KPK Hingga Wamendagri Turun Tangan! Wali Kota Pariaman Bersama Kepala Daerah se-Sumbar Tanda Tangani Ikrar Sapu Bersih Korupsi!

Momen krusial yang berlangsung di Auditorium Gubernur Sumatera Barat pada Kamis (8/10/2026) ini menyedot perhatian publik karena dihadiri langsung oleh para petinggi negara. (Foto: Armaidi). 

BENTENGSUMBAR.COM - Komitmen menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik rasuah di Sumatera Barat memasuki babak baru yang kian tegas. Wali Kota Pariaman Yota Balad bersama Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah serta seluruh Kepala Daerah dan Ketua DPRD se-Sumbar secara resmi menandatangani komitmen bersama perbaikan tata kelola pemerintahan demi menutup rapat celah tindak pidana korupsi.

Momen krusial yang berlangsung di Auditorium Gubernur Sumatera Barat pada Kamis (8/10/2026) ini menyedot perhatian publik karena dihadiri langsung oleh para petinggi negara. Langkah masif ini disaksikan secara langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri RI Komjen Pol (Purn) Akhmad Wiyagus, Ketua KPK Komjen Pol Setyo Budiyanto, Perwakilan BPKP RI Setya Nugraha, serta perwakilan LKPP.

Penandatanganan pakta integritas ini difokuskan pada perbaikan mendasar pada tiga sektor paling rawan penyimpangan: perencanaan anggaran, penganggaran daerah, serta proses pengadaan barang dan jasa. Agenda ini menjadi puncak dari Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi yang digelar secara maraton.

Suasana khidmat dan penuh ketegasan mewarnai pembacaan komitmen bersama yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah dan diikuti oleh seluruh pimpinan daerah.

Langkah ini dinilai sebagai momentum pembuktian bahwa Sumatera Barat bersatu melawakan segala bentuk penyelewengan uang rakyat.

Dalam arahannya, Mahyeldi menegaskan bahwa kolaborasi lintas instansi bersama KPK dan Kemendagri ini harus menjadi benteng pertahanan yang kokoh. Ia menuntut agar pengawasan dan pencegahan korupsi tidak cuma garang di tingkat provinsi, melainkan wajib diterapkan secara konsisten hingga ke pelosok kabupaten dan kota.

Sementara itu, Ketua KPK Komjen Pol Setyo Budiyanto menyoroti peran vital Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai garda terdepan. Senada dengan Wamenagri Akhmad Wiyagus, KPK mendesak agar posisi APIP diperkuat sebagai sistem peringatan dini (early warning system) guna mengendus potensi penyimpangan sebelum masuk ke ranah pidana hukum.

Wali Kota Pariaman Yota Balad menyambut baik penguatan pengawasan skala nasional ini dan menegaskan bahwa jajarannya siap diawasi secara ketat. Menurutnya, partisipasi Pemko Pariaman dalam rakor ini menjadi bukti nyata keseriusan daerah dalam melakukan evaluasi dan pembenahan internal secara menyeluruh.

"Penandatanganan komitmen bersama ini bukan sekadar seremonial, melainkan pijakan nyata bagi Pemko Pariaman untuk memperkuat sistem pencegahan korupsi dari hulu ke hilir. Kami berkomitmen memperbaiki tata kelola pemerintahan agar lebih akuntabel dan transparan," tegas Yota Balad di hadapan awak media.

Langkah berani ini diambil Yota Balad demi menghadirkan tata kelola pemerintahan Kota Pariaman yang bersih, jujur, dan berorientasi penuh pada pelayanan masyarakat. Ia optimistis, lewat integritas tinggi dan transparansi anggaran, kepercayaan publik akan meningkat serta pembangunan daerah dapat melesat maju tanpa terhambat praktik korupsi. (*) 

Pewarta: Armaidi Tanjung

Editor: Zamri Yahya, WU

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News