Maifrizon Ungkap 19 Inovasi DPRD Sumbar, Jangkauan Instagram Tembus 870 Ribu! Apa Saja Terobosannya?

Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Maifrizon didampingi Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, Dahrul Idris.  (Fotdok: Novrinto). 

BENTENGSUMBAR.COM - Seberapa mudah masyarakat mengetahui kegiatan, kebijakan, dan kinerja wakil rakyat? Pertanyaan ini menjadi tantangan penting bagi lembaga perwakilan publik di era digital. Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menjawabnya melalui penguatan media sosial, layanan digital, dan publikasi kegiatan kedewanan. Dalam evaluasi keterbukaan informasi publik 2026, Sekretaris DPRD Sumbar, Maifrizon, memaparkan 19 inovasi pelayanan sekaligus pertumbuhan jangkauan media sosial yang menjadi salah satu sorotan.

Presentasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik 2026 tersebut digelar Komisi Informasi Sumbar di Aula Kantor Bappeda Sumbar, Kamis (22/10/2026). Maifrizon didampingi Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, Dahrul Idris. Dalam kesempatan itu, Sekretariat DPRD Sumbar memaparkan strategi publikasi, pengembangan pelayanan informasi, penguatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta upaya memperluas akses masyarakat terhadap informasi lembaga.

Salah satu data yang mencuri perhatian ialah pertumbuhan akun Instagram resmi DPRD Sumbar. Jumlah pengikut meningkat dari 4.484 pada 2024 menjadi 10.200 pada 2026. Jangkauan akun juga melonjak dari 306.000 menjadi 870.600, sementara jumlah unggahan bertambah dari 2.148 menjadi 5.180. Angka tersebut memperlihatkan semakin besarnya jangkauan kanal digital yang dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi kegiatan dan aktivitas kedewanan kepada masyarakat.

Pertumbuhan juga tercatat pada platform lainnya. Pelanggan YouTube DPRD Sumbar naik dari 639 menjadi 766, dengan jumlah video bertambah dari 209 menjadi 249. Pengikut TikTok meningkat dari 1.667 menjadi 2.094, sedangkan jumlah suka bertambah dari 12.900 menjadi 18.800. Akun Facebook tercatat memiliki sekitar 6.700 pengikut dan akun X atau Twitter sebanyak 273 pengikut. Meski demikian, peningkatan angka digital tersebut tetap perlu diikuti konten yang akurat, mudah dipahami, dan benar-benar menjawab kebutuhan informasi masyarakat.

Untuk memperkuat pelayanan, Sekretariat DPRD Sumbar memaparkan 19 inovasi yang mencakup publikasi, dokumentasi, literasi, dan layanan masyarakat. Di antaranya Kios Layanan PPID, Kios Layanan JDIH, layanan disabilitas, aplikasi E-PPID, Pojok Baca Digital, Mimbar DPRD, Repository Produk Hukum, TV Agenda, videowall, aplikasi ASIK untuk aspirasi publik, E-Kliping, aplikasi KuBe atau Kumpulan Berita, E-Pustaka, Podcast ASIK, aplikasi Agenda ASIK, Buku Tamu Digital ASIK, kerja sama perpustakaan digital, storytelling, serta manajemen kendaraan.

Dari berbagai inovasi tersebut, sejumlah layanan memiliki kaitan langsung dengan hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Kios Layanan PPID memfasilitasi permohonan informasi publik, sedangkan Kios Layanan JDIH membantu penelusuran dokumen hukum. Aplikasi ASIK disiapkan sebagai sarana penyampaian aspirasi publik, sementara E-Kliping dan KuBe mendukung dokumentasi serta penyebaran pemberitaan tentang kegiatan DPRD. TV Agenda turut membantu masyarakat mengetahui jadwal dan lokasi rapat kedewanan.

Sekretaris DPRD Sumbar, Maifrizon, juga menekankan pentingnya peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam mendukung keterbukaan informasi. Penambahan tenaga publikasi, penguatan tim teknologi informasi, peningkatan kapasitas pengelola PPID, serta kerja sama dengan wartawan parlemen menjadi bagian dari strategi tersebut. Sekretariat DPRD Sumbar mengusung motto Cepat Diterima, Mudah Dicerna (CDMD) agar informasi tidak hanya cepat disebarluaskan, tetapi juga mudah dimengerti oleh masyarakat dari berbagai kalangan.

Keterbukaan informasi juga diupayakan melalui publikasi aktivitas anggota DPRD di lapangan, konsultasi publik, dialog bersama masyarakat, hingga kegiatan sosial di daerah. Kegiatan Jalan Sehat Bersama Parlemen menjadi salah satu ruang interaksi langsung antara masyarakat dan pimpinan serta anggota DPRD. Selain itu, fasilitas pelayanan seperti sarana bagi penyandang disabilitas, ruang laktasi, dan klinik kesehatan turut dipaparkan sebagai bagian dari dukungan terhadap pelayanan yang lebih inklusif.

Dalam presentasi tersebut, Sekretariat DPRD Sumbar turut mencantumkan sejumlah penghargaan di bidang keterbukaan informasi, inovasi pemerintahan, dokumentasi hukum, dan kerja sama penyiaran. Di antaranya predikat badan publik informatif pada periode 2020–2025, Anugerah Tinarbuka 2023, serta penghargaan terkait integrasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dengan sistem nasional yang masuk lima terbaik se-Indonesia. Berbagai capaian tersebut menjadi modal pengembangan layanan, tetapi tantangan berikutnya ialah memastikan setiap inovasi benar-benar memudahkan masyarakat memperoleh informasi, memahami kebijakan, dan menyampaikan aspirasi. Sebab, keterbukaan informasi publik bukan semata-mata soal banyaknya unggahan atau besarnya jangkauan media sosial, melainkan sejauh mana masyarakat dapat mengakses informasi yang akurat, transparan, dan bermanfaat untuk mengawasi kinerja wakil rakyat. (*) 

Editor: Zamri Yahya, WU

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News