| Pandangan Umum Fraksi Solok Maju DPRD Kota Solok terhadap Nota Penjelasan Wali Kota Solok mengenai Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 dan Ranperda Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. (Fotdok: Oktryoni). |
Semangat itulah yang mengemuka dalam Pandangan Umum Fraksi Solok Maju DPRD Kota Solok terhadap Nota Penjelasan Wali Kota Solok mengenai Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 dan Ranperda Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Pandangan tersebut disampaikan dalam Sidang Paripurna DPRD Kota Solok, Senin (16/11/2026), dibacakan Romi Indra Utama di hadapan unsur pimpinan daerah, anggota DPRD, Forkopimda, serta undangan lainnya.
Sebelum masuk pada pembahasan anggaran, Fraksi Solok Maju turut memberikan apresiasi atas pelaksanaan MTQ ke-42 tingkat Kota Solok yang berlangsung pada 14–17 November 2026. Meski hujan kerap turun selama kegiatan, semangat para peserta dan seluruh pihak yang terlibat tidak surut. Apresiasi itu menjadi gambaran bahwa pembangunan daerah bukan hanya tentang infrastruktur dan ekonomi, tetapi juga menyangkut kehidupan sosial serta nilai-nilai keagamaan masyarakat.
Dalam pandangannya, Fraksi Solok Maju mengingatkan bahwa keberhasilan APBD tidak semestinya diukur dari besarnya angka anggaran ataupun tingginya serapan belanja. Ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana kebijakan tersebut menghadirkan perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat. Setiap program harus berangkat dari kebutuhan riil warga, memiliki sasaran terukur, serta dijalankan secara efektif, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, anggaran benar-benar menjadi jawaban atas persoalan yang dihadapi masyarakat.
Ada delapan perhatian utama yang dititipkan fraksi tersebut dalam pembahasan APBD 2027. Mulai dari optimalisasi Pendapatan Asli Daerah tanpa semata-mata membebani masyarakat melalui kenaikan pajak dan retribusi, hingga penguatan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, penanggulangan kemiskinan, dan perlindungan sosial. Pembangunan jalan, drainase, persampahan, penerangan jalan, serta fasilitas umum juga diharapkan berlangsung merata dan berkelanjutan, bukan sekadar mengejar penyelesaian proyek.
Perhatian berikutnya diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan ekonomi masyarakat. Sarana pendidikan, kompetensi pendidik, ketersediaan tenaga medis, obat-obatan, serta kemudahan akses pelayanan kesehatan perlu mendapatkan perhatian serius. Di sisi lain, UMKM tidak cukup hanya diberikan bantuan langsung. Mereka membutuhkan pendampingan, kemudahan perizinan, akses pasar, dan pemanfaatan teknologi digital agar mampu tumbuh mandiri. Anggaran juga diharapkan membuka kesempatan kerja bagi generasi muda serta memberikan perlindungan lebih baik kepada kelompok masyarakat rentan.
Fraksi Solok Maju turut mengingatkan pentingnya mengendalikan belanja operasional agar tidak menggerus ruang anggaran untuk program yang berdampak langsung kepada masyarakat. Setiap kegiatan harus memiliki indikator kinerja yang jelas dan terhindar dari pemborosan. Transparansi juga harus dijaga sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Sebab, setiap rupiah uang daerah merupakan amanah masyarakat yang harus digunakan secara tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sementara terkait perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Fraksi Solok Maju memahami perlunya penyesuaian regulasi untuk memperkuat pendapatan daerah. Namun, kebijakan tersebut harus tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan keberlangsungan ekonomi lokal. Perubahan aturan perlu disosialisasikan dengan baik, mudah dipahami wajib pajak, serta didukung pelayanan yang transparan dan pengawasan berkelanjutan. Fraksi juga memberikan catatan khusus mengenai rencana penutupan tempat pembuangan sampah pada 2027. Pemerintah diminta menyiapkan lokasi alternatif dan solusi konkret terlebih dahulu agar tidak menimbulkan persoalan lingkungan maupun kesehatan. Seluruh OPD pun didorong mempercepat realisasi program yang telah disepakati.
Pada akhirnya, Fraksi Solok Maju ingin memastikan bahwa APBD 2027 tidak hanya menjadi dokumen perencanaan tahunan, tetapi benar-benar menjadi jalan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat Kota Solok. Delapan catatan yang disampaikan menjadi pengingat bahwa keberhasilan pembangunan harus dapat dirasakan hingga ke lingkungan tempat tinggal warga. Berbagai masukan tersebut masih terbuka untuk dibahas lebih lanjut melalui mekanisme Komisi dan Panitia Khusus DPRD. Sebab, anggaran yang baik bukanlah anggaran yang sekadar besar, melainkan anggaran yang mampu menghadirkan manfaat, menjawab kebutuhan, dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat.(80)
Editor: Zamri Yahya, WU
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »