Osman Ayub Paparkan Hasil Pembahasan Banggar, APBD Padang 2027 Disepakati Rp2,83 Triliun

Osman Ayub Paparkan Hasil Pembahasan Banggar, APBD Padang 2027 Disepakati Rp2,83 Triliun
Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Osman Ayub, menyampaikan laporan hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar). (Fotdok: Humas). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Osman Ayub, menyampaikan laporan hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Padang, Jumat (20/11/2026).

Rapat Paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Padang Mastilizal Aye, SH., dan dihadiri oleh Wakil Ketua Osman Ayub dan Jupri serta segenap anggota dewan. Sedangkan dipihak Pemko, hadir langsung Wali Kota Padang Fadly Amran dan Wawako Maigus Nasir. Hadir juga para Forkupimda, Sekda Raju M Chaniago, para Asisten, Sekwan, Kepala OPD, Direktur Utama Perusahaan Daerah dan Kepala RSUD. 

Dalam rapat tersebut, Osman Ayub membacakan laporan strategis Banggar sekaligus memaparkan sejumlah catatan penting terkait arah kebijakan pendapatan, belanja, pembiayaan, hingga prioritas pembangunan Kota Padang pada 2027. Penyampaian laporan itu menjadi bagian penting sebelum fraksi-fraksi menyampaikan pendapat akhirnya terhadap Ranperda APBD 2027.

Osman menegaskan, pembahasan APBD bukan sekadar menyusun angka-angka anggaran, tetapi merupakan proses memastikan kebijakan keuangan daerah berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan dan kebutuhan pembangunan masyarakat. Karena itu, pembahasan dilakukan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan memperhatikan sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dan Pemerintah Kota Padang.

Dalam laporannya, Osman juga mengungkapkan bahwa APBD 2027 memiliki posisi strategis karena menjadi tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kota Padang 2025–2029 sekaligus bagian awal periode pertama RPJPD 2025–2045. Tema pembangunan yang diusung adalah penguatan fondasi transformasi sebagai kota jasa terkemuka yang inklusif dan berkelanjutan.

Salah satu perhatian Banggar yang disampaikan Osman adalah kondisi pendapatan daerah yang masih didominasi dana transfer pemerintah pusat sebesar 59,88 persen. Sementara itu, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai 40,12 persen. Kondisi tersebut mendorong DPRD meminta pemerintah kota terus menggali potensi pendapatan daerah melalui optimalisasi pajak, retribusi, dan pemanfaatan aset daerah secara produktif tanpa membebani masyarakat secara berlebihan.

Osman Ayub Paparkan Hasil Pembahasan Banggar, APBD Padang 2027 Disepakati Rp2,83 Triliun
Sekdako Padang Raju M Caniago bersama Forkopimda. (Foto: By). 

Osman turut menekankan pentingnya pengelolaan belanja yang tepat sasaran, terutama untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat. Sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur perkotaan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat tetap menjadi perhatian dalam penyusunan anggaran. Banggar juga mengingatkan pemerintah daerah agar menyesuaikan komposisi belanja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Catatan penting lainnya menyangkut penataan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD. Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi KPK, Banggar bersama TAPD menyepakati penataan usulan Pokir Tahun Anggaran 2027 senilai Rp80,54 miliar lebih. Dari jumlah tersebut, Rp23,10 miliar lebih dilanjutkan dalam APBD Murni 2027, Rp1,73 miliar dialihkan ke program dan kegiatan OPD terkait, sedangkan Rp55,70 miliar lebih ditunda untuk disesuaikan dengan regulasi dan diusulkan kembali pada APBD Perubahan 2027.

Dari hasil pembahasan, pendapatan daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2027 disepakati sebesar Rp2,7423 triliun. Angka tersebut turun Rp284 miliar atau 9,39 persen dibandingkan Perubahan APBD 2026. Meski demikian, PAD justru mengalami peningkatan sebesar Rp95,8 miliar atau 9,54 persen menjadi Rp1,1002 triliun. Sementara itu, belanja daerah ditetapkan sebesar Rp2,8326 triliun, dengan belanja operasi Rp2,6612 triliun dan belanja modal Rp164,4 miliar.

Osman juga menyampaikan bahwa keterbatasan kemampuan fiskal daerah perlu disikapi melalui berbagai alternatif pembiayaan untuk mendukung pembangunan strategis. Salah satunya melalui penjajakan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Pemerintah Kota Padang dijadwalkan menyampaikan perhitungan teknis dan pemenuhan persyaratan regulasi kepada DPRD pada Februari 2027 untuk dibahas lebih lanjut.

Menutup penyampaian laporan, Osman Ayub mengapresiasi kerja sama seluruh pihak, baik unsur legislatif maupun eksekutif, selama proses pembahasan APBD berlangsung. Ia berharap hasil pembahasan Banggar tersebut menjadi landasan bagi fraksi-fraksi dalam menyampaikan pendapat akhir, sekaligus memastikan APBD 2027 dapat menjadi instrumen pembangunan yang terarah, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Padang. (ADV)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »