Begini Pendapat Akhir Fraksi PKS DPRD Kota Padang soal Opsen PKB, Harap Disimak!

Begini Pendapat Akhir Fraksi PKS DPRD Kota Padang soal Opsen PKB, Harap Disimak!

BentengSumbar On Rabu, September 02, 2026

Juru bicara Fraksi PKS Dr. H. Hendrizal, S.Sos.I., M.Pd., menyerahkan pendapat akhir fraksinya terkait Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bertempt di ruang sidang utama Lt. II gedung DPRD Kota Padang, Jalan Bagindo Aziz Chan Bypass Kelurahan Sungai Kecamatan Kuranji Kota Padang, Sumatera Barat, Senin, 31 Agustus 2026. (Foto: Humas). 

BENTENGSUMBAR.COM - Juru bicara Fraksi PKS Dr. H. Hendrizal, S.Sos.I., M.Pd., mengatakan, sekaitan Opsen Pajak Kendaraan bermotor yang sudah diberlakukan pada Tahun 2025, maka Fraksi PKS meminta kepada Pemko Padang untuk mengevaluasinya optimalkan pendapatan daerah dari opsen Biaya Pajak Kendaraan Bermotor (BPKB). 

Hal itu disampaikannya pada Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi terhadap Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bertempt di ruang sidang utama Lt. II gedung DPRD Kota Padang, Jalan Bagindo Aziz Chan Bypass Kelurahan Sungai Kecamatan Kuranji Kota Padang, Sumatera Barat, Senin, 31 Agustus 2026.

"Berbicara mengenai optimalisasi pada hakikatnya tidak semata-mata berbicara mengenai target penerimaan, tetapi menyangkut kemampuan pemerintah daerah dalam membangun, mengelola, dan mengoptimalkan basis fiskal yang tersedia di wilayahnya," katanya.

Menurutnya, opsen PKB harus dipandang sebagai instrumen yang memiliki hubungan langsung dengan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat.

Dikatakannya, karena semakin besar jumlah kendaraan bermotor yang beroperasi dan terdaftar sebagai objek pajak dalam suatu daerah, semakin besar pula potensi basis penerimaan yang dapat dioptimalkan. 

"Harap lakukan pendataan ulang jumlah kendaraan yang ada di Padang. Integrasi dan pemadanan data menjadi instrumen penting dalam hal ini," katanya.

Meski demikian, Fraksi PKS yang diketui Rafdi, ST, MM., tetap menyetujui terkait pajak dan retribusi daerah tersebut. (*) 

Editor: Zamri Yahya, WU

Gubernur Mahyeldi Undang Dubes Palestina Hadir Dalam Puncak Peringatan Hari Jadi Sumbar ke-81

Gubernur Mahyeldi Undang Dubes Palestina Hadir Dalam Puncak Peringatan Hari Jadi Sumbar ke-81

BentengSumbar On Rabu, September 02, 2026

Mahyeldi secara khusus mengundang Dubes Palestina untuk hadir pada puncak peringatan Hari Jadi ke-81 Provinsi Sumbar yang akan dilaksanakan pada 1 Oktober 2026 mendatang. (Foto: adpsb). 

BENTENGSUMBAR.COM - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah menemui Duta Besar Palestina untuk Republik Indonesia, Abdulfattah A.K. Al-Sattari, di Kantor Kedutaan Besar Palestina, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (1/9/2026). Pertemuan tersebut menjadi momentum mempererat silaturahmi sekaligus membahas sejumlah agenda dukungan Sumbar terhadap perjuangan rakyat Palestina.

Dalam pertemuan itu, Mahyeldi secara khusus mengundang Dubes Palestina untuk hadir pada puncak peringatan Hari Jadi ke-81 Provinsi Sumbar yang akan dilaksanakan pada 1 Oktober 2026 mendatang.

“Kami mengundang Bapak Duta Besar untuk hadir di Sumatera Barat dalam rangka Peringatan Hari Jadi Sumbar ke-81. Mudah-mudahan beliau berkenan hadir dan kita bisa bersama-sama memperkuat hubungan serta dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina,” ungkap Gubernur Mahyeldi usai pertemuan.

Jika berkenan hadir, Mahyeldi mengaku telah menyiapkan sejumlah agenda bagi Dubes Palestina selama berada di Sumbar. Di antaranya memberikan tausiah pada kegiatan Subuh Mubarak yang rutin dilaksanakan Pemprov Sumbar setiap minggu pertama setiap bulan di Masjid Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi.

Selain itu, Dubes Palestina juga diharapkan dapat menghadiri kegiatan Palestina Run yang direncanakan akan digelar sebagai salah satu momentum solidaritas masyarakat Sumbar terhadap perjuangan rakyat Palestina.

Mahyeldi juga merencanakan diskusi khusus mengenai perkembangan situasi di Gaza dengan melibatkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan sejumlah organisasi Islam di Sumbar. Diskusi tersebut diharapkan dapat menjadi ruang untuk mendapatkan informasi langsung sekaligus meningkatkan kepedulian masyarakat Sumbar terhadap kondisi rakyat Palestina.

Menurut Mahyeldi, kondisi sosial dan politik yang berlangsung di Palestina, khususnya di Gaza, masih menjadi keprihatinan bersama. Karena itu, Pemprov Sumbar berkomitmen untuk terus memberikan dukungan moral serta mendoakan keberhasilan perjuangan rakyat Palestina.

“Kita tentu sangat prihatin dengan kondisi yang dihadapi saudara-saudara kita di Palestina, khususnya di Gaza. Kita akan terus memberikan dukungan dan mendoakan agar perjuangan rakyat Palestina untuk mendapatkan kemerdekaan dapat terwujud,” katanya.

Lebih jauh, Mahyeldi mengusulkan adanya pertemuan besar yang melibatkan berbagai unsur masyarakat untuk menyampaikan pernyataan bersama mengenai dukungan terhadap kemerdekaan Palestina.

Ia menilai kegiatan Palestina Run dapat menjadi salah satu langkah awal untuk menggalang kebersamaan dan memperkuat pesan solidaritas masyarakat Sumbar terhadap Palestina.

“Ini bukan hanya tentang sebuah kegiatan olahraga, tetapi juga bagaimana kita membangun solidaritas dan menyampaikan pesan bahwa masyarakat Sumatera Barat bersama rakyat Palestina dalam memperjuangkan kemerdekaannya,” ucap Mahyeldi.

Dalam pertemuan tersebut, Dubes Palestina didampingi Wakil Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Deyaeddin Muhammad Fuad Alnamourah. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan serta solidaritas antara Sumatera Barat dan Palestina. (adpsb/bud)

Wali Kota Ramadhani Buka Training AI Ready ASEAN untuk 1.000 ASN: AI Bukan Pengganti, Melainkan Alat Bantu Layani Masyarakat Lebih Baik

Wali Kota Ramadhani Buka Training AI Ready ASEAN untuk 1.000 ASN: AI Bukan Pengganti, Melainkan Alat Bantu Layani Masyarakat Lebih Baik

BentengSumbar On Rabu, September 02, 2026

Wali Kota Solok Dr. H. Ramadhani Kirana Putra, S.E., M.M., secara resmi membuka pelatihan Training AI Ready ASEAN yang diikuti sebanyak 1.000 Aparatur Sipil Negara (ASN). (Foto: Diskominfo). 

BENTENGSUMBAR.COM - Langkah besar menuju birokrasi cerdas dan modern dimulai. 

Wali Kota Solok Dr. H. Ramadhani Kirana Putra, S.E., M.M., secara resmi membuka pelatihan Training AI Ready ASEAN yang diikuti sebanyak 1.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Solok. Kegiatan berlangsung di Gedung Kubung 13, Selasa (1/9/2026).

Pelatihan ini dirancang khusus untuk meningkatkan kompetensi dan literasi digital seluruh ASN, khususnya dalam memanfaatkan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) guna mendukung efektivitas kinerja sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Dalam arahannya, Wali Kota Ramadhani menegaskan bahwa perkembangan teknologi AI harus diiringi dengan kesiapan aparatur untuk beradaptasi dan menggunakannya secara bijak, produktif, dan bertanggung jawab.

Beliau menekankan satu hal penting: AI bukanlah ancaman yang akan menggantikan peran ASN, melainkan mitra kerja yang membantu mempercepat kinerja.

“AI bukan untuk menggantikan ASN, tetapi menjadi alat bantu agar kita dapat bekerja lebih cepat, efektif dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat,” ujar Wali Kota.

Lebih jauh, beliau berharap pelatihan ini dapat melahirkan ASN Kota Solok yang adaptif, inovatif, dan siap bersaing di tengah perubahan zaman yang semakin digital. 

Dengan bekal kemampuan memanfaatkan AI secara tepat, seluruh jajaran birokrasi diharapkan mampu memberikan layanan yang lebih responsif, transparan, dan memuaskan bagi setiap warga Kota Solok.(80)

Pajak dan Retribusi Daerah, Yulasmi Tegaskan Fraksi Partai Demokrat Desak Pemko Agar Bisa Meminimalkan Tingkat Kebocoran

Pajak dan Retribusi Daerah, Yulasmi Tegaskan Fraksi Partai Demokrat Desak Pemko Agar Bisa Meminimalkan Tingkat Kebocoran

BentengSumbar On Rabu, September 02, 2026

Juru biacara Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Padang, Yulasmi, SH, MH., membacakan pendapat akhir fraksi berdasarkan hasil pembahasan Pansus dan rapat internal Fraksi Demokrat. (Foto: Humas). 

BENTENGSUMBAR.COM - Juru biacara Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Padang, Yulasmi, SH, MH., membacakan pendapat akhir fraksi berdasarkan hasil pembahasan Pansus dan rapat internal Fraksi Demokrat. 

Hal itu terungkap pada rapat paripurna DPRD Kota Padang tentang pajak daerah dan retribusi daerah pada Senin, 31 Agustus 2026 di ruang sidang utama gedung DPRD Kota Padang Bypass Sungai Sapih Kecamatan Kuranji Kenagarian Pauh IX Kota Padang, Sumatera Barat. 

Permata, dengan ditetapkan Perda perubahan pajak dan retribusi daerah ini diharapkan dapat kiranya menginventarisasi objek-objek pajak retribusi di setiap OPD seperti retribusi jasa usaha, pemanfaatan aset daerah, retribusi fasilitas pariwisata dan lain-lainnya sehingga ada data yang terukur terhadap objek retribusi tersebut.

Kedua, Fraksi Demokrat meminta pada Pemerintah Kota sehubungan dengan pungutan retribusi yang dilakukan harus seiring atau setimpal dengan pelayanan yang diberikan sehingga masyarakat yang diminta retribusinya dapat merasakan pelayanan yang prima dan berkualitas.

Ketiga, Kepada OPD penghasil pajak retribusi dapat kiranya meningkatkan kinerja sehingga target pendapatan dari pajak dan retribusi dapat dicapai, sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. 

Keempat, Fraksi Partai Demokrat meminta pada Pemerintah Kota agar bisa meminimalkan tingkat kebocoran pemungutan pajak dan retribusi, maka kami menyarankan agar dilakukan secara digitalisasi.

Kelima, setelah Perda ini ditetapkan untuk segera dilakukan sosialisasi pada masyarakat sehingga masyarakat bisa memahami dan menerima terhadap perubahan nilai dari objek pajak yang dilakukan pada Perda perubahan ini dan kita berharap dengan keluarnya Perda ini tidak ada persoalan di tengah masyarakat.

"Dengan segala pertimbangan dan hal-hal yang kami uraikan di atas, maka dengan mengucap:

Bismillahirrahmanirrahim,

Kami Fraksi Partai Demokrat dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala dapat memahami dan menyetujui Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku," katanya. (*) 

Editor: Zamri Yahya, WU

640 KPM di Pariaman Tengah Terima Bantuan Pangan Beras 30 Kg Sekaligus

640 KPM di Pariaman Tengah Terima Bantuan Pangan Beras 30 Kg Sekaligus

BentengSumbar On Rabu, September 02, 2026

Wali Kota Pariaman, Yota Balad menyerahkan sebanyak 640 Penerima Bantuan Pangan (PBP) yang tersebar di enam desa/kelurahan di Kecamatan Pariaman Tengah. (Foto: Diskominfo). 

BENTENGSUMBAR.COM - Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk periode Juli hingga September 2026 telah disalurkan  kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kota Pariaman.

Hari ini, Wali Kota Pariaman, Yota Balad menyerahkan sebanyak 640 Penerima Bantuan Pangan (PBP) yang tersebar di enam desa/kelurahan di Kecamatan Pariaman Tengah yang menerima bantuan beras masing-masing 30 kilogram untuk alokasi tiga bulan sekaligus di Balairung Pendopo Walikota Pariaman, Selasa (1/9). 

Wali Kota Pariaman, Yota Balad dalam sambutannya menjelaskan  bantuan pangan beras dari pemerintah ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga pangan serta membantu meringankan beban ekonomi masyarakat. 

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota juga memberikan imbauan tegas terkait akurasi dan keadilan pendistribusian bantuan.

"Bantuan pangan ini adalah hak warga yang benar-benar membutuhkan dan patut menerima. Saya minta kepada seluruh jajaran pemerintahan di tingkat desa dan kelurahan untuk mengawal proses ini dengan cermat. Apa bila ada warga kita yang secara kondisi sangat patut menerima namun belum terdaftar atau belum mendapatkan bantuan, segera laporkan ke pihak desa atau kelurahan setempat. Saya minta kepala desa dan lurah untuk langsung menindaklanjuti dan memprosesnya sesuai mekanisme yang berlaku," ujarnya.

Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, Kota Pariaman pada periode ini menerima bantuan mencapai 303.780 kg (303,78 ton) beras yang diperuntukkan bagi 10.126 Penerima Bantuan Pangan (PBP).  

Tahun 2025, Kota Pariaman mendapatkan bantuan sebanyak 5.278 KK. Artinya terjadi penambahan bantuan pada tahun 2026, sehingga bertambah juga PBP untuk Kota Pariaman.

“Semoga bantuan ini dapat bermanfaat bagi penerima dan saya mengucapkan terima kasih kepada petugas yang telah membantu penyaluran ini. Saya hanya mengingatkan bahwa penyerahan bantuan ini hendaknya memprioritaskan penerima lansia sehingga mereka tidak menunggu terlalu lama,”tambahnya.(wi/fad/at)

Wako Fadly Amran Terima Audiensi Kepala BNNP Sumbar dan Jajaran, Ini yang Dibahas

Wako Fadly Amran Terima Audiensi Kepala BNNP Sumbar dan Jajaran, Ini yang Dibahas

BentengSumbar On Rabu, September 02, 2026

Wali Kota Padang, Fadly Amran, menerima audiensi Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Barat (Sumbar), Toton Rasyid, beserta jajaran. (Foto: Diskominfo). 

BENTENGSUMBAR.COM - Wali Kota Padang, Fadly Amran, menerima audiensi Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Barat (Sumbar), Toton Rasyid, beserta jajaran di Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Selasa (1/9/2026).

Pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi dan kolaborasi dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika di Kota Padang.

Toton Rasyid mengatakan, kunjungan ini dalam rangka memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Kota (Pemko) Padang, khususnya dalam pencegahan narkoba dari tingkat hulu. Salah satu langkah yang disepakati ialah penguatan Integrasi Kurikulum Anti Narkotika (IKAN) di lingkungan pendidikan yang ditargetkan mulai diterapkan tahun ini di Kota Padang.

“Terima kasih kepada Pak Wali atas dukungannya terhadap integrasi kurikulum anti narkotika di tingkat SD dan SMP se-Kota Padang. Kita akan segera berkoordinasi dengan OPD terkait untuk menindaklanjuti rencana tersebut," katanya. 

Terkait perkembangan kasus penyalahgunaan narkoba, Toton menegaskan Sumatera Barat, termasuk Kota Padang masih belum menunjukkan penurunan yang berarti. Menurutnya, kondisi tersebut menuntut peningkatan kewaspadaan serta keterlibatan aktif masyarakat dalam pencegahan narkoba.

“Kita tidak mungkin selalu mengandalkan aparat karena keterbatasan personel. Karena itu, keterlibatan masyarakat dalam isu narkoba harus terus ditumbuhkan, termasuk melalui kepedulian terhadap lingkungan dan penguatan peran unsur adat," ujarnya. 

Lebih lanjut, Toton mengungkapkan hasil survei prevalensi 2019 yang mencatat angka penyalahgunaan narkoba di Sumatera Barat mencapai 1,1 persen atau sekitar 63 ribu orang dari total 5,4 juta penduduk. Sementara itu, kapasitas rehabilitasi yang tersedia saat ini baru mampu menangani sekitar 500 orang per tahun.

“Artinya, masih ada kesenjangan yang cukup besar antara jumlah masyarakat yang membutuhkan pemulihan dan kapasitas rehabilitasi yang tersedia. Karena itu, upaya pencegahan harus terus diperkuat agar penyalahgunaan narkoba tidak semakin meluas," urainya. 

Sementara itu, Fadly Amran menegaskan program IKAN dari BNNP Sumbar dapat diintegrasikan dalam pembelajaran Madrasah Diniyah Takmiliyah Wustha (MDTW) sebagai bagian dari aktivasi Program Unggulan (Progul) Smart Surau, serta melalui muatan lokal di tingkat SD dan SMP.

“Kita siap mendukung program ini, termasuk Sekolah Bersinar (Bersih Narkoba) yang digagas BNNP untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di lingkungan pendidikan dan pergaulan siswa," katanya. 

Juga hadir di kesempatan itu Asisten Pemerintahan dan Kesra, Tarmizi Ismail, Kepala Badan Kesbangpol Kota Padang, Syahendri Barkah. (*) 

Editor: Zamri Yahya, WU

Sawahlunto Matangkan Persiapan Porprov XVI Sumbar 2026, Siap Jadi Tuan Rumah Cabor Kempo

Sawahlunto Matangkan Persiapan Porprov XVI Sumbar 2026, Siap Jadi Tuan Rumah Cabor Kempo

BentengSumbar On Rabu, September 02, 2026

Pemerintah Kota Sawahlunto mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XVI Sumatera Barat 2026. (Foto: Diskominfo). 

BENTENGSUMBAR.COM - Pemerintah Kota Sawahlunto mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XVI Sumatera Barat 2026. 

Selain menyiapkan kontingen untuk mengikuti ajang olahraga tersebut, Sawahlunto juga mempersiapkan diri sebagai tuan rumah cabang olahraga (cabor) Kempo.

Persiapan tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Awal Persiapan Keikutsertaan Kota Sawahlunto pada Porprov XVI Sumbar 2026 yang digelar di Ruang Rapat M. Yamin, Balai Kota Sawahlunto.

Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto bersama Asisten I dan Asisten II, serta diikuti organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Sawahlunto, pengurus cabang olahraga Kempo dan jajaran Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kota Sawahlunto.

Porprov XVI Sumatera Barat dijadwalkan berlangsung pada 2–14 Oktober 2026. Jadwal tersebut juga telah ditegaskan dalam persiapan tingkat provinsi. 

Dalam rapat koordinasi, pembahasan diarahkan pada dua agenda utama, yakni kesiapan kontingen Kota Sawahlunto untuk mengikuti seluruh rangkaian Porprov serta kesiapan daerah dalam menjalankan tugas sebagai tuan rumah cabor Kempo.

Sejumlah kebutuhan mulai dipetakan sejak awal, antara lain kesiapan atlet dan pelatih, sarana dan prasarana pertandingan, venue, akomodasi dan pelayanan kontingen, transportasi, keamanan, kesehatan, konsumsi, teknis pertandingan, kepanitiaan, hingga dukungan dari masing-masing OPD dan pemangku kepentingan terkait.

Koordinasi tersebut menjadi langkah awal untuk memastikan seluruh persiapan dapat dilakukan secara terencana dan terukur.

Sebagai tuan rumah salah satu cabang olahraga, Sawahlunto tidak hanya perlu mempersiapkan venue pertandingan, tetapi juga pelayanan bagi atlet, ofisial, perangkat pertandingan serta tamu dari berbagai daerah di Sumatera Barat.

Melalui sinergi antara Pemerintah Kota Sawahlunto, KONI, pengurus cabang olahraga, Disparpora, OPD terkait dan seluruh pemangku kepentingan, persiapan Porprov XVI diharapkan dapat berjalan secara optimal.

Pemerintah Kota Sawahlunto juga menargetkan keikutsertaan pada Porprov XVI Sumbar 2026 dapat berjalan sukses sekaligus memberikan ruang bagi kontingen daerah untuk meraih prestasi terbaik. (*) 

Pewarta: Marjafri