Fraksi Gerindra Setujui APBD Padang 2027, Wahyu Hidayat Bongkar Lima Catatan Kritis Anggaran Rp2,83 Triliun

Fraksi Gerindra Setujui APBD Padang 2027, Wahyu Hidayat Bongkar Lima Catatan Kritis Anggaran Rp2,83 Triliun
Ketua sekaligus Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra, Wahyu Hidayat, menyampaikan apresiasi kepada komisi-komisi DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang telah bekerja menyelesaikan pembahasan Ranperda APBD 2027. (Fotdok: Suzi).

BENTENGSUMBAR.COM
- Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Padang menegaskan komitmennya mengawal setiap kebijakan anggaran agar benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat. Sikap tersebut ditunjukkan dalam Rapat Paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2027, Jumat (20/11/2026).

Melalui pandangan politik yang disampaikan secara tajam, lugas, dan berbasis data, Fraksi Partai Gerindra tidak sekadar memberikan persetujuan terhadap rancangan anggaran daerah. Fraksi yang dipimpin Wahyu Hidayat itu juga menyampaikan sejumlah catatan strategis sebagai bentuk tanggung jawab politik dalam mengawal penggunaan uang rakyat.

Rapat paripurna yang berlangsung di gedung DPRD Kota Padang tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Padang Mastilizal Aye, SH, didampingi Wakil Ketua Osman Ayub dan Jupri. Hadir pula Wali Kota Padang Fadly Amran, Wakil Wali Kota Maigus Nasir, anggota DPRD, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Raju M Chaniago, jajaran kepala OPD, serta unsur pemerintahan lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua sekaligus Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra, Wahyu Hidayat, menyampaikan apresiasi kepada komisi-komisi DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang telah bekerja menyelesaikan pembahasan Ranperda APBD 2027. Dari hasil pembahasan tersebut, disepakati postur APBD Kota Padang 2027 sebesar Rp2,83 triliun.

Namun, bagi Fraksi Gerindra, besarnya postur anggaran tidak otomatis menjamin keberhasilan pembangunan. Hal terpenting adalah bagaimana setiap rupiah yang dialokasikan mampu menghasilkan manfaat konkret, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperbaiki infrastruktur, serta menjawab kebutuhan masyarakat.

Wahyu Hidayat mengingatkan kembali komitmen pemerintah daerah mengenai prinsip money follows program dan penganggaran berbasis hasil atau outcome-oriented budgeting. Prinsip tersebut sebelumnya disampaikan Wali Kota dalam Nota Pengantar pada 14 September 2026. Fraksi Gerindra menilai komitmen itu harus menjadi pedoman nyata, bukan sekadar konsep dalam dokumen perencanaan.

Berangkat dari pembahasan dokumen sandingan APBD-Perubahan 2026 dan R-APBD 2027, Fraksi Gerindra menemukan lima persoalan utama yang perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Kelima catatan tersebut menyangkut pendapatan daerah, dana transfer pusat, belanja pegawai, pembangunan infrastruktur, belanja hibah, hingga ketahanan fiskal menghadapi kondisi darurat.

Pertama, persoalan target pendapatan daerah. Fraksi Gerindra mempertanyakan penurunan target Pajak Daerah sebesar Rp55,6 miliar, dari rancangan awal Rp938 miliar menjadi Rp882 miliar. Padahal, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara keseluruhan mencapai Rp1,1 triliun. Kondisi tersebut dinilai perlu dijelaskan secara rasional, terutama di tengah aktivitas ekonomi masyarakat yang terus bergerak.

Fraksi Gerindra Setujui APBD Padang 2027, Wahyu Hidayat Bongkar Lima Catatan Kritis Anggaran Rp2,83 Triliun
Unsur Forkopimda. (Foto: By). 

Wahyu Hidayat menegaskan, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) harus lebih optimal menggali potensi pajak dan memperkuat pengawasan penerimaan. Penurunan target jangan sampai menjadi jalan pintas untuk mengamankan capaian kinerja, sementara peluang peningkatan pendapatan daerah belum dimanfaatkan secara maksimal.

Kedua, ancaman penurunan dana transfer pemerintah pusat. Fraksi Gerindra mencatat pendapatan transfer pada 2027 diproyeksikan turun Rp379,9 miliar dibandingkan APBD-Perubahan 2026. Penurunan itu antara lain berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp288 miliar dan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp62 miliar.

Menurut Fraksi Gerindra, kondisi tersebut harus dijawab dengan strategi penguatan kemandirian fiskal dan efisiensi belanja yang tepat sasaran. Pemerintah daerah perlu lebih cermat menentukan program prioritas sehingga keterbatasan anggaran tidak berujung pada berkurangnya kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Ketiga, ketimpangan belanja pegawai dan infrastruktur menjadi sorotan paling serius. Fraksi Gerindra menemukan kenaikan Belanja Pegawai sebesar Rp101,6 miliar hingga mencapai Rp1,59 triliun. Sementara itu, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi justru mengalami penurunan drastis lebih dari Rp254 miliar.

Alokasi belanja modal untuk sektor tersebut turun dari Rp296,7 miliar pada APBD-Perubahan 2026 menjadi hanya Rp42 miliar dalam APBD 2027. Bagi Fraksi Gerindra, kondisi ini harus menjadi perhatian karena masyarakat membutuhkan pembangunan jalan, jaringan, dan irigasi yang memadai untuk menunjang aktivitas serta pertumbuhan ekonomi.

Wahyu Hidayat mengingatkan, penganggaran berbasis hasil tidak boleh kehilangan substansinya. Jangan sampai anggaran lebih banyak terserap untuk kebutuhan birokrasi, sedangkan pembangunan infrastruktur yang langsung dirasakan masyarakat justru mengalami pengurangan signifikan.

Keempat, menyusutnya anggaran hibah untuk kegiatan sosial kemasyarakatan. Fraksi Gerindra mencatat Belanja Hibah mengalami pemangkasan sebesar Rp96,7 miliar, dari Rp137 miliar pada 2026 menjadi Rp40,2 miliar pada 2027. Penurunan tersebut dinilai perlu dicermati agar tidak mengganggu keberlangsungan kegiatan keagamaan, sosial budaya, kelembagaan adat, maupun organisasi kepemudaan.

Fraksi Gerindra mengingatkan pemerintah agar kebijakan efisiensi tetap mempertimbangkan peran berbagai lembaga dan organisasi masyarakat. Sebab, keberadaan mereka turut membantu memperkuat kehidupan sosial, menjaga nilai kebersamaan, serta mendukung pembangunan di tengah masyarakat.

Kelima, terbatasnya bantalan fiskal menghadapi kondisi darurat. Fraksi Gerindra menyoroti penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp94 miliar untuk menutup defisit Rp90,3 miliar. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan SiLPA 2026 sebesar Rp157,4 miliar.

Di sisi lain, alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) hanya sebesar Rp7 miliar. Fraksi Gerindra menilai kondisi ini perlu diantisipasi secara serius mengingat Kota Padang memiliki risiko bencana alam dan potensi guncangan ekonomi yang membutuhkan kesiapan anggaran memadai.

Meski menyampaikan lima catatan kritis tersebut, Fraksi Partai Gerindra tetap menunjukkan sikap konstruktif dengan mengedepankan keberlangsungan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Fraksi Gerindra akhirnya menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2027 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dengan sejumlah catatan yang harus menjadi perhatian pemerintah.

Persetujuan tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa dukungan Fraksi Gerindra bukanlah bentuk persetujuan tanpa pengawasan. Pemerintah Kota Padang diminta melakukan evaluasi terhadap kinerja pemungutan pajak, memperkuat pendapatan daerah, serta mengembalikan prioritas belanja pada pembangunan infrastruktur yang berpihak kepada masyarakat melalui mekanisme Perubahan APBD (P-APBD) mendatang.

Bersama jajaran pimpinan dan anggota fraksi, termasuk Sekretaris Fraksi Delma Putra, Fraksi Partai Gerindra memastikan fungsi pengawasan akan terus dijalankan terhadap setiap tahapan realisasi anggaran. Pengawalan tersebut penting agar APBD tidak hanya menjadi kumpulan angka dalam dokumen pemerintahan, tetapi benar-benar menghadirkan pembangunan yang adil dan manfaat yang dapat dirasakan warga hingga kawasan pinggiran serta permukiman.

Sikap Fraksi Partai Gerindra dalam pembahasan APBD 2027 memperlihatkan pentingnya keseimbangan antara dukungan politik dan sikap kritis terhadap kebijakan pemerintah. Dengan mengedepankan data, evaluasi, serta kepentingan masyarakat, Fraksi Gerindra berharap anggaran Rp2,83 triliun tersebut dapat dikelola secara efektif, transparan, dan bertanggung jawab demi kemajuan serta kesejahteraan masyarakat Kota Padang. (Adv)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA TERBARU
Anda sedang membaca berita terbaru
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »