BentengSumbar.com

Fadly Amran kukuhkan Pengurus Bundo Kanduang IKTD Sumbar masa bakti 2026-2031, di Auditorium Istana Gubernur Sumbar, Rabu (29/7/2026). (Foto: Diskominfo).

BENTENGSUMBAR.COM - Wali Kota Padang, Fadly Amran, yang juga Ketua Umum Ikatan Keluarga Tanah Datar (IKTD) Sumatera Barat (Sumbar), secara resmi mengukuhkan Pengurus Bundo Kanduang IKTD Sumbar masa bakti 2026-2031, di Auditorium Istana Gubernur Sumbar, Rabu (29/7/2026).

Pengukuhan berlangsung khidmat dengan mengusung tema "Menguatkan Peran Bundo Kanduang sebagai Penjaga Adat, Pendidik Generasi, dan Penggerak Kemajuan".

Dalam pengukuhan tersebut, Efrida Aziz dipercaya sebagai Ketua Umum Bundo Kanduang IKTD Sumbar, didampingi Fauziah Zainin sebagai Ketua I, Jusmaniar sebagai Ketua II, Yanthi Yoshefa Koto sebagai Ketua III, serta Nelvi Nizar sebagai Sekretaris, dan Efriyetti sebagai Bendahara. Selain itu, turut dikukuhkan sejumlah jajaran pengurus di berbagai bidang yang akan mengemban amanah selama lima tahun ke depan.

Hadir dalam kesempatan itu Gubernur Sumbar yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov), Arry Yuswandi, Ketua TP-PKK Sumbar, Ny. Harneli Mahyeldi, serta Ketua LKAAM Sumbar, Fauzi Bahar Datuak Sati, dan Ketua TP-PKK Kota Padang, Ny. Dian Puspita Fadly Amran, selaku Penasehat Bundo Kanduang IKTD Sumbar.

Selain itu terlihat jajaran Pengurus dan Dewan Pakar IKTD Sumbar, para pembina dan penasehat Bundo Kanduang IKTD Sumbar, hingga pengurus 34 organisasi komunitas perempuan se-Sumbar.

Dalam sambutannya, Fadly Amran mengajak Bundo Kanduang IKTD Sumbar terus memperkuat silaturahmi antarsesama perantau sebagai modal mempererat persatuan dan mendorong kemajuan daerah, baik di kampung halaman maupun di Sumatera Barat secara umum.

Fadly Amran menegaskan bahwa perempuan memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam memperkuat ketahanan keluarga.

"Selamat atas pengukuhan Pengurus Bundo Kanduang IKTD Sumbar masa bakti 2026-2031. Semoga Bundo Kanduang semua mampu menjalankan program kerja organisasi dengan baik, mempererat persatuan keluarga besar IKTD, serta melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau," katanya.

Karena itu, Bundo Kanduang diharapkan terus menghadirkan program yang konkret untuk menjawab berbagai persoalan sosial, seperti perbaikan pola asuh anak, pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, hingga penyimpangan perilaku, termasuk LGBT.

"Kami mendorong Bundo Kanduang IKTD Sumbar menghadirkan program yang mampu menjawab berbagai persoalan sosial. Pemerintah Kota (Pemko) Padang siap berkolaborasi dan bersinergi menyukseskannya," cakapnya.

Sekdaprov Sumbar, Arry Yuswandi, menyampaikan apresiasi atas telah dikukuhkannya kepengurusan Bundo Kanduang IKTD Sumbar periode 2026-2031.

Ia berharap kepengurusan baru mampu memperkuat peran perempuan Minangkabau dalam melestarikan adat dan budaya, memperkokoh ketahanan keluarga, serta mempererat sinergi dengan pemerintah dan seluruh elemen masyarakat demi mendukung kemajuan pembangunan di Sumatera Barat.

Sementara itu, Ketua Umum Bundo Kanduang IKTD Sumbar, Efrida Aziz, menyampaikan terima kasih atas dukungan seluruh pihak sehingga pengukuhan dapat terlaksana dengan baik.

Ia menyebut kepengurusan yang dikukuhkan berjumlah 52 orang dan berkomitmen menjadikan Bundo Kanduang IKTD Sumbar sebagai organisasi yang solid, aktif, serta mampu bersinergi dengan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan.

"Bundo Kanduang IKTD Sumbar siap untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam menjalankan program-program yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat," tutupnya. (*)

Editor: Zamri Yahya, SH.i, WU

Rabu, Juli 29, 2026

Bupati Lepas 61 Siswa Sekolah Rakyat ke Dharmasraya: Sekolah Rakyat Solok Siap Beroperasi 2027

BentengSumbar On Rabu, Juli 29, 2026

Acara resmi dipimpin langsung oleh Bupati Solok Dr. (HC) Jon Firman Pandu, SH, di Ruang Pertemuan Perpustakaan Daerah Kabupaten Solok, Rabu (29/7/2026). (Foto: Diskominfo).

BENTENGSUMBAR.COM – Momen haru sekaligus penuh harapan mewarnai pelepasan 61 peserta didik Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 5 Solok yang akan melanjutkan pendidikan ke Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 3 Dharmasraya Tahun Ajaran 2026/2027.

Acara resmi dipimpin langsung oleh Bupati Solok Dr. (HC) Jon Firman Pandu, SH, di Ruang Pertemuan Perpustakaan Daerah Kabupaten Solok, Rabu (29/7/2026).

Kegiatan ini dihadiri jajaran pimpinan daerah: Kepala Dinas Sosial Ir. Desmalia Ramadanur, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Elafki, S.Pd., MM., Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Eko Gunanto, S.Pd., Kepala SRMP 5 Solok, serta para orang tua dan tamu undangan.

Kepala Dinas Sosial Ir. Desmalia Ramadanur menjelaskan bahwa ke-61 siswa terpilih adalah hasil seleksi ketat yang melibatkan pendataan, verifikasi, hingga kunjungan rumah terpadu pada 15–19 Juni 2026.

Dari 182 calon yang terdata, tim gabungan dinas terkait dan pendamping PKH menetapkan peserta yang paling memenuhi kriteria.

Program Sekolah Rakyat menerapkan sistem asrama yang mengutamakan penguasaan akademik, pembentukan karakter, kedisiplinan, serta nilai-nilai keagamaan.

Mewakili orang tua, Dede Eksa Putra menyampaikan rasa syukur dan terima kasih mendalam atas kesempatan berharga yang diberikan kepada putra-putri mereka.

Dalam arahannya, Bupati Jon Firman Pandu menegaskan bahwa langkah ini adalah wujud nyata persiapan menuju Generasi Emas Indonesia 2045 melalui akses pendidikan berkualitas.

Ia menyampaikan kabar gembira bahwa pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Solok ditargetkan rampung dan beroperasi penuh pada tahun 2027, sehingga ke depan anak-anak tidak lagi harus bersekolah di luar daerah.

"Dari 182 pendaftar, baru 61 yang dapat kami tampung tahun ini. Ke depannya kami akan terus berupaya memperluas kapasitas agar lebih banyak putra-putri Solok mendapat kesempatan yang sama," ujar Bupati.

Kepada para orang tua, ia berpesan agar melepas anak-anak dengan ikhlas dan penuh percaya kepada pendidik.

Sementara kepada para siswa, Bupati mengajak belajar dengan sungguh-sungguh, rajin beribadah, dan buktikan mampu meraih prestasi membanggakan.

Di akhir acara, Bupati secara simbolis melepas keberangkatan rombongan siswa, disaksikan haru namun penuh semangat oleh seluruh keluarga besar peserta didik.(80)

Rabu, Juli 29, 2026

Banggakan Sekolah, Siswa SMPN 11 Padang Raih Gelar Wali Kota Cilik 2026

BentengSumbar On Rabu, Juli 29, 2026

Muhammad Alkhalifi Hakim, berhasil mengharumkan nama sekolah setelah terpilih sebagai Wali Kota Cilik Kota Padang Tahun 2026. (Foto: Diskominfo).

BENTENGSUMBAR.COM - Muhammad Alkhalifi Hakim, berhasil mengharumkan nama sekolah setelah terpilih sebagai Wali Kota Cilik Kota Padang Tahun 2026.

Prestasi tersebut diraihnya setelah melewati tiga tahapan seleksi, yakni perkenalan diri dan pemaparan visi-misi, unjuk minat dan bakat, serta sesi tanya jawab.

Saat diwawancarai di SMP Negeri 11 Padang, Rabu (29/7/2026), Alkhalifi mengungkapkan rasa syukur dan kebahagiaannya atas pencapaian tersebut.

Menurutnya, keberhasilan itu merupakan buah dari kerja keras, doa, serta dukungan berbagai pihak yang terus memberikan semangat selama proses seleksi berlangsung.

Pada tahap unjuk minat dan bakat, Alkhalifi membawakan monolog yang mengangkat kisah seorang anak korban perundungan (bullying).

Penampilannya yang didukung kemampuan berbicara di depan umum menjadi salah satu keunggulan yang mengantarkannya meraih predikat Wali Kota Cilik.

Dalam pemaparan visi-misi, Alkhalifi mengusung gagasan mewujudkan Kota Padang sebagai kota layak anak yang aman, ramah, berbudaya, dan bebas dari perundungan.

Gagasan itu diwujudkan melalui gerakan Rancak, yang terdiri atas tiga program utama, yakni Teman Rancak untuk menumbuhkan kepedulian antaranak, Suara Anak Rancak sebagai ruang aman bagi anak untuk menyampaikan pendapat, serta Rancak Basamo Budaya yang mengajak anak-anak melestarikan nilai-nilai Sumbang Duo Baleh, khususnya sumbang kato, sumbang bagaua, dan sumbang berpakaian.

Alkhalifi mengaku keberhasilannya kali ini terasa istimewa karena sebelumnya ia pernah gagal dalam ajang yang sama.

Pengalaman tersebut justru menjadi motivasi untuk terus memperbaiki diri. Berbekal dukungan dari kakak tingkat, guru pembimbing, keluarga, dan teman-temannya, ia kembali mengikuti seleksi hingga akhirnya berhasil meraih gelar Wali Kota Cilik Kota Padang 2026.

Di luar aktivitasnya sebagai pelajar, Alkhalifi juga aktif mengikuti berbagai kegiatan di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggalnya.

Ia terlibat dalam organisasi sekolah, kegiatan keagamaan, olahraga karate, serta kegiatan sosial kemasyarakatan. Menurutnya, seluruh pengalaman tersebut turut membentuk rasa percaya diri dan jiwa kepemimpinannya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Padang yang telah memberikan ruang bagi anak-anak untuk mengembangkan potensi melalui ajang Wali Kota Cilik.

"Harapan saya untuk anak-anak Kota Padang ke depannya, semoga tidak ada lagi anak yang takut untuk ke sekolah, semoga tidak ada lagi anak yang kehilangan harapannya, dan semoga tidak ada lagi yang takut untuk berbicara. Karena setiap anak berhak mendapatkan haknya, hak untuk didengar, dihargai, dan tumbuh dalam dukungan yang bahagia," akunya.

Ucapan terima kasih turut disampaikannya kepada kedua orang tua, keluarga besar SMP Negeri 11 Padang, serta semua pihak yang telah memberikan doa, dukungan, dan motivasi selama proses seleksi.

Sementara itu, Kepala SMP Negeri 11 Padang, Arna Fera, mengatakan pembinaan calon Wali Kota Cilik di sekolahnya telah dilakukan secara berkelanjutan.

Menurutnya, dua tahun lalu SMP Negeri 11 Padang juga pernah mengirimkan peserta dalam ajang tersebut, meski saat itu belum berhasil meraih gelar.

Ia menjelaskan, Alkhalifi juga pernah mengikuti seleksi Wali Kota Cilik pada tahun sebelumnya, tetapi belum berhasil menembus tujuh besar.

Pengalaman tersebut kemudian dijadikan bahan evaluasi untuk meningkatkan kemampuan menghadapi seleksi berikutnya.

"Kakak-kakaknya yang sudah lebih dulu berpengalaman memberi pendampingan kepada adik-adiknya, didampingi pula oleh guru pendamping," katanya.

Arna Fera menegaskan, keberhasilan Alkhalifi merupakan hasil sinergi antara sekolah, guru, orang tua, serta lingkungan yang terus memberikan dukungan selama proses pembinaan.

"Tanpa adanya kerja sama dengan orang tua, tentu tidak mudah untuk meraih penghargaan Wali Kota Cilik ini," tutupnya. (*)

Editor: Zamri Yahya, SH.i, WU

Rabu, Juli 29, 2026

Wako Pariaman Uji Coba Kelayakan Mobil Skylift PJU

BentengSumbar On Rabu, Juli 29, 2026

Wali Kota Pariaman Yota Balad langsung melakukan uji coba kelayakan mobil skylift di halaman kantor Dishub Kota Pariaman. (Foto: Diskominfo).

BENTENGSUMBAR.COM - Untuk mempercepat perbaikan serta perawatan fasilitas umum seperti lampu jalan, Pemerintah Kota Pariaman melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pariaman melakukan pengadaan mobil skylift baru atau mobil tangga hidrolik dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pada saat serah terima kendaraan, Wali Kota Pariaman Yota Balad langsung melakukan uji coba kelayakan mobil skylift di halaman kantor Dishub Kota Pariaman yang didampingi Sekretaris Daerah Kota Pariaman Afrizal Azhar.

Yota Balad sebutkan pengadaan satu unit Mobil Penerangan Jalan Umum (PJU) ini adalah untuk memperlancar dan menunjang kerja Satuan Tugas (Satgas) PJU di lapangan.

“Terkait dengan banyaknya pengaduan dari masyarakat tentang kerusakan lampu jalan yang harus diperbaiki dan pohon-pohon tinggi ranting dan dahannya sudah mengganggu aktivitas umum yang mesti dipangkas atau dibersihkan, sudah tidak bisa kita tangani lagi dengan mobil lama yang sudah rusak dan sudah berusia lebih kurang 21 tahun,” jelas Yota Balad.

“Dengan adanya mobil skylift ini semua pengaduan masyarakat tentang kerusakan lampu jalan atau kerusakan lainnya segera bisa direspon dengan cepat tidak lagi ada alasan mobil tidak bisa jalan karena rusak,” ungkap Yota Balad.

Yota Balad berpesan kepada Satgas PJU agar dapat menggunakan mobil tersebut secara bertanggung jawab dan sesuai peruntukan.

Beliau menegaskan perlunya perhatian ekstra untuk pemeliharaan mobil tersebut sehingga untuk umur dan jangka waktu penggunaan operasionalnya bisa bertahan lebih lama.

“Bagi masyarakat Kota Pariaman khususnya, maupun di luar Kota Pariaman kalau ingin melaksanakan penyewaan mobil ini untuk dimanfaatkan guna berbagai keperluan lain bisa juga menghubungi Dishub Kota Pariaman melalui UPTD PJU Kota Pariaman dengan begitu PAD Kota Pariaman juga bisa bertambah ,” pungkasnya.

Tanggapi apa yang disampaikan oleh Wali Kota Pariaman Yota Balad, Kadishub Kota Pariaman Alfian mengatakan dengan adanya mobil skylift baru mereka bisa tanggapi dengan cepat pengaduan dari masyarakat dan langsung eksekusi di lapangan. (si/at)

Rabu, Juli 29, 2026

Wali Kota Padang Fadly Amran Luncurkan Layanan Jemput Bola Pembuatan KIA di Lapangan Olahraga SMPN 28 Padang

BentengSumbar On Rabu, Juli 29, 2026

Wali Kota Padang Fadly Amran meluncurkan layanan jemput bola pembuatan KIA, Lapangan Olahraga SMPN 28 Padang, Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Rabu (29/7/2026). (Foto: Diskominfo).

BENTENGSUMBAR.COM - Wali Kota Padang Fadly Amran meluncurkan layanan jemput bola pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA), Lapangan Olahraga SMPN 28 Padang, Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Rabu (29/7/2026).

Selain Wali Kota Padang Fadly Amran, hadir juga Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Sumatera Barat Besri Rahmad, Kepala Disdukcapil Kota Padang Ances Kurniawan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Yopi Krislova, Kepala SMPN 28 Padang Zumfiardi dan stakeholder terkait.

Peluncuran ditandai dengan penandatanganan kerja sama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Padang dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Tentang Kerjasama Pelayanan KIA.

Fadly Amran menegaskan bahwa layanan jemput bola KIA merupakan salah satu langkah strategis Pemerintah Kota Padang dalam mendukung terwujudnya visi pembangunan Kota Padang sebagai Smart City. Menurutnya, digitalisasi pemerintahan harus ditopang oleh data kependudukan yang akurat, lengkap, dan berkualitas.

"Kita ingin pendidikan menjadi garda terdepan dalam mewujudkan Smart City seperti yang sudah kita lakukan dalam Program Unggulan (Progul) Smart Surau. Tanpa didukung data yang mumpuni, hal tersebut tidak akan pernah terwujud," katanya.

Wali Kota juga menyampaikan bahwa saat ini masih terdapat sekitar 79.800 anak di Kota Padang yang wajib memiliki KIA. Untuk itu, ia meminta Disdukcapil Kota Padang bersama seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat pencapaian target kepemilikan KIA.

"Kita saat ini sedang berjuang membangun konsep One Big Data. Saya berharap seluruh pihak dapat bekerja sama menyelesaikan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) dan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kota Padang," jelasnya.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Ances Kurniawan mengungkapkan, berdasarkan data kependudukan Semester II Tahun 2025, jumlah penduduk Kota Padang mencapai 961.910 jiwa, terdiri dari 480.190 jiwa laki-laki dan 481.720 jiwa perempuan.

Dari jumlah tersebut, kepemilikan KTP elektronik telah mencapai 680.270 orang atau 99,16 persen dari total penduduk wajib KTP. Sementara itu, untuk kepemilikan KIA, sebanyak 186.200 anak atau sekitar 70 persen dari total 266.000 anak wajib KIA, telah memiliki KIA. Dengan demikian, masih terdapat sekitar 79.800 anak atau 30 persen yang belum memiliki KIA.

Ances Kurniawan menambahkan, KIA tidak hanya berfungsi sebagai identitas resmi anak, tetapi juga memberikan berbagai kemudahan dalam mengakses layanan publik, seperti perbankan, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan anak.

"Kita menargetkan menjelang akhir tahun ini capaian KIA di Kota Padang sudah mencapai 100 persen. Hal ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kota Padang dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan, sebagai bagian dari Program Unggulan Padang Melayani," cakapnya. (*)

Editor: Zamri Yahya, SH.i, WU

Rabu, Juli 29, 2026

DPRD Desak Pemrov Sumbar Serius Pungut Pajak Air Permukaan

BentengSumbar On Rabu, Juli 29, 2026

Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman dalam suatu kegiatan. Ia menyampaikan itu kepada wartawan, Rabu, (29/7) di gedung DPRD Sumbar. (Foto: Novrianto).

BENTENGSUMBAR.COM - DPRD Sumbar meminta dan mendesak Pemrov melalui Dinas Badan Pendapatan Daerah untuk serius dan sungguh sungguh melaksanakan tugas pemungutan pajak air permukaan (PAP) terutama yang dimanfaatkan oleh perusahaan perkebunan di Sumatera Barat.

Hal ini ditegaskan Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman kepada wartawan, Rabu, (29/7) di gedung DPRD Sumbar.

“Potensi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak air permukaan dari pengelolaan dan pemanfaatan air permukaan oleh usaha perkebunan di Sumbar sangat besar. Namun, realisasinya masih jauh dari harapan,” tukasnya.

Evi Yandri mengaku geram dan kecewa atas kinerja Bapenda. Sebab, potensi PAD dari sektor PAP perkebunan ini bila terlaksana optimal bakal mampu menutupi kesenjangan kapasitas fiskal daerah untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pembangunan.

Dijelaskan Evi Yandri, pembahasan dan kesepakatan antara DPRD dan Pemrov Sumbar terkait objek PAP sudah dilakukan sejak awal tahun 2025 lalu.

“Kita sudah bahas dan sepakati, bahkan dengan melibatkan lintas instansi, baik secara hukum dan regulasi, sistem dan mekanisme pemungutan hingga sosialisasi dengan para pelaku usaha perkebunan di Sumatera Barat sudah dilaksanakan. Semua proses sudah kita jalani dan tidak ada masalah, tinggal eksekusi atau pelaksanaan oleh dinas terkait. Namun, hingga akhir Juli 2026 ini, realisasi kinerjanya sangat mengecewakan. Untuk itu kami mendesak Pemrov serius dan sungguh sungguh menjalankan amanah konstitusi terkait PAP ini. Aturan hukumnya jelas. Peraturan Gubernur tentang Nilai Perolehan Air Permukaan pun sudah ada yakni Pergub nomor 13 tahun 2023,” tegas Evi Yandri.

Kemudian, berdasarkan UU Nomor 1 tahun 2022 tentan Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pemrov memiliki kewenangan lebih luas dalam mengelola pajak dan retribusi daerah sebagai sumber PAD dan Peraturan Pemerintah nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PAP merupakan objek pajak daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi.

Bahkan tukas Sekretaris DPD Gerindra Sumbar ini, Kementerian Keuangan melalui surat Dirjen Perimbangan Keuangan Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah nomor S-109/PK.5/2026 tanggal 18 Juni 206 menegaskan bahwa pemugutan pajak daerah dapat dilakukan sepanjang telah terdapat dasar hukum dan telah memenuhi syarat objektif dan subjektif atas suatu jenis pajak daerah.

Berdasarkan surat tersebut, khusus PAP untuk usaha perkebunan sawit terdapat empat areal yang mengambil dan/atau memanfaatkan air permukaan yang menjadi objek PAP yaitu, pabrik pengolahan kelapa sawit, pembibitan kelapa sawit, sarana penunjang operasional perkebunan kelapa sawit.

Selanjutnya, pada perkebunan kelapa sawit bila terdapat saluran saluran untuk menurunkan dan atau menampung air permukaan sekaligus menyediakan ruang perakaran untuk mendukung pertumbuhan dan produksi kepala sawit yang airnya berasal dari mata air, sungai atau danau di sekitar perkebunan kelapa sawit serta air hujan masuk dalam objek PAP.

Potensi PAD

Dipaparkan Evi Yandri, potensi PAP yang menjadi hak daerah ini cukup besar, nilainya bisa ratusan miliar setiap tahun. Berdasarkan data komoditas perusahaan kelapa sawit di Sumbar pada tahun 2025 saja luasnya mencapai 215 ribu hektar dan berdasarkan data BPS tahun 2024 produksi crude palm oil (CPO) mencapai 699,39 ribu ton,” paparnya.

Berdasarkan potensi ini, Evi Yandri meminta dan mendesak Pemrov melalui Badan Pendapatan Daerah untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik dan serius serta sungguh sungguh penuh tanggungjawab untuk melakukan upaya pemungutan PAP secara optimal.

“DPRD bersama Pemrov sudah melakukan koordinasi dan sosialisasi hingga kabupaten yang memiliki perkebunan sawit termasuk dengan gabungan pengusaha kelapa sawit di Sumbar serta lintas instansi vertikal,” tambahnya.

DPRD katanya, akan meminta laporan secara berkala dari Bapenda, Dinas ESDM dan Dinas Perkebunan mengenai progres realisasi pemungutan PAP dan kendala yang dihadapi serta penegakan hukum bagi pelanggaran pajak daerah. (*)

Rabu, Juli 29, 2026

Wako Pariaman Buka Seminar The 1st UNISBAR Internasional Conference on Sustainable Health, Economic Growth and Legal Development (ICSHELD)

BentengSumbar On Rabu, Juli 29, 2026

Konferensi Internasional UNISBAR ke-1 tentang Kesehatan Berkelanjutan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengembangan Hukum 2026”. (Foto: Diskominfo).

BENTENGSUMBAR.COM - Wali Kota Pariaman Yota Balad membuka kegiatan The 1st UNISBAR Internasional Conference on Sustainable Health, Economic Growth and Legal Development (ICSHELD) atau Konferensi Internasional UNISBAR ke-1 tentang Kesehatan Berkelanjutan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengembangan Hukum 2026” yang ditandai dengan pemukulan gong, bertempat di Universitas Sumatera Barat (UNISBAR) Convention and Exhibition (UCE) Kampus I Pariaman, Rabu (29/7/2026).

Yota Balad sampaikan rasa bangganya kepada Kampus UNISBAR karena baru Kampus UNISBAR satu-satunya dan pertama kali di Kota Pariaman yang mengadakan Konferensi atau Seminar International yang dihadiri langsung para profesor dari luar negeri.

“Kami Pemerintah Daerah Kota Pariaman sangat mensupport kegiatan ini. Karena dengan adanya kegiatan ini, anak-anak Kota Pariaman bisa melihat secara langsung bahwasanya dunia itu luas tidak hanya Kota Pariaman saja, tidak hanya Sumatera Barat saja dan tidak hanya Indonesia saja, tapi secara international bisa menjadi ruang pertukaran ilmu lintas negara bagi dunia pendidikan,” ujar Yota Balad.

“Selain menjadikan Kota Pariaman sebagai kota tujuan wisata dan budaya, kami juga ingin menjadikan Kota Pariaman sebagai Kota Pendidikan yang juga bisa menjadi wisata edukasi bagi pengunjungnya. Terima kasih telah menjadikan Kota Pariaman sebagai tempat pelaksanaan seminar internasional ini. Kami yakin UNISBAR punya kemampuan untuk mencetak anak-anak generasi yang baru atau para alumninya yang bisa bersaing dengan dunia luar dalam bidang apapun,” ulas Yota Balad.

Yota Balad juga menyatakan, Konferensi hari ini adalah jembatan emas untuk menyatukan teori akademis dengan eksekusi kebijakan di lapangan dengan tujuan untuk mencapai target Sustainable Development Goals (SDGs), atau tujuan pembangunan berkelanjutan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

“Mudah-mudahan seminar ini menjadi ruang pertukaran ilmu lintas negara serta lintas disiplin ilmu dan budaya yang diharapkan dapat memperkuat hubungan akademik sosial dan kebudayaan. Selamat berkonferensi, semoga kegiatan ini menghasilkan rekomendasi konkret demi kemajuan bangsa dan Kota Pariaman yang terkenal dengan budaya Tabuiknya,” pungkas Yota Balad.

Seminar yang digelar selama dua hari ini (29-30/7/2026) mengambil tema "Advancing Sustainable Development Through Health Innovation, Economic Transformation and Legal Excellence" , difokuskan kepada tiga sektor krusial yaitu inovasi kesehatan, tranformasi ekonomi, dan keunggulan hukum.

Sebagai pembicara dalam Internasional Conference on Sustainable Health, Economic Growth and Legal Development (ICSHELD) akan di sampaikan oleh Prof. Dr. Ilham Sentosa, MPA, PhD (Universitas Kuala Lumpur), Dr. dr. Tommy Daindes, M.KM, SpJP, Subsp.Ar(K), FIHA, FAPSC (Universitas Sumatera Barat), Pallavi Jain (University of Leeds, United Kingdom), Noor Zainee Binti Seli, LL.M (Veritas University College "VUC" Malaysia), Mahathir (University of Leeds United Kingdom), Ns. Sri Burhani Putri, S.Kep, S.Tr.Kes, M,Kep, PhD (Universitas Sumatera Barat) dan Bd. Rahmatul Ulya, SST, M.Keb, PhD (Universitas Sumatera Barat). (si/at)