Ketua Komisi III DPRD Padang Helmi Moesim Meradang: Proyek Molor di Tengah Cuaca Ekstrem, Jangan Sampai Warga "Tidur Jantungan"!

Ketua Komisi III DPRD Kota Padang, Helmi Moesim, melontarkan peringatan keras terkait lambannya sejumlah proyek infrastruktur di tengah ancaman cuaca ekstrem yang melanda Kota Padang pada Senin (9/11/2026). (Fotdok: By/Yudi). 

BENTENGSUMBAR.COM – Ketua Komisi III DPRD Kota Padang, Helmi Moesim, melontarkan peringatan keras terkait lambannya sejumlah proyek infrastruktur di tengah ancaman cuaca ekstrem yang melanda Kota Padang pada Senin (9/11/2026). Mengingat tahun anggaran sudah berada di penghujung, Helmi meminta dinas terkait tidak main-main dalam mengawasi progres pekerjaan di lapangan. Sikap tegas ini diambil menyusul temuan langsung Komisi III yang mendapati adanya deviasi negatif pada beberapa titik proyek vital.

Helmi Moesim yang akrab disapa Bang Ay ini secara blak-blakan menyoroti pembangunan infrastruktur di kawasan Air Mancur, Pasar Raya, serta pemasangan drainase di Jalan Hiligo'o. Menurutnya, deviasi pekerjaan di dua lokasi tersebut sudah berada pada tahap yang mengkhawatirkan. Ia mendesak dinas terkait segera menekan kontraktor atau pihak ketiga untuk melakukan percepatan sebelum curah hujan tinggi memicu banjir yang makin meluas dan merusak target pekerjaan.

Tak hanya soal proyek fisik yang tersendat, politisi yang dikenal vokal ini juga membedah penanganan proyek pascabencana di Kota Padang. Helmi menjelaskan bahwa sekitar 80 persen pengerjaan pascabencana merupakan wewenang kementerian, termasuk urusan sungai dan wilayah hulu. Sementara itu, proyek yang ditangani langsung oleh Dinas PUPR melalui intervensi APBD Kota Padang dinilai sudah berjalan sesuai dengan harapan.

Meski demikian, Helmi Moesim menegaskan bahwa Dinas PUPR tidak bisa lepas tangan begitu saja terhadap persoalan banjir di Kota Bingkuang. Ia menekankan bahwa strategi penanganan banjir di Kota Padang saat ini bukan sekadar berjanji menghilangkan banjir 100 persen, melainkan bagaimana mempercepat genangan air agar segera terurai. Sinergi antara pemerintah kota dan kementerian harus terus dikawal demi keselamatan warga.

Sorotan paling tajam dari Helmi Moesim tertuju pada kawasan zona merah bencana, khususnya di area sempadan sungai. Dengan nada tegas, ia mengingatkan masyarakat agar tidak lagi nekat mendirikan bangunan di zona berbahaya tersebut. Di sisi lain, ia juga memberikan ultimatum kepada Dinas PUPR agar berhenti mengeluarkan izin bangunan di kawasan rawan bencana demi mencegah dampak buruk yang lebih besar di masa depan.

Pernyataan Helmi Moesim yang paling menyentuh perhatian publik adalah ketika ia menyinggung soal dampak psikologis warga akibat ancaman banjir. Baginya, kerugian akibat bencana tidak hanya diukur dari ada atau tidaknya korban jiwa, melainkan juga beban mental yang harus ditanggung masyarakat setiap kali langit mulai mendung. Ia menilai kondisi psikologis warga adalah hal krusial yang selama ini kerap luput dari perhatian.

"Hujan sedikit saja, warga sudah tidur jantungan dan stres," ungkap Helmi Moesim menggambarkan keresahan masyarakat. Kondisi penuh kecemasan tersebut, lanjutnya, membuat warga tidak bisa bekerja dengan tenang dan kehilangan rasa aman di rumah mereka sendiri. Empati mendalam yang ditunjukkan Ketua Komisi III ini menjadi sinyal kuat bahwa DPRD berdiri di barisan terdepan membela ketenangan batin rakyat.

Di akhir keterangannya, Helmi Moesim kembali mengingatkan seluruh jajaran pemerintah kota bahwa memberikan rasa nyaman dan aman adalah kewajiban mutlak kepada setiap warga Kota Padang. Ia meminta masyarakat tetap berhati-hati menghadapi cuaca ekstrem, sembari memastikan Komisi III akan terus mengawal ketat kinerja dinas terkait dan para kontraktor. Langkah tegas Helmi Moesim ini pun menuai sorotan luas sebagai bentuk pengawasan nyata demi melindungi warga Padang dari ancaman bencana. (*) 

Pewarta: Zamri Yahya, WU

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News