HEADLINE
Yusril soal Kasus Feri Amsari Cs: Akademisi Bebas Kritik Pemerintah    
Kamis, April 23, 2026

On Kamis, April 23, 2026

Yusril soal Kasus Feri Amsari Cs: Akademisi Bebas Kritik Pemerintah
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. (Foto: Int). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra merespons pelaporan terhadap akademisi Feri Amsari hingga Ubedilah Badrun ke polisi usai kritik pemerintahan Prabowo Subianto.
Yusril menegaskan bahwa akademisi bebas mengkritik kebijakan pemerintah karena hal itu tidak dilarang.

"Kalau akademisi, dia bebas saja untuk mengkritik pemerintah, ya, tidak ada yang melarang, tidak ada yang menghalang-halangi hal itu," kata Yusril mengutip Antara, Rabu (22/4).

Mengenai sebagian akademisi yang menyampaikan kritik berstatus aparatur sipil negara (ASN), Yusril mengatakan seharusnya mekanisme etik didahulukan untuk menilai ada atau tidaknya pelanggaran, alih-alih langsung dipidanakan.

"Kalau etik mengatakan tidak ada pelanggaran etik, ya, apalagi? Apa dasarnya mau melakukan penyidikan pidana?" tuturnya.

Menurut Yusril, penegakan etik umumnya didahulukan daripada pidana, kecuali ditemukan bukti pelanggaran hukum lain, seperti penghasutan.

"Kalau penghasutan itu memang delik pidana. Itu agak repot, tapi saya kira bukan delik penghasutan, orang berpendapat, tidak bisa dihalang-halangi," ucapnya.

Di sisi lain, Yusril mengingatkan bahwa setiap orang berhak melaporkan pihak lain. Walaupun begitu, setiap laporan polisi mesti melalui serangkaian proses untuk mempelajari sah atau tidaknya laporan itu dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Ia mengatakan para akademisi yang dilaporkan ke polisi sebaiknya mengikuti rangkaian pemrosesan laporan, termasuk ketika dimintai keterangan. Dalam forum itu, akademisi tersebut dapat menyampaikan klarifikasi.

"Siapa pun, baik dia akademisi ataupun bukan, kalau polisi kemudian mempelajari kemudian diundang, ya, bukan dipanggil, diundang untuk klarifikasi, saran saya hadir aja. Diklarifikasi masalah itu. Syukur-syukur sesudah diklarifikasi tidak perlu ditingkatkan ke langkah penyelidikan ataupun langkah penyidikan," ucapnya. (*) 

Berikan Kesempatan Kerja Bagi Siswa, PT Sambu Gruop Seleksi Karyawan di SMK Negeri 1 Pangkalan Kerinci    
Rabu, April 22, 2026

On Rabu, April 22, 2026

Berikan Kesempatan Kerja Bagi Siswa, PT Sambu Gruop Seleksi Karyawan di SMK Negeri 1 Pangkalan Kerinci
PT Sambu Gruop mengadakan seleksi karyawan dilingkungan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Rabu (22/4/2026). (Foto: Bro) 

BENTENGSUMBAR.COM
- PT Sambu Gruop mengadakan seleksi karyawan dilingkungan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Rabu (22/4/2026). Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bekerja bagi siswa lulusan dan alumni SMK Negeri 1 Pangkalan Kerinci

Total calon tenaga kerja yang diseleksi sebanyak 33 orang, mereka terdiri dari tujuh orang alumni dan 26 orang Kelas XII yang lulus pada tahun 2026 ini. Proses seleksi meliputi tes tertulis dan interview.

Adapun tim yang melakukan seleksi datang dari Kantor Pusat PT Sambu Gruop Jakarta, Febrie Sani Pangaribuan, S.Psi dan Farah Dzikrina Afifi, M.Psi.

"Saya menyambut baik atas kepercayaan PT Sambu Gruop kepada SMK Negeri 1 Pangkalan Kerinci, ini wujud kerjasama yang telah di sepakati," kata Kepala Sekolah (Kepsek) SMK Negeri 1 Pangkalan Kerinci H Nasril S.Pd, M.Pd, kepada wartawan di ruang kerjanya.

Nasril menyampaikan, terimakasih kepada semua fihak terutama Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Provinsi Riau Bapak H. Erisman Yahya dan Kacabdisdik Wililayah 1  Bapak H.Ismail S Ag, yang mendukung penuh program program SMKN 1 Pangkalan Kerinci.

"Saya berharap semua yang ikut seleksi lulus dan diterima sebagai karyawan dan  bisa mengabdi maksimal sesuai kopentensi dan tugas yang di berikan," pinta Nasril.

Nasril mengatakan, semoga kerjasama ini tetap terjalin dengan baik dan dunia usaha, dunia kerja lainnya semakin banyak melakukan seperti PT Sambo Gruop ini.

"Beberapa bulan yang lampau pernah juga dilakukan PT Ashna Energi Internusa seleksi karyawan di SMKN 1 Pangkalan Kerinci sebanyak dua kali," ucap Nasril.

Selain itu, Pimpinan PT Sambu Gruop Leonard Pakpahan mengatakan,  PT Sambu Gruop melakukan seleksi penerimaan karyawan ke sekolah SMKN 1 Pangkalan Kerinci selaku mitra dan sebagai wujud komitmen perusahaan dalam menyerap alumni SMK. 

"Hasil seleksi ini nantinya akan menempatkan para calon pekerja di sektor sektor unit pekerjaan sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Kami sangat mengapresiasi kepala SMKN 1 Pangkalan Kerinci  yang sudah menyediakan tempat dan fasilitas serta calon tenaga kerja dengan antusias yang tinggi," ucapnya. (Mul/Bro)

Ratusan Masyarakat Antusias Ikuti Program Gratis Operasi Katarak di RSUD H Ok Arya Zulkarnain,  Didukung Bupati Batubara    
Rabu, April 22, 2026

On Rabu, April 22, 2026

Ratusan Masyarakat Antusias Ikuti Program Gratis Operasi Katarak di RSUD H Ok Arya Zulkarnain,  Didukung Bupati Batubara
Antusias ratus masyarakat kabupaten batubara dalam program gratis  operasi Katarak di RSUD H OK Arya Zulkarnain. 

BENTENGSUMBAR.COM
- Antusias ratus masyarakat kabupaten batubara dalam program gratis  operasi Katarak di RSUD H OK Arya Zulkarnain dan Dinas Kesehatan  Kabupaten Batubara kembali akan melaksanakan operasi mata katarak gratis di rumah sakit milik Pemkab Batu Bara di dukung oleh bupati batu bara H.Bahrudin Siagian. 

Program operasi katarak gratis tersebut disampaikan Direktur RSUD H OK Arya Zulkarnain, ‎dr. Guruh Wahyu Nugraha, Kamis, (09/04/2026).

Ia mengatakan operasi katarak akan dilaksanakan selama 2 hari pada Rabu-Kamis (22-23 April 2026) mulai pukul 10.00 WIB.

Namun untuk dapat mengikuti operasi mata katarak, calon peserta harus terlebih dahulu melakukan pendaftaran di 4 lokasi.

Keempat lokasi pendaftaran diantaranya Puskesmas Lima Puluh, Puskesmas Labuhan Ruku, Puskesmas Indra Pura dan RSUD H OK Arya Zulkarnain di Kuala Gunung.

”Pada saat pendaftaran, petugas akan melakukan pemeriksaan mata untuk mengetahui tingkat keparahan kataraknya,” jelasnya.

Untuk itu, dr Wahyu mengimbau masyarakat Kabupaten Batu Bara yang menderita katarak agar memanfaatkan kesempatan ini dengan mendaftarkan diri di lokasi yang telah ditentukan.

Kegiatan tersebut juga tidak luput dari pantauan sejumlah wartawan Berbagai Media Mitra RSUD H OK Arya Zulkarnain. (HM)

Bundo Kanduang Saniang Baka Studi Tiru Ke Kota Pariaman    
Rabu, April 22, 2026

On Rabu, April 22, 2026

Bundo Kanduang Saniang Baka Studi Tiru Ke Kota Pariaman
Kedatangan rombongan Bundo Kanduang Kabupaten Solok disambut Walikota Pariaman diwakili  Asisten II Setdako Pariaman, Hj. Nazifah. (Foto: Diskominfo). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Bundo Kanduang Nagari Saniang Baka Kabupaten Solok serta Bundo Kanduang Kabupaten Solok lakukan kunjungan studi tiru ke Kota Pariaman terkait  penguatan nilai adat dan agama bagi calon pengantin (catin) melalui kursus pra-nikah di Kota Pariaman.

Kedatangan rombongan Bundo Kanduang Kabupaten Solok tersebut disambut Walikota Pariaman diwakili  Asisten II Setdako Pariaman, Hj. Nazifah bersama Wakil Pembina Bundo Kanduang Kota Pariaman, Ny. Dina Mulyadi, Ketua Dharmawanita Ny. Nelvi Afrizal dan jajaran Bundo Kanduang Kota Pariaman di Balairung Kota Pariaman, Rabu (22/4/2026).

Hj. Nazifah sampaikan ucapan selamat datang di Kota Pariaman kepada  rombongan Bundo Kanduang dari Kabupaten Solok tersebut. Ini merupakan wujud silaturahmi yang kokoh antar sesama pengurus Bundo Kanduang di Sumatera Barat, khususnya dalam rangka berbagi pengalaman antar Bundo Kanduang Kota Pariaman dan Bundo Kanduang Nagari Saniang Baka Kabup[aten Solok.

“Bundo Kanduang adalah pilar utama dalam pelestarian adat dan budaya Minangkabau, terutama dalam membentuk karakter generasi muda  dan pendidikan dalam keluarga. Kunjungan ini adalah momen tepat untuk bertukar pikiran mengenai peran perempuan dalam menanamkan nilai-nilai kehidupan di masyarakat Minangkabau,” ujar Hj. Nazifah.

Selanjutnya, di Kota Pariaman juga banyak terdapat festival budaya, kuliner dan kerajinan khas Kota Pariaman. Hal ini tentunya antara Kabupaten Solok dan Kota Pariaman kita saling memberikan support dan dukungan terhadap promosi dan pengembangan dari nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang ada di daerah kita masing-masing.

Semoga, dengan adanya studi tiru ini, kita antar sesama daerah bisa saling bertukar fikiran terkait pengembangan nilai adat istiadat dan budaya dalam mewujudkan peran Bundo Kanduang sebagai limpapeh rumah nan gadang dalam lingkungan kehidupan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, juga disediakan stan promosi hasil kerajinan dan kuliner khas Kota Pariaman oleh pelaku UMKM yang ada di Kota Pariaman.(fad/at)

KA Lembah Anai Rute Padang-Kayutanam, Moda Transportasi Semakin Menarik    
Rabu, April 22, 2026

On Rabu, April 22, 2026

KA Lembah Anai Rute Padang-Kayutanam, Moda Transportasi Semakin Menarik
Stasiun kereta api Kayutanam. Kayutanam, sebuah nagari yang terletak di Kecamatan  2x11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. (Foto: Armaidi Tanjung). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Kayutanam, sebuah nagari yang terletak di Kecamatan  2x11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. 

Nagari tersebut  sejak zaman pemerintahan kolonial Belanda sudah ada stasiun kereta api menjadi salah satu titik penting yang menghubungkan wilayah pantai barat pulau Sumatera dengan daratan perbukitan Bukit Barisan.

Di nagari tersebut,  Mohammad Sjafei mendirikan mendirikan  Indonesisch Nederlandsche School (INS) pada 31 Oktober 1926. M.Sjafei  seorang tokoh pejuang pergerakan dan pendidikan Indonesia, mendirikan  sebuah lembaga pendidikan menengah swasta yang bercorak khusus di Kayutanam. 

INS didirikan sebagai antitesis terhadap pendidikan kolonial Belanda. Di mana sekolah ini berfokus pada kemandirian, kreativitas dan pendidikan aktif (berpikir, berbuat, berbicara) untuk mencetak kader bangsa yang berdikari. 

Selain itu, di Kayutanam terdapat rumah sakit yang mudah dijangkau dari daerah darek di daratan Minangkabau dan dari pantai barat Sumatera. 

Namun rumah sakit tersebut kini tak lagi terdengar di Kayutanam. Konon dihancurkan saat perjuangan melawan kolonial Belanda dalam perang mempertahan kemerdekaan.

Hanya sisa-sisa jejak bangunan tua yang sudah agak sulit dilacak, bekas dari bangunan rumah sakit tersebut pernah penulis telusuri dari informasi masyarakat setempat. 

Di Kayutanam juga terdapat stasiun Kereta Api, sebagai moda transportasi terpenting di zaman kolonial Belanda yang menghubungkan daerah darek (daratan) dengan pantai barat pulau Sumatera. 

Kehadiran stasiun tersebut tentu memiliki arti penting dalam mobilitas penduduk Kayutanam dan sekitarnya, baik ke daerah darek maupun ke wilayah pantai, yakni Padang sebagai salah satu pusat kegiatan perdagangan di pantai barat Sumatera.

Setelah bertahun-tahun jalan kereta api Padang menuju daerah darek (Padang Panjang, Bukittinggi, Solok hingga ke Sawahlunto) tidak lagi beroperasi, PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAI) kembali mengaktifkan dalam melayani penumpang. 

“Bahkan KAI Divisi Regional II Sumatera Barat resmi menghadirkan relasi baru KA Lembah Anai rute Stasiun Kayutanam–Stasiun Padang pulang-pergi (PP) yang mulai beroperasi pada 1 Januari 2026. Kehadiran relasi ini disambut antusias oleh masyarakat, tercermin dari tingkat keterisian tempat duduk yang hampir penuh pada hari pertama pengoperasian,” kata Kepala Humas KAI Divre II Sumatera Barat, Reza Shahab, Rabu (22/4/2026) kepada BentengSumbar.com di kantornya Simpang Haru Padang. 

Menurut Reza Shahab,  pengembangan relasi KA Lembah Anai hingga Stasiun Padang merupakan langkah strategis KAI dalam menyediakan transportasi publik yang semakin mudah diakses, efisien, serta selaras dengan kebutuhan mobilitas masyarakat Sumatera Barat.

“Berdasarkan data pembaruan hingga pukul 17.00 WIB, jumlah penumpang KA Lembah Anai relasi Kayutanam–Padang (PP) pada hari pertama mencapai 982 pelanggan atau sekitar 85 persen dari total kapasitas tempat duduk yang disediakan yakni 1.152 tempat duduk. Angka ini masih bersifat dinamis karena penjualan tiket masih terus berlangsung,” ujar Reza.

KA Lembah Anai melayani enam frekuensi perjalanan setiap hari untuk masing-masing arah. Adapun jadwal perjalanan sebagai berikut: 1. Berangkat pukul 05.30 WIB, tiba pukul 07.04 WIB, 2. Berangkat pukul 11.40 WIB, tiba pukul 13.16 WIB,  3. Berangkat pukul 16.20 WIB, tiba pukul 17.57 WIB.

Sedangkan dari relasi Padang–Kayutanam dimulai  berangkat pukul 08.35 WIB, tiba pukul 10.10 WIB,  berangkat pukul 14.10 WIB, tiba pukul 15.45 WIB, berangkat pukul 18.55 WIB, tiba pukul 20.30 WIB. 

Dikatakan, dengan jadwal keberangkatan yang teratur serta tarif yang terjangkau, KA Lembah Anai diharapkan menjadi moda transportasi andalan masyarakat untuk berbagai keperluan, mulai dari aktivitas harian, pendidikan, pekerjaan, hingga perjalanan wisata.

“KAI Divre II Sumatera Barat  menetapkan tarif yang sangat terjangkau. Untuk relasi Padang–Duku maupun sebaliknya, tarif tiket sebesar Rp3.000, sedangkan untuk relasi Padang–Kayutanam maupun sebaliknya ditetapkan sebesar Rp5.000,” kata Reza.

Tidak mengherankan, KAI Padang – Kayutanam selalu penuh, baik pagi maupun sore hari. Para mahasiswa kuliah di Padang, maupun pegawai yang bekerja di Padang lebih memilih menggunakan kereta api sebagai moda transportasi ketimbang menggunakan kendaraan bermotor sendirian atau naik bus umum jurusan Padang – Bukittinggi/Payakumbuh, atau dari Batusangkar. 

“KAI mengajak masyarakat Sumatera Barat untuk memanfaatkan KA Lembah Anai sebagai moda transportasi yang ramah lingkungan, bebas macet, serta memberikan pengalaman perjalanan yang aman dan nyaman. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan, baik dari sisi ketepatan waktu, kenyamanan, maupun keselamatan, serta menyesuaikan kapasitas dan pola operasi sesuai dinamika kebutuhan masyarakat,” tutup Reza.

Seorang mahasiswa Universitas Negeri Padang yang mengakui  bernama Yani menyebutkan,  lebih senang naik kereta api ini ke Padang pergi kuliah ke kampus. Di samping harga tiketnya relatif  murah, ongkosnya, naik kereta api tidak banyak kena udara di perjalanan.

“Saat pergi ke stasiun diantar saudara. Jika pulang dijeput lagi dengan motor,” tutur Yani, di atas kereta dalam perjalanan pulang kuliah Selasa (21/4) kemaren kepada Bentengsumbar.com. 
Yani mengaku tinggal di Sungai Durian, lumayan jauh dari stasiun. Daripada naik bus, saya lebih senang naik kereta api. Rasanya lebih aman, meski harus diantar saudara ke stasiun Sicincin. “Apalagi sekarang jadwal kuliah kebanyakan siang, sehingga tidak terburu-buru ke kampus. Selain itu, stasiun pemberhentian di Air Tawar hanya jalan kaki sampai di kampus,” kata Yani yang masih menuntut ilmu di perguruan tinggi negeri di kawasan Air Tawar. (*

Pewarta: Armaidi Tanjung

BWS dan Pemko Padang Satukan Langkah Tangani Wilayah Sungai Terdampak Bencana    
Rabu, April 22, 2026

On Rabu, April 22, 2026

BWS dan Pemko Padang Satukan Langkah Tangani Wilayah Sungai Terdampak Bencana
Sinkronisasi program penanganan wilayah sungai terdampak bencana di Kota Padang. Pertemuan berlangsung di Gedung Putih, Kompleks Rumah Dinas Wali Kota, Rabu (22/4/2026). (Foto: Tommy) 

BENTENGSUMBAR.COM
– Wali Kota Padang Fadly Amran menerima kunjungan Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) V, Naryo Widodo, dalam rangka membahas sinkronisasi program penanganan wilayah sungai terdampak bencana di Kota Padang. Pertemuan berlangsung di Gedung Putih, Kompleks Rumah Dinas Wali Kota, Rabu (22/4/2026).

Pertemuan ini untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat melalui BWS V dengan Pemerintah Kota Padang, khususnya dalam upaya mitigasi dan penanganan dampak bencana yang kerap terjadi di sejumlah wilayah aliran sungai.

Fadly Amran menyampaikan bahwa sinergi lintas sektor sangat diperlukan agar penanganan sungai dan pengendalian banjir dapat berjalan optimal dan berkelanjutan. Ia menekankan pentingnya penyelarasan program agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan di lapangan.

“Kami menyambut baik pertemuan ini sebagai bagian dari upaya menyatukan langkah antara BWS dan Pemko Padang, khususnya dalam menangani wilayah sungai yang terdampak bencana. Sinkronisasi ini penting agar intervensi yang dilakukan benar-benar tepat sasaran,” ujar Fadly Amran.

Fadly Amran juga menegaskan bahwa Pemerintah Kota Padang berkomitmen mendukung program-program BWS yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam hal normalisasi sungai, pengendalian banjir, dan penguatan infrastruktur penunjang.

“Kami berharap melalui koordinasi ini, berbagai program strategis dapat segera direalisasikan, sehingga mampu mengurangi risiko bencana serta memberikan rasa aman bagi masyarakat yang tinggal di sekitar aliran sungai,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala BWS V Naryo Widodo menyampaikan bahwa pihaknya siap memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Kota Padang guna memastikan setiap program yang direncanakan dapat berjalan efektif dan terintegrasi.

“Kami berkomitmen untuk terus bersinergi dengan Pemerintah Kota Padang dalam penanganan wilayah sungai, terutama yang terdampak bencana. Kami berharap koordinasi ini mempercepat upaya pemulihan dan mitigasi ke depan,” ungkap Naryo Widodo.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Penjabat Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Didi Aryadi, serta sejumlah pimpinan OPD terkait yang mendukung pembahasan teknis dalam pertemuan tersebut. (Tommy)

Wali Kota Sawahlunto Kumpulkan OPD Pengampu Pendapatan, Dorong Peningkatan PAD    
Rabu, April 22, 2026

On Rabu, April 22, 2026

Wali Kota Sawahlunto Kumpulkan OPD Pengampu Pendapatan, Dorong Peningkatan PAD
Rapat koordinasi dengan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu sektor pendapatan di ruang kerja wali kota, Selasa (21/4/2026). (Foto: Diskomimfo) 

BENTENGSUMBAR.COM
- Wali Kota Sawahlunto, Riyanda Putra, bersama Sekretaris Daerah Rovanly Abdams, menggelar rapat koordinasi dengan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu sektor pendapatan di ruang kerja wali kota, Selasa (21/4/2026).

Rapat tersebut bertujuan memperkuat sinergi dan koordinasi antarperangkat daerah dalam upaya meningkatkan kinerja pendapatan daerah.

Dalam arahannya, Wali Kota menekankan pentingnya inovasi, akurasi data.

Serta optimalisasi potensi yang ada guna mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Selain itu, masing-masing OPD diminta memaparkan progres, tantangan.

Serta langkah strategis yang akan ditempuh ke depan dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan.

Melalui rapat ini, pemerintah daerah berharap tercipta kesamaan persepsi dan langkah konkret dalam mendukung pembangunan daerah melalui peningkatan pendapatan yang berkelanjutan. (*) 

Pewarta: Marjafri

Wali Kota Sawahlunto Tinjau Kendaraan dan Alat Berat DPUPR, Siapkan Perbaikan hingga Lelang Aset    
Rabu, April 22, 2026

On Rabu, April 22, 2026

Wali Kota Sawahlunto Tinjau Kendaraan dan Alat Berat DPUPR, Siapkan Perbaikan hingga Lelang Aset
Peninjauan dilakukan terhadap kendaraan roda dua, roda empat, serta alat berat untuk memastikan kondisi dan kelayakan operasional tetap terjaga dalam mendukung pelayanan publik. (Foto: Diskominfo). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Wali Kota Sawahlunto, Riyanda Putra, melanjutkan pemeriksaan aset milik pemerintah daerah dengan meninjau kendaraan dinas dan alat berat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Rabu (22/4/2026).

Peninjauan dilakukan terhadap kendaraan roda dua, roda empat, serta alat berat untuk memastikan kondisi dan kelayakan operasional tetap terjaga dalam mendukung pelayanan publik.

Kegiatan ini merupakan bagian dari pengawasan berkelanjutan pemerintah daerah guna memastikan pengelolaan aset berjalan tertib, aman, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebutuhan di lapangan.

Berdasarkan hasil peninjauan, Wali Kota mengarahkan tindak lanjut terhadap sejumlah unit yang memerlukan pelengkapan, perbaikan, maupun penataan. 

Ia juga menegaskan bahwa aset yang tidak lagi optimal akan diproses melalui mekanisme lelang sesuai aturan yang berlaku.

Selain itu, Wali Kota menekankan pentingnya integritas aparatur dalam penggunaan kendaraan dinas.

Termasuk pemenuhan kelengkapan administrasi dan aspek keselamatan, seperti pelat nomor terbaru, spion, serta perlengkapan keamanan lainnya agar operasional berjalan tertib dan aman. (*) 

Pewarta: Marjafri

Wali Kota Sawahlunto Periksa Kendaraan Dinas DKP3 dan Disperindagkop untuk Pastikan Kelayakan Operasional    
Rabu, April 22, 2026

On Rabu, April 22, 2026

Wali Kota Sawahlunto Periksa Kendaraan Dinas DKP3 dan Disperindagkop untuk Pastikan Kelayakan Operasional
Wali Kota Sawahlunto, Riyanda Putra, kembali melakukan pemeriksaan terhadap aset kendaraan dinas milik pemerintah daerah, Rabu (22/4/2026).  (Foto: Diskominfo). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Wali Kota Sawahlunto, Riyanda Putra, kembali melakukan pemeriksaan terhadap aset kendaraan dinas milik pemerintah daerah, Rabu (22/4/2026). 

Kali ini, pemeriksaan difokuskan pada kendaraan operasional di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindagkop).

Pemeriksaan dilakukan secara langsung terhadap kendaraan roda dua dan roda empat untuk memastikan kondisi dan kelayakan operasional tetap terjaga dalam mendukung pelayanan publik.

Kegiatan ini merupakan bagian dari pengawasan berkelanjutan pemerintah daerah guna memastikan pengelolaan aset berjalan tertib, aman, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebutuhan operasional di lapangan.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota menekankan pentingnya integritas aparatur dalam penggunaan kendaraan dinas. 

Ia juga mengingatkan agar setiap kendaraan dilengkapi atribut yang sesuai, seperti pelat nomor terbaru dan spion.

Serta perangkat keamanan lainnya untuk menunjang keselamatan operasional. (*) 

Pewarta: Marjafri

Rutan Sawahlunto Deklarasikan Zero Halinar, Perkuat Komitmen Bersih dari Ponsel Ilegal, Pungli, dan Narkoba    
Rabu, April 22, 2026

On Rabu, April 22, 2026

Rutan Sawahlunto Deklarasikan Zero Halinar, Perkuat Komitmen Bersih dari Ponsel Ilegal, Pungli, dan Narkoba
Deklarasi Zero Halinar (Handphone, Pungutan Liar, dan Narkoba) yang digelar Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Sawahlunto, Rabu (22/4/2026).

BENTENGSUMBAR.COM
- Upaya memperkuat integritas lembaga pemasyarakatan kembali ditegaskan melalui deklarasi Zero Halinar (Handphone, Pungutan Liar, dan Narkoba) yang digelar Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Sawahlunto, Rabu (22/4/2026).

Apel deklarasi yang berlangsung di Aula Muhammad Hatta sejak pukul 08.00 WIB itu dipimpin langsung oleh Kepala Rutan Sawahlunto, Mustofa, dan diikuti seluruh pegawai serta warga binaan. 

Kegiatan diawali dengan pembacaan ikrar yang kemudian diikuti secara serentak oleh seluruh peserta sebagai bentuk komitmen kolektif menciptakan lingkungan rutan yang bersih dan bebas dari praktik terlarang.

Deklarasi ini tidak berhenti pada simbolik semata. Setelah pembacaan ikrar, jajaran struktural Rutan Sawahlunto menandatangani komitmen bersama sebagai penguatan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas, khususnya dalam menutup ruang terhadap peredaran handphone ilegal, praktik pungutan liar, serta penyalahgunaan dan peredaran narkoba.

Dalam amanatnya, Mustofa menegaskan bahwa ikrar yang diucapkan bukan sekadar formalitas. 

Ia menyebut komitmen tersebut sebagai janji moral yang mengikat—tidak hanya kepada institusi, tetapi juga kepada bangsa dan nilai-nilai hukum yang harus dijaga.

“Ikrar ini bukan hanya kata-kata. Ini adalah janji kepada diri sendiri, kepada institusi, kepada negara, dan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab,” tegasnya.

Masalah Laten di Balik Sistem Pemasyarakatan


Deklarasi Zero Halinar merupakan bagian dari agenda nasional reformasi pemasyarakatan yang selama ini berupaya menekan praktik-praktik ilegal di dalam rutan dan lembaga pemasyarakatan. Isu penggunaan handphone ilegal, pungutan liar, hingga peredaran narkoba telah lama menjadi sorotan, tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga nasional.

Dalam banyak kasus, keberadaan handphone ilegal di dalam rutan kerap menjadi pintu masuk berbagai pelanggaran lain, mulai dari komunikasi terlarang hingga pengendalian aktivitas kejahatan dari balik jeruji. 

Sementara pungutan liar mencederai prinsip keadilan, dan narkoba menjadi ancaman serius bagi keamanan serta tujuan pembinaan warga binaan.

Kondisi ini menjadikan deklarasi seperti yang dilakukan di Sawahlunto tidak sekadar seremoni, melainkan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperbaiki tata kelola pemasyarakatan.

Ikrar dan Konsekuensi


Dalam ikrar Zero Halinar yang dibacakan, terdapat lima poin utama yang menjadi komitmen bersama, antara lain:

- mendukung penuh terwujudnya lingkungan bebas handphone ilegal, pungli, dan narkoba,

- tidak menggunakan maupun mengedarkan handphone secara ilegal,

- menolak segala bentuk pungutan liar,

- menolak keras penyalahgunaan dan peredaran narkoba,

- serta menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas.

Ikrar tersebut juga menegaskan kesiapan seluruh pihak untuk menerima sanksi hukum dan disiplin apabila melanggar, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menuju Budaya Integritas


Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung tertib dan penuh antusiasme. Partisipasi aktif pegawai dan warga binaan menunjukkan bahwa pesan integritas tidak hanya ditujukan kepada satu pihak, melainkan menjadi tanggung jawab bersama dalam ekosistem pemasyarakatan.

Pihak Rutan Sawahlunto berharap, semangat Zero Halinar tidak berhenti pada deklarasi, melainkan tumbuh menjadi budaya kerja yang berkelanjutan dengan pengawasan yang diperkuat, sinergi yang ditingkatkan, serta komitmen yang dijaga secara konsisten.

Dalam konteks yang lebih luas, langkah ini menjadi bagian dari upaya membangun sistem pemasyarakatan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pembinaan.

Deklarasi mungkin menjadi titik awal. Namun keberhasilan sesungguhnya akan ditentukan oleh sejauh mana komitmen itu dijalankan dalam praktik sehari-hari, di balik tembok, di dalam sistem, dan di bawah pengawasan publik.(*) 

Pewarta: Marjafri

Perguruan Tinggi Harus Mampu Berikan Dampak Langsung kepada Masyarakat    
Rabu, April 22, 2026

On Rabu, April 22, 2026

Perguruan Tinggi Harus Mampu Berikan Dampak Langsung kepada Mqasyarakat
Wali Kota Padang Fadly Amran melepas 312 mahasiswa Universitas Ekasakti-Akademi Akuntansi Indonesia (UNES-AAI) sebagai Tim Verifikator Lapangan Padang Rancak Award Tahun 2026. (Foto: Tommy). 

