Rafdi Pimpin Bapemperda Susun 21 Ranperda Padang 2027, Lima dari Inisiatif DPRD

Rafdi ST Pimpin Bapemperda Susun 21 Ranperda Padang 2027, Lima dari Inisiatif DPRD
Rencana tersebut disampaikan langsung Ketua Bapemperda DPRD Kota Padang, Rafdi, ST, dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Padang, Jumat (20/11/2026). (Fotdok: Suzi). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Arah pembentukan regulasi daerah Kota Padang untuk tahun 2027 mulai dirancang. Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Padang menetapkan sebanyak 21 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027.

Rencana tersebut disampaikan langsung Ketua Bapemperda DPRD Kota Padang, Rafdi, ST, dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Padang, Jumat (20/11/2026). Penyampaian ini menjadi bagian penting dari tahapan perencanaan legislasi daerah untuk menentukan regulasi yang akan dibahas pada tahun mendatang.

Di bawah penyampaian Rafdi, Bapemperda memaparkan secara terperinci daftar Ranperda yang masuk dalam Propemperda 2027. Sebanyak 21 Ranperda tersebut terdiri dari lima Ranperda inisiatif DPRD dan 16 Ranperda usulan Pemerintah Kota Padang.

Komposisi tersebut memperlihatkan adanya dua jalur pengusulan regulasi, yakni melalui inisiatif lembaga legislatif dan usulan eksekutif. Bapemperda menjadi bagian penting dalam mengoordinasikan serta menyusun perencanaan pembentukan peraturan daerah agar pembahasan legislasi memiliki arah yang jelas.

Dalam laporannya, Rafdi menjelaskan bahwa penyusunan Propemperda 2027 berpedoman pada surat Wali Kota Padang Nomor 100.3.280/Huk-Pdg/2026 tertanggal 18 November 2026 tentang penyampaian Propemperda Tahun 2027. Penyusunan tersebut juga didasarkan pada hasil rapat Bapemperda tanggal 19 November 2026.

Untuk Ranperda inisiatif DPRD, terdapat lima materi yang akan menjadi agenda legislasi. Salah satunya adalah Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro yang diprakarsai Komisi II.

Selanjutnya, terdapat Ranperda Penyelenggaraan dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum yang diprakarsai Komisi III. Ranperda ini merupakan program lanjutan yang berkaitan dengan penyelenggaraan infrastruktur pelayanan air minum.

Komisi IV juga mengusulkan Ranperda tentang Produk Makanan Halal sebagai program lanjutan. Sementara itu, Komisi III mengajukan Ranperda Penataan, Pengendalian, dan Pemanfaatan Infrastruktur Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) sebagai usulan baru.

Rafdi ST Pimpin Bapemperda Susun 21 Ranperda Padang 2027, Lima dari Inisiatif DPRD
Rencana tersebut disampaikan langsung Ketua Bapemperda DPRD Kota Padang, Rafdi, ST, dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Padang, Jumat (20/11/2026). (Fotdok: Suzi). 

Satu lagi Ranperda inisiatif DPRD berasal dari Komisi IV, yakni Penyelenggaraan Pendidikan. Dengan demikian, lima usulan tersebut mencakup sejumlah bidang yang menjadi bagian dari urusan pemerintahan dan pelayanan masyarakat Kota Padang.

Sementara itu, 16 Ranperda usulan Pemerintah Kota Padang mencakup sejumlah materi strategis. Di antaranya pertanggungjawaban APBD 2026, Perubahan APBD 2027, serta Rancangan APBD Tahun Anggaran 2028 yang diprakarsai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Selain itu, terdapat Ranperda Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Alat Timbang dan Perlengkapan Lainnya, serta Ranperda tentang Penyandang Disabilitas.

Bidang lingkungan hidup juga masuk dalam agenda melalui Ranperda Pengelolaan Sampah. Kemudian terdapat Ranperda Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan dan perubahan peraturan daerah mengenai pengawasan, pengendalian, serta pelarangan minuman beralkohol.

Pada sektor tata ruang dan permukiman, Propemperda 2027 memuat Ranperda Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2026–2055. Dua materi lainnya adalah Kawasan Tanpa Rokok dan Perubahan Keempat atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang.

Dua Ranperda lainnya menyangkut perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2025 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri.

Penyampaian laporan tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Mastilizal Aye, SH. Turut hadir Wakil Ketua DPRD Osman Ayub dan Jupri bersama segenap anggota dewan.

Dari unsur Pemerintah Kota Padang, hadir Wali Kota Fadly Amran dan Wakil Wali Kota Maigus Nasir. Rapat juga dihadiri unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Raju M Chaniago, para asisten, Sekretaris DPRD, kepala OPD, direktur utama perusahaan daerah, serta Kepala RSUD.

Melalui laporan yang disampaikan Rafdi, Bapemperda memperlihatkan perannya dalam mengawal tahapan perencanaan pembentukan regulasi daerah. Propemperda 2027 selanjutnya menjadi agenda legislasi yang akan menjadi pedoman dalam pembahasan rancangan peraturan daerah sesuai tahapan dan mekanisme yang berlaku.

Bagi Bapemperda, penyusunan program legislasi bukan sekadar menghimpun daftar rancangan peraturan. Setiap materi yang masuk menjadi bagian dari proses perencanaan regulasi daerah yang melibatkan DPRD dan Pemerintah Kota Padang, dengan harapan pembentukannya dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta kebutuhan masyarakat. (Adv)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »