Muhidi Bicara Aksi di DPRD Sumbar: Pintu Aspirasi Terbuka, Tapi Jangan Sampai Jadi Kekacauan!

Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Muhidi saat bersilaturahmi dengan Direktur Intelkam Polda Sumbar Kombes Pol Riki Kurniawan, Kamis (17/9/2026). (Foto: Idris). 

BENTENGSUMBAR.COM - Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Muhidi menegaskan komitmennya untuk tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat dan mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi. Namun, keterbukaan tersebut berjalan beriringan dengan tuntutan agar setiap aksi penyampaian pendapat berlangsung tertib, aman dan tidak mengganggu kepentingan masyarakat luas.

Penegasan itu disampaikan Muhidi saat bersilaturahmi dengan Direktur Intelkam Polda Sumbar Kombes Pol Riki Kurniawan, Kamis (17/9/2026). Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Ketua DPRD Sumbar tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi antara lembaga legislatif dan kepolisian dalam menghadapi dinamika penyampaian aspirasi di Sumatera Barat.

Muhidi menyebut DPRD Sumbar pada prinsipnya tidak pernah menutup pintu bagi masyarakat maupun mahasiswa dari kelompok mana pun yang hendak menyampaikan aspirasi. Menurutnya, penyampaian pendapat di muka umum merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang harus dihormati sekaligus difasilitasi secara baik.

Namun, Muhidi mengingatkan bahwa kebebasan menyampaikan aspirasi juga harus berjalan bersama tanggung jawab. Setiap aksi di lingkungan DPRD Sumbar diharapkan tidak berubah menjadi gangguan terhadap keamanan, aktivitas masyarakat maupun pelaksanaan tugas kelembagaan.

“Kita selalu terbuka dan menerima masyarakat maupun mahasiswa dari kalangan mana pun. Hanya saja, terkadang ada keterbatasan waktu untuk memenuhi keinginan bertemu langsung dengan seluruh masyarakat atau mahasiswa yang datang,” ujar Muhidi.

Sorotan juga muncul terkait kekhawatiran mengenai dugaan adanya massa yang digerakkan atau dititipkan untuk menyampaikan aspirasi tertentu. Muhidi memilih tidak gegabah menarik kesimpulan. Ia menegaskan, tuduhan terhadap massa tidak boleh disampaikan tanpa dasar yang jelas.

“Kita tidak bisa mengatakan atau menuduh massa tersebut adalah massa titipan. Tetapi tentu bisa dilihat dari cara dan pola mereka menyampaikan orasi,” katanya.

Karena itu, Muhidi mendorong agar koordinasi DPRD Sumbar dengan Polda Sumbar semakin diperkuat, khususnya terkait informasi dan pemetaan rencana aksi unjuk rasa di lingkungan DPRD. Koordinasi dinilai penting agar setiap kegiatan dapat dipersiapkan secara matang dan seluruh pihak memahami koridor yang harus dipatuhi.

Bagi Muhidi, menjaga ketertiban bukan berarti membatasi aspirasi. Justru, koordinasi yang kuat diharapkan mampu memastikan suara masyarakat tetap terdengar tanpa harus mengorbankan keamanan dan kenyamanan publik.

“Yang penting bagaimana setiap aksi bisa berjalan aman, tertib dan kondusif. Aspirasi masyarakat tetap kita terima dan kita hormati,” tegasnya.

Dalam pertemuan tersebut, Riki Kurniawan bersama jajaran Ditintelkam Polda Sumbar juga membahas dinamika keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama yang berkaitan dengan situasi politik serta aktivitas penyampaian aspirasi di Sumatera Barat. Sinergi antara DPRD dan kepolisian dipandang penting untuk menjaga komunikasi sekaligus mengantisipasi potensi persoalan yang dapat mengganggu ketertiban.

Muhidi menegaskan bahwa komunikasi antarlembaga harus terus dijaga. Dengan koordinasi yang baik, setiap aspirasi masyarakat dapat disalurkan melalui ruang demokrasi yang tersedia, sementara keamanan lingkungan DPRD dan kepentingan masyarakat umum tetap terlindungi.

Pertemuan ditutup dengan penyerahan cenderamata dari Muhidi kepada Direktur Intelkam Polda Sumbar. Hadir Kabag Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Sumbar Dahrul Idris, Ps Kasubdit 1 Ditintelkam Polda Sumbar Kompol Liya Desmon, Ps Kanit 3 Subdit 1 AKP Rizki Saktiko beserta jajaran. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dalam suasana aman dan kondusif. (*) 

Editor: Zamri Yahya, WU

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News