| Ketua Divisi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Sumbar, Jons Manedi. (Fotdok: Ist). |
Ancaman inilah yang menjadi perhatian Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat. Di tengah derasnya arus informasi digital, pemilih muda dihadapkan pada tantangan untuk membedakan mana fakta, mana rekayasa, dan mana informasi yang sengaja dibuat untuk menggiring persepsi politik.
Ketua Divisi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Sumbar, Jons Manedi, mengingatkan bahwa perkembangan teknologi dan algoritma media sosial dapat membuat generasi muda semakin rentan terpapar hoaks, disinformasi, serta konten manipulatif berbasis AI.
Peringatan tersebut disampaikan Jons dalam webinar bertajuk "Transformasi Pemilih Muda dalam Pemilu di Era Digitalisasi" yang digelar KPU Sumbar secara hybrid di Aula KPU Provinsi Sumatera Barat, Jumat (20/11/2026). Forum ini menjadi ruang untuk membaca perubahan perilaku pemilih sekaligus menyiapkan generasi muda menghadapi dinamika demokrasi digital.
Menurut Jons, besarnya proporsi pemilih muda dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) belum sepenuhnya berbanding lurus dengan tingkat kehadiran mereka di tempat pemungutan suara (TPS). Kondisi tersebut menjadi perhatian tersendiri dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilu 2029.
"Besarnya proporsi pemilih muda dalam DPT yang belum sepenuhnya berbanding lurus dengan tingkat kehadiran mereka di TPS," ujar Jons Manedi.
Di tengah perubahan pola konsumsi informasi, tantangan pendidikan pemilih pun semakin kompleks. Generasi muda mungkin akrab dengan teknologi dan internet, tetapi kedekatan itu belum tentu menjadikan mereka mampu mengenali setiap informasi yang benar. Sebuah video bisa tampak meyakinkan, suara dapat menyerupai seseorang, sementara gambar hasil rekayasa bisa beredar seolah-olah merupakan kejadian nyata.
Hal senada disampaikan Billy Febrima Hidayat, S.IP., M.IP. Ia mengingatkan bahwa tingginya intensitas penggunaan internet tidak otomatis menunjukkan kematangan literasi digital. Pemilih muda dan pemilih pemula perlu dibekali kemampuan berpikir kritis, memverifikasi sumber informasi, memahami konteks pesan, serta membaca kepentingan di balik produksi konten digital.
Karena itu, pendidikan pemilih didorong lebih inklusif dan partisipatif melalui pendekatan prebunking. Strategi ini mengenalkan berbagai teknik manipulasi informasi sejak dini, sebelum masyarakat terpapar, termasuk melalui simulasi untuk mengenali konten deepfake. Webinar yang dimoderatori Lusi Puspika Sari, M.IP., dari Departemen Ilmu Politik Universitas Andalas tersebut turut dihadiri Ketua dan Anggota KPU Sumbar, jajaran Sekretariat KPU Sumbar, pimpinan KPID Sumbar, serta Komisi Informasi Sumbar.
Pada akhirnya, demokrasi di era digital tidak hanya membutuhkan pemilih yang datang ke TPS, tetapi juga pemilih yang mampu menjaga kejernihan pikirannya sebelum menentukan pilihan. Pesan Jons Manedi menjadi pengingat bahwa di tengah teknologi yang semakin canggih, cek fakta, mengenali manipulasi, dan tidak terburu-buru menyebarkan informasi merupakan bekal penting bagi generasi muda agar Pemilu 2029 tetap berlangsung dengan partisipasi yang cerdas dan bertanggung jawab. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »