Golkar Terima APBD Padang 2027 dengan Catatan, Helmi Moesim Ingatkan Belanja Harus Berpihak kepada Rakyat

Golkar Terima APBD Padang 2027 dengan Catatan, Helmi Moesim Ingatkan Belanja Harus Berpihak kepada Rakyat
Helmi Moesim, yang akrab disapa Bang Ay ini, yang bertindak sebagai ketua sekaligus juru bicara Fraksi Partai Golkar. (Fotdok: Humas). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Di balik angka triliunan rupiah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang Tahun Anggaran 2027, ada pesan penting yang disuarakan Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Padang. Anggaran daerah tidak boleh sekadar habis untuk membiayai rutinitas pemerintahan, tetapi harus benar-benar hadir menjawab kebutuhan masyarakat. Pesan itulah yang mengemuka melalui penyampaian pendapat akhir Fraksi Partai Golkar yang disampaikan Helmi Moesim, S.IP., dalam rapat paripurna DPRD Kota Padang, Jumat (20/11/2026).

Di hadapan seluruh peserta sidang, Helmi Moesim, yang akrab disapa Bang Ay ini, yang bertindak sebagai ketua sekaligus juru bicara Fraksi Partai Golkar menyampaikan pandangan dengan sejumlah catatan penting. Baginya, APBD bukan sekadar kumpulan angka dalam dokumen keuangan, melainkan gambaran keberpihakan pemerintah terhadap rakyat. Setiap rupiah yang dibelanjakan semestinya memberikan manfaat nyata, mulai dari peningkatan pelayanan publik hingga pembangunan yang dapat dirasakan langsung oleh warga.

Salah satu perhatian utama Fraksi Partai Golkar adalah kemampuan keuangan daerah yang dinilai masih membutuhkan penguatan. Dari proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp2,7 triliun lebih, Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sekitar Rp1,1 triliun atau 40,7 persen. Sementara pendapatan transfer mencapai Rp1,6 triliun atau 59,3 persen. Helmi menilai, sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat sekaligus pusat perdagangan, pariwisata, dan pendidikan, Kota Padang seharusnya mampu meningkatkan kontribusi PAD hingga melampaui 50 persen.

Bagi Fraksi Partai Golkar, tingginya ketergantungan terhadap dana transfer bukan persoalan yang bisa dipandang sebelah mata. Apalagi, ketika kebijakan efisiensi transfer ke daerah berpotensi memengaruhi kemampuan pemerintah membiayai pembangunan. Helmi juga mengingatkan agar peningkatan PAD tidak semata-mata bertumpu pada pajak dan retribusi yang berisiko menambah beban masyarakat kecil. Optimalisasi aset daerah dan pembenahan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus menjadi jalan untuk membuka sumber pendapatan baru.

Sorotan berikutnya tertuju pada struktur belanja daerah. Dalam rancangan APBD 2027, belanja operasi mencapai Rp2,6 triliun atau sekitar 92,8 persen, sedangkan belanja modal hanya Rp164,4 miliar atau 5,8 persen. Komposisi ini menjadi perhatian serius Helmi Moesim. Menurutnya, terlalu besarnya porsi belanja rutin perlu dievaluasi agar ruang fiskal untuk pembangunan tidak semakin terbatas. Sebab, masyarakat lebih membutuhkan jalan yang baik, drainase yang berfungsi, penanganan banjir, serta lingkungan yang bersih daripada anggaran yang hanya berputar pada kebutuhan administratif.

Karena itu, Fraksi Partai Golkar mendorong rasionalisasi belanja operasi secara nyata dan peningkatan belanja modal secara bertahap. Helmi menginginkan APBD 2027 lebih terasa manfaatnya hingga ke lingkungan permukiman warga. Persoalan banjir, sampah, jalan rusak, dan drainase harus mendapatkan perhatian anggaran yang memadai. Pada saat bersamaan, penguatan UMKM, penurunan angka stunting, serta pengentasan kemiskinan ekstrem juga perlu ditempatkan sebagai prioritas pembangunan.

Tidak hanya berbicara soal belanja dan pendapatan, Fraksi Partai Golkar turut memberikan perhatian terhadap rencana pembiayaan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Helmi menyampaikan dukungan terhadap rencana pembenahan Kawasan Kota Tua, Kawasan Bandar Jati, dan pembangunan Taman Sepakbola. Namun, dukungan tersebut tetap disertai pesan agar setiap tahapan dilaksanakan secara transparan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dibahas bersama komisi terkait di DPRD Kota Padang. Pembangunan, menurut semangat pandangan fraksi, harus berjalan dengan perencanaan matang dan kepentingan publik sebagai pijakan utama.

Seluruh catatan tersebut memperlihatkan sikap Fraksi Partai Golkar yang tidak sekadar melihat APBD dari besarnya angka, tetapi juga dari kualitas kebijakan dan dampaknya bagi masyarakat. Helmi Moesim menegaskan pentingnya anggaran berorientasi hasil (outcome-oriented), sehingga setiap program pemerintah memiliki manfaat yang terukur dan dapat dirasakan warga. APBD harus menjadi instrumen untuk memperkuat ekonomi masyarakat, memperbaiki kualitas pelayanan, dan mempercepat pemerataan pembangunan di Kota Padang.

Golkar Terima APBD Padang 2027 dengan Catatan, Helmi Moesim Ingatkan Belanja Harus Berpihak kepada Rakyat
Helmi Moesim, yang akrab disapa Bang Ay ini, yang bertindak sebagai ketua sekaligus juru bicara Fraksi Partai Golkar menyerahkan pandangan fraksi. (Fotdok: Humas). 

Pada akhirnya, Fraksi Partai Golkar menyatakan menerima Rancangan APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2027 dengan catatan. Sikap yang disampaikan Helmi Moesim itu sekaligus menjadi pesan bahwa persetujuan terhadap anggaran bukan berarti menghilangkan fungsi pengawasan dan pengawalan. Justru melalui catatan kritis tersebut, Fraksi Partai Golkar ingin memastikan APBD 2027 tidak berhenti sebagai dokumen perencanaan, melainkan benar-benar menjadi kekuatan untuk menghadirkan pembangunan yang lebih adil, pelayanan yang lebih baik, dan kesejahteraan yang semakin dekat dengan kehidupan masyarakat Kota Padang. (Adv)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »