Mahyeldi Dorong Pesantren Jadi Penggerak Ekonomi Syariah Berbasis Digital

Mahyeldi saat menjadi keynote speaker sekaligus membuka Sosialisasi Digitalisasi dan Layanan Perbankan Syariah bagi Pondok Pesantren se-Sumatera Barat di Istana Bung Hatta, Bukittinggi, Sabtu (14/11/2026). (Fotdok: Budi). 

BENTENGSUMBAR.COM - Pondok pesantren di Sumatera Barat tidak hanya memiliki peran mencetak generasi berilmu dan memperkuat dakwah Islam. Lebih dari itu, pesantren menyimpan potensi besar menjadi pusat pertumbuhan ekonomi syariah yang mampu menggerakkan perekonomian masyarakat. Potensi inilah yang ingin diperkuat Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, melalui digitalisasi dan perluasan akses layanan perbankan syariah.

Dorongan tersebut disampaikan Mahyeldi saat menjadi keynote speaker sekaligus membuka Sosialisasi Digitalisasi dan Layanan Perbankan Syariah bagi Pondok Pesantren se-Sumatera Barat di Istana Bung Hatta, Bukittinggi, Sabtu (14/11/2026). Ia menilai pesantren harus mampu berkembang mengikuti perubahan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman yang menjadi fondasi pendidikannya.

Menurut Mahyeldi, penguatan ekonomi pesantren sejalan dengan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat. Nilai agama dan adat, katanya, dapat menjadi landasan dalam membangun kemandirian ekonomi masyarakat melalui lembaga pendidikan Islam.

“Pesantren jangan hanya menjadi lembaga pendidikan dan dakwah Islam. Pesantren juga punya potensi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi syariah berbasis masyarakat,” tegas Mahyeldi.

Potensi tersebut bukan tanpa dasar. Sumbar memiliki 308 pondok pesantren yang tersebar di berbagai daerah. Jika dikelola dengan dukungan sistem keuangan modern, pesantren dapat mengembangkan berbagai aktivitas produktif, mulai dari koperasi, unit usaha, pengelolaan wakaf hingga pemberdayaan ekonomi santri dan masyarakat sekitar. Karena itu, Mahyeldi mendorong kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah, termasuk Bank Nagari.

Namun, Mahyeldi juga mengingatkan masih adanya kesenjangan antara pemahaman dan pemanfaatan layanan keuangan syariah. Berdasarkan survei OJK tahun 2022, literasi keuangan syariah Sumbar mencapai 55,62 persen, lebih tinggi dibandingkan angka nasional 43,07 persen. Sebaliknya, tingkat inklusi atau pemanfaatannya baru 12,62 persen, masih di bawah angka nasional 13,24 persen. “Artinya, pemahaman masyarakat tentang keuangan syariah sudah cukup baik, tetapi pemanfaatan layanannya masih perlu ditingkatkan,” ujarnya.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Mahyeldi berharap Bank Nagari menghadirkan dukungan konkret melalui digitalisasi transaksi pesantren, pengelolaan zakat, infak, sedekah, serta wakaf produktif. Selain itu, santri juga perlu dibekali kompetensi keuangan dan ekonomi syariah agar tidak hanya memahami teori, tetapi mampu mengembangkan peluang usaha di tengah perkembangan ekonomi digital.

Direktur Utama Bank Nagari, Gusti Candra, menyatakan kesiapan pihaknya menyediakan layanan perbankan sesuai kebutuhan masing-masing pesantren. Dukungan tersebut mencakup transaksi nontunai, integrasi kartu santri, pembayaran gaji tenaga pengajar, transaksi unit usaha pesantren, hingga pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf secara digital. “Bank Nagari siap mengembangkan sistem dan aplikasi sesuai kebutuhan pesantren,” ungkapnya.

Wakil Wali Kota Bukittinggi, Ibnu Asis, turut menekankan bahwa digitalisasi bukan sekadar mengubah transaksi tunai menjadi elektronik. Lebih jauh, teknologi harus mampu meningkatkan efisiensi, memperluas akses layanan, memperkuat tata kelola, serta mendorong kemandirian ekonomi pesantren. Kolaborasi pemerintah daerah, perbankan, dan lembaga pendidikan menjadi bagian penting dalam mewujudkan tujuan tersebut.

Bagi Mahyeldi, 308 pesantren di Sumbar merupakan potensi besar yang perlu dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi syariah. Dengan digitalisasi pengelolaan keuangan, akses perbankan yang semakin luas, serta peningkatan kemampuan santri, pesantren diharapkan tidak hanya melahirkan generasi religius dan berpendidikan, tetapi juga mampu membangun usaha produktif, menciptakan kemandirian, dan menghadirkan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitarnya.(adpsb/cen/bud)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News