Wakil Ketua DPRD Padang Jupri Apresiasi KONI Padang, Nilai Program Persiapan Porprov 2026 Jelas dan Terukur

Wakil Ketua DPRD Padang Jupri Apresiasi KONI Padang, Nilai Program Persiapan Porprov 2026 Jelas dan Terukur

Bang Yahya On Jumat, Mei 15, 2026

Wakil Ketua DPRD Padang Jupri Maadang, Ketua KONI Padang Erianto Mahmuda dan Sekretaris Dinas Pemuda Olahraga foto bersama usai pembukaan kejuaraan Sepak Takraw 2026 di Lapangan futsal BB Balai Baru depan SMA 5 Padang. (Foto/Bambang).

BENTENGSUMBAR.COM – Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Jupri Maadang, memberikan apresiasi kepada KONI Kota Padang atas program persiapan Pekan Olahraga Provinsi Sumbar 2026. Apresiasi disampaikan politisi PAN tersebut saat pembukaan Kejuaraan Sepak Takraw Piala Wali Kota Padang 2026 di Lapangan Futsal BB depan SMA 5 Kota Padang, Jumat [15/5/2026].

Jupri menilai KONI Kota Padang di bawah kepemimpinan Erianto Mahmuda memiliki program kerja yang nyata, jelas, dan terukur.

“KONI Kota Padang saat ini menunjukkan kerja nyata. Programnya jelas, mulai dari merangkul cabor-cabor potensi emas, menyiapkan tim mulai dari seleksi, hingga menggelar turnamen pemanasan,” ujar Jupri.

Ia mencontohkan beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan, seperti Kejuaraan Bola Voli Anak Nagari di Kuranji beberapa waktu lalu, serta Kejuaraan Sepak Takraw 2026 yang berlangsung 15 hingga 17 Mei 2026.

“Tidak hanya itu, KONI Kota Padang juga sudah menyiapkan usulan anggaran dana berbentuk bonus bagi atlet dan cabor yang berhasil mendulang medali. Ini bentuk keseriusan dalam memotivasi atlet,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua KONI Kota Padang Erianto Mahmuda menyampaikan terima kasih atas dukungan DPRD. Ia berharap dukungan anggaran bisa ditingkatkan pada APBD Perubahan 2026.

“Kami terus memohon dukungan anggaran dari unsur DPRD Padang pada APBD Perubahan tahun 2026. Anggaran ini penting untuk keberangkatan kontingen ke Porprov dan persiapan menjadi tuan rumah beberapa pertandingan,” kata Erianto.

Menurutnya, dukungan anggaran yang memadai akan membuat persiapan atlet dan cabor berjalan lebih optimal. KONI Padang menargetkan peningkatan perolehan medali pada Porprov Sumbar 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan kedua tokoh saat menghadiri pembukaan Kejuaraan Sepak Takraw Piala Wali Kota Padang 2026 yang diikuti 12 tim se-Sumatera Barat. (*)

Kemendagri Fasilitasi RKPD dan Perubahan RKPD Melalui SIPD

Kemendagri Fasilitasi RKPD dan Perubahan RKPD Melalui SIPD

Bang Yahya On Jumat, Mei 15, 2026

Rapat dipimpin oleh Kasubdit Wilayah II, Yoppy Herlyan Juniaga didampingi Analis Kebijakan Ahli Madya, Rendy Jaya Laksamana. (Foto/Husnie). 

BENTENGSUMBAR.COM – Kemendagri melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah  menggelar Rapat Konsultasi dan Koordinasi bersama Pemerintah Daerah Provinsi Bali, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Bandung, dan Provinsi Maluku berkaitan dengan pelaksanaan fasilitasi Penyusunan RKPD Tahun 2027 dan Perubahan RKPD 2026 pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), sekaligus pelaksanaan pengendalian dan evaluasi, serta mekanisme perubahan Renstra Perangkat Daerah dalam rangka pemutakhiran sub kegiatan yang dibutuhkan untuk sinkronisasi prioritas Asta Cita dan Program Strategis Nasional. 

Kegiatan tersebut berlangsung pada Selasa (12/5) di Ruang Rapat PEIPD Lantai 3 Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri.

Rapat dipimpin oleh Kasubdit Wilayah II, Yoppy Herlyan Juniaga didampingi Analis Kebijakan Ahli Madya, Rendy Jaya Laksamana. 

Kegiatan ini diikuti oleh jajaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali bersama Bappeda Kabupaten Gianyar, Bappeda Kabupaten Pekalongan, Bappeda Kabupaten Bandung, serta Bappeda Provinsi Maluku.

Pada kesempatan itu, disampaikan bahwa konsultasi dan koordinasi menjadi bagian penting dalam memastikan proses penyusunan RKPD Tahun 2027 serta perubahan RKPD Tahun 2026 berjalan sesuai kebijakan nasional dan ketentuan perencanaan pembangunan daerah. 

Selain itu, forum ini juga menjadi sarana bagi pemerintah daerah untuk memperoleh kepastian mekanisme pemutakhiran sub kegiatan pada RKPD Tahun 2027 yang belum tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah tanpa melalui perubahan Renstra dan RPJMD.

“Melalui forum konsultasi ini, pemerintah daerah dapat memperoleh arahan resmi terkait mekanisme fasilitasi Penyusunan RKPD Tahun 2027 serta perubahan RKPD 2026, proses penyesuaian Renstra Perangkat Daerah, hingga penggunaan fitur e-Fasilitasi SIPD secara optimal,” jelas Yoppy, dalam rilis yang diterima redaksi, Kamis (14/5/2026).

Sementara itu, Rendy menegaskan tahun 2026 menjadi momentum penguatan kualitas perencanaan pembangunan daerah agar semakin selaras dengan prioritas nasional dan program strategis nasional yang berorientasi kepada layanan publik yang berdampak langsung kepada masyarakat. 

"Penguatan tersebut dilakukan melalui pembinaan teknis, konsultasi langsung, dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah terkait implementasi e-Fasilitasi SIPD, serta penyelarasan dokumen perencanaan daerah," imbuh Rendy.

Pada forum tersebut dibahas berbagai aspek teknis dan kebijakan, antara lain mekanisme fasilitasi penyusunan RKPD 2027, Perubahan RKPD Tahun 2026, sinkronisasi program prioritas nasional dan daerah, penyesuaian nomenklatur dan indikator kinerja, pengendalian dan evaluasi hingga penyelarasan dokumen RKPD dengan Renstra Perangkat Daerah. 

Selain itu, pemerintah daerah juga menyampaikan berbagai kendala implementasi yang memerlukan koordinasi dan pembinaan lebih lanjut.

Beberapa tantangan yang masih dihadapi pemerintah daerah antara lain inkonsistensi data antara RKPD, Renstra, dan penganggaran, keterbatasan pemahaman operator terhadap SIPD, perubahan nomenklatur program dan kegiatan, serta keterlambatan penyelesaian dokumen perencanaan. 

Oleh karena itu, pembinaan teknis dinilai menjadi langkah strategis untuk memastikan seluruh perangkat daerah memiliki pemahaman yang sama dalam menggunakan modul SIPD dan menerapkan kebijakan perencanaan pembangunan.

Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri juga menekankan pentingnya penguatan tata kelola kelembagaan daerah agar perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) tidak mengganggu siklus perencanaan dan penganggaran.

Menurut Yoppy, perubahan SOTK idealnya dilakukan sebelum tahapan utama penyusunan RKPD dimulai sehingga penyesuaian dokumen dan sistem dapat dilakukan secara lebih efektif.

“Pemerintah pusat dan daerah perlu membangun kepastian regulasi terkait batas waktu perubahan organisasi, mekanisme penyesuaian dokumen, serta prosedur transisi dalam SIPD agar konsistensi dokumen perencanaan tetap terjaga,” jelas Yoppy. 

Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah juga menyampaikan kebutuhan sosialisasi, konsultasi, dan pembimbingan teknis bagi admin dan operator perangkat daerah agar mampu mengoperasikan sistem informasi secara optimal dan mendukung kualitas perencanaan pembangunan daerah. (*)

Pohon Berukuran Besar Tumbang dan Sempat Lumpuhkan Arus Lalu Lintas di Jalan Raya Padang-Painan KM 15

Pohon Berukuran Besar Tumbang dan Sempat Lumpuhkan Arus Lalu Lintas di Jalan Raya Padang-Painan KM 15

Bang Yahya On Jumat, Mei 15, 2026

Pohon jenis Marapalam berukuran besar dilaporkan tumbang dan sempat melumpuhkan arus lalu lintas di Jalan Raya Padang-Painan KM 15, Kelurahan Gates, Kecamatan Lubuk Begalung Nan XX, Jumat sore (15/5/2026). (Foto/Charlie). 

BENTENGSUMBAR.COM – Respons cepat ditunjukkan oleh Tim Rescue Penanggulangan Bencana (PB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang, setelah pohon jenis Marapalam berukuran besar dilaporkan tumbang dan sempat melumpuhkan arus lalu lintas di Jalan Raya Padang-Painan KM 15, Kelurahan Gates, Kecamatan Lubuk Begalung Nan XX, Jumat sore (15/5/2026).

Hujan deras disertai angin kencang yang mengguyur wilayah Kota Padang sejak siang hari menjadi pemicu tumbangnya pohon sepanjang kurang lebih 15 meter dengan diameter mencapai 65 sentimeter tersebut. 

Akibat posisi pohon yang melintang dan menutup total badan jalan, kemacetan panjang sempat terjadi di jalur utama yang menghubungkan Kota Padang dengan Kabupaten Pesisir Selatan ini.

Mendapat laporan warga pada pukul 17.00 WIB, personel Rescue PB BPBD Kota Padang langsung meluncur ke lokasi. Di bawah komando langsung Kalaksa dan Kabid KL BPBD Kota Padang, petugas bergerak taktis memotong dan membersihkan material pohon menggunakan gergaji mesin (chainsaw).

"Begitu mendapat laporan, tim langsung turun ke lokasi," ucap Kalaksa BPBD Padang, Hendri Zulviton, Jumat sore. 

Aksi evakuasi ini juga melibatkan PLN untuk mengantisipasi gangguan jaringan listrik, serta didampingi oleh Babinsa setempat guna membantu pengamanan jalur.

Berkat kesigapan tim gabungan, proses evakuasi dan pembersihan material pohon Marapalam tersebut berhasil diselesaikan dengan cepat. BPBD Kota Padang memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. 

Saat berita ini diturunkan, sisa-sisa material pohon telah dibersihkan secara total dan arus lalu lintas di kawasan Gates kembali berjalan dengan lancar dan aman.

Kalaksa BPBD Padang mengimbau kepada seluruh warga untuk tetap waspada. Terutama di saat cuaca ekstrem kali ini. 

"Hujan disertai angin kencang agar kita waspadai, karena biasanya terjadi pohon tumbang. Hindari berada di bawah pohon yang tinggi atau sudah tua," imbau Hendri. 

Hendri Zulviton juga mengimbau warga untuk menjauhi bantaran sungai. Hujan deras dengan intensitas tinggi dapat berpotensi terjadi banjir.(Charlie)

Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion Apresiasi Pembangunan Sumur Bor dan Fasilitas Tempat Wudhu di Masjid Raya Kenagarian Balai Gadang

Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion Apresiasi Pembangunan Sumur Bor dan Fasilitas Tempat Wudhu di Masjid Raya Kenagarian Balai Gadang

Bang Yahya On Jumat, Mei 15, 2026

Peresmian fasilitas tersebut yang merupakan wakaf dari keluarga Menteri Ketenagakerjaan RI Yassierli, Kamis (14/5/2026). (Foto/Endang). 

BENTENGSUMBAR.COM - Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion apresiasi pembangunan sumur bor dan fasilitas tempat wudhu di Masjid Raya Kenagarian Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang.

Hal itu disampaikannya ketika peresmian fasilitas tersebut yang merupakan wakaf dari keluarga Menteri Ketenagakerjaan RI Yassierli, Kamis (14/5/2026).

“Beliau selaku anak nagari mewakafkan untuk pembangunan sumur bor. Selain itu, Menaker Prof Yassierli PhD., juga memberikan bantuan pelatihan vokasi untuk 3.100 anak-anak Kota Padang. Selaku Ketua DPRD Kota Padang, kami mengucapkan terima kasih,” tuturnya.

Menteri Ketenagakerjaan RI, Yassierli meresmikan pemanfaatan sumur bor dan fasilitas tempat wudhu bar tersebut didampingi Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah.

Bantuan tersebut disalurkan melalui lembaga kemanusiaan Human Initiative sebagai bentuk dukungan pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat pascabencana hidrometeorologi yang melanda wilayah itu pada akhir 2025 lalu.

Kehadiran fasilitas air bersih tersebut disambut antusias warga. Selain menjadi solusi kebutuhan dasar masyarakat, bantuan itu juga menjadi simbol kepedulian dan solidaritas bagi masyarakat yang tengah bangkit dari masa pemulihan bencana.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir, Presiden Human Initiative Tomy Hendrajati, unsur Forkopimda Provinsi Sumbar dan Kota Padang, pimpinan OPD Pemprov Sumbar dan Pemko Padang, serta Ketua Pengurus Masjid Raya Balai Gadang, Firman. (*)

Editor: Zamri Yahya, SH. I., WU

Disdukcapil Kota Padang Nyatakan Kesiapan Penuh dalam Seskan Program Digital Bansos

Disdukcapil Kota Padang Nyatakan Kesiapan Penuh dalam Seskan Program Digital Bansos

Bang Yahya On Jumat, Mei 15, 2026

Disdukcapil Kota Padang menyatakan kesiapan penuh dalam menyukseskan program Digital Bansos. (Foto/Tom). 

BENTENGSUMBAR.COM – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Padang menyatakan kesiapan penuh dalam menyukseskan program Digital Bansos. 

Inisiatif nasional ini dirancang untuk memastikan penyaluran bantuan pemerintah lebih tepat sasaran melalui integrasi data kependudukan digital.

Kepala Disdukcapil Kota Padang, Ances Kurniawan menegaskan bahwa kesiapan ini merupakan bagian dari komitmen Program Unggulan (Progul) Padang Melayani. 

Salah satu langkah konkretnya adalah mewajibkan penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai syarat utama akses bantuan.

"Program ini bertujuan mengukur ketepatan bansos yang diterima masyarakat. Penggunaan IKD memungkinkan verifikasi dilakukan secara real-time, sehingga risiko data ganda atau salah sasaran dapat ditekan seminimal mungkin," ujar Ances, Jumat (15/5/2026). 

Kota Padang sendiri terpilih sebagai satu dari delapan kabupaten/kota di Sumatera yang menjadi lokasi proyek percontohan (pilot project).

Dalam skema ini, Disdukcapil Kota Padang memegang peran strategis sebagai koordinator wilayah. 

Untuk mengawal implementasi teknis, telah disiagakan 1.750 agen pendamping yang tersebar hingga tingkat RT dan RW guna membantu warga melakukan aktivasi IKD.

Upaya penguatan program ini sebelumnya telah dimatangkan melalui pertemuan koordinasi antara Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, bersama tim lintas kementerian di Rumah Dinas Wali Kota Padang, Jumat (24/4/2026) lalu. 

Pertemuan yang dihadiri perwakilan Kemendagri, Kemenko Polhukam, Kemenpan-RB, Kominfo, dan Bank Indonesia tersebut menjadi landasan strategis bagi Kota Padang.

Dalam pertemuan tersebut, Maigus Nasir menekankan bahwa digitalisasi adalah solusi atas persoalan data kemiskinan faktual di lapangan. 

Sinergi ini ditargetkan rampung sehingga program Digital Bansos dapat diluncurkan (launching) secara resmi pada Oktober 2026 mendatang.(Taufik)

Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang Catat Lebih dari 100 Kebakaran Periode Januari hingga April 2026

Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang Catat Lebih dari 100 Kebakaran Periode Januari hingga April 2026

Bang Yahya On Jumat, Mei 15, 2026

Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang mencatat lebih dari 100 kejadian kebakaran selama periode Januari hingga April 2026. (Foto/Tom)

BENTENGSUMBAR.COM – Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang mencatat lebih dari 100 kejadian kebakaran selama periode Januari hingga April 2026. 

Rekapitulasi tersebut disampaikan di Markas Komando (Mako) Pemadam Kebakaran Kota Padang sekaligus menjadi pengingat bagi masyarakat agar lebih waspada, terutama saat meninggalkan rumah pada libur panjang pekan ini.

Data Damkar Kota Padang mencatat, pada Januari terjadi 30 kasus kebakaran, Februari 23 kasus, Maret 26 kasus, dan April 28 kasus. 

Objek yang terbakar didominasi rumah, ruko, gudang, kendaraan, lahan, hingga kabel dan meteran listrik.

Korsleting listrik masih menjadi penyebab utama kebakaran sepanjang empat bulan terakhir. Pada Januari tercatat 17 kasus akibat arus pendek listrik, Februari 17 kasus, Maret meningkat menjadi 19 kasus, dan April mencapai 20 kasus. 

Selain itu, kebakaran juga dipicu kompor, pembakaran lahan dan sampah, serta kebocoran bahan bakar kendaraan.

Kepala Bidang Operasional dan Sarana Prasarana Dinas Kebakaran Kota Padang, Rinaldi menyebut jumlah kejadian kebakaran sejak awal tahun tergolong tinggi dan perlu menjadi perhatian bersama.

“Jadi dari awal tahun hingga April, itu lebih kurang ada seratus lebih kejadian kebakaran,” ujarnya, Jumat (15/5/26). 

Menurutnya, mayoritas kebakaran dipicu oleh arus pendek listrik akibat penggunaan instalasi dan colokan listrik yang kurang aman.

“Kalau melihat frekuensinya, sebagian besar kasus kebakaran dipicu oleh arus pendek listrik,” tambahnya.

Menghadapi libur panjang, pihak Damkar Kota Padang juga mengingatkan masyarakat untuk memastikan kondisi rumah aman sebelum bepergian.

“Kami dari Dinas Kebakaran mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang, sebelum meninggalkan rumah supaya melepas colokan listrik, AC, lampu, dan termasuk colokan yang ditambah-tambah.” imbau Rinaldi.

Damkar Kota Padang berharap kesadaran masyarakat terhadap keselamatan listrik dan penggunaan peralatan rumah tangga dapat terus meningkat, sehingga angka kejadian kebakaran di Kota Padang dapat ditekan selama sisa tahun 2026. (*)

Jelang Penetapan 18 Situs Warisan Geologi “The Windows of Ombilin Basin”, Pemko Sawahlunto Gelar FGD

Jelang Penetapan 18 Situs Warisan Geologi “The Windows of Ombilin Basin”, Pemko Sawahlunto Gelar FGD

Bang Yahya On Jumat, Mei 15, 2026

Sawahlunto terus mempersiapkan penguatan Geopark Sawahlunto melalui sosialisasi warisan geologi kepada pemerintah daerah, masyarakat, dan kalangan akademisi.  (Foto/Marjafri). 

BENTENGSUMBAR.COM - Sawahlunto terus mempersiapkan penguatan Geopark Sawahlunto melalui sosialisasi warisan geologi kepada pemerintah daerah, masyarakat, dan kalangan akademisi. 

Kegiatan ini menjadi langkah awal untuk meningkatkan pemahaman publik mengenai kekayaan geologi yang tersimpan di kawasan Cekungan Ombilin sekaligus mendorong keterlibatan masyarakat dalam menjaga dan memanfaatkan potensi tersebut secara berkelanjutan.

Keragaman geologi Kota Sawahlunto yang dirangkum dalam konsep geopark “The Windows of Ombilin Basin” atau “Jendela Cekungan Ombilin” menggambarkan kawasan ini sebagai jendela yang membuka rekaman sejarah geologi masa lampau. 

Melalui berbagai jenis batuan, fosil, dan struktur geologi, masyarakat dapat menelusuri proses pembentukan bumi yang berlangsung selama ratusan juta tahun di wilayah tersebut.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah meneliti 18 lokasi geologi di Sawahlunto yang direncanakan untuk ditetapkan sebagai situs warisan geologi (geoheritage). 

Penetapan tersebut diharapkan dapat memperkaya nilai ilmiah dan edukatif Geopark Sawahlunto sekaligus memperkuat daya tarik kawasan ini sebagai destinasi geowisata dan pusat pembelajaran kebumian.

Sebagai bagian dari persiapan, Pemerintah Kota Sawahlunto menggelar sosialisasi awal yang dikemas dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) pada Rabu, 13 Mei 2026. 

Kegiatan ini dihadiri seluruh camat se-Kota Sawahlunto, kepala desa dan lurah di lokasi geosite, kepala organisasi perangkat daerah terkait, penggiat Geopark Sawahlunto, serta mahasiswa Teknik Geologi Universitas Islam Riau.

Diskusi dipandu Asisten I Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto, Drs. H. Irzam K., M.M., dengan menghadirkan pemateri Ketua Umum Badan Pengelola Geopark Sawahlunto, Drs. Rovanly Abdams, M.Si.; Ketua Harian Badan Pengelola Geopark Sawahlunto, Efdi, S.P.; serta Ketua Program Studi Teknik Geologi Universitas Islam Riau, Ir. Budi Prayitno, S.T., M.T.

Ketua Umum Badan Pengelola Geopark Sawahlunto, Drs. Rovanly Abdams, M.Si., menjelaskan bahwa geopark mencakup tiga unsur utama, yaitu warisan geologi (geoheritage), warisan hayati (bioheritage), dan warisan budaya (cultural heritage).

Menurutnya, seluruh pemangku kepentingan memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga, melestarikan, dan mengembangkan kekayaan alam tersebut agar dapat memberikan manfaat nyata bagi peningkatan ekonomi masyarakat.

Ketua Harian Badan Pengelola Geopark Sawahlunto, Efdi, S.P., menyampaikan bahwa saat ini Geopark Sawahlunto telah memiliki empat geosite bernilai internasional, yaitu fosil foraminifera dari zaman Permian (259,51–251,902 juta tahun lalu), fosil ikan air tawar dari zaman Paleosen Tengah hingga Eosen (61,66–33,9 juta tahun lalu), fosil jejak burung dari zaman Oligosen (33,9–23,04 juta tahun lalu), serta batubara antrasit dari zaman Oligosen (33,9–23,04 juta tahun lalu).

Selain itu, terdapat dua geosite bernilai nasional, yakni fosil kerang dan siput dari zaman Trias (251,902–201,4 juta tahun lalu), serta ketidakselarasan sedimentasi antara batuan berumur Oligosen–Miosen (33,9–15,98 juta tahun lalu) yang berada langsung di atas batuan berumur Trias (251,902–201,4 juta tahun lalu).

Ketua Program Studi Teknik Geologi Universitas Islam Riau, Ir. Budi Prayitno, S.T., M.T., menegaskan bahwa kondisi geologi Sawahlunto memiliki nilai global yang sangat menarik bagi perguruan tinggi yang mengembangkan ilmu kebumian dan pertambangan. 

Ia menyatakan pihaknya akan terus membawa mahasiswa untuk melaksanakan praktik lapangan dan penelitian selama masyarakat Sawahlunto tetap menjaga warisan geologi dan terbuka terhadap kunjungan edukatif.

Sementara itu, Asisten I Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto sekaligus Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga, Drs. H. Irzam K., M.M., menyebut Geopark Sawahlunto telah menjadi laboratorium lapangan bagi sejumlah perguruan tinggi, antara lain Universitas Negeri Padang, Universitas Islam Riau, Universitas Jambi, serta Universiti Teknologi PETRONAS, Malaysia.

Dalam sesi diskusi, Kepala Desa Rantih mempertanyakan langkah untuk meningkatkan status geosite dari tingkat lokal menjadi bernilai internasional.

Menanggapi hal tersebut, Ir. Budi Prayitno menjelaskan bahwa peningkatan nilai geosite dapat dilakukan melalui penelitian yang intensif dan publikasi hasil kajian pada jurnal ilmiah internasional.

Melalui sosialisasi ini, Pemerintah Kota Sawahlunto berharap seluruh unsur masyarakat semakin memahami pentingnya menjaga warisan geologi sebagai aset ilmiah, edukatif, dan ekonomi, sekaligus memperkuat posisi Geopark Sawahlunto sebagai kawasan yang memiliki nilai penting di tingkat nasional maupun global. (*) 

Pewarta: Efdi/marjafri

Bank Nagari Masuk Jajaran Bank Terbaik Dunia Versi Majalah Forbes, Gubernur Mahyeldi Berikan Apresiasi

Bank Nagari Masuk Jajaran Bank Terbaik Dunia Versi Majalah Forbes, Gubernur Mahyeldi Berikan Apresiasi

Bang Yahya On Jumat, Mei 15, 2026

Menurut Mahyeldi, itu menjadi bukti Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sumbar mampu bersaing, tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga internasional. (Foto/Adpim). 

BENTENGSUMBAR.COM - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah mengapresiasi capaian Bank Nagari yang berhasil masuk dalam daftar bank terbaik dunia versi majalah bisnis internasional Forbes. Menurut Mahyeldi, itu menjadi bukti Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sumbar mampu bersaing, tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga internasional.

“Alhamdulillah, tentu kita sangat bersyukur. Bank Nagari masuk dalam salah satu bank terbaik versi Majalah Forbes. Ini pencapaian yang sangat membanggakan bagi Sumatera Barat,” kata Mahyeldi di Padang, Kamis (14/5/2026).

Mahyeldi menilai, capaian itu lahir dari sinergi kuat antara pemerintah daerah, manajemen Bank Nagari, serta dukungan masyarakat terhadap penguatan ekonomi daerah melalui BUMD.

“Kita terus berupaya membangun sinergi antara pemerintah daerah dengan jajaran pengurus Bank Nagari, termasuk BUMD lainnya. Keseriusan itu hari ini membuahkan hasil dan tentu prestasi ini patut kita syukuri bersama,” ujarnya.

Menurut Mahyeldi, keberhasilan Bank Nagari menjadi momentum penting untuk mendorong BUMD lain di Sumbar meningkatkan kualitas pelayanan, tata kelola, hingga kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

“Kita berharap ke depan BUMD-BUMD lain di Sumbar juga bisa menjadi yang terbaik di tingkat nasional bahkan internasional. Dukungan pemerintah, kesungguhan manajemen, dan partisipasi masyarakat menjadi kunci utamanya,” katanya.

Ia optimistis, apabila seluruh pihak mampu menjaga komitmen dan profesionalismenya, bukan tidak mungkin akan semakin banyak BUMD Sumbar yang akan mendapat pengakuan luas di tingkat global.

“Kita yakin kalau semua memberikan yang terbaik, pemerintah daerah mendukung, masyarakat mendukung, dan manajemen bekerja sungguh-sungguh, maka hasilnya pun pasti akan baik. Tidak hanya di level nasional, tapi juga internasional,” ucap Mahyeldi.

Mahyeldi juga berharap prestasi Bank Nagari ini dapat menjadi motivasi baru bagi penguatan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap BUMD-BUMD yang ada di Sumbar.

“Mudah-mudahan ke depan semakin banyak BUMD kita yang mendapat apresiasi dan sorotan positif dari masyarakat luas,” pungkasnya. (adpsb/cen/bud)

Mohamad Feriadi Soeprapto Raih Indonesia Best 50 CEO Awards 2026

Mohamad Feriadi Soeprapto Raih Indonesia Best 50 CEO Awards 2026

Bang Yahya On Jumat, Mei 15, 2026

Presiden Direktur JNE, Mohamad Feriadi Soeprapto, yang dinobatkan sebagai salah satu pemimpin terbaik dalam ajang 7th Anniversary Indonesia Best 50 CEO Awards 2026 “Employees’ Choice”. (Foto/Ist). 

BENTENGSUMBAR.COM – Konsistensi dalam menghadirkan kepemimpinan yang inspiratif dan berorientasi pada kesejahteraan karyawan kembali membuahkan apresiasi bagi Presiden Direktur JNE, Mohamad Feriadi Soeprapto, yang dinobatkan sebagai salah satu pemimpin terbaik dalam ajang 7th Anniversary Indonesia Best 50 CEO Awards 2026 “Employees’ Choice”.

Penghargaan yang diselenggarakan oleh The Iconomics Media dengan dukungan Axia Research ini merupakan tolok ukur nyata atas apresiasi karyawan terhadap nakhoda perusahaan. 

Penilaian difokuskan pada kemampuan pemimpin dalam menjaga citra positif serta memperkuat kehadiran perusahaan di tengah masyarakat melalui empat parameter: Popularity, Competency, Crisis Leadership, dan Personality. 

Pemilihan pemenang melibatkan ribuan karyawan dari berbagai sektor industri di seluruh Indonesia. Mohamad Feriadi dinilai unggul dalam memadukan ketangkasan (agility) dan kreativitas dalam mengelola sumber daya perusahaan, sekaligus menjadi sumber inspirasi yang memperkuat fondasi organisasi di tengah dinamika industri logistik.

Mohamad Feriadi Soeprapto menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas kepercayaan yang diberikan. 

“Mewakili seluruh Kesatria dan Srikandi serta manajemen JNE, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada The Iconomics. Penghargaan Indonesia Best CEO Awards 2026 ‘Employees’ Choice’ ini adalah amanah bagi kami untuk terus bergerak bersama,” ungkapnya.

Feriadi juga menekankan bahwa pencapaian ini adalah buah dari semangat kebersamaan dan kerja keras seluruh tim, “Penghargaan ini bukan hanya milik saya, melainkan dedikasi bagi seluruh keluarga besar JNE. Selama lebih dari 35 tahun, JNE senantiasa mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap proses kerja untuk memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan,” jelasnya.

“Dengan semangat ‘Connecting Happiness’ serta prinsip Berbagi, Memberi, dan Menyantuni, kami terus berinovasi dalam memberikan pelayanan terbaik. Hal ini kami wujudkan melalui berbagai program nyata, seperti dukungan penuh bagi kemajuan UMKM lokal, sektor edukasi, olahraga, musik, hingga pengembangan komunitas di berbagai daerah di seluruh Indonesia,” pungkas Feriadi. (*)

Gubernur Mahyeldi Dampingi Menaker RI Melakukan Kunjungan Kerja di Kota Padang

Gubernur Mahyeldi Dampingi Menaker RI Melakukan Kunjungan Kerja di Kota Padang

Bang Yahya On Jumat, Mei 15, 2026

Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah mendampingi Menteri Ketenagakerjaan RI, Yassierli dalam kunjungan kerja ke Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Kamis (14/5/2026). (Foto/Adpim). 

BENTENGSUMBAR.COM - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah mendampingi Menteri Ketenagakerjaan RI, Yassierli dalam kunjungan kerja ke Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Kamis (14/5/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Menteri Ketenagakerjaan meresmikan pemanfaatan sumur bor dan fasilitas tempat wudhu baru di Masjid Raya Kenagarian Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah. Bantuan itu disalurkannya melalui lembaga kemanusiaan Human Initiative untuk mendukung pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat pascabencana hidrometeorologi akhir 2025 lalu.

Menteri Ketenagakerjaan RI, Yassierli mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moralnya sebagai putra daerah yang ingin memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di kampung halaman.

“Ini sebagai tanggung jawab saya sebagai putra daerah sini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Selain pembangunan sumur bor, Yassierli juga menyiapkan program pelatihan teknologi informasi (IT) bagi 3.100 generasi muda di Kecamatan Koto Tangah sebagai upaya peningkatan kompetensi dan kesiapan tenaga kerja muda.

“Kemarin kita berpikir kalau cuma sumur bor kurang seru. Maka kita tambahkan dengan bonus pelatihan IT untuk 3.100 anak muda Kecamatan Koto Tangah,” katanya.

Ia menyebut, Kementerian Ketenagakerjaan akan terus menghadirkan program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, mulai dari peningkatan kompetensi hingga pengembangan kewirausahaan. Sumatera Barat dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu daerah prioritas pelaksanaan program kementerian.

Sementara itu Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pembangunan fasilitas air bersih tersebut. Menurutnya, kehadiran sumur bor dan fasilitas tempat wudhu baru sangat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar air bersih di tengah masa pemulihan pascabencana.

“Kehadiran fasilitas air bersih ini menjadi jawaban atas kebutuhan mendasar masyarakat sekaligus bentuk nyata solidaritas kemanusiaan di tengah masa pemulihan,” ujar Mahyeldi.

Mahyeldi berharap sinergi antara pemerintah, lembaga kemanusiaan, dunia usaha, dan komunitas sosial terus diperkuat agar proses pemulihan masyarakat pascabencana dapat berjalan lebih cepat dan merata.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Walikota Padang Maigus Nasir, Presiden Human Initiative Tomy Hendrajati, unsur Forkopimda Provinsi Sumbar dan Kota Padang, pimpinan OPD Pemprov Sumbar dan Pemko Padang, serta Ketua Pengurus Masjid Raya Balai Gadang Firman, S.T. (adpsb/rmz/bud)

Tommy TRD: Kita Duduk Bersama dengan Bappeda, Bahas Program dan Kegiatan hingga Supporting Anggaran

Tommy TRD: Kita Duduk Bersama dengan Bappeda, Bahas Program dan Kegiatan hingga Supporting Anggaran

Bang Yahya On Jumat, Mei 15, 2026

Bappeda Kota Padang menyelenggarakan brainstorming Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) bagi perangkat daerah Pemko Padang di Kantor Bappeda Kota Padang, Jumat (15/5/26). (Foto/Ist). 

BENTENGSUMBAR.COM - Memastikan visi Kota Padang yang diusung Wali Kota Fadly Amran dan Wakil Wali Kota Maigus Nasir tercapai, Bappeda Kota Padang menyelenggarakan brainstorming Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) bagi perangkat daerah Pemko Padang di Kantor Bappeda Kota Padang, Jumat (15/5/26). 

Kepala Bappeda Kota Padang, Swesti Fanloni menyampaikan brainstorming RKPD ini dilakukan untuk memastikan program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah memang mengacu kepada visi dan misi Kota Padang 2025-2029. 

“Untuk memastikan kembali rencana kerja dan penganggaran yang diajukan oleh setiap perangkat daerah betul-betul berdampak pada penyelesaian permasalahan kota dan capaian target kinerja Pemko Padang, melalui visi-misi dan Progul yang diusung Wali Kota dan Wakil Wali Kota,” ujar Swesti Fanloni.

Sebagai perangkat daerah yang menjadi leading sector visi Smart City, Dinas Kominfo Kota Padang menjadi perangkat daerah pertama yang mengikuti kegiatan brainstorming RKPD ini. 

“Sengaja Diskominfo menjadi yang pertama, karena memiliki peran paling besar dalam pencapaian visi Kota Padang sebagai Kota Pintar atau Smart City,” tambah Swesti Fanloni.

Senada, Kepala Dinas Kominfo Kota Padang Tommy TRD menilai kegiatan brainstorming yang dilakukan oleh Bappeda ini merupakan hal baru yang memiliki dampak besar jika diseriusi bersama. 

“Kita duduk bersama dengan Bappeda, membahas program dan kegiatan, hingga supporting anggaran dalam upaya mencapai visi kota. Menarik karena perencanaan ke depan yang kami lakukan bisa lebih detail, sesuai dengan tingkat kebutuhan dan skala prioritas, baik dari aspek kegiatan ataupun penganggaran,” ungkapnya.

Terkait hasil kegiatan brainstorming yang dilakukan Bappeda, Tommy TRD mengaku diperlukan beberapa perbaikan sesuai diskusi dengan jajaran Bappeda Kota Padang. 

“Ya, perlu beberapa penyempurnaan, khususnya terkait beberapa data agar lebih terukur dan menjadi representasi capaian output dan outcome. Insya Allah kita sempurnakan dalam 1-2 hari ini sesuai saran Bu Kaban,” pungkas Tommy TRD.

Turut hadir dalam kegiatan brainstorming ini Sekretaris beserta para Kepala Bidang Bappeda Kota Padang dan Dinas Kominfo Kota Padang. (*)

Kejagung Tetapkan Bos PT CBU Jadi Tersangka Korupsi Tambang Samin Tan, Langsung Ditahan

Kejagung Tetapkan Bos PT CBU Jadi Tersangka Korupsi Tambang Samin Tan, Langsung Ditahan

Bang Yahya On Jumat, Mei 15, 2026

Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna ketika memberikan keterangan kepada wartawan atau awak media. (Foto/Int). 

BENTENGSUMBAR.COM - Kejaksaan Agung ( Kejagung ) menetapkan pemilik PT Cordelia Bara Utama (CBU) berinisial MJE sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di sektor pertambangan.

Kasus tersebut melibatkan pengusaha Samin Tan selaku pemilik PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT).

“Tim Penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Khusus (Jam Pidsus) menetapkan satu tersangka dan melakukan penahanan terhadap MJE selaku pemilik PT CBU," kata Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, Kamis (14/5/2026).

Anang menjelaskan, MJE ditetapkan sebagai tersangka atas dasar bukti yang diperoleh penyidik berupa 1.626 dokumen, 129 barang bukti elektronik, dan serangkaian tindakan penyidikan berupa pemeriksaan terhadap 80 orang saksi. 

“Adapun Tersangka MJE sebelumnya tidak memenuhi panggilan dari tim penyidik tanpa ada alasan yang sah,” ujar dia.

Anang menjelaskan MJE selaku pemilik PT CBU bersama Samin Tan sebagai beneficial ownership PT AKT turut menggunakan dokumen laporan hasil verifikasi yang tidak sebenarnya untuk memperoleh surat persetujuan berlayar.

"Pemilik PT CBU bersama-sama dengan tersangka ST selaku beneficial ownership PT AKT menggunakan dokumen laporan hasil verifikasi yang tidak sebenarnya untuk memperoleh Surat Persetujuan Berlayar," ungkap Anang.

“Oleh karenanya, tersangka ST melalui PT AKT dan afiliasinya dapat melakukan ekspor batubara ilegal yang diperoleh dari pertambangan PT AKT, yang izinnya telah dicabut sejak 19 Oktober 2017,” sambungnya.

Anang menambahkan, tersangka MJE telah ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Sebelumnya Kejagung menetapkan taipan Samin Tan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan tambang ilegal di wilayah Kalimantan Tengah pada periode 2016-2025.

PT AKT diduga melakukan penyimpangan pengelolaan tambang sejak izin Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dicabut pada 2017. PT AKT ternyata masih melakukan kegiatan tambang hingga tahun 2025.

“Bahwa setelah dicabut, PT AKT masih terus melakukan penambangan dan penjualan hasil tambang secara tidak sah dan melawan hukum sampai tahun 2025," kata Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus Kejagung Syarief Sulaeman Nahdi, Sabtu (28/3/2026).

Pengusaha Samin Tan melalui PT AKT dan afiliasinya diduga melakukan perbuatan melawan hukum melakukan penambangan sekaligus penjualan hasil tambang menggunakan dokumen perizinan ilegal. Dokumen itu diperoleh bekerja sama dengan penyelenggara negara.

"Bahwa saudara ST melalui PT AKT dan afiliasinya secara melawan hukum telah melakukan pertambangan dan penjualan menggunakan dokumen perizinan yang tidak sah bekerja sama dengan penyelenggara negara yang bertugas melakukan tugas pengawasan terhadap kegiatan penambangan," ungkap Syarief. (*)

Sumber: SINDOnews.com