Kawal APBD Kota Padang 2027, Fraksi PKS Beri Catatan Kritis: Soroti Penurunan Belanja Modal hingga Reformasi Tata Kelola Parkir

Kawal APBD Kota Padang 2027, Fraksi PKS Beri Catatan Kritis: Soroti Penurunan Belanja Modal hingga Reformasi Tata Kelola Parkir
Juru bicara, Gufron, Fraksi PKS menegaskan bahwa APBD tidak boleh sekadar menjadi dokumen formalitas keseimbangan angka antara pendapatan dan belanja, melainkan harus menjadi instrumen keberpihakan nyata bagi kesejahteraan warga Kota Padang. (Fotdok: Humas). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang menggelar Rapat Paripurna penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kota Padang Tahun Anggaran 2027 pada Jumat (20/11/2026). Rapat paripurna yang berlangsung khidmat tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Mastilizal Aye, SH., didampingi Wakil Ketua Osman Ayub dan Jupri, serta dihadiri oleh segenap anggota dewan.

Dari pihak Pemerintah Kota Padang, hadir langsung Wali Kota Padang Fadly Amran dan Wakil Wali Kota Maigus Nasir. Turut hadir pula jajaran unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Kota Padang Raju M Chaniago, para Asisten, Sekretaris DPRD, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Direktur Utama Perusahaan Daerah, serta Kepala RSUD se-Kota Padang.

Dalam momentum krusial penentuan arah pembangunan Kota Padang satu tahun ke depan tersebut, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tampil mencuri perhatian melalui sikap politiknya yang konstruktif namun tajam. Melalui juru bicaranya, Gufron, Fraksi PKS menegaskan bahwa APBD tidak boleh sekadar menjadi dokumen formalitas keseimbangan angka antara pendapatan dan belanja, melainkan harus menjadi instrumen keberpihakan nyata bagi kesejahteraan warga Kota Padang.

Gufron, yang membacakan naskah Pendapat Akhir yang ditandatangani Ketua Fraksi PKS Rafdi, S.T., M.M., dan Sekretaris Dr. H. Hendrizal, S.Sos.I., M.Pd., memaparkan sejumlah evaluasi mendalam. Fraksi PKS menyoroti tantangan fiskal serius pada R-APBD 2027, di mana terjadi penurunan pendapatan transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp 379,90 miliar—dari Rp 2,021 triliun menjadi Rp 1,642 triliun. Kondisi ini membuktikan bahwa kemandirian fiskal Kota Padang masih rentan karena 59,88 persen pendapatannya masih bergantung pada transfer pusat.

Menyikapi postur pendapatan tersebut, Fraksi PKS mengapresiasi kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 95,83 miliar menjadi Rp 1,100 triliun. Namun, PKS memberikan catatan kritis agar Pemko Padang tidak melulu membebani masyarakat dan pelaku usaha lewat pungutan pajak semata, yang saat ini mendominasi 80,24 persen dari total PAD.

Secara khusus, Fraksi PKS menyoroti perlunya reformasi menyeluruh pada sektor retribusi perparkiran. PKS menilai sektor parkir menyimpan potensi besar yang selama ini bocor akibat lemahnya pengawasan dan tata kelola yang belum optimal. Untuk itu, Fraksi PKS mendesak Pemko Padang segera menerapkan digitalisasi sistem parkir agar setiap rupiah retribusi tercatat transparan dan masuk ke kas daerah.

Sorotan paling tajam dari Fraksi PKS tertuju pada struktur belanja daerah. Di tengah menurunnya pendapatan, belanja operasi justru naik Rp 20,74 miliar menjadi Rp 2,661 triliun, dengan kenaikan belanja pegawai mencapai Rp 100 miliar hingga menyentuh angka Rp 1,5 triliun. Fraksi PKS mengingatkan Pemko Padang akan amanat Pasal 146 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD yang membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen, agar ruang fiskal publik tidak tergerus oleh biaya birokrasi.

Sebaliknya, Fraksi PKS menyayangkan terjadinya penurunan drastis pada pos belanja modal sebesar 68,32 persen, yakni dari Rp 519,09 miliar pada 2026 menjadi hanya Rp 164,43 miliar pada 2027. Ironisnya, belanja modal untuk jalan, jaringan, dan irigasi anjlok hingga 85,83 persen, dari Rp 290 miliar menyusut menjadi sekitar Rp 40 miliar saja.

Kawal APBD Kota Padang 2027, Fraksi PKS Beri Catatan Kritis: Soroti Penurunan Belanja Modal hingga Reformasi Tata Kelola Parkir
Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Padang Rafdi dan anggota fraksi Jakfar. (Foto: By). 

Menurut juru bicara PKS Gufron, penurunan tajam anggaran infrastruktur ini mengkhawatirkan di tengah tingginya kebutuhan warga akan perbaikan jalan, drainase, dan pengendalian banjir. PKS mendesak Pemko mencari terobosan skema pembiayaan alternatif dan tetap mematuhi amanat UU HKPD yang mewajibkan alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40 persen dari total belanja.

Selain itu, Fraksi PKS juga mengawal ketat alokasi anggaran di tiga OPD strategis yang menyerap dana besar, yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Rp 104,87 miliar), Dinas Lingkungan Hidup (Rp 173,08 miliar), dan Dinas Perhubungan (Rp 147,33 miliar). PKS menuntut agar besarnya anggaran tersebut berbanding lurus dengan kinerja nyata di lapangan.

Dalam pesan moral yang kuat, Fraksi PKS menegaskan bahwa pembangunan fisik di Kota Padang tidak boleh meminggirkan rakyat kecil. "Kita boleh membangun pasar, tetapi jangan sampai pedagang pasar kita kehilangan pasar. Kita boleh membangun landmark kota, tapi jangan sampai masyarakat kita kehilangan kotanya," tegas Gufron membacakan sikap Fraksi PKS di hadapan sidang paripurna.

Fraksi PKS juga mengingatkan Pemko Padang agar tidak melupakan agenda pemulihan pascabencana hidrometeorologi yang melanda Kota Padang tepat satu tahun lalu pada bulan November. PKS mendorong penguatan komunikasi lintas pemerintahan dengan Pemprov Sumbar dan Pemerintah Pusat agar pemulihan infrastruktur dan ekonomi masyarakat terdampak terus berlanjut.

Terkait potensi defisit anggaran pada R-APBD 2027 sebesar Rp 90,39 miliar, Fraksi PKS meminta pengelolaan yang ekstra hati-hati. PKS mengingatkan agar penurunan angka defisit dibanding tahun sebelumnya tidak dicapai dengan cara memangkas belanja-belanja produktif yang sangat dibutuhkan masyarakat luas.

Melalui deretan catatan kritis yang komprehensif dan berbasis data tersebut, Fraksi PKS kembali menegaskan perannya sebagai garda terdepan pengawal aspirasi rakyat di DPRD Kota Padang. Seluruh rekomendasi yang disampaikan merupakan wujud tanggung jawab moral dan politik PKS untuk memastikan setiap rupiah uang rakyat dikelola secara transparan, efisien, dan adil.

Pada bagian akhir penyampaiannya, dengan mempertimbangkan hasil pembahasan Badan Anggaran bersama TAPD serta tanggung jawab bersama demi kemajuan daerah, Fraksi PKS menyatakan dapat menyetujui R-APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2027. Persetujuan tersebut diberikan dengan syarat mutlak agar Pemerintah Kota Padang memperhatikan dan menindaklanjuti seluruh catatan, kritik, serta rekomendasi yang telah disampaikan.

Sikap tegas namun solutif yang ditunjukkan Fraksi PKS dalam Paripurna ini menjadi bukti komitmen partai dalam mengawal kepemimpinan Wali Kota Fadly Amran dan Wakil Wali Kota Maigus Nasir, demi terwujudnya pembangunan Kota Padang yang berkeadilan dan bermaslahat bagi seluruh warga. (adv)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »