Dana Pusat Menyusut, Payakumbuh Pangkas Program: Rp34 Miliar Justru Disiapkan untuk Pasar Ibuh

Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta, setelah penandatanganan persetujuan bersama Ranperda APBD 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Payakumbuh, Senin (9/11/2026). (Fotdok: Hermiko). 

BENTENGSUMBAR.COM - Ruang fiskal Kota Payakumbuh semakin sempit. Menyusutnya dana transfer dari pemerintah pusat memaksa pemerintah kota mengambil keputusan berani dalam menyusun APBD 2027. Sejumlah program harus dirasionalisasi, bahkan pengembangan RSUD terpaksa ditunda demi menyelamatkan program yang dinilai lebih mendesak bagi masyarakat.

Langkah taktis tersebut ditegaskan Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta, setelah penandatanganan persetujuan bersama Ranperda APBD 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Payakumbuh, Senin (9/11/2026). Di tengah tekanan anggaran, pemerintah harus memastikan belanja daerah tetap produktif dan tidak habis untuk kegiatan yang kurang prioritas.

Zulmaeta mengakui penyusunan APBD 2027 bukan perkara mudah. Penurunan alokasi pendapatan transfer dari pemerintah pusat dibandingkan tahun sebelumnya membuat Pemko bersama DPRD harus lebih selektif menentukan program. Setiap rupiah anggaran harus benar-benar diarahkan pada kebutuhan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Namun, di tengah keterbatasan tersebut, pembangunan Kawasan Pasar Ibuh justru mendapat alokasi anggaran besar mencapai Rp34 miliar pada 2027. Proyek ini dipertahankan karena pasar dinilai menjadi salah satu penggerak utama ekonomi masyarakat, terutama pedagang kecil dan pelaku usaha yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas perdagangan.

Bagi Zulmaeta, penataan Pasar Ibuh bukan sekadar mempercantik kawasan perdagangan. Revitalisasi tersebut diharapkan meningkatkan kenyamanan pedagang dan pengunjung, memperkuat aktivitas ekonomi kerakyatan, sekaligus mendongkrak daya saing perdagangan Kota Payakumbuh.

Sebaliknya, rencana pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) harus menunggu. Pemerintah memilih menunda pelaksanaannya pada 2027 karena harus menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Meski demikian, Zulmaeta memastikan penundaan tersebut bukan berarti komitmen meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dihentikan.

"Penundaan ini harus kita maknai sebagai langkah penyesuaian sekaligus upaya mempersiapkan pembangunan yang lebih berkualitas, bukan sebagai pembatalan komitmen terhadap pengembangan RSUD," tegasnya.

Wali Kota menegaskan, kondisi fiskal yang menantang justru harus dijawab dengan perencanaan lebih tajam, belanja lebih efisien, dan keberanian menentukan prioritas. Ia juga mengapresiasi DPRD yang telah memberikan masukan selama pembahasan APBD 2027, sebelum rancangan tersebut memasuki tahapan evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Zulmaeta selanjutnya meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan seluruh perangkat daerah mempersiapkan pelaksanaan program sejak dini. Jangan sampai anggaran sudah tersedia, tetapi kegiatan terlambat berjalan akibat lemahnya perencanaan dan koordinasi. "Kita harus mampu membangun Kota Payakumbuh dengan anggaran yang lebih selektif, perencanaan yang lebih tajam, pelaksanaan yang lebih efisien, dan hasil yang lebih nyata," pungkasnya. (HM) 

Editor: Zamri Yahya, WU

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News