Rustam Effendi Ungkap Catatan Kritis Fraksi PAN terhadap APBD Padang 2027

Rustam Effendi Ungkap Catatan Kritis Fraksi PAN terhadap APBD Padang 2027
Ketua Fraksi PAN Rustam Effendi membacakan pandangan akhir fraksi dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Padang, Jumat (20/11/2026). (Fotdok: Humas). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kota Padang, Rustam Effendi, menyampaikan sejumlah catatan penting terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang Tahun Anggaran 2027. Mulai dari penurunan anggaran infrastruktur, optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), hingga pemenuhan anggaran pendidikan, menjadi perhatian serius Fraksi PAN.

Melalui pendapat akhir yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Padang, Jumat (20/11/2026), Rustam menegaskan bahwa APBD harus dikelola secara profesional, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Fraksi PAN menginginkan setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan warga Kota Padang.

Dalam rapat paripurna tersebut, Rustam bertindak sebagai juru bicara Fraksi PAN untuk membacakan pendapat akhir fraksi terhadap Ranperda APBD 2027. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Padang Mastilizal Aye, SH, didampingi Wakil Ketua Osman Ayub dan Jupri, serta dihadiri seluruh unsur pimpinan dan anggota dewan.

Dari pihak Pemerintah Kota Padang, hadir langsung Wali Kota Fadly Amran dan Wakil Wali Kota Maigus Nasir. Turut hadir unsur Forkopimda, Sekda Raju M Chaniago, para asisten, Sekretaris DPRD, kepala OPD, direktur utama perusahaan daerah, serta Kepala RSUD.

Dalam pendapat akhirnya, Rustam menyampaikan apresiasi Fraksi PAN kepada Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang telah menuntaskan pembahasan Ranperda APBD 2027 sesuai jadwal. Ia menegaskan, seluruh proses pembahasan dilakukan dengan tujuan agar anggaran daerah dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu catatan utama Fraksi PAN adalah penurunan belanja daerah dalam APBD 2027 yang disepakati sekitar Rp2,832 triliun, dibandingkan APBD 2026 sebesar Rp3,173 triliun. Menyikapi kondisi tersebut, Rustam meminta seluruh OPD sebagai pengguna anggaran mengedepankan profesionalitas, efisiensi, dan prioritas dalam menjalankan kegiatan pemerintahan.

Fraksi PAN juga mengingatkan agar program yang telah dirancang tetap berpedoman pada delapan misi pembangunan Kota Padang. Selain itu, alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga penurunan belanja daerah tidak menghambat pelayanan kepada masyarakat.

Perhatian berikutnya diarahkan pada target PAD. Dalam APBD 2027, PAD direncanakan lebih dari Rp1,1 triliun, meningkat sekitar Rp95,834 miliar dibandingkan APBD 2026 sebesar Rp1,004 triliun. Namun, angka tersebut masih lebih rendah sekitar Rp55 miliar dibandingkan target dalam Rencana KUA-PPAS 2027. Fraksi PAN meminta pemerintah menjelaskan secara terperinci sektor yang mengalami penyesuaian serta strategi pencapaian target pendapatan tersebut.

Rustam Effendi Ungkap Catatan Kritis Fraksi PAN terhadap APBD Padang 2027
Ketua Fraksi PAN Rustam Effendi menyerahkan pandangan akhir fraksi ke pimpinan sidang Mastilizal Aye. (Foto: Humas). 

Rustam secara khusus menyoroti potensi pajak air tanah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Padang. Fraksi PAN meminta pemerintah melakukan pendataan dan pengawasan lebih maksimal, terutama terhadap penggunaan air tanah oleh hotel. PAN mempertanyakan kemungkinan adanya pelaku usaha yang tercatat sebagai pelanggan PDAM, tetapi juga menggunakan sumber air tanah untuk memenuhi kebutuhan operasional.

Menurut Fraksi PAN, pengawasan penggunaan air tanah tidak cukup hanya menyasar sektor perhotelan. Sekolah swasta, perkantoran swasta, dan berbagai sektor usaha lainnya juga perlu menjadi perhatian. Optimalisasi potensi pajak tersebut dinilai penting agar pendapatan daerah tidak mengalami kebocoran dan seluruh potensi penerimaan dapat tergarap secara maksimal.

Catatan yang tidak kalah penting adalah penurunan belanja modal secara signifikan. Rustam mengungkapkan, belanja modal turun dari Rp519,093 miliar pada APBD 2026 menjadi Rp164,434 miliar pada APBD 2027. Pengurangan sekitar Rp354,658 miliar tersebut menjadi perhatian Fraksi PAN, terutama karena sekitar Rp254,729 miliar berasal dari pengurangan belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.

Fraksi PAN meminta agar pengurangan anggaran infrastruktur tersebut dikaji kembali berdasarkan kebutuhan riil masyarakat. Pasalnya, Kota Padang masih membutuhkan perbaikan jalan, jaringan, irigasi, drainase, serta pembenahan aliran sungai. Kebutuhan tersebut juga berkaitan erat dengan pelaksanaan program Padang Rancak, termasuk pengendalian banjir dan pengurangan kemacetan.

Bagi Rustam dan Fraksi PAN, pembangunan infrastruktur harus tetap mendapatkan perhatian dalam kebijakan anggaran daerah. Karena itu, PAN berharap belanja modal di sektor infrastruktur dapat ditingkatkan kembali selama tahun anggaran 2027 berjalan, sehingga kebutuhan pembangunan yang mendesak tidak terabaikan.

Di sektor pendidikan, Fraksi PAN juga memberikan perhatian serius. Rustam menyampaikan bahwa berdasarkan hasil penilaian Gubernur Sumatera Barat terhadap rancangan KUA dan PPAS Kota Padang Tahun Anggaran 2027, alokasi belanja pendidikan disebut baru mencapai 8,39 persen. Angka tersebut dinilai belum memenuhi ketentuan minimal anggaran pendidikan sebesar 20 persen sebagaimana diamanatkan UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Atas kondisi tersebut, Fraksi PAN sependapat dengan Gubernur Sumatera Barat agar alokasi anggaran pendidikan ditingkatkan sekurang-kurangnya 20 persen dalam APBD 2027. PAN juga meminta agar seluruh program pemerintah menggunakan anggaran secara tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu, serta mendukung visi-misi Wali Kota dan program unggulan yang telah ditetapkan. Sinkronisasi dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi juga diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih anggaran.

Setelah menyampaikan seluruh catatan dan rekomendasi tersebut, Rustam Effendi menegaskan bahwa Fraksi PAN menerima Ranperda APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2027 untuk ditetapkan dalam keputusan DPRD. Namun, penerimaan itu disertai catatan agar penurunan belanja modal, khususnya sektor infrastruktur, dapat ditingkatkan kembali selama tahun anggaran berjalan. Melalui sikap tersebut, Fraksi PAN menegaskan komitmennya untuk terus mengawal APBD agar penggunaannya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Padang. (Adv)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »