 |
| Wali Kota Padang, Fadly Amran, saat menerima audiensi Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatera III, Iswanto, beserta jajaran di Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Senin (26/10/2026). (Fotdok: Tommi). |
Pertemuan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat koordinasi pembangunan perumahan dan penataan kawasan permukiman di Kota Padang. Selain program BSPS dan pembangunan huntap, pembahasan juga mencakup perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) serta penanganan kawasan permukiman kumuh agar masyarakat dapat tinggal di lingkungan yang lebih layak, aman, dan sehat.
Kepala BP3KP Sumatera III, Iswanto, menyebutkan program BSPS menyasar masyarakat berpenghasilan rendah dengan alokasi 1.400 unit rumah di Kota Padang. Sementara itu, sekitar 164 unit huntap diperuntukkan bagi warga terdampak bencana. Adapun bantuan perbaikan RTLH diprioritaskan bagi masyarakat dalam kelompok desil 1–4 berdasarkan data sosial ekonomi, sehingga ketepatan sasaran menjadi perhatian penting dalam pelaksanaannya.
Di balik target pembangunan tersebut, Fadly Amran menegaskan bahwa persoalan lahan dan administrasi aset harus diselesaikan sejak awal. Pemerintah Kota Padang siap memperkuat koordinasi dengan BP3KP Sumatera III dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait agar pelaksanaan program tidak terhambat persoalan administratif maupun memunculkan masalah hukum di kemudian hari.
Perhatian khusus juga diberikan terhadap pemanfaatan rumah dan lahan lama milik warga yang direlokasi ke huntap akibat bencana hidrometeorologi. Fadly meminta OPD terkait memastikan aset tersebut digunakan sesuai ketentuan. Pengawasan diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan bantuan, termasuk penyewaan atau penjualan rumah dan lahan tanpa kejelasan status serta aturan pemanfaatannya.
Tak hanya memastikan pembangunan rumah baru berjalan sesuai target, Wali Kota Padang juga meminta tim terkait memeriksa kondisi rumah lama warga penerima huntap. Pemeriksaan ini penting untuk memastikan tidak terjadi pembangunan kembali di kawasan rawan bencana yang tidak diperbolehkan. Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya menjaga keselamatan warga agar tidak kembali menghadapi risiko bencana di lokasi yang telah ditinggalkan.
Fadly Amran menegaskan pentingnya pengawasan berkelanjutan agar program bantuan perumahan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. “Kita harus memastikan rumah dan lahan warga terdampak dikelola sesuai ketentuan agar tidak menimbulkan persoalan atau temuan pemeriksaan di kemudian hari. Jangan sampai bantuan yang diberikan justru memunculkan masalah baru,” tegasnya. Ia juga menekankan perlunya sosialisasi kepada masyarakat agar kebijakan relokasi dipahami dan dilaksanakan secara benar.
Sementara itu, Iswanto menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Kota Padang dalam melanjutkan program perumahan dan penanganan kawasan kumuh. Menurutnya, sinergi antara BP3KP Sumatera III dan Pemko Padang sangat penting untuk mempercepat penyelesaian administrasi serta proses serah terima aset huntap setelah pembangunan selesai. Audiensi tersebut turut dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Padang, Didi Aryadi, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Tri Hadiyanto, serta Kepala Dinas Pertanahan, Raf Indria.
Melalui penguatan koordinasi ini, Pemko Padang berharap program BSPS, pembangunan huntap, perbaikan RTLH, dan penanganan permukiman kumuh dapat berjalan lebih efektif serta tepat sasaran. Tantangannya bukan hanya membangun rumah, tetapi juga memastikan legalitas aset, ketepatan penerima bantuan, dan keselamatan warga tetap terjaga. Dengan pengawasan yang konsisten, program perumahan diharapkan menjadi solusi berkelanjutan bagi masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus warga yang terdampak bencana di Kota Padang. (*)
Editor: Zamri Yahya, WU
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »
