Zulmaeta Sentil ASN Pemburu Sertifikat: Jangan Cuma Pintar Kumpulkan Kertas, Tapi Gagap Hadapi Masalah

Zulmaeta saat membuka Sosialisasi Relaksasi Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di Aula Josrizal Zain, Balai Kota Payakumbuh, Kamis (17/9/2026). (Foto: Hermiko). 

BENTENGSUMBAR.COM – Sertifikat pelatihan bisa memenuhi map dan menambah panjang daftar riwayat pendidikan. Namun bagi Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta, tumpukan sertifikat belum otomatis membuktikan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) benar-benar kompeten. Ukuran sesungguhnya justru terlihat dari pengalaman, rekam jejak, dan kemampuan menghadirkan solusi nyata.

Pesan keras itu disampaikan Zulmaeta saat membuka Sosialisasi Relaksasi Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di Aula Josrizal Zain, Balai Kota Payakumbuh, Kamis (17/9/2026). Di hadapan jajaran ASN, ia mengingatkan bahwa pengembangan kompetensi tidak boleh berhenti pada kegiatan seminar, pendidikan, pelatihan, lalu berujung pada selembar sertifikat.

Zulmaeta menggunakan perumpamaan sederhana namun menohok. ASN, katanya, ibarat seorang sopir. Seorang sopir tidak cukup hanya mengetahui kendaraan yang dikemudikannya, tetapi juga harus memahami medan yang dilalui. Jika tidak, perjalanan menuju tujuan justru bisa berakhir celaka.

“ASN itu ibarat sopir. Dia harus memahami kendaraannya sekaligus mengenali medan yang dilalui. Kalau tidak, bagaimana bisa membawa Kota Payakumbuh sampai ke tujuan? Jangan sampai malah masuk jurang,” ujar Zulmaeta.

Karena itu, ilmu yang diperoleh dari berbagai pelatihan harus mampu diterjemahkan menjadi tindakan. Kompetensi ASN, menurut arahannya, harus terlihat dalam cara menyelesaikan persoalan, meningkatkan pelayanan publik, mengambil keputusan, serta menghadirkan manfaat bagi masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Zulmaeta juga menegaskan fondasi yang disebutnya sebagai “Trilogi Zuzema”, yakni kejujuran, loyalitas, dan profesionalitas. Loyalitas, ia tekankan, harus tegak lurus terhadap aturan. Sementara penempatan seseorang dalam jabatan harus berpijak pada rekam jejak dan prestasi, bukan semata-mata karena kedekatan.

Di tengah tuntutan membangun ASN yang benar-benar kompeten, Pemko Payakumbuh kini mencoba memotong persoalan klasik: panjangnya antrean pejabat yang membutuhkan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan. Solusinya diarahkan melalui skema Rekognisi Pembelajaran Lampau atau RPL, yang memungkinkan pengalaman dan pembelajaran yang telah dimiliki ASN diakui dalam proses pengembangan kompetensi.

Kepala BKPSDM Kota Payakumbuh Dafrul Pasi mengungkapkan, antrean tersebut tidak sedikit. Tercatat ada 13 Pejabat Pimpinan Tinggi (JPT), 70 administrator, dan 263 pengawas yang masih menunggu kesempatan mengikuti diklat sesuai jenjangnya.

Persoalan anggaran membuat pola konvensional sulit menjadi jawaban cepat. Pada 2026, Pemko Payakumbuh hanya mampu membiayai pelatihan delapan pejabat. Jika 70 administrator harus mengikuti pola pendidikan secara konvensional, prosesnya diperkirakan bisa memakan waktu hingga satu dekade. Melalui RPL pada 2027, anggaran yang sama diproyeksikan mampu menjangkau hingga 52 pejabat administrator.

“Kalau mengandalkan cara konvensional, menyekolahkan 70 administrator bisa memakan waktu 10 tahun. Namun, melalui skema RPL pada 2027, alokasi anggaran yang sama diproyeksikan mampu menjangkau hingga 52 pejabat administrator,” jelas Dafrul.

Paradigma tersebut sejalan dengan arah pengembangan ASN di tingkat nasional. Deputi Bidang Transformasi Pembelajaran ASN LAN RI Erna Irawati menjelaskan bahwa pembelajaran ASN kini bergerak menuju pengalaman empiris yang terhubung langsung dengan pekerjaan, termasuk melalui mentoring, coaching, dan penugasan proyek lapangan. Artinya, pengalaman bekerja tidak lagi dipandang sekadar rutinitas, tetapi dapat menjadi bagian penting dari proses pembelajaran.

Terobosan Payakumbuh tersebut juga mendapat apresiasi dari BPSDM Sumatera Barat. Kabid Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan BPSDM Sumbar Youlius Honesti menyebut Payakumbuh sebagai daerah pertama di Sumbar yang berinisiatif mengeksekusi skema RPL pada 2026. Pemko Payakumbuh menargetkan implementasi RPL untuk jenjang administrator dapat berjalan maksimal pada 2027, dengan memanfaatkan masa relaksasi aturan hingga 2028.

“Yang kita butuhkan bukan sekadar ASN bersertifikat, tetapi mereka yang berintegritas dan memiliki kemampuan nyata membawa Payakumbuh mencapai kemajuan,” pungkas Zulmaeta. Pesan itu sekaligus menjadi penanda arah baru: kompetensi ASN tidak berhenti pada berapa banyak sertifikat yang tersimpan, tetapi seberapa nyata kemampuan mereka mengemudikan pemerintahan dan menyelesaikan persoalan masyarakat. (HM) 

Editor: Zamri Yahya, WU

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News