PUPR Payakumbuh Perkuat Kompetensi Jasa Konstruksi, Pengusaha Lokal Disiapkan Lebih Profesional

PUPR Payakumbuh Perkuat Kompetensi Jasa Konstruksi, Pengusaha Lokal Disiapkan Lebih Profesional
Sosialisasi Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 3 Tahun 2026 di Hotel Mangkuto Syariah, Rabu (18/11/2026). (Fotdok: Hermiko). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Pembangunan infrastruktur tidak semata-mata berbicara tentang jalan yang mulus, gedung yang berdiri kokoh, atau fasilitas publik yang semakin baik. Di balik setiap pembangunan, ada kualitas sumber daya manusia, profesionalisme, serta tata kelola pengadaan yang menentukan hasil akhirnya. Kesadaran inilah yang terus didorong Pemerintah Kota Payakumbuh melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Salah satu langkah nyata dilakukan dengan menggelar Sosialisasi Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 3 Tahun 2026 di Hotel Mangkuto Syariah, Rabu (18/11/2026). Kegiatan ini menjadi ruang bagi pengguna dan penyedia jasa konstruksi untuk memahami perkembangan regulasi sekaligus meningkatkan kemampuan dalam menjalankan pekerjaan secara profesional.

Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta, melalui Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Yasrizal, saat membuka kegiatan tersebut menekankan bahwa kualitas pembangunan sangat ditentukan oleh kemampuan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Anggaran dan perencanaan yang baik memang penting, tetapi keduanya harus didukung tenaga kerja yang kompeten agar pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Menurut Yasrizal, pembinaan jasa konstruksi merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah. Setiap pekerjaan konstruksi harus dilaksanakan secara aman, tepat waktu, efisien, dan memenuhi standar yang ditetapkan. Karena itu, kehadiran Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026 yang memperbarui ketentuan sebelumnya, yakni Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021, perlu dipahami secara menyeluruh oleh seluruh pelaku usaha.

Harapan pemerintah daerah juga tertuju pada tumbuhnya badan usaha jasa konstruksi lokal yang semakin kuat dan berdaya saing. Pengusaha daerah diharapkan tidak hanya menjadi penonton dalam pembangunan di kampung sendiri, tetapi mampu mengambil peran melalui kompetensi, kualitas pekerjaan, dan kepatuhan terhadap ketentuan pengadaan. Keterlibatan mereka diyakini dapat membuka peluang ekonomi sekaligus memperluas penyerapan tenaga kerja di Payakumbuh.

Kepala Bidang Bina Konstruksi dan Perizinan Bangunan Dinas PUPR Kota Payakumbuh, Ferry Novrizal, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, serta tertib pemanfaatan jasa konstruksi. Ketiga aspek itu menjadi fondasi untuk menciptakan pembangunan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Lebih jauh, sosialisasi ini tidak hanya memperkenalkan aturan baru, tetapi juga membantu peserta memahami perubahan substansi dalam tahapan persiapan dan pelaksanaan pengadaan. Pemahaman tersebut penting agar tidak terjadi kesalahan administrasi maupun persoalan hukum, baik dalam proses pemilihan penyedia maupun pelaksanaan kontrak. Sebanyak 61 peserta dari Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Pejabat Pengadaan di lingkungan Pemko Payakumbuh mengikuti kegiatan tersebut.

Untuk memperdalam materi, panitia menghadirkan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bukittinggi, Iddial, yang membahas program perlindungan tenaga kerja. Sementara itu, Mega Chandra Sera dari LKPP RI memberikan penjelasan mengenai substansi Peraturan dan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2026. Melalui tiga sesi pembahasan, peserta memperoleh pemahaman dari sisi perlindungan pekerja hingga ketentuan teknis pengadaan barang dan jasa.

Pada akhirnya, sosialisasi ini diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan penyampaian regulasi semata. Penyesuaian dokumen persiapan pengadaan dengan ketentuan terbaru menjadi langkah lanjutan yang harus dilakukan para peserta. Dengan penguatan kompetensi, integritas, dan profesionalisme, jasa konstruksi lokal diharapkan semakin siap mengambil bagian dalam pembangunan. Sebab, infrastruktur yang berkualitas lahir bukan hanya dari besarnya anggaran, melainkan juga dari orang-orang yang bekerja dengan pengetahuan, tanggung jawab, dan komitmen. (HM)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »