KPK Periksa Tiga Pramusaji Rumah Dinas Gubernur Riau

KPK Periksa Tiga Pramusaji Rumah Dinas Gubernur Riau

Bang Yahya On Senin, November 17, 2025

Tiga pramusaji yang dipanggil sebagai saksi adalah Muhammad Syahrul Amin, Alpin, dan Mega Lestari. 

BENTENGSUMBAR.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil sejumlah saksi terkait kasus pemerasan dan gratifikasi yang menjerat Abdul Wahid sebagai tersangka. 

Mereka di antaranya tiga pramusaji rumah dinas Gubernur Riau.

"Pemeriksaan akan dilakukan di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Riau," kata Jurubicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan siang ini, Senin 17 November 2025.

Tiga pramusaji yang dipanggil sebagai saksi adalah Muhammad Syahrul Amin, Alpin, dan Mega Lestari. 

Selain mereka penyidik memanggi dua saksi lainnya yakni Rifki Dwi Lesmana selaku ASN P3K Dinas PUPR Pemprov Riau dan Hari Supristianto selaku staf perencanaan Dinas Pendidikan Pemprov Riau.

Kasus pemerasan dan gratifikasi yang menjerat Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid bermula dari operasi tangkap tangan pada Senin, 3 November 2025. 

Selain Abdul Wahid, KPK menetapkan dua orang lainnya sebagai tersangka yakni M Arief Setiawan selaku Kepala Dinas PUPR PKPP Pemprov Riau, dan Dani M Nursalam selaku Tenaga Ahli Gubernur Riau. 

Abdul Wahid melalui orang kepercayaannya diduga memungut fee 5 persen dari kepala UPT di Dinas PUPR yang mendapat penambahan anggaran dari Rp71,6 miliar menjadi Rp177,4 miliar. Pungutan disertai ancaman pencopotan dan dikenal dengan istilah jatah preman.

KPK menduga telah terjadi tiga kali penyerahan fee jatah preman senilai Rp4,05 miliar dari Rp7 miliar kesepakatan awal bersama kepala UPT dan jajaran Dinas PUPR. 

Dari jumlah angka tersebut yang masuk ke dompet Abdul Wahid sebanyak Rp2,25 miliar. (*) 

Sumber: RMOL

Kasus Fitnah Ijazah Palsu Jokowi, Roy Suryo Cs Keluarkan ‘Kartu Truf’ Ajukan Ahli dan Saksi Meringankan

Kasus Fitnah Ijazah Palsu Jokowi, Roy Suryo Cs Keluarkan ‘Kartu Truf’ Ajukan Ahli dan Saksi Meringankan

Bang Yahya On Senin, November 17, 2025

Roy Suryo, Rismon Sianipar dan Pegiat Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa mengajukan saksi dan ahli meringankan. 

BENTENGSUMBAR.COM - Roy Suryo, Rismon Sianipar dan Pegiat Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa mengajukan saksi dan ahli meringankan usai diperiksa sebagai tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pengacara Roy Suryo Cs, Ahmad Khozinuddin mengatakan, ada empat sosok ahli yang diajukan dari berbagai bidang.

“Ahli bahasa (Linguistik Forensik), Prof Aceng Ruhendi Fahrullah, (UPI Bandung), Ahli Pidana Gandjar Laksmana Bonaprata Bondan, Ahli Pidana  Azmi Syahputra, Universitas Trisakti) dan Ahli IT Prof Henri Subiakto, (Unair),” kata Khozinuddin kepada wartawan, Senin (17/11/2025).

Sementara itu, dia juga mengungkap saksi yang diajukan oleh kubu Roy Suryo. 

Mereka adalah Bambang Harimurti (jurnalis senior/mantan pimpinan Tempo).

Selanjutnya kata Ahmad Khozinuddin adalah Syamsuddin Alimsyah, pendiri Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia. 

"Yang lain (masih) menyusul," tandasnya.

Sebagai informasi, Roy Suryo Cs tak ditahan usai diperiksa sebagai tersangka terkait kasus tudingan ijazah palsu Presiden ketujuh Jokowi pada Kamis (13/11/2025).

Adapun alasan tak ditahan mereka mengajukan saksi dan ahli meringankan.

Polda Metro Jaya menetapkan delapan orang sebagai tersangka.

Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Asep Edi Suheri mengatakan pihaknya telah memiliki alat bukti yang cukup sebelum menetapkan delapan orang tersebut sebagai tersangka.

Asep menjelaskan delapan tersangka ini dibagi menjadi dua klaster yakni klaster pertama  ES KTR, MRF, RE, dan DHL. Selanjutnya, klaster kedua yakni RS, RHS, dan TT. (*) 

Sumber: Okezone.com

Rapat Banggar DPRD, Muharlion Sebut RAPBD Kota Padang Masih Devisit Rp 26,4 Miliar untuk Tahun 2026

Rapat Banggar DPRD, Muharlion Sebut RAPBD Kota Padang Masih Devisit Rp 26,4 Miliar untuk Tahun 2026

BentengSumbar On Senin, November 17, 2025

Banggar DPRD Kota Padang bersama dengan Pemko Padang kembali melakukan pembahasan terkait RAPBD Kota Padang tahun anggaran 2026.

BENTENGSUMBAR.COM - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Padang bersama dengan Pemko Padang kembali melakukan pembahasan terkait RAPBD Kota Padang tahun anggaran 2026. Pembahasan ini terus ditingkatkan terkait adanya devisit dalam RAPBD tersebut.

Ketua DPRD Kota Padang Muharlion menjelaskan dalam pembahasan yang telah dilakukan RAPBD Kota Padang masih devisit Rp 26,4 Miliar untuk tahun 2026. Untuk menutupi hal tersebut tim Banggar beserta Pemko Padang terus berupaya dalam mencari solusi devisit anggaran tersebut.

“Kita terus mencari-cari caranya, kita telah melakukan beberapa pengurangan di DPRD seperti Perjalanan Dinas dikurangi sebesar Rp 4 Miliar” ucapnya Senin (17/11).

Tidak hanya mengurangi perjalanan dinas, DPRD Kota Padang dalam pembahasan banggar tersebut juga menyoroti pengurangan dana pokir.

“Ada beberapa pergeseran pokir seperti dikurangi dananya atau ditunda pelaksanaanya di perubahan namun tentu di perubahan kita juga harus lihat bagaimana kondisinya yang jelas tadi angka yang disampaikan oleh teman-teman pengurangan dana pokir tersebut sekitar Rp 18 miliar, demikian pokir merupakan janji dari anggota DPRD Kota Padang kepada masyarakatnya namun karena kondisi keuangan saat ini kita harus berpandai-pandai kepada masyarakat untuk menjelaskannya,” ujarnya.

Dengan demikian Muharlion mengatakan tersisa Rp 8, 4 Miliar lagi yang masih devisit dan ia mengatakan menyerahkan hal tersebut kepada Pemko Padang.

“Mudah-mudahan dalam beberapa waktu kedepan ditemukan solusinya dari Pemko Padang,”ujarnya.

Ia mengatakan terkait RAPBD ini diharapkan dapat selesai dalam pekan ini. Jika ini segera selesai Muharlion mengatakan masing-masing OPD dapat segera mengentrikan kembali.

“Termasuk Rp 18 miliar dana pokir anggota DPRD Kota Padang yang akan dikurangi, mana saja nanti yang akan di tunda baik terkait pembangunan jalan, hibah dan sejenisnya. Semuanya harus final sebelum kita ketok palu ditanggal 24 November 2025 ini,”pungkasnya.(*)

Pemerintah Perkuat Kolaborasi Pusat-Daerah untuk Percepatan Sekolah Rakyat

Pemerintah Perkuat Kolaborasi Pusat-Daerah untuk Percepatan Sekolah Rakyat

BentengSumbar On Senin, November 17, 2025

Rapat Koordinasi dalam Percepatan Data Kesiapan (Bangunan, Rekrutmen Peserta Didik, Tenaga Guru/Pengajar) untuk menjadi Sekolah Rakyat. 

BENTENGSUMBAR.COM - Pemerintah perkuat sinergi lintas kementerian dan pemerintah daerah dalam mempercepat pelaksanaan program Sekolah Rakyat sebagai bagian dari implementasi Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Komitmen tersebut ditegaskan pada Rapat Koordinasi dalam Percepatan Data Kesiapan (Bangunan, Rekrutmen Peserta Didik, Tenaga Guru/Pengajar) untuk menjadi Sekolah Rakyat beberapa waktu lalu di Fave Hotel PGC Cililitan, Jakarta yang dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Direktur Infrastruktur Dukungan Pendidikan Kementerian PU, Direktur SUPD III Ditjen Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri, perwakilan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama serta pemerintah daerah.

Pada kesempatan itu, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Kemendagri, TB. Chaerul Dwi Sapta, menyampaikan bahwa keberhasilan program sangat ditentukan oleh kesiapan daerah.

“Sekolah Rakyat merupakan salah satu langkah strategis pemerintah dalam mendukung pencapaian target penurunan kemiskinan nasional sebagaimana arah kebijakan RPJMN Tahun 2025-2029. Melalui pelaksanaan Sekolah Rakyat, diharapkan terjadi peningkatan keterjangkauan layanan pendidikan, pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia di wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi,” ungkap Chaerul, dalam rilis yang diterima redaksi, Senin (17/11/2025).

Ia juga menegaskan pemerintah berkomitmen mempercepat pengentasan kemiskinan melalui peningkatan akses terhadap pendidikan yang merata dan berkeadilan. 

Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah pengembangan Sekolah Rakyat sebagai sarana pendidikan berbasis komunitas untuk menjangkau masyarakat miskin dan kelompok rentan di daerah.

Sekjen Kemensos menyampaikan bahwa permasalahan pendidikan memiliki hubungan yang sangat erat dengan kondisi kemiskinan dan membentuk lingkaran yang sulit diputus. 

Sekitar 64,46% anak dari keluarga miskin berpotensi tetap miskin di masa depan akibat terbatasnya akses pendidikan yang berkualitas.

Hal yang menjadi perhatian pemerintah daerah. Pertama, mengkoordinasikan penjangkauan dan penetapan peserta didik lintas kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Kedua, memastikan DTSEN di wilayahnya diperbarui sesuai dengan ketentuan dan terjadwal. 

Ketiga, melakukan sosialisasi kepada masyarakat miskin dan miskin ekstrem pentingnya pendidikan untuk keluar dari kemiskinan. 

Keempat, mengkoordinasikan distribusi peserta didik sekolah rakyat rintisan ke Sekolah Rakyat Permanen tahun 2026. 

Terakhir, menyiapkan peserta didik tahun 2026 dan bagi provinsi/kabupaten/kota yang belum mengusulkan sekolah rakyat agar menyiapkan usulan lahan dan persyaratannya untuk diproses tahun 2026.

Melalui penguatan kelembagaan, sinkronisasi lintas sektor, dan dukungan aktif pemerintah daerah, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi instrumen nyata dalam memutus rantai kemiskinan dan membuka masa depan yang lebih setara bagi masyarakat yang selama ini belum terjangkau layanan pendidikan yang layak. (*)

Dapur SPPG Berkah Nusantara di Pagaruyung Diduga Belum Penuhi Standar Kesehatan, Pemda Diminta Turun Tangan

Dapur SPPG Berkah Nusantara di Pagaruyung Diduga Belum Penuhi Standar Kesehatan, Pemda Diminta Turun Tangan

BentengSumbar On Senin, November 17, 2025

SPPG Berkah Nusantara di Jorong Balai Jonggo, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, kembali menjadi sorotan publik. 

BENTENGSUMBAR.COM - Program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Berkah Nusantara di Jorong Balai Jonggo, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, kembali menjadi sorotan publik. 

Hal ini menyusul dugaan bahwa fasilitas dapur yang digunakan untuk pengolahan makanan tidak memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan.

Informasi yang beredar menyebutkan adanya kejanggalan pada lokasi dapur, termasuk dugaan penggunaan bangunan yang sebelumnya merupakan bekas kandang kucing. 

Bahkan, di lantai atas bangunan tersebut dikabarkan masih terdapat salon kucing serta toko peralatan dan pakan hewan. 

Kondisi ini memunculkan kekhawatiran masyarakat mengenai kebersihan dan kelayakan dapur SPPG.

Sejumlah warga sekitar turut mempertanyakan alasan Korwil Kabupaten Tanah Datar, Bayu Anggi Nugraha, serta pihak SPPI tetap meloloskan dapur berukuran kecil dan berdempetan dengan area penyimpanan pakan anjing dan kucing. 

“Semua orang di sini tahu kalau itu tempat penitipan kucing. Kok bisa tempat seperti itu dipakai untuk dapur program gizi anak?” keluh salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.

Isu ini sebelumnya juga telah disorot media lokal, yang menanyakan transparansi dan kelayakan operasional dapur penyedia makanan bergizi tersebut.

Desakan agar pemerintah daerah segera turun tangan pun semakin kuat.

Seorang warga lainnya, berinisial SARIPA, meminta agar Pemkab Tanah Datar mengambil langkah cepat dan tegas. 

“Kami berharap Pemda segera menyelesaikan isu yang bergejolak ini. Kita ingin semuanya jelas dan standar kesehatan benar-benar dipenuhi, sesuai ketentuan badan gizi nasional,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa keberhasilan program nasional pangan bergizi sangat bergantung pada kepatuhan penyelenggara di daerah. 

“Program Pak Presiden Prabowo Subianto sangat baik untuk anak-anak bangsa. Tapi supaya manfaatnya dirasakan masyarakat, standar kesehatan dan kelayakan harus jadi prioritas. Kita ingin makanan yang diberikan benar-benar aman dan berkualitas,” tegasnya.

Sementara itu, upaya awak media untuk meminta klarifikasi langsung dari pemilik dapur belum membuahkan hasil. 

Hingga berita ini diterbitkan, konfirmasi yang diajukan belum mendapat jawaban.

Masyarakat kini menanti langkah tegas dari pihak terkait untuk memastikan bahwa fasilitas dapur SPPG di Pagaruyung benar-benar beroperasi sesuai standar kesehatan, transparan, dan tidak menimbulkan risiko bagi penerima manfaat program. (Randi)

Buka Rakerda PKK Sumbar 2025, Mahyeldi Minta Gerakan PKK Aktif Hingga ke Nagari

Buka Rakerda PKK Sumbar 2025, Mahyeldi Minta Gerakan PKK Aktif Hingga ke Nagari

BentengSumbar On Senin, November 17, 2025

Rapat Kerja Daerah (Rakerda) PKK Provinsi Sumatera Barat 2025 di Auditorium Gubernuran, Senin (17/11/2025). 

BENTENGSUMBAR.COM - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) PKK Provinsi Sumatera Barat 2025 di Auditorium Gubernuran, Senin (17/11/2025). 

Dalam momentum itu, ia meminta gerakan PKK harus benar-benar hidup dan berdampak hingga tingkat nagari, kelurahan, dan desa.

“Kalau provinsi bergerak tapi nagari tidak, itu belum bisa kita sebut gerakan. Gerakan PKK harus hidup sampai ke akar masyarakat,” ujar Mahyeldi di hadapan peserta Rakerda yang juga dihadiri Kepala Dinas PMD Sumbar, Yozarwardi Usama Putra.

Mahyeldi juga mengingatkan agar PKK lebih peka terhadap dinamika masyarakat, terutama dalam isu generasi muda, ketahanan keluarga, dan ekonomi rumah tangga. 

Ia menilai PKK memiliki posisi strategis dalam memperkuat karakter generasi muda.

Karena itu, Gubernur mendorong penguatan kerja sama PKK dengan Dinas Pendidikan serta perangkat daerah lainnya agar program pembinaan keluarga berjalan lebih efektif.

Gubernur menekankan pentingnya ketahanan keluarga sebagai benteng utama menghadapi persoalan seperti narkoba, pergaulan bebas, dan masalah sosial lainnya. 

Menurutnya, Perda Ketahanan Keluarga dapat dijadikan pedoman dalam memperkuat lingkungan sosial di tiap nagari.

Mahyeldi juga menyoroti pentingnya peran unsur adat seperti niniak mamak, alim ulama, dan cadiak pandai, serta bundo kanduang sebagai penopang utama tatanan sosial masyarakat Minangkabau. 

Ia berharap PKK dapat memfasilitasi pertemuan rutin dengan unsur adat untuk menyelaraskan program dan memperkuat ketahanan sosial.

Sebagai contoh penerapan yang baik, Mahyeldi menyebut Nagari Bukik Surungan di Padang Panjang, yang secara rutin menggelar rapat bulanan bersama tokoh adat dan masyarakat untuk membahas persoalan nagari. 

