Wakil Ketua DPRD Kota Padang Jupri Imbau Warga Jaga Toleransi Antar Umat Beragama, Faisal Nasir Ajak Pemko Bersama Masyarakat Berdoa dan Evaluasi Diri

Wakil Ketua DPRD Kota Padang Jupri Imbau Warga Jaga Toleransi Antar Umat Beragama, Faisal Nasir Ajak Pemko Bersama Masyarakat Berdoa dan Evaluasi Diri

Bang Yahya On Rabu, Desember 24, 2025

Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Jupri, S.A.P., yang akrab disapa Makdang, mengimbau seluruh masyarakat agar menyambut Natal dan Tahun Baru 2026 dengan menjaga keamanan, ketertiban, dan toleransi antarumat beragama. 

BENTENGSUMBAR.COM - Natal dan tahun baru 2025 sudah mengampiri kita. Besok umat Kristen dan Katolik sudah merayakan Natal. Setelah Natal, kita pergantian tahun. 

Namun, suasana Natal dan tahun baru atau yang dikenal Nataru, Kota Padang tercinta yang ku jaga dan ku bela sedang tak baik-baik saja. 

Ranah Bingkuang, sebutan lain Kota Padang, dilanda musibah akibat tangan - tangan jahil munusia. Kota ini disapu banjir bandang. 

Rumah - rumah warga rusak, ada pula yang hanyut. Jembatan putus, jalan tak bisa dilalui. Warga diungsikan. Dibangunkan hunian sementara dan hunian tetap.

Meski demikian, imbauan tetap datang dari Wakil Ketua DPRD Kota Padang Jupri, S. A. P., dan anggota DPRD Kota Padang Faisal Nasir. Keduanya dari Partai Amanat Nasional (PAN).

Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Jupri, S.A.P., yang akrab disapa Makdang, mengimbau seluruh masyarakat agar menyambut Natal dan Tahun Baru 2026 dengan menjaga keamanan, ketertiban, dan toleransi antarumat beragama.

"Momentum Nataru adalah saat yang tepat untuk memperkuat persatuan, gotong royong, dan nilai kebangsaan, demi Kota Padang yang aman, damai, dan berkemajuan. Selamat Natal 2025 dan Tahun Baru 2026," katanya, Rabu, 24 Desember 2025.

Faisal Nasir mengimbau untuk melakukan kegiatan positif dan bermanfaat, apalagi Kota Padang dilanda bencana banjir bandang. 

Sementara itu, Faisal Nasir mengimbau untuk melakukan kegiatan positif dan bermanfaat, apalagi Kota Padang dilanda bencana banjir bandang. 

"Cuma saya belum tahu persis perkembangan keputusan pemerintah terkait Nataru dan Tahun Baru, apalagi kita lagi menghadapi bencana," katanya. 

Tentu, kata Faisal Nasir lagi, masyarakat mengisi perayaan Nataru dengan melaksanakan kegiatan positif dan bermanfaat. 

"Melaksanakan ini dengan mengisi kegiatan yang tidak menimbulkan hal-hal yang negatif. Tentu harus ada keputusan dari pemerintah untuk menegaskan ini terhadap generasi muda," harapnya.

Misalnya, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan keagamaan karena dalam situasi bencana. 

"Bencana itu selain faktor alam, tetapi tidak terlepas dari kehendak Yang Maha Kuasa. Artinya berdoa, jauhkan dari bencana," katanya. 

"Kalau kini baru bersifat ujian, belum dalam bentuk hukuman. Kalau hukuman lebih parah dampaknya. Hukuman itu kan sudah selesai. Kalau kita berdoa, akan dapat menjauhkan kita dari bencana," ujarnya.

Dengan doa tadi, harap dia, Pemerintah kalau dapat mengadakan doa bersama dengan generasi muda dan masyarakat.

"Kalau bisa tidak ada hiburan. Namun harus ada imbauan pemerintah. Kalau ada hiburan, ditindak tegas," harapnya. 

Faisal Nasir menyarakan Pemerintah Kota Padang mengadakan doa bersama masyarakat dan mengevaluasi diri terhadap bencana yang terjadi. 

"Muhasabah kah namanya. Kan bencana kini bukan hanya karena hujan, tetapi juga lumpur. Mengingatkan diri kita kembali ke masyarakat," ujarnya. (BY)

Ketua DPRD Kota Padang Muharlion Imbau Umat Nasrani dan Warga Kota Rayakan Nataru dengan Sederhana

Ketua DPRD Kota Padang Muharlion Imbau Umat Nasrani dan Warga Kota Rayakan Nataru dengan Sederhana

Bang Yahya On Rabu, Desember 24, 2025

Ketua DPRD Kota Padang Ustad H. Muharlion, S. Pd., mengimbau umat Nasrani, Katolik dan Kristen serta warga kota Padang merayakan Natal dan Tahun Baru masehi dengan sederhana. 

BENTENGSUMBAR.COM - Ketua DPRD Kota Padang Ustad H. Muharlion, S. Pd., mengimbau umat Nasrani, Katolik dan Kristen serta warga kota Padang merayakan Natal dan Tahun Baru masehi dengan sederhana. 

"Kita minta semua elemen di Kota Padang, terutama umat Nasrani, Katolik dan Kristen, bagaimana merayakan Natal dengan sederhana," katanya.

Hal itu disampaikan Ketua DPRD Kota Padang Ustad H. Muharlion, S. Pd., ketika diwawancarai media ini melalui pesan WhatsApp, Rabu, 24 Desember 2025.

Disamping itu, kata Muharlion, merayakan tahun baru dengan sederhana. Selain itu, tidak merayakan tahun baru dengan berlebih-lebihan. 

"Apalagi, kondisi saat ini, kita di  Kota Padang, masih dalam suasana berduka pasca terjadinya musibah banjir bandang," terangnya. 

Tentu, kata politisi PKS ini, dia berharap, pada tahun baru kali ini tidak ada perayaan yang bersifat pawai.

"Tentunya kita berharap tidak ada semacam pawai, musik-musik, dan lainnya," ujarnya.

Dan bagi umat Muslim, Muharlion mengimbau merayakan tahun baru dengan kegiatan berzikir. 

"Kita mengimbau Pemerintah Kota mengadakan kegiatan zikir bersama suatu tempat. Mesjid dan Mushalla juga mengadakan itu," tegas mantan Ketua DPD PKS Kota Padang ini. 

Sedengkan bagi umat bergama lain, jelas Muharlion, bagi yang non muslim mengisi tahun baru sesuai dengan ibadahnya masing-masing.

Kemudian, terkait suasana tahun baru ini, Muharlion mengucapkan terimakasih dan apresiasi kepada Kepolisian, TNI dan Pemko yang telah mendirikan posko pengamanan.

"Terimakasih kita sampaikan kepada semua pihak, baik itu Kepolisian, TNI, dan Pemerintah Kota yang telah mendirikan posko, terutama di titik-titik kerawanan. 

"Jangan sampai ada hal yang mengganggu kondisi kota ini. Jangan ada hal-hal yang mengganggu kita saat ini," urainya.

Kemudian juga, kata Muharlion, karena saat ini masa liburan, pasti kunjungan ke Kota Padang ini meningkat. 

"Tentu, kalau tempat - tempat wisata ramai, akan ada rekayasa lalu lintas. Kita juga mengimbau pedagang, jangan ada pemalakkan di tempat wisata," terangnya. 

Sekedar informasi, Kota Padang baru saja dilanda bencana banjir bandang parah. 

Banyak warga yang diungsikan. Rumah-rumah ada yang hanyut, jembatan putus, jalan berlumpur. 

Warga butuh pakaian dan makanan. Pemko dan relawan sudah bergerak. Mereka mendirikan posko. 

Ditengah kesulitan air bersih, Ketua DPRD Kota Padang Muharlion menggagas program air bersih untuk warga. 

DPRD Kota Padang, baik pimpinan dan anggota dewan, turut berjibaku menangani bencana. 

Mereka turun langsung. Ada yang mengantarkan bantuan makanan, pakaian, dan kebutuhan lainnya bagi warga terdampak bencana. (BY)

Imbauan Wakil Ketua DPRD Kota Padang Osman Ayub bagi Warga Kota: Orang Menangis Kita Sabak

Imbauan Wakil Ketua DPRD Kota Padang Osman Ayub bagi Warga Kota: Orang Menangis Kita Sabak

BentengSumbar.com On Rabu, Desember 24, 2025

Mengahadapi Natal dan Tahun baru 2025 M, Wakil Ketua DPRD Kota Padang Osman Ayub mengimbau warga kota yang merayakannya untuk menghormati budaya yang tumbuh dan hidup di Ranah Minang. 

BENTENGSUMBAR.COM - Mengahadapi Natal dan Tahun baru 2025 M, Wakil Ketua DPRD Kota Padang Osman Ayub mengimbau warga kota yang merayakannya untuk menghormati budaya yang tumbuh dan hidup di Ranah Minang. 

Hal itu disampaikan Osman Ayub ketika diwawancarai media ini via telepon selular, Rabu, 24 Desember 2025.

"Jadi ini yang perlu disampaikan kepada masyarakat. Budaya di Minang ini saling menghargai," ujar Osman Ayub. 

Apalagi, Kota Padang yang dikenal sebagai Ranah Bingkuang, terutama daerah mudik masih kental budaya Minang. 

Apatah lagi, daerah mudik ini baru-baru ini, di bulan November 2025, dilanda bencana banjir bandang yang menyapu rumah-rumah, harta benda, dan nyawa warga. 

Tak hanya itu, akses jembatan dan jalan putus, tidak bisa dilewati. Warga mudik pun terpaksa mengungsi ke tempat pengusian yang disediakan pemerintah. 

Daerah mudik atau Padang panggir kota itu meliputi daerah  yang paling parah terkena banjir, yaitu Kecamatan Pauh, Kecamatan Kuranji, Kecamatan Koto Tangah, dan Nanggalo. 

Ketiganya merupakan nagari serumpun yang dikenal dengan pemeo, "Abak Koto Tangah, Amak Pauh (Kecamatan Pauh dan Kuranji) dan anak Nanggalo. "

"Artinya, orang menangis, kita sabak. Kita ikut bersedih dengan bencana yang menimpa saudara-saudara kita," kata mantan Ketua DPC NasDem Kota Padang ini.

Dikatakannya, akibat bencana ini, sebagian warga kota tidak punya rumah, karena hanyut.

"Ini kejadian luar biasa. Artinya, kita kembali ke budaya yang ada. Orang terkena bencana kita hormati," harapnya. 

Selain itu, Osman Ayub memiliki harapan kepada tokoh masyarakat di 11 kecamatan, 104 kelurahan, untuk mengimbau masyarakat agar menghormati budaya yang ada dalam kondisi saat ini. 

Terkait transportasi menghadapi Nataru, kata Osman Ayub, pemerintah kota perlu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan ditentukan jamnya. 

"Kalau dapat pelayanan Tarnspadang, misalnya, biasanya sampai pukul 10 malam, kini sampai jam 8 malam. Tapi tentunya sejak awal kita lakukan imbauan," cakapnya. 

Osman Ayub juga mengimbau petugas yang ada di objek wisata, terutama Pantai Padang agar stanbay. Tujuannya, jangan sampai ada kelompok masyarakat. 

"Tentu kembali ke budaya awak. Orang menangis, kita sabak. Kalau di Minang tentu ini yang berharga," tegas putra daerah Nanggalo ini. (BY)

Pitra Romadoni Ungkap Alasan Prabowo Tak Tetapkan Banjir Sumatra Bencana Nasional, Singgung Kesanggupan Kepala Daerah

Pitra Romadoni Ungkap Alasan Prabowo Tak Tetapkan Banjir Sumatra Bencana Nasional, Singgung Kesanggupan Kepala Daerah

BentengSumbar.com On Rabu, Desember 24, 2025

Presiden Petisi Ahli, Pitra Romadoni menilai masing-masing pemerintah daerah (pemda) masih mampu menangani banjir dan longsor di tiga provinsi Sumatra. 

BENTENGSUMBAR.COM - Presiden Petisi Ahli, Pitra Romadoni menilai masing-masing pemerintah daerah (pemda) masih mampu menangani banjir dan longsor di tiga provinsi Sumatra. Menurutnya, hal ini menjadi dasar Presiden Prabowo Subianto tidak menetapkan status bencana nasional.

Pitra menekankan kepada publik agar tidak serta-merta menyalahkan Presiden Prabowo terkait penanganan bencana.

"Kalau kita berbicara pemerintah, kita enggak bisa mengunjuk-unjuk, salahkan Prabowo selaku Kepala Negara ataupun presiden. Pemerintah itu kategorinya ada sub-sub kategorinya," ujar Pitra dalam program Rakyat Bersuara bertajuk 'Presiden: Bencana, Kita Hadapi Bersama' yang disiarkan di iNews, Selasa (23/12/2025).

Dia pun mengingatkan bahwa struktur pemerintah memiliki tingkatan yang luas, mulai dari kepala desa, camat, bupati, hingga gubernur, yang semuanya memiliki tanggung jawab sesuai undang-undang

Pitra merujuk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, khususnya terkait otonomi daerah. 

Dia menjelaskan, aturan tersebut memberikan kewenangan penuh kepada kepala daerah, baik gubernur maupun bupati, untuk mengurus wilayahnya masing-masing.

Menurutnya, status bencana nasional belum ditetapkan karena fungsi pemerintahan di daerah terdampak dinilai masih aktif dan tidak lumpuh total. Komunikasi antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat juga disebut masih berjalan.

"Lain halnya kalau komunikasinya sudah terputus dan pemerintahan di daerah dan provinsi sudah lumpuh total, sehingga ya layak untuk ditetapkan sebagai Bencana Nasional," katanya.

Lebih lanjut, Pitra mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari para gubernur di tiga provinsi terdampak yang menyatakan ketidaksanggupan menangani bencana tersebut kepada pemerintah pusat.

Kendati ada bupati yang menyatakan tidak sanggup, Pitra menegaskan, hierarki pimpinan di daerah berada di tangan gubernur.

"Jadi tiga provinsi itu belum ada mengatakan dari Gubernur kepada pemerintah pusat bahwasanya mereka tidak mampu lagi untuk menangani itu," ucap Pitra.

Pitra juga menegaskan bahwa sikap ini bukan bentuk ketidakpedulian atau kurangnya empati, melainkan bentuk ketaatan pada prosedur hukum dan kepercayaan bahwa daerah masih mampu menangani situasi secara mandiri dan berdaulat. (*) 

Sumber: iNews. id

MBG di Masa Libur, Dituding Upaya Penghabisan Anggaran, Nanik Sudaryati Deyang Meluruskan

MBG di Masa Libur, Dituding Upaya Penghabisan Anggaran, Nanik Sudaryati Deyang Meluruskan

BentengSumbar.com On Rabu, Desember 24, 2025

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) bidang Komunikasi Publik dan Investigasi Nanik Sudaryati Deyang. Nanik juga meluruskan tudingan beberapa kalangan yang mengatakan bahwa pemberian MBG di saat liburan adalah untuk menghabiskan anggaran.

BENTENGSUMBAR.COM - Memasuki masa libur sekolah, Makan Bergizi Gratis (MBG) utamanya ditujukan kepada kelompok penerima manfaat dari kalangan ibu hamil (bumil), ibu menyusui (busui), dan balita (3B).

“Yang tidak libur, atau tetap diberikan MBG, itu adalah untuk 3B. Siapa yang mengantar? Ya seperti biasa, para petugas yang selama ini sudah berjalan,” kata Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) bidang Komunikasi Publik dan Investigasi Nanik Sudaryati Deyang di Yogyakarta, Selasa, (23/12/2025).

Dia menambahkan, BGN menyadari bahwa untuk perbaikan gizi siswa perlu konsistensi. Namun, BGN pun memahami bahwa anak-anak sekolah sedang memasuki masa liburan. Karena itu, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menawarkan kepada sekolah-sekolah penerima manfaat, jika mau menerima MBG, mereka dipersilakan mengajukannya. Hidangan MBG akan diantarkan SPPG sesuai dengan permintaan sekolah, dalam bentuk makanan kering.

“Jadi anak-anak tidak dipaksa untuk datang ke sekolah. Silakan saja kalau makanan MBG itu diambil ibunya, ayahnya, atau saudaranya. Kalau misalnya sekolah tidak mau menerima, wali murid juga tidak mau, maka juga tidak apa-apa, dan tidak dipaksa,” jelas Nanik.

“Jadi tidak ada yang memaksa anak-anak libur ke sekolah untuk mengambil MBG. Mohon jangan diplintir,” tambah Ketua Pelaksana Harian Tim Koordinasi antar Kementerian dan Lembaga untuk pengelolaan program MBG itu.

Dituding Upaya Penghabisan Anggaran

Nanik juga meluruskan tudingan beberapa kalangan yang mengatakan bahwa pemberian MBG di saat liburan adalah untuk menghabiskan anggaran.

“Justru sebaliknya, kami menghemat anggaran luar biasa di tahun 2025. Bayangkan, anggaran MBG tahun 2025 itu 71 T, targetnya untuk 6 juta penerima manfaat yang terdiri dari anak sekolah dan 3B. Namun ternyata kami bisa memberi manfaat kepada 50 juta anak Indonesia dan kelompok 3B,” ujarnya.

Penghematan bisa dilakukan karena semula ada banyak dapur yang harus dibangun BGN, tapi ternyata banyak yayasan/mitra yang mau membangun dapur MBG yang disebut sebagai Dapur Mandiri.

“Akhirnya cost yang dikeluarkan BGN hanya untuk program MBG 15 ribu/MBG; gaji karyawan BGN, termasuk Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), ahli gizi, dan akuntan di tiap-tiap SPPG, yang saat ini hampir 100 ribu dan tersebar dari Sabang sampai Merauke dan juga untuk operasional."

“Data yang saya sampaikan ini bisa dicek ke Kementerian Keuangan,” kata Nanik. 

Semua Anak Harus Dapat MBG

Nanik menegaskan, pemerintah terus bekerja keras untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia.

“Pesan Pak Prabowo, tidak boleh satu anak Indonesia pun, baik (anak usia sekolah) yang berada di jalanan bila belum Sekolah Rakyat, anak-anak di pondok-pondok pesantren baik yang terdaftar di Kementerian Agama, maupun yang tidak terdaftar, semua harus dapat makan bergizi gratis,” ujar Nanik.

Sedangkan tentang berita mengenai pemberian MBG untuk orang-orang lanjut usia dan para difabel, menurut Nanik, yang akan memberikan makan gratis adalah Kementerian Sosial.

“Program itu masih wacana Kemensos, jadi bukan program BGN ya,” ucap Nanik. (*)

Sumber: Liputan6.com

Industri Tekstil Ngeluh ke Purbaya Buntut Pengajuan Kredit Ditolak 20 Bank

Industri Tekstil Ngeluh ke Purbaya Buntut Pengajuan Kredit Ditolak 20 Bank

BentengSumbar.com On Rabu, Desember 24, 2025

Keluhan tersebut disampaikan PT Mayer Indah Indonesia melalui kanal Debottlenecking Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP), yang langsung disidangkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. 

BENTENGSUMBAR.COM - Industri tekstil dalam negeri mengeluhkan akses pembiayaan perbankan yang sulit di tengah tekanan ekonomi imbas maraknya produk impor ilegal.

Keluhan tersebut disampaikan PT Mayer Indah Indonesia melalui kanal Debottlenecking Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP), yang langsung disidangkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Selasa, 23 Desember 2025.

General Manager (GM) PT Mayer Indah Indonesia, Melisa Suria, mengungkapkan produsen kain bordir dan kebaya yang berdiri sejak 1973 itu ditolak lebih dari 20 bank saat mengajukan kredit modal kerja Rp4 miliar, meski Purbaya telah menggelontorkan dana Rp200 triliun ke perbankan.

"Sejak awal September sampai sekarang sudah lebih dari 20 bank saya datangin. Termasuk bank Himbara yang di pak menteri bilang kan salurkan dananya. Semua bilang, semua menolak intinya karena industri tekstil itu di lampu oren atau lampu merah," katanya dalam sidang tersebut.

Menurut Melisa, lima tahun terakhir perusahaannya mengalami masa sulit terutama sejak pandemi Covid-19 melanda yang membuat keuangan perushaaan terkuras.

"Lima tahun belakangan ini terutama karena Covid, tabungan kami habis," ujar Melisa.

Selain itu, perusahaannya juga memiliki utang BPJS Ketenagakerjaan Rp950 juta selama menunggak sejak awal tahun, dan dikenakan denda 2 persen per bulan.

"Tunggakannya hampir Rp1 miliar, Rp950 jutaan sampai sekarang. Mohon jangan dikenakan denda karena denda terus berjalan," tuturnya kepada Purbaya.

Ia menjelaskan, pandemi membuat omzet perusahaan anjlok hingga 50 persen akibat pembatasan aktivitas masyarakat, termasuk hajatan dan pesta.

Sementara harapan untuk bangkit setelah pandemi pun musnah setelah derasnya barang impor dan melemahnya industri konveksi dalam negeri.

“Banyak pelanggan lama Mayer Indah Indonesia, khususnya konveksi di kawasan Tanah Abang, terpaksa menghentikan produksi dan memulangkan para penjahit ke kampung halaman karena tidak sanggup bersaing dari sisi harga,” jelasnya.

Melisa mengungkapkan, perusahaannya bahkan juga mendapat penolakan dari bank rekanan yang telah bekerja sama lebih dari 15 tahun. Hal tersebut terjadi karena perbankan menilai industri tekstil sudah terlalu “bleeding” sehingga dianggap tidak layak dibiayai.

Padahal, kata Melisa sekitar 80 persen penjualan Mayer Indah Indonesia masih berasal dari pasar domestik dan 20 persen dari ekspor. Meski demikian, kinerja ekspor ikut tertekan oleh konflik global yang mendorong lonjakan biaya kontainer.

Namun, menjelang Lebaran, tanda-tanda pemulihan dinilai mulai muncul. Konveksi yang sempat berhenti produksi mulai memanggil kembali para penjahit karena banyaknya pesanan. Terkait keterbatasan modal, lanjut Melisa membuat pabrik tak mampu memenuhi permintaan tersebut.

"Kami cuma bisa beli benang 30 persen atau 40 persen dari total order. Jadi ini adalah suatu masalah, karena cepat atau lambat kami mesti udahan kalau seperti ini terus keadaannya," pungkas Melisa. (*) 

Sumber: RMOL

ILUNI FKUI, ILUNI FTUI, dan ParagonCorp Serahkan Donasi Genset untuk RSUD Langsa sebagai Bagian dari Tanggap Bencana Aceh

ILUNI FKUI, ILUNI FTUI, dan ParagonCorp Serahkan Donasi Genset untuk RSUD Langsa sebagai Bagian dari Tanggap Bencana Aceh

BentengSumbar.com On Rabu, Desember 24, 2025

Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (ILUNI FKUI) bersama Ikatan Alumni Fakultas Teknik Universitas Indonesia (ILUNI FTUI) dan ParagonCorp menyerahkan donasi satu unit genset kepada RSUD Langsa. 

BENTENGSUMBAR.COM - Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (ILUNI FKUI) bersama Ikatan Alumni Fakultas Teknik Universitas Indonesia (ILUNI FTUI) dan ParagonCorp menyerahkan donasi satu unit genset kepada RSUD Langsa, Acch, sebagai bentuk dukungan nyata terhadap

upaya tanggap darurat dan pemulihan layanan kesehatan pasca bencana yang melanda wilayah Aceh dalam beberapa waktu terakhir.

Donasi genset ini diharapkan dapat memastikan keberlangsungan pasokan listrik bagi fasilitas kesehatan, terutama untuk mendukung layanan kegawatdaruratan, perawatan intensif, tindakan operatif, serta pelayanan medis esensial lainnya yang sangat bergantung pada stabilitas sumber daya listrik.

Ketua Umum ILUNI FKUI, dr. Wawan Mulyawan, menyampaikan bahwa kolaborasi lintas alumni dan mitra industri ini merupakan wujud tanggung jawab sosial alumni Universitas Indonesia dalam menjawab kebutuhan masyarakat terdampak bencana.

"Bagi kami di ILUNI FKUI, kesehatan adalah hak fundamental masyarakat. Dalam situasi pasca bencana, rumah sakit harus tetap dapat beroperasi secara optimal. Donasi genset ini adalah bentuk solidaritas dan komitmen kami untuk mendukung keberlanjutan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Aceh," ujar Wawan Mulyawan, Ketua Umum ILUNI FKUI.

Selain bantuan operasional, ILUNI FKUI juga memperluas jangkauan bantuannya pada aspek pemulihan

medis. 

Saat ini, ILUNI FKUI mengupayakan revitalisasi layanan kesehatan di RSUD Langsa dan RSUD Tamiang yang dilaksanakan bersama Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM) dan Rumah Sakit Universitas Indonesia (RS UI)

Senada dengan hal tersebut, Ketua Umum ILUNI FTUI, Farrizky Putra Astrawinata, menekankan pentingnya peran alumni teknik dalam memastikan kesiapan dan ketahanan infrastruktur vital, khususnya fasilitas keschatan di daerah terdampak.

"Pemulihan pasca bencana tidak hanya berbicara tentang bantuan darurat, tetapi juga tentang memastikan infrastruktur kritis dapat kembali berfungsi dengan andal. Melalui kontribusi ini, kami berharap RSUD Langsa

memiliki dukungan kelistrikan yang memadai untuk menjalankan layanan kesehatan secara berkelanjutan," tutur Farrizky Putra Astrawinata, Ketua Umum ILUNI FTUI.

Melengkapi dukungan infrastruktur tersebut, ILUNI FKUI juga turut memberikan support berupa suplai material untuk revitalisasi panel listrik di RSUD Langsa agar sistem kelistrikan dapat berfungsi secara utuh

dan aman.

Sementara itu, ParagonCorp melalui Astri Wahyuni, Director of Corporate Affairs., menyampaikan bahwa keterlibatan ParagonCorp dalam inisiatif ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk hadir dan berkontribusi dalam upaya kemanusiaan di berbagai wilayah Indonesia.

"ParagonCorp percaya bahwa keberlanjutan layanan kesehatan adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Kami merasa terhormat dapat berkolaborasi dengan ILUNI FKUI dan ILUNI FTUI dalam mendukung RSUD Langsa, agar tetap dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Aceh," ungkap Astri Wahyuni, Director of Corporate Affairs ParagonCorp.

Pihak RSUD Langsa menyampaikan apresiasi yang tinggi atas dukungan yang diberikan. 

Kehadiran genset ini dinilai sangat membantu dalam menjaga stabilitas operasional rumah sakit, khususnya di tengah tantangan pascabencana dan keterbatasan infrastruktur.

Melalui sinergi antara alumni perguruan tinggi, dunia industri, dan institusi pelayanan kesehatan, diharapkan upaya pemulihan di Aceh dapat berlangsung lebih cepat, terkoordinasi, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. (*)