Wako Fadly Amran Serahkan Bantuan bagi Warga yang Terdampak Bencana Banjir dan Cuaca Ekstrem

Wako Fadly Amran Serahkan Bantuan bagi Warga yang Terdampak Bencana Banjir dan Cuaca Ekstrem

BentengSumbar On Minggu, Agustus 09, 2026

Wali Kota Padang Fadly Amran menyerahkan secara simbolis bantuan bagi warga yang terdampak bencana banjir dan cuaca ekstrem yang terjadi pada 3 Agustus 2026 lalu. (Foto: Diskominfo). 

BENTENGSUMBAR.COM - Wali Kota Padang Fadly Amran menyerahkan secara simbolis bantuan bagi warga yang terdampak bencana banjir dan cuaca ekstrem yang terjadi pada 3 Agustus 2026 lalu. 

Hadir mendampingi Wako, diantaranya Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Asisten Pemerintahan dan Kesra Tarmizi Ismail, Kalaksa BPBD Hendri Zulviton, para camat dari empat kecamatan, dan warga penerima bantuan. 

“Hari ini kami menyerahkan bantuan kepada 270 rumah yang masih terdampak bencana di empat kecamatan. Data tersebut masih dapat berkembang. Karena itu, warga yang belum terdata diminta segera berkoordinasi dengan lurah dan camat setempat,” katanya, di Lapau Munggu, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Minggu (9/8/2026).

Bantuan tersebut diberikan kepada 270 rumah terdampak yang tersebar di empat kecamatan. Kecamatan Kuranji sebanyak 191 rumah, Nanggalo 45 rumah, Koto Tangah 24 rumah, dan Padang Utara 10 rumah.

Masing-masing rumah menerima bantuan sebesar Rp2 juta, sehingga total bantuan mencapai Rp540 juta yang bersumber dari APBD Kota Padang.

Selain bantuan uang tunai, turut diserahkan bantuan peralatan kebersihan dari Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming berupa sapu, kain pel, plastik sampah, karet pel, sikat lantai, Wipol, dan sabun.

Diserahkan pula bantuan sembako dari BNPB yang terdiri dari beras, gula, roti, dan kebutuhan lainnya, serta hygiene kit, selimut, makanan bayi, kasur lipat, dan peralatan kebersihan.

Fadly Amran menyampaikan, bencana banjir pada 3 Agustus 2026 berdampak terhadap 6.618 rumah. Hingga 5 Agustus 2026, sebanyak 6.348 rumah telah pulih, sementara 270 rumah masih terdampak dan mengalami kerusakan ringan dengan tingkat kerusakan di bawah 20 persen.

Fadly Amran menambahkan bantuan tersebut merupakan bentuk perhatian dan kepedulian Pemerintah pusat dan Pemerintah Kota Padang terhadap masyarakat yang terdampak bencana, sekaligus membantu warga mempercepat proses pemulihan pascabanjir.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat, khususnya Presiden dan Wakil Presiden RI melalui BNPB, atas dukungan bantuan dan peralatan penanganan bencana yang telah diberikan. Kami berharap kepada pemerintah pusat agar penanganan dan pembangunan infrastruktur dapat segera direalisasikan,” terangnya. (*) 

Editor: Zamri Yahya, SH.i, WU

Petugas "Basitungkin" Bersihkan Kota Padang Selama HJK Padang Ke-357

Petugas "Basitungkin" Bersihkan Kota Padang Selama HJK Padang Ke-357

BentengSumbar On Minggu, Agustus 09, 2026

DLH Kota Padang menyiagakan total 438 personel operasional untuk mengawal dan mengamankan kebersihan selama berlangsungnya rangkaian Hari Jadi Kota Padang ke-357. (Foto: Diskominfo). 

BENTENGSUMBAR.COM - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang menyiagakan total 438 personel operasional untuk mengawal dan mengamankan kebersihan selama berlangsungnya rangkaian Hari Jadi Kota Padang ke-357.

"Target utama kita dalam perayaan HJK ke-357 ini adalah Zero Visible Litter. Seluruh kawasan acara harus tetap bersih, nyaman, dan bebas dari sampah yang berserakan," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang, Fadelan Fitra Masta.

Petugas lapangan disebar ke 10 venue acara—dengan konsentrasi utama di Batang Arau, Pantai Cimpago, dan Kota Tua—serta dibagi ke dalam 3 shift kerja penuh selama 24 jam.

"Kami membagi petugas ke dalam tiga shift operasional selama 24 jam penuh agar kondisi kebersihan di setiap venue tetap terjaga secara konsisten dari pagi hingga malam," ucapnya. 

Operasional lapangan didukung oleh puluhan sarana dan prasarana kebersihan, di antaranya 60 unit tong sampah terpilah, 60 unit gerobak, 35 unit becak motor, 18 unit dump truck, 10 unit pick up, serta 6 unit kendaraan patroli.

Pengangkutan sampah menerapkan rute dari TPS Venue ke TPS Antara hingga TPA Air Dingin, dengan target seluruh sampah selesai diangkut maksimal pukul 02.00 WIB setiap harinya.

Pengawasan kebersihan dilakukan secara intensif melalui inspeksi harian sebanyak 12 kali sehari, diikuti evaluasi harian setiap pukul 22.30 WIB di Posko Utama Batang Arau.

DLH Kota Padang menetapkan standar respons cepat terhadap keluhan kebersihan dengan tindak lanjut maksimal 5 menit dari laporan Posko Pengendali. (*) 

Editor: Zamri Yahya, SH.i, WU

Ali Muda Sosialisasikan Perda Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari di Lembah Melintang Pasbar

Ali Muda Sosialisasikan Perda Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari di Lembah Melintang Pasbar

BentengSumbar On Minggu, Agustus 09, 2026

Gedung Pertemuan Kuamang Alai Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Minggu (9/8/2026). (Foto: Ucok). 

BENTENGSUMBAR.COM - Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Ali Muda, SH, melaksanakan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari.

Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Pertemuan Kuamang Alai Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Minggu (9/8/2026).

Sosialisasi Perda ini menjadi bagian dari upaya DPRD Sumatera Barat untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap regulasi yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan pemerintahan nagari.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir Kabid KMA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat, Pratama Winia Nazwir, SSTP, M.Si., serta Sekretaris Nagari Kuamang Alai.

Ali Muda menyampaikan, keberadaan Perda Nomor 8 Tahun 2021 memiliki peran penting dalam memperkuat kapasitas masyarakat dan pemerintahan nagari. 

Nagari sebagai pemerintahan terdepan di tengah masyarakat memiliki posisi strategis dalam mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, pemberdayaan masyarakat tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif seluruh unsur masyarakat. Karena itu, pemahaman terhadap aturan yang mengatur pemerintahan dan pemberdayaan nagari perlu terus ditingkatkan.

"Melalui sosialisasi ini, kami ingin masyarakat mengetahui dan memahami hak, peran, serta tanggung jawabnya dalam pembangunan nagari. Begitu juga dengan pemerintahan nagari, agar dapat menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar Ali Muda.

Ia berharap sosialisasi tersebut dapat membuka ruang dialog antara masyarakat, pemerintah nagari, dan pemerintah daerah. Berbagai aspirasi maupun persoalan yang dihadapi masyarakat di tingkat nagari diharapkan dapat disampaikan secara langsung untuk menjadi bahan evaluasi dan perhatian pemerintah. (*)

Anggota DPRD Sumbar Sitti Izzati Aziz Sosialisasikan Perda Penanggulangan Bencana kepada Masyarakat Ketaping

Anggota DPRD Sumbar Sitti Izzati Aziz Sosialisasikan Perda Penanggulangan Bencana kepada Masyarakat Ketaping

BentengSumbar On Minggu, Agustus 09, 2026

Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat, Sitti Izzati Aziz, melaksanakan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2023. (Foto: Ucok). 

BENTENGSUMBAR.COM - Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat, Sitti Izzati Aziz, melaksanakan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Bencana kepada masyarakat Nagari Ketaping, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Minggu pagi (9/8/2026).

Kegiatan yang digelar di Pondok Lesehan Eby "Piak Nona", Jalan Akses Bandara Padang Pariaman, tersebut dihadiri masyarakat Nagari Ketaping. Turut hadir Wali Nagari Ketaping terpilih, Dasman, serta Kepala BPBD Sumatera Barat yang diwakili Analis Kebencanaan Ahli Muda, Acil Erbara.

Dalam sosialisasi tersebut, Sitti Izzati Aziz menekankan pentingnya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai upaya penanggulangan bencana.

Menurutnya, Sumatera Barat merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi bencana cukup tinggi, sehingga kesiapsiagaan masyarakat menjadi bagian penting dalam mengurangi risiko dan dampak bencana.

"Penanggulangan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh masyarakat. Karena itu, pemahaman mengenai aturan dan langkah-langkah menghadapi bencana perlu terus ditingkatkan," ujar Sitti.

Ia menjelaskan, Perda Nomor 4 Tahun 2023 menjadi salah satu landasan bagi pemerintah daerah bersama masyarakat dalam melakukan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.

Sitti juga mendorong masyarakat Ketaping untuk memahami potensi bencana yang dapat terjadi di lingkungan masing-masing serta mengetahui langkah yang harus dilakukan sebelum, saat, dan setelah bencana terjadi.

"Yang paling penting adalah bagaimana masyarakat memiliki kesiapsiagaan. Dengan pengetahuan yang cukup, kita bisa meminimalkan risiko dan menyelamatkan lebih banyak jiwa ketika bencana terjadi," katanya.

Sementara itu, Analis Kebencanaan Ahli Muda BPBD Sumatera Barat, Acil Erbara, turut memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait kebencanaan dan pentingnya membangun kesiapsiagaan di tingkat nagari.

Menurutnya, masyarakat merupakan garda terdepan dalam menghadapi bencana karena berada langsung di wilayah yang berpotensi terdampak. Oleh sebab itu, peningkatan kapasitas masyarakat harus menjadi perhatian bersama.

Kegiatan sosialisasi tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, BPBD, pemerintah nagari, dan masyarakat dalam membangun budaya sadar bencana.

Wali Nagari Ketaping terpilih, Dasman, menyambut baik kegiatan tersebut. Ia berharap sosialisasi Perda Penanggulangan Bencana dapat memberikan pengetahuan praktis bagi masyarakat sekaligus meningkatkan kesiapan Nagari Ketaping dalam menghadapi berbagai kemungkinan bencana.

Dengan adanya sosialisasi ini, masyarakat diharapkan tidak hanya memahami regulasi penanggulangan bencana, tetapi juga mampu mengambil langkah cepat dan tepat ketika menghadapi situasi darurat. (*)

Bakti Kemerdekaan Angkatan 45 Gelar Pemeriksaan Mata dan Bagikan Kacamata Gratis bagi 150 Warga

Bakti Kemerdekaan Angkatan 45 Gelar Pemeriksaan Mata dan Bagikan Kacamata Gratis bagi 150 Warga

BentengSumbar On Minggu, Agustus 09, 2026

Selain pemeriksaan mata, masyarakat juga mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan jantung, pemeriksaan laboratorium darah, serta difasilitasi untuk mengikuti aksi donor darah. (Foto: Diskominfo) 

BENTENGSUMBAR.COM - Semarak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Jadi Kota (HJK) Padang ke-357 diisi dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Salah satunya melalui Bakti Kemerdekaan Angkatan 45 DHD BPK 45 Sumatera Barat yang menggelar pemeriksaan mata dan pembagian kacamata gratis bagi masyarakat di Gedung Joeang 45, Jalan Samudera, Kota Padang, Minggu (9/8/2026).

Sebanyak 150 orang menjadi penerima manfaat pemeriksaan mata dan kacamata gratis dalam kegiatan tersebut. Selain pemeriksaan mata, masyarakat juga mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan jantung, pemeriksaan laboratorium darah, serta difasilitasi untuk mengikuti aksi donor darah.

Ketua Panitia Bakti Kemerdekaan Angkatan 45 DHD BPK 45 Sumatera Barat, Fajar Rusvan, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat sekaligus sarana mempererat silaturahmi dan mengenalkan kembali nilai-nilai kejuangan kepada masyarakat.

“Jadi di pengabdian masyarakat ini ada pemeriksaan mata gratis, pembagian kacamata gratis, kemudian pemeriksaan kesehatan jantung, laboratorium darah, serta aksi donor darah," katanya. 

Ia menjelaskan, pemeriksaan mata dan pemberian kacamata gratis terutama diprioritaskan bagi warga senior, khususnya lanjut usia. Namun, masyarakat secara umum tetap diberikan kesempatan untuk memanfaatkan layanan yang disediakan dalam kegiatan tersebut.

Menurut Fajar, seluruh layanan diberikan secara cuma-cuma tanpa persyaratan administrasi. Informasi mengenai kegiatan disebarluaskan melalui berbagai kanal, termasuk media sosial, lembaga-lembaga veteran, Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI), Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta sejumlah perangkat daerah.

“Semuanya itu kita selenggarakan secara gratis. Alhamdulillah berkat bantuan para sponsor yang ingin berkontribusi aktif di dalam kegiatan ini," urainya. 

Lebih dari sekadar layanan kesehatan, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya DHD BPK 45 Sumatera Barat dalam menjaga dan menyosialisasikan nilai-nilai perjuangan kemerdekaan. Gedung Joeang 45 sendiri menjadi salah satu tempat yang menyimpan sejarah perjuangan dan menjadi ruang untuk mengenalkan sejarah kemerdekaan kepada masyarakat.

Bagi masyarakat yang menerima manfaat, kegiatan tersebut memberikan kemudahan, terutama bagi warga lanjut usia yang membutuhkan pemeriksaan mata dan kacamata tetapi memiliki keterbatasan untuk mengakses layanan kesehatan.

Fajar mengatakan, kegiatan Bakti Kemerdekaan Angkatan 45 juga menjadi momentum untuk memperkuat semangat kebersamaan dalam memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan RI sekaligus HJK Padang ke-357.

“81 tahun Republik Indonesia: berdaya, berdaulat, adil, dan makmur. Kemudian HUT Kota Padang ke-357: semoga sehat warganya, cerdas warga kotanya, dan nyaman semua," cakapnya. 

Salah seorang penerima manfaat, Datuak Bagindo Kali (75), mengaku terbantu dengan layanan pemeriksaan mata yang diberikan secara gratis. Ia menilai proses pemeriksaan hingga mendapatkan kacamata berlangsung lebih mudah dan cepat.

Ia juga mengapresiasi pelaksanaan kegiatan yang dinilainya semakin berkembang dibandingkan tahun sebelumnya. Menurutnya, jumlah penerima manfaat yang lebih banyak menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat semakin luas.

“Yang sudah tua-tua ini kalau pergi ke rumah sakit, pergi ke klinik, pergi ke mana itu sudah serba susah. Dengan adanya pemeriksaan pada acara ini, jauh lebih mudah prosedurnya dan cepat prosesnya untuk dapat kacamatanya," tukuknya 

Penerima manfaat lainnya, Alfiana (58), juga menyampaikan rasa syukurnya setelah mendapatkan bantuan kacamata. Menurutnya, kegiatan tersebut sangat membantu masyarakat yang memiliki kebutuhan terhadap kacamata tetapi terkendala kemampuan untuk membelinya.

Ia berharap kegiatan sosial serupa dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan menjangkau lebih banyak masyarakat di berbagai lokasi di Kota Padang.

“Alhamdulillah saya menerima manfaat dari kegiatan ini. Ada orang-orang yang tidak bisa membeli kacamata, terbantu," akunya. 

Melalui kegiatan tersebut, peringatan kemerdekaan dan HJK Padang tidak hanya dirayakan melalui kegiatan seremonial, tetapi juga diwujudkan dalam bentuk pelayanan dan kepedulian yang langsung dirasakan masyarakat. (*) 

Editor: Zamri Yahya, SH.i, WU

Ini Komitmen Pemko Padang Sediakan Hunian Layak Untuk Warga Terdampak Bencana

Ini Komitmen Pemko Padang Sediakan Hunian Layak Untuk Warga Terdampak Bencana

BentengSumbar On Minggu, Agustus 09, 2026

Komitmen pemenuhan hunian layak tersebut disampaikan Wali Kota Padang, Fadly Amran di sela-sela kegiatan penyaluran bantuan dari Pemko Padang dan Pemerintah Pusat di Lapau Munggu, Minggu (9/8/2026). (Foto: Diskominfo). 

