| Juru Bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Padang, Ir. Yosrizal Effendi, saat menyampaikan pendapat akhir fraksinya terhadap Ranperda APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2027, Jumat (20/11/2026). (Fotdok: Suzi) |
Di hadapan pimpinan dan peserta rapat paripurna, Yosrizal menyampaikan bahwa Fraksi PKB berkomitmen mengawal penyusunan hingga pelaksanaan APBD agar tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat. Baginya, anggaran daerah harus menjadi instrumen untuk menghadirkan pembangunan yang adil, meningkatkan pelayanan publik, sekaligus memperkuat kesejahteraan warga Kota Padang.
Dengan penyampaian yang lugas namun tetap konstruktif, Yosrizal mengingatkan bahwa setiap kebijakan anggaran harus berpedoman pada ketentuan perundang-undangan. Penyusunan APBD juga perlu dilakukan secara cermat agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan, sehingga program pembangunan dapat berjalan sesuai sasaran dan kebutuhan daerah.
Dalam pemaparannya, ia turut menguraikan kondisi pendapatan daerah tahun 2027. Pendapatan Asli Daerah (PAD) direncanakan sebesar Rp1,100 triliun, meningkat sekitar Rp95,83 miliar. Sementara itu, pendapatan transfer ditargetkan sebesar Rp1,642 triliun atau mengalami penurunan sekitar Rp379,90 miliar dibandingkan alokasi sebelumnya.
Menghadapi kondisi tersebut, Yosrizal menilai Pemerintah Kota Padang perlu semakin cermat dalam menetapkan target penerimaan. Realisasi tahun sebelumnya, potensi ekonomi lokal, serta asumsi pertumbuhan ekonomi harus menjadi dasar perhitungan. Upaya menggali sumber pendapatan baru juga perlu diperkuat agar kemandirian fiskal daerah semakin baik dan tidak terlalu bergantung pada dana transfer pemerintah pusat.
Pada sisi belanja, total anggaran daerah direncanakan mencapai Rp2,832 triliun. Dari jumlah tersebut, belanja operasi sebesar Rp2,661 triliun, belanja modal sekitar Rp164,43 miliar, serta belanja tidak terduga sebesar Rp7 miliar. Yosrizal mengingatkan agar alokasi tersebut benar-benar diarahkan untuk mendukung pelayanan publik, pencapaian target pembangunan dalam RKPD, serta kebutuhan penanganan prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana hidrometeorologi.
Salah satu perhatian utama yang disampaikan Yosrizal adalah potensi munculnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) akibat perencanaan dan pelaksanaan belanja yang kurang optimal. Menurutnya, penambahan anggaran dalam jumlah signifikan menjelang akhir tahun perlu dikaji secara matang. Setiap kegiatan harus memiliki kesiapan yang jelas, sehingga anggaran yang telah disediakan dapat direalisasikan secara efektif dan tidak menumpuk pada akhir tahun.
Ia juga meminta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melakukan peninjauan terhadap kontrak-kontrak strategis pemerintah daerah. Langkah evaluasi tersebut dinilai penting untuk memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai perencanaan, baik dari sisi waktu, kualitas pekerjaan, maupun penggunaan anggaran. Dengan demikian, belanja pemerintah dapat memberikan hasil yang terukur.
| Juru Bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Padang, Ir. Yosrizal Effendi, saat menyampaikan pendapat akhir fraksinya terhadap Ranperda APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2027, Jumat (20/11/2026). (Fotdok: Suzi). |
Bagi Yosrizal, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan daerah juga merupakan bagian penting dari kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Karena itu, Fraksi PKB mendorong transparansi pemasukan dan pengeluaran daerah serta penerapan prinsip efektivitas dan efisiensi dalam setiap program organisasi perangkat daerah (OPD). Penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara administrasi maupun melalui hasil nyata pembangunan.
Selain menyampaikan catatan terhadap belanja daerah, Yosrizal menguraikan tujuh rekomendasi strategis Fraksi PKB untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan mengoptimalkan PAD. Rekomendasi pertama ditujukan kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), agar mempercepat digitalisasi pelayanan perpajakan, memperkuat validitas basis data, serta meningkatkan penerimaan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Upaya tersebut diharapkan mampu membuat pelayanan semakin mudah sekaligus memperluas potensi penerimaan daerah.
Rekomendasi berikutnya berkaitan dengan optimalisasi pemungutan retribusi sampah melalui penguatan sistem penagihan. Yosrizal menilai, potensi penerimaan dari sektor tersebut perlu dikelola lebih baik agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai. Di sisi lain, peningkatan pelayanan kebersihan juga harus berjalan seiring dengan tata kelola retribusi yang tertib dan transparan.
Dalam pengelolaan aset daerah, Fraksi PKB meminta pemerintah segera menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pendataan aset tanah milik Pemko Padang perlu diperkuat, termasuk penyelesaian persoalan hukum dan administrasi yang masih menjadi kendala. Yosrizal juga mendorong kajian potensi pendapatan dari aset daerah agar barang milik pemerintah tidak sekadar tercatat, tetapi dapat dikelola secara produktif sesuai ketentuan.
Ia turut menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan aset dan tindak lanjut Detail Engineering Design (DED). Menurutnya, berbagai catatan pemeriksaan harus menjadi bahan perbaikan agar persoalan serupa tidak terus berulang. Pengelolaan aset yang tertib akan mendukung akuntabilitas pemerintah sekaligus membuka peluang peningkatan pendapatan daerah dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Pada bidang kemasyarakatan, Yosrizal menyampaikan rekomendasi agar pendataan organisasi kemasyarakatan (ormas) dilakukan berbasis digital. Sistem pendataan yang lebih tertata dinilai akan membantu pemerintah dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi. Fraksi PKB juga merekomendasikan agar Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dikeluarkan dari daftar penerima hibah dan dialihkan ke subkegiatan Evaluasi dan Monitoring (Monev), sesuai pertimbangan tata kelola penganggaran yang disampaikan fraksi.
Seluruh rekomendasi tersebut, menurut Yosrizal, merupakan hasil pembahasan dan kajian internal Fraksi PKB DPRD Kota Padang. Ia berharap catatan yang disampaikan tidak hanya menjadi bagian dari dokumen pendapat akhir, tetapi benar-benar menjadi perhatian pemerintah daerah dalam menyempurnakan pelaksanaan APBD 2027. Sebab, keberhasilan anggaran tidak hanya diukur dari tingkat penyerapan, tetapi juga dari seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat.
Setelah menyampaikan berbagai pandangan dan rekomendasi, Yosrizal menyatakan Fraksi PKB menyetujui Ranperda APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2027 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, sepanjang pelaksanaannya sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Persetujuan tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap keberlanjutan pembangunan, sekaligus penegasan bahwa pengawasan dan perbaikan tata kelola harus tetap berjalan. Menutup penyampaiannya, Yosrizal mengajak seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat untuk bersinergi menjadi pionir solusi bangsa. Ia berharap APBD 2027 dapat dilaksanakan secara adil, transparan, dan tepat sasaran. Dengan pengawalan bersama, anggaran daerah diharapkan tidak berhenti sebagai angka dalam dokumen perencanaan, tetapi benar-benar hadir dalam bentuk pembangunan dan pelayanan yang dirasakan masyarakat Kota Padang. (Adv)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »