HEADLINE
Wagub Vasko Ruseimy: Penetapan Rahmah El Yunusiyah sebagai Pahlawan Nasional, Pengakuan atas Peran Besar Sumbar bagi Bangsa    
Senin, November 10, 2025

On Senin, November 10, 2025

Wagub Vasko Ruseimy: Penetapan Rahmah El Yunusiyah sebagai Pahlawan Nasional, Pengakuan atas Peran Besar Sumbar bagi Bangsa
Vasko yang turut mengawal dan mendorong proses penetapan Rahmah El Yunusiyah juga hadir langsung di Istana Negara, Jakarta. 
BENTENGSUMBAR.COM
- Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy menyampaikan rasa syukur dan kebanggaan atas ditetapkannya Hajjah Rahmah El Yunusiyah sebagai salah satu Pahlawan Nasional Tahun 2025 oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Vasko yang turut mengawal dan mendorong proses penetapan Rahmah El Yunusiyah juga hadir langsung di Istana Negara, Jakarta, saat Presiden Prabowo mengumumkan sepuluh tokoh penerima gelar Pahlawan Nasional, Senin (10/11/2025).

Menurut Vasko, penetapan Rahmah El Yunusiyah bukan hanya penghormatan bagi sosok tokoh pendidikan perempuan itu, tetapi juga pengakuan terhadap kontribusi besar Sumatera Barat dalam sejarah perjuangan dan pembangunan bangsa.

“Kita sangat bersyukur dan bangga atas ditetapkannya Rahmah El Yunusiyah sebagai Pahlawan Nasional. Ini bukan sekadar penghargaan untuk beliau, tetapi juga pengakuan terhadap peran besar Sumatera Barat dalam membangun peradaban bangsa melalui pendidikan dan perjuangan kaum perempuan,” ujar Vasko usai acara penetapan di Istana Negara, Jakarta.

Vasko menilai Rahmah El Yunusiyah merupakan pelopor pendidikan Islam progresif yang gagasannya melampaui zamannya. Melalui Diniyah Puteri Padang Panjang, Rahmah menghadirkan sistem pendidikan yang tidak hanya menanamkan kecerdasan intelektual, tetapi juga membentuk kepekaan sosial dan spiritual bagi para siswinya.

“Konsep pendidikan yang beliau rintis menembus batas waktu. Beliau mengajarkan bahwa perempuan harus berilmu, berdaya, dan memiliki peran penting dalam membangun masyarakat,” jelasnya.

Lebih lanjut, Vasko menyebut nilai-nilai perjuangan dan pendidikan yang dicontohkan Rahmah El Yunusiyah akan terus diintegrasikan dalam pembangunan daerah. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, katanya, menjadikan momentum ini untuk memperkuat identitas daerah sebagai pusat pendidikan dan nilai keislaman yang inklusif serta berkemajuan. “Ini adalah momentum penting untuk memperkuat identitas Sumatera Barat sebagai daerah yang menjunjung tinggi pendidikan dan nilai keislaman yang inklusif,” tambahnya.

Vasko berharap semangat perjuangan Rahmah El Yunusiyah bisa menginspirasi generasi muda, terutama perempuan Minangkabau, agar terus tampil percaya diri dan berkontribusi dalam pembangunan bangsa. “Kita ingin semangat beliau menular ke generasi sekarang agar perempuan Sumatera Barat tampil percaya diri, memimpin perubahan, dan ikut menentukan arah masa depan bangsa,” tutupnya.

Dengan penetapan ini, Sumatera Barat kembali menambah satu tokoh dalam daftar Pahlawan Nasional Indonesia. Rahmah El Yunusiyah menjadi perempuan Minangkabau pertama yang dianugerahi gelar tersebut di era pemerintahan Presiden Prabowo, melanjutkan tradisi panjang kontribusi tokoh-tokoh Sumatera Barat bagi bangsa dan negara. (adpsb/bud)

Dipimpin Muharlion, DPRD Kota Padang Gelar Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi Terhadap RAPBD 2026    
Senin, November 10, 2025

On Senin, November 10, 2025

Dipimpin Muharlion, DPRD Kota Padang Gelar Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi Terhadap RAPBD 2026
Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion memimpin rapat paripurna dalam rangka pandangan umum fraksi-fraksi terhadap RAPBD tahun anggaran 2026, bersama Wako, pimpinan DPRD, Kepala BPKAD, dan Sekwan. 
BENTENGSUMBAR.COM
- Sebabagai Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion memimpin rapat paripurna dalam rangka pandangan umum fraksi-fraksi terhadap RAPBD tahun anggaran 2026, bertempat di ruang sidang utama DPRD setempat, Jalan Bagindo Azis Chan Bypass Kelurahan Sungai Sapih Kecamatan Kuranji, Senin, 10 November 2025.

Pada kesempatan itu, Muharlion didampingi Wakil Ketua: Mastilizal Aye, Osman Ayub, dan Jupri serta Sekretaris Dewan (Sekwan) Hendrizal Azhar.

Rapat dihadiri Wali Kota Fadly Amran dan Kepala OPD. Hadir juga unsur Forkopimda dan tamu undangan lainnya.

Dalam pandangan umumnya, masing-masing perwakilan dari Fraksi DPRD menyampaikan pendapatnya. 

Sejumlah fraksi memberi apresiasi terhadap kerja keras Pemko Padang dalam menyusun RAPBD 2026 ini.

Dipimpin Muharlion, DPRD Kota Padang Gelar Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi Terhadap RAPBD 2026
Situasi Rapat Paripurna DPRD Kota Padang.
Juga ditegaskan  bahwa dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 diperlukan peningkatan efektivitas. 

Seperti yang disampaikab Fraksi Gerindra dan Fraksi PAN. Kedua fraksi itu menilai bahwa pemangkasan dari pusat tidak boleh menjadi halangan bagi Pemko Padang dalam memberikan pelayanan maksimal, justru kebijakan pemerintah pusat itu harus dijadikan sebagai motivasi tambahan dalam mencari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) lain dengan mengoptimalkan setiap sumber daya yang ada. 

APBD 2026 juga tetap harus memprioritaskan bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan penanggulangan bencana.

Fraksi PKB-Ummat berpandangan, belanja daerah merupakan komponen pengeluaran yang digunakan untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan public. 

Dipimpin Muharlion, DPRD Kota Padang Gelar Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi Terhadap RAPBD 2026
Situasi Rapat Paripurna DPRD Kota Padang.
Belanja daerah diarahkan pada pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Padang yang terdiri dari Urusan Pemerintahan wajib, urusan pemerintahan pilihan, Unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan.

Lebih lanjut, Fraksi PKB-Ummat berpandangan jebijakan umum yang diterapkan adalah mengupayakan penetapan target penerimaan daerah yang terukur secara rasional dengan mempedomani penetapan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat, penerimaan dan realisasi pendapatan tahun 2025, sinergisitas perizinan dengan pengelolaan pajak dan retribusi daerah, serta asumsi pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi sumber pendapatan daerah.

Pendapatan daerah pada rancangan APBD tahun 2026 ini, menurut Fraksi PKB-Ummat, meliputi:

• pendapatan asli daerah (PAD) direncanakan sebesar 1,12 triliun rupiah, target ini sama dengan target yang telah disepakati pada KUA-PPAS tahun 2026. 

• pendapatan transfer pada KUA-PPAS yang telah di sepakati sebesar 1,87 triliun rupiah disesuaikan menjadi 1,53 triliun rupiah, berkurang sebesar 345,8 miliar rupiah atau turun 18,4%. 

Dipimpin Muharlion, DPRD Kota Padang Gelar Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi Terhadap RAPBD 2026
Situasi Rapat Paripurna DPRD Kota Padang
Hal ini mempedomani surat direktur jenderal perimbangan keuangan KEMENTERIAN KEUANGAN-RI nomor S-62/PK/2025 tentang penyampaian rancangan alokasi transfer ke daerah tahun 2026 dan surat kepala bapenda provinsi sumatera barat perihal penyampian pagu bagi hasil pajak provinsi pada APBD-P provinsi sumbar TA.2025.

Secara total pendapatan daerah berkurang sebesar 345,8 miliar rupiah atau turun 11,52 % dari semula 3 triliun rupiah menjadi 2,65 triliun rupiah.

Fraksi PKB-UMMAT berpendapat bahwa dalam penyusunan anggaran harus memandang bahwa Upaya pencapaian kesejahteraan dan kemakmuran rakyat adalah orentasi dan tujuan utama dalam Pembangunan.

Dipimpin Muharlion, DPRD Kota Padang Gelar Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi Terhadap RAPBD 2026
Situasi Rapat Paripurna DPRD Kota Padang
Sehingga setiap rupiah yang dianggarkan oleh Pemerintah Kota Padang seharusnya berbanding lurus dengan capaian peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Padang.

Fraksi PKB-UMMAT mendukung upaya-upaya yang dilakukan dalam Rancangan APBD ini, dengan catatan bahwa setiap kebijakan dan perubahan yang dilakukan didasarkan pada analisis yang mendalam, berorientasi pada hasil nyata, dan mempertimbangkan keberlanjutan dalam jangka panjang.

Kebijakan APBD tidak hanya harus adaptif terhadap rancangan, tetapi juga harus mampu memberikan Solusi yang berkelanjutan bagi tantangan yang dihadapi Kota Padang. 

Salah satunya seperti, perlu strategi yang lebih agresif dalam menggali potensi PAD agar dapat mengurangi ketergantungan dan memastikan keberlanjutan pendanaan Pembangunan daerah.

Wali Kota Padang, Fadly Amran sepemahaman dengan DPRD setempat terkait sejumlah langkah strategis yang mesti diambil dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Dipimpin Muharlion, DPRD Kota Padang Gelar Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi Terhadap RAPBD 2026
Situasi Rapat Paripurna DPRD Kota Padang. 
Diakuinya, pemangkasan dana transfer dari pusat untuk 2026 mesti disikapi dengan arif bijaksana agar program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dapat terealisasi dengan maksimal. 

"Tentunya memang perlu kekreatifitasan dalam mengelola APBD di tahun 2026 mendatang," kata Fadly Amran usai memghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Padang tersebut.

"Mudah-mudahan dengan saran, masukan, dan pertanyaan ini dapat kami jadikan bahan untuk memberikan jawaban dari Pemko Padang nantinya," terang Fadly Amran. 

Setelah mendengarkan pandangan umum fraksi kali, Pemko Padang akan menyampaikan tanggapan resmi pada rapat paripurna berikutnya. (*) 

Editor: Zamri Yahya, SH. i, WU

142 Orang Pengurus KDKMP Dibekali Pelatihan    
Senin, November 10, 2025

On Senin, November 10, 2025

142 Orang Pengurus KDKMP Dibekali Pelatihan
Pemerintah Kota Pariaman melalui Dinas Perindagkop dan UKM Kota Pariaman yang difasilitasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat menggelar Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengurus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) tahun 2025.
BENTENGSUMBAR.COM
- Sesuai dengan komitmen dari Presiden Republik Indonesia yang mendukung segala upaya untuk menggerakkan koperasi di seluruh Indonesia dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.

Pemerintah Kota Pariaman melalui Dinas Perindagkop dan UKM Kota Pariaman yang difasilitasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat menggelar Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengurus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) tahun 2025.

Pelatihan tersebut  dibuka  Wali Kota Pariaman Yota Balad bertempat di aula pertemuan RM. Joyo Makmur, Senin (10/11/2025). 

Kegiatan itu melibatkan peserta sebanyak 142 orang dengan rincian dua orang perwakilan dari masing-masing Koperasi Merah Putih Desa/Kelurahan.

“Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu,” sebut Yota Balad. (R/at)

Maklumat

Wartawan BentengSumbar. com dalam bertugas meliput dan investigasi dilengkapi id. card. 

Narasumber dapat meminta wartawan BentengSumbar. com memperlihatkan kartu Identitas jika diperlukan.

Gubernur Mahyeldi Sambut Delegasi Malaysia, Bahas Penguatan Ekonomi dan Promosi Rendang Minang    
Senin, November 10, 2025

On Senin, November 10, 2025

Gubernur Mahyeldi Sambut Delegasi Malaysia, Bahas Penguatan Ekonomi dan Promosi Rendang Minang
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah Datuak Marajo menyambut sekaligus memberikan sambutan dalam kegiatan Lawatan Muhibbah dan Madani Roadshow. 

BENTENGSUMBAR.COM - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah Datuak Marajo menyambut sekaligus memberikan sambutan dalam kegiatan Lawatan Muhibbah dan Madani Roadshow yang digelar oleh Malaysia Madani, Persatuan Cendekiawan Minang Malaysia (PCMM), Wadah Pencerdasan Umat Malaysia (WADAH), dan Kolej Dar El Hikmah, di Auditorium Istana Gubernuran Sumbar, Senin (10/11/2025).

Dalam sambutannya, Gubernur Mahyeldi menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kunjungan rombongan dari Malaysia. Ia menilai, kehadiran delegasi ini menjadi langkah penting untuk mempererat hubungan baik antara Malaysia dan Indonesia, khususnya Ranah Minang dan Negeri Jiran. “Kunjungan ini sangat strategis karena membuka peluang kerja sama yang lebih luas antara Sumatera Barat dan Malaysia, terutama di bidang kuliner,” ujar Mahyeldi.

Gubernur menekankan bahwa Rendang Minangkabau memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan sebagai kekuatan ekonomi daerah. Sejak CNN menobatkan rendang sebagai makanan terenak nomor satu di dunia, kuliner khas Minang ini tidak hanya menjadi bagian dari tradisi, tetapi juga ikon kuliner global yang diminati masyarakat internasional. “Berita dari CNN itu membuka peluang besar bagi pengusaha rendang asal Sumbar untuk memperluas pasar hingga ke mancanegara,” lanjut Mahyeldi.

Sebagai upaya memperkuat langkah tersebut, Pemerintah Provinsi Sumbar telah membentuk Himpunan Pengusaha Rendang Minangkabau (HIPERMI) sebagai wadah bagi para pelaku usaha rendang untuk berinovasi, meningkatkan kualitas, dan memperluas pasar. HIPERMI juga berperan dalam mendorong digitalisasi usaha serta membangun jejaring pemasaran ke luar negeri. Mahyeldi berharap, kunjungan delegasi Malaysia kali ini dapat menjadi bagian dari upaya bersama untuk menginternasionalkan rendang Minang. “Kita ingin rendang semakin dikenal dunia, dan kolaborasi dengan Malaysia akan mempercepat langkah ke arah itu,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga menegaskan komitmen Pemprov Sumbar dalam mendukung pengembangan UMKM dan industri kuliner daerah, mulai dari bantuan sertifikasi produk, pelatihan peningkatan kualitas dan kemasan, hingga dukungan promosi di dalam dan luar negeri. Pemerintah juga memberikan subsidi bunga pembiayaan melalui Bank Nagari bagi pelaku usaha yang membutuhkan modal pengembangan. “Alhamdulillah, Bank Nagari hadir dan siap memberikan dukungan penuh bagi penguatan usaha rendang yang dikelola oleh HIPERMI,” kata Mahyeldi.

Saat ini, HIPERMI telah berhasil mengekspor bumbu rendang ke Jerman sebanyak dua ton selama tiga tahun terakhir, dan ke Australia sebanyak 300 kilogram melalui jalur udara, serta tengah menjajaki pengiriman lewat laut. Selain itu, HIPERMI juga telah menjalin kerja sama dengan BPKH untuk penyediaan rendang bagi jamaah haji dan umrah di Arab Saudi.

Menurut Mahyeldi, rendang kini memiliki 78 varian rasa, yang berasal dari empat bahan utama: daging sapi atau kerbau, unggas, tumbuhan, serta hasil laut. Keragaman ini menjadi bukti bahwa kuliner Minangkabau memiliki daya saing global yang kuat. Selain kuliner, Gubernur juga mendorong kerja sama lintas sektor seperti gambir, kopi, kakao, peternakan, sulaman, bordir, dan pariwisata. “Semoga kerja sama yang kita bangun hari ini membawa manfaat besar bagi pengusaha rendang, UMKM, dan masyarakat di kedua daerah,” harapnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Rafdinal menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat atas dukungan penuh terhadap kegiatan ini. Ia menilai acara tersebut menjadi wadah penting untuk memperkuat silaturahmi dan kolaborasi ekonomi antara Sumatera Barat dan Malaysia. “Kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi yang diharapkan mampu memperkuat kerja sama ekonomi dan sosial masyarakat,” ujar Rafdinal. Ia juga menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan dalam penyelenggaraan acara, seraya mengutip pepatah, “tidak ada gading yang tak retak.”

Turut hadir dalam acara tersebut Presiden WADAH Dato’ Haji Ahmad Azam Ab Rahman, Pimpinan Persatuan Cendekiawan Minang Malaysia Datuk Haji Ismail bin Ahmad, serta sejumlah tokoh dan pejabat dari Malaysia seperti Datuk Haji Muhammad Fiah bin Muhammad Jamil, Dr. Haji Ahmad Fathoni, Datin Hajah Salamah binti Haji Sulaiman, dan Kolonel B. Muhammad Muzammil bin Abdul Rahman. Dari pihak Indonesia, hadir Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sumbar, Ketua Dekranasda Sumbar, perwakilan Bank Nagari, Kadin, Bundo Kanduang Provinsi Sumbar, serta sejumlah pejabat dari OPD dan instansi vertikal di Sumatera Barat. (adpsb/cen)

Ketua DPRD Kota Padang Menghadiri Upacara Peringatan Hari Pahlawan 2025    
Senin, November 10, 2025

On Senin, November 10, 2025

Ketua DPRD Kota Padang Menghadiri Upacara Peringatan Hari Pahlawan 2025
Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion menghadiri upacara Peringatan Hari Pahlawan 2025 di lapangan upacara Balaikota Aia Pacah, Senin (10/11/2025).
BENTENGSUMBAR.COM
- Sebagai Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion menghadiri upacara Peringatan Hari Pahlawan 2025 di lapangan upacara Balaikota Aia Pacah, Senin (10/11/2025).

Bertindak sebagai Inspektur upacara adalah Wali Kota Padang, Fadly Amran. Hadir Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir, segenap unsur Forkopimda, para Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Padang, Sumatera Barat.

Upacara tersebut diikuti oleh berbagai unsur, mulai dari TNI, Polri, ASN, veteran, mahasiswa, hingga pelajar.

"Alhamdulillah kita dapat hadir di sini. Semoga kita semua dapat mengisi pembangunan di alam kemerdekaan ini sesuai cita-cita pahlawan nasional kita," kata Muharlian. 

Muharlion meminta semua pihak untuk meneladani para pahlawan yang telah memerdekakan negeri ini. Jangan sampai tidak memperhatikan jasa-jasa mereka.

“Para pahlawan tidak hanya tercatat di batu nisan, tapi jadi cahaya yang menerangi jalan kita hingga hari ini,” ucapnya.

Sementara itu, Wali Kota menambahkan bahwa momentum Hari Pahlawan harus menjadi pengingat bagi setiap warga negara untuk memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan bangsa.

“Kita ingin Indonesia yang berkemajuan. Masing-masing anak bangsa berkewajiban mengisinya dengan sebaik-baiknya,” lanjutnya.

Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Kota Padang melalui Baznas juga memberikan santunan kepada para veteran dan janda perintis yang hadir. Salah satu veteran yang hadir bahkan telah berusia 103 tahun.

“Kita berkewajiban untuk membantu para veteran dan janda perintis. Ini adalah salah satu cara kita mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan,” tutur Fadly Amran. (BY)

Peduli Kesehatan, Nadya Himbau Kaum Muda Kenali Manfaat JKN Lebih Awal    
Senin, November 10, 2025

On Senin, November 10, 2025

Peduli Kesehatan, Nadya Himbau Kaum Muda Kenali Manfaat JKN Lebih Awal
Menurut Nadya, generasi muda saat ini kerap abai terhadap pentingnya perlindungan kesehatan karena banyak yang merasa masih muda dan sehat. 
BENTENGSUMBAR.COM
- Di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan, seorang mahasiswi asal Payakumbuh, Nadya Atthahira (21), tampil menjadi contoh generasi muda yang peduli akan jaminan kesehatan masyarakat. Ia mengimbau kaum muda agar memahami dan memanfaatkan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sejak dini, sebagai langkah preventif untuk mewujudkan masa depan yang lebih sehat dan sejahtera.

Menurut Nadya, generasi muda saat ini kerap abai terhadap pentingnya perlindungan kesehatan karena banyak yang merasa masih muda dan sehat, sehingga menunda untuk bergabung dengan program JKN. Padahal, kesadaran sejak dini dapat memberikan banyak manfaat, tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi keberlangsungan sistem jaminan sosial di Indonesia.

“Masih banyak teman-teman sebaya saya yang belum memahami sepenuhnya apa itu program JKN, mereka menganggap program ini hanya penting bagi orang tua atau mereka yang sudah berkeluarga. Padahal, justru kita sebagai generasi muda harus peduli dan menjadi bagian penting dari program JKN agar tercipta pemerataan akses kesehatan untuk 
semua,” kata Nadya, Senin (10/11).

Nadya menilai, generasi muda memiliki peran strategis untuk memastikan keberlanjutan program JKN ini. Dengan jumlah penduduk usia produktif yang besar, partisipasi aktif dari kalangan muda dapat memperkuat fondasi program JKN di masa depan.

“Kalau generasi muda sadar dan ikut berpartisipasi, program JKN ini akan semakin kuat. Kita tidak pernah tahu kapan sakit datang, jadi lebih baik kita mempersiapkan diri dari sekarang
dengan mendaftar menjadi peserta JKN dan meskipun kita tidak pernah sakit, tetapi iuran yang kita bayarkan setiap bulannya dapat membantu peserta JKN lain yang sedang membutuhkan,” ucap Nadya.

Sebagai mahasiswa aktif, Nadya mengaku awalnya juga sempat tidak terlalu memahami pentingnya program JKN. Namun, setelah beberapa kali mengalami kondisi kesehatan yang 
membutuhkan perawatan medis, ia menyadari betapa besar manfaat program JKN dalam meringankan beban masyarakat, terutama bagi pelajar dan keluarga menengah ke bawah.

“Awalnya saya pikir BPJS Kesehatan hanya dibutuhkan saat kita sakit parah atau dirawat di rumah sakit saja dan ternyata untuk hal-hal sederhana, seperti tambal gigi dan demam pun 
sangat membantu. Bahkan, semua biaya pengobatan ditanggung, jika mengikuti prosedur dengan benar,” ujar Nadya.

Nadya menceritakan pengalamannya beberapa waktu lalu ketika harus menambal gigi karena giginya berlubang dan menimbulkan rasa nyeri, sehingga ia mendatangi fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) tempatnya terdaftar sebagai peserta JKN. Dengan menunjukkan kartu JKN, ia langsung mendapatkan pelayanan tanpa dikenakan biaya tambahan sama sekali.

“Prosesnya mudah sekali, saya hanya datang ke puskesmas tempat saya terdaftar dan dokter langsung memeriksa gigi saya dengan cepat dan ramah. Setelah itu dilakukan perawatan dan penambalan, saya sempat kaget karena semua biaya gratis, tidak perlu bayar sama sekali,” cerita Nadya.

Tidak hanya dirinya, sang ibu pun pernah merasakan manfaat yang sama saat terserang penyakit demam berdarah dengue (DBD). Kondisi itu sempat membuat keluarga panik karena membutuhkan perawatan intensif di rumah sakit dan beruntung ibunya sudah menjadi peserta 
JKN sejak lama. 

"Waktu itu ibu saya juga pernah dirawat di RSUD dr. Adnaan WD Payakumbuh selama beberapa hari karena penyakit DBD. Semua biaya, mulai dari pemeriksaan darah, rawat inap, sampai obat-obatan ditanggung oleh BPJS Kesehatan, tentunya kami sangat bersyukur karena tidak perlu memikirkan biaya besar,” ungkap Nadya.

Dari berbagai pengalaman tersebut, Nadya semakin menyadari bahwa program JKN bukan hanya sekadar kartu jaminan kesehatan, melainkan bentuk nyata dari gotong royong 
masyarakat Indonesia di bidang kesehatan. Menurutnya, program JKN ini sangat membantu terutama bagi mahasiswa yang belum memiliki penghasilan tetap.

“Sebagai mahasiswi, saya tahu betul bagaimana sulitnya mengatur keuangan dan jika harus mengeluarkan biaya besar untuk berobat, pasti berat. Tetapi dengan memiliki BPJS Kesehatan, semua jadi lebih ringan,” ucap Nadya.

Nadya juga menyampaikan apresiasinya kepada BPJS Kesehatan atas pelayanan yang semakin baik dan mudah diakses. Menurutnya, sistem rujukan dan pelayanan digital seperti 
Aplikasi Mobile JKN sangat membantu generasi muda dalam mendapatkan informasi dan layanan tanpa harus datang langsung ke kantor.

“Sekarang semua serba mudah, lewat Aplikasi Mobile JKN kita bisa cek informasi tagihan dan status kepesertaan JKN, ubah FKTP dan kelas rawat, cek kartu JKN digital, hingga daftar antrean online untuk berobat ke fasilitas kesehatan. Hal ini membuat layanan JKN semakin modern dan cocok dengan gaya hidup anak muda,” jelas Nadya.

Nadya berpesan agar generasi muda bisa melakukan gerakan kecil sejak dini untuk menumbuhkan budaya sadar kesehatan. Ia percaya bahwa generasi muda yang sehat dan paham akan pentingnya perlindungan kesehatan akan menjadi modal besar bagi kemajuan bangsa.

“Saya ingin teman-teman generasi muda jangan menunggu sakit dulu untuk peduli kesehatan. Mulailah dari hal kecil, seperti mendaftar menjadi peserta JKN, menjaga pola hidup sehat dan menyebarkan informasi positif tentang program JKN di lingkungan sekitar atau media sosial,” imbau Nadya.

Nadya berharap agar BPJS Kesehatan dapat terus berkembang dan memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ia merasa bersyukur karena pemerintah telah hadir memperhatikan kesehatan masyarakatnya lewat program JKN.

“Berkat program JKN, saya dan ibu bisa mendapatkan pengobatan yang layak tanpa harus memikirkan biaya. Semoga program JKN ini bisa terus ditingkatkan dan semakin banyak anak muda yang sadar akan pentingnya jaminan kesehatan,” pungkas Nadya. (HM)

Sikapi Defisit Anggaran dan Efisiensi, Pemko Sawahlunto Gelar Coffee Morning    
Senin, November 10, 2025

On Senin, November 10, 2025

Sikapi Defisit Anggaran dan Efisiensi, Pemko Sawahlunto Gelar Coffee Morning
Wali Kota Sawahlunto Riyanda Putra bersama Ketua DPRD Susi Haryati, anggota DPRD, dan Tim TAPD Pemko Sawahlunto berdiskusi dalam coffee morning. 
BENTENGSUMBAR.COM
-  Wali Kota Sawahlunto Riyanda Putra bersama Ketua DPRD Susi Haryati, anggota DPRD, dan Tim TAPD Pemko Sawahlunto berdiskusi dalam coffee morning membahas tindak lanjut defisit anggaran serta penyesuaian akibat efisiensi dana transfer dari pemerintah pusat.

Pertemuan tersebut menjadi langkah konkret dalam memperkuat koordinasi eksekutif dan legislatif untuk merumuskan solusi terbaik menghadapi dinamika fiskal daerah.

Wali Kota menegaskan bahwa menghadapi tantangan pemotongan dana transfer hanya dapat dilakukan melalui kemauan untuk belajar, memprioritaskan kepentingan publik, dan memperkuat kemampuan adaptasi terhadap kebijakan pusat.

"Sinergi eksekutif-legislatif harus diarahkan pada upaya memetakan potensi yang dapat mengisi kekurangan fiskal sehingga program prioritas tetap berjalan" ucap Riyanda.

Ketua DPRD Susi Haryati menyambut positif proses pembahasan tersebut karena memberikan kejelasan informasi sekaligus memperkuat kesamaan langkah kedua lembaga dalam menyikapi perubahan kondisi keuangan daerah.

Pemerintah Kota Sawahlunto menegaskan komitmen menjaga kolaborasi yang solid antara eksekutif dan legislatif agar adaptasi fiskal dapat dilakukan tepat waktu, terukur, dan tetap berorientasi pada pelayanan publik.

Pewarta: Marjafri

Maklumat: 

Wartawan BentengSumbar. com dalam bertugas meliput dan investigasi dilengkapi id. card. 

Narasumber dapat meminta wartawan BentengSumbar. com memperlihatkan kartu Identitas jika diperlukan.

Ketua DPRD Sumbar Muhidi Menghadiri Upacara Peringatan Hari Pahlawan 2025, Singgung Semangat Juang, Kerja Keras, Inovasi, dan Pengabdian    
Senin, November 10, 2025

On Senin, November 10, 2025

Ketua DPRD Sumbar, Muhidi menghadiri upacara Peringatan Hari Pahlawan 2025, Senin (10/11/2025).
Ketua DPRD Sumbar, Muhidi menghadiri upacara Peringatan Hari Pahlawan 2025, Senin (10/11/2025). 

BENTENGSUMBAR.COM - Sebagai Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Muhidi menghadiri upacara Peringatan Hari Pahlawan 2025 di halaman Kantor Gubernur Sumbar, Senin (10/11/2025).   

Bertindak sebagai Inspektur upacara adalah Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah. Hadir segenap unsur Forkopimda, para Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Upacara tersebut diikuti oleh berbagai unsur, mulai dari TNI, Polri, ASN, mahasiswa, hingga pelajar. Komandan upacara dipercayakan kepada Mayor CKE Dian Sitanggang, Dandenkomlekrem 032/WBR, sementara Korps Musik diisi oleh Dinas Perhubungan Sumbar.

Barisan peserta tampak rapi dan bersemangat, terdiri dari pasukan gabungan TNI AD, AL, AU, personel Polda Sumbar, serta ASN dari Satpol PP, Dinas Kehutanan, dan OPD Pemprov Sumbar.  Turut hadir pula mahasiswa dari AMSS, AKPER Kesdam I BB, Poltekpel, serta siswa dari SMK Pelayaran Padang, SMA Praja Nusantara, SMK Taruna, SMAN 1, SMAN 2, dan SMAN 10 Padang.

Muhidi mengajak seluruh elemen pemerintah dan pemangku kepentingan menjadikan momentum Hari Pahlawan sebagai dorongan untuk bekerja lebih optimal dalam mempercepat pembangunan daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Menurutnya, semangat kepahlawanan harus diwujudkan dalam kerja nyata dan tanggung jawab moral terhadap pembangunan daerah. Ia menegaskan, pengorbanan para pahlawan hendaknya menjadi inspirasi bagi seluruh pihak untuk berkontribusi positif, sesuai dengan bidang dan peran masing-masing. “Hari Pahlawan bukan sekadar seremoni. Ini momentum bagi kita untuk introspeksi sejauh mana perjuangan yang dilakukan dalam membangun daerah. Semangat juang harus diterjemahkan dalam kerja keras, inovasi, dan pengabdian,” ujar Muhidi.

Ketua DPRD Sumbar itu juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menghadirkan kebijakan yang berpihak pada pembangunan berkelanjutan. Menurutnya, semangat kolaborasi adalah bentuk nyata dari nilai-nilai perjuangan yang diwariskan para pahlawan. “Kita harus meneladani semangat gotong royong dan pengorbanan para pejuang. Pembangunan tidak akan berhasil jika berjalan sendiri-sendiri. Butuh sinergi lintas sektor untuk menjawab berbagai tantangan daerah,” tambahnya.

Muhidi menilai, Hari Pahlawan juga menjadi momentum untuk memperkuat komitmen terhadap pelayanan publik yang transparan dan berkeadilan. Ia berharap seluruh aparatur pemerintahan dapat menjadikan semangat kepahlawanan sebagai motivasi dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan.

Upacara peringatan Hari Pahlawan tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah yang bertindak sebagai Inspektur Upacara. Dalam kesempatan itu, Mahyeldi membacakan amanat Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf, yang berisi pesan penuh makna tentang pentingnya meneladani nilai perjuangan para pahlawan. “Para pahlawan tidak hanya tercatat di batu nisan, tapi menjadi cahaya yang menerangi jalan kita hingga hari ini,” ucap Mahyeldi membacakan pesan Menteri Sosial.

Dalam amanat tersebut, disampaikan tiga nilai utama yang dapat diteladani dari para pahlawan, yakni kesabaran, keikhlasan, dan pandangan jauh ke depan. Para pahlawan tidak tergesa-gesa dalam berjuang, tidak mencari balasan, dan selalu berpikir untuk generasi masa depan.“Dari kesabaran lahir kemenangan, karena kemerdekaan tidak diraih dalam semalam, tetapi melalui proses panjang dan keikhlasan,” lanjutnya.

Mahyeldi juga menegaskan bahwa perjuangan masa kini tidak lagi dilakukan dengan senjata, melainkan dengan ilmu, empati, dan pengabdian, namun dengan semangat yang sama — membela yang lemah, memperjuangkan keadilan, dan memastikan tidak ada anak bangsa yang tertinggal dari arus kemajuan. Selain itu, semangat perjuangan para pahlawan juga disebut sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan penguatan ketahanan nasional, kemajuan pendidikan, serta pembangunan manusia Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya. (*)

Editor: Zamri Yahya, SH. i, WU

Wako Fadly Amran dan Sekda Andree Algamar Hadiri Kegiatan BPK RI: Pemeriksaan Ini adalah Bentuk Komitmen Bersama    
Senin, November 10, 2025

On Senin, November 10, 2025

Wako Fadly Amran dan Sekda Andree Algamar Hadiri Kegiatan BPK RI: Pemeriksaan Ini adalah Bentuk Komitmen Bersama
Kegiatan BPK RI dihadiri Wako Fadly Amran, bersama Sekda Andree Algamar, para Asisten dan seluruh pimpinan OPD di lingkup Pemko Padang.
BENTENGSUMBAR.COM
- Pemerintah Kota (Pemko) Padang bersama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), menggelar Exit Meeting Pendahuluan dan Entry Meeting Pemeriksaan Terinci Kepatuhan atas Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Jasa, Belanja Subsidi, serta Belanja Modal Tahun Anggaran 2025.

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Abu Bakar Ja’ar, Balai Kota Aie Pacah, Senin (10/11/2025) ini, dihadiri Wali Kota Padang, Fadly Amran, bersama Sekretaris Daerah (Sekda), Andree Algamar, para Asisten dan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemko Padang.

Sementara dari pihak BPK RI Perwakilan Sumbar, hadir tim pemeriksa yang dipimpin oleh Wakil Penanggungjawab II, Roni Altur, beserta jajaran auditor.

Fadly Amran menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada tim BPK RI yang terus menjalankan tugas pengawasan terhadap tata kelola keuangan daerah. 

Menurutnya, kegiatan pemeriksaan ini menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh proses pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. “Pemeriksaan ini adalah bentuk komitmen bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Upaya ini selaras dengan Program Unggulan (Progul) Pemko Padang yakni "Padang Amanah" dengan aktivasinya mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan profesional,” ujar Fadly Amran.

Fadly juga mengimbau kepada seluruh OPD agar menyiapkan seluruh dokumen dan data yang diperlukan dengan baik, serta memberikan informasi yang dibutuhkan secara cepat dan tepat. “Pemerintah Kota Padang berkomitmen untuk selalu terbuka dan kooperatif dalam setiap proses pemeriksaan. Semoga proses pemeriksaan ini berjalan lancar, dan menghasilkan rekomendasi konstruktif bagi peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah di Kota Padang,” tambah Wali Kota.

Wakil Penanggungjawab II BPK RI Perwakilan Sumbar, Roni Altur, menyampaikan bahwa pemeriksaan terinci yang dilakukan pihaknya bertujuan untuk menilai kepatuhan Pemko Padang terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya dalam pengelolaan belanja barang dan jasa, subsidi, serta belanja modal tahun berjalan. “Kami mengapresiasi kerja sama yang telah terjalin dengan baik antara BPK dan Pemko Padang. Pemeriksaan untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang negara dikelola dan dipertanggungjawabkan secara benar,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa hasil pemeriksaan nantinya akan menjadi dasar bagi BPK dalam memberikan rekomendasi perbaikan serta masukan strategis bagi pemerintah daerah guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran publik. (*)