| Sosialisasi Penguatan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2027 sekaligus Peningkatan Kapasitas Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Sabtu (14/11/2026). (Fotdok: Oktryoni). |
Komitmen tersebut diwujudkan melalui Sosialisasi Penguatan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2027 sekaligus Peningkatan Kapasitas Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Sabtu (14/11/2026), di Sekretariat Daerah Kabupaten Solok. Kegiatan ini menghadirkan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, sebagai narasumber utama.
Wakil Bupati Solok, H. Candra, S.H.I., yang membuka kegiatan tersebut, berharap pertemuan ini menjadi ruang dialog konstruktif antara pemerintah daerah dan Kementerian Dalam Negeri. Menurutnya, berbagai tantangan pembangunan membutuhkan dukungan serta pendampingan, terutama dalam memastikan pengelolaan anggaran mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Salah satu perhatian utama Pemkab Solok adalah keberlanjutan pelayanan publik di nagari-nagari yang terdampak bencana banjir bandang pada 2026. Pemulihan pascabencana membutuhkan langkah terukur, termasuk dukungan pembiayaan yang tepat agar kebutuhan masyarakat dan pembangunan daerah tidak terabaikan. “Kami sangat mengharapkan pendampingan dan dukungan dari Kementerian Dalam Negeri, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah, agar kebutuhan pemulihan pascabencana dapat ditangani secara optimal,” ujar Candra.
Dalam pemaparannya, Agus Fatoni menegaskan bahwa transparansi dan disiplin harus menjadi prinsip utama dalam seluruh tahapan pengelolaan keuangan daerah. Mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban, setiap proses harus dilakukan secara cermat dan akuntabel. Anggaran yang tersedia harus dimanfaatkan secara maksimal sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Ia juga mengingatkan persoalan klasik yang kerap menghambat pembangunan daerah, yakni rendahnya realisasi anggaran akibat keterlambatan pengadaan barang dan jasa. Menurutnya, persoalan tersebut harus diantisipasi sejak awal melalui perencanaan yang matang dan tidak menunda tahapan pekerjaan. “Berapa pun anggaran yang dimiliki daerah, harus dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Komitmen dan ketepatan langkah pimpinan perangkat daerah sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan program pembangunan,” tegas Agus Fatoni.
Tak hanya membahas disiplin penyerapan anggaran, sosialisasi tersebut juga mengulas mekanisme pergeseran dan perubahan APBD serta berbagai alternatif pembiayaan daerah. Materi ini menjadi bekal bagi pimpinan perangkat daerah untuk memahami pilihan kebijakan fiskal sekaligus memperkuat pelaksanaan program-program prioritas Kabupaten Solok.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Subdirektorat Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah I, Fernando Hasudungan Siagian, Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Rudy Repenaldi Rilis, para asisten, seluruh kepala organisasi perangkat daerah, serta camat se-Kabupaten Solok. Kehadiran jajaran pimpinan tersebut diharapkan memperkuat kesamaan pemahaman dan koordinasi dalam menyiapkan pelaksanaan APBD 2027.
Pada akhirnya, keberhasilan APBD tidak hanya diukur dari besarnya anggaran atau tingginya angka penyerapan, tetapi dari seberapa besar dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Melalui penguatan transparansi, peningkatan kapasitas pimpinan SKPD, dan pendampingan Kementerian Dalam Negeri, Pemkab Solok berupaya memastikan setiap program pembangunan berjalan tepat sasaran, pelayanan publik tetap terjaga, dan pemulihan pascabencana mendapat perhatian yang memadai. (80)
Editor: Zamri Yahya, WU
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »