 |
| KONKER PDPI XVIII berlangsung pada 16–19 September 2026 di The ZHM Premiere Hotel, Padang. (Foto: By). |
KONKER PDPI XVIII berlangsung pada 16–19 September 2026 di The ZHM Premiere Hotel, Padang. Pesertanya berasal dari berbagai unsur, mulai dari dokter spesialis paru, dokter bidang terkait, tenaga kesehatan, akademisi, peneliti, peserta didik, hingga pemangku kepentingan lainnya yang memiliki perhatian terhadap perkembangan kesehatan respirasi di Indonesia.
Hadir pada kegiatan itu, Wakil Menteri Kesehatan RI dr. Benjamin Paulus Octavianus, Sp.P, FISR, Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah, Kepala Dinas Kesehatan Sumbar dr. Aklima, MPH, Kepala Dinas Kesehatan Padang . Srikurnia Yati, M.K.M, Direktur Utama RSU M Jamil Dr. dr. Dovy Djanas, Sp.OG, KFM, MARS, FISQua, Ketua PDPI Sumbar DR. dr. Masrul Basyar, Sp.P(K), FISR, FAPSR., dan tamu undangan lainnya.
Dr. Osa Khairsyaf, Sp. P (K), MARS, FAPSR, selaku Ketua Panitia Konker PDPI Padang 2026 mengatakan, bukan sekadar forum pertemuan organisasi, KONKER PDPI XVIII dikemas sebagai ruang pertukaran gagasan, pengetahuan, pengalaman, penelitian, dan inovasi. Rangkaian kegiatan mencakup forum ilmiah, workshop, simposium, presentasi penelitian, forum organisasi hingga pengabdian kepada masyarakat.
Ia menjelaskan, salah satu isu penting yang mendapat perhatian adalah pengendalian tuberkulosis (TB). Penyakit ini membutuhkan penanganan berkelanjutan, mulai dari peningkatan kesadaran masyarakat, penemuan kasus secara aktif, pemeriksaan dan diagnosis, pengobatan, pencegahan, hingga edukasi kesehatan.
"Upaya pengendalian TB tidak dapat berjalan sendiri. Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, organisasi profesi, fasilitas pelayanan kesehatan, akademisi, peneliti, serta masyarakat. Sinergi lintas sektor menjadi bagian penting untuk memperkuat upaya menemukan kasus lebih dini dan memastikan masyarakat memperoleh penanganan yang tepat," katanya, Jumat, 18 September 2026.
Di sisi lain, Ketua PDPI Sumbar DR. dr. Masrul Basyar, Sp.P(K), FISR, FAPSR., menjelaskan, perkembangan ilmu pulmonologi terus bergerak cepat. Melalui workshop, simposium dan presentasi ilmiah, KONKER PDPI XVIII membuka ruang bagi para peserta untuk mendalami perkembangan diagnosis, terapi, penelitian, inovasi, serta pendekatan multidisiplin dalam pelayanan kesehatan respirasi.
Momentum tersebut sekaligus memperkuat peran penelitian dan inovasi dalam meningkatkan kualitas layanan. Pertukaran pengetahuan dan pengalaman antarpeserta diharapkan dapat memperkaya wawasan sekaligus mendorong penerapan perkembangan ilmu dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Menurutnya, tidak berhenti di ruang konferensi, PDPI juga membawa semangat pengabdian langsung kepada masyarakat. Cek Kesehatan Gratis (CKG) digelar selama dua hari, yakni pada 17 September 2026 di Puskesmas Pauh dan 18 September 2026 di Kantor Camat Lubuk Begalung.
Program tersebut menargetkan sekitar 300 masyarakat untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan, edukasi kesehatan, serta skrining TB. Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi PDPI dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kota Padang, sekaligus menjadi bentuk nyata kontribusi organisasi profesi di tengah masyarakat.
"Persoalan kesehatan respirasi juga semakin relevan ketika kualitas udara menurun akibat kabut asap. Masyarakat perlu memantau kualitas udara, mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kondisi memburuk, serta menggunakan pelindung pernapasan yang sesuai apabila harus beraktivitas di luar ruangan," cakapnya.
Perhatian lebih perlu diberikan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, serta masyarakat yang memiliki penyakit paru atau penyakit kronis. Jika muncul keluhan seperti batuk atau sesak napas, terlebih ketika gejalanya semakin berat, masyarakat dianjurkan segera mendapatkan pemeriksaan di fasilitas pelayanan kesehatan.
Pada akhirnya, KONKER PDPI XVIII Padang menjadi panggung penting untuk mempertemukan ilmu, penelitian, inovasi dan pengabdian dalam satu gerakan kesehatan respirasi. Melalui tema “Expanding Horizons in Every Breath”, PDPI menegaskan pentingnya memperluas wawasan sekaligus memperkuat kolaborasi agar tantangan kesehatan pernapasan dapat dihadapi secara lebih terintegrasi dan berkelanjutan.
Kemenkes Gandeng Pemerintah Daerah dan Lintas Sektor
Sementara itu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terus memperkuat langkah strategis dalam penanganan dan pengendalian kasus Tuberkulosis (TBC) di Indonesia. Penanganan penyakit menular ini dinilai membutuhkan sinergi dan kolaborasi erat lintas sektor, khususnya bersama pemerintah daerah hingga tingkat desa/kelurahan.
Dalam keterangannya kepada awak media, Jumat, 18 September 2026, Wakil Menteri Kesehatan, dr. Benjamin Paulus Octavianus, Sp.P, FISR , pihak Kemenkes memaparkan dinamika dan tantangan penanganan TBC dari tahun ke tahun.
"Tahun 2024,Diperkirakan terdapat sekitar 824.000 kasus TBC di Indonesia. Dari jumlah tersebut, kasus yang berhasil ditemukan baru mencapai sekitar 48%. Hal ini mengindikasikan masih ada ratusan ribu penderita yang belum terdeteksi dan berpotensi menularkan ke lingkungan sekitar," jelasnya.
Sedakan tahun 2025, kasus terdeteksi mengalami peningkatan menjadi 1.090.000 kasus. Cakupan pengobatan pun meningkat signifikan dari 48% menjadi 80% (sekitar 867.000 penderita yang diobati). Sebagai gambaran di tingkat daerah, di Kabupaten Bandung pada tahun 2024 tercatat sekitar 15.000 kasus TBC.
Menurutnua, meskipun tingkat penemuan/notifikasi mencapai 97%, tingkat pengobatan 95%, dan angka kesembuhan di atas 90%, jumlah kasus pada tahun berikutnya (2025) tetap berada di angka kisaran 15.000 kasus.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengobatan pasien yang sakit saja tidak cukup. Penanganan dari sisi hulu melalui pemutusan rantai penularan dan pencegahan pada orang dengan kontak erat (kontak serumah) sangat krusial untuk dilakukan.
Tantangan Otonomi Daerah dan Pentingnya Peran Lintas Sektor
Kemenkes menegaskan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan seperti Puskesmas, Posyandu, hingga Rumah Sakit Daerah berada di bawah kewenangan pemerintah daerah (otonomi daerah). Oleh karena itu, Kemenkes tidak dapat bekerja sendiri dan terus melakukan kunjungan kerja ke berbagai provinsi untuk merangkul para Gubernur, Bupati, Walikota, kader kesehatan, serta tokoh masyarakat.
"Kami mampu mengobati, tetapi untuk mencegah dan mendatangkan masyarakat melakukan pemeriksaan, kami membutuhkan bantuan Pak Gubernur, Pak Bupati, kader Posyandu, serta tokoh masyarakat," tegas Wamenkes Benjamin.
Strategi Penguatan: Dari CKG hingga Target Penurunan 2029
Untuk mempercepat penemuan kasus dan pencegahan penyakit secara menyeluruh, Kemenkes mendorong pemanfaatan program CKG (Cek Kesehatan Gratis) yang dilengkapi dengan pemeriksaan foto Rontgen (X-ray). Langkah ini diharapkan tidak hanya menemukan kasus TBC secara lebih cepat, tetapi juga mendeteksi penyakit tidak menular lainnya seperti hipertensi, diabetes, jantung, dan penyakit paru.
Melalui kerja sama dan aksi luar biasa (extraordinary movement) yang melibatkan media massa untuk edukasi publik, pemerintah menargetkan penurunan kasus TBC sebesar 50% pada tahun 2029. Target ini dinilai lebih realistis dan terukur dibandingkan target eliminasi total secara mendadak. (*)
Pewarta: Zamri Yahya, WU
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »
