HEADLINE
Hampir 30 Jam Gelap Gulita, Warga Pasaman Baru Garden Keluhkan Lambannya Penanganan PLN    
Selasa, November 17, 2026

On Selasa, November 17, 2026

Hampir 30 Jam Gelap Gulita, Warga Pasaman Baru Garden Keluhkan Lambannya Penanganan PLN
Hampir 30 jam tanpa aliran listrik membuat aktivitas rumah tangga terganggu. (Fotdok: Rido). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Gelap yang biasanya hanya datang ketika malam tiba, kali ini terasa begitu panjang bagi warga Komplek Perumahan Pasaman Baru Garden, Jorong Kati Maha, Nagari Lingkung Aua Koto Dalam, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat. Hampir 30 jam tanpa aliran listrik membuat aktivitas rumah tangga terganggu. Dari urusan mandi, mencuci, memasak hingga kebutuhan penerangan, semuanya menjadi serba sulit.

Pemadaman listrik tersebut dilaporkan berlangsung sejak Minggu (15/11/2026) sekitar pukul 17.00 WIB hingga Senin (16/11/2026) malam. Namun, hingga berita ini diturunkan, aliran listrik di kawasan perumahan tersebut belum juga kembali normal. Kondisi itu membuat warga semakin resah, terlebih karena belum mendapatkan kepastian kapan gangguan akan berakhir.

Kekecewaan warga salah satunya disampaikan Yesi, salah seorang penghuni perumahan. Ia mengaku lamanya pemadaman telah mengganggu hampir seluruh aktivitas keluarga. Ketergantungan terhadap listrik membuat pekerjaan rumah tangga yang biasanya mudah dilakukan kini menjadi persoalan tersendiri.

"Akibat matinya aliran arus listrik sejak kemarin sore, kami sangat kesulitan untuk beraktivitas seperti mandi, mencuci, dan memasak, karena semuanya sangat bergantung pada listrik," ujar Yesi saat dikonfirmasi wartawan, Senin (16/11/2026) malam.

Bukan hanya urusan rumah tangga yang terganggu, suasana lingkungan yang gelap gulita juga menimbulkan kekhawatiran tersendiri. Warga merasa tidak nyaman karena penerangan di sekitar komplek tidak berfungsi. Kekhawatiran terhadap potensi tindak kriminalitas, seperti pencurian, pun semakin menghantui ketika malam datang tanpa cahaya lampu jalan maupun penerangan rumah.

Di tengah kondisi tersebut, warga juga menyesalkan minimnya komunikasi dari pihak PLN. Hingga Senin malam, mereka mengaku belum menerima informasi resmi mengenai penyebab gangguan maupun perkiraan waktu pemulihan aliran listrik. Bagi masyarakat, kepastian informasi sangat berarti agar mereka bisa mengatur kebutuhan sehari-hari dan menyiapkan langkah antisipasi, termasuk menggunakan lampu darurat atau penerangan alternatif.

Warga menilai penanganan gangguan oleh pihak PLN, khususnya Unit Pelayanan Pelanggan (UP3), Gardu Induk, maupun Unit Layanan Pelanggan (ULP) Simpang Empat, perlu mendapat perhatian. Mereka berharap petugas segera turun ke lokasi untuk memastikan sumber kerusakan dan mempercepat proses perbaikan. Sebab, semakin lama listrik padam, semakin besar pula dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.

Bagi warga, persoalan ini bukan semata-mata tentang lampu rumah yang tidak menyala. Listrik telah menjadi kebutuhan penting untuk menunjang berbagai aktivitas, mulai dari kebersihan, pengolahan makanan, komunikasi, hingga keamanan lingkungan. Karena itu, ketika pasokan terhenti dalam waktu panjang, masyarakat membutuhkan penanganan cepat sekaligus informasi yang jelas dari pihak penyedia layanan.

Masyarakat Pasaman Baru Garden berharap PLN segera memberikan penjelasan terbuka mengenai penyebab pemadaman, langkah perbaikan yang sedang dilakukan, serta kepastian waktu normalisasi aliran listrik. Komunikasi yang baik dinilai dapat mengurangi keresahan warga, sekaligus menunjukkan keseriusan dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak media masih berupaya menghubungi PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) Simpang Empat untuk memperoleh penjelasan resmi terkait gangguan listrik tersebut. Warga kini hanya berharap malam kembali terang, aktivitas rumah tangga berjalan normal, dan pelayanan listrik segera pulih setelah hampir 30 jam terhenti. (*)

Pewarta: Rido

Siswa MTsN 2 Payakumbuh Bersinar di OBA Nasional, Whynnel Raih Perak dan Afdal Tembus Final    
Selasa, November 17, 2026

On Selasa, November 17, 2026

Siswa MTsN 2 Payakumbuh Bersinar di OBA Nasional, Whynnel Raih Perak dan Afdal Tembus Final
Wali Kota Zulmaeta melalui Wakil Wali Kota Elzadaswarman menyampaikan penghargaan secara langsung kepada kedua siswa itu di halaman MTsN 2 Kota Payakumbuh, Senin (16/11/2026). (Fotdok: Hermiko). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Prestasi membanggakan kembali datang dari dunia pendidikan Kota Payakumbuh. Di tengah persaingan Olimpiade Bahasa Arab (OBA) tingkat nasional, siswa MTsN 2 Kota Payakumbuh berhasil menunjukkan kemampuan terbaiknya. Whynnel Jhovi Pratama sukses membawa pulang medali perak, sementara Muhammad Afdal berhasil melangkah hingga babak final. Capaian ini menjadi bukti bahwa potensi generasi muda daerah mampu bersaing di panggung nasional.

Keberhasilan tersebut mendapat apresiasi dari Pemerintah Kota Payakumbuh. Wali Kota Zulmaeta melalui Wakil Wali Kota Elzadaswarman menyampaikan penghargaan secara langsung kepada kedua siswa itu di halaman MTsN 2 Kota Payakumbuh, Senin (16/11/2026). Kehadiran pemerintah daerah menjadi bentuk dukungan terhadap kerja keras siswa, guru, dan pihak madrasah dalam membangun tradisi prestasi.

Di hadapan para guru dan peserta didik, Elzadaswarman menyebut keberhasilan Whynnel dan Afdal sebagai gambaran dari besarnya potensi yang dimiliki anak-anak Payakumbuh. Menurutnya, prestasi yang terlihat saat ini hanyalah sebagian kecil dari kemampuan generasi muda yang masih perlu terus digali dan dikembangkan. Ia mengibaratkannya seperti fenomena gunung es, ketika capaian yang muncul ke permukaan sesungguhnya menyimpan potensi lebih besar di baliknya.

"Prestasi yang kita lihat ini ibarat fenomena gunung es. Apa yang muncul ke permukaan merupakan bagian dari potensi besar yang dimiliki para siswa, dan masih banyak prestasi lainnya yang perlu terus dikembangkan. Tantangan zaman saat ini membutuhkan generasi yang memiliki motivasi, integritas, dan kemampuan beradaptasi," ujar Elzadaswarman.

Kunjungan tersebut sekaligus menjadi momentum pembukaan turnamen bola voli dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) tingkat Kota Payakumbuh. Elzadaswarman berharap kegiatan olahraga itu tidak hanya menjadi ajang pertandingan, tetapi juga ruang untuk menumbuhkan sportivitas, menjaga kebugaran, serta mempererat kebersamaan di lingkungan pendidikan.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Payakumbuh, Hendri Yazid, mengungkapkan bahwa keberhasilan siswa MTsN 2 tidak terlepas dari program pembinaan "satu siswa satu prestasi" yang dijalankan madrasah bersama para guru. Program tersebut mendorong setiap peserta didik untuk mengenali dan mengembangkan kemampuan masing-masing, sehingga prestasi tidak hanya menjadi milik segelintir siswa, tetapi menjadi budaya di lingkungan madrasah.

Hendri menegaskan, target pembinaan kini harus melampaui tingkat kota dan provinsi. Siswa madrasah perlu diberi ruang dan pendampingan agar mampu bersaing di tingkat nasional. Ia juga menyebut MTsN 2 Kota Payakumbuh sebagai pilot project madrasah di Sumatera Barat, khususnya dalam pengembangan madrasah sehat yang mengutamakan kualitas lingkungan pendidikan dan peningkatan sumber daya manusia. Namun, prestasi tetap harus berjalan seiring dengan keimanan, integritas, kedisiplinan, serta kepatuhan kepada guru dan orang tua.

Kepala MTsN 2 Kota Payakumbuh, Yarisman, mengatakan pihak madrasah terus berbenah, mulai dari menciptakan lingkungan yang asri hingga meningkatkan kualitas pembelajaran. Pembinaan terarah yang dilakukan para guru menjadi bagian penting dalam menggali kemampuan siswa. Tantangan berikutnya pun sudah menanti, sebab pada 18 November 2026, siswa MTsN 2 dijadwalkan kembali berlaga di tingkat nasional melalui Festival Sains Nasional di Bandung, Jawa Barat.

Bagi MTsN 2 Kota Payakumbuh, medali perak Whynnel dan keberhasilan Afdal menembus final OBA Nasional bukanlah garis akhir, melainkan penyemangat untuk melahirkan capaian berikutnya. Kolaborasi guru, madrasah, orang tua, dan pemerintah diharapkan terus memperkuat pembinaan generasi muda. Sebab, madrasah yang maju bukan hanya melahirkan siswa berprestasi, tetapi juga membentuk pribadi berilmu, berkarakter, beriman, dan siap menghadapi tantangan masa depan. (HM)

Fraksi Nurani Keadilan Ingatkan APBD Solok 2027 Jangan Sekadar Angka, Rakyat Harus Merasakan Manfaatnya    
Selasa, November 17, 2026

On Selasa, November 17, 2026

Fraksi Nurani Keadilan Ingatkan APBD Solok 2027 Jangan Sekadar Angka, Rakyat Harus Merasakan Manfaatnya
Fraksi Nurani Keadilan (PKS) DPRD Kota Solok saat menyampaikan pandangan umum terhadap RAPBD Tahun Anggaran 2027 dalam Sidang Paripurna DPRD Kota Solok, Senin (16/11/2026). (Fotdok: Oktryoni). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Anggaran daerah bukan sekadar deretan angka dalam dokumen pemerintahan. Di balik setiap rupiah yang direncanakan, ada harapan masyarakat terhadap jalan yang lebih baik, pendidikan yang berkualitas, lingkungan yang aman, serta pelayanan publik yang semakin dekat dengan kebutuhan mereka. Pesan itulah yang ditekankan Fraksi Nurani Keadilan (PKS) DPRD Kota Solok saat menyampaikan pandangan umum terhadap RAPBD Tahun Anggaran 2027 dalam Sidang Paripurna DPRD Kota Solok, Senin (16/11/2026).

Pandangan umum yang dibacakan Sekretaris Fraksi, Rusnaldi, SE, tersebut juga mencakup Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 mengenai Pajak dan Retribusi Daerah. Di hadapan pimpinan dan anggota DPRD, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok, unsur Forkopimda, serta undangan lainnya, Fraksi Nurani Keadilan mengingatkan bahwa APBD harus menjadi instrumen strategis pembangunan, bukan hanya rutinitas tahunan menyusun pendapatan dan belanja.

Fraksi mengapresiasi Pemerintah Kota Solok yang telah menyampaikan nota keuangan RAPBD 2027. Namun, apresiasi itu disertai penegasan bahwa setiap alokasi anggaran harus memiliki sasaran, indikator, dan manfaat yang terukur. Dengan demikian, uang rakyat benar-benar kembali kepada masyarakat melalui program yang menyentuh kebutuhan nyata, bukan habis untuk kegiatan yang minim dampak.

Perhatian Fraksi juga tertuju pada keberhasilan kontingen Kota Solok meraih peringkat kedua umum dalam Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumatera Barat ke-XVI. Prestasi tersebut dinilai sebagai bukti pembinaan olahraga yang patut dijaga keberlanjutannya. Karena itu, Fraksi mendukung pemberian bonus kepada atlet dan pelatih melalui APBD 2027, dengan tetap berpedoman pada ketentuan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 dan Permendagri Nomor 17 Tahun 2026.

Dalam pengelolaan anggaran, Fraksi Nurani Keadilan mengingatkan tiga prinsip penting, yakni kemandirian fiskal, disiplin belanja, serta efisiensi dan efektivitas. Pendapatan asli daerah perlu dioptimalkan tanpa membebani masyarakat dengan kenaikan pajak berlebihan. Belanja wajib untuk pendidikan minimal 20 persen dan infrastruktur 4 persen juga harus dipenuhi, sementara setiap program mesti menghasilkan keluaran yang jelas dan tidak mengorbankan kebutuhan penting demi kegiatan seremonial.

Tak hanya berbicara soal angka, Fraksi turut mengingatkan pentingnya transparansi dan pengawasan. Pengelolaan hibah, misalnya, harus melalui verifikasi serta pertanggungjawaban yang sah dan tidak boleh berupa penyaluran uang tunai langsung kepada OPD tanpa mekanisme yang jelas. Seluruh alokasi anggaran juga diminta dipublikasikan secara terbuka sebelum disahkan agar masyarakat dapat ikut mengetahui dan mengawasi penggunaannya.

Sejumlah persoalan pelayanan dan kehidupan sosial turut menjadi catatan. Fraksi mempertanyakan pencoretan nama dewan hakim MTQ bersertifikat dan diakui kompetensinya oleh Kementerian Agama Kota Solok tanpa alasan yang jelas. Di kawasan Lapangan Merdeka, pemerintah diminta meningkatkan patroli Satpol PP, melakukan pendekatan persuasif, serta melibatkan tokoh masyarakat dan agama untuk menjaga ketertiban dan membina generasi muda.

Persoalan lain yang tak kalah penting adalah banyaknya lampu penerangan jalan umum yang mati atau rusak, terutama di titik rawan kecelakaan. Fraksi meminta inventarisasi menyeluruh dan anggaran pemeliharaan rutin agar perbaikan tidak harus menunggu terjadinya musibah. Kesiapsiagaan menghadapi tingginya intensitas hujan, perlindungan warga di bantaran sungai, serta solusi pengelolaan sampah menjelang penutupan TPA Kota Solok pada 2027 juga perlu menjadi perhatian serius. Termasuk penertiban penggunaan lahan sawah untuk aktivitas fisik yang mengganggu kenyamanan warga, dengan langkah tegas namun tetap berkeadilan.

Melalui berbagai catatan tersebut, Fraksi Nurani Keadilan berharap pembahasan tahap kedua Ranperda dapat melahirkan APBD 2027 yang berkualitas, transparan, efisien, dan berpihak kepada rakyat. Sebab, keberhasilan anggaran bukan semata-mata terlihat dari besarnya dana yang dibelanjakan, melainkan dari seberapa banyak persoalan masyarakat yang dapat diselesaikan dan seberapa nyata manfaat pembangunan dirasakan warga Kota Solok. (80)

Pernah Pimpin Indonesia, Mr. Assaat Didorong Jadi Pahlawan Nasional, Mahyeldi: Sejarah Harus Diwariskan    
Selasa, November 17, 2026

On Selasa, November 17, 2026

Pernah Pimpin Indonesia, Mr. Assaat Didorong Jadi Pahlawan Nasional, Mahyeldi: Sejarah Harus Diwariskan
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, saat membuka Seminar Nasional Pengusulan Mr. Assaat sebagai Pahlawan Nasional di Hotel Daima Padang, Senin (16/11/2026). (Fotdok: Budi). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Sejarah tidak pernah benar-benar selesai. Ia hidup dalam ingatan, tersimpan dalam catatan, dan diwariskan melalui kisah perjuangan orang-orang yang pernah mempertaruhkan pikiran, tenaga, bahkan kehidupannya demi bangsa. Dari Ranah Minang, salah satu nama yang kembali diperjuangkan untuk mendapatkan pengakuan negara adalah Mr. Assaat, sosok negarawan yang pernah mengemban amanah sebagai Penjabat Presiden Republik Indonesia.

Perjuangan mengangkat nama Mr. Assaat sebagai Pahlawan Nasional kini kembali diperkuat Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Bukan sekadar menghadirkan sebuah gelar kehormatan, tetapi juga mengembalikan perhatian generasi masa kini terhadap jejak pengabdian seorang tokoh yang memiliki tempat penting dalam perjalanan sejarah Indonesia. Komitmen itu ditegaskan Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, saat membuka Seminar Nasional Pengusulan Mr. Assaat sebagai Pahlawan Nasional di Hotel Daima Padang, Senin (16/11/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Mahyeldi mengingatkan bahwa Sumatera Barat memiliki sejarah panjang dalam melahirkan pejuang, negarawan, dan tokoh pendiri bangsa. Kontribusi Ranah Minang tidak dapat dipisahkan dari perjalanan panjang berdirinya Republik Indonesia. Hingga kini, sebanyak 17 tokoh asal Sumatera Barat telah dianugerahi gelar Pahlawan Nasional, menjadikan provinsi ini sebagai daerah dengan jumlah Pahlawan Nasional terbanyak di luar Pulau Jawa. Sebuah warisan sejarah yang tidak hanya patut dibanggakan, tetapi juga harus terus dirawat.

Di antara nama-nama besar itu, Mr. Assaat memiliki kisah pengabdian tersendiri. Ia dikenal sebagai pejuang kemerdekaan, politikus, dan negarawan yang pernah menjabat sebagai Penjabat Presiden Republik Indonesia pada 27 Desember 1949 hingga 15 Agustus 1950. Bagi Mahyeldi, jasa dan keteladanan tokoh seperti Mr. Assaat perlu mendapat tempat yang semestinya dalam ingatan bangsa. Sebab, sejarah bukan hanya tentang siapa yang dikenal luas, tetapi juga tentang bagaimana setiap pengabdian dicatat dan diwariskan kepada generasi berikutnya.

Mahyeldi menegaskan, pengusulan Mr. Assaat bukan semata-mata bentuk tanggung jawab moral masyarakat Sumatera Barat terhadap tokoh daerahnya. Perjuangan tersebut juga harus memenuhi ketentuan hukum dan persyaratan yang telah ditetapkan negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010. Ia berharap upaya ini menjadi bagian dari usaha menjaga memori kolektif bangsa agar jasa para tokoh perjuangan tidak perlahan-lahan tenggelam oleh perubahan zaman. "Pengusulan ini merupakan bagian dari usaha kita untuk menjaga memori kolektif serta mempertegas catatan sejarah untuk kemudian kita wariskan kepada anak cucu kita di masa yang akan datang," ungkapnya.

Keseriusan itu kemudian diperkuat melalui kajian akademis dan historis dalam seminar nasional yang diselenggarakan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat. Kepala Dinas Sosial Sumbar, Syaifullah, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan salah satu tahapan penting untuk memperkuat dokumen pengusulan. Berbagai data, catatan sejarah, dan bukti perjuangan Mr. Assaat dikaji serta dikonfirmasi agar proses pengajuan kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial memiliki landasan yang kuat. Seminar ini sekaligus menjadi ruang kolaborasi antara akademisi, sejarawan, organisasi kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat.

Sejumlah nama penting di bidang sejarah dan pemerintahan turut dihadirkan untuk memperkaya pembahasan. Sesi pertama menghadirkan sejarawan Prof. Dr. Asvi Warman Adam dan Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) Cabang Sumatera Barat, Prof. Dr. Sudarman, M.A., dengan moderator Emil Mahmudsyah. Sementara sesi kedua menghadirkan Dr. Salahuddin Yahya, M.Si., dari Kementerian Sosial RI dan sejarawan Dr. Wannofri Samry, M.Hum., dengan moderator Yose Hendra. Sekitar 100 peserta dari kalangan akademisi, mahasiswa, guru sejarah, pelajar, OPD, dan tokoh masyarakat mengikuti kegiatan tersebut. Bahkan, para perantau Minangkabau dari berbagai daerah di Indonesia hingga luar negeri turut dilibatkan melalui pertemuan daring.

Lebih dari sekadar memenuhi persyaratan administrasi, seminar ini menjadi kesempatan untuk mendekatkan kembali sejarah kepada masyarakat. Generasi muda perlu mengetahui bahwa kemerdekaan dan perjalanan panjang republik dibangun melalui pengorbanan banyak tokoh dengan peran dan tanggung jawab masing-masing. Keteladanan Mr. Assaat diharapkan dapat menumbuhkan semangat pengabdian, kecintaan terhadap tanah air, serta kesadaran bahwa menjaga bangsa membutuhkan komitmen yang tidak pernah berhenti. Mahyeldi pun berharap perjuangan pengusulan tersebut dapat membuahkan hasil pada tahun depan.

Pada akhirnya, gelar Pahlawan Nasional bukan sekadar penghormatan yang disematkan kepada sebuah nama. Di baliknya terdapat pengakuan atas pengabdian, perjuangan, dan jejak sejarah yang patut dikenang sepanjang masa. Sumatera Barat kini berharap perjuangan Mr. Assaat memperoleh pengakuan yang layak dari negara. Sebab, sebuah bangsa tidak hanya besar karena mampu menciptakan sejarah, tetapi juga karena tidak pernah melupakan orang-orang yang telah ikut membangunnya. Dan dari Ranah Minang, ikhtiar itu terus berjalan, agar nama Mr. Assaat tidak hanya tinggal dalam lembaran sejarah, tetapi juga hidup sebagai teladan bagi generasi yang akan datang. (adpsb/budi)

Operasi Zebra Singgalang 2026 Dimulai, Pemko Payakumbuh Ajak Warga Utamakan Keselamatan    
Selasa, November 17, 2026

On Selasa, November 17, 2026

Operasi Zebra Singgalang 2026 Dimulai, Pemko Payakumbuh Ajak Warga Utamakan Keselamatan
Operasi yang berlangsung selama 14 hari, mulai 16 hingga 29 November 2026, menjadi momentum untuk mengajak masyarakat semakin tertib dan peduli terhadap keselamatan berlalu lintas. (Fotdok: Hermiko). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Keselamatan di jalan raya bukan sekadar urusan polisi atau petugas yang mengatur lalu lintas. Ada tanggung jawab setiap pengendara untuk menjaga diri sendiri dan orang lain. Pesan itulah yang mengemuka saat Pemerintah Kota Payakumbuh menyatakan komitmennya mendukung pelaksanaan Operasi Zebra Singgalang 2026, yang resmi diawali melalui Apel Gelar Pasukan di Mapolres Payakumbuh, Senin (16/11/2026).

Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta melalui Sekretaris Daerah Rida Ananda hadir dalam apel tersebut bersama Ketua DPRD Kota Payakumbuh Wirman Putra, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kasatpol PP, serta Kepala Dinas Perhubungan. Operasi yang berlangsung selama 14 hari, mulai 16 hingga 29 November 2026, menjadi momentum untuk mengajak masyarakat semakin tertib dan peduli terhadap keselamatan berlalu lintas.

Mengusung tema "Polisi Bersama Masyarakat Ciptakan Lalu Lintas Tertib, Aman, Lancar dan Berkeselamatan", Operasi Zebra Singgalang tahun ini tidak hanya diarahkan untuk menindak pelanggaran. Lebih dari itu, operasi diharapkan mampu membangun kesadaran bahwa setiap aturan lalu lintas dibuat untuk melindungi nyawa dan mencegah kecelakaan.

Sekda Rida Ananda menegaskan, Pemerintah Kota Payakumbuh siap bersinergi dengan kepolisian dan seluruh pihak terkait. Menurutnya, keberhasilan operasi tidak cukup diukur dari banyaknya pelanggar yang ditindak, tetapi juga dari meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan di jalan raya. "Sesuai harapan Bapak Wali Kota, muara dari operasi ini adalah meningkatnya kesadaran masyarakat untuk lebih disiplin dan bertanggung jawab. Keselamatan berlalu lintas adalah tanggung jawab bersama," ujarnya.

Rida juga mengingatkan agar kepatuhan terhadap aturan tidak hanya muncul karena takut terkena tilang. Penggunaan helm, sabuk pengaman, kepatuhan terhadap rambu, hingga memastikan kendaraan layak jalan harus menjadi kebiasaan sehari-hari. "Jangan mengabaikan keselamatan hanya karena ingin cepat sampai tujuan," tegasnya.

Peringatan tersebut semakin penting jika melihat catatan kecelakaan lalu lintas pada Operasi Zebra 2025 di wilayah hukum Polda Sumatera Barat. Kapolres Payakumbuh AKBP Irwan Andeta, saat membacakan amanat Kapolda Sumatera Barat, menyampaikan bahwa pada operasi tahun lalu tercatat 58 kasus kecelakaan. Peristiwa itu mengakibatkan 12 orang meninggal dunia, 12 orang mengalami luka berat, dan 82 orang luka ringan.

Selain korban jiwa dan luka-luka, kecelakaan tersebut juga menimbulkan kerugian materiil yang mencapai Rp147,2 juta. Pada periode yang sama, kepolisian menindak 461 pelanggar melalui tilang dan memberikan 8.909 teguran. Data ini menjadi pengingat bahwa pelanggaran di jalan raya bukan persoalan sepele karena dapat berujung pada kerugian besar, bahkan kehilangan nyawa.

Untuk menekan risiko tersebut, Operasi Zebra Singgalang 2026 mengedepankan pendekatan preemtif dan preventif melalui edukasi yang persuasif serta humanis. Penegakan hukum tetap dilakukan secara profesional, proporsional, dan berkeadilan. Dengan pendekatan itu, masyarakat diharapkan tidak hanya memahami aturan, tetapi juga menyadari alasan penting di balik setiap ketentuan keselamatan berlalu lintas.

Melalui dukungan Pemko Payakumbuh, kepolisian, dan seluruh pemangku kepentingan, Operasi Zebra Singgalang 2026 diharapkan meninggalkan dampak lebih besar daripada sekadar penurunan angka pelanggaran selama 14 hari pelaksanaan. Harapannya, ketertiban tumbuh menjadi budaya, sehingga setiap orang dapat berkendara dengan aman dan pulang ke rumah tanpa harus menjadi bagian dari angka kecelakaan berikutnya. (HM).

NasDem Titipkan Aspirasi Warga dalam APBD 2027, Masjid Zahara hingga Kemacetan Gawan Jadi Perhatian    
Selasa, November 17, 2026

On Selasa, November 17, 2026

NasDem Titipkan Aspirasi Warga dalam APBD 2027, Masjid Zahara hingga Kemacetan Gawan Jadi Perhatian
Persoalan-persoalan itulah yang menjadi perhatian Fraksi NasDem DPRD Kota Solok dalam pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2027. (Fotdok: Oktryoni). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Di balik pembahasan angka-angka anggaran, ada kebutuhan masyarakat yang menunggu untuk dijawab. Ada rumah ibadah yang belum rampung, jalan yang semakin padat oleh aktivitas warga, hingga atlet yang telah berjuang mengharumkan nama daerah dan berharap mendapat penghargaan yang layak. Persoalan-persoalan itulah yang menjadi perhatian Fraksi NasDem DPRD Kota Solok dalam pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2027.

Melalui Pandangan Umum Fraksi terhadap Nota Keuangan RAPBD 2027 dan Ranperda Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, NasDem menitipkan sejumlah aspirasi yang dinilai dekat dengan kehidupan masyarakat. Pandangan tersebut disampaikan Sekretaris Fraksi NasDem, Oki Oktaviando, dalam Sidang Paripurna DPRD Kota Solok, Senin (16/11/2026), di hadapan pimpinan dan anggota DPRD, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Forkopimda, serta para undangan.

Sebelum menyampaikan berbagai catatan anggaran, Fraksi NasDem terlebih dahulu memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Solok dan seluruh pihak yang telah menyukseskan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Sumatera Barat XVI. Kepercayaan menjadi tuan rumah bukan hanya sebuah kehormatan, tetapi juga tanggung jawab besar yang berhasil dijalankan. Apalagi, Kota Solok mampu menorehkan prestasi membanggakan dengan menempati peringkat kedua, mengumpulkan 141 medali emas, 115 perak, dan 103 perunggu, dengan total 359 medali.

Bagi Fraksi NasDem, keberhasilan tersebut tidak boleh berhenti sebagai catatan prestasi dalam sebuah kompetisi. Para atlet telah mencurahkan tenaga, waktu, dan kemampuan untuk membawa nama Kota Solok ke panggung olahraga provinsi. Karena itu, pemerintah daerah diminta memberikan penghargaan yang layak melalui bonus atau insentif. Apresiasi tersebut diharapkan menjadi penyemangat agar para atlet terus berkembang dan mampu mengharumkan nama daerah pada kompetisi yang lebih tinggi.

Perhatian juga diberikan kepada Event Rang Solok Baralek Gadang yang dinilai berhasil menghadirkan wajah baru promosi daerah. Dengan konsep penyelenggaraan yang semakin menarik dan masuk dalam jajaran Kharisma Event Nusantara, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ruang pelestarian budaya, tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat. UMKM mendapatkan kesempatan berkembang, sementara Kota Solok memperoleh ruang untuk memperkenalkan potensi daerah kepada masyarakat nasional hingga mancanegara.

Namun, di balik apresiasi terhadap berbagai keberhasilan itu, Fraksi NasDem mengingatkan bahwa RAPBD 2027 harus tetap berpijak pada kebutuhan nyata masyarakat. Salah satu persoalan yang mendapat perhatian khusus adalah pembangunan Masjid Zahara di kawasan Terminal Lama Kota Solok yang hingga kini belum juga tuntas. Fraksi berharap pemerintah daerah menyediakan alokasi anggaran yang memadai agar pembangunan rumah ibadah tersebut dapat diselesaikan. Sebab, keberadaan masjid bukan hanya dibutuhkan sebagai tempat menunaikan ibadah, tetapi juga sebagai ruang mempererat hubungan sosial dan kehidupan keagamaan masyarakat sekitar.

Persoalan lain yang turut disuarakan adalah kemacetan di Jalan Padang Lindang menuju Gawan, terutama pada sore hari ketika aktivitas UMKM semakin ramai. Di satu sisi, geliat usaha masyarakat patut didukung karena menjadi sumber penghidupan dan penggerak ekonomi lokal. Namun, di sisi lain, kelancaran lalu lintas juga harus dijaga agar aktivitas masyarakat tidak saling menghambat. Untuk itu, Fraksi NasDem mengusulkan pengawasan rutin oleh Dinas Perhubungan bersama instansi terkait, termasuk penerapan sistem jalan satu arah pada pukul 16.00 hingga 18.00 WIB sebagai salah satu solusi penataan arus kendaraan.

Berbagai catatan tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan daerah membutuhkan keseimbangan antara prestasi, pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, dan kebutuhan sosial masyarakat. Penyelesaian Masjid Zahara menyangkut kepentingan warga dalam beribadah, penataan lalu lintas Gawan menyangkut kelancaran aktivitas ekonomi, sedangkan penghargaan atlet merupakan bentuk perhatian terhadap perjuangan putra-putri daerah. Ketiganya diharapkan memperoleh ruang dalam kebijakan anggaran sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

Pada akhirnya, Fraksi NasDem berharap seluruh masukan tersebut menjadi bahan pertimbangan serius dalam pembahasan lanjutan RAPBD 2027 dan Ranperda terkait. Sebab, anggaran yang baik bukan hanya tersusun rapi dalam dokumen pemerintahan, melainkan mampu menjawab persoalan yang dirasakan masyarakat. Dari masjid yang menanti penyelesaian, jalan yang membutuhkan penataan, hingga atlet yang menunggu penghargaan, semuanya menjadi pengingat bahwa setiap kebijakan harus bermuara pada kepentingan dan kesejahteraan warga Kota Solok. (80) 

Editor: Zamri Yahya, WU

Boby Firman Ajak Seluruh Gugus Tugas Bergerak, Padang Berjuang Rebut Kembali Predikat Kota Layak Anak Utama    
Selasa, November 17, 2026

On Selasa, November 17, 2026

Boby Firman Ajak Seluruh Gugus Tugas Bergerak, Padang Berjuang Rebut Kembali Predikat Kota Layak Anak Utama
Rapat Koordinasi Persiapan Verifikasi Lapangan KLA Kota Padang Tahun 2026 di Ruang Abu Bakar Jaar, Balai Kota Padang, Senin (16/11/2026). (Fotdok: Faisal). 

BENTENGSUMBAR.COM
 - Setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, mendapatkan pendidikan yang layak, memperoleh perlindungan, serta memiliki ruang untuk bermain dan mengembangkan potensi. Hak-hak itu bukan sekadar harapan, melainkan tanggung jawab bersama yang harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Semangat inilah yang kini diperkuat Pemerintah Kota Padang dalam perjuangan merebut kembali predikat Kota Layak Anak (KLA) kategori Utama.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang, Boby Firman, menjadi salah satu sosok yang mendorong keseriusan tersebut. Dalam Rapat Koordinasi Persiapan Verifikasi Lapangan KLA Kota Padang Tahun 2026 di Ruang Abu Bakar Jaar, Balai Kota Padang, Senin (16/11/2026), ia mengajak seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan memperkuat komitmen demi menghadirkan kota yang benar-benar ramah bagi anak.

Boby menegaskan, sesuai arahan Wali Kota Padang, target meraih predikat Utama pada evaluasi KLA 2026 yang penganugerahannya berlangsung pada 2027 harus menjadi tanggung jawab bersama. Tidak boleh ada lembaga, instansi, maupun organisasi perangkat daerah yang berjalan sendiri-sendiri. Sebab, keberhasilan membangun kota layak anak tidak cukup diukur dari banyaknya program di atas kertas, tetapi dari seberapa nyata perlindungan dan pemenuhan hak anak dirasakan dalam kehidupan masyarakat.

"Penyelenggaraan KLA menjadi penting karena pemenuhan hak anak tidak dapat dilakukan secara parsial ataupun hanya melalui satu perangkat daerah saja," ungkap Boby. Ia menyebut terdapat lima elemen penting yang menentukan keberhasilan KLA, yakni perangkat daerah dan instansi vertikal, masyarakat, dunia usaha, akademisi, serta forum anak daerah. Kelima elemen tersebut harus saling menguatkan agar setiap kebijakan dan program benar-benar menjangkau kebutuhan anak.

Perjuangan menuju predikat Utama kini memasuki tahapan penting. Setelah melewati evaluasi mandiri, verifikasi administrasi, PUVA, dan konsinyasi, Kota Padang dijadwalkan menghadapi verifikasi lapangan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada 18–19 November 2026. Penilaian akan berlangsung melalui sesi desk pada Rabu (18/11/2026), dilanjutkan kunjungan lapangan secara tentatif dan acak pada Kamis (19/11/2026). Boby meminta seluruh gugus tugas memastikan kesiapan masing-masing, mulai dari lokasi, fasilitas, hingga kelengkapan bukti dukung program.

Tantangan penilaian itu tidak hanya berada di ruang pemerintahan. Berbagai tempat yang bersentuhan langsung dengan kehidupan anak juga menjadi bagian dari perhatian, mulai dari sekolah ramah anak, puskesmas, masjid, taman bermain dan baca, pusat kreativitas anak, hingga panti asuhan, Puspaga, forum anak, dan kelurahan ramah anak. Termasuk pula fasilitas perlindungan khusus anak seperti UPTD PPPA, LPKA, Bapas, pengadilan, rumah aman, serta unit pelayanan perlindungan perempuan dan anak. Semua harus menunjukkan bahwa perlindungan anak bukan sekadar slogan, melainkan hadir melalui layanan dan lingkungan yang nyata.

Ketua Yayasan Ruang Anak Dunia sekaligus Ketua Tim Civil Society Operator KLA Kota Padang Tahun 2026, Wanda Leksmana, menyampaikan bahwa Padang menjadi salah satu daerah di Indonesia dan satu-satunya di Sumatera Barat yang dikunjungi kementerian dalam verifikasi lapangan KLA. Ia mengingatkan bahwa pada evaluasi 2025, Kota Padang memperoleh predikat Nindya, tingkat ketiga dari lima tingkatan KLA. Karena itu, harapan untuk naik ke kategori Utama pada evaluasi 2026 menjadi kesempatan penting yang harus dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Terlebih, berbagai inovasi tetap dilakukan perangkat daerah meskipun berada dalam situasi efisiensi anggaran.

Bagi Boby Firman, momentum verifikasi lapangan ini harus menjadi kesempatan untuk membuktikan bahwa seluruh unsur di Kota Padang memiliki kepedulian yang sama terhadap masa depan anak. Ia kembali mengajak seluruh gugus tugas dan pemangku kepentingan menyatukan langkah, memperkuat sinergi, serta memberikan kontribusi sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. "Mari kita rebut kembali predikat Utama KLA dengan sinergi, komitmen, dan kontribusi seluruh gugus tugas pemangku kepentingan untuk mewujudkan Kota Padang sebagai kota yang aman, nyaman, inklusif, dan mampu memenuhi hak anak secara optimal," tegasnya.

Pada akhirnya, predikat Kota Layak Anak bukanlah sekadar penghargaan yang terpajang sebagai kebanggaan pemerintah daerah. Lebih dari itu, predikat tersebut harus tercermin dari senyum anak-anak yang merasa aman, kesempatan belajar yang terbuka, ruang bermain yang nyaman, serta perlindungan ketika mereka menghadapi persoalan. Melalui koordinasi yang dipimpin dan diperkuat Boby Firman bersama seluruh pemangku kepentingan, Padang kini menatap verifikasi lapangan dengan satu harapan: bukan hanya kembali meraih predikat Utama, tetapi benar-benar menjadi kota tempat setiap anak dapat tumbuh, bermimpi, dan menatap masa depan dengan penuh keyakinan. (*) 

Editor: Zamri Yahya, WU