Ia menyatakan pola seperti ini akan diperkuat dalam Peraturan Gubernur yang sedang disusun.

Gubernur juga menyinggung kerja sama Lembaga Kerapatan Adat Minangkabau (LKAM) dengan kepolisian melalui program Restorative Justice, yang memungkinkan penyelesaian masalah sosial langsung di nagari tanpa proses pengadilan yang panjang. (adpsb/cen/bud)

Gubernur Mahyeldi Mendukung Penuh Rencana Syukuran Atas Penetapan Rahmah El Yunusiyah Sebagai Pahlawan Nasional

Gubernur Mahyeldi Mendukung Penuh Rencana Syukuran Atas Penetapan Rahmah El Yunusiyah Sebagai Pahlawan Nasional

BentengSumbar On Senin, November 17, 2025

Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah menyatakan dukungan penuh terhadap rencana syukuran atas penetapan Rahmah El Yunusiyah sebagai Pahlawan Nasional. 

BENTENGSUMBAR.COM - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah menyatakan dukungan penuh terhadap rencana syukuran atas penetapan Rahmah El Yunusiyah sebagai Pahlawan Nasional oleh Presiden RI, Prabowo Subianto. 

Acara syukuran tersebut akan digelar Organisasi Perempuan Diniyyah Puteri pada 29 November mendatang di kampusnya, Kota Padang Panjang. “InsyaAllah, Pemprov Sumbar mendukung penuh rencana tersebut. Penetapan Rahmah El Yunusiyah sebagai Pahlawan Nasional adalah kebanggaan bagi kita semua,” ujar Gubernur Mahyeldi saat menerima pimpinan Diniyyah Puteri Padang Panjang di Istana Gubernuran Sumbar, Senin (17/11/2025).

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Pimpinan Diniyyah Puteri, Fauziah Fauzan El Muhammadi, Ketua STAI Diniyyah Puteri Syarifatul Hayati, serta jajaran pimpinan lainnya.

Semasa hidupnya, Rahmah El Yunusiyah dikenal sebagai salah satu pelopor pendidikan perempuan di Indonesia. 

Melalui Diniyyah Puteri Padang Panjang yang ia dirikan, lahir banyak tokoh dan perempuan berpendidikan dari berbagai generasi. Kiprahnya mencakup dunia pendidikan, sosial, serta perjuangan kemerdekaan, sehingga layak mendapatkan gelar Pahlawan Nasional.

Selain mendukung rencana syukuran, Gubernur Mahyeldi juga mengungkapkan bahwa saat ini Pemprov Sumbar tengah menyiapkan Seminar Nasional tentang kiprah Rahmah El Yunusiyah. 

Rencananya, kegiatan tersebut akan digelar pada 13 Desember mendatang. 

Seminar ini akan membahas secara khusus konsep pendidikan yang digagas Rahmah El Yunusiyah, yang selama ini menjadi landasan pembentukan karakter dan kompetensi guru di lingkungan Diniyyah Puteri. “Seminar itu akan diselenggarakan oleh Dinas Sosial dan akan mengundang Menteri Agama, Menteri Sosial, Menteri Pendidikan, dan Menteri Kebudayaan,” kata Gubernur.

Menanggapi hal tersebut, Pimpinan Diniyyah Puteri, Fauziah Fauzan El Muhammadi menyampaikan rasa syukur dan terima kasihnya atas dukungan Gubernur dan Pemprov Sumbar untuk Rahmah El Yunusiyah. “Alhamdulillah, dukungan ini menjadi sebuah kebanggaan bagi kami. Ini membuktikan, sosok bunda Rahmah El Yunusiyah itu dicintai oleh seluruh lapisan masyarakat Sumatera Barat,"ujar Fauziah, cicit sekaligus generasi keempat penerus Rahmah El Yunusiyah. (adpsb/cen/bud)

Realisasi APBD Sumbar 2025, Berhasil Lampaui Rata-Rata Nasional

Realisasi APBD Sumbar 2025, Berhasil Lampaui Rata-Rata Nasional

BentengSumbar On Senin, November 17, 2025

Sekdaprov Sumbar, Arry Yuswandi menyampaikan kinerja positif tersebut merupakan hasil dari konsistensi pengendalian anggaran sejak awal tahun.

BENTENGSUMBAR.COM - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) kembali mencatat kinerja positif dalam pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2025. Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) per 14 November 2025, realisasi pendapatan dan realisasi belanja Provinsi Sumbar berhasil melampaui rata-rata nasional.

Hal itu terlihat dari Data Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, data itu menunjukkan realisasi pendapatan APBD Sumbar telah mencapai 83,11 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional 79,58 persen. Sementara realisasi belanja daerah berada pada angka 74,28 persen, jauh di atas rerata nasional yang baru mencapai 64,43 persen. Dengan capaian ini, Sumbar masuk dalam jajaran provinsi dengan performa fiskal terbaik menjelang akhir triwulan IV.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi menyampaikan kinerja positif tersebut merupakan hasil dari konsistensi pengendalian anggaran sejak awal tahun.

Arry menyebut, setidaknya ada tiga strategi yang dilakukan Pemprov Sumbar secara berkala dalam pengendalian anggaran, di antaranya :

1. Evaluasi kinerja bulanan yang dipimpin langsung Gubernur bersama seluruh Kepala OPD untuk memantau perkembangan realisasi fisik dan keuangan secara real time.

2. Penerapan lelang dini untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas dan infrastruktur.

3. Akselerasi proyek berdaya ungkit, termasuk peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal.

“Dengan lelang dini dan evaluasi berkala, serapan belanja menjadi lebih cepat. Kegiatan bisa dimulai lebih awal dan manfaatnya lebih cepat dirasakan masyarakat, termasuk dalam penyerapan tenaga kerja, itu juga meningkat,” jelas Arry di Padang, Senin (17/11/2025).

Ia meyakini, percepatan belanja pemerintah memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. “Belanja pemerintah adalah penggerak ekonomi. Ritme realisasi harus dijaga, terutama belanja modal dan layanan publik, itu mesti dilakukan tanpa mengurangi akuntabilitas,” ujarnya.

Kemendagri juga mencatat, kenaikan signifikan pada realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumbar. Kenaikan tersebut didorong oleh optimalisasi pajak kendaraan bermotor, peningkatan efisiensi penagihan retribusi, dan implementasi layanan digital perpajakan daerah.

Atas capaian tersebut, Sekda mengapresiasi komitmen seluruh perangkat daerah dalam menjaga performa fiskal daerah. “Alhamdulillah, capaian ini adalah hasil kerja kolektif. Namun kita tidak boleh lengah. Masih ada waktu sampai akhir tahun dan seluruh program prioritas harus dipastikan tetap berjalan optimal,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga kualitas belanja. “Percepatan itu perlu, tapi akuntabilitas tetap nomor satu. Semua harus dilakukan secara transparan, tertib, dan tepat sasaran,” tutupnya. (Adpsb/Busan)

KPK Panggil 12 Saksi Kasus Korupsi Kuota Haji

KPK Panggil 12 Saksi Kasus Korupsi Kuota Haji

Bang Yahya On Senin, November 17, 2025

Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, mendalami kasus dugaan rasuah terkait penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kemenag. 

BENTENGSUMBAR.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mendalami kasus dugaan rasuah terkait penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag).

Sebanyak 12 saksi dari pihak swasta dipanggil hari ini, 17 November 2025.

"Pemeriksaan akan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," kata juru bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Senin, 17 November 2025.

Sebanyak 12 saksi itu berinisial M, AA, S, F, HAG, UM, MF, AMS, BS, SB, FD, dan SM. Budi belum bisa memerinci informasi yang mau diulik dari para saksi itu.

Masalah dalam kasus korupsi ini adalah karena adanya pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. 

Indonesia sejatinya diberikan 20 ribu tambahan kuota untuk mempercepat antrean haji.

Dari total itu, pemerintah seharusnya membaginya dengan persentase 92 persen untuk haji reguler, dan delapan persen untuk khusus. 

Namun, sejumlah pihak malah membaginya rata yakni masing-masing 50 persen.

KPK sudah banyak memeriksa pejabat di Kemenag. 

Lalu, pihak penyedia jasa travel umroh juga dimintai keterangan, salah satunya Ustaz Khalid Basalamah.

KPK juga sudah dua kali memeriksa mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. 

Pemeriksaan pertama pada Kamis, 7 Agustus 2025, kedua pada 1 September 2025. (*) 

Sumber: Metrotvnews.com