BentengSumbar.com

Polda Sumbar Tak Antikritik, Widya Navies Tegaskan Pentingnya Profesionalisme Pers

Kabid Humas Polda Sumatera Barat, Kombes Pol Susmelawati Rosya, saat bersilaturahmi dengan jajaran Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumbar di Kantor PWI Sumbar, Rabu (21/10/2026). (Fotdok: Adri Besman).

BENTENGSUMBAR.COM - Kritik terhadap kepolisian bukan sesuatu yang harus dihindari, melainkan bagian penting dari kontrol publik untuk mendorong perbaikan pelayanan. Pesan tegas itu disampaikan Kabid Humas Polda Sumatera Barat, Kombes Pol Susmelawati Rosya, saat bersilaturahmi dengan jajaran Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumbar di Kantor PWI Sumbar, Rabu (21/10/2026).

Susmelawati menegaskan, Polda Sumbar terbuka terhadap kritik dari insan pers. Menurutnya, media memiliki peran strategis dalam mengawasi kinerja kepolisian sekaligus menyuarakan kepentingan masyarakat. Keterbukaan terhadap koreksi dinilai penting agar institusi kepolisian dapat terus mengevaluasi diri dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Silakan kritik Polda Sumbar. Sampaikan dengan bahasa yang santun dan menggunakan kaidah jurnalistik yang baik. Polda Sumbar bukan antikritik,” ujar Susmelawati. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa kritik terhadap kepolisian tetap memiliki ruang, dengan tetap mengedepankan akurasi, fakta, dan tanggung jawab dalam pemberitaan.

Meski membuka ruang kritik, Susmelawati mengingatkan pentingnya pemberitaan yang berimbang dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia berharap media menghindari penilaian maupun tudingan yang tidak didukung dasar jelas. Dengan demikian, kritik yang disampaikan tidak sekadar menjadi sorotan, tetapi juga dapat menjadi masukan konstruktif untuk memperbaiki kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.

Silaturahmi tersebut sekaligus menjadi upaya memperkuat komunikasi antara Polda Sumbar dan kalangan wartawan, khususnya anggota PWI. Susmelawati hadir didampingi Kasubbid Penerangan Masyarakat (Penmas) Bidang Humas Polda Sumbar, Kompol Adhi Jais, SH, MH. Pertemuan ini diharapkan memperlancar pertukaran informasi sekaligus memperkuat hubungan profesional antara kepolisian dan media.

Kedatangan rombongan Humas Polda Sumbar disambut Ketua PWI Sumbar Widya Navies, Sekretaris Firdaus Abie, Wakil Ketua Bidang Organisasi Sawir Pribadi, Wakil Ketua Bidang Pembinaan Daerah Romi Delfiano, Ketua SIWO Syaiful Husein, Sekretaris SIWO Andri Besman, serta Bendahara SIWO Science Astra. Kehadiran kedua pihak menjadi ruang dialog untuk memperkuat pemahaman mengenai peran masing-masing dalam menyampaikan informasi kepada publik.

Ketua PWI Sumbar, Widya Navies, mengapresiasi kunjungan jajaran Humas Polda Sumbar. Ia menilai komunikasi yang terjalin antara kepolisian dan organisasi wartawan penting untuk membangun hubungan profesional serta menjaga kualitas kerja jurnalistik. Hubungan yang baik, menurutnya, perlu berjalan seiring dengan penghormatan terhadap independensi pers dan tanggung jawab dalam menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat.

Widya juga menegaskan bahwa tidak semua wartawan tergabung dalam PWI. Karena itu, ia meminta masyarakat atau pihak terkait melaporkan apabila menemukan dugaan pelanggaran profesi yang dilakukan anggota PWI. Setiap laporan yang terbukti akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan organisasi. “Kalau ada wartawan yang tergabung dengan PWI melakukan pelanggaran, silakan beri tahu saya. Jika terbukti, kami akan memberikan sanksi tegas,” ujarnya.

Pertemuan tersebut menegaskan pentingnya menjaga hubungan profesional antara kepolisian dan pers tanpa menghilangkan fungsi kontrol sosial media. Polda Sumbar menyatakan terbuka terhadap kritik, sementara insan pers tetap dituntut menjaga akurasi, independensi, dan etika jurnalistik. Komunikasi yang sehat diharapkan menjadi jalan untuk memperkuat keterbukaan informasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjaga kepercayaan masyarakat. (*)

Editor: Zamri Yahya, WU

Rabu, Oktober 21, 2026

Jelang Pelantikan 28 Oktober, Yutris Can Bawa TMI Kota Solok Bangun Sinergi dengan Wali Kota

BentengSumbar On Rabu, Oktober 21, 2026

Dipimpin Yutris Can, pengurus baru mendatangi Wali Kota Solok, Dr. H. Ramadhani Kirana Putra, S.E., M.M., untuk membangun sinergi strategis dengan pemerintah daerah. (Fotdok: Oktryoni).

BENTENGSUMBAR.COM - Menjelang pelantikan pada 28 Oktober 2026, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Tani Merdeka Indonesia (TMI) Kota Solok mulai mematangkan langkah untuk memperkuat peran petani. Dipimpin Yutris Can, pengurus baru mendatangi Wali Kota Solok, Dr. H. Ramadhani Kirana Putra, S.E., M.M., untuk membangun sinergi strategis dengan pemerintah daerah. Audiensi yang berlangsung di ruang kerja Wali Kota, Selasa (20/10/2026), menjadi momentum awal mendorong organisasi petani agar lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.

Pertemuan tersebut membawa pesan penting: keberadaan organisasi petani harus mampu memberikan manfaat nyata, bukan sekadar menjadi wadah berkumpul. Wali Kota Solok menyambut baik kehadiran TMI dan berharap organisasi ini tampil sebagai mitra aktif pemerintah dalam meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperjuangkan kesejahteraan petani. Harapan itu menjadi tantangan bagi kepengurusan baru untuk menghadirkan program yang terukur dan menyentuh persoalan mendasar sektor pertanian.

Ramadhani Kirana Putra menekankan pentingnya kolaborasi antara TMI dan Dinas Pertanian Kota Solok agar program organisasi sejalan dengan kebijakan pemerintah daerah. Sinergi tersebut diharapkan membuka peluang bagi petani untuk memperoleh pendampingan, pelatihan, peningkatan keterampilan, serta dukungan sarana dan prasarana pertanian. Dengan kerja sama yang terarah, berbagai kebutuhan petani dapat dibahas dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan serta kemampuan program yang tersedia.

Tantangan pertanian tidak berhenti pada bagaimana meningkatkan hasil panen. Petani juga membutuhkan kemampuan mengelola usaha, menghitung biaya produksi, menjaga kualitas hasil, hingga menemukan pasar yang memberikan nilai jual lebih baik. Karena itu, TMI Kota Solok diharapkan menjadi ruang belajar dan penguatan kapasitas petani agar usaha tani berkembang secara berkelanjutan. Langkah ini penting supaya peningkatan produksi dapat berjalan beriringan dengan penguatan pendapatan dan daya saing petani.

Ketua DPD TMI Kota Solok, Yutris Can, menyebut audiensi tersebut sebagai langkah penting untuk membangun komunikasi dan kerja sama berkelanjutan dengan pemerintah daerah. Menurutnya, organisasi petani harus hadir untuk mendengar kebutuhan anggota, menyerap aspirasi, dan ikut mencari jalan keluar atas persoalan yang dihadapi di lapangan. Komunikasi yang terbuka dengan pemerintah dinilai menjadi salah satu modal untuk memperjuangkan kepentingan petani secara lebih terarah.

“Kami ingin TMI benar-benar hadir membantu petani, memperjuangkan aspirasi mereka, dan mencari solusi atas berbagai persoalan di lapangan. Sinergi ini sangat diperlukan, mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, ketersediaan sarana produksi, hingga perluasan akses pasar,” ungkap Yutris Can. Pernyataan tersebut menegaskan arah yang ingin dibangun TMI Kota Solok: memperkuat posisi petani melalui pendampingan, komunikasi, dan kerja sama yang berorientasi pada kebutuhan nyata.

Ketersediaan sarana produksi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan akses pasar menjadi sejumlah hal yang perlu mendapat perhatian bersama. Jika dikelola melalui program yang tepat, kolaborasi antara organisasi petani dan pemerintah daerah dapat membantu membuka ruang pengembangan usaha tani yang lebih produktif. Namun, keberhasilan upaya tersebut akan sangat ditentukan oleh tindak lanjut konkret, kesinambungan pendampingan, serta kemampuan menyelaraskan kebutuhan petani dengan program yang dapat dijalankan.

Pelantikan DPD TMI Kota Solok yang direncanakan berlangsung pada 28 Oktober 2026 di Hotel Primere Kota Solok pun diharapkan menjadi titik awal penguatan komitmen organisasi. Momentum tersebut bukan hanya pergantian atau pengukuhan kepengurusan, melainkan kesempatan untuk menetapkan arah kerja, menyusun prioritas, dan membangun kemitraan yang berkelanjutan. Masyarakat tani tentu membutuhkan organisasi yang mampu menerjemahkan aspirasi menjadi langkah nyata, dengan hasil yang dapat dirasakan secara bertahap.

Dengan dimulainya komunikasi bersama Pemerintah Kota Solok, TMI diharapkan dapat mengambil peran dalam memperkuat sektor pertanian, mendukung ketahanan pangan, serta mendorong peningkatan kesejahteraan petani. Tantangan berikutnya adalah memastikan harapan tersebut berlanjut menjadi program yang jelas, terukur, dan berkesinambungan. Bagi Yutris Can dan jajaran pengurus, pelantikan mendatang menjadi awal pembuktian bahwa organisasi petani dapat tumbuh sebagai mitra strategis yang memperjuangkan aspirasi sekaligus membantu membuka peluang kemajuan bagi petani Kota Solok. (80)

Editor: Zamri Yahya, WU

Rabu, Oktober 21, 2026

Saman: Di Tengah Kekuasaan dan Kebebasan

BentengSumbar On Rabu, Oktober 21, 2026

Penulis Annisa Fauzia merupakan Mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Fakultas Budaya dan Sastra Universitas Negeri Padang. (Fotdok: Ist).

SASTRA tidak selalu hadir untuk membuat pembaca merasa nyaman. Ada kalanya sebuah karya justru mengusik, mempertanyakan, bahkan membuka persoalan yang selama ini dianggap terlalu sensitif untuk dibicarakan. Novel Saman karya Ayu Utami diterbitkan pertama kali pada 1998 dan memenangkan Sayembara Roman Dewan Kesenian Jakarta pada tahun yang sama, novel ini hadir pada masa perubahan besar dalam sejarah Indonesia. Saman tidak hanya bercerita tentang cinta, persahabatan, dan kehidupan pribadi, tetapi juga mempertemukan pembaca dengan persoalan kekuasaan, ketidakadilan, agama, kebebasan perempuan, dan keberanian melawan tekanan sosial.

Awalnya tokoh Saman bernama Wisanggeni, menjadi pusat penting dalam persoalan tersebut. Ia pernah menjalani kehidupan sebagai pastor dan ditugaskan melayani masyarakat di daerah Perabumulih. Di sana, ia berhadapan dengan kehidupan masyarakat transmigran yang bekerja sebagai buruh perkebunan karet. Konflik muncul ketika kepentingan pemilik modal berhadapan dengan hak masyarakat atas tanah dan kehidupannya. Saman tidak hanya menjadi pengamat, tetapi memilih berpihak kepada masyarakat yang terpinggirkan. Keberpihakannya membawa konsekuensi yaitu ia berhadapan dengan kekuasaan dan kemudian menjadi buronan. Perjalanan tersebut mengubah dirinya dari seorang pastor menjadi aktivis yang memperjuangkan hak-hak manusia.

Di sinilah kekuatan Saman mulai terlihat. Ayu Utami tidak menggambarkan kekuasaan hanya melalui tokoh atau lembaga tertentu, tetapi melalui situasi ketika manusia kehilangan kesempatan untuk menentukan kehidupannya sendiri. Persoalan tanah dalam novel bukan sekadar konflik antara masyarakat dan perusahaan. Di balik itu semua terdapat pertanyaan yang lebih besar yaitu siapa yang berhak menentukan masa depan seseorang atau sebuah kelompok? Masyarakat kecil memiliki tanah, tetapi kekuatan ekonomi dan politik membuat posisi mereka menjadi lemah. Saman kemudian menjadi tokoh yang menunjukkan bahwa keberanian untuk membela kebenaran sering kali menuntut pengorbanan.

Persoalan kekuasaan juga hadir melalui empat tokoh perempuan: Laila, Yasmin, Cok, dan Shakuntala. Keempatnya memiliki karakter dan cara pandang yang berbeda, tetapi sama-sama berhadapan dengan norma sosial yang membatasi perempuan. Laila digambarkan sebagai perempuan yang mengalami kegelisahan dalam menentukan pilihan hidup dan hubungan cinta. Yasmin merupakan perempuan terdidik dan bekerja sebagai pengacara. Cok tampil lebih bebas dalam menentukan pilihan hidupnya, sedangkan Shakuntala dikenal sebagai sosok yang berani menentang aturan yang dianggap membatasi dirinya. Keempat tokoh tersebut membuat novel ini tidak menempatkan perempuan hanya sebagai pelengkap cerita, melainkan sebagai manusia yang memiliki kehendak, konflik, dan pilihan sendiri.

