Selamatkan Generasi Muda, Padang Perjuangkan Rumah Sakit Rehabilitasi Narkoba

Selamatkan Generasi Muda, Padang Perjuangkan Rumah Sakit Rehabilitasi Narkoba
Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, melalui kunjungan kerja ke Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Pusat Republik Indonesia di Jakarta, Senin (16/11/2026). (Fotdok: Faisal). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Di tengah ancaman narkoba yang semakin mengkhawatirkan, Kota Padang tidak ingin hanya berdiri sebagai penonton. Ketika penyalahgunaan narkotika mulai menyentuh berbagai lapisan masyarakat, mulai dari pelajar, mahasiswa, pekerja hingga lingkungan keluarga, kebutuhan terhadap fasilitas pemulihan menjadi semakin mendesak. Pemerintah Kota Padang pun mengambil langkah nyata dengan memperjuangkan pendirian rumah sakit rehabilitasi narkoba agar warga yang menjadi korban memiliki kesempatan untuk pulih dan kembali menjalani kehidupan secara normal.

Langkah tersebut diperlihatkan Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, melalui kunjungan kerja ke Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Pusat Republik Indonesia di Jakarta, Senin (16/11/2026). Dalam kunjungan itu, Maigus didampingi Kepala Kesbangpol Kota Padang Syahendri Barkah, Kepala Dinas Kesehatan Srikurnia Yati, dan Direktur RSUD dr. Rasidin Lismawati. Rombongan diterima Plt. Deputi Bidang Rehabilitasi BNN RI, Amrita Devi, untuk membahas langkah strategis menghadirkan fasilitas rehabilitasi khusus di Kota Padang.

Bagi Pemko Padang, persoalan narkoba tidak cukup ditangani hanya melalui upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap. Mereka yang sudah terjerat penyalahgunaan narkotika juga membutuhkan penanganan medis, pendampingan psikologis, serta proses pemulihan yang terarah. Selama ini, Kota Padang belum memiliki rumah sakit rehabilitasi khusus narkoba. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan mengapa pemerintah daerah mendorong hadirnya fasilitas yang mampu memberikan pelayanan pemulihan secara lebih dekat dan terintegrasi bagi masyarakat.

"Kami ingin menyembuhkan korban. Banyak anak-anak Kota Padang yang harus kita selamatkan. Karena itu kami datang ke BNN Pusat, untuk meminta arahan agar Kota Padang bisa punya fasilitas rehabilitasinya sendiri," ungkap Maigus Nasir. Ia menegaskan, pendirian rumah sakit rehabilitasi bukan sekadar pembangunan fasilitas kesehatan baru, melainkan investasi jangka panjang untuk melindungi masa depan generasi muda. "Ini investasi untuk menyelamatkan generasi muda. Kami ingin Kota Padang tidak hanya bersih dari narkoba, tapi juga punya tempat untuk menyembuhkan warganya yang menjadi korban," tambahnya.

Respons positif datang dari BNN Pusat. Plt. Deputi Bidang Rehabilitasi BNN RI, Amrita Devi, menyatakan kesiapan pihaknya untuk mendampingi Pemko Padang sejak tahap perencanaan. Pendampingan tersebut penting agar fasilitas yang dibangun tidak hanya tersedia secara fisik, tetapi juga memenuhi standar pelayanan rehabilitasi nasional. "BNN siap mendampingi Kota Padang sejak tahap perencanaan, agar RS Rehabilitasi yang dibangun langsung memenuhi standar nasional," ujarnya. Standar yang menjadi acuan antara lain Peraturan Kepala BNN Nomor 24 Tahun 2017 dan SNI 8807:2022, termasuk pemenuhan akreditasi Kementerian Kesehatan serta status Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL).

Dalam pembahasan tersebut, BNN juga merekomendasikan model pengelolaan yang dinilai paling ideal dan memungkinkan proses pendirian berjalan lebih efisien. Rumah sakit rehabilitasi disarankan menjadi instalasi atau unit khusus di bawah RSUD dr. Rasidin dengan status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Skema ini diharapkan mempermudah pengaturan perizinan, manajemen pelayanan, serta pembiayaan operasional. Untuk tahap awal, fasilitas tersebut direncanakan memiliki kapasitas 30 tempat tidur sehingga pelayanan dapat dimulai secara bertahap sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah.

Namun, keberadaan gedung dan tempat tidur saja tidak cukup untuk menjamin keberhasilan rehabilitasi. Kualitas pelayanan sangat ditentukan oleh kesiapan tenaga profesional yang menangani pasien. Karena itu, BNN menyarankan pemenuhan sumber daya manusia minimal yang terdiri atas dokter terlatih adiksi, perawat terlatih NAPZA, psikolog atau psikiater, konselor adiksi bersertifikat, pekerja sosial, apoteker, serta tenaga administrasi pendukung. BNN juga membuka dukungan berupa bimbingan teknis SNI 8807:2022, pelatihan dan sertifikasi konselor adiksi, pelatihan detoksifikasi bagi dokter dan perawat, hingga kesempatan magang ke Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido, Bogor.

Kerja sama yang dibangun tidak berhenti pada rencana pendirian rumah sakit. Pemko Padang dan BNN sepakat menyiapkan Nota Kesepahaman (MoU) tentang Sinergi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) serta penyelenggaraan rehabilitasi. Penguatan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di kelurahan rawan juga menjadi bagian penting dari strategi tersebut. Dengan demikian, penanganan narkoba diharapkan tidak hanya berlangsung di fasilitas kesehatan, tetapi juga diperkuat melalui keterlibatan masyarakat dalam mengenali, mencegah, dan membantu pemulihan korban di lingkungan masing-masing.

Sebagai tindak lanjut, Pemko Padang akan segera membentuk Tim Percepatan Pendirian Rumah Sakit Rehabilitasi Narkoba, menyusun kajian kelayakan dan desain tata kelola sesuai standar nasional, serta mengajukan permohonan resmi bimbingan teknis kepada BNN Pusat. Langkah ini menjadi awal dari perjuangan panjang menghadirkan fasilitas rehabilitasi yang dibutuhkan masyarakat. Harapannya, Kota Padang kelak tidak hanya memiliki kemampuan untuk mencegah dan memerangi narkoba, tetapi juga menyediakan tempat bagi para korban untuk mendapatkan kesempatan kedua. Sebab, menyelamatkan seseorang dari jerat narkotika bukan hanya soal memulihkan kesehatan, melainkan juga menjaga masa depan keluarga dan generasi penerus Kota Padang. (*)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »