Muhammad Dwi Richie Jemput APBN 2027, Bidik Revitalisasi Sentra Perikanan hingga Kampung Nelayan Batang Arau

Muhammad Dwi Richie Jemput APBN 2027, Bidik Revitalisasi Sentra Perikanan hingga Kampung Nelayan Batang Arau

BentengSumbar On Kamis, Oktober 15, 2026

Sekretaris Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang Muhammad Dwi Richie menyerahkan proposal ke Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut Hendra Yusran Siry, dan lainnya. (Fotdok: Tommi). 

BENTENGSUMBAR.COM - Muhammad Dwi Richie bergerak menjemput peluang anggaran pemerintah pusat untuk mendorong percepatan pembangunan sektor perikanan Kota Padang. Sekretaris Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang itu bersama tim melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI) di Jakarta, Kamis (15/10/2026), guna memperjuangkan sejumlah program prioritas agar mendapat dukungan APBN 2027.

Langkah Muhammad Dwi Richie ini menjadi bagian dari tindak lanjut arahan Wali Kota Padang, Fadly Amran, yang meminta perangkat daerah aktif mencari peluang pendanaan dari pemerintah pusat. Di tengah keterbatasan anggaran daerah, strategi jemput bola dinilai penting untuk membuka ruang percepatan pembangunan, terutama bagi sektor yang bersentuhan langsung dengan penghidupan nelayan, pembudi daya ikan, dan pelaku usaha perikanan.

Dalam kunjungan kerja yang berlangsung pada 13–16 Oktober 2026 tersebut, Muhammad Dwi Richie bersama tim memaparkan sejumlah usulan strategis kepada jajaran KKP RI. Agenda yang dibawa tidak sekadar menyangkut pembangunan fasilitas, tetapi juga penguatan rantai usaha perikanan, peningkatan nilai tambah produk, pengembangan budi daya, hingga perluasan akses pasar bagi hasil perikanan lokal.

Salah satu usulan yang menjadi perhatian adalah revitalisasi UPT Sentra Pengolahan Perikanan (SPP) Pasia Nan Tigo. Usulan tersebut mendapat sambutan positif dari pihak KKP RI, dengan rencana memprioritaskan alokasi anggaran melalui APBN 2027. Jika terealisasi, revitalisasi ini diharapkan meningkatkan kualitas pengolahan hasil perikanan, memperkuat daya saing produk, dan membuka peluang pemasaran yang lebih luas, termasuk pasar berorientasi ekspor.

Muhammad Dwi Richie juga mendorong pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih Tematik di kawasan Batang Arau. Program ini dirancang untuk mengintegrasikan aktivitas perikanan dengan wisata bahari, kuliner olahan ikan, serta kawasan Kota Tua. Konsep tersebut diharapkan mampu menciptakan sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat sekaligus memperkuat daya tarik wisata Padang. Pihak KKP RI menyatakan kesiapan untuk meninjau langsung lokasi yang diusulkan.

Tak berhenti pada sektor pengolahan dan kawasan pesisir, Muhammad Dwi Richie turut memperjuangkan pengembangan Mini Recirculating Aquaculture System (Mini RAS) dan Minapadi. Kedua program ini diarahkan untuk mendorong produktivitas budi daya ikan sekaligus memperkuat pasokan pangan bergizi. Strategi tersebut juga dirancang agar pembudi daya lokal memiliki peluang pasar yang lebih pasti melalui keterhubungan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Kami berupaya menjemput peluang dukungan dari pemerintah pusat agar program prioritas sektor perikanan di Kota Padang bisa direalisasikan. Harapannya, dukungan ini dapat memperkuat fasilitas pengolahan, mengembangkan usaha perikanan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sektor ini,” ujar Muhammad Dwi Richie. Ia menegaskan, pihaknya juga merencanakan kerja sama antara pembudi daya ikan lokal dan 74 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Kota Padang agar hasil panen terserap dengan baik sekaligus membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.

