 |
| Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Yopi Krislova, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang, Malvi Hendri, serta Kepala Dinas Pertanahan Kota Padang, Raf Indria, ikut dalam peninjauan tersebut. (Foto: Tommi). |
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Yopi Krislova, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang, Malvi Hendri, serta Kepala Dinas Pertanahan Kota Padang, Raf Indria, ikut dalam peninjauan tersebut. Camat Kuranji, Rozaldi Rosman, dan masyarakat Kaum Suku Chaniago juga hadir membahas rencana pembangunan yang diharapkan memperluas akses pendidikan bagi warga.
Namun, di balik rencana pembangunan sekolah baru itu, masih ada persoalan penting yang perlu diselesaikan, yakni belum tersedianya akses jalan menuju lokasi. Kondisi tersebut menjadi salah satu hal yang harus dituntaskan agar pembangunan SMK Negeri 11 Padang dapat berjalan sesuai rencana dan nantinya mudah dijangkau oleh siswa maupun tenaga pendidik.
Yopi Krislova menegaskan, koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat diperlukan untuk memperjelas kelanjutan rencana pembangunan, termasuk pembagian tanggung jawab penyediaan gedung sekolah dan infrastruktur pendukung. Menurutnya, sinergi antarpemerintah menjadi kunci agar rencana yang telah dibahas bersama masyarakat tidak berhenti pada tahap peninjauan lokasi.
“Kami akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi terkait rencana pembangunan tersebut. Jika memang diserahkan, tentu Pemerintah Kota Padang menyiapkan infrastrukturnya melalui Dinas Pekerjaan Umum, sedangkan penyediaan tanah nantinya dibantu oleh Dinas Pertanahan,” ujar Yopi.
Dukungan masyarakat menjadi salah satu modal penting bagi rencana pembangunan tersebut. Kepala Dinas PUPR Kota Padang, Malvi Hendri, menyampaikan bahwa masyarakat di kawasan Pasar Lalang telah menyatakan kesediaan menghibahkan lahan seluas kurang lebih 1,1 hektare atau sekitar 11.000 meter persegi untuk lokasi sekolah. Lahan tersebut diharapkan menjadi fondasi bagi pengembangan fasilitas pendidikan kejuruan di Kecamatan Kuranji.
“Dari hasil diskusi dengan masyarakat, mereka bersedia menghibahkan lahan kurang lebih 1,1 hektare. Provinsi yang membangun sekolahnya, kita yang membangun infrastrukturnya untuk jalan. Jadi, ada pembagian porsi antara pemerintah provinsi dan Pemerintah Kota Padang,” jelas Malvi.
Bagi masyarakat, kehadiran SMK Negeri 11 Padang di Kuranji diharapkan membuka pilihan pendidikan yang lebih dekat dan terjangkau bagi lulusan SMP. Sekolah kejuruan juga berpotensi memberikan bekal keterampilan sesuai minat siswa, sehingga mereka memiliki kesempatan lebih besar untuk mempersiapkan diri memasuki dunia kerja ataupun melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.
Yopi menegaskan bahwa perluasan akses pendidikan menjadi perhatian utama pemerintah. “Kami mendorong agar anak-anak kita tidak ada yang putus sekolah setelah SMP. Dengan akses pendidikan yang memadai, mereka tentu bisa menikmati pendidikan sesuai dengan minatnya,” katanya. Karena itu, kejelasan status lahan, kesiapan akses jalan, dan koordinasi dengan pemerintah provinsi perlu ditindaklanjuti secara terukur.
Peninjauan ini menjadi langkah awal untuk mematangkan rencana pembangunan SMK Negeri 11 Padang, tetapi realisasinya tetap bergantung pada penyelesaian berbagai tahapan dan koordinasi lintas pemerintahan. Masyarakat kini berharap rencana tersebut dapat bergerak menuju pelaksanaan nyata, sehingga kebutuhan akses pendidikan kejuruan di Kuranji semakin terpenuhi dan manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi muda Kota Padang. (*)
Editor: Zamri Yahya, WU
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »
