Surau Naik Status Jadi Masjid, Riyanda Putra Resmikan Masjid Tepi Air di Silungkang

Surau Naik Status Jadi Masjid, Riyanda Putra Resmikan Masjid Tepi Air di Silungkang

BentengSumbar On Selasa, September 15, 2026

Wali Kota Sawahlunto Riyanda Putra meresmikan Masjid Tepi Air di Dusun Pasar Baru, Desa Silungkang Tigo, Senin (14/9/2026). (Foto: Marjafri). 

BENTENGSUMBAR.COM - Wali Kota Sawahlunto Riyanda Putra meresmikan Masjid Tepi Air di Dusun Pasar Baru, Desa Silungkang Tigo, Senin (14/9/2026). Peresmian ini menandai perubahan status fasilitas ibadah yang sebelumnya merupakan surau menjadi masjid yang diharapkan mampu melayani kebutuhan keagamaan sekaligus aktivitas sosial masyarakat.

Perubahan status tersebut bukan sekadar pergantian nama. Masjid Tepi Air kini diharapkan memiliki fungsi yang lebih luas sebagai pusat kegiatan keagamaan dan ruang berkumpul masyarakat di kawasan Pasar Nagari Silungkang.

Lokasi Masjid Tepi Air yang berada di samping Pasar Nagari Silungkang membuat keberadaannya cukup strategis. Aktivitas perdagangan dan mobilitas masyarakat yang berlangsung setiap hari menjadikan masjid tersebut memiliki potensi besar untuk memberikan manfaat langsung bagi warga, pedagang maupun masyarakat yang beraktivitas di sekitar pasar.

Riyanda Putra menyampaikan ucapan selamat kepada masyarakat setempat atas peresmian Masjid Tepi Air. Ia menegaskan, peningkatan status fasilitas keagamaan harus dibarengi dengan pemanfaatan yang maksimal sehingga masjid benar-benar hadir menjawab kebutuhan masyarakat.

Menurut Riyanda, masjid jangan hanya ramai ketika waktu salat tiba. Keberadaannya juga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan keagamaan, pembinaan masyarakat, serta aktivitas sosial dan kemasyarakatan sepanjang tetap sesuai dengan fungsi dan ketentuan yang berlaku.

Pemerintah Kota Sawahlunto, kata Riyanda, berkomitmen terus membangun sinergi dengan masyarakat dalam mendukung pengembangan Masjid Tepi Air. Dukungan tersebut dapat diarahkan pada fasilitas maupun kegiatan yang dibutuhkan masyarakat dengan tetap memperhatikan ketentuan regulasi.

Dengan lokasinya yang berdekatan dengan pusat aktivitas ekonomi masyarakat, Masjid Tepi Air diharapkan menjadi salah satu fasilitas penting di Desa Silungkang Tigo. Masjid ini tidak hanya menjadi tempat menunaikan ibadah, tetapi juga dapat memperkuat hubungan sosial dan kebersamaan warga.

Peresmian Masjid Tepi Air sekaligus menjadi momentum bagi masyarakat untuk menghidupkan masjid dengan berbagai kegiatan positif. Semakin aktif masjid dimanfaatkan untuk ibadah, pendidikan keagamaan, pembinaan generasi muda, dan kegiatan sosial, semakin besar pula manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

Kehadiran Masjid Tepi Air di kawasan Pasar Nagari Silungkang diharapkan mampu memperkuat akses masyarakat terhadap fasilitas ibadah sekaligus menjadi ruang yang hidup bagi kegiatan sosial dan keagamaan. Bagi warga Desa Silungkang Tigo, perubahan dari surau menjadi masjid ini menjadi langkah baru untuk memperluas peran fasilitas keagamaan di tengah kehidupan masyarakat.

Kini, tantangannya bukan lagi sekadar memiliki masjid, tetapi bagaimana Masjid Tepi Air benar-benar dihidupkan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. (*)

Pewarta: Marjafri

QS An-Nisa Ayat 34 Bicara Kepemimpinan Suami, Amanah atau Alat Menindas Istri?

QS An-Nisa Ayat 34 Bicara Kepemimpinan Suami, Amanah atau Alat Menindas Istri?

BentengSumbar On Selasa, September 15, 2026

Ayat ini tidak semestinya dibaca secara serampangan sebagai cek kosong bagi suami untuk berkuasa atas istri. (Foto: Int). 

AL-QUR’AN menempatkan laki-laki sebagai pemimpin dalam keluarga. Pesan tersebut salah satunya termaktub dalam QS. An-Nisa ayat 34 yang berbicara tentang tanggung jawab laki-laki terhadap perempuan, khususnya dalam kehidupan rumah tangga.

Allah SWT berfirman, “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita...” Ayat tersebut juga menjelaskan alasan kepemimpinan itu, antara lain karena adanya kelebihan tanggung jawab tertentu serta kewajiban laki-laki menafkahkan sebagian hartanya untuk keluarga.

Namun, ayat ini tidak semestinya dibaca secara serampangan sebagai cek kosong bagi suami untuk berkuasa atas istri. Kepemimpinan dalam Islam melekat dengan amanah, tanggung jawab, perlindungan, nafkah, dan kewajiban memperlakukan keluarga secara baik.

QS. An-Nisa ayat 34 juga membahas persoalan nusyuz dan tahapan penyelesaiannya dalam rumah tangga. Karena itu, ayat tersebut memiliki konteks hukum dan etika keluarga yang tidak tepat jika dipotong hanya pada satu bagian lalu dijadikan pembenaran untuk melakukan kekerasan.

Justru, pesan penting yang perlu digarisbawahi adalah bahwa kepemimpinan suami bukan soal siapa yang paling berkuasa, melainkan siapa yang paling bertanggung jawab. Seorang suami tidak memperoleh kehormatan kepemimpinan hanya karena statusnya sebagai laki-laki, tetapi harus menjalankan kewajiban yang dibebankan kepadanya.

Islam juga mengajarkan perlakuan yang baik terhadap pasangan. Dalam kehidupan rumah tangga, kekerasan, penghinaan, penelantaran, dan tindakan sewenang-wenang tidak dapat dibenarkan hanya dengan mengutip ayat secara sepotong-sepotong.

Karena itu, QS. An-Nisa ayat 34 seharusnya menjadi bahan renungan bagi para suami: jika ingin disebut pemimpin, sudahkah menjadi pelindung, pemberi nafkah, pembimbing, dan orang yang bertanggung jawab terhadap keluarganya? Sebab kepemimpinan tanpa tanggung jawab berpotensi berubah menjadi kesewenang-wenangan.

Di sisi lain, ayat tersebut juga menyebut karakter perempuan salehah yang menjaga kehormatan dan amanah ketika suaminya tidak berada di rumah. Artinya, Al-Qur’an berbicara mengenai tanggung jawab kedua belah pihak, bukan sekadar memberikan hak kepada salah satu pihak untuk mendominasi pihak lainnya.

Pesan QS. An-Nisa ayat 34 menjadi semakin relevan ketika konflik rumah tangga dan persoalan kekerasan dalam keluarga masih menjadi perhatian masyarakat. Memahami ayat secara utuh menjadi penting agar ajaran agama tidak dipakai sebagai alat untuk membenarkan tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan.

Pada akhirnya, pemimpin keluarga bukanlah penguasa kecil di dalam rumah. Ia adalah orang yang memikul amanah besar di hadapan Allah SWT. Semakin besar tanggung jawab kepemimpinan, semakin besar pula pertanggungjawaban yang harus ditunaikan.

QS. An-Nisa ayat 34 dengan demikian tidak semestinya hanya dibaca sebagai ayat tentang “suami memimpin istri”, tetapi sebagai pengingat bahwa kepemimpinan adalah amanah yang harus dijalankan dengan tanggung jawab, keadilan, dan akhlak. (*)

Marketplace MBG Disiapkan, DPR RI Bongkar Risiko Permainan Harga dan Monopoli

Marketplace MBG Disiapkan, DPR RI Bongkar Risiko Permainan Harga dan Monopoli

BentengSumbar On Selasa, September 15, 2026

Menurut anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani, Marketplace MBG patut diapresiasi sebagai upaya memperbaiki tata kelola pengadaan. (Foto: Ist). 

BENTENGSUMBAR.COM - Rencana Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan marketplace khusus untuk pengadaan bahan baku Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat apresiasi dari Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani. Namun, di balik kemudahan digitalisasi tersebut, Netty mengingatkan ada persoalan besar yang tidak boleh diabaikan: jangan sampai marketplace MBG justru membuka pintu bagi monopoli dan permainan harga baru.

Menurut Netty, digitalisasi pengadaan bahan baku MBG seharusnya menjadi momentum untuk membangun tata kelola yang lebih transparan. Sistem tersebut harus memungkinkan pemerintah dan masyarakat mengawasi harga, pemasok, volume transaksi, hingga asal-usul bahan pangan yang masuk dalam rantai pasok program MBG.

“Marketplace MBG patut diapresiasi sebagai upaya memperbaiki tata kelola pengadaan. Namun sistem ini harus benar-benar mampu memutus mata rantai permainan harga, bukan justru menciptakan monopoli baru,” ujar Netty, Senin (14/9/2026).

Netty secara khusus menyoroti mekanisme verified seller atau pemasok terverifikasi. Menurutnya, BGN harus memastikan proses pemilihan pemasok dilakukan berdasarkan kriteria yang jelas, terbuka, dan objektif. Jangan sampai label terverifikasi hanya dapat diperoleh perusahaan atau pemasok bermodal besar, sementara pelaku usaha kecil di daerah tersingkir dari rantai pasok MBG.

“Petani, peternak, nelayan, koperasi, BUMDes, dan UMKM lokal harus mendapatkan akses yang adil. Jangan sampai mereka hanya menjadi penonton dalam rantai pasok MBG yang nilainya sangat besar,” tegasnya.

Persoalan MBG, kata Netty, bukan hanya soal harga murah. Keamanan dan kualitas pangan juga harus menjadi prioritas utama. Marketplace idealnya dilengkapi sistem pelacakan yang mampu mengetahui dari mana bahan pangan berasal, siapa pemasoknya, bagaimana rekam jejaknya, serta apakah produk yang dipasok memenuhi standar keamanan dan kualitas.

“Pengawasan tidak boleh berhenti pada harga. Sistem idealnya juga mampu menelusuri asal bahan pangan, rekam jejak pemasok, dan standar kualitasnya. Kita harus memastikan pengawasan dimulai sejak dari hulu,” katanya.

Netty juga mengingatkan BGN agar tidak menerapkan sistem pengadaan dengan pendekatan harga yang seragam untuk seluruh Indonesia. Kondisi pasar, ketersediaan bahan pangan, jarak distribusi, serta biaya logistik setiap daerah memiliki karakteristik berbeda.

“Harga bahan pangan dan biaya logistik berbeda-beda. Karena itu marketplace harus berbasis kondisi pasar daerah dan tidak menggunakan pendekatan yang menyamaratakan semua wilayah,” ujarnya.

Bagi Netty, keberadaan marketplace MBG seharusnya tidak berhenti sebagai aplikasi atau platform transaksi digital. Lebih jauh, sistem tersebut harus menjadi alat untuk membongkar celah permainan harga, mempersempit ruang penyimpangan, menjamin keamanan pangan, sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat di daerah.

Ia menegaskan keberhasilan marketplace MBG nantinya tidak boleh hanya diukur dari apakah platform tersebut berhasil diluncurkan dan digunakan. Ukuran sebenarnya adalah apakah sistem itu mampu membuat harga lebih transparan, pemasok lebih mudah diawasi, bahan pangan lebih aman, dan pelaku usaha lokal memperoleh kesempatan yang setara.

“Keberhasilan marketplace MBG bukan hanya ketika sistemnya berhasil diluncurkan, tetapi ketika harga lebih transparan, bahan pangan lebih aman, ruang penyimpangan semakin sempit, dan ekonomi masyarakat lokal ikut bergerak,” pungkas Netty. (*) 

Editor: Zamri Yahya, WU

UMP 2026 Naik Rata-rata 5,91 Persen, Kemendagri Soroti Kepatuhan Daerah dan Kondisi Pekerja

UMP 2026 Naik Rata-rata 5,91 Persen, Kemendagri Soroti Kepatuhan Daerah dan Kondisi Pekerja

BentengSumbar On Selasa, September 15, 2026

Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Penetapan UMP Tahun 2026 yang digelar Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri. (Foto: Ist). 

BENTENGSUMBAR.COM - Kebijakan upah minimum tahun 2026 menjadi perhatian serius pemerintah. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperkuat monitoring dan evaluasi penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 agar kebijakan pengupahan di seluruh daerah berjalan konsisten, berbasis data, sekaligus memberikan kepastian bagi pekerja dan pengusaha.

Hal itu dibahas dalam Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Penetapan UMP Tahun 2026 yang digelar Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri di Ruang Rapat Praja Bhakti Utama Lantai 2, Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Selasa (15/9/2026).

Rapat dipimpin Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Paudah. Ia menegaskan pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan kebijakan pengupahan tidak berhenti pada penetapan angka, tetapi benar-benar diterapkan secara konsisten di lapangan.

“Pemerintah daerah perlu melakukan pembinaan dan pengawasan agar implementasi kebijakan pengupahan berjalan secara konsisten, memberikan kepastian bagi pekerja maupun pengusaha, serta menjaga kondusivitas iklim investasi di daerah,” tegas Paudah.

Kemendagri mencatat seluruh 38 provinsi di Indonesia telah menetapkan UMP 2026 sesuai formula yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025. Namun, pekerjaan pemerintah daerah belum selesai. Evaluasi tetap diperlukan untuk memastikan penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral di daerah juga berjalan sesuai ketentuan.

Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menunjukkan rata-rata kenaikan UMP 2026 secara nasional mencapai 5,91 persen. DKI Jakarta menjadi provinsi dengan UMP tertinggi, yakni Rp5.729.876, sedangkan UMP terendah tercatat di Jawa Barat sebesar Rp2.317.601.

Dari sisi UMK dan upah minimum sektoral, sebanyak 28 provinsi telah menetapkan UMK di 251 kabupaten/kota. Sementara itu, sebanyak 15 provinsi telah menetapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).

Direktur Hubungan Kerja dan Pengupahan Kementerian Ketenagakerjaan, Dhatun Kuswandari, memaparkan data nasional tersebut dalam rapat. Data itu menjadi bahan evaluasi pemerintah untuk melihat sejauh mana kebijakan pengupahan 2026 telah berjalan di masing-masing daerah.

Salah satu daerah yang turut memaparkan kondisi ketenagakerjaannya adalah Jawa Barat. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, I. Gusti Agung Kim Fajar Wiyati Oka, menyampaikan bahwa UMP Jawa Barat 2026 naik 5,77 persen, dari Rp2.191.232,18 menjadi Rp2.317.601.

Selain menetapkan UMP, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat juga telah menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) sektor konstruksi sebesar Rp2.339.995 serta UMK untuk 27 kabupaten/kota.

Kemendagri menegaskan, tantangan kebijakan pengupahan tidak hanya berkaitan dengan besaran upah. Pemerintah daerah juga didorong memperkuat Tim Deteksi Dini Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, membuka ruang dialog tripartit antara pemerintah, pekerja dan pengusaha, serta mendorong perusahaan menyusun Struktur dan Skala Upah (SUSU).

Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan pekerja, keberlangsungan dunia usaha dan penciptaan lapangan kerja. Dengan pengawasan yang kuat dan dialog yang berjalan, kebijakan UMP 2026 diharapkan tidak menjadi sumber konflik baru, tetapi menjadi bagian dari upaya menciptakan hubungan industrial yang sehat dan iklim investasi yang tetap kondusif. (*) 

Editor: Zamri Yahya, WU

Tembus China dan Taiwan, 3 Mahasiswa Solok Dilepas Wali Kota Lewat Program Solok Go International

Tembus China dan Taiwan, 3 Mahasiswa Solok Dilepas Wali Kota Lewat Program Solok Go International

BentengSumbar On Selasa, September 15, 2026

Wali Kota Solok secara resmi melepas tiga mahasiswa asal Kota Solok yang akan melanjutkan pendidikan dan mengikuti program magang di China dan Taiwan, Selasa (15/9/2026). (Foto: Oktaryoni). 

BENTENGSUMBAR.COM - Mimpi anak muda Kota Solok untuk menempuh pendidikan dan pengalaman profesional di luar negeri kembali mendapat jalan. Melalui program unggulan Solok Go International (SGI), Pemerintah Kota Solok kembali mengirim putra-putri daerah untuk menimba ilmu dan memperluas pengalaman hingga ke Asia Timur.

Wali Kota Solok secara resmi melepas tiga mahasiswa asal Kota Solok yang akan melanjutkan pendidikan dan mengikuti program magang di China dan Taiwan, Selasa (15/9/2026). Prosesi pelepasan berlangsung di ruang kerja Wali Kota Solok dan dihadiri jajaran pemerintah daerah serta orang tua para mahasiswa.

Tiga peserta yang diberangkatkan kali ini yakni Alethia Raushan Fikra dan Usra Alfauzani Akbarul, yang akan melanjutkan kuliah di Guilin University of Electronic Technology, Tiongkok, pada jurusan Rekayasa Teknologi melalui skema beasiswa half funded. Sementara M. Fadri akan mengikuti program magang profesional selama satu tahun di Taiwan.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi Pemko Solok memperluas akses pendidikan internasional bagi generasi muda. Kerja sama dengan PT Step International Services juga menjadi jalur ketiga beasiswa luar negeri yang dibangun Pemerintah Kota Solok.

Sebelumnya, Kota Solok telah membuka akses bagi mahasiswa melalui program beasiswa ke kawasan Timur Tengah, beasiswa ke Arizona, serta kerja sama dengan Sampoerna University. Kini, kesempatan tersebut diperluas ke kawasan Asia Timur, khususnya China dan Taiwan yang dikenal memiliki perkembangan pesat di bidang teknologi dan pendidikan.

Wali Kota Solok menyampaikan apresiasi kepada PT Step International Services yang telah memberikan dukungan dalam membuka akses bagi generasi muda daerah untuk mendapatkan pendidikan dan pengalaman internasional.

“Ini bukti nyata komitmen kita dalam menyiapkan SDM Kota Solok. Kita tidak ingin putra-putri daerah hanya bermimpi, tetapi benar-benar mendapat kesempatan bersaing di panggung dunia,” ujar Wali Kota.

Ia berpesan kepada ketiga mahasiswa agar memanfaatkan kesempatan tersebut sebaik mungkin. Mereka diminta belajar dengan sungguh-sungguh, menyerap ilmu dan pengalaman terbaik selama berada di luar negeri, kemudian membawa pengetahuan tersebut untuk memberikan kontribusi bagi Kota Solok dan Indonesia.

Direktur Operasional PT Step International Services, Agandha Armen, menjelaskan bahwa program tersebut tidak hanya dirancang untuk membuka akses pendidikan internasional. Peserta juga dipersiapkan memiliki keterampilan dan pengalaman yang relevan agar mampu bersaing di tengah perkembangan teknologi dan tuntutan dunia kerja global.

Menurutnya, kerja sama tersebut akan terus dikembangkan. Ke depan, cakupan program diharapkan semakin luas sehingga lebih banyak warga Kota Solok memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan, mengikuti pelatihan maupun memperoleh pengalaman profesional di luar negeri.

Pelepasan tiga mahasiswa ini pun menjadi sinyal bahwa Solok Go International bukan sekadar program pendidikan, tetapi investasi jangka panjang Pemko Solok dalam mencetak SDM yang mampu bersaing di tingkat global. Kesempatan menembus kampus dan dunia profesional di luar negeri diharapkan menjadi modal bagi generasi muda untuk kembali membawa ilmu, jaringan, dan pengalaman bagi kemajuan daerah.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok Lusya Adelia, SE., MM., Kepala Bagian Kesra Alwa Dudi, ST., MM., serta para orang tua mahasiswa yang menyaksikan langsung momen pelepasan dengan penuh kebanggaan.

(80)

Sawahlunto Kembangkan Wisata Interaktif, Potensi Kota Warisan Dunia Ditargetkan Makin Dirasakan Masyarakat

Sawahlunto Kembangkan Wisata Interaktif, Potensi Kota Warisan Dunia Ditargetkan Makin Dirasakan Masyarakat

BentengSumbar On Selasa, September 15, 2026

Lokakarya Co-creation Sistem Pembelajaran Wisata Interaktif Sawahlunto (Onsite Team Project Hiroshima University x Kota Sawahlunto) yang digelar di Saka Ombilin, Selasa (15/9/2026). (Foto: Marjafri). 

BENTENGSUMBAR.COM - Pemerintah Kota Sawahlunto terus mendorong inovasi dalam mengembangkan potensi kota warisan dunia agar tidak sekadar menjadi identitas, tetapi benar-benar memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Salah satu langkah yang kini diperkuat adalah pengembangan sistem pembelajaran wisata interaktif.

Upaya tersebut dibahas dalam Lokakarya Co-creation Sistem Pembelajaran Wisata Interaktif Sawahlunto (Onsite Team Project Hiroshima University x Kota Sawahlunto) yang digelar di Saka Ombilin, Selasa (15/9/2026).

Lokakarya ini menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, pelaku ekonomi kreatif, hingga pemangku kepentingan lainnya untuk merumuskan konsep pembelajaran wisata yang lebih interaktif, inovatif, dan sesuai dengan karakter Sawahlunto sebagai kota warisan dunia.

Kegiatan tersebut dihadiri kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, direktur BUMN/BUMD, jajaran Dinas Kebudayaan, pelaku usaha, pelaku ekonomi kreatif di Kota Sawahlunto, serta sejumlah tamu undangan.

Plt. Kepala Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Wulandari yang telah memilih Sawahlunto sebagai bagian dari penelitian sekaligus pengembangan sistem pembelajaran wisata.

Menurutnya, status Sawahlunto sebagai kota warisan dunia harus diikuti dengan keterlibatan banyak pihak. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri dalam mengembangkan potensi warisan budaya dan wisata yang dimiliki daerah tersebut.

“Sebagai kota warisan dunia, diperlukan berbagai kontribusi dari semua pihak. Tentu kita harapkan strategi, inovasi, kolaborasi dan kerja sama untuk mewujudkan sebuah kota warisan dunia yang betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Sawahlunto maupun pelaku-pelaku UMKM di Kota Sawahlunto,” ujarnya.

Ia menegaskan, kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, peneliti dan masyarakat menjadi penting agar pengembangan wisata Sawahlunto tidak berhenti pada pelestarian kawasan dan peninggalan sejarah. Lebih jauh, potensi tersebut diharapkan mampu membuka peluang ekonomi baru sekaligus memperkuat peran UMKM dan pelaku ekonomi kreatif.

Melalui lokakarya tersebut, Pemerintah Kota Sawahlunto berharap lahir berbagai gagasan dan rekomendasi konkret yang dapat menjadi dasar pengembangan sistem pembelajaran wisata interaktif. Konsep tersebut diharapkan mampu membuat wisatawan tidak hanya melihat peninggalan sejarah, tetapi juga memahami cerita, nilai, dan perjalanan panjang Sawahlunto sebagai kota warisan dunia.

“Harapannya, diskusi ini menghasilkan saran dan rekomendasi bagi pemerintah daerah, pihak swasta maupun lembaga lainnya, sehingga kita dapat memahami langkah-langkah yang perlu ditindaklanjuti secara bersama-sama,” katanya.

Penguatan sistem pembelajaran wisata interaktif ini sekaligus menjadi bagian dari upaya menjadikan warisan dunia Sawahlunto lebih hidup, menarik, edukatif, dan bernilai ekonomi. Dengan kolaborasi yang berkelanjutan, potensi wisata dan budaya Sawahlunto diharapkan semakin dikenal sekaligus memberikan dampak nyata bagi masyarakat lokal. (*) 

Pewarta: Marjafri

Maxim Indonesia Ajukan Tanggapan atas Pemberitaan yang Berjudul “Wakil Ketua DPRD Sumbar Iqra Chissa Terima 10 Tuntutan Buruh, Ini Isinya"

Maxim Indonesia Ajukan Tanggapan atas Pemberitaan yang Berjudul “Wakil Ketua DPRD Sumbar Iqra Chissa Terima 10 Tuntutan Buruh, Ini Isinya"

BentengSumbar On Selasa, September 15, 2026

programTurbo merupakan program bonus yang bersifat opsional dan tidak wajib diikuti oleh mitra pengemudi. (Foto: Maxim Indonesia). 

BENTENGSUMBAR.COM - Maxim Indonesia mengjukan tanggapan atas pemberitaan di Bentengsumbar.com dalam artikel berjudul “Wakil Ketua DPRD Sumbar Iqra Chissa Terima   10 Tuntutan Buruh, Ini Isinya," Selasa, 15 September 2026.

Berikut isi tanggapannya:

Perihal : Tanggapan Terkait Pemberitaan Maxim Indonesia

Kepada Yth.Bentengsumbar.com

Di tempat.

Sehubungan dengan surat ini, kami dari Maxim Indonesia selaku perusahaan penyedia layanan transportasidaring mengajukan tanggapan atas pemberitaan di Bentengsumbar.com dalam artikel berjudul “Wakil Ketua DPRD Sumbar   Iqra   Chissa   Terima 10 Tuntutan   Buruh,   Ini   Isinya”  pada tautanhttps://www.bentengsumbar.com/2026/09/wakil-ketua-dprd-sumbar-iqra-chissa.html  .  

Dengan ini, Dirhamsyah selaku Direktur Pengembangan Maxim Indonesia mengungkapkan bahwa program Turbo merupakan program bonus yang bersifat opsional dan tidak wajib diikuti oleh mitra pengemudi. 

Oleh karena itu, pengemudi tetap dapat menerima pesanan dan memperoleh penghasilan tanpa mengikuti program tersebut. 

Saat ini, program Turbo masih dalam tahap uji coba dan hanya tersedia bagi mitra yang ingin mendapatkan prioritas lebih tinggi selama tiga jam dengan biaya tertentu. 

Program ini juga dapat menjadi pilihanbagi mitra yang menjalankan aktivitas sebagai pengemudi secara paruh waktu.

Mengenai komisi aplikasi, Dirhamsyah menegaskan bahwa Maxim telah menerapkan komisi sesuai denganketentuan yang berlaku, dengan besaran berada pada rentang 0–8%. 

Sementara itu, biaya platform telah diperhitungkan dalam tarif perjalanan dan tidak dibayarkan secara terpisah oleh mitra pengemudi. 

Biayatersebut digunakan untuk mendukung operasional, pemeliharaan layanan, serta pengembangan teknologi dan berbagai fitur yang tersedia dalam aplikasi agar dapat beroperasi dengan baik.

Terkait harga perjalanan, pengemudi yang aktif menerima dan menyelesaikan pesanan dapat memperolehpenghasilan di atas rata-rata. 

Oleh karena itu, kami akan terus menjaga tarif perjalanan tetap terjangkau bagi pelanggan, sekaligus memberikan kesempatan kepada mitra pengemudi untuk memperoleh penghasilan selama mereka bersedia dan aktif bekerja.

Demikian surat ini kami lampirkan dengan harapan redaksi Bentengsumbar.com dapat turut memberitakantanggapan   kami.

Untuk   informasi   lebih   lanjut,

 silakan   hubungi   kami   melalui   [email protected]. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Salam, Public Relations Department Maxim Indonesia

Demikian tanggapan dari Maxim Indonesia. (*)