Wagub Vasko: Pemprov Sumbar Siap Dukung PT. KAI dalam Melakukan Sosialisasi Kepada Masyarakat

Vasko menanggapi permintaan Direktur Utama PT KAI (Persero), Bobby Rasyidin, agar Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) turut membantu menyosialisasikan penertiban sekitar 6.800 bangunan. (Fotdok: Budi). 

BENTENGSUMBAR.COM - Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Vasko Ruseimy menyatakan Pemerintah Provinsi Sumbar siap mendukung PT. Kereta Api Indonesia (KAI) dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait penertiban dan pengosongan lahan di sepanjang jalur kereta api di Sumbar.

Menurutnya, dukungan tersebut merupakan wujud dari komitmen pemerintah daerah untuk memperlancar rencana reaktivasi jalur kereta api di Sumbar. Ia meyakini masyarakat akan dapat menerima rencana tersebut, asalkan sosialisasi dilakukan dengan koordinasi dan komunikasi yang baik.

“Prinsipnya, Pemprov Sumbar siap mendukung KAI dalam sosialisasi. Terkait teknis pelaksanaannya nanti akan kita komunikasikan lebih lanjut dengan pihak KAI," tegas Wagub Vasko di Padang, Senin (2/11/2026).

Ia berharap, reaktivasi jalur kereta api ini berjalan sesuai harapan karena besar manfaatnya untuk masyarakat dan daerah. Karena itu, sosialisasi harus dilakukan secara jelas dan terkoordinasi agar masyarakat bisa memahami tujuan dan proses yang akan dilaksanakan.

Dukungan tersebut disampaikan Vasko menanggapi permintaan Direktur Utama PT KAI (Persero), Bobby Rasyidin, agar Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) turut membantu menyosialisasikan penertiban sekitar 6.800 bangunan yang teridentifikasi berpotensi mengganggu jalur bebas kereta api di Sumbar.

Bobby menyampaikan permintaan tersebut saat pencanangan reaktivasi jalur kereta api Sumbar di Stasiun Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, pada Selasa (27/10) lalu. Menurutnya, keberadaan bangunan di atas lahan milik KAI menjadi salah satu tantangan dalam mengaktifkan kembali jalur kereta api, selain kondisi geografis Sumbar yang berbukit dan potensi bencana alam.

“Kami mohon bantuan Forkopimda untuk sama-sama melakukan sosialisasi agar tidak ada lagi bangunan-bangunan di sekitar rel kereta api,” ujar Bobby.

Ia menjelaskan, jalur kereta api membutuhkan ruang bebas masing-masing enam meter di sisi kanan dan kiri rel, sehingga total ruang bebas yang diperlukan mencapai 12 meter. Berdasarkan hasil identifikasi, terdapat sekitar 6.800 bangunan yang berpotensi mengganggu pemenuhan ruang bebas tersebut.

Bobby mengatakan, reaktivasi jalur kereta api di Sumbar direncanakan dilakukan secara bertahap. Tahap awal akan difokuskan pada jalur Kayu Tanam–Padang Panjang sepanjang 15,3 kilometer yang direncanakan mulai dikerjakan pada 2027. Selanjutnya, reaktivasi akan dilanjutkan pada jalur menuju Solok dan Sawahlunto. Selanjutnya, pemgembangan direncanakan menghubungkan Padang Panjang dengan Bukittinggi, Payakumbuh, hingga Limbanang di Kabupaten Limapuluh Kota, yang berbatasan dengan Riau.

Diketahui, Pencanangan reaktivasi jalur kereta api Sumbar telah dilaksanakan pada Senin (27/10) lalu di Stasiun Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman. Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara, Donny Oskaria; Plt. Direktur Prasarana Perkeretaapian Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Rosita; serta sejumlah pejabat pusat dan daerah lainnya. (adpsb/bud)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News