Keberanian Ayu Utami membicarakan seksualitas dari sudut pandang perempuan menjadi salah satu hal yang membuat Saman banyak diperbincangkan. Namun, jika novel ini hanya dibaca dari persoalan tersebut, pembaca justru dapat kehilangan persoalan yang lebih luas. Seksualitas dalam Saman berkaitan dengan pertanyaan mengenai kebebasan: sejauh mana seseorang memiliki hak atas tubuh, perasaan, dan keputusan hidupnya sendiri? Karena itu, persoalan perempuan dalam novel tidak seharusnya dipahami sekadar sebagai upaya menghadirkan kontroversi. Novel ini justru memperlihatkan benturan antara pilihan pribadi dan nilai sosial yang berlaku di masyarakat. Kajian terhadap novel ini juga menunjukkan bahwa kebebasan dan otonomi perempuan menjadi salah satu persoalan penting yang dibawanya.

Meski memiliki gagasan yang kuat, Saman bukan novel yang selalu mudah diikuti. Struktur ceritanya tidak berjalan secara kronologis. Cerita berpindah antara masa lalu dan masa kini, antara pengalaman Saman dan kehidupan empat perempuan yang bersahabat sejak kecil. Teknik tersebut membuat pembaca perlu mencermati hubungan antartokoh dan peristiwa. Bahasa Ayu Utami yang puitis dan kaya metafora juga memberikan keindahan tersendiri, tetapi pada beberapa bagian dapat membuat makna cerita terasa tidak langsung. Bagi pembaca yang terbiasa dengan alur lurus, cara bercerita seperti ini mungkin menjadi tantangan.

Namun, justru melalui struktur tersebut Saman memiliki karakter yang kuat. Potongan masa lalu dan masa kini membuat kehidupan tokoh tidak terasa sederhana. Manusia dibentuk oleh pengalaman, luka, pilihan, dan keadaan sosial yang mengitarinya. Saman sendiri tidak hadir sebagai tokoh yang sepenuhnya sempurna. Ia mengalami perubahan, keraguan, dan pergulatan antara panggilan hidup dengan kenyataan yang dihadapinya. Perubahan dari Wisanggeni menjadi Saman dapat dibaca sebagai gambaran seseorang yang menemukan kembali arah hidup setelah berhadapan langsung dengan ketidakadilan.

Pada akhirnya, Saman bukan sekadar novel tentang hubungan antarmanusia. Novel ini merupakan gambaran tentang manusia yang berusaha mempertahankan kebebasan ketika berhadapan dengan kekuasaan dan norma sosial. Keberanian Ayu Utami mengangkat persoalan perempuan, ketidakadilan, agama, politik, dan kebebasan membuat novel ini tetap menarik untuk dibaca. Dua puluh delapan tahun setelah pertama kali terbit, pertanyaan yang diajukannya masih relevan: ketika aturan, kekuasaan, dan kepentingan sosial menentukan banyak hal dalam kehidupan, masih sejauh mana manusia memiliki kebebasan untuk memilih jalan hidupnya sendiri? Di situlah Saman menemukan kekuatannya—bukan karena kontroversinya, melainkan karena keberaniannya mengajak pembaca berpikir. (*)

Rabu, Oktober 21, 2026

Fahmi Lubis: Tembok Birokrasi Feodal di Daerah Harus Diruntuhkan demi Pelayanan Rakyat

BentengSumbar On Rabu, Oktober 21, 2026

Menurut Fahmi Lubis, keberadaan sekelompok "orang bos" yang mendominasi lingkungan pemerintahan daerah telah melahirkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara. (Fotdok: Herman).

BENTENGSUMBAR.COM - Tokoh masyarakat Kabupaten Batubara, Fahmi Lubis, menegaskan bahwa praktik birokrasi yang sarat nuansa feodal di daerah-daerah saat ini telah menjadi tembok penghalang besar bagi pelayanan publik. Menurutnya, keberadaan sekelompok "orang bos" yang mendominasi lingkungan pemerintahan daerah telah melahirkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara.

Kekecewaan yang Menyeluruh kepada birokrasi kabupaten Batubara

"Kekecewaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah belakangan ini bukan lagi sekadar keluhan, melainkan realitas yang dirasakan langsung oleh setiap warga yang datang ke kantor-kantor dinas," ujar Fahmi Lubis dalam pernyataannya, Selasa (20/10).

Ia menyoroti bagaimana warga sering dihadapkan pada wajah birokrasi yang kaku, lamban, bertele-tele, dan terjebak dalam labirin regulasi yang tumpang tindih.

