| Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Padang tampil mencuri perhatian melalui juru bicaranya, Rusdi. (Fotdok: Humas). |
Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Mastilizal Aye, SH, didampingi Wakil Ketua Osman Ayub dan Jupri, serta dihadiri oleh segenap anggota dewan. Sementara dari pihak eksekutif Pemerintah Kota (Pemko) Padang, hadir langsung Wali Kota Padang Fadly Amran dan Wakil Wali Kota Maigus Nasir. Turut hadir pula unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Raju M Chaniago, para Asisten, Sekretaris DPRD, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Direktur Utama Perusahaan Daerah, hingga Kepala RSUD.
Dalam sidang paripurna tersebut, Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Padang tampil mencuri perhatian melalui juru bicaranya, Rusdi. Dengan penyampaian yang lugas, kritis, namun konstruktif, Rusdi membedah secara mendalam postur APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2027 yang dinilai menghadapi tantangan fiskal cukup berat dibandingkan tahun sebelumnya.
Rusdi mengawali pandangannya dengan menyoroti rangkaian panjang pembahasan APBD 2027 yang berjalan jauh lebih ketat dibandingkan Tahun Anggaran 2026. Menurutnya, dinamika kebijakan fiskal pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memberikan dampak langsung dan signifikan terhadap struktur pendapatan daerah, khususnya pada sektor pendapatan transfer dari pemerintah pusat.
Politisi Partai Demokrat tersebut memaparkan data bahwa terjadi penurunan dana transfer pusat ke Kota Padang sebesar lebih kurang Rp284 miliar. Kondisi ini secara otomatis mengoreksi total postur APBD Kota Padang secara keseluruhan, yang menyusut dari sekitar Rp3,183 triliun pada Tahun Anggaran 2026 menjadi lebih kurang Rp2,83 triliun pada Tahun Anggaran 2027 yang disahkan dalam paripurna hari itu.
Menyikapi penyusutan anggaran tersebut, Rusdi menegaskan bahwa Fraksi Partai Demokrat memberikan sejumlah catatan strategis sebagai bentuk fungsi pengawasan sekaligus dukungan bagi kemajuan Kota Padang. Poin pertama yang ditekankan Rusdi adalah terkait target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2027 yang diproyeksikan sebesar lebih kurang Rp1,1 triliun.
Rusdi menyatakan keyakinannya bahwa target PAD sebesar Rp1,1 triliun tersebut sangat realistis untuk diwujudkan, mengingat penetapannya telah mengacu pada kajian potensi pendapatan dari tahun-tahun sebelumnya, terutama yang bersumber dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa pencapaian angka tersebut tidak akan terwujud tanpa kerja keras dan inovasi dari jajaran birokrasi.
Oleh karena itu, Rusdi secara tegas mendesak seluruh OPD penghasil pendapatan agar memacu kinerja secara maksimal demi merealisasikan target PAD yang telah ditetapkan. Tidak hanya itu, ia juga meminta Wali Kota Padang Fadly Amran untuk melakukan evaluasi berkala dan objektif terhadap para pimpinan OPD penghasil.
Dalam pernyataan yang disambut perhatian serius peserta sidang, Rusdi menyampaikan usulan Fraksi Demokrat agar Wali Kota menerapkan sistem reward and punishment yang jelas. Bagi pimpinan OPD penghasil yang tidak mampu mewujudkan target PAD, Rusdi meminta agar dievaluasi hingga dicopot dari jabatannya, sementara bagi mereka yang berhasil melampaui target patut diberikan penghargaan atau reward.
Selain penegakan kinerja, Rusdi juga mendorong Pemko Padang untuk segera melakukan pembaruan kajian potensi PAD secara komprehensif. Menurutnya, kajian potensi yang mutakhir sangat diperlukan agar pemerintah daerah memiliki acuan data yang akurat sebagai pedoman dalam menetapkan target PAD pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
| Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Padang tampil mencuri perhatian melalui juru bicaranya, Rusdi. (Fotdok: Humas). |
Akibat tekanan fiskal tersebut, Rusdi secara terbuka mengungkapkan rasa pesimis Fraksi Demokrat terhadap optimalnya pencapaian visi, misi, serta program unggulan (progul) Wali Kota Padang, khususnya pada sektor pembangunan infrastruktur.
Ia membandingkan alokasi belanja modal infrastruktur yang mengalami penurunan drastis dari sekitar Rp519 miliar pada Tahun Anggaran 2026, menjadi hanya sekitar Rp164 miliar pada APBD Tahun Anggaran 2027.
Padahal, lanjut Rusdi, persoalan infrastruktur dasar seperti perbaikan jaringan jalan dan irigasi masih menjadi keluhan sekaligus kebutuhan mendesak masyarakat Kota Padang. Menghadapi tantangan keterbatasan anggaran daerah ini, Rusdi menyarankan agar jajaran Pemko Padang proaktif melakukan lobi dan pendekatan intensif kepada pemerintah pusat, baik secara personal maupun kelembagaan, guna menjemput anggaran pusat ke Kota Padang.
Pada poin ketiga pendapat akhirnya, Rusdi mengingatkan Wali Kota Padang agar keterbatasan postur APBD 2027 tidak menjadi alasan menurunnya kualitas layanan kepada warga. Fraksi Partai Demokrat meminta agar peningkatan pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama pemerintah daerah di segala lini.
Selain itu, Rusdi juga memberikan peringatan teknis terkait manajemen waktu pelaksanaan proyek daerah. Ia meminta agar kegiatan belanja infrastruktur tidak lagi dilaksanakan menumpuk pada akhir tahun anggaran, karena keterbatasan waktu di penghujung tahun sangat berisiko mengganggu kualitas pekerjaan serta memicu tidak tercapainya penyelesaian kegiatan sesuai target.
Menutup penyampaiannya yang ditandatangani oleh Ketua Fraksi Surya Jufri, S.Sos dan Sekretaris Fraksi Mukhlis, SE., Rusdi menegaskan bahwa setelah mempertimbangkan seluruh dinamika dan catatan kritis tersebut, Fraksi Partai Demokrat menyatakan dapat memahami dan menyetujui Rancangan APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2027 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, sepanjang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan seluruh catatan fraksi segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Padang. (Adv)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »