Dua Tahun Prabowo-Gibran, CSIS Ungkap Anomali Kepuasan Publik, Kepercayaan Masyarakat Jadi Tantangan Serius

Webinar Universitas Paramadina bertajuk “Refleksi 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Evaluasi Komunikasi Pemerintahan”, Sabtu (17/10/2026). (Fotdok: Arief Tito). 

BENTENGSUMBAR.COM - Evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran memunculkan catatan serius tentang efektivitas komunikasi publik pemerintah. Bukan sekadar persoalan menyampaikan program dan memamerkan capaian, komunikasi pemerintahan kini dituntut mampu menjawab keresahan masyarakat, membangun kepercayaan, serta memastikan suara rakyat benar-benar sampai kepada pengambil kebijakan. Sorotan tersebut mengemuka dalam webinar Universitas Paramadina bertajuk “Refleksi 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Evaluasi Komunikasi Pemerintahan”, Sabtu (17/10/2026).

Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Arya Fernandes, menyoroti kecenderungan penurunan kepuasan publik terhadap pemerintah. Ia bahkan menyebut adanya anomali ketika ketidakpuasan terhadap presiden yang sedang menjabat disebut lebih besar daripada kepuasan. Menurut Arya, menurunnya kepercayaan masyarakat dan belum optimalnya komunikasi antara pemerintah dengan publik menjadi persoalan yang perlu mendapatkan perhatian serius.

Arya juga menyoroti dinamika kelembagaan komunikasi pemerintah, termasuk tiga kali pergantian pimpinan Badan Komunikasi RI (Bakom RI) dalam dua tahun serta perubahan nomenklatur. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi catatan penting mengenai perencanaan komunikasi pemerintah. Tantangannya bukan sekadar memperbanyak saluran informasi, melainkan membangun strategi yang konsisten, terarah, dan mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Dari sisi pemerintah, Deputi II Bidang Materi dan Diseminasi Bakom RI, Fahd Pahdepie, menegaskan bahwa komunikasi publik harus berjalan dua arah. Pemerintah perlu memastikan pesan Presiden dan program prioritas tersampaikan hingga lapisan masyarakat paling bawah. Pada saat bersamaan, pemerintah juga harus mampu mendengarkan kritik, keluhan, dan aspirasi masyarakat untuk diteruskan kepada Presiden maupun jajaran pemerintahan. Dengan pola tersebut, komunikasi tidak berhenti sebagai penyampaian informasi, tetapi menjadi jembatan antara kebijakan dan kebutuhan rakyat.

Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina sekaligus pegiat media sosial, Prabunindya Revta Revolusi atau Prabu, menilai perhatian Presiden Prabowo terhadap komunikasi pemerintah sangat besar. Namun, banyaknya lembaga dan perangkat komunikasi belum otomatis menjamin efektivitas penyampaian kebijakan. Ia mengibaratkan instrumen komunikasi pemerintah seperti rumah mewah yang dibangun di atas fondasi rapuh. Menurutnya, penguatan struktur dan koordinasi harus disertai pendekatan empatik, terutama dengan mendengarkan masyarakat sebelum memberikan klarifikasi ketika krisis terjadi.

Sorotan lain datang dari Direktur Eksekutif Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial, Tunggal Pawestri. Ia menekankan bahwa komunikasi pemerintah harus inklusif, memperhatikan keadilan sosial, serta melibatkan kelompok rentan dan masyarakat sipil. Kritik dan masukan publik, menurutnya, bukan ancaman yang harus dihadapi secara defensif, melainkan bagian sah dari proses demokrasi. Pemerintah juga perlu menjelaskan alasan di balik setiap keputusan dan membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut menyampaikan pandangan terhadap kebijakan yang memengaruhi kehidupan mereka.

Pengamat Komunikasi Publik dan Politik sekaligus Dosen Magister Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina, Abdul Malik Gismar, mengingatkan bahwa keberhasilan komunikasi tidak cukup diukur dari kemampuan memengaruhi masyarakat. Persuasi harus tetap terhubung dengan kebenaran dan tanggung jawab sosial. Tanpa landasan tersebut, komunikasi berisiko hanya menjadi alat membangun penerimaan terhadap pesan, tanpa memastikan substansi informasi dan dampaknya bagi kepentingan publik. Karena itu, efektivitas komunikasi pemerintah perlu dinilai dari hasil dan tanggung jawabnya, bukan semata-mata dari seberapa luas pesan tersebar.

Berbagai pandangan kritis tersebut mengemuka dalam webinar yang menjadi bagian dari rangkaian Temu Alumni Magister Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina 2026. Kegiatan ini menghadirkan unsur pemerintah, pakar komunikasi, analis politik, praktisi media, serta perwakilan masyarakat sipil. Ratusan peserta dari kalangan alumni PGSC Universitas Paramadina, jurnalis, mahasiswa, akademisi, dan masyarakat umum turut mengikuti diskusi yang juga dihadiri Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik Junaidi Rachbini, M.Sc., Ph.D.

Evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran tersebut menegaskan satu tantangan utama: komunikasi publik harus mampu menghubungkan kebijakan dengan kepercayaan masyarakat. Pemerintah membutuhkan pesan yang transparan, koordinasi kelembagaan yang konsisten, respons terhadap kritik, serta mekanisme untuk memastikan aspirasi warga benar-benar didengar. Universitas Paramadina berharap diskusi ini menjadi masukan konstruktif bagi perbaikan strategi komunikasi pemerintah agar lebih partisipatif, transparan, dan akuntabel. Sebab, keberhasilan komunikasi pemerintahan pada akhirnya bukan hanya tentang apa yang disampaikan kepada rakyat, melainkan juga tentang bagaimana pemerintah mendengar, menjawab, dan mempertanggungjawabkan kebijakannya kepada publik. (*) 

Laporan: Arief Tito

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News