BENTENGSUMBAR.COM
– Wali Kota Padang Fadly Amran melepas 312 mahasiswa Universitas Ekasakti-Akademi Akuntansi Indonesia (UNES-AAI) sebagai Tim Verifikator Lapangan Padang Rancak Award Tahun 2026, di Halaman Rektorat Kampus UNES, Rabu (22/4/2026).

Padang Rancak Award merupakan ajang lomba kebersihan dan lingkungan yang mencakup lomba RW, RT, Bank Sampah, dan Lembaga Pengelola Sampah (LPS) terbaik. Periode penilaian tahun ini berlangsung dari 1 April hingga 5 Mei, dengan pengumuman pemenang, 6 Mei 2026.

Fadly Amran menyampaikan apresiasi atas kontribusi UNES yang kembali terlibat melalui program pengabdian kepada masyarakat. Hal ini dinilai menjadi modal penting bagi mahasiswa untuk memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

“Peran perguruan tinggi saat ini harus mampu memberikan dampak langsung kepada masyarakat, sejalan dengan program Kemendikti Saintek, yaitu Kampus Berdampak. Generasi muda dituntut untuk mampu berkontribusi nyata di tengah perubahan zaman,” ujarnya.

Fadly Amran menambahkan, Padang Rancak Award merupakan upaya Pemerintah Kota Padang dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan. Program ini selaras dengan arah kebijakan nasional menuju lingkungan yang ASRI (Aman, Sehat, Rapi, dan Indah).

“Mari kita bersinergi dan berkolaborasi. Kita wujudkan Padang menjadi kota terbersih nomor satu di Indonesia, di mana pada penilaian tahun sebelumnya kita berada di posisi delapan secara nasional,” pungkas Fadly Amran didampingi Kadis Dinas Lingkungan Hidup Fadelan Fitra Masta.

Sementara itu, Rektor UNES Sufyarma Marsidin menyampaikan bahwa seluruh mahasiswa yang ditugaskan telah siap menjalankan peran sebagai verifikator lapangan. Para mahasiswa tersebut akan ditempatkan di 104 kelurahan di Kota Padang.

“Kami berharap mereka mampu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, serta berperan aktif dalam memotivasi masyarakat untuk membangun budaya bersih. Di samping itu, mahasiswa juga diharapkan mampu menanamkan nilai bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman,” ungkapnya. (Tomy)

BGN RI Sinergi dengan Ekonomi Kerakyatan, Dadan Hindayana Tekankan MBG di Lokasi Pascabencana, Termasuk Sumbar    
Rabu, April 22, 2026

On Rabu, April 22, 2026

BGN RI Sinergi dengan Ekonomi Kerakyatan, Dadan Hindayana Tekankan MBG di Lokasi Pascabencana, Termasuk Sumbar
Kepala BGN Indonesia Dr. Ir. Dadan Hindayana, M.E.S., pada pembukaan acara kegiatan sinergi ekonomi kerakyatan dalam mendukung program makan bergizi gratis di lokasi pascabencana Provinsi Sumatera Barat di Gedung Bagindo Aziz Chan Youth Center. (Foto: Adri B)

BENTENGSUMBAR.COM
- Badan Gizi Nasional (BGN) Republik Indonesia menggelar kegiatan sinergi ekonomi kerakyatan dalam mendukung program makan bergizi gratis di lokasi pascabencana Provinsi Sumatera Barat di Gedung Bagindo Aziz Chan Youth Center. Kegiatan itu dilaksanakan selama dia hari, Rabu - Kamis, 22-23 April 2026.

Pembukaan kegiatan, Rabu, 22 April 2026, dihadiri oleh Kepala BGN Indonesia Dr. Ir. Dadan Hindayana, M.E.S., Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Badan Gizi Nasional (BGN), Tengku Syahdana S.Kom., CRMO., Gubernur Sumatera Barat yang diwakili Asisten II Bidang Ekonomo Adib Alfikri, SE., MM., Pejabat Sekretaris Kota Padang Raju Minrofa Chaniago, pelaku UMKM dan undangan lainnya.

BGN menyebut telah berhasil mendirikan 27 ribu lebih Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Indonesia dalam kurun waktu satu tahun empat bulan sebagai upaya menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Hanya dalam kurun waktu satu tahun empat bulan kita berhasil mendirikan 27 ribu SPPG yang tersebar dari Sabang sampai Merauke," kata Kepala BGN Dadan Hindayana. 

Artinya, sebut Dadan, saat ini BGN memiliki 27 ribu kepala SPPG, 27 ribu ahli gizi, 27 ribu akuntan, dan 1,1 juta relawan yang siap menyukseskan salah satu AstaCita Presiden Prabowo Subianto.

Khusus di Sumbar, lanjutnya, BGN mencatat terdapat 404 SPPG dimana 70 diantaranya berada di Kota Padang. Dengan jumlah itu, setidaknya terdapat Rp400 miliar uang yang berputar di Ranah Minang untuk memenuhi kebutuhan MBG.

Ia menyampaikan MBG yang digaungkan Presiden Prabowo tidak hanya bertujuan melahirkan dan membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan sehat. Namun, juga berdampak langsung terhadap berbagai sektor, seperti pertanian hingga Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Sebelumnya, Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Badan Gizi Nasional (BGN), Tengku Syahdana S.Kom., CRMO., menyampaikan, program MBG ditargetkan mampu menjangkau 92 juta penerima manfaat pada 2029. Hal itu sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dengan sasaran anak sekolah, balita, ibu hamil dan ibu menyusui.

Dikatakannya, program tersebut menghadapi berbagai tantangan, termasuk dampak bencana alam yang terjadi di sejumlah daerah pada akhir 2025 lalu. Kondisi tersebut memicu gangguan pada rantai pasok serta berdampak terhadap stabilitas sosial ekonomi masyarakat.

Melihat situasi tersebut, BGN mengambil langkah strategis melalui fasilitasi kolaborasi lintas sektor guna mendorong pemulihan ekonomi masyarakat di wilayah terdampak bencana, khususnya di Sumatera Barat.

Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, KPPG, pimpinan regional, koordinator wilayah kabupaten/kota, hingga koordinator kecamatan dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

BGN RI Sinergi dengan Ekonomi Kerakyatan, Dadan Hindayana Tekankan MBG di Lokasi Pascabencana, Termasuk Sumbar
Pembukaan acara dihadiri pelaku UMKM. (Foto: By) 

Dalam pelaksanaannya, kegiatan diisi dengan sosialisasi program, dialog antar pemangku kepentingan, kunjungan ke pelaku ekonomi lokal yang terdampak bencana, serta penyelenggaraan pasar murah.

Langkah tersebut bertujuan memperkuat rantai pasok antara SPPG dengan pelaku usaha lokal, sekaligus membantu para pemasok yang terdampak bencana untuk bangkit kembali.

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk mengonsolidasikan dukungan pemerintah daerah dan para pihak terkait dalam menjaga keberlanjutan program MBG di wilayah pascabencana.

BGN juga mendorong lahirnya komitmen bersama dalam bentuk regulasi maupun rekomendasi kebijakan guna meningkatkan kualitas pelaksanaan program MBG ke depan.

Tak hanya itu, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi model percontohan dalam konsolidasi lintas sektor untuk pemberdayaan masyarakat di daerah terdampak bencana yang dapat direplikasi di wilayah lain.

Melalui sinergi yang dibangun, program MBG diharapkan tidak hanya berkontribusi pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga mendorong pemulihan ekonomi, pengurangan kemiskinan, serta penurunan angka stunting di daerah pascabencana.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kota Padang, Raju Minropa menyampaikan bahwa pelaksanaan program MBG di Kota Padang telah menunjukkan dampak nyata. Ia menuturkan, dukungan dari seluruh SPPG terbukti membantu penyediaan makanan bagi masyarakat yang terdampak bencana.

“Untuk Kota Padang, hal itu terbukti dengan bantuan dari seluruh SPPG yang memberikan bantuan makanan kepada masyarakat yang ditimpa bencana,” ujarnya.

Dukungan serupa juga disampaikan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Sambutan Gubernur Sumatera Barat yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Adib Alfikri, menegaskan bahwa pelibatan UMKM dan BUMDes menjadi bagian penting dalam upaya menggerakkan ekonomi masyarakat.

Menurut Adib, keterlibatan UMKM dan BUMDes tidak hanya memperkuat rantai pasok program MBG, tetapi juga dapat mendorong percepatan pemulihan ekonomi daerah. Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat siap bekerja sama dengan pemerintah pusat dalam mendukung program pemulihan ekonomi.

“Dengan melibatkan UMKM dan BUMDes, kami memastikan program ini dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Ini sekaligus mendorong pemulihan ekonomi daerah, dan kami siap bekerja sama dengan pemerintah pusat terkait program pemulihan ekonomi,” kata Adib. (*) 

Laporan: Zamri Yahya, SHI., WU

Gubernur Mahyeldi Buka TMMD ke-128 di Padang Pariaman, Perkuat Pembangunan Daerah Berbasis Nagari    
Rabu, April 22, 2026

On Rabu, April 22, 2026

Gubernur Mahyeldi Buka TMMD ke-128 di Padang Pariaman, Perkuat Pembangunan Daerah Berbasis Nagari
Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah membuka kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-128 Tahun 2026. (Foto: Adpim Sumbar). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah membuka kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-128 Tahun 2026 di Lapangan Sepak Bola SMPN 4 Nagari Batu Gadang, Kecamatan Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman, Rabu (22/4/2026).

Dalam sambutannya, Gubernur Mahyeldi menegaskan bahwa TMMD merupakan wujud nyata sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mempercepat pembangunan, khususnya di wilayah perdesaan berbasis nagari.

“TMMD bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga tentang memperkuat kebersamaan, gotong royong, dan ketahanan sosial masyarakat. Ini adalah kekuatan utama kita dalam membangun daerah,” ujar Mahyeldi.

Ia menilai, tema TMMD ke-128, “TMMD: Satukan Langkah Membangun Negeri dari Desa”, selaras dengan arah pembangunan Sumbar yang menempatkan nagari sebagai pusat pertumbuhan.

Menurut Mahyeldi, pelaksanaan TMMD di Kabupaten Padang Pariaman mencakup berbagai kegiatan strategis, baik fisik maupun nonfisik. Untuk kegiatan fisik, meliputi pembukaan jalan usaha tani sepanjang 2 kilometer, pembangunan jembatan dan gorong-gorong, rehabilitasi mushala serta rumah tidak layak huni, hingga penyediaan sarana air bersih dan MCK.

Untuk kegiatan nonfisik, diisi dengan penyuluhan kesehatan dan pertanian, edukasi bela negara dan penanggulangan bencana, serta sosialisasi pencegahan stunting dan bahaya narkoba.

Dalam kesempatan tersebut, Mahyeldi juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan TMMD, mulai dari jajaran TNI, pemerintah daerah, hingga masyarakat.

“Kami berharap program ini tidak hanya meningkatkan akses dan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memperkuat rasa kebersamaan dan cinta tanah air di tengah masyarakat,” ungkapnya.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, Gubernur turut menyerahkan bantuan kemanusiaan dari Baznas Sumbar sebesar Rp100 juta untuk rehabilitasi empat unit rumah tidak layak huni.

Selain itu, juga dilaksanakan kegiatan penyaluran bantuan 200 batang bibit dari Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumbar, 250 zak semen dari PT Semen Padang untuk mendukung pembangunan, serta paket sembako kepada masyarakat sekitar.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Padang Pariaman, Ketua DPRD, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumbar, Komandan Kodim 0308 Padang Pariaman beserta jajaran, dan sejumlah Kepala OPD di lingkup Pemkab Padang Pariaman. (adpsb/cen/bud)

Sekda Sumbar Dorong Transformasi Kinerja ASN Berbasis Hasil dan Pengembangan Berkelanjutan    
Rabu, April 22, 2026

On Rabu, April 22, 2026

Sekda Sumbar Dorong Transformasi Kinerja ASN Berbasis Hasil dan Pengembangan Berkelanjutan
Pelatihan Kepemimpinan Administrator di Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten Agam, Rabu (22/04/2026). (Foto: Adpim Sumbar). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat (Sekdaprov Sumbar), Arry Yuswandi mendorong transformasi pengelolaan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) berbasis pengembangan berkelanjutan dalam Pelatihan Kepemimpinan Administrator di Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten Agam, Rabu (22/04/2026).

Ia menegaskan Pengelolaan kinerja ASN kini tidak lagi berfokus pada penilaian di akhir, melainkan diarahkan untuk mendorong peningkatan kapasitas dan kinerja secara berkelanjutan yang berorientasi hasil dan dampak

“Pengelolaan kinerja pegawai tidak hanya sekadar performance appraisal, tetapi harus menjadi performance development. Fokusnya adalah hasil dan dampak dari apa yang telah mereka kerjakan positif untuk instansi dan masyarakat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, perubahan pendekatan ini sejalan dengan kebijakan nasional yang menuntut birokrasi semakin adaptif, profesional, dan berorientasi hasil.

Menurutnya, salah satu kunci utama dalam pengelolaan kinerja adalah terbangunnya dialog yang intensif antara pimpinan dan pegawai. Komunikasi yang terbuka dinilai mampu memperjelas peran, mempercepat penyelesaian masalah, serta meningkatkan kualitas kerja.

Sekda juga menekankan bahwa kinerja individu harus selaras dan berkontribusi langsung terhadap kinerja organisasi, sehingga hasil kerja ASN tidak hanya diukur dari tugas administratif, tetapi juga dari dampak nyata yang dihasilkan.

Lebih lanjut, ia menguraikan bahwa pengelolaan kinerja mencakup siklus yang utuh, mulai dari penetapan dan klarifikasi ekspektasi, pemberian umpan balik secara berkala, evaluasi kinerja, hingga pemberian penghargaan berbasis capaian.

Dalam konteks tersebut, Sekda menempatkan peran pimpinan sebagai pengarah dan pengawal kinerja organisasi, yang memastikan setiap proses berjalan konsisten dan terukur.

Ia juga mengingatkan pentingnya integritas, loyalitas, dan kemampuan adaptif sebagai fondasi utama dalam membangun kepercayaan dalam birokrasi.

“Kepercayaan adalah kunci dalam karier dan kepemimpinan. Kepercayaan itu dibangun dari kinerja, integritas, loyalitas, dan kemampuan beradaptasi,” tegasnya.

Kegiatan pelatihan kepemimpinan administrator ini diikuti oleh 82 peserta yang berasal dari berbagai kementerian, instansi vertikal, perguruan tinggi, serta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Sumbar.

Melalui pelatihan ini, diharapkan lahir para administrator yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga mampu mendorong perubahan dan memperkuat kinerja birokrasi yang berdampak bagi masyarakat. (adpsb/rmz/bud)

Sekdaprov Sumbar Dorong Transformasi UKPBJ untuk Perkuat Kualitas Belanja Daerah    
Rabu, April 22, 2026

On Rabu, April 22, 2026

Sekdaprov Sumbar Dorong Transformasi UKPBJ untuk Perkuat Kualitas Belanja Daerah
Rapat Koordinasi UKPBJ se - Sumbar Tahun 2026 di Bukittinggi, Rabu (22/04/2026). (Foto: Adpim Sumbar). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat (Sekdaprov Sumbar), Arry Yuswandi mendorong transformasi Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) menuju Pusat Keunggulan Pengadaan (PKP) yang proaktif dan berdampak nyata bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikannya saat membuka dan memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi UKPBJ se - Sumbar Tahun 2026 di Bukittinggi, Rabu (22/04/2026).

Arry Yuswandi menegaskan pengadaan barang dan jasa tidak lagi sekadar proses administratif, tapi telah menjadi instrumen strategis pembangunan daerah yang langsung memengaruhi kesejahteraan masyarakat.

“Setiap rupiah yang dibelanjakan melalui APBD harus memberikan manfaat nyata dan berdampak langsung bagi masyarakat. Hal itu harus menjadi landasan pikir aparatur UKPBJ dalam setiap proses pengadaan,” tegasnya.

Ia menjelaskan, arah kebijakan saat ini menuntut kualitas belanja pemerintah yang semakin efisien, adaptif, dan mampu menghasilkan value for money, sehingga peran UKPBJ harus semakin kuat dalam memastikan efektivitas pengadaan.

Menurutnya, tantangan pengadaan saat ini semakin kompleks. Keberhasilan tidak lagi diukur dari ketepatan waktu pelaksanaan lelang, tetapi juga dari transparansi, akuntabilitas, serta nilai tambah yang dihasilkan.

“Transformasi menuju UKPBJ Proaktif adalah keharusan. UKPBJ harus hadir sebagai pengarah dan pengawal kualitas belanja daerah,” ujarnya.

Dalam forum tersebut, Sekda menggarisbawahi empat langkah strategis, yakni penguatan UKPBJ sebagai pusat keunggulan yang berperan sejak tahap perencanaan hingga kontrak, pemenuhan kematangan kelembagaan, optimalisasi penggunaan produk dalam negeri, serta peningkatan profesionalisme SDM pengadaan.

Ia juga mengapresiasi capaian UKPBJ Provinsi Sumbar yang telah mencapai level proaktif penuh sejak Tahun 2024 lalu, sekaligus mendorong kabupaten/kota untuk segera menyusul agar tercipta standar kualitas pengadaan yang merata di seluruh daerah.

Sebagai tindak lanjut, Sekda menginstruksikan seluruh UKPBJ untuk menyusun roadmap penguatan kelembagaan, memperkuat kolaborasi lintas pemerintah, serta memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Sementara itu Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Provinsi Sumbar, Cerry menyampaikan bahwa rakor ini menjadi momentum penting untuk menyatukan persepsi dan memperkuat peran UKPBJ secara menyeluruh dalam memastikan efektivitas pengadaan di setiap instansi pemerintah.

“UKPBJ saat ini tidak hanya melaksanakan tender, tetapi juga terlibat sejak tahap perencanaan hingga serah terima. Ini menunjukkan pergeseran menuju sistem yang lebih proaktif,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Sekdaprov Sumbar juga menyerahkan penghargaan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) tahun 2026 kepada Kota Padang Panjang sebagai terbaik pertama, disusul Kota Payakumbuh dan Kabupaten Pasaman.

Rakor ini diharapkan memperkuat integritas serta menjadikan pengadaan sebagai motor penggerak ekonomi daerah, sehingga sistem pengadaan di Sumbar dapat semakin profesional, transparan, dan berdampak luas bagi masyarakat. (adpsb/rmz/bud)