Muhaimin Iskandar: Setiap Rupiah APBN Harus Berdampak Nyata bagi Rakyat, Masyarakat Miskin Jadi Pelaku Pembangunan!

Dialog Nasional Pemberdayaan di Ruang Heritage, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Rabu (14/10/2026). (Fotdok: Husnie). 

BENTENGSUMBAR.COM - Transformasi pemberdayaan masyarakat didorong menjadi arah baru pembangunan nasional. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, menegaskan bahwa setiap rupiah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus memberikan dampak nyata bagi pemberdayaan rakyat, terutama kelompok masyarakat miskin agar mampu menjadi pelaku pembangunan, bukan sekadar penerima bantuan.

Penegasan tersebut disampaikan dalam Dialog Nasional Pemberdayaan di Ruang Heritage, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Rabu (14/10/2026). Forum ini menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, menyampaikan hasil kajian pemberdayaan sosial dan ekonomi, serta memulai penyusunan Desain Besar Pemberdayaan Masyarakat (DBPM).

Muhaimin menekankan perlunya paradigma baru pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kapasitas, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pembangunan tidak cukup hanya diukur dari besarnya anggaran yang dibelanjakan, tetapi juga dari kemampuan program pemerintah membuka peluang agar masyarakat bisa mandiri dan berperan aktif dalam menggerakkan ekonomi.

“Taglinenya setiap rupiah dari APBN yang dikeluarkan hendaknya menjadi pemberdayaan masyarakat. Saatnya masyarakat dan kelompok masyarakat, terutama masyarakat miskin menjadi pelaku pembangunan,” ujar Muhaimin Iskandar. Pernyataan itu menegaskan pentingnya mengarahkan belanja negara agar tidak berhenti pada bantuan jangka pendek, tetapi turut membangun kemampuan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.

Muhaimin juga mengingatkan kementerian dan lembaga agar tidak menjadikan efisiensi anggaran sebagai alasan untuk mengurangi alokasi pemberdayaan masyarakat. Ia menilai, pemberdayaan justru dapat menjadi investasi sosial dan ekonomi yang memberikan manfaat berkelanjutan serta berpotensi memperkuat kapasitas ekonomi pada periode anggaran berikutnya.

Dialog nasional tersebut turut memperlihatkan dukungan lintas kementerian dan lembaga. Komitmen disampaikan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, serta Menko Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar. Sinergi diperlukan agar program pemberdayaan tidak berjalan sendiri-sendiri dan lebih tepat menjawab kebutuhan masyarakat.

Dalam kegiatan itu, pemerintah meluncurkan hasil kajian pemberdayaan sosial dan ekonomi serta memperkenalkan potret rencana kebijakan Desain Besar Pemberdayaan Masyarakat. Penyusunan DBPM secara resmi mulai digulirkan sebagai langkah untuk menyelaraskan arah kebijakan, memperjelas pembagian peran antarpihak, dan memperkuat koordinasi program pemberdayaan di berbagai sektor.

Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Restuardy Daud, yang mewakili Menteri Dalam Negeri, menerima Buku Seri Kajian Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi dari Muhaimin. Penyerahan tersebut menjadi bagian dari penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, mengingat implementasi program pemberdayaan membutuhkan dukungan kebijakan serta pelaksanaan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan setiap wilayah.

Forum dilanjutkan dengan Dialog Interaktif Nasional Kebangsaan yang menghadirkan Dirjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kemendes PDT Samsul Widodo, Deputi Bidang Kesehatan Gender KemenPPPA Amurwani Dwi Lestariningsih, Dirjen Pemberdayaan Sosial Kemenkes Mira Riyati Kurniasih, serta Direktur Ashoka dan Ketua Perkumpulan Penggerak Perubahan Ekosistem Komunitas Perempuan Kepala Keluarga (PEGAS PEKKA), Nani Zulminarni. Tantangan berikutnya adalah memastikan komitmen dan desain kebijakan tersebut diterjemahkan menjadi program yang terukur, tepat sasaran, dan benar-benar dirasakan masyarakat. Dengan pemberdayaan sebagai orientasi belanja negara, agenda menuju Indonesia Emas 2045 diharapkan tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga memperluas kemandirian dan kesempatan bagi rakyat. (*) 

Laporan: Husnie

Editor: Zamri Yahya, WU

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News