HEADLINE
Wako Fadly Amran Sampaikan Komitmen dalam Pertemuan Strategis Bersama Jajaran BWS Sumatera V Padang Padang    
Senin, Juni 29, 2026

On Senin, Juni 29, 2026

Wako Fadly Amran Sampaikan Komitmen dalam Pertemuan Strategis Bersama Jajaran BWS Sumatera V Padang Padang
Pertemuan strategis bersama jajaran Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang Padang, di Gedung Putih Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Senin (29/6/2026). (Foto: Prokompin). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Pemerintah Kota (Pemko) Padang menegaskan komitmennya untuk mempercepat pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana hidrometeorologi.

Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Padang, Fadly Amran, dalam pertemuan strategis bersama jajaran Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang Padang, di Gedung Putih Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Senin (29/6/2026).

Hadir Wali Kota Padang, Fadly Amran, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BWS Sumatera V Padang, Reski Wahyudi, beserta jajaran, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Padang, Didi Aryadi, Kepala Dinas PUPR Kota Padang, Malvi Hendri, Kalaksa BPBD Kota Padang, Hendri Zulviton, Kepala Dinas Pertanahan Kota Padang, Desmon Danus, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang, Fadelan Fitra Masta, Camat Pauh, Yandry, Camat Kuranji, Rozaldi Rosman, Camat Koto Tangah, Rio Ebu Pratama, dan Camat Nanggalo, David Ferdinand.

Pertemuan ini membahas percepatan penanganan pascabanjir, mulai dari penyelesaian lahan, normalisasi sungai, pengendalian sedimentasi, serta pembangunan infrastruktur pengendali banjir, hingga penguatan tata ruang sebagai langkah mitigasi untuk mengurangi risiko bencana di masa mendatang.

Fadly Amran mengaku telah menginstruksikan OPD terkait, camat, dan lurah untuk mempercepat penyelesaian seluruh kebutuhan di lapangan agar pelaksanaan rehab-rekon dapat dimulai sesuai target pada Agustus 2026.

"Pelaksanaan rehab-rekon ini menjadi tanggung jawab bersama. Saya meminta seluruh pihak memastikan pekerjaan BWS berjalan lancar dan selesai tepat waktu, sebab ini menyangkut keselamatan masyarakat," katanya. 

Wali Kota menambahkan bahwa Pemko Padang siap mendukung penyelesaian persoalan lahan, termasuk apabila relokasi warga menjadi solusi terbaik di kawasan yang berisiko tinggi terhadap bencana.

"Kita juga akan mempercepat revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai dasar penataan kawasan rawan bencana, termasuk membuka opsi relokasi warga jika menjadi solusi terbaik demi keselamatan masyarakat," ujarnya. 

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BWS Sumatera V Padang, Reski Wahyudi, menyatakan pihaknya siap melaksanakan program rehab-rekon pascabencana di Kota Padang yang didanai APBN sebesar Rp1,1 triliun melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU). 

"Kami siap melaksanakan rehab-rekon, tetapi pengendalian banjir tidak akan tuntas tanpa penyelesaian lahan. Kami berharap Pemko Padang dapat mempercepat prosesnya, sehingga target pelaksanaan mulai Agustus dapat terealisasi," cakapnya. 

Reski menjelaskan, tahap awal pekerjaan difokuskan pada rehabilitasi irigasi Bendung Koto Tuo dan Bendung Gunung Nago, serta penanganan sejumlah titik pengendalian banjir. Pekerjaan meliputi pembangunan dinding penahan tanah, perkuatan tebing, dan check dam untuk mengendalikan sedimen di sepanjang aliran Batang Kuranji dan Air Dingin.

"Seluruh pekerjaan ditargetkan rampung dalam waktu tiga tahun sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan Kota Padang terhadap ancaman banjir di masa mendatang," tukuknya. (Prokompin)

Soal Percepatan Implementasi Digitalisasi Bantuan Sosial, Ini Kata Feri Mulyani Hamid    
Senin, Juni 29, 2026

On Senin, Juni 29, 2026

Soal Percepatan Implementasi Digitalisasi Bantuan Sosial, Ini Kata Feri Mulyani Hamid
Rapat Koordinasi Percepatan Implementasi dan Persiapan Launching Digitalisasi Bansos di Aula Kantor Dinas Sosial. (Foto: Diskominfo). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Pemerintah Kota Padang terus mematangkan langkah menuju penyaluran bantuan sosial (bansos) yang lebih tepat sasaran melalui digitalisasi pendataan. Langkah strategis ini dibahas dalam Rapat Koordinasi Percepatan Implementasi dan Persiapan Launching Digitalisasi Bansos di Aula Kantor Dinas Sosial. 

Kegiatan ini berfokus pada penguatan implementasi Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos), sebuah platform digital yang menjadi basis pendataan masyarakat penerima bantuan. Melalui sistem ini, masyarakat kini dapat melakukan pendaftaran dan pembaruan data secara mandiri melalui laman resmi https://perlinsos.kemensos.go.id/.

Rakor ini merupakan sosialisasi Perlinsos ketiga yang menyasar seluruh camat di Kota Padang. Langkah cepat harus segera diambil mengingat tenggat waktu program yang cukup ketat.

"Setelah rakor ini, program Perlinsos akan langsung berjalan hingga akhir Agustus, karena pada September mendatang kita sudah memasuki masa sanggah," kata Staf Ahli Wali Kota, Feri Mulyani Hamid. 

Digitalisasi ini menjadi instrumen penting untuk meminimalisasi salah sasaran dalam penyaluran bantuan.

"Kita ingin memotivasi para camat agar mengawal pendataan digital ini dengan optimal. Tujuannya jelas, agar masyarakat yang benar-benar berhak masuk kategori penerima tidak lagi terabaikan," ujarnya. 

Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinsos Kota Padang, Syaiful Andri, mengungkapkan bahwa Kota Padang mendapatkan kepercayaan khusus dari pemerintah pusat dalam program ini.

"Kota Padang terpilih masuk dalam 42 kabupaten dan kota di Indonesia yang ditetapkan sebagai daerah piloting (proyek percontohan) implementasi digitalisasi bansos," cakapnya. 

Sebagai langkah konkret, Pemko Padang telah menunjuk dua kelurahan yang akan menjadi lokasi uji coba (sampel) perdana pada 7 hingga 8 Juli mendatang. Kedua wilayah tersebut adalah Kelurahan Kuranji (Kecamatan Kuranji) serta Kelurahan Pengambiran Ampalu Nan XX (Kecamatan Lubuk Begalung. (Diskominfo)

Menaker dan Seskab Luncurkan MagangHub Angkatan II, Kuota Peserta Naik Jadi 150 Ribu    
Senin, Juni 29, 2026

On Senin, Juni 29, 2026

Menaker dan Seskab Luncurkan MagangHub Angkatan II, Kuota Peserta Naik Jadi 150 Ribu
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli bersama Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya meluncurkan Program Pemagangan Nasional (MagangHub) Angkatan II Tahun 2026 di Jakarta, Senin (29/6/2026). (Foto: Ist). 

BENTENGSUMBAR.COM
– Menteri Ketenagakerjaan Yassierli bersama Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya meluncurkan Program Pemagangan Nasional (MagangHub) Angkatan II Tahun 2026 di Jakarta, Senin (29/6/2026).

Pada angkatan II ini, pemerintah meningkatkan kuota peserta dari 100 ribu menjadi 150 ribu orang sebagai upaya memperluas kesempatan lulusan perguruan tinggi memperoleh pengalaman kerja sekaligus mempercepat transisi mereka ke dunia kerja.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan peningkatan kuota tersebut merupakan tindak lanjut atas evaluasi pelaksanaan angkatan pertama yang menunjukkan hasil positif dalam mendukung penyerapan tenaga kerja. 

Karena itu, pemerintah terus menyempurnakan penyelenggaraan program agar manfaatnya semakin luas dan semakin mampu menjawab kebutuhan dunia usaha dan industri.

"Ini tentu menjadi kabar baik bagi adik-adik kita yan g baru lulus dari perguruan tinggi. Penambahan kuota ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk memperluas kesempatan kerja sekaligus memperkuat transisi lulusan perguruan tinggi menuju dunia kerja," kata Yassierli.

Selain meningkatkan jumlah peserta, pemerintah juga memperkuat kualitas penyelenggaraan program. Perusahaan, kementerian, dan lembaga terlebih dahulu menyampaikan kebutuhan posisi magang yang tersedia.

Selanjutnya, Kementerian Ketenagakerjaan melakukan verifikasi untuk memastikan posisi tersebut sesuai dengan kompetensi dan latar belakang pendidikan calon peserta.

Yassierli menambahkan, proses seleksi mitra penyelenggara juga dilakukan secara ketat agar peserta memperoleh pengalaman kerja yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri serta memiliki peluang lebih besar untuk mengembangkan karier setelah menyelesaikan masa magang.

Selain memperoleh pengalaman kerja, seluruh peserta yang berhasil menyelesaikan Program Pemagangan Nasional (Maga ngHub) juga akan mendapatkan fasilitasi sertifikasi kompetensi secara gratis sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.

Fasilitas tersebut diharapkan semakin memperkuat daya saing lulusan karena memiliki pengakuan kompetensi yang dibutuhkan dunia usaha dan industri.

"Kami menyampaikan apresiasi kepada kementerian, lembaga, dunia usaha, serta seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan program ini. Pemagangan merupakan salah satu program prioritas yang mendapat arahan langsung dari Presiden. Karena itu, kami terus melakukan penyempurnaan agar manfaatnya dapat dirasakan semakin luas," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan pemerintah terus memperkuat transisi lulusan perguruan tinggi ke dunia kerja melalui program yang semakin inklusif.

Menurut Teddy, pelaksanaan MagangHub Angkatan II tidak hanya terbuka bagi lulusan baru jenjang sarjana, tetapi juga bagi lulusan pendidikan profesi serta penyandang disabilitas. 

Langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memperluas akses terhadap kesempatan kerja yang setara.

"Pemerintah ingin memastikan lulusan perguruan tinggi memiliki kesempatan yang lebih luas untuk memasuki dunia kerja. Karena itu, program ini tidak hanya memperkuat keterampilan dan pengalaman kerja, tetapi juga membuka akses yang lebih inklusif agar semakin banyak anak muda memperoleh peluang kerja yang layak," ujar Teddy.

Perlu diketahui, pendaftaran mitra penyelenggara dan pengajuan lowongan melalui platform SIAPKerja dibuka mulai 29 Juni hingga 15 Juli 2026.

Adapun pendaftaran peserta berlangsung pada 15–28 Juli 2026, proses seleksi dilaksanakan pada 29 Juli–5 Agustus 2026, dan peserta yang dinyatakan lolos dijadwalkan mulai mengikuti pemagangan pada 10 Agustus 2026. Kick Off MagangHub Angkatan II Batch I akan dilaksanakan pada 11 Agustus 2026. (*)

Jaga Damai Demokrasi: Bupati Solok Pimpin FGD Persiapan Pilwana Serentak di 23 Nagari    
Senin, Juni 29, 2026

On Senin, Juni 29, 2026

Jaga Damai Demokrasi: Bupati Solok Pimpin FGD Persiapan Pilwana Serentak di 23 Nagari
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Bupati Solok Dr. (HC) Jon Firman Pandu, SH, dan berlangsung di Ruang Rapat Sekretariat Daerah, Senin (29/06/2026). (Foto: Diskominfo). 

BENTENGSUMBAR.COM
– Menjelang pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) Serentak di 23 nagari yang tersebar di 11 kecamatan, Pemerintah Kabupaten Solok menggelar Focus Group Discussion (FGD) guna memastikan suasana tetap aman, tertib, dan kondusif. 

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Bupati Solok Dr. (HC) Jon Firman Pandu, SH, dan berlangsung di Ruang Rapat Sekretariat Daerah, Senin (29/06/2026).

FGD ini dihadiri Wakil Bupati Solok H. Candra, SHI, unsur Forkopimda, Ketua DPRD, kepala perangkat daerah, serta seluruh camat se-Kabupaten Solok.

Pertemuan ini menjadi wadah untuk menyamakan persepsi dan memperkuat sinergi antar seluruh pemangku kepentingan demi kelancaran proses demokrasi di tingkat nagari.

Dalam arahannya, Bupati Jon Firman Pandu menegaskan bahwa Pilwana merupakan momentum penting untuk memilih pemimpin yang akan membawa kemajuan nagari. 

Ia mengingatkan agar perbedaan pilihan tidak dijadikan alasan untuk memecah belah persatuan masyarakat.

“Perbedaan pendapat dan pilihan adalah hal yang wajar dalam demokrasi. Namun, jangan sampai hal itu merusak keharmonisan yang sudah terjalin. Mari kita wujudkan Pilwana yang aman, damai, jujur, adil, dan tetap menjunjung tinggi martabat bersama,” tegasnya.

Bupati juga menginstruksikan kepada seluruh camat untuk mempererat koordinasi dengan pemerintah nagari, aparat keamanan, tokoh adat, tokoh agama, serta tokoh masyarakat.

Langkah ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengantisipasi sejak dini segala potensi permasalahan yang dapat mengganggu jalannya pemilihan.

Sementara itu, Wakil Bupati H. Candra mengajak semua pihak untuk menjaga komunikasi yang terbuka dan transparan selama seluruh tahapan pemilihan berlangsung. 

Menurutnya, keterbukaan informasi adalah kunci utama mencegah kesalahpahaman yang bisa memicu perselisihan.

“Jadikan Pilwana ini sebagai pesta demokrasi yang penuh kebersamaan. Apa pun hasilnya nanti, kita harus menghormatinya sesuai aturan yang berlaku dan tetap menjaga tali persaudaraan antarwarga,” ujarnya.

Di sisi lain, unsur Forkopimda menyampaikan komitmen penuh untuk mendukung kelancaran proses pemilihan melalui pengamanan terpadu dan langkah-langkah pencegahan dini.

Dengan terselenggaranya FGD ini, diharapkan seluruh elemen memiliki komitmen yang sama. Sehingga Pilwana Serentak nanti dapat berjalan sukses, melahirkan pemimpin yang amanah, serta tetap menjaga stabilitas dan kemajuan Kabupaten Solok secara keseluruhan.(80)

Ini Kata Wako Fadly Amran saat Menghadiri CEO Talk yang Digelar Unand Bekerjasama dengan PT Pegadaian    
Senin, Juni 29, 2026

On Senin, Juni 29, 2026

Ini Kata Wako Fadly Amran saat Menghadiri CEO Talk yang Digelar Unand Bekerjasama dengan PT Pegadaian
Wali Kota Padang Fadly Amran menghadiri CEO Talk yang diselenggarakan oleh Unand bersama PT Pegadaian (Persero), Auditorium Unand, Senin 29 Juni 2026. (Foto: Prokompin). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Wali Kota Padang Fadly Amran menghadiri CEO Talk yang diselenggarakan oleh Unand bersama PT Pegadaian (Persero), Auditorium Unand, Senin 29 Juni 2026.

Kegiatan ini dirangkaikan dengan penyerahan hasil riset Program Kesiapsiagaan Mandiri Menghadapi Ancaman Gempa Megathrust Mentawai dan Tsunami di Kota Padang. 

Selain Wali Kota Padang Fadly Amran, tampak hadir, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Tarmizi Ismail, Kepala Pelaksana BPBD Hendri Zulviton, Kabag Kerja Sama OS Damanik, Camat Koto Tangah Rio Ebu Pratama, Direktur Manajemen Risiko, Legal, dan Kepatuhan PT Pegadaian Ismail Ilyas, Wakil Rektor III Unand Prof. Dr. Kurnia Warman, Ketua Tim Riset Universitas Andalas Prof. Yeni Narni, Jajaran sivitas akademika Universitas Andalas, Calon Alumni Unand dan tamu undangan. 

Fadly Amran menegaskan bahwa penanganan bencana, khususnya tsunami dan banjir bandang, merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan kolaborasi seluruh pihak. Menurutnya, bencana memang tidak dapat dihindari, namun dampaknya dapat diminimalkan melalui upaya mitigasi yang berkelanjutan.

"Kota Padang harus terus mempersiapkan diri karena berada di kawasan Ring of Fire dan menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi. Yang bisa kita lakukan adalah memperkuat mitigasi agar risikonya semakin kecil," katanya. 

Fadly Amran menjelaskan, salah satu langkah yang telah dilakukan Pemerintah Kota Padang adalah memperkuat sistem Early Warning System (EWS). Keberadaan sistem peringatan dini tersebut dinilai mampu meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat.

"Mitigasi bencana tidak hanya berkaitan dengan kesiapsiagaan, tetapi juga dimulai dari kepedulian terhadap lingkungan. Alhamdulillah, Kota Padang kini berhasil menempati peringkat kedelapan sebagai kota terbersih di Indonesia," cakapnya. 

Fadly juga mengapresiasi kolaborasi Universitas Andalas dan PT Pegadaian yang telah menghasilkan riset mengenai kesiapsiagaan menghadapi ancaman gempa megathrust dan tsunami. Ia berharap sinergi tersebut dapat terus diperluas bersama Pemerintah Kota Padang melalui berbagai penelitian yang mendukung pembangunan Kota Padang.

"Tahun ini kami akan memperkuat bank-bank sampah melalui dukungan sarana, kendaraan operasional, pembiayaan, hingga digitalisasi sistem. Harapannya, masyarakat dapat mengetahui jumlah sampah yang disetorkan beserta nilai tabungan emasnya secara real time," ujarnya. 

Wakil Rektor III Unand Prof. Kurnia Warman menjelaskan bahwa kolaborasi riset tersebut berhasil menghasilkan model mitigasi bencana berbasis masyarakat yang mengintegrasikan teknologi deteksi dini.

Kemudian sistem evakuasi berbasis komunitas,pemanfaatan masjid sebagai pusat informasi dan tempat evakuasi, penyusunan standar operasional evakuasi, edukasi masyarakat, hingga simulasi kebencanaan yang dapat direplikasi di berbagai wilayah pesisir.

Direktur Manajemen Risiko, Legal, dan Kepatuhan PT Pegadaian Ismail Ilyas mengatakan perguruan tinggi berperan sebagai pusat inovasi, sedangkan BUMN mendukung agar hasil riset memberi manfaat luas bagi masyarakat.

"Kami menyampaikan apresiasi kepada Universitas Andalas, khususnya Sekolah Pascasarjana, yang telah menghasilkan riset dan Program Kesiapsiagaan Mandiri Menghadapi Ancaman Gempa Megathrust Mentawai dan Tsunami di Kota Padang," cakapnya. (Prokompin).

Corri Saidan Jelaskan Filosofi Logo HJK Padang ke-357, Ini Katanya    
Senin, Juni 29, 2026

On Senin, Juni 29, 2026

Logo Hari Jadi Kota (HJK) Padang ke-357 resmi diperkenalkan dengan mengusung tema "Padang Road to Gastronomy City", Senin, 29 Juni 2026, di Padang. (Foto: Diskominfo). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Logo Hari Jadi Kota (HJK) Padang ke-357 resmi diperkenalkan dengan mengusung tema "Padang Road to Gastronomy City", Senin, 29 Juni 2026, di Padang. 

Mengangkat tema yang sama seperti tahun sebelumnya, logo tersebut menjadi simbol komitmen Pemko Padang dalam mewujudkan Kota Gastronomi yang diakui UNESCO pada tahun 2027.

Asisten III Setdako Padang, Corri Saidan mengatakan, tema yang diangkat bukan sekadar identitas peringatan hari jadi, melainkan menggambarkan arah pembangunan Kota Padang yang berfokus pada penguatan sektor gastronomi.

Logo HJK ke-357 memadukan angka 357 dengan tiga elemen utama, yakni piktogram penari yang manantiang piriang (menatang piring), perahu layar, dan asap yang menyatu membentuk identitas visual Kota Padang.

"Proses untuk mendapatkan predikat UNESCO Gastronomy City telah dimulai sejak tahun 2025 hingga sekarang. Pada tahun ini, seluruh proses dan tahapan terus kita lakukan sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kota Padang agar pengakuan tersebut dapat diraih pada tahun 2027," katanya. 

Angka 357 melambangkan usia sekaligus perjalanan panjang Kota Padang sebagai pusat perdagangan, budaya, dan kuliner di pesisir barat Sumatera.

Sementara itu, piktogram penari yang terbentuk pada angka 3 merepresentasikan pramusaji Rumah Makan Padang yang sedang manantiang piriang.

Simbol tersebut menggambarkan keramahan masyarakat Minangkabau, keahlian dan profesionalisme dalam melayani tamu, serta tradisi kuliner yang diwariskan secara turun-temurun.

Elemen perahu layar yang terbentuk pada angka 5 melambangkan Kota Padang sebagai kota pelabuhan yang sejak dahulu menjadi tempat bertemunya berbagai bangsa, etnis, dan budaya. 

Simbol ini juga mencerminkan semangat merantau masyarakat Minangkabau, sekaligus menegaskan posisi Kota Padang sebagai kota pesisir dan gerbang perdagangan.

Adapun asap yang terbentuk pada angka 7 menggambarkan aroma khas masakan Minangkabau yang kaya akan rempah-rempah. 

Elemen tersebut menjadi simbol kehangatan, kenyamanan, serta daya tarik kuliner yang menggugah selera dan menjadi warisan gastronomi yang terus hidup di tengah masyarakat.

"Kita ada laut, kita punya masa depan yang memang harus kita tuju untuk mewujudkan visi kota, semangat merantau masyarakat Padang, serta melambangkan sebagai kota pesisir dan gerbang perdagangan," cakapnya. 

Seluruh elemen yang terdapat dalam logo Hari Jadi Kota Padang ke-357 merupakan representasi warisan gastronomi yang terus hidup dan berkembang di tengah masyarakat.

​"Ini seluruhnya adalah warisan gastronomi yang terasa hidup di Kota Padang," ujarnya. (Diskominfo)

Perkuat Sinkronisasi, Kemendagri Fasilitasi Perubahan RKPD Provinsi Jatim Tahun 2026    
Senin, Juni 29, 2026

On Senin, Juni 29, 2026

Perkuat Sinkronisasi, Kemendagri Fasilitasi Perubahan RKPD Provinsi Jatim Tahun 2026
Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri menyelenggarakan kegiatan Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub). (Foto: Husnie). 

BENTENGSUMBAR.COM
– Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri menyelenggarakan kegiatan Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 secara hybrid, beberapa waktu lalu, di Ruang Data Center Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri. 

Kegiatan tersebut dipimpin oleh Direktur PEIPD Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Iwan Kurniawan, serta dihadiri oleh kementerian/lembaga teknis, Direktorat SUPD lingkup Ditjen Bina Bangda, Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur, serta perwakilan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jawa Timur. 

Pada kesempatan itu, Direktur PEIPD Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Iwan Kurniawan, menyampaikan bahwa terdapat sejumlah ruang lingkup penting yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan perubahan RKPD Tahun 2026.

“Pelaksanaan Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 memiliki ruang lingkup yang harus diperhatikan dalam perubahan RKPD 2026, yaitu kerangka ekonomi dan keuangan daerah, target sasaran pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, penambahan atau pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah, serta target kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah,” jelas Iwan, dalam rilis yang diterima redaksi, Senin (29/6/2026).

Selain itu, pada pembahasan juga disampaikan adanya legitimasi kegiatan baru dalam perubahan RKPD Provinsi yang berkaitan dengan kebijakan baru yang menjadi perhatian Presiden, yakni Program Strategis Nasional (Pro-SN) Kampung Nelayan Merah Putih sebagai outcome hasil pengendalian dan evaluasi RKPD.

Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi SIPD RKPD Triwulan I Tahun 2026 Provinsi Jawa Timur, tingkat keterisian SIPD tercatat mencapai 100 persen dengan capaian kinerja yang dinilai cukup baik. Adapun realisasi keuangan mencapai 12,66 persen, capaian kinerja program sebesar 29,77 persen, dan capaian kinerja sub kegiatan sebesar 19,94 persen. Capaian tersebut menjadi salah satu dasar dalam penyusunan perubahan RKPD Tahun 2026.

Sementara itu, Bappeda Provinsi Jawa Timur memaparkan sejumlah substansi terkait dasar hukum penyusunan perubahan RKPD Tahun 2026, kerangka pendanaan dan belanja daerah, target indikator kinerja utama, program prioritas pembangunan daerah, serta dukungan terhadap prioritas nasional.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur diharapkan segera melakukan penyempurnaan terhadap rancangan akhir perubahan RKPD Tahun 2026 sesuai hasil fasilitasi serta menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan RKPD Tahun 2026 sebagai pedoman penyusunan KUPA-PPAS Tahun 2026. (*)

Sambut HUT Bhayangkara ke-80, Polda Sumbar Gelar Doa Bersama Lintas Agama dan Santuni Anak Yatim    
Senin, Juni 29, 2026

On Senin, Juni 29, 2026

Kapolda Sumbar Irjen Pol Gatot Tri Suryanta
Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat menggelar Doa Bersama Lintas Agama dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-80 Tahun 2026 di Mapolda Sumbar, Senin (29/6/2026).  (Foto: Ucok). 

BENTENGSUMBAR.COM – Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat menggelar Doa Bersama Lintas Agama dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-80 Tahun 2026 di Mapolda Sumbar, Senin (29/6/2026). 

Kegiatan bertema "Polri untuk Masyarakat" itu menjadi momentum memperkuat kerukunan antarumat beragama sekaligus memohon agar situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Sumatera Barat tetap aman, nyaman, dan kondusif.

Kegiatan tersebut dihadiri Kapolda Sumbar Irjen Pol Gatot Tri Suryanta, Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Solihin, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pejabat utama Polda Sumbar, organisasi kepemudaan (OKP) se-Sumatera Barat, serta tokoh lintas agama.

Hadir sebagai pemimpin doa secara bergantian, yakni perwakilan agama Islam Drs. H. Nurman Agus, perwakilan Hindu Pinandita Made Sumbawa, perwakilan Buddha Pandita Yassavadhano Jumadi, perwakilan Kristen Protestan Pdt. Imma Nuel C. Nugroho, dan perwakilan Katolik Pastor RD Abel Maia.

Kapolda Sumbar Irjen Pol Gatot Tri Suryanta mengatakan doa bersama lintas agama merupakan salah satu rangkaian kegiatan menyambut HUT Bhayangkara ke-80 sekaligus simbol kuatnya persatuan, toleransi, dan kebersamaan di tengah keberagaman masyarakat Sumatera Barat.

"Melalui doa bersama lintas agama ini, kita memohon agar Sumbar tetap aman, nyaman, dan kondusif. Pada 1 Juli nanti kita akan memperingati Hari Bhayangkara ke-80, dan Polri terus berkomitmen memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujar Gatot.

Menurutnya, kegiatan tersebut juga menjadi ikhtiar spiritual untuk mempererat kerukunan antarumat beragama, menjaga persatuan bangsa, serta memohon kelancaran dalam pelaksanaan tugas kepolisian sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

"Doa bersama lintas agama ini menjadi wujud rasa syukur kita atas pengabdian Polri yang telah memasuki usia ke-80. Melalui momentum ini, kami memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar seluruh insan Bhayangkara senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, dan kebijaksanaan dalam menjalankan amanah sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat," katanya.

Ia menegaskan, tema "Polri untuk Masyarakat" bukan sekadar slogan, melainkan komitmen Polri untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan yang profesional, humanis, dan berkeadilan.

"Kami juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga persatuan, memperkuat kerukunan antarumat beragama, serta bersama-sama menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di Sumatera Barat," ujarnya.

Sebagai bentuk penghormatan terhadap semangat toleransi, Kapolda Sumbar menyerahkan cendera mata kepada masing-masing perwakilan agama yang hadir.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Polda Sumbar juga menyerahkan santunan dan bantuan sosial kepada Panti Asuhan Budi Mulia Kota Padang.

Bantuan diserahkan secara simbolis oleh Kapolda Sumbar didampingi Wakapolda Sumbar sebagai bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat sekaligus memperkuat semangat berbagi dalam peringatan HUT Bhayangkara ke-80.

Kapolda turut menyampaikan apresiasi kepada tokoh agama, pemerintah daerah, TNI, Forkopimda, serta seluruh elemen masyarakat yang selama ini bersinergi bersama Polri dalam menjaga stabilitas keamanan di Sumatera Barat.

Melalui kegiatan bertajuk "80 Tahun Mengabdi, Polri untuk Masyarakat", Polda Sumbar berharap semangat toleransi, persatuan, dan kebersamaan terus terjaga sehingga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Sumatera Barat tetap aman, damai, dan kondusif. (Ucok)

Marwansyah Raih Penghargaan ASN Model Ketahanan Keluarga Tingkat Provinsi Sumbar 2026    
Senin, Juni 29, 2026

On Senin, Juni 29, 2026

Marwansyah Raih Penghargaan ASN Model Ketahanan Keluarga Tingkat Provinsi Sumbar 2026
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah saat Upacara Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-33 Tingkat Provinsi Sumbar di Lapangan Kantor Gubernur, Senin (29/6/2026). (Foto: adpsb). 

BENTENGSUMBAR.COM
– Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Marwansyah terpilih sebagai salah satu penerima penghargaan ASN Model Ketahanan Keluarga Tahun 2026.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah saat Upacara Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-33 Tingkat Provinsi Sumbar di Lapangan Kantor Gubernur, Senin (29/6/2026).

Marwansyah menjadi satu dari sepuluh aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumbar yang menerima penghargaan tersebut.

Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada ASN yang dinilai mampu menjadi teladan dalam membangun keluarga yang harmonis, berkualitas, dan berketahanan.

Usai menerima penghargaan, Marwansyah mengatakan penghargaan tersebut memiliki makna yang sangat mendalam bagi dirinya dan keluarga karena proses penilaiannya tidak hanya didasarkan pada hasil wawancara atau jawaban peserta, tetapi juga mempertimbangkan penilaian dari keluarga, rekan kerja, hingga lingkungan tempat tinggal.

“Penghargaan ini melihat keseharian kita, bukan hanya berdasarkan jawaban yang kita sampaikan saat wawancara. Penilaiannya juga berasal dari keluarga, lingkungan kerja, dan lingkungan tempat tinggal. Artinya, ini menjadi evaluasi bagi kita tentang sejauh mana mampu menghadirkan kebaikan bagi orang lain,” ujar Marwansyah.

Ia mengakui, penghargaan tersebut bukan hanya sebuah kebanggaan, tetapi juga amanah yang harus dijaga oleh setiap penerimanya melalui keteladanan dalam kehidupan sehari-hari.

“Bagi saya pribadi, penghargaan ini adalah amanah yang berat. Ini menjadi pengingat agar saya senantiasa menempatkan diri dalam kebaikan, sehingga apa yang dinilai orang lain benar-benar selaras dengan perilaku yang saya tunjukkan setiap hari,” katanya.

Marwansyah berharap penghargaan ASN Model Ketahanan Keluarga ini, dapat menjadi motivasi bagi seluruh aparatur sipil negara untuk terus menjaga keharmonisan keluarga sekaligus menghadirkan manfaat yang lebih luas, baik di lingkungan kerjanya masing-masing maupun di tengah masyarakat.

Penghargaan ASN Model Ketahanan Keluarga ini, merupakan bagian dari rangkaian Peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33 Tingkat Provinsi Sumbar setiap tahunnya. 

Melalui penghargaan tersebut, Pemprov Sumbar memberikan apresiasi kepada aparatur sipil negara yang dinilai berhasil membangun keluarga yang harmonis, berkualitas, dan berketahanan, sekaligus mampu menjadi teladan di lingkungan kerja dan masyarakat. (Adpsb)