Darurat Moral Anak di Kota Padang, DPRD Desak Pengawalan Ketat Kasus Kekerasan dan Amoral

Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang, Buya Iskandar, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengambil langkah cepat dengan meminta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) untuk turun tangan. (Fotdok: Humas). 

BENTENGSUMBAR.COM - Kasus kejahatan amoral yang melibatkan anak di bawah umur di Kota Padang kembali mencuat dan menuai keprihatinan mendalam dari berbagai kalangan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang secara tegas menyoroti persoalan ini agar tidak dipandang sebelah mata.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang, Buya Iskandar, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengambil langkah cepat dengan meminta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) untuk turun tangan. "Dinas terkait diminta untuk mengawal kasus ini hingga tuntas tanpa pandang bulu di manapun kejadian itu berlangsung di wilayah Kota Padang," terangnya kepada awak media, Senin, 9 November 2026.

Menurut Buya Iskandar, pengawalan terhadap kasus ini sebenarnya sudah dilakukan sejak awal laporan diterima oleh pihak dewan. "Pendampingan intensif langsung diberikan mengingat para korban dan pelaku yang terlibat masih berada di bawah umur," katanya. 

Menyoroti fenomena tersebut dari sudut pandang Komisi IV, Buya Iskandar menyebut tindakan amoral ini sebagai bentuk kemerosotan moral yang sangat mengkhawatirkan. "Tindakan kejahatan asusila dan amoral dinilai sangat menyedihkan dan patut mendapat perhatian serius dari seluruh elemen masyarakat," tukuknya.

Kendati demikian, ia mengingatkan bahwa maraknya kasus ini tidak terlepas dari kurangnya peran serta berbagai pihak. "Mulai dari lingkungan keluarga terdekat, tokoh pemuka masyarakat, hingga pengawasan dari lingkungan sekitar turut memegang kunci pencegahan," cakapnya. 

Meski kesalahan dan dosa dapat menimpa siapa saja, penanganan hukum yang adil tetap harus berjalan. Terlebih lagi, ketika kasus-kasus tersebut telah masuk ke ranah hukum dan peradilan formal di Kota Padang.

Langkah konkrit yang kini tengah dioptimalkan oleh dewan dan instansi terkait adalah memberikan pendampingan psikologis serta nasihat-nasihat moral. Pendampingan ini difokuskan kepada para pihak terkait agar proses pemulihan berjalan dengan baik.

Ketika ditanya apakah Kota Padang perlu merasa cemas dengan maraknya kasus amoral ini, Buya Iskandar dengan tegas menyatakan bahwa kekhawatiran itu memang mutlak ada. Bentuk kekhawatiran tersebut diwujudkan melalui kesiapan legislatif dalam merumuskan langkah-langkah strategis.

Sebagai bentuk respons nyata, DPRD Kota Padang mendorong penguatan regulasi seperti pembentukan produk hukum daerah atau peraturan perundang-undangan. "Regulasi ini diharapkan mampu memperketat pencegahan terhadap segala bentuk kejahatan, baik yang dilakukan oleh anak-anak remaja maupun pihak lainnya di Kota Padang," tutupnya. (*) 

Editor: Zamri Yahya, WU

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News