M. Yasin: Perlindungan Konsumen Adalah Hak Masyarakat!

Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhammad Yasin, STP, saat menyosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen di Ruang Pertemuan Joyo Makmur, Kota Pariaman, Minggu (8/11/2026). (Fotdok: Arief). 

BENTENGSUMBAR.COM - Jangan sampai masyarakat dirugikan saat membeli barang atau menggunakan jasa. Pesan itulah yang ditegaskan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhammad Yasin, STP, saat menyosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen di Ruang Pertemuan Joyo Makmur, Kota Pariaman, Minggu (8/11/2026). Kegiatan tersebut diikuti sekitar 100 peserta.

Di hadapan masyarakat, Muhammad Yasin menegaskan bahwa perlindungan konsumen bukan sekadar urusan administrasi maupun aturan pemerintah, melainkan hak seluruh masyarakat yang harus dijamin. Setiap konsumen berhak mendapatkan barang dan jasa sesuai standar kualitas, takaran, serta ketentuan yang berlaku.

Menurut Yasin, Perda Nomor 21 Tahun 2018 memiliki semangat untuk menjamin terpenuhinya hak-hak konsumen, meningkatkan harkat dan martabat masyarakat, sekaligus mendorong pelaku usaha agar lebih bertanggung jawab dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Ia secara khusus mendorong agar ketentuan Pasal 3 dalam perda tersebut dapat dilaksanakan lebih maksimal. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap peredaran barang dan jasa, penegakan hukum, pelayanan serta penanganan sengketa konsumen.

Tak hanya itu, Yasin juga menekankan pentingnya koordinasi dan fasilitasi pembentukan serta operasional Perwakilan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (PBPKN) Provinsi. Menurutnya, berbagai instrumen perlindungan konsumen harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, bukan hanya tertulis dalam regulasi.

“Dalam Perda ini semangatnya adalah perlindungan konsumen merupakan hak seluruh masyarakat Sumatera Barat,” tegas Muhammad Yasin, yang juga menjabat Ketua DPD PKS Kota Pariaman tersebut.

Menariknya, sesi diskusi berlangsung dengan sejumlah persoalan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Peserta mempertanyakan indikasi ketidaktepatan takaran dalam penjualan BBM eceran hingga persoalan penyaluran pupuk subsidi yang dinilai belum tepat sasaran. Dua persoalan tersebut menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan hak dan kepentingan konsumen.

Menanggapi aspirasi tersebut, Yasin menjelaskan bahwa pengawasan membutuhkan sinergi antara dinas terkait di tingkat kabupaten dan kota dengan berbagai elemen masyarakat. Kesadaran bersama diperlukan agar praktik perdagangan yang merugikan konsumen dapat dicegah dan setiap persoalan memperoleh penanganan sesuai kewenangan.

Melalui sosialisasi ini, Muhammad Yasin berharap masyarakat semakin memahami hak-haknya sebagai konsumen serta tidak ragu menyampaikan pengaduan apabila menemukan dugaan pelanggaran. Sebab, perlindungan konsumen bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan kepedulian masyarakat dan pelaku usaha agar tercipta perdagangan yang adil, aman, dan bertanggung jawab. (*) 

Editor: Zamri Yahya, WU

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News