Audiensi dengan Sekretaris Kementerian Koperasi, Mahyeldi Sampaikan Usulan Penguatan KDKMP dan Hilirisasi Produk Daerah

Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, saat melakukan audiensi dengan Sekretaris Kementerian Koperasi RI, Ahmad Zabadi, di Kantor Kementerian Koperasi, Jakarta, Jumat (13/11/2026). (Fotdok: Budi). 

BENTENGSUMBAR.COM – Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Sumatera Barat (Sumbar) didorong naik kelas. Tidak sekadar menjadi tempat menjalankan aktivitas ekonomi masyarakat, koperasi diharapkan mampu menjadi penggerak hilirisasi produk unggulan daerah hingga menembus pasar internasional.

Langkah itu menjadi perhatian Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, saat melakukan audiensi dengan Sekretaris Kementerian Koperasi RI, Ahmad Zabadi, di Kantor Kementerian Koperasi, Jakarta, Jumat (13/11/2026). Dalam pertemuan tersebut, Mahyeldi menyampaikan sejumlah usulan strategis untuk memperkuat KDKMP sebagai kekuatan ekonomi berbasis potensi lokal.

Menurut Mahyeldi, koperasi harus memiliki aktivitas usaha yang jelas dan sesuai dengan keunggulan ekonomi masing-masing daerah. Karena itu, pengembangan KDKMP perlu diarahkan pada sektor produktif, mulai dari pemasaran hasil pertanian hingga pengembangan produk UMKM agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Peluang tersebut bahkan mulai dibuka melalui perdagangan lintas negara. Pada Rabu (11/11/2026), Sumbar telah melakukan ekspor perdana berbagai komoditas pertanian dan produk UMKM yang dikelola melalui KDKMP bersama Koperasi Nusantara Minang Madani sebagai offtaker. Produk tersebut dipasarkan ke Malaysia melalui Bagan Siapiapi dengan melibatkan Koperasi Balimbuk.

Namun, bagi Mahyeldi, memperluas pasar saja belum cukup. Sumbar juga membutuhkan fasilitas pengolahan agar komoditas unggulan tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah. Karena itu, ia mengusulkan dukungan Kementerian Koperasi untuk penyediaan pabrik mini pengolahan minyak sawit, penguatan pemasaran gambir, serta sarana hilirisasi berbagai produk potensial daerah. “Jika didukung fasilitas hilirisasi dan akses pasar, koperasi dapat menjadi bagian penting dalam meningkatkan nilai tambah produk serta kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.

Tak hanya pertanian dan UMKM, peluang koperasi merambah sektor pertambangan juga mulai dipelajari. Mahyeldi menyebut Pemprov Sumbar telah mengutus tim yang terdiri dari unsur Dinas Koperasi, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, serta dinas terkait kabupaten/kota untuk mempelajari praktik pengelolaan pertambangan berbasis koperasi di Nusa Tenggara Barat. Langkah ini merupakan tindak lanjut atas arahan Menteri Koperasi RI.

Di sisi lain, penguatan sumber daya manusia juga menjadi perhatian. Sebanyak 1.265 bendahara KDKMP di Sumbar direncanakan mengikuti pelatihan pada akhir tahun ini. Rinciannya, 500 orang melalui dana dekonsentrasi dan 765 orang melalui kerja sama dengan DEKOPIN. Mahyeldi menilai peningkatan kemampuan pengelola menjadi modal penting agar koperasi berjalan profesional dan mampu mengembangkan usaha secara berkelanjutan.

Perkembangan pembangunan fisik KDKMP juga terus berjalan. Mahyeldi melaporkan, sebanyak 277 gerai telah terbangun di Sumbar, dengan 246 gerai mencapai progres 100 persen, sementara sisanya masih dalam proses verifikasi lapangan. Capaian tersebut diharapkan menjadi fondasi bagi pengembangan jaringan usaha koperasi yang lebih kuat dan terintegrasi.

Bagi Sumbar, KDKMP bukan sekadar program pembentukan koperasi, melainkan peluang membangun kekuatan ekonomi dari nagari dan kelurahan. Dengan dukungan pemerintah pusat, peningkatan kapasitas pengelola, akses pasar internasional, serta fasilitas hilirisasi, Mahyeldi berharap koperasi mampu mengubah potensi lokal menjadi produk bernilai tambah. Target akhirnya bukan hanya koperasi yang berdiri di setiap daerah, tetapi koperasi yang benar-benar produktif, mampu bersaing, dan menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat. (adpsb/Budi)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News