Fraksi Nurani Keadilan Ingatkan APBD Solok 2027 Jangan Sekadar Angka, Rakyat Harus Merasakan Manfaatnya

Fraksi Nurani Keadilan Ingatkan APBD Solok 2027 Jangan Sekadar Angka, Rakyat Harus Merasakan Manfaatnya
Fraksi Nurani Keadilan (PKS) DPRD Kota Solok saat menyampaikan pandangan umum terhadap RAPBD Tahun Anggaran 2027 dalam Sidang Paripurna DPRD Kota Solok, Senin (16/11/2026). (Fotdok: Oktryoni). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Anggaran daerah bukan sekadar deretan angka dalam dokumen pemerintahan. Di balik setiap rupiah yang direncanakan, ada harapan masyarakat terhadap jalan yang lebih baik, pendidikan yang berkualitas, lingkungan yang aman, serta pelayanan publik yang semakin dekat dengan kebutuhan mereka. Pesan itulah yang ditekankan Fraksi Nurani Keadilan (PKS) DPRD Kota Solok saat menyampaikan pandangan umum terhadap RAPBD Tahun Anggaran 2027 dalam Sidang Paripurna DPRD Kota Solok, Senin (16/11/2026).

Pandangan umum yang dibacakan Sekretaris Fraksi, Rusnaldi, SE, tersebut juga mencakup Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 mengenai Pajak dan Retribusi Daerah. Di hadapan pimpinan dan anggota DPRD, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok, unsur Forkopimda, serta undangan lainnya, Fraksi Nurani Keadilan mengingatkan bahwa APBD harus menjadi instrumen strategis pembangunan, bukan hanya rutinitas tahunan menyusun pendapatan dan belanja.

Fraksi mengapresiasi Pemerintah Kota Solok yang telah menyampaikan nota keuangan RAPBD 2027. Namun, apresiasi itu disertai penegasan bahwa setiap alokasi anggaran harus memiliki sasaran, indikator, dan manfaat yang terukur. Dengan demikian, uang rakyat benar-benar kembali kepada masyarakat melalui program yang menyentuh kebutuhan nyata, bukan habis untuk kegiatan yang minim dampak.

Perhatian Fraksi juga tertuju pada keberhasilan kontingen Kota Solok meraih peringkat kedua umum dalam Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumatera Barat ke-XVI. Prestasi tersebut dinilai sebagai bukti pembinaan olahraga yang patut dijaga keberlanjutannya. Karena itu, Fraksi mendukung pemberian bonus kepada atlet dan pelatih melalui APBD 2027, dengan tetap berpedoman pada ketentuan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 dan Permendagri Nomor 17 Tahun 2026.

Dalam pengelolaan anggaran, Fraksi Nurani Keadilan mengingatkan tiga prinsip penting, yakni kemandirian fiskal, disiplin belanja, serta efisiensi dan efektivitas. Pendapatan asli daerah perlu dioptimalkan tanpa membebani masyarakat dengan kenaikan pajak berlebihan. Belanja wajib untuk pendidikan minimal 20 persen dan infrastruktur 4 persen juga harus dipenuhi, sementara setiap program mesti menghasilkan keluaran yang jelas dan tidak mengorbankan kebutuhan penting demi kegiatan seremonial.

Tak hanya berbicara soal angka, Fraksi turut mengingatkan pentingnya transparansi dan pengawasan. Pengelolaan hibah, misalnya, harus melalui verifikasi serta pertanggungjawaban yang sah dan tidak boleh berupa penyaluran uang tunai langsung kepada OPD tanpa mekanisme yang jelas. Seluruh alokasi anggaran juga diminta dipublikasikan secara terbuka sebelum disahkan agar masyarakat dapat ikut mengetahui dan mengawasi penggunaannya.

Sejumlah persoalan pelayanan dan kehidupan sosial turut menjadi catatan. Fraksi mempertanyakan pencoretan nama dewan hakim MTQ bersertifikat dan diakui kompetensinya oleh Kementerian Agama Kota Solok tanpa alasan yang jelas. Di kawasan Lapangan Merdeka, pemerintah diminta meningkatkan patroli Satpol PP, melakukan pendekatan persuasif, serta melibatkan tokoh masyarakat dan agama untuk menjaga ketertiban dan membina generasi muda.

Persoalan lain yang tak kalah penting adalah banyaknya lampu penerangan jalan umum yang mati atau rusak, terutama di titik rawan kecelakaan. Fraksi meminta inventarisasi menyeluruh dan anggaran pemeliharaan rutin agar perbaikan tidak harus menunggu terjadinya musibah. Kesiapsiagaan menghadapi tingginya intensitas hujan, perlindungan warga di bantaran sungai, serta solusi pengelolaan sampah menjelang penutupan TPA Kota Solok pada 2027 juga perlu menjadi perhatian serius. Termasuk penertiban penggunaan lahan sawah untuk aktivitas fisik yang mengganggu kenyamanan warga, dengan langkah tegas namun tetap berkeadilan.

Melalui berbagai catatan tersebut, Fraksi Nurani Keadilan berharap pembahasan tahap kedua Ranperda dapat melahirkan APBD 2027 yang berkualitas, transparan, efisien, dan berpihak kepada rakyat. Sebab, keberhasilan anggaran bukan semata-mata terlihat dari besarnya dana yang dibelanjakan, melainkan dari seberapa banyak persoalan masyarakat yang dapat diselesaikan dan seberapa nyata manfaat pembangunan dirasakan warga Kota Solok. (80)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »