Air Bersih Padang Dikeluhkan Warga, DPRD Bergerak! Raperda SPAM Disiapkan, Rp1,1 Triliun Digelontorkan

Ketua Komisi III DPRD Kota Padang, Helmi Moesim, mengambil langkah dengan menggelar rapat dengar pendapat bersama sejumlah pihak terkait, Senin, 9 November 2026. (Fotdok: By). 

BENTENGSUMBAR.COM – Keluhan masyarakat terkait buruknya pelayanan air bersih di Kota Padang mulai mendapat perhatian serius DPRD Kota Padang. Persoalan air yang kerap hidup dan mati, hingga pelayanan Perumda Air Minum yang dinilai belum maksimal, menjadi sorotan utama Komisi III DPRD Kota Padang.

Merespons keluhan tersebut, Ketua Komisi III DPRD Kota Padang, Helmi Moesim, mengambil langkah dengan menggelar rapat dengar pendapat bersama sejumlah pihak terkait, Senin, 9 November 2026. Rapat ini bertujuan menggali berbagai persoalan sekaligus merumuskan solusi agar masyarakat bisa mendapatkan layanan air bersih yang layak dan berkelanjutan.

Helmi Moesim yang akrab disapa Bang Ay ini mengungkapkan, pembahasan saat ini masih berfokus pada penyerapan aspirasi dan mendengarkan langsung berbagai keluhan masyarakat. Mulai dari persoalan pemangkasan hingga pelayanan Perumda Air Minum yang dinilai belum memuaskan pelanggan, seluruhnya menjadi bahan evaluasi.

Tak hanya membahas persoalan teknis pelayanan, DPRD Kota Padang juga mendorong pembenahan regulasi melalui penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Regulasi ini diharapkan menjadi landasan untuk memperkuat sistem penyediaan dan pemerataan layanan air bersih di Kota Padang.

Dalam penyusunannya, DPRD melibatkan berbagai unsur, mulai dari tim penyusun naskah akademik, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perkim, hingga Perumda Air Minum Kota Padang. Saat ini, pembahasan masih berlangsung dan belum memasuki tahap finalisasi.

Terkait keluhan air yang sering mengalir tidak menentu di rumah warga, Helmi menjelaskan bahwa cakupan pelayanan PDAM saat ini baru mencapai sekitar 52 persen. Menurutnya, peningkatan jumlah pelanggan harus diiringi dengan kemampuan produksi air serta kesiapan infrastruktur pendukung agar pelayanan tidak semakin terbebani.

Kabar baiknya, peningkatan kapasitas produksi air dan pembangunan jaringan perpipaan mendapat dukungan pendanaan dari Kementerian PUPR. Nilai proyek tersebut mencapai sekitar Rp600 miliar, dengan total keseluruhan anggaran program diperkirakan mencapai Rp1,1 triliun.

Program pembangunan infrastruktur air bersih tersebut ditargetkan rampung pada 2028. Dengan tambahan kapasitas produksi dan perluasan jaringan perpipaan, proyek ini diperkirakan mampu membuka akses layanan bagi sekitar 20.000 pelanggan baru di Kota Padang.

Sejumlah pekerjaan kini mulai bergerak di lapangan, termasuk tahapan tender dan pelaksanaan proyek peningkatan debit air serta pembangunan jaringan pipa. DPRD Kota Padang melalui Komisi III berkomitmen mengawal pembahasan Raperda SPAM sekaligus mengawasi pelaksanaan program tersebut agar anggaran besar yang dikucurkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Warga pun menanti satu hal penting: air bersih mengalir lancar, pelayanan semakin baik, dan keluhan yang selama ini terjadi tidak terus berulang. (*)

Pewarta: Zamri Yahya, WU

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News