Tegas Perang Lawan Thrifting, Menkeu Purbaya : Nanti Kita Cegat di Pelabuhan

Tegas Perang Lawan Thrifting, Menkeu Purbaya : Nanti Kita Cegat di Pelabuhan

Bang Yahya On Senin, November 24, 2025

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berkomitmen akan makin lebih teliti lagi agar barang ilegal ini tak lolos masuk ke Indonesia.

BENTENGSUMBAR.COM – Pencegahan atas impor barang pakaian bekas ilegal atau thrifting semakin terus digencarkan.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berkomitmen akan makin lebih teliti lagi agar barang ilegal ini tak lolos masuk ke Indonesia.

"Nanti kita cegat di pelabuhannya kita periksa lebih teliti lagi," ujarnya, dikutip Senin (24/11).

Selain pengawasan di Pelabuhan, Menkeu Purbaya akan melakukan investigasi mendalam untuk mengungkap siapa saja pihak yang terlibat dalam praktik impor ilegal tersebut. Dalam hal ini, termasuk importinya juga.

"Kita akan investigasi lebih dalam dari kasus-kasus yang menyelundup pasti tertangkap, ketahuan siapa pengimpornya,” tegas dia.

Menkeu Purbaya memastikan ke depan tidak ada celah yang memungkinkan praktik penyelundupan lolos.

Kalau dulu bisa lepas, ke depan nggak bisa lagi. Jadi, memang kalau yang ilegal kita bereskan," tegas Purbaya.

Sementara itu, untuk melindungi industri tekstil lokal, Menkeu tengah menyiapkan bea masuk tambahan untuk melindungi industri dalam negeri.

Menurut Purbaya, pungutan baru ini berupa Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP).

"Di industri tekstil, pemerintah tengah melakukan penataan impor balpres, kawasan berikat, hingga pemberlakuan bea BMAD dan BMTP untuk melindungi industri domestik," ujarnya.

Ia mengungkap, saat ini Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal mempertimbangkan bea masuk tambahan terhadap barang impor untuk melindungi industri dalam negeri.

"Jadi Pak Febrio (Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal) sedang menghitung apakah ada BMAD atau BMTP yang perlu ditambahkan untuk melindungi industri domestik," tandas dia. (*)

Sumber: Pasardana. id

250 Ton Beras Impor Ilegal Masuk RI, Mentan Pastikan Tak Kantongi Izin

250 Ton Beras Impor Ilegal Masuk RI, Mentan Pastikan Tak Kantongi Izin

Bang Yahya On Senin, November 24, 2025

Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengungkap temuan 250 ton beras impor ilegal di Sabang, Aceh. 

BENTENGSUMBAR.COM - Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengungkap temuan 250 ton beras impor ilegal di Sabang, Aceh. Ratusan ton beras itu telah disegel di gudang diduga milik perusahaan swasta, PT Multazam Sabang Group.

Amran menuturkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso untuk memastikan impor tersebut. Dia juga memastikan perizinan ke jajarannya setingkat direktorat jenderal (dirjen), deputi, hingga Bapanas.

Namun hasilnya, tidak ada pihak pemerintah pusat yang telah menyetujui impor beras tersebut. Amran menegaskan, stok beras di Sabang dalam kondisi melimpah. 

"Beras kita di sana cukup besar. Ada hampir 402 ton untuk 3 bulan, siap. Jadi, stok kita banyak. Ini nasionalismenya di mana? Ini adalah kehormatan bangsa kalau kita bisa berdaulat pangan," ucap Amran dalam konferensi pers di kediamannya Kalibata 10, Jakarta Selatan, Minggu (23/11/2025).

Dia menegaskan, Kementerian Pertanian (Kementan) telah menggandeng aparat hukum untuk mendalami pelaku impor beras ilegal tersebut. Adapun, pengusutan saat ini masih terus dilakukan.

"Siapa melakukan, nanti sementara pendalaman. Tetapi ini tidak boleh dibiarkan," tuturnya.

Meski impor dilakukan pada zona perdagangan bebas atau free trade zone, Amran menegaskan kegiatan tersebut mesti sesuai dengan persetujuan dan rekomendasi Kementan. 

Di sisi lain, dia menyebut impor beras berasal dari Thailand dan Vietnam yang memiliki harga lebih murah.

"Itu daerah zona bebas perdagangan, free trade zone. Tetapi itu harus dibaca dengan utuh, harus sesuai dengan kebijakan pusat. Nah, ini yang mungkin tidak diperhatikan. Itu alasannya," katanya. (*) 

Sumber: iNews. id

Rocky Gerung Sudah Lama Prediksi Konflik PBNU: Saya Mau Sebut Aja Ini Prahara

Rocky Gerung Sudah Lama Prediksi Konflik PBNU: Saya Mau Sebut Aja Ini Prahara

Bang Yahya On Senin, November 24, 2025

pengamat politik Rocky Gerung menilai, kondisi yang terjadi saat ini di kubu PBNU sebenarnya telah terdeteksi sejak jauh-jauh hari.

BENTENGSUMBAR.COM – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, tengah diguncang konflik internal. Lantas benarkah Yahya Cholil Staquf terancam lengser dari kursi ketua umum organisasi tersebut?

Terkait hal itu, pengamat politik Rocky Gerung menilai, kondisi yang terjadi saat ini di kubu PBNU sebenarnya telah terdeteksi sejak jauh-jauh hari.

"Ya, mungkin sudah jadi semacam sebutannya nasib politik NU, untuk selalu ada atau bersama-sama prahara. Saya mau sebut aja ini prahara," katanya dikutip dari kanal YouTube Rocky Gerung Official pada Minggu, 23 November 2025.

"Karena tiba-tiba soal-soal yang sebetulnya samar-samar diintip oleh media massa, ditunggu oleh publik akhirnya meledak dalam bentuk konflik, seperti ini, konflik internal sebetulnya di dalam NU," sambungnya.

Mantan Dosen UI itu menjelaskan, pihak luar hanya bisa mendeteksi itu berbasis pada sinyal atau simptom yang diperlihatkan, antara komunikasi politik yang tersamar tetapi sangat bermakna. 

Yakni, antara Ketum PBNU Yahya Staquf dengan Sekjennya, Saifullah Yusuf atau yang biasa disapa Gus Ipul.

"Tapi kita coba bandingkan misalnya kondisi NU yang terus-menerus berupaya untuk menitih dua nilai, nilai akomodasionis dan nilai-nilai kebudayaan. Dan selalu orang bertanya, NU ini organisasi besar sangat signifikan untuk menentukan arah politik, bahkan arah negeri ini."

Tetapi, menurut Rocky, NU selalu ada di dalam dilema, mau berpihak pada nilai atau mau berpihak pada sesuatu yang lebih politis. 

"Nah itu kira-kira background-nya. Karena mereka tentu yang mempelajari kultur Islam mengerti dari awal bahwa pengkondisian itu sudah dihasilkan dari awal NU berdiri, antara memilih menjadi organisasi kultural yang basisnya keagamaan atau organisasi kultural yang ada arah politiknya," ucap Rocky.

"Jadi, dilema itu yang diriset bahkan oleh banyak Indonesianis, untuk membaca kira-kira karakter utama NU apa sebetulnya tuh. Dan kita mulai membaca bahwa itu akan berulang. Jadi itu saya sebut sebagai semacam nasib historis dari NU untuk selalu ada di dalam pusaran, bukan tragedilah kalau tragedi itu zaman Gus Dur."

Rocky Gerung berpendapat, culture yang sama masih ada, di mana NU mesti berlari di dalam kegelisahan masa depan, dan pragmatisme politik.

"Jadi sebetulnya itu dasar kenapa orang hari-hari ini mulai menyorot apa sebetulnya yang terjadi di dalam organisasi Nahdatul Ulama," ujarnya. (*) 

Sumber: Viva. co. id

Kehadiran Jokowi di Forum Bloomberg Tak Mungkin Gratisan

Kehadiran Jokowi di Forum Bloomberg Tak Mungkin Gratisan

Bang Yahya On Senin, November 24, 2025

Ketua Dewan Direksi GREAT Institute, Syahganda Nainggolan mengaitkan kehadiran Jokowi di forum-forum internasional dengan dugaan adanya biaya khusus yang harus dikeluarkan. 

BENTENGSUMBAR.COM - Pemimpin Redaksi Bloomberg John Micklethwait menjuluki mantan Presiden RI Joko Widodo alias Jokowi sebagai "politisi jalanan" pada Bloomberg New Eonomy Forum 2025. 

Micklethwait memuji keramahan Jokowi.

Menurutnya, Jokowi adalah pemimpin yang dengan senang hati menyapa semua orang dan suka mengunjungi tempat-tempat umum. 

Bahkan dia mensejajarkannya dengan Bill Clinton dan Jacques Chirac.

Namun, pujian dari Bloomberg itu justru memantik reaksi keras dari Ketua Dewan Direksi GREAT Institute, Syahganda Nainggolan. 

Ia menyebut penilaian tersebut tidak masuk akal dan tidak proporsional.

"Ya pasti nggak (ikhlas), tapi itu kan kekonyolan sendiri oleh Bloomberg, Clinton dengan reputasi internasional yang luar biasa dengan Jokowi yang bahasa Inggris terbata-bata disamakan, nggak mungkin kan," kata Syahganda lewat kanal Youtube Bambang Widjojanto, Minggu, 23 November 2025.

Syahganda mengaitkan kehadiran Jokowi di forum-forum internasional dengan dugaan adanya biaya khusus yang harus dikeluarkan. 

Ia bahkan menyebut dugaan adanya transaksi tertentu di balik undangan kepada Jokowi di acara-acara elite global tersebut.

Dia menegaskan, bila Jokowi hadir sebagai kepala negara, hal itu tentu wajar. 

Namun kini, menurutnya, posisi Jokowi berbeda dan tidak otomatis mendapat undangan resmi tanpa biaya.

"Karena kalau dia diundang sebagai presiden, saya pikir itu hak, maksudnya sebagai pimpinan negara wajar kan gitu. Ini kan bukan pimpinan negara, bahasa Inggrisnya terbata-bata, pengalamannya juga mencurigakan buat bangsa Indonesia," jelasnya.

Ia pun meragukan kemungkinan Jokowi hadir tanpa biaya dalam acara semacam itu.

"Tidak mungkin Jokowi masuk gratisan di situ karena ini perusahaan bisnis bukan yayasan sosial. Kalau yayasan pengabdian masyarakat bisa saja, tapi kalau ini ya nggak mungkin dong," pungkasnya. (*) 

Sumber: RMOL

Tak Rela Jokowi Terus Dikririk, Ahmad Ali Sindir Nenek-nenek Puluhan Tahun Jadi Ketua Umum Parpol

Tak Rela Jokowi Terus Dikririk, Ahmad Ali Sindir Nenek-nenek Puluhan Tahun Jadi Ketua Umum Parpol

Bang Yahya On Senin, November 24, 2025

Ketua Harian DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ahmad Ali bahkan heran banyak pihak yang meminta Jokowi untuk menyudahi kegiatan politik.

BENTENGSUMBAR.COM - Sorotan sejumlah pihak terhadap mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) belakangan ini, terutama terkait dengan keaslian ijazahnya mengusik elite PSI.

Ketua Harian DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ahmad Ali bahkan heran banyak pihak yang meminta Jokowi untuk menyudahi kegiatan politik.

Dia lalu membandingkan dengan orang yang sudah puluhan tahun masih saja menjabat sebagai ketua umum parpol.

Pernyataan itu dia sampaikan saat Rakorwil PSI Se-Kepulauan Riau (Kepri) di Batam, Kepri, Sabtu (22/11) malam.

"Sialnya Pak Jokowi ini. Begini, dia dihina, dimaki-maki. Namun, ketika dia melawan, dia disuruh, 'Pak Jokowi harus jadi negarawan'. Terus ketika dia bicara politik, 'ya sudah waktunya beristirahat'. Loh, ada nenek-nenek yang sudah puluhan tahun jadi ketua partai," kata Ali.

Dia tidak menyebut nama nenek-nenek yang dia sindir sudah puluhan tahun menjadi ketum partai, tetapi tetap masih menjabat itu.

Selain itu, kata dia, ada juga seorang pria yang pernah menjadi presiden, tetapi masih berpartai hingga lebih dari 20 tahun.

"Ada Bapak Presiden yang sekarang sudah 20 tahun juga tidak disuruh berhenti. Apa sih yang ditakutkan dari Pak Jokowi ini?" katanya.

Dia juga merespons soal keaslian ijazah Jokowi yang selama ini dipermasalahkan. Ali menekankan bahwa Jokowi sudah mengikuti kontestasi hingga lima kali.

Dalam setiap kontestasi, menurut Ali, pasti ada masa jeda yang diberikan sebagai ruang untuk masyarakat melakukan sanggahan terhadap setiap calon.

"Sanggahan dua minggu, ada keberatan terhadap dokumen-dokumen pribadi yang di-upload oleh calon presiden, bupati, gubernur. Nah, selama ini kan ternyata tidak," ujar Ali.

Dia pun meyakini ada yang mengorkestrasikan isu ijazah Jokowi palsu. Apalagi, isu ijazah palsu Jokowi ini masih terus bergulir.

Ali menduga ada pihak yang ingin menjadi cawapres di 2029 mendatang dengan menunggangi kasus ini.

"Seperti Pak Presiden Prabowo bilang, ini ada nih yang mengotaki ini, ada yang membiayai. Dan masa iya ada satu isu begitu panjangnya, ya kan? Begitu panjangnya," ujar Ali. (*)

Sumber: Fajar. co. id

Kejagung Lelang Kapal Tanker MT Arman 114 Beserta Muatan Minyak Mentah, Nilai Fantastis Rp 1,1 Triliun

Kejagung Lelang Kapal Tanker MT Arman 114 Beserta Muatan Minyak Mentah, Nilai Fantastis Rp 1,1 Triliun

Bang Yahya On Senin, November 24, 2025

Lelang ini juga mencakup muatan minyak mentah ringan (light crude oil) yang ada di dalamnya. Proses lelang ini menjadi sorotan publik karena nilai aset yang fantastis.

BENTENGSUMBAR.COM - Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui Badan Pemulihan Aset akan melaksanakan lelang rampasan negara berupa satu unit kapal tanker MT Arman 114. Lelang ini juga mencakup muatan minyak mentah ringan (light crude oil) yang ada di dalamnya. Proses lelang ini menjadi sorotan publik karena nilai aset yang fantastis.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, menjelaskan bahwa lelang akan diselenggarakan pada Selasa, 2 Desember. Batas akhir penawaran ditetapkan pada pukul 14.00 WIB. Calon peserta dapat mengakses informasi lebih lanjut melalui laman resmi lelang.go.id.

Objek lelang ini merupakan hasil sitaan dari kasus pembuangan limbah ilegal yang melibatkan nakhoda kapal, Mahmoud Mohamed Abdelaziz Mohamed Hatiba. Kapal berbendera Iran ini memiliki nilai limit total mencapai Rp1.174.503.193.400, menunjukkan skala besar dari operasi ini.

Detail Lelang dan Persyaratan Peserta Lelang Kapal Tanker MT Arman 114

Objek lelang kapal tanker MT Arman 114 akan dijual dalam satu paket. 

Rinciannya meliputi satu unit kapal tanker berbendera Iran IMO 9116412, yang dibuat pada tahun 1997 di Korea Selatan. Kapal ini bermuatan light crude oil dengan volume 166.975,36 metrik ton atau setara 1.245.166,9 barel.

Nilai limit total objek lelang ini adalah Rp1.174.503.193.400, dengan uang jaminan lelang sebesar Rp118.000.000.000. Lelang ini dilaksanakan melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Batam. Ini menunjukkan prosedur yang ketat dalam penjualan aset negara.

Calon peserta lelang diwajibkan memiliki akun yang telah terverifikasi di lelang.go.id. Selain itu, ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi, yaitu merupakan badan usaha dengan izin pengolahan atau niaga minyak dan gas bumi. Persyaratan ini juga berlaku untuk kontraktor atau afiliasi kontraktor sesuai Peraturan Menteri ESDM terkait prioritas pemanfaatan minyak bumi untuk kebutuhan dalam negeri.

Dokumen persyaratan lelang wajib diunggah ke website lelang.go.id dan fisik dokumen harus dikirimkan ke Kejaksaan Negeri Batam. 

Batas waktu pengiriman dokumen fisik adalah selambat-lambatnya tanggal 26 November 2025. Penjelasan lelang (aanwijzing) akan dilaksanakan pada Senin, 24 November, pukul 14.00–16.00 WIB di Kejaksaan Negeri Batam.

Kronologi Kasus dan Vonis Nakhoda MT Arman 114

Kapal tanker MT Arman 114 merupakan barang bukti rampasan dari perkara kasus pembuangan limbah. 

Nakhoda kapal, Mahmoud Mohamed Abdelaziz Mohamed Hatiba, telah divonis bersalah dalam kasus ini. Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 941/Pid.Sus/2023/PN.Btm tanggal 10 Juli 2024 menjadi dasar hukum lelang ini.

Pengadilan Negeri Batam pada bulan Juli 2025 menetapkan kapal MT Arman 114 beserta kargo dan muatan light crude oil dirampas untuk negara.

Abdelaziz divonis tujuh tahun penjara dan denda Rp5 miliar subsider enam bulan kurungan. Vonis ini menunjukkan keseriusan penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan.

Kasus ini bermula saat patroli Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI mendeteksi dua kapal tanker. Kedua kapal tersebut, MT Arman 114 dan MT S Tinos, terlihat saling menempel dan mematikan sistem identifikasi otomatis (AIS). Hal ini menimbulkan kecurigaan adanya aktivitas ilegal di perairan.

Ketika didekati, kapal MT Arman 114 yang bermuatan light crude oil dan MT S Tinos berbendera Kamerun diduga melakukan kegiatan ship-to-ship secara ilegal. 

Dari hasil pengamatan udara menggunakan pesawat nirawak, terlihat sambungan pipa kedua kapal terhubung. Ada juga tumpahan minyak dari kapal MT Arman 114, mengindikasikan pelanggaran serius. (*) 

Sumber: Merdeka. com

Putusan Syuriyah PBNU jadi Motivasi KPK Tersangkakan Yaqut Cholil

Putusan Syuriyah PBNU jadi Motivasi KPK Tersangkakan Yaqut Cholil

Bang Yahya On Senin, November 24, 2025

Mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas terseret kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah Haji di Kementerian Agama (Kemenag) tahun 2023-2024.

BENTENGSUMBAR.COM - Putusan Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) harus menjadi motivasi bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menetapkan mantan Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah Haji di Kementerian Agama (Kemenag) tahun 2023-2024.

Hal itu disampaikan Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi merespons salah satu poin risalah rapat harian Syuriyah PBNU. 

Poin itu terkait dengan adanya indikasi pelanggaran dalam tata kelola keuangan PBNU oleh kakak kandung Yaqut Cholil, Yahya Cholil Staquf selama menjabat Ketua Umum PBNU.

"Bisa jadi soal dana ini sudah tercium oleh Suriyah PBNU sehingga mengambil sikap tegas untuk lengserkan Staquf yang adalah abang kandung Yaqut," kata Muslim kepada RMOL, Minggu, 23 November 2025.

Muslim menilai, publik