BENTENGSUMBAR.COM - Warga RT 02 RW 06 Lapai Munggu, Kelurahan Kuranji, yang mencakup sekitar 40 KK (30 rumah) meminta kepada Pemko Padang dan Pemprov Sumbar untuk segera direlokasi ke tempat yang lebih tinggi dan layak karena merasa sudah tidak aman dan trauma mendiami area rawan bencana tersebut.

Menanggapi permintaan warga tersebut, Pemko Padang menegaskan komitmen penuh untuk menyediakan hunian yang layak dan aman bagi seluruh warga Lapau Munggu yang terdampak banjir akibat bencana hidrometeorologi, Senin (3/8/2026) lalu.

Sebagai bentuk wujud nyata respons komitmen pemenuhan hunian layak ini, Pemko Padang menyiapkan dua opsi relokasi permanen. 

Pertama pembangunan Huntap Mandiri: Bagi warga yang memiliki alternatif lahan pribadi atau kaum (tanah niniak mamak), Pemko Padang akan memfasilitasi pembangunan Hunian Tetap (Huntap) dengan mengusulkan anggarannya ke BNPB.

Kedua, Penempatan Huntap pemerintah. Bagi warga yang tidak memiliki pilihan lahan, Pemko Padang siap menempatkan mereka secara langsung di tiga lokasi Huntap resmi yang telah disediakan pemerintah, yaitu di Balai Gadang, Sungkai, dan Simpang Haru. 

"Kami dari masyarakat yang berada di RT 02 RW 06 Lapai Munggu, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang meminta kepada pihak Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kota Padang agar kami disegerakanlah diungsikan atau dipindahkan di tempat yang layak atau di tempat yang lebih tinggi lagi. Karena di sini kami tidak nyaman rasanya," kata Ketua RT 02 RW 06 Lapai Munggu, Kelurahan Kuranji, Adenan Syahputra Antoni.

Komitmen pemenuhan hunian layak tersebut disampaikan Wali Kota Padang, Fadly Amran di sela-sela kegiatan penyaluran bantuan dari Pemko Padang dan Pemerintah Pusat di Lapau Munggu, Minggu (9/8/2026).

"Saya tadi sudah menyampaikan bahwasanya ada huntara (hunian sementara), tapi beberapa memilih untuk membangun huntap (hunian tetap) di daerah yang sudah dibicarakan dengan niniak mamak-nya. Jadi Alhamdulillah kita senang sekali, bersyukur sekali mendengarkan bahwasanya bapak dan ibu di sini punya alternatif tanah, sehingga kita akan mintakan BNPB untuk bangun. Ini bisa sekali, " ujarnya. 

Rincian bantuan yang diserahkan berupa bantuan sosial dari APBD Kota Padang Rp2 juta  per rumah dengan total anggaran Rp540 juta. Kemudian bantuan daek BNPB berupa Sembako (beras, gula, roti, dan kebutuhan lain), higiene kit, selimut, makanan bayi, kasur lipat, dan alat kebersihan.  Terakhir bantuan dari Wakil Presiden berupa peralatan kebersihan, seperti sapu, kain pel, plastik sampah, karet pel, sikat lantai, wepol dan sabun.

"Siapa pun masyarakat kita di mana pun yang sudah terdampak dan merasa bahwasanya daerahnya itu rawan, bisa kita relokasi. Tidak ada tidak bisa. Silakan disampaikan, kita carikan solusi. Kalau memang ada tanahnya, di tanah itu kita akan bangunkan rumah. Kalau tidak ada tanahnya, kita bangunkan di tiga lokasi Huntap yang sudah kita tetapkan. Jangan paksakan tinggal kalau memang daerah tersebut memang daerah yang rawan dan sudah berkali-kali kena bencana. Ada solusinya dari pemerintah kota," urainya. 

Pemko Padang mengimbau warga untuk tidak memaksakan diri menetap di daerah rawan bencana yang berulang dan menegaskan bahwa pemerintah kota memiliki solusi konkret untuk merelokasi masyarakat. (*) 

Editor: Zamri Yahya, SH.i, WU

Meriah, Kegiatan Talk on Taste di Mini Stage Kawasan Kota Tua

Meriah, Kegiatan Talk on Taste di Mini Stage Kawasan Kota Tua

BentengSumbar On Minggu, Agustus 09, 2026

Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Teuku Riefky Harsya membuka secara resmi kegiatan Talk on Taste di Mini Stage Kawasan Kota Tua, Minggu (9/8/2026). (Foto: Diskominfo). 

BENTENGSUMBAR.COM - Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Teuku Riefky Harsya membuka secara resmi kegiatan Talk on Taste di Mini Stage Kawasan Kota Tua, Minggu (9/8/2026).

Hadir pada kegiatan tesebut, Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Teuku Riefky Harsya, Wali Kota Padang Fadly Amran, Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir, Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Ketua Dekranasda Kota Padang Ny. Dian Fadly Amran, Wakil Ketua Dekranasda Kota Padang Ny. Sri Hayati Maigus Nasir, Ketua DWP Padang Ny. Nova Raju Minropa, pakar kuliner William Wongso, juru masak utama Lord Ardi, Dewan Kuliner Indonesia Roby Bagindo, Gupta Sitorus, Ray Janson, dan pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Padang. 

Kegiatan ini merupakan salah satu agenda utama rangkaian peringatan Hari Jadi Kota (HJK) Padang ke-357. Talk on Taste menghadirkan diskusi inspiratif bersama pelaku dan ahli kuliner diantaranya pakar kuliner William Wongso, juru masak utama Lord Ardi, Dewan Kuliner Indonesia Roby Bagindo, Gupta Sitorus, dan Ray Janson.

Kegiatan juga dirangkaikan dengan masak besar nasi goreng rendang sebanyak 1.000 porsi yang dijual seharga Rp357 per porsi untuk penggalangan dana banjir 3 Agustus lalu.

Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Teuku Riefky Harsya menyampaikan dukungannya terhadap keseriusan Pemerintah Kota Padang dalam mengusulkan Padang sebagai City of Gastronomy dalam UNESCO Creative Cities Network (UCCN). Menurutnya, apabila berhasil, Padang akan menjadi kota gastronomi pertama dari Indonesia.

“Perjuangan tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab Wali Kota dan masyarakat Padang, tetapi juga menjadi perjuangan bersama Pemerintah Indonesia, termasuk Kementerian Ekonomi Kreatif,” katanya. 

Teuku Riefky mengatakan, gastronomi dapat menjadi lokomotif pengembangan ekonomi kreatif di Kota Padang. Menurutnya, seluruh subsektor ekonomi kreatif perlu diperkuat agar membentuk ekosistem ekonomi kreatif yang saling mendukung.

“Gastronomi bukan hanya berbicara tentang makanan, tetapi juga tentang cerita, budaya, desain, musik, seni pertunjukan. Hal ini harus diperkuat baik dari segi anggaran maupun kebijakan untuk mendukung terwujudnya Gastronomy City,” tukuknya. 

Wali Kota Padang Fadly Amran berharap dukungan Menteri Ekonomi Kreatif semakin memperkuat langkah Kota Padang menuju City of Gastronomy. Ia menyatakan kesiapan Pemerintah Kota Padang menerima berbagai masukan dan melakukan pembenahan agar Padang dapat memenuhi persyaratan untuk masuk dalam UCCN.

Fadly menyebutkan jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Padang meningkat dari sekitar 4,3 juta kunjungan pada 2024 menjadi 5,5 juta kunjungan pada 2025. Menurutnya, peningkatan tersebut perlu diperkuat melalui rekognisi internasional yang diiringi pembenahan berbagai aspek pendukung pariwisata dan gastronomi.

“Kita akan terus melakukan pembenahan, baik kawasan Kota Tua, restoran, rating, sertifikasi, kebersihan dapur, kebersihan toilet, pelayanan, maupun infrastruktur. Kita ingin setiap tamu yang datang mendapatkan pengalaman kuliner yang baik, nyaman, bersih, serta didukung pelayanan dan infrastruktur yang baik," ujarnya. (*) 

Editor: Zamri Yahya, SH.i, WU