"Dampaknya fatal. Ketika pelayanan publik dikelola secara serampangan, yang runtuh bukan sekadar sistem administrasi, melainkan kepercayaan masyarakat terhadap negara itu sendiri," tambahnya.

Distorsi di Lingkungan ASN menurut tokoh masyarakat Kabupaten Batubara Fahmi Lubis

Fahmi Lubis juga menyoroti paradoks dalam manajemen internal pemerintah daerah. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) terbilang banyak, namun beban kerja hanya ditanggung segelintir orang yang kelebihan beban, sementara sebagian besar lainnya tidak berkontribusi maksimal.

Kondisi ini diperparah oleh fenomena "gila rapat" dan perjalanan dinas yang mengangkangi waktu kerja nyata.

"Berkas-berkas penting milik rakyat sering kali menumpuk hanya karena pejabat sibuk rapat yang tiada habisnya. Kehadiran pimpinan lebih terasa di hotel dan ruang rapat mewah, bukan di meja pelayanan warga," tegasnya.

Budaya "Orang Bos" yang Merajalela

Poin paling tajam dari catatan Fahmi Lubis adalah menguatnya budaya "orang bos" di lingkungan birokrasi daerah. Setelah pergantian kepala daerah, banyak ASN merasa terancam posisinya, sehingga memilih mendekat ke kekuasaan demi menjaga jabatan.

Muncul istilah-istilah yang mencerminkan praktik nepotisme dan kedekatan kekuasaan: "adik bos", "bapak bos", "putra mahkota", "pangeran", hingga sekelompok orang yang mengaku sebagai pemilik kekuasaan kecil di daerah. Bahkan proses pengadaan barang dan jasa pun kerap didominasi oleh lingkaran dekat penguasa, yang berani menabrak regulasi.

Fahmi Lubis selalu tokoh masyarakat menyuarakan Pemborosan Anggaran dan Ritual Akhir Tahun

Fahmi Lubis juga menyoroti praktik tahunan yang memboroskan keuangan negara. Menjelang akhir tahun, instansi berbondong-bondong menghabiskan sisa anggaran hanya agar tidak terkena sanksi fiskal, bukan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat. Proyek-proyek darurat sekadar menjadi formalitas untuk menguras kas daerah.

Fahmi Lubis menyuarakan Seruan untuk Perubahan birokrasi kabupaten Batubara

Pada akhirnya, Fahmi Lubis menegaskan bahwa kepala daerah dan aparatur negara seharusnya sadar bahwa mereka adalah pelayan masyarakat, bukan penguasa feodal dan bukan pelayan pejabat yang berkuasa.

"Tembok birokrasi yang korosif dan membebani harus diruntuhkan. Menyembuhkan penyakitnya bukan dengan menambal di sini-sana, melainkan membebaskan birokrasi dari kungkungan kepentingan politik dan kelompok kekuasaan. Hanya itu cara mengembalikan kepercayaan rakyat yang telah lama hilang," tegas Fahmi Lubis.

Ia mendesak agar sistem perlindungan karier ASN diperketat dari campur tangan kekuasaan lokal, dan pengawasan independen diperkuat sehingga birokrasi kembali berdiri tegak melayani seluruh rakyat tanpa pandang bulu. (*)

Laporan: Herman Manurung

Rabu, Oktober 21, 2026

Pajak Kendaraan Jadi Kunci Dongkrak PAD Padang, Lapak Sabako dan Drive-Thru Disiapkan!

BentengSumbar On Rabu, Oktober 21, 2026

Audiensi Wali Kota Padang, Fadly Amran, dengan Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) di Padang, Defrizal, di Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Selasa (20/10/2026). (Fotdok: Tommi).

BENTENGSUMBAR.COM - Pemerintah Kota Padang memperkuat langkah mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui peningkatan kepatuhan pajak kendaraan bermotor dan inovasi layanan Samsat. Tak sekadar mengejar penerimaan, strategi ini juga diarahkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat agar urusan pajak semakin mudah, cepat, dan terjangkau. Dua usulan mencuri perhatian, yakni pembukaan layanan Lapak Sabako di Balai Kota Padang serta pengembangan layanan drive-thru untuk pembayaran pajak kendaraan lima tahunan pada 2027.

Komitmen tersebut dibahas dalam audiensi Wali Kota Padang, Fadly Amran, dengan Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) di Padang, Defrizal, di Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Selasa (20/10/2026). Pertemuan ini menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara pemerintah kota dan pengelola layanan pendapatan daerah guna mendorong kepatuhan wajib pajak sekaligus mengoptimalkan penerimaan daerah.

Fadly Amran menegaskan bahwa optimalisasi PAD membutuhkan sinergi dan kolaborasi seluruh pihak. Menurutnya, peningkatan penerimaan pajak harus berjalan beriringan dengan pembenahan pelayanan agar masyarakat semakin terdorong memenuhi kewajibannya tepat waktu. “Optimalisasi pendapatan daerah membutuhkan sinergi dan kolaborasi semua pihak. Kami berharap inovasi layanan perpajakan semakin memudahkan masyarakat dan mendorong kesadaran untuk membayar pajak tepat waktu,” tegas Fadly.

Di sisi lain, Defrizal menjelaskan bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah membawa perubahan dalam mekanisme penerimaan pajak kendaraan bermotor. Jika sebelumnya penerimaan dihimpun pemerintah provinsi dan dibagihasilkan kepada kabupaten/kota setiap tiga bulan, kini pembagian melalui skema opsen dilakukan langsung saat transaksi. Perubahan ini menuntut pemerintah kabupaten/kota lebih aktif memantau penerimaan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Defrizal menyebutkan, pemerintah kabupaten/kota perlu mengalokasikan sekitar 1,25 hingga 1,75 persen dari penerimaan opsen pajak untuk mendukung kegiatan pemungutan pajak bersama. Di Kota Padang, alokasi tersebut diperkirakan mencapai Rp2 miliar hingga Rp3 miliar. Potensi ini menjadi salah satu alasan pentingnya koordinasi yang terarah agar pengelolaan pendapatan daerah berjalan efektif, sementara pelayanan dan upaya penagihan dapat dilakukan secara lebih terukur.

Salah satu terobosan yang diusulkan adalah pembukaan Lapak Sabako (Layanan Pajak Samsat Balai Kota) di lingkungan Balai Kota Padang dengan memanfaatkan satu ruangan sebagai lokasi pelayanan. Kehadiran layanan ini diharapkan mendekatkan akses pembayaran pajak kendaraan kepada masyarakat, khususnya warga Kecamatan Kuranji dan Koto Tangah yang masih memiliki tunggakan pajak. Jika terealisasi, inovasi tersebut dapat menjadi pilihan tambahan bagi warga untuk mengurus kewajiban pajak tanpa harus bergantung pada lokasi layanan yang lebih jauh.

Tak berhenti di situ, UPTD PPD di Padang juga mengusulkan pembangunan layanan drive-thru untuk pembayaran pajak kendaraan lima tahunan pada 2027. Berbeda dari layanan drive-thru yang umumnya melayani pajak tahunan, fasilitas yang diusulkan ini dirancang untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus pajak lima tahunan. Rencana tersebut masih berupa usulan, tetapi menunjukkan arah pengembangan layanan yang berorientasi pada kemudahan dan efisiensi waktu masyarakat.

Defrizal menegaskan bahwa pemantauan realisasi penerimaan kini dapat dilakukan setiap saat sesuai transaksi yang terjadi. Karena itu, pemerintah daerah dituntut proaktif memperkuat kepatuhan dan penagihan melalui sinergi bersama Samsat. Ia juga mengimbau warga agar membayar pajak tepat waktu serta memperbarui administrasi kendaraan. Kendaraan yang dijual perlu segera dilaporkan untuk pemblokiran data oleh pemilik lama, sedangkan pembeli wajib melakukan balik nama agar data kepemilikan sesuai kondisi sebenarnya. Tunggakan pajak juga dapat menjadi pertimbangan yang memengaruhi nilai jual kendaraan dan menimbulkan persoalan administrasi.

Audiensi tersebut turut dihadiri Kepala Kantor Wilayah PT Jasa Raharja Sumatera Barat Panji Akbar, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Padang Didi Aryadi, Kepala Bapenda Kota Padang Atos, serta Plt Kepala BPKAD Kota Padang Elvira. Melalui penguatan kolaborasi dan usulan inovasi layanan, Pemko Padang berharap kepatuhan pajak kendaraan semakin meningkat dan penerimaan PAD dapat dioptimalkan. Kini, perhatian tertuju pada tindak lanjut rencana Lapak Sabako dan drive-thru lima tahunan agar kemudahan pelayanan benar-benar dapat dirasakan masyarakat. (*)

Editor: Zamri Yahya, WU

Rabu, Oktober 21, 2026

Rumah Ludes Terbakar di Payakumbuh, Kerugian Ratusan Juta! Pemko Langsung Turun

BentengSumbar On Rabu, Oktober 21, 2026

Sebuah rumah milik keluarga Azwirman Chan dan Rosni Nurdin di kawasan Pakan Selasa ludes dilalap api pada Selasa (20/10/2026) sekitar pukul 04.30 WIB. (Fotdok: Hermiko).

BENTENGSUMBAR.COM - Musibah kebakaran kembali mengguncang Kota Payakumbuh. Sebuah rumah milik keluarga Azwirman Chan dan Rosni Nurdin di kawasan Pakan Selasa ludes dilalap api pada Selasa (20/10/2026) sekitar pukul 04.30 WIB. Kebakaran yang terjadi saat sebagian warga masih terlelap itu menimbulkan kerugian material yang ditaksir mencapai ratusan juta rupiah, sekaligus memaksa keluarga korban menghadapi kenyataan pahit kehilangan tempat tinggal dan sejumlah harta benda.

Begitu laporan diterima, petugas pemadam kebakaran langsung bergerak menuju lokasi. Sekitar 10 menit kemudian, armada tiba dan berjibaku memadamkan kobaran api sekaligus mencegahnya merembet ke bangunan lain. Sebanyak lima unit armada dikerahkan, terdiri dari tiga unit milik Pemerintah Kota Payakumbuh dan dua unit bantuan dari Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota.

Di tengah situasi yang mencekam, langkah cepat petugas menjadi bagian penting dalam penanganan kebakaran tersebut. Upaya pemadaman difokuskan untuk mengendalikan titik api agar tidak meluas ke permukiman sekitar. Meski rumah korban hangus terbakar, respons petugas dan dukungan masyarakat di lokasi menunjukkan pentingnya kesiapsiagaan serta kerja sama ketika bencana datang tanpa diduga.

Tak tinggal diam, Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta menginstruksikan Wakil Wali Kota Elzadaswarman bersama Sekretaris Daerah Rida Ananda untuk meninjau lokasi sekaligus menemui keluarga terdampak. Kunjungan itu dilakukan guna menyampaikan dukungan moril, melihat kondisi korban, dan memastikan adanya perhatian pemerintah setelah keluarga tersebut kehilangan rumah dan harta benda.

Dalam kunjungan itu, Elzadaswarman dan Rida Ananda didampingi Ketua Baznas Kota Payakumbuh Edi Kusmanak menyerahkan bantuan spontan berupa uang tunai sebesar Rp1 juta. Bantuan awal tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan mendesak keluarga korban setelah musibah. Pemerintah daerah juga menyampaikan keprihatinan dan berharap keluarga yang terdampak diberi kekuatan untuk melewati masa sulit.

“Atas nama Pemerintah Kota Payakumbuh, kami menyampaikan rasa prihatin dan duka atas musibah kebakaran ini. Kami memahami bahwa kehilangan rumah dan harta benda bukanlah hal yang mudah. Semoga keluarga yang terdampak diberi ketabahan dan kekuatan untuk melewati cobaan ini,” ujar Elzadaswarman. Ia turut mengapresiasi kesigapan petugas pemadam kebakaran serta kepedulian warga yang bergotong royong membantu di lokasi kejadian.

Namun, musibah ini juga menjadi peringatan serius bagi masyarakat agar tidak lengah terhadap potensi kebakaran, terutama saat cuaca kering dan musim kemarau berkepanjangan. Sekda Rida Ananda mengingatkan warga untuk meningkatkan kewaspadaan di rumah masing-masing, mulai dari memastikan kompor benar-benar padam setelah digunakan, memeriksa instalasi listrik secara berkala, hingga menghindari penggunaan listrik berlebihan.

Rida juga mengimbau masyarakat mematikan perangkat listrik yang tidak diperlukan sebelum beristirahat dan tidak membakar sampah sembarangan. Warga diminta segera melapor apabila melihat tanda-tanda awal kebakaran agar petugas dapat melakukan penanganan sedini mungkin. Kewaspadaan terhadap sumber api dan kondisi instalasi listrik dinilai penting untuk mengurangi risiko kebakaran yang dapat mengancam keselamatan jiwa maupun harta benda.

Hingga berita ini diturunkan, penyebab kebakaran rumah di Pakan Selasa masih dalam proses penyelidikan. Selain menghanguskan bangunan, peristiwa tersebut juga menyebabkan sejumlah surat berharga milik korban ikut lenyap. Kehadiran jajaran Pemerintah Kota Payakumbuh dan penyaluran bantuan awal menjadi bentuk kepedulian terhadap keluarga terdampak, sementara masyarakat diharapkan menjadikan kejadian ini sebagai pengingat untuk memperkuat langkah pencegahan kebakaran sejak dini. (HM)

Editor: Zamri Yahya, WU

Rabu, Oktober 21, 2026

Sekda Sumbar Arry Yuswandi: NCH Pangian Disiapkan Jadi Pusat Ekonomi Kreatif Nagari

BentengSumbar On Rabu, Oktober 21, 2026

Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Arry Yuswandi usai meninjau lokasi NCH Pangian, Selasa (20/10/2026), memberikan keterangan kepada awak media. (Fotdok: Budi).

BENTENGSUMBAR.COM - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyiapkan Nagari Kreatif Hub (NCH) Pangian, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar, sebagai pusat pengembangan seni budaya, kreativitas generasi muda, dan ekonomi kreatif berbasis nagari. Fasilitas ini diperkirakan diresmikan pada 12 November 2026 untuk mendorong potensi lokal menjadi sumber pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Arry Yuswandi meninjau lokasi NCH Pangian, Selasa (20/10/2026). Ia menyebut Pangian menjadi salah satu nagari yang disiapkan Pemprov Sumbar bersama Pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk mendukung program unggulan Nagari Kreatif Hub.

“Alhamdulillah, hari ini kita bisa hadir di Nagari Pangian yang menjadi pusat NCH atau Nagari Kreatif Hub,” kata Arry.

Menurutnya, NCH Pangian tidak hanya menjadi tempat berkumpulnya pelaku seni dan usaha, tetapi juga wadah untuk mengembangkan potensi nagari agar memiliki nilai ekonomi dan membuka ruang kreativitas bagi generasi muda.

“Insyaallah, dalam waktu dekat NCH Nagari Pangian ini akan kita resmikan. Harapannya, ini menjadi sarana yang efektif untuk mengembangkan kearifan lokal yang bernilai ekonomi bagi masyarakat, khususnya di Nagari Pangian,” ujarnya.

Arry mengatakan, Pangian telah memiliki sejumlah modal untuk mengembangkan NCH, mulai dari produk unggulan hingga seni dan budaya lokal. Dukungan sarana yang disiapkan diharapkan dapat memperkuat pengembangan potensi tersebut.

“Produk-produk unggulannya sudah ada, kemudian kearifan lokal dalam bentuk seni budaya juga sudah ada. Sarana juga sudah kita siapkan. Mudah-mudahan ini menjadi sarana efektif untuk menumbuhkan bakat generasi muda dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi ke depan, yang bermula dari nagari,” katanya.

Dalam peninjauan tersebut, Arry didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sumbar Mahdianur, Kabid Usaha Ekonomi Masyarakat, Sumber Daya Alam, dan Teknologi Tepat Guna Mirza Iswandi, Wali Nagari Pangian Hijrah Adi Sukrial, Wali Nagari TBA Hendra Basri, serta Camat Lintau Buo Lutfi.

Ketua NCH Pangian, Izra Novita yang akrab disapa Ucu, menjelaskan bahwa pengembangan NCH mencakup kegiatan seni tradisional, seperti silek dan tari, sanggar pelatihan, serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Berbagai kegiatan dipusatkan di kawasan Medan Nan Balinduang, yang mencakup sejumlah ruang aktivitas, antara lain Medan Nan Bapaneh, tempat latihan silek dan tari, sanggar-sanggar, Lapau Nagari, serta Teras Nagari.

NCH Pangian juga mengembangkan pemasaran produk melalui jalur daring dan luring. Penjualan langsung dilakukan di kantor untuk produk makanan basah yang sulit dikemas atau dikirim, sedangkan pemasaran daring memanfaatkan siaran langsung melalui media sosial TikTok, dengan jadwal tiga kali sehari.

Dukungan infrastruktur digital turut disiapkan melalui kerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat. Fasilitas tersebut meliputi pengelolaan data nagari melalui Teras Nagari serta akses internet gratis berkecepatan 300 Mbps.

Selain menjadi ruang pengembangan ekonomi kreatif, NCH Pangian juga menjadi pusat aktivitas anak-anak dan remaja. Latihan seni dan budaya biasanya berlangsung pada sore hari setelah jam sekolah, sehingga fasilitas tersebut diharapkan dapat menjaga keberlanjutan tradisi sekaligus menumbuhkan kreativitas generasi muda.

Melalui NCH Pangian, pemerintah berharap potensi seni, budaya, dan produk unggulan nagari dapat berkembang lebih luas, menjangkau pasar digital, serta memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat. (adpsb/cen)