dikelola, ada amanah publik yang harus dipertanggungjawabkan. Pesan itulah yang mengemuka ketika Pemerintah Kota Payakumbuh menggelar Focus Group Discussion (FGD) dan Sosialisasi Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2026.

FGD yang dibuka Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta melalui Wakil Wali Kota Elzadaswarman itu berlangsung di Aula Josrizal Zain, Balai Kota Payakumbuh, Rabu (16/9/2026). Forum tersebut menjadi ruang penting untuk memperkuat pemahaman pengelola anggaran pendidikan agar pelaksanaan program tidak hanya berjalan cepat, tetapi juga tepat aturan, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Di tengah tuntutan tata kelola pemerintahan yang semakin terbuka, pengelolaan anggaran pendidikan mendapat perhatian serius. Pemko Payakumbuh menempatkan kepatuhan terhadap regulasi sebagai bagian penting dari upaya membangun birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel, sejalan dengan arah kebijakan Wali Kota Zulmaeta bersama Wakil Wali Kota Elzadaswarman.

Tak tanggung-tanggung, forum tersebut menghadirkan Inspektur Investigasi Inspektorat Jenderal Kemendikdasmen RI Dr. Yunita Arif, Koordinator Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatra Barat Nursurya, serta Kepala Kejaksaan Negeri Payakumbuh Ulil Azmi. Kehadiran unsur pengawasan dan aparat penegak hukum mempertegas bahwa tata kelola Dana Revitalisasi Satuan Pendidikan 2026 harus dikerjakan dengan penuh kehati-hatian.

Sekitar 250 pengelola anggaran pendidikan dari Kota Payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota mengikuti kegiatan tersebut. Mereka terdiri dari kepala sekolah, bendahara, ketua pelaksana, konsultan perencana hingga pengawas. Dengan begitu banyak pihak terlibat, pemahaman yang sama mengenai aturan menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditawar.

Elzadaswarman dalam arahannya menyampaikan apresiasi kepada jajaran Itjen Kemendikdasmen dan Kejaksaan yang turun langsung memberikan pembinaan. Menyuarakan pesan Wali Kota Zulmaeta, ia mengingatkan bahwa setiap pengelola anggaran sedang memegang amanah besar yang penggunaannya berada dalam ruang pengawasan.

“Dunia kini berubah sangat cepat dan tanpa batas berkat digitalisasi. Pencegahan jauh lebih baik daripada pengobatan,” tegas Elzadaswarman. Menurutnya, rancangan program sebaik apa pun dapat menjadi persoalan apabila tidak dilandasi niat untuk kepentingan masyarakat, keterbukaan, dan kepatuhan terhadap aturan.

Pesan tersebut menjadi penekanan utama dalam forum. Elzadaswarman mengingatkan bahwa aturan harus menjadi tolok ukur dalam setiap tahapan pengelolaan program. Ia juga mendorong para pengelola anggaran untuk tidak hanya mengejar terlaksananya kegiatan, tetapi memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan.

Efisiensi juga menjadi perhatian. Pengelolaan anggaran pendidikan diminta dilakukan secara disiplin, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan keuangan berbasis kinerja. Transparansi harus menjadi kebiasaan, bukan sekadar formalitas ketika laporan diminta.

Bagi Payakumbuh, penguatan tata kelola tersebut memiliki arti strategis. Kota ini terpilih sebagai satu dari tiga kota percontohan daerah bebas korupsi di Indonesia. Status tersebut sekaligus menjadi tantangan agar komitmen antikorupsi tidak berhenti sebagai predikat, melainkan diwujudkan dalam praktik pemerintahan sehari-hari.

“Cangkuak putih kawan pado-pado, terbuka dan sejalan. Jika tata kelola anggaran dilakukan dengan baik dan lurus, pembangunan akan berjalan lancar dan mutunya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Elzadaswarman. Pesan itu menegaskan bahwa transparansi bukan hanya soal menghindari persoalan hukum, tetapi juga memastikan setiap program benar-benar memberi manfaat.

FGD yang diinisiasi Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh dan dimoderatori Kepala Dinas Pendidikan Nalfira tersebut kemudian berlanjut pada pemaparan teknis, studi kasus intelijen, serta diskusi interaktif. Seluruh rangkaian diarahkan untuk memperkuat pemahaman para pengelola sekaligus memastikan Dana Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2026 digunakan tepat sasaran, sesuai aturan, dan manfaatnya benar-benar kembali kepada masyarakat. (HM)

Editor: Zamri Yahya, WU

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News