Selain itu, Muhammad Dwi Richie bersama tim membahas usulan pengembangan budi daya rumput laut dan ikan kerapu. Pengembangan komoditas tersebut diharapkan membuka peluang investasi dan memperluas potensi usaha perikanan daerah, terutama untuk rumput laut yang berorientasi ekspor. Dalam rangkaian pertemuan itu, tim Pemko Padang berkoordinasi dengan Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut Hendra Yusran Siry, Plt. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Erwin Dwiyana, Direktur Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Ady Chandra, serta jajaran direktur teknis terkait.

Melalui langkah jemput bola yang dikoordinasikan bersama tim tersebut, Muhammad Dwi Richie berharap usulan program prioritas perikanan Kota Padang memperoleh dukungan dalam APBN 2027. Perjuangan ini diarahkan untuk meningkatkan produktivitas, memperkuat daya saing hasil perikanan, memperluas serapan pasar, dan mendorong kesejahteraan masyarakat pesisir. Meski demikian, realisasi program tetap bergantung pada proses penilaian dan penetapan anggaran pemerintah pusat. Bagi Padang, hasil dari upaya ini akan menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong sektor perikanan agar semakin produktif dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas. (*) 

Editor: Zamri Yahya, WU

Diane Mary Tegaskan Pengembangan Kompetensi ASN Bukan Sekadar Formalitas, Belajar Mandiri Jadi Kunci!

Diane Mary Tegaskan Pengembangan Kompetensi ASN Bukan Sekadar Formalitas, Belajar Mandiri Jadi Kunci!

BentengSumbar On Kamis, Oktober 15, 2026

Kepala Bidang Pengembangan Aparatur BKPSDM Kota Padang, Diane Mary, menegaskan bahwa pengembangan kompetensi bukan sekadar pelengkap administrasi kepegawaian, melainkan kewajiban yang harus dijalankan setiap ASN. (Fotdok: Tommi). 

BENTENGSUMBAR.COM - Pemerintah Kota Padang melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) semakin serius memperkuat kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN). Langkah ini menjadi bagian penting dalam mendorong birokrasi yang profesional, adaptif, dan mampu menjawab tuntutan pelayanan publik yang semakin tinggi.

Kepala Bidang Pengembangan Aparatur BKPSDM Kota Padang, Diane Mary, menegaskan bahwa pengembangan kompetensi bukan sekadar pelengkap administrasi kepegawaian, melainkan kewajiban yang harus dijalankan setiap ASN. Peningkatan kapasitas dinilai menjadi kunci agar aparatur mampu bekerja lebih efektif, memahami perkembangan kebijakan, serta memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.

Menurut Diane, ASN tidak seharusnya hanya mengandalkan pelatihan yang difasilitasi pemerintah daerah. Setiap pegawai perlu memiliki inisiatif untuk belajar secara mandiri, memperluas wawasan, dan meningkatkan kemampuan sesuai tuntutan pekerjaan. Sikap proaktif tersebut dibutuhkan agar kualitas sumber daya manusia di lingkungan Pemko Padang terus berkembang.

Pengembangan kompetensi juga memiliki kaitan erat dengan penerapan manajemen talenta ASN. Pemenuhan kompetensi menjadi salah satu indikator penting dalam pemetaan posisi pegawai melalui talent box pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Talenta (Simata) Kota Padang. Artinya, kesungguhan ASN dalam mengembangkan diri turut mendukung proses pemetaan potensi dan kapasitas aparatur.

Diane menjelaskan, kompetensi yang perlu dikembangkan mencakup tiga aspek utama, yakni kompetensi teknis, kompetensi manajerial, serta kompetensi sosial kultural. Kompetensi teknis berkaitan dengan kemampuan sesuai bidang tugas, sementara kompetensi manajerial dan sosial kultural mendukung kepemimpinan, pengelolaan pekerjaan, serta kemampuan berinteraksi di tengah keberagaman masyarakat.

BKPSDM Kota Padang saat ini juga mengupayakan pembuatan situs web Belajar Mandiri Kota Padang sebagai sarana pembelajaran yang lebih terarah dan mudah diakses ASN. Kehadiran platform tersebut diharapkan memperluas kesempatan belajar, sehingga pegawai dapat meningkatkan kapasitas tanpa selalu bergantung pada pelatihan tatap muka atau kegiatan resmi yang diselenggarakan pemerintah daerah.

“Sesuai ketentuan pengembangan kompetensi ASN, PNS wajib memenuhi minimal 20 jam pelajaran (JP) dalam satu tahun, sedangkan PPPK sebanyak 24 JP dalam satu periode kontrak. Untuk itu, kami mengimbau seluruh ASN agar proaktif mencari informasi dan memanfaatkan berbagai bentuk pembelajaran mandiri guna meningkatkan kompetensinya,” ujar Diane Mary di BKPSDM Kota Padang, Kamis (15/10/2026).

Sembari menunggu proses pengajuan pembuatan situs web tersebut, ASN dapat memanfaatkan berbagai tautan pembelajaran mandiri yang telah dibagikan melalui akun Instagram resmi BKPSDM Kota Padang. Informasi lebih lanjut mengenai pengembangan kompetensi juga dapat diperoleh melalui situs web dan Instagram BKPSDM, atau dengan menghubungi langsung instansi tersebut apabila membutuhkan penjelasan lebih lanjut.

Melalui penguatan pembelajaran mandiri, BKPSDM Kota Padang berharap budaya belajar berkelanjutan tumbuh di seluruh lingkungan pemerintahan. Tantangannya bukan hanya memenuhi target jam pelajaran, tetapi memastikan setiap proses belajar benar-benar meningkatkan kemampuan kerja. Dengan ASN yang kompeten, profesional, dan terus berkembang, Pemko Padang diharapkan semakin mampu menghadirkan pelayanan publik yang responsif, berkualitas, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. (*) 

Editor: Zamri Yahya, WU

Erianto Antar Padang Pertahankan Takhta Juara Umum Porprov Sumbar 2026, 261 Emas Jadi Bukti Dominasi!

Erianto Antar Padang Pertahankan Takhta Juara Umum Porprov Sumbar 2026, 261 Emas Jadi Bukti Dominasi!

BentengSumbar On Kamis, Oktober 15, 2026

Ketua Umum KONI Kota Padang, Erianto, menegaskan pentingnya kerja keras, kekompakan, dan pembinaan atlet yang berkelanjutan. (Foto Ilustrasi: Dedi Prima). 

BENTENGSUMBAR.COM - Kota Padang kembali mengukuhkan dominasinya di panggung olahraga Sumatera Barat. Kontingen Kota Padang sukses mempertahankan gelar juara umum Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XVI Sumbar 2026 dengan torehan fantastis 261 medali emas, 181 perak, dan 167 perunggu. Total 609 medali menjadi bukti kuat keberhasilan kontingen Ibu Kota Provinsi Sumbar tersebut. Di balik capaian membanggakan ini, Ketua Umum KONI Kota Padang, Erianto, menegaskan pentingnya kerja keras, kekompakan, dan pembinaan atlet yang berkelanjutan.

Berdasarkan data klasemen pada situs resmi Porprov Sumbar, porprovsumbar.com, Kamis (15/10/2026) pukul 06.48 WIB, Kota Padang bertengger di posisi teratas perolehan medali. Hasil ini sekaligus mempertegas keberhasilan mempertahankan mahkota juara umum dalam ajang olahraga tingkat provinsi yang kembali digelar setelah vakum selama delapan tahun. Persaingan yang melibatkan kontingen dari 19 kabupaten dan kota membuat pencapaian tersebut menjadi catatan penting bagi perjalanan olahraga Kota Padang.

Erianto menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh atlet, pelatih, ofisial, pengurus cabang olahraga, serta semua pihak yang telah berjuang membawa nama Kota Padang. Menurutnya, prestasi besar tidak lahir dari kerja satu atau dua orang, melainkan dari kolaborasi seluruh unsur olahraga yang bergerak dengan tujuan yang sama. Ia menilai setiap medali yang diraih merupakan buah perjuangan, disiplin, persiapan, dan pengorbanan para atlet selama menjalani latihan hingga menghadapi pertandingan.

“Atas nama KONI Kota Padang, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh insan olahraga yang telah berjuang membawa nama Kota Padang pada Porprov XVI Sumbar 2026,” ujar Erianto, Rabu (14/10/2026). Apresiasi tersebut menjadi bentuk penghormatan terhadap perjuangan seluruh kontingen yang telah memberikan kemampuan terbaiknya. Bagi Erianto, keberhasilan mempertahankan gelar juara umum bukan sekadar kebanggaan, tetapi juga tanggung jawab besar untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap masa depan olahraga Kota Padang.

Erianto menegaskan, gelar juara umum tidak boleh membuat seluruh elemen olahraga berpuas diri. Sebaliknya, pencapaian tersebut harus menjadi pemacu untuk memperkuat pembinaan, meningkatkan kualitas latihan, dan menyiapkan atlet menghadapi kompetisi yang lebih tinggi. Mempertahankan prestasi, menurutnya, membutuhkan konsistensi, evaluasi yang jujur, serta program yang terarah. Kota Padang harus mampu menjadikan kemenangan di Porprov sebagai pijakan untuk melahirkan atlet yang kompetitif, bukan hanya pada tingkat provinsi, tetapi juga nasional.

Perhatian Erianto tidak hanya tertuju kepada atlet peraih medali. Atlet yang belum berhasil naik podium juga diminta tetap menjaga semangat dan menjadikan pengalaman pertandingan sebagai bahan evaluasi. Setiap atlet memiliki proses perkembangan yang berbeda, sehingga kekurangan selama Porprov perlu diidentifikasi dan diperbaiki melalui latihan yang lebih terukur. Ia juga memberikan penghargaan kepada pelatih, ofisial, dan pengurus cabang olahraga yang mendampingi atlet sejak masa persiapan hingga kompetisi berakhir. Menurutnya, kualitas pembinaan dan dukungan organisasi merupakan bagian penting dalam membangun prestasi yang berkelanjutan.

Persaingan klasemen Porprov XVI Sumbar 2026 juga memperlihatkan kekuatan daerah lain. Kota Solok menempati posisi kedua dengan 139 emas, 113 perak, dan 98 perunggu, atau total 350 medali berdasarkan penjumlahan rincian tersebut. Kabupaten Padang Pariaman berada di posisi ketiga dengan 77 emas, disusul Kota Bukittinggi dengan 75 emas dan Kota Payakumbuh dengan 73 emas. Persaingan tersebut menjadi pengingat bahwa setiap daerah memiliki peluang berkembang melalui pembinaan yang konsisten. Bagi Kota Padang, mempertahankan keunggulan berarti harus terus meningkatkan kualitas atlet dan tidak terlena oleh hasil yang telah dicapai.

Porprov XVI Sumbar berlangsung pada 2–14 Oktober 2026, mempertandingkan 1.027 nomor lomba dan melibatkan atlet dari 19 kabupaten dan kota. Berakhirnya kompetisi menjadi momentum bagi KONI Kota Padang dan seluruh pengurus cabang olahraga untuk mengevaluasi hasil pertandingan, memetakan potensi atlet, memperkuat regenerasi, serta meningkatkan kualitas pelatih. Atlet berprestasi perlu dipersiapkan menghadapi kejuaraan lanjutan, sementara atlet muda harus memperoleh ruang pembinaan yang memadai. Langkah tersebut penting agar prestasi Kota Padang tidak bergantung pada satu generasi, melainkan tumbuh melalui sistem pembinaan yang terencana.

Erianto berharap perjuangan seluruh kontingen menjadi langkah penting dalam melahirkan atlet-atlet berprestasi yang mampu mengharumkan nama Kota Padang, Sumatera Barat, bahkan Indonesia. Gelar juara umum dengan 261 emas merupakan pencapaian besar, tetapi tantangan sesungguhnya terletak pada kemampuan menjaga konsistensi setelah perayaan kemenangan berakhir. Dengan evaluasi yang terukur, dukungan organisasi, serta pembinaan berkelanjutan, Kota Padang diharapkan mampu mempertahankan daya saingnya dalam kompetisi mendatang. Bagi Erianto, kemenangan Porprov harus menjadi awal dari target prestasi yang lebih tinggi, bukan garis akhir perjuangan olahraga Kota Padang. (*) 

Penulisan: Dedi Prima Maha Rajo Dirajo

Editor: Zamri Yahya, Wau

Sekolah Siaga Kependudukan Diluncurkan di Kota Padang, Generasi Muda Disiapkan Hadapi Tantangan Masa Depan

Sekolah Siaga Kependudukan Diluncurkan di Kota Padang, Generasi Muda Disiapkan Hadapi Tantangan Masa Depan

BentengSumbar On Kamis, Oktober 15, 2026

Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) Tingkat Kota Padang Tahun 2026 resmi diluncurkan dan disosialisasikan di Ruang Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Padang, Kamis (15/10/2026). (Fotodok: Tommi). 

BENTENGSUMBAR.COM - Upaya menyiapkan generasi muda yang cerdas, berkarakter, dan memiliki kepedulian terhadap masa depan penduduk terus diperkuat melalui jalur pendidikan. Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) Tingkat Kota Padang Tahun 2026 resmi diluncurkan dan disosialisasikan di Ruang Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Padang, Kamis (15/10/2026).

Program ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan literasi kependudukan di lingkungan sekolah. Peserta didik tidak hanya dituntut memahami pelajaran akademik, tetapi juga diharapkan mampu mengenali persoalan kependudukan, memahami dampaknya, serta mengambil keputusan yang bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari.

Sekretaris Daerah Kota Padang, Raju Minropa, menegaskan bahwa persoalan kependudukan tidak boleh dipandang sebatas jumlah penduduk. Lebih dari itu, kependudukan berkaitan erat dengan kualitas sumber daya manusia, persebaran penduduk, struktur umur, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, hingga kesejahteraan keluarga.

“Peluncuran Sekolah Siaga Kependudukan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat pemahaman generasi muda sekaligus merajut sinergi yang solid antara pemerintah, satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat,” tegas Raju Minropa.

Menurutnya, pemahaman tentang kependudukan perlu ditanamkan sejak dini agar generasi muda memiliki bekal menghadapi perubahan sosial dan tantangan masa depan. Karena itu, program SSK harus diwujudkan melalui kegiatan nyata, bukan sekadar seremoni atau program tambahan yang berhenti pada kegiatan sosialisasi.

Raju juga mengajak seluruh satuan pendidikan untuk mengintegrasikan materi kependudukan ke dalam mata pelajaran yang relevan. Ia mendorong sekolah mengembangkan media edukasi kreatif agar pesan yang disampaikan lebih mudah dipahami dan mampu membangun kesadaran peserta didik secara berkelanjutan.

Kepala Dinas DP3AP2KB Kota Padang, Boby Firman, menjelaskan bahwa kegiatan launching dan sosialisasi SSK Tahun 2026 merupakan bagian dari upaya meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan kepedulian terhadap berbagai isu kependudukan melalui jalur pendidikan. Program ini sekaligus memperkuat pelaksanaan pendidikan kependudukan di lingkungan satuan pendidikan.

Penerapan SSK disesuaikan dengan jenjang pendidikan masing-masing. Pada tingkat SD dan MI, pengenalan dimulai dari hal-hal sederhana, seperti memahami keluarga, menghargai keberagaman, dan menjaga kebersihan lingkungan. Sementara itu, pada jenjang SMP, MTs, SMA, SMK, dan MA, pembahasan dikembangkan mencakup pertumbuhan penduduk, kesehatan remaja, pendewasaan usia perkawinan, perencanaan masa depan, serta pencegahan perilaku berisiko.

Peluncuran dan sosialisasi ini turut dihadiri Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Yopi Krislova; Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang, Yasril; perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat; serta kepala SMP, MTs, SMA, SMK, dan MA se-Kota Padang. Keberhasilan program ini membutuhkan komitmen kepala sekolah, pendidik, pengawas sekolah, pemerintah, keluarga, dan masyarakat agar literasi kependudukan benar-benar tumbuh serta menjadi bekal bagi generasi muda dalam merencanakan masa depan yang lebih baik. (*) 

Editor: Zamri Yahya, WU

Gustami Hidayat Dorong Perempuan Sumbar Berani Masuk Politik, Bimtek Jadi Langkah Perkuat Demokrasi

Gustami Hidayat Dorong Perempuan Sumbar Berani Masuk Politik, Bimtek Jadi Langkah Perkuat Demokrasi

BentengSumbar On Kamis, Oktober 15, 2026

Bimtek Peningkatan Kapasitas SDM dan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik Angkatan II yang didorong Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), H. Gustami Hidayat, S.Pt., MP. (Fotodok: Ida). 

BENTENGSUMBAR.COM - Perempuan tidak boleh hanya menjadi penonton dalam panggung politik. Mereka harus memiliki kapasitas, keberanian, dan kesempatan yang sama untuk menyampaikan aspirasi serta ikut menentukan arah kebijakan publik. Pesan inilah yang mengemuka dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas SDM dan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik Angkatan II yang didorong Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), H. Gustami Hidayat, S.Pt., MP.

Kegiatan yang berlangsung pada 15–16 Oktober 2026 di Rocky Plaza Hotel Padang tersebut merupakan bagian dari program pokok-pokok pikiran (pokir) Gustami Hidayat sebagai anggota DPRD Sumatera Barat. Bimtek ini diarahkan untuk memperluas wawasan perempuan mengenai politik, demokrasi, kepemimpinan, serta pentingnya keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan.

Gustami menilai, peningkatan partisipasi perempuan dalam politik tidak cukup hanya diukur dari kehadiran mereka di bilik suara saat pemilihan umum. Perempuan juga perlu memahami hak politiknya, mampu membaca persoalan masyarakat, serta berani memperjuangkan kepentingan publik melalui jalur yang demokratis dan konstitusional.

Menurutnya, perempuan mempunyai posisi strategis dalam pembangunan daerah. Pengalaman dan perspektif perempuan dibutuhkan agar kebijakan publik lebih peka terhadap persoalan keluarga, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, perlindungan anak, hingga berbagai kebutuhan masyarakat yang kerap memerlukan perhatian lebih luas.

“Perempuan memiliki potensi besar untuk ikut menentukan masa depan daerah. Kita ingin semakin banyak perempuan yang memahami politik, berani menyampaikan aspirasi, serta mengambil peran dalam pembangunan dan kehidupan demokrasi,” demikian pesan yang ingin diperkuat melalui kegiatan tersebut.

Bimtek ini diharapkan menjadi ruang bagi peserta untuk memperkuat pengetahuan dan kepercayaan diri dalam berpartisipasi di bidang politik. Dengan pemahaman yang lebih baik, perempuan diharapkan tidak mudah terpengaruh informasi menyesatkan, mampu menilai persoalan secara kritis, serta menentukan pilihan politik berdasarkan pertimbangan yang rasional dan bertanggung jawab.

Lebih jauh, keterlibatan perempuan tidak seharusnya berhenti sebagai pemilih. Mereka juga perlu memiliki kesempatan berkembang menjadi penggerak organisasi kemasyarakatan, kader partai politik, penyampai aspirasi warga, hingga calon pemimpin yang mampu memperjuangkan kebutuhan masyarakat melalui lembaga perwakilan rakyat.

Gustami berharap para peserta tidak hanya membawa pulang materi pelatihan, tetapi juga menerapkannya di lingkungan masing-masing. Pengetahuan politik yang diperoleh diharapkan menyebar ke masyarakat, mendorong diskusi yang sehat, meningkatkan kesadaran terhadap hak dan kewajiban warga negara, serta memperkuat keterlibatan perempuan dalam kehidupan demokrasi.

Peningkatan kapasitas perempuan juga menjadi bagian penting dalam membangun demokrasi yang inklusif dan berkeadilan. Ketika perempuan memperoleh akses pengetahuan, ruang partisipasi, dan kesempatan kepemimpinan, aspirasi dari kelompok masyarakat yang beragam diharapkan dapat tersampaikan dengan lebih baik dalam proses penyusunan kebijakan pembangunan.

Melalui program pokir DPRD Sumatera Barat ini, Gustami Hidayat berharap lahir semakin banyak perempuan yang cerdas secara politik, percaya diri menyampaikan pendapat, dan siap mengambil tanggung jawab dalam kehidupan publik. Tantangan berikutnya bukan sekadar menyelenggarakan pelatihan, melainkan memastikan pengetahuan tersebut berbuah partisipasi nyata, sehingga perempuan Sumatera Barat semakin berdaya dan demokrasi daerah semakin terbuka bagi semua. (*) 

Editor: Zamri Yahya, WU

Gubernur Mahyeldi Harapkan RSUD Mohammad Natsir Pertahankan Akreditasi Paripurna dan Tingkatkan Pelayanan

Gubernur Mahyeldi Harapkan RSUD Mohammad Natsir Pertahankan Akreditasi Paripurna dan Tingkatkan Pelayanan

BentengSumbar On Kamis, Oktober 15, 2026

Pembukaan penilaian akreditasi rumah sakit tersebut secara daring oleh tim surveior dari Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada Paripurna (LARS DHP) bersama Kementerian Kesehatan RI , Kamis (15/10/2026). (Fotdok: Tonny). 

BENTENGSUMBAR.COM - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah berharap RSUD Mohammad Natsir Solok dapat mempertahankan predikat akreditasi Paripurna sekaligus terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Hal itu disampaikannya saat menghadiri pembukaan penilaian akreditasi rumah sakit tersebut secara daring oleh tim surveior dari Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada Paripurna (LARS DHP) bersama Kementerian Kesehatan RI , Kamis (15/10/2026).

Mahyeldi menegaskan, sektor kesehatan merupakan salah satu pilar penting dalam membangun sumber daya manusia yang unggul, produktif, dan berdaya saing. Karena itu, peningkatan mutu pelayanan rumah sakit harus menjadi perhatian dan dievaluasi secara berkelanjutan.

“Keberhasilan rumah sakit tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan fasilitas, tetapi juga oleh mutu pelayanan, keselamatan pasien, dan kepercayaan masyarakat. Keramahan serta kepedulian tenaga kesehatan menjadi bagian penting dalam memberikan pelayanan terbaik,” ujar Mahyeldi

Menurutnya, RSUD Mohammad Natsir memiliki peran strategis sebagai rumah sakit rujukan bagi masyarakat Kota Solok, Kabupaten Solok, Solok Selatan, Pesisir Selatan, Padang Panjang, dan daerah lainnya. Lokasinya di jalur lintas Sumatera juga menjadikan rumah sakit tersebut berperan penting dalam melayani masyarakat yang melakukan perjalanan antardaerah.

Ia berharap, penilaian akreditasi dapat menjadi momentum evaluasi yang objektif bagi manajemen rumah sakit untuk mempertahankan aspek pelayanan yang telah berjalan baik sekaligus memperbaiki hal-hal yang masih perlu ditingkatkan.

“Kita berharap proses ini memberikan masukan yang konstruktif, sehingga peningkatan mutu pelayanan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Mahyeldi.

Sementara itu, Ketua Tim Surveior Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada Paripurna (LARS DHP), dr. Rini Susilowati, M.Kes., M.M., M.H., FISQua, mengapresiasi dukungan Gubernur Sumbar terhadap pelaksanaan penilaian akreditasi tersebut. Menurutnya, dukungan kepala daerah menjadi motivasi bagi jajaran rumah sakit dan tim surveior dalam menjalankan proses evaluasi.

Ia menjelaskan, tim surveior tidak hanya melakukan penilaian, tetapi juga memberikan arahan dan bimbingan untuk mendorong pemenuhan standar mutu serta keselamatan pasien. Penilaian juga mencakup kepatuhan terhadap program nasional, peningkatan mutu pelayanan, dan penerapan rekam medis elektronik.

Penilaian diawali dengan pemeriksaan dokumen secara daring pada Kamis (15/10), kemudian dilanjutkan dengan peninjauan langsung ke RSUD Mohammad Natsir di Solok pada Minggu (18/10).

Tim surveior terdiri atas dr. Rini Susilowati selaku ketua, dr. Hendrianto, M.Ked(PA), Sp.PA, dan Ns. Yulia, S.Kep., FISQua. Penilaian meliputi sejumlah aspek, antara lain tata kelola rumah sakit, pelayanan pasien, manajemen fasilitas, pencegahan dan pengendalian infeksi, rekam medis, serta keselamatan pasien.

Melalui proses akreditasi ini, Pemprov Sumbar berharap RSUD Mohammad Natsir dapat mempertahankan predikat Paripurna yang telah diraih sebelumnya serta terus memperkuat mutu pelayanan kesehatan yang aman, berkualitas, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. (adpsb/cen/bud)

Karya Disabilitas Tembus Pasar Ekspor, Peluang Kerja dan Usaha Mandiri Kian Terbuka!

Karya Disabilitas Tembus Pasar Ekspor, Peluang Kerja dan Usaha Mandiri Kian Terbuka!

BentengSumbar On Kamis, Oktober 15, 2026

Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Kemnaker, Sugeng Heri Suseno, (Fotdok: Aditya). 

BENTENGSUMBAR.COM - Karya penyandang disabilitas kini semakin menunjukkan daya saing di pasar global. Tas, dompet, hingga aneka kerajinan buatan tangan penyandang disabilitas tampil dalam Trade Expo Indonesia (TEI) ke-41 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang, pada 14–18 Oktober 2026. Lebih membanggakan, sejumlah produk tersebut bahkan telah menembus pasar ekspor melalui pendampingan Rumah Kreatif, mitra Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Capaian ini menjadi bukti bahwa keterbatasan fisik maupun kondisi disabilitas bukan penghalang untuk berkarya, menghasilkan produk bernilai ekonomi, dan bersaing di pasar yang lebih luas. Dengan keterampilan, pendampingan, serta akses pasar yang tepat, penyandang disabilitas memiliki peluang untuk menjadi pelaku usaha mandiri sekaligus memperkuat perekonomian.

Untuk memperluas kesempatan tersebut, Kemnaker memfasilitasi pelatihan keterampilan bagi penyandang disabilitas melalui Balai Perluasan Kesempatan Kerja (BPKK) Bekasi. Program ini diarahkan agar peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga menguasai keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan peluang usaha.

Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Kemnaker, Sugeng Heri Suseno, menegaskan bahwa pelatihan harus disusun berdasarkan kebutuhan peserta. Dengan pendekatan tersebut, keterampilan yang dipelajari diharapkan dapat menjadi bekal untuk memasuki dunia kerja maupun membangun usaha secara mandiri.

“Peran utama Kemnaker adalah memastikan teman-teman disabilitas mendapatkan pelatihan terstruktur agar memiliki keterampilan yang dibutuhkan pasar kerja. Sasarannya jelas, yaitu mengurangi tingkat pengangguran disabilitas dan mendorong kemandirian mereka,” ujar Sugeng dalam siaran pers Biro Humas Kemnaker, Rabu (14/10/2026).

Tak berhenti pada pelatihan, Kemnaker juga tengah membangun Balai Latihan Kerja (BLK) Khusus Penyandang Disabilitas di BPKK Bekasi, Jawa Barat. Fasilitas ini dirancang untuk menghadirkan lingkungan belajar yang aksesibel, mulai dari jalur landai, lift, jalur pemandu bagi penyandang tunanetra, hingga toilet yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna.

Balai tersebut juga direncanakan memiliki Digital Skills Lab untuk pelatihan pemrograman berbasis kecerdasan buatan, Batik & Craft Studio untuk pengembangan keterampilan kriya, serta Laboratorium Terapi Sensori sebagai sarana pendukung pembelajaran. Seluruh ruang kelas dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan penyandang tunarungu, tunanetra, tunadaksa, maupun penyandang disabilitas intelektual.

“Semua ruang kelas dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan penyandang tunarungu, tunanetra, tunadaksa, maupun disabilitas intelektual,” kata Sugeng. Menurutnya, fasilitas yang sesuai kebutuhan merupakan bagian penting dalam menciptakan pelatihan yang lebih inklusif, sehingga peserta dapat mengembangkan potensi dan kompetensinya secara optimal.

Ke depan, Kemnaker akan memperluas pelatihan berbasis kompetensi dan pendampingan kerja bagi penyandang disabilitas ke berbagai daerah. Melalui penguatan kemitraan, peningkatan keterampilan, dan perluasan akses pasar, langkah ini diharapkan membuka lebih banyak kesempatan kerja layak, mendorong lahirnya wirausaha mandiri, serta memperbesar peluang karya penyandang disabilitas Indonesia menembus pasar internasional. (*) 

Editor: Zamri Yahya, WU