Rekam Jejak Adik Luhut, Kartini Sjahrir yang Dilantik Presiden Probowo Jadi Dubes RI untuk Jepang

Rekam Jejak Adik Luhut, Kartini Sjahrir yang Dilantik Presiden Probowo Jadi Dubes RI untuk Jepang

BentengSumbar.com On Sabtu, Desember 20, 2025

Presiden Prabowo Subianto melantik Nurmala Kartini Sjahrir, tokoh senior dengan latar belakang akademik, sosial, dan diplomatik sebagai Duta Besar Republik Indonesia (Dubes) untuk Jepang.

BENTENGSUMBAR.COM - Presiden Prabowo Subianto melantik Nurmala Kartini Sjahrir, tokoh senior dengan latar belakang akademik, sosial, dan diplomatik sebagai Duta Besar Republik Indonesia (Dubes) untuk Jepang.

Pelantikan tersebut berlangsung di Istana Negara pada Jumat (19/12/2025). Menurut dokumen yang diterima Bisnis, Pelantikan Duta Besar tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 133 P Tahun 2025.  

Usai pengambilan sumpah, acara dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan. Presiden Prabowo Subianto kemudian memberikan ucapan selamat kepada para duta besar yang baru dilantik, didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 

Profil Kartini Sjahrir 

Kartini Sjahrir lahir pada 1 Februari 1950 di Simargala, Kecamatan Janji Maria, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara. Kartini Sjahrir merupakan adik kandung dari tokoh militer dan politik senior Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan, yang kini menjabat Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN). 

Nama Sjahrir di belakang namanya berasal dari pernikahan dengan almarhum Dr. Sjahrir, seorang ekonom senior. Dia juga merupakan ibu dari Pandu Patria Sjahrir, yang menjabat sebagai Chief Investment Officer (CIO) Danantara. 

Meskipun memiliki hubungan keluarga dengan Luhut, tetapi Kartini Sjahrir menempuh jalur karier yang relatif independen, terutama di bidang akademik, aktivisme sosial, dan diplomasi.

Rekam jejaknya sebagai antropolog, aktivis perempuan, hingga diplomat karier telah terbentuk jauh sebelum Luhut menduduki posisi-posisi strategis di pemerintahan pusat. 

Pengalamannya sebagai Duta Besar RI untuk Argentina, Paraguay, dan Uruguay (2010–2014) serta keterlibatannya dalam isu-isu kemanusiaan, lingkungan, dan kebijakan publik menjadi modal utama penunjukannya sebagai Duta Besar RI untuk Jepang.

Perempuan ini menamatkan pendidikan sebagai Sarjana Antropologi di Universitas Indonesia (UI) pada 1976 dan kemudian meraih gelar Master (S2) serta Doktor (S3) dalam bidang antropologi di Boston University, Amerika Serikat pada 1981 dan 1990.  

Sebelum terjun ke dunia diplomasi penuh, Kartini Sjahrir berkiprah lama sebagai akademisi dan peneliti. Dia pernah menjadi dosen antropologi di Universitas Indonesia dan peneliti di lembaga riset nasional. 

Selain itu, ia juga aktif sebagai editor di berbagai penerbit dan majalah ilmiah di Indonesia. Selain kiprahnya di dunia akademik, dia juga dikenal sebagai aktivis sosial. 

Ia pernah mendirikan organisasi seperti Suara Ibu Peduli, yang bergerak di isu perempuan dan reformasi, serta Yayasan Rumah Ibu yang menangani kekerasan dalam rumah tangga. Di bidang lingkungan dan masyarakat, ia juga menjadi Ketua Yayasan Lingkungan Sejahtera.   

Diplomasi dan Politik Kartini Sjahrir   

Kartini bukan sosok baru dalam dunia diplomasi Indonesia. Pada 10 Agustus 2010, ia dilantik sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Argentina, dengan tugas merangkap Paraguay dan Uruguay, berkedudukan di Buenos Aires hingga 2014 pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Dia juga pernah terlibat dalam politik praktis, termasuk sebagai Ketua Umum Partai Perhimpunan Indonesia Baru (2007–2011) dan aktif dalam berbagai organisasi serta forum kebijakan publik.

Di luar pemerintahan, Kartini juga menjabat sebagai Komisaris Independen di PT Siloam International Hospitals Tbk. (Siloam Hospitals) sejak 2019, serta menjadi Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi di perusahaan tersebut. Selain itu, ia pernah menjadi anggota dewan penasihat ASEAN Institute for Peace and Reconciliation. (*)

Sumber: Bisnis.com

Peringatan Bahlil untuk SPBU Swasta: Jangan Lawan Negara!

Peringatan Bahlil untuk SPBU Swasta: Jangan Lawan Negara!

BentengSumbar.com On Sabtu, Desember 20, 2025

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengingatkan badan usaha pengelola SPBU swasta agar mematuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan negara, termasuk terkait pengaturan kuota impor BBM. 

BENTENGSUMBAR.COM - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengingatkan badan usaha pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta agar mematuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan negara, termasuk terkait pengaturan kuota impor bahan bakar minyak (BBM).

Bahlil menegaskan pemerintah tidak akan ragu mengambil langkah tegas terhadap badan usaha yang dinilai tidak taat aturan. Ia menilai sikap melawan kebijakan negara tidak dapat ditoleransi.

“Badan usaha swasta yang mencoba-coba mengatur dan melawan negara, serta tidak menaati aturan, ya tunggu tanggal mainnya,” ujar Bahlil seperti dilansir dari Antara.

Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil ketika menanggapi pertanyaan SPBU swasta yang dinilai tertib dan mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku. 

“Untuk yang tertib, kuotanya sudah kami hitung. Kalau yang tidak tertib, belum saya hitung. Nanti akan saya sampaikan, masih dalam pengaturan,” ujarnya.

Namun, saat ditanya lebih lanjut mengenai badan usaha mana yang dianggap tidak menaati aturan, Bahlil enggan menyebutkan secara terbuka.

Sebelumnya, Kementerian ESDM menyatakan akan segera memutuskan kuota impor BBM tahun 2026 bagi SPBU swasta, seperti Shell, BP, Vivo, dan ExxonMobil. Keputusan tersebut direncanakan diambil pada pekan depan.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman menyampaikan pihaknya telah menggelar rapat internal untuk merumuskan sejumlah opsi kebijakan terkait impor BBM bagi SPBU swasta.

Bahlil nantinya akan menentukan skema yang diberlakukan dalam pengaturan impor BBM bagi SPBU swasta pada 2026. Salah satu opsi yang tengah dipertimbangkan adalah penambahan kuota impor sebesar 10% dibandingkan kuota tahun sebelumnya.

Kebijakan penambahan kuota impor sebesar 10% tersebut sebelumnya telah diterapkan pada 2025, yakni dibandingkan dengan kuota impor 2024. Namun, dalam pelaksanaannya, sejumlah SPBU swasta seperti Shell dan BP dilaporkan kehabisan kuota impor pada pertengahan Agustus 2025, disusul SPBU Vivo pada Oktober 2025.

Sebagai solusi, Kementerian ESDM menawarkan skema kolaborasi antarbisnis dengan Pertamina Patra Niaga bagi SPBU swasta yang kehabisan kuota impor. Melalui skema tersebut, badan usaha swasta dapat memanfaatkan kuota impor milik perusahaan migas pelat merah tersebut.

Stok BBM jenis RON 92 untuk SPBU BP kembali tersedia pada akhir Oktober 2025. Pemulihan stok kemudian diikuti SPBU Vivo pada akhir November 2025, serta SPBU Shell pada awal Desember 2025. (*)

Sumber: BeritaSatu.com 

Tito Minta Maaf, Bantah Remehkan Bantuan Malaysia untuk Aceh

Tito Minta Maaf, Bantah Remehkan Bantuan Malaysia untuk Aceh

BentengSumbar.com On Sabtu, Desember 20, 2025

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan klarifikasi sekaligus permintaan maaf usai menjadi sorotan publik negara tetangga terkait pernyataannya mengenai bantuan Malaysia untuk korban bencana Aceh.

BENTENGSUMBAR.COM - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan klarifikasi sekaligus permintaan maaf usai menjadi sorotan publik negara tetangga terkait pernyataannya mengenai bantuan Malaysia untuk korban bencana Aceh.

Klarifikasi itu disampaikan Tito usai menghadiri pelantikan Anggota Komisi Yudisial dan para Duta Besar RI di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 19 Desember 2025.

Tito mengatakan bahwa dirinya sama sekali tidak bermaksud mengecilkan dukungan Malaysia. 

Ia memahami bahwa potongan video yang viral telah menimbulkan kesalahpahaman dan sentimen negatif di jagat maya. 

“Saya sama sekali tidak bermaksud untuk mengecilkan bantuan, dukungan dari warga Malaysia kepada Aceh, tidak, sama sekali tidak bermaksud itu. Kalau ada yang salahpaham saya minta maaf,” ujar Tito.

Ia menjelaskan bahwa pernyataannya saat hadir dalam acara Helmy Yahya Bicara pada Sabtu, 13 Desember 2025 lalu, konteksnya terkait mekanisme penerimaan bantuan asing dan perbandingan nilai bantuan terhadap anggaran pemerintah Indonesia. 

Tito menilai ada banyak upaya yang telah dikerahkan pemerintah sejak hari pertama bencana, namun tidak seluruhnya terekam media.

Menurut Mendagri, substansi ucapannya justru ingin menegaskan bahwa penghargaan juga perlu diberikan terhadap kerja pemerintah pusat dan daerah yang dinilai tidak terlalu terekspos.

“Tolong juga dihargai, kira-kira gitu, lah tolong juga dihargai, upaya pemerintah pusat, pemerintah daerah para relawan, donatur, daerah dalam negeri yang juga sangat banyak yang saya lihat pemberitaannya kecil," kata Tito.

Ia menegaskan hubungan erat Indonesia-Malaysia tidak terpengaruh oleh polemik ini. Tito menyebut dirinya memiliki hubungan panjang dengan pejabat Malaysia sejak masa tugasnya di kepolisian.

“Saya sangat menghormati warga Malaysia, pemerintah Malaysia, senior-senior di Malaysia, dan saudara-saudara diaspora. Dari dulu pun hubungan saya baik,” tuturnya.

Sebelumnya dalam acara Helmy Yahya Bicara, Tito menyinggung bantuan obat-obatan dari Malaysia yang nilanya disebut tak lebih dari Rp1 miliar, tetapi lebih disorot dibanding kontribusi pemerintah. 

"Itu nilainya nggak sampai Rp1 miliar, kurang lebih Rp1 miliar," ungkap Tito. Negara kan kalau untuk Rp1 miliar kita cukup, kita punya anggaran yang jauh lebih besar daripada itu," kata Tito.

Tito menilai tak seharusnya bantuan asing bernilai kecil dibanding anggaran pemerintah justru menimbulkan kesan negatif bagi Indonesia.

"Jadi jangan sampai nanti image-nya seolah dapat bantuan dari negara lain, padahal (nilainya) nggak seberapa dibanding dengan kemampuan kita, (Indonesia) lebih dari itu," kata dia. (*) 

Sumber: RMOL

Cetak Sejarah Lagi! PAD Padang Tembus Rp898 Miliar

Cetak Sejarah Lagi! PAD Padang Tembus Rp898 Miliar

BentengSumbar.com On Jumat, Desember 19, 2025

Asisten II Setdako Padang yang juga Plt Kepala Bapenda, Didi Aryadi menjelaskan, target PAD Kota Padang di tahun 2025.yakni sebesar Rp897,6 miliar. 

BENTENGSUMBAR.COM - Kota Padang lagi-lagi mencatatkan sejarah dalam hal penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di tahun 2025 ini, capaian penerimaan PAD sebesar 100 persen.

Asisten II Setdako Padang yang juga Plt Kepala Bapenda, Didi Aryadi menjelaskan, target PAD Kota Padang di tahun 2025.yakni sebesar Rp897,6 miliar. 

"Berkat kerja keras seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil, akhirnya PAD kita tembus di angka Rp898 miliar," jelas Didi, Kamis (18/12/2025). 

Didi Aryadi mengucapkan terimakasih kepada seluruh OPD penghasil yang sudah bersama-sama berkolaborasi dan bekerja keras sepanjang tahun 2025. 

"Ucapan terimakasih kepada Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota serta Sekda yang telah membimbing dan mengarahkan hingga semua dapat tercapai. Penerimaan pendapatan ini tertinggi yang pernah dicapai Pemko Padang," ungkap Didi.

Berdasarkan laporan harian penerimaan PAD Pemko Padang, terdapat enam OPD yang mencapai PAD di atas 100 persen. OPD tertinggi yakni Dinas Pariwisata dengan capaian 150,43 persen. Dinas ini ditargetkan di tahun 2025 meraih PAD sebesar Rp600 juta. Hebatnya, OPD tersebut meraih PAD sampai Rp902.558.523,-. 

Kemudian OPD tertinggi kedua yakni Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian. Awalnya OPD ini ditarget Rp110.000.000-. Dalam perjalanannya, OPD yang berkantor di jalan Rasuna Said itu mencapai penghasilan hingga Rp137.386.800,- atau 124,90 persen. 

OPD selanjutnya yang meraih PAD di atas 100 persen yakni BPKAD. OPD penghasil itu ditargetkan meraih Rp43.222.301.006,-. Berkat kerja keras seluruh personil, OPD itu meraih penghasilan Rp48.860.062.180,09,- atau 113,04 persen.

Kemudian Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) juga meraih PAD cukup tinggi. Ditargetkan sebelumnya Rp695.863.731.133,-, akhirnya OPD ini tembus di angka Rp715.682.699.559,50,- atau 102,85 persen. 

Sementara, OPD lain yang mampu tembus di atas 100 persen yakni Dinas Pemadam Kebakaran. Di tahun 2025 ini, OPD yang selalu menjunjung semangat  "Pantang Pulang Sebelum Padam" itu ditargetkan meraih PAD sebesar Rp50 juta. Di penghujung tahun 2025,  OPD itu meraih PAD sebesar Rp51 juta atau 102,85 persen. 

OPD terakhir yang mencatatkan diri sebagai dinas penghasil PAD di atas 100 persen yakni Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman. Dinas ini meraih PAD sebesar Rp900.430.000,- atau 100,05 persen. Padahal OPD ini awalnya hanya ditargetkan sebesar Rp900 juta.(Charlie)

Andre Rosiade Perjuangkan Dana Rekonstruksi Jalan Pascabencana Sumbar

Andre Rosiade Perjuangkan Dana Rekonstruksi Jalan Pascabencana Sumbar

BentengSumbar.com On Jumat, Desember 19, 2025

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade memperjuangkan alokasi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sebesar Rp1,207 triliun untuk perbaikan 20 ruas jalan provinsi di Sumatera Barat.

BENTENGSUMBAR.COM - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade memperjuangkan alokasi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sebesar Rp1,207 triliun untuk perbaikan 20 ruas jalan provinsi di Sumatera Barat.

Andre mengatakan, perjuangan itu ia lakukan setelah menerima surat resmi dari Gubernur Sumatera Barat yang meminta dukungan DPR RI untuk mengawal perbaikan infrastruktur jalan yang rusak akibat bencana.

“Hari ini, Jumat 19 Desember 2025, saya datang memperjuangkan surat Gubernur Sumatera Barat. Pak Gubernur meminta saya mengawal 20 ruas jalan provinsi yang rusak akibat bencana agar bisa masuk pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi,” kata Andre.

Menurut Andre, total kebutuhan anggaran perbaikan 20 ruas jalan tersebut mencapai Rp1.207.500.000.000. Ia menegaskan, pengawalan itu menjadi bagian dari tugasnya sebagai anggota DPR RI asal Sumatera Barat.

“Ini tugas kami sebagai anggota DPR RI untuk memastikan dana sekitar Rp1,2 triliun ini benar-benar berhasil dibawa pulang ke Sumatera Barat dan digunakan memperbaiki jalan-jalan yang terdampak bencana,” ujarnya.

Andre menjelaskan, sejumlah ruas jalan sudah ia tinjau langsung di lapangan bersama Balai Jalan dan pihak terkait. Beberapa di antaranya berada di kawasan Malalak, Manggopoh, Alahan Panjang, Bayang, Sasak, Tiku, hingga Palembayan.

“Sebagian ruas sudah saya survei langsung. Sisanya akan terus kita kawal agar seluruh usulan dari Pemprov Sumbar bisa disetujui,” jelas Andre.

Ia juga mengungkapkan, usulan 20 ruas jalan provinsi tersebut telah disampaikan langsung kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Andre optimistis pemerintah pusat akan menyetujui usulan tersebut.

“Kami sudah bertemu Pak Menteri. Ini bagian dari komitmen pemerintah pusat dalam percepatan pemulihan pascabencana,” katanya.

Andre menambahkan, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan anggaran besar untuk pemulihan infrastruktur di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“Presiden menegaskan kehadiran pemerintah bukan seremoni, tapi eksekusi. Untuk Sumatera Barat, anggaran infrastruktur mencapai belasan triliun rupiah, dengan sekitar Rp13,52 triliun dikelola Kementerian PUPR,” ujar Andre.

Ia menegaskan, perjuangan tersebut bukan akhir, melainkan awal dari proses panjang pemulihan infrastruktur di Sumatera Barat.

“Ini bukan ujung perjalanan. Ini baru permulaan. Insyaallah, perbaikan 20 ruas jalan provinsi ini bisa segera terealisasi demi masyarakat Sumatera Barat,” tutup Andre. (*)

WIES 2025 Sukses Digelar di Padang, Transaksi Diperkirakan Tembus Rp10 Miliar

WIES 2025 Sukses Digelar di Padang, Transaksi Diperkirakan Tembus Rp10 Miliar

BentengSumbar.com On Jumat, Desember 19, 2025

Ketua Panitia WIES 2025 sekaligus Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Sumatera Barat (Sumbar), Sari Lenggogeni, BeCON, M.Man, Pg.Dipl., Ph.D,

BENTENGSUMBAR.COM - Ketua Panitia WIES 2025 sekaligus Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Sumatera Barat (Sumbar), Sari Lenggogeni, BeCON, M.Man, Pg.Dipl., Ph.D, menyampaikan bahwa World Islamic Entrepreneur Summit (WIES) 2025 berhasil digelar dengan sukses pada 27–28 November 2025 lalu.

Sari memaparkan bahwa ajang internasional tersebut dirancang sebagai platform yang menghubungkan potensi lokal dengan peluang pasar global.

“WIES telah selesai digelar dan sukses dilaksanakan pada 27-28 November 2025 kemarin,” kata Sari kepada awak media di Padang, Jumat (19/12/2025).

Menurutnya, pelaksanaan WIES tahun ini menunjukkan antusiasme besar dari peserta, terutama dari sektor UMKM dan tamu internasional. Ia menyebutkan, para pelaku usaha merasa puas dapat terhubung langsung dengan jejaring bisnis global.

“Antusiasme peserta internasional luar biasa. Mereka sangat happy sampai titik akhir. Menariknya, ada sesi kolaborasi untuk membangun UMKM global lokal, dan itu membuat bahagia teman-teman UMKM yang bertemu langsung dengan UMKM global. Memang belum ada deal, namun inilah yang diharapkan,” ujarnya.

Sari juga menyampaikan bahwa batik Indonesia menjadi produk UMKM yang paling diminati selama kegiatan berlangsung. Sejumlah mitra dari luar negeri, termasuk Yayasan Hasanah Malaysia, tertarik untuk menjajaki kerja sama lebih lanjut.

“Mereka mencari peluang kolaborasi batik dan bagaimana melakukan kerja sama. Ini menunjukkan batik kita diminati,” katanya.

Dalam evaluasinya, Sari menyebut UMKM Malaysia memiliki kemiripan produk dengan Indonesia, namun unggul dalam pengemasan. Hal ini dinilai dapat menjadi dorongan peningkatan kualitas kemasan UMKM lokal untuk meningkatkan daya tarik pasar.

“Kita lihat UMKM Malaysia produknya hampir sama, tapi bungkusnya luar biasa atau packing-nya. Hampir semua profesional, terlihat mahal. Ini penting untuk kita tingkatkan, terutama dari sisi kreativitas,” katanya.

Lebih jauh Sari menyampaikan, bahwa niat utama WIES adalah menjembatani pelaku UMKM nasional dengan jejaring internasional. Pelaksanaan WIES 2025 disebut melibatkan pelaku usaha dari sekitar 20 negara, termasuk Malaysia dan Singapura, dengan UMKM Sumbar sebagai bagian dari peserta utama.

Terkait transaksi, Sari menyampaikan bahwa nilai ekonomi yang tercipta selama kegiatan diperkirakan mencapai sekitar Rp10 miliar, terutama melalui interaksi pelaku usaha Malaysia. Namun, ia menjelaskan bahwa data tersebut masih bersifat awal dan belum dipublikasikan secara keseluruhan termasuk data di negara lainnya.

Sari menambahkan, banyak tawaran kerja sama lanjutan yang masuk setelah pelaksanaan WIES, termasuk permintaan agar kegiatan serupa dapat digelar di luar Padang pada tahun mendatang.

“Kita berharap momentum ini terus terjaga, karena WIES hadir untuk membuka jalan bagi UMKM menembus pasar global,” ucapnya. (*)

Wako Fadly Amran: Kami Ingin Memastikan Setiap Ormas Merasa Diapresiasi Atas Kerja JKeras dan Kontribusi Nyata Mereka

Wako Fadly Amran: Kami Ingin Memastikan Setiap Ormas Merasa Diapresiasi Atas Kerja JKeras dan Kontribusi Nyata Mereka

BentengSumbar.com On Jumat, Desember 19, 2025

Penghargaan tersebut diserahkan Wali Kota Padang, Fadly Amran, kepada perwakilan penerima pada ajang Collaboration Awards Ormas 2025, di Gedung Bagindo Aziz Chan Youth Center, Jumat (19/12/2025).

BENTENGSUMBAR.COM - Pemerintah Kota (Pemko) Padang memberikan apresiasi dan penghargaan kepada organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang dinilai berprestasi dan berkontribusi nyata dalam pembangunan serta kemaslahatan masyarakat. 

Penghargaan tersebut diserahkan Wali Kota Padang, Fadly Amran, kepada perwakilan penerima pada ajang Collaboration Awards Ormas 2025, di Gedung Bagindo Aziz Chan Youth Center, Jumat (19/12/2025).

Dalam sambutannya, Fadly Amran menegaskan bahwa penghargaan ini bertujuan menciptakan iklim yang sehat dan positif antar Ormas, sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.

“Kami ingin memastikan setiap Ormas merasa diapresiasi atas kerja keras dan kontribusi nyata mereka dalam membantu program-program pemerintah dan kemasyarakatan. Seperti contoh saat ini Kota Padang berada dalam pasca penanganan bencana, hampir setiap Ormas di Padang ikut membantu,” ujar Fadly Amran.

Lebih lanjut, Wako menekankan pentingnya transformasi digital dalam pengelolaan dan pelaporan kegiatan Ormas. Salah satunya melalui pemanfaatan aplikasi “Ormas Online” yang dikelola Badan Kesbangpol Kota Padang.

“Kami mendorong seluruh Ormas untuk aktif menginput kegiatan mereka melalui aplikasi Ormas Online. Hal ini penting agar komunikasi antara pemerintah dan Ormas berjalan lebih efektif, dan itu masuk penilaian dalam Collaboration Awards,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Padang, Syahendri Barkah, menyampaikan bahwa Collaboration Awards Ormas 2025 merupakan ajang kali pertama yang digelar Pemko Padang untuk memberikan penghargaan khusus bagi Ormas berprestasi.

“Kegiatan ini bertujuan memberikan motivasi kepada Ormas agar memiliki komitmen kuat dalam berpartisipasi membangun kota, terutama melalui pelayanan publik,” ujarnya.

Syahendri menjelaskan, pada tahun 2025 penghargaan difokuskan pada empat bidang utama, yakni bidang sosial, Keagamaan, pendidikan, dan kepemudaan. 

"Seluruh Ormas diwajibkan melakukan input data kegiatan melalui Aplikasi Ormas Online Kesbangpol Kota Padang. Proses penilaian dilakukan secara bertahap, dimulai dari seleksi administrasi berdasarkan tujuh kriteria utama, hingga verifikasi lapangan melalui kunjungan langsung tim penilai," terangnya.

Pada ajang Collaboration Awards Ormas 2025 ini, untuk bidang pendidikan Juara I diraih Yayasan Ashabul Qur’an Nurul Ilmi, Juara II Persaudaraan Muslimah, dan Juara III Bundo Kanduang Sako. Sementara di bidang agama, Juara I Lembaga Dakwah Islam Indonesia, Juara II Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama, dan Juara III Persatuan Wanita Tarbiyah Islamiyah.

Selanjutnya di bidang sosial, juara satu diraih Persatuan Wredatama Republik Indonesia, Juara II Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu dan Juara III Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan. Di bidang kepemudaan, Juara I diraih Gerakan Pemuda Ansor, Juara II Pencerah Muda, dan Juara III Himpunan Putra-Putri Keluarga Angkatan Darat. (*)