HEADLINE
Polda Metro Gelar Perkara Khusus Kasus Tudingan Ijazah Palsu Jokowi Senin, 15 Desember 2025    
Minggu, Desember 14, 2025

On Minggu, Desember 14, 2025

BENTENGSUMBAR.COM - Polda Metro Jaya menjadwalkan gelar perkara khusus kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) pada Senin 15 Desember 2025. 

Gelar perkara tersebut rencananya akan diadakan pada pukul 10.00 WIB.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto menjelaskan, gelar perkara khusus itu dilakukan atas permintaan tersangka Roy Suryo bersama rekan-rekannya.

"Diagendakan hari Senin, tanggal 15 Desember 2025 sekira pukul 10.00 WIB akan dilaksanakan gelar perkara khusus atas permintaan tersangka Roy Suryo dan kawan-kawan," kata dia kepada wartawan, Sabtu (13/12/2025).

Budi mengatakan, gelar perkara tak hanya melibatkan unsur internal, tetapi juga pihak eksternal. 

Dari internal Polri, akan hadir unsur Inspektorat Pengawasan Umum (Irwasum), Propam, serta Divisi Hukum Polri.

Sementara dari pihak eksternal, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Ombudsman RI turut diundang.

"Jadi hari Senin akan dilaksanakan gelar khusus, akan dihadiri pihak internal maupun eksternal. Sebagai contoh, dari Irwarum, dari Propam, DivKum, dan eksternal ada Kompolnas, Ombudsman, ini akan kita hadiri," ucap dia.

Sebelumnya, Tim kuasa hukum Roy Suryo Cs melayangkan kembali permohonan gelar perkara khusus kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Bukan tanpa alasan, pengajuan ini kata Ahmad Khozinudin, setelah permohonan sebelumnya digubris.

Khozinudin mengatakan gelar perkara khusus pertama kali diajukan ke bagian Wasidik Polda Metro Jaya pada 21 Juli 2025. 

"Namun, sampai hari ini tidak pernah ditindaklanjuti," kata dia di Polda Metro Jaya pada Kamis (20/11/2025).

Dia mengklaim penyidik baru memberi sinyal belakangan agar permohonan tersebut disampaikan kembali. 

“Hari ini kami juga akan kembali mengirimkan permohonan gelar perkara khusus yang hari ini kami serahkan kembali ke Biro Wasidik," ucap dia.

Dinilai Janggal

Dia menilai situasi ini janggal karena sebelumnya Mabes Polri telah menggelar perkara khusus saat penyelidikan kasus itu sempat dihentikan.

Namun, ketika penanganan beralih ke Polda Metro Jaya dan statusnya naik menjadi penyidikan, gelar perkara khusus justru tidak dilakukan.

Menurut Khozinudin, pada tahap penyidikan semestinya tidak ada alasan bagi kepolisian untuk menunda atau menolak gelar perkara.

Apalagi, kata dia, institusi Polri tengah menggaungkan perbaikan kinerja dan transparansi.

"Hari ini sudah penyidikan sehingga tidak ada alasan bagi institusi Polri, apalagi di tengah wacana ya, perbaikan kinerja institusi Polri untuk tidak melakukan gelar perkara khusus sebagaimana sudah dilakukan oleh Mabes Polri pada Dumas yang dilakukan oleh TPA," tandas dia. (*) 

Publik Apresiasi Langkah Pemerintah Berantas Korupsi di Indonesia    
Minggu, Desember 14, 2025

On Minggu, Desember 14, 2025

Publik Apresiasi Langkah Pemerintah Berantas Korupsi di Indonesia
Kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran dalam upaya pemberantasan korupsi berada pada level yang kuat dan terjaga.  
BENTENGSUMBAR.COM - Managing Director Public Policy and Politics Adidaya Institute, Ahmad Fadhli, menyampaikan bahwa kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran dalam upaya pemberantasan korupsi berada pada level yang kuat dan terjaga.  

Hal itu tercermin dari hasil survei Adidaya Institute yang menunjukkan mayoritas masyarakat menilai pemerintahan saat ini memiliki komitmen serius untuk menjalankan pemerintahan yang bersih, transparan, dan jauh dari praktik korupsi maupun kolusi. 

“Publik percaya pemerintahan Prabowo-Gibran ini punya komitmen untuk bersih dari korupsi dan tidak melakukan korupsi. Ini sejalan dengan pernyataan-pernyataan Presiden Prabowo yang kerap kali keras menyatakan perang melawan korupsi,” kata Fadhli dalam keterangannya, Sabtu, 13 Desember 2025. 

Survei tersebut mencatat sebanyak 78,5 persen responden percaya pemerintahan Prabowo-Gibran bersih dari praktik korupsi.

Selain itu, 72,2 persen responden juga menyatakan keyakinannya bahwa pemerintahan saat ini bersih dari praktik kolusi.  

Temuan ini menunjukkan adanya optimisme publik bahwa agenda pemberantasan korupsi tidak berhenti pada tataran wacana, tetapi dijalankan sebagai komitmen nyata dalam tata kelola pemerintahan. 

“Sebanyak 72,2 persen responden juga percaya rezim Prabowo-Gibran bersih dari praktik kolusi. Ini linier dengan temuan soal bersih dari korupsi tadi,” kata Fadhli. 

Di tingkat daerah, dukungan masyarakat terhadap agenda pemberantasan korupsi dan pengawalan program pemerintah juga tercermin dari berbagai kegiatan refleksi dan partisipasi publik.  

Sementara, Ketua GPI, Jaka Prasetya, menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen masyarakat sipil untuk terus mengawal jalannya pemerintahan, khususnya dalam pemberantasan korupsi dan pelaksanaan program strategis nasional. 

“Kami akan terus mengawal program-program Presiden Prabowo, khususnya pemberantasan korupsi dan MBG, agar visi Indonesia Emas 2045 bisa tercapai,” ujar Jaka.

Ia menilai, langkah-langkah pemerintah dalam satu tahun terakhir menunjukkan arah yang jelas dalam membangun pemerintahan yang bersih dan berpihak pada rakyat.

Program-program prioritas dinilai tidak hanya berdampak pada kesejahteraan sosial, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap negara. 

Hasil survei dan dukungan masyarakat sipil tersebut memperlihatkan bahwa apresiasi publik terhadap langkah pemerintah dalam memberantas korupsi masih terjaga.

Ke depan, konsistensi kebijakan, transparansi, serta pelibatan publik dinilai menjadi kunci agar kepercayaan ini terus diperkuat dan menjadi fondasi bagi tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. (*)

Sumber: VIVA.co.id 

Prabowo Janji Kerahkan Semua Kekuatan Negara untuk Korban Bencana    
Minggu, Desember 14, 2025

On Minggu, Desember 14, 2025

Prabowo Janji Kerahkan Semua Kekuatan Negara untuk Korban Bencana
Presiden Prabowo Subianto saat ia meninjau posko pengungsian warga terdampak banjir di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Langkat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, pada Sabtu, 13 Desember 2025.
BENTENGSUMBAR.COM - Presiden Prabowo Subianto berjanji akan mengerahkan seluruh kekuatan negara untuk mempercepat penanganan warga terdampak bencana Sumatera.

Hal tersebut disampaikan saat ia meninjau posko pengungsian warga terdampak banjir di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Langkat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, pada Sabtu, 13 Desember 2025.

“Semua warga yang mengalami musibah akan kita bantu karena saudara-saudara adalah bagian dari kami, semua kita adalah keluargamu. Kalian adalah keluarga kami, kami tidak akan tinggalkan kalian sendiri,” kata Prabowo.

“Perbaikan tanggul segera kita lakukan, Panglima TNI akan kerahkan, PU akan kerahkan, Angkatan Darat, Kepolisian akan kerahkan. Semua kekuatan kita,” sambungnya.

Dalam kunjungan tersebut, ia meninjau area dapur umum yang menjadi pusat penyediaan makanan. 

Prabowo memastikan proses pengolahan dan distribusi makanan berjalan lancar, serta mencukupi kebutuhan seluruh warga terdampak yang berada di posko pengungsian.

Dari dapur umum, Prabowo kemudian menuju area posko pengungsian yang saat ini menampung warga terdampak banjir. 

Di lokasi tersebut, tercatat sebanyak 299 kepala keluarga atau 1.015 jiwa mengungsi sementara sambil menunggu kondisi wilayah mereka memungkinkan untuk kembali ditinggali.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo berinteraksi langsung dengan warga terdampak banjir. 

Presiden menyapa satu per satu pengungsi, mendengarkan suara rakyat, serta menanyakan kondisi kesehatan dan kebutuhan sehari-hari mereka di lokasi pengungsian.

Selanjutnya, Presiden meninjau posko kesehatan yang disiagakan untuk memberikan layanan medis bagi para warga. 

Kepada para pengungsi, Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah akan terus hadir dan bekerja secara terpadu untuk menangani dampak bencana banjir di Kabupaten Langkat. 

Ia menegaskan bahwa keselamatan dan pemulihan kehidupan masyarakat menjadi prioritas utama pemerintah. (*) 

Sumber: RMOL

Bupati Lampung Tengah Korupsi untuk Lunasi Utang Kampanye, KPK: Harus Ada Laporan Keuangan Parpol!    
Minggu, Desember 14, 2025

On Minggu, Desember 14, 2025

Bupati Lampung Tengah Korupsi untuk Lunasi Utang Kampanye, KPK: Harus Ada Laporan Keuangan Parpol!
Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya yang menggunakan dana korupsi untuk melunasi biaya kampanye, ini kata KPK. 
BENTENGSUMBAR.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta adanya standarisasi atau sistem pelaporan keuangan partai politik (parpol). 

Hal ini menyusul temuan KPK terkait Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya yang menggunakan dana korupsi untuk melunasi biaya kampanye.

KPK menilai temuan ini menunjukkan masih tingginya biaya politik di Indonesia yang berakibat pada para kepala daerah terpilih mempunyai beban besar untuk mengembalikan modal politik tersebut.

Selain itu, tidak akuntabel dan transparansinya laporan keuangan partai politik, membuat ketidakmampuan dalam mencegah adanya aliran uang yang tidak sah kepada partai politik.

"KPK mendorong pentingnya standarisasi dan sistem pelaporan keuangan partai politik, agar mampu mencegah adanya aliran uang yang tidak sah," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Sabtu (13/12/2025).

Komisi antirasuah juga menilai ada permasalah mendasar lain terkait integrasi rekrutmen kaderisasi dalam partai politik.

Masalah ini memicu adanya mahar politik di mana hanya kader-kader yang memiliki kekuatan finansial yang bisa maju.

"Permasalahan mendasar lainnya adalah lemahnya integrasi rekrutmen dengan kaderisasi yang memicu adanya mahar politik, tingginya kader yang berpindah-pindah antar-parpol, serta kandidasi hanya berdasarkan kekuatan finansial dan popularitas," tutur dia.

Budi melanjutkan, Direktorat Monitoring KPK akan melakukan kajian terkait hal ini.

Hasil kajian ini nantinya akan disampaikan sebagai rekomendasi untuk memperbaiki sistem dalam pemangku kepentingan sebagai upaya pencegahan korupsi.

"KPK melalui Direktorat Monitoring masih berproses untuk melengkapi kajian ini, dan nantinya akan menyampaikan rekomendasi perbaikannya kepada para pemangku kepentingan terkait, sebagai upaya pencegahan korupsi," pungkasnya.

Sebelumya, Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya ditetapkan tersangka kasus dugaan korupsi gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia diduga menerima suap sebesar Rp5,75 miliar.

Plh Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Mungki Hadipratikto mengungkapkan Ardito menerima suap itu untuk melunasi utang saat berkampanye sebagai calon Bupati Lampung Tengah periode 2025–2030. (*) 

Sumber: Okezone. com

Gus Yahya Masih Mengaku Jadi Ketum PBNU, Wasekjen Beri 'Kecaman' Keras    
Minggu, Desember 14, 2025

On Minggu, Desember 14, 2025

Gus Yahya Masih Mengaku Jadi Ketum PBNU, Wasekjen Beri 'Kecaman' Keras
Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya dan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Imron Rosyadi Hamid atau Gus Imron. (Kolase Foto). 
BENTENGSUMBAR.COM - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Imron Rosyadi Hamid atau Gus Imron merespon soal ucapan Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya yang mengklaim masih menjadi Ketua Umum. 

Gus Imron mengatakan, bahwa hak Gus Yahya untuk menyebut dirinya masih menjadi pimpinan organisasi, namun pihak Syuriyah telah menetapkan Zulfa Mustofa sebagai Penjabat (Pj) Ketum. 

"Hak beliau untuk menyatakan seperti itu tapi di mata Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan kemarin berdasarkan rapat pleno kita, kita telah memiliki Penjabat Ketua Umum yang baru KH Zulfa Mustofa," katanya, Sabtu (13/12/2025). 

Gus Imron juga menegaskan, pemberhentian Gus Yahya dari Ketum telah sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku. 

Sehingga, pihaknya sudah tidak mau ambil pusing soal pengakuan dari Gus Yahya yang kekeuh merasa masih jadi ketua umum. 

"Berdasarkan keputusan Syuriyah sudah tidak berhak lagi, melekat atribusi pada dirinya sebagai Ketua Umum PBNU," tegasnya. 

Sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf menegaskan dirinya masih Ketua Umum PBNU yang sah menurut hukum dan konstitusi organisasi. 

Hal itu disampaikan melalui pernyataan sikap resmi yang ditandatangani langsung oleh KH Yahya Cholil Staquf selaku Ketua Umum PBNU pada 13 Desember 2025. 

Pernyataan sikap itu dikeluarkan sebagai tanggapan atas hasil Rapat Pleno PBNU pada 9 Desember 2025 yang menyatakan pemberhentiannya dan menunjuk pejabat Ketua Umum PBNU. 

Dalam dokumen bernomor 4811/PB.23/A.II.07.08/99/12/2025, Gus Yahya menegaskan bahwa dirinya bersama Rais ‘Aam PBNU KH Miftachul Akhyar merupakan pimpinan yang mendapat mandat sah dari Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama di Lampung pada 2021, dengan masa khidmat lima tahun hingga muktamar berikutnya. 

Ia menegaskan, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) NU mengatur pemberhentian pimpinan PBNU di tengah masa jabatan hanya dapat dilakukan melalui Muktamar Luar Biasa (MLB) dan harus didasarkan pada pelanggaran berat yang terbukti secara organisatoris.

"Karena itu, keputusan yang lahir dari Rapat Harian Syuriyah pada 20 November 2025 tidak memiliki landasan hukum yang sah," tandas Gus Yahya, di Jakarta, Sabtu (13/12/2025).

"Dengan demikian, seluruh keputusan turunan yang dihasilkan dari proses tersebut, termasuk penunjukan Pejabat Ketua Umum PBNU, tidak sah dan ilegal," tegas Gus Yahya dalam pernyataan sikapnya.

Gus Yahya menyampaikan, sampai saat ini namanya masih tercantum sebagai Ketum PBNU yang sah dalam Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.(*)

Rais Syuriyah PBNU: Ada Indikasi Penetrasi Zionis    
Minggu, Desember 14, 2025

On Minggu, Desember 14, 2025

Rais Syuriyah PBNU: Ada Indikasi Penetrasi Zionis
Rais Syuriyah PBNU, KH Muhammad Cholil Nafas, blak-blakan menyebut indikasi penetrasi zionis sebagai pemicu utama kegaduhan internal organisasi.
BENTENGSUMBAR.COM - Api konflik di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) akhirnya dibuka ke publik. 

Rais Syuriyah PBNU, KH Muhammad Cholil Nafas, blak-blakan menyebut indikasi penetrasi zionis sebagai pemicu utama kegaduhan internal organisasi.

"Sejak awal konsen Pengurus Besar, khususnya Syuriyah PBNU, yang pertama itu indikasi adanya penetrasi zionis di PBNU. Ini yang paling utama," kata dia kepada wartawan di Jakarta, Sabtu, 13 Desember 2025.

Isu zionis, sebut Kiai Cholil, bukan perkara sepele sebab berpotensi merusak kredibilitas sekaligus nama besar PBNU di mata nahdliyin dan publik luas.

Masalah kian sensitif lantaran mencuat di tengah tragedi kemanusiaan dan genosida yang terus berlangsung di Palestina.

"Di tengah genosida, perhatian warga NU sangat besar. Ketika pimpinan NU justru mengundang pihak yang berafiliasi dengan zionis, ini jelas menjadi persoalan serius," tegasnya.

Kiai Cholil mengungkapkan, Rais Aam PBNU sejatinya sudah memberi peringatan sejak awal. 

PBNU diminta lebih bijak dalam menentukan pihak-pihak yang diundang ke forum-forum resmi organisasi.

"Rais Aam sudah mewanti-wanti agar PBNU juga mengundang tokoh-tokoh Islam kontemporer atau Islam moderat dari Timur Tengah. Tapi tidak dilakukan," ujarnya.

Tak hanya soal zionisme, Syuriyah PBNU juga menyoroti persoalan tata kelola organisasi dan keuangan. 

Salah satunya terkait sejumlah cabang NU yang seharusnya sudah memperoleh legalitas namun hingga kini tak kunjung terealisasi.

"Itu poin-poin pokoknya. Konsen Syuriyah adalah tata kelola organisasi dan tata kelola keuangan," kata kiai Cholil.

Terkait isu tambang yang belakangan ikut menyeruak, menurut Kiai Cholil, bukan persoalan utama. 

Ia menyebut isu tersebut hanya berkembang sebagai persepsi di luar dan tidak menjadi bagian dari keputusan organisasi.

"Soal tambang itu hanya bunga-bunga di luar saja. Bukan persoalan pokok dalam pembahasan," pungkasnya. (*) 

Sumber: RMOL

Viral Video Perkelahian Remaja Putri Gegara Rebutan Cowok    
Sabtu, Desember 13, 2025

On Sabtu, Desember 13, 2025

Viral Video Perkelahian Remaja Putri Gegara Rebutan Cowok
Dalam rekaman video yang beredar, salah seorang remaja putri terlihat mengamuk dan menarik hijab remaja putri lainnya hingga terlepas.

BENTENGSUMBAR.COM - Video amatir perkelahian dua remaja putri di pinggir jalan Bangkalan, Jawa Timur, viral di media sosial, Jumat (12/12/2025). 

Insiden yang menarik perhatian banyak warga ini diduga dipicu rebutan cowok.

Keributan tersebut terjadi di trotoar pinggir Jalan KH Hasyim Asy'ari, Bangkalan.

Dalam rekaman video yang beredar, salah seorang remaja putri terlihat mengamuk dan menarik hijab remaja putri lainnya hingga terlepas.

Seorang pemuda, yang diduga pacar dari kedua remaja putri tersebut, berusaha melerai perkelahian. 

Namun, pemuda tersebut akhirnya memilih meninggalkan lokasi kejadian bersama remaja putri yang hijabnya sempat terlepas.

Jadi Tontonan Warga
Insiden perkelahian ini sempat menjadi tontonan para pengendara lain, warga dan karyawan toko. 

Mirisnya, tidak ada satu pun yang berusaha menengahi keributan, melainkan hanya menonton karena dianggap seru.

Saksi mata, Sufiah menuturkan, kedua remaja putri yang terlibat keributan tersebut diduga sedang rebutan cowok yang saat kejadian berusaha melerai keduanya. 

“Nggak tau penyebabnya apa, tapi infonya sih karena rebutan pacar,” ucapnya.

Video perkelahian ini telah menyebar luas dan menuai beragam komentar dari warganet. (*) 

Sumber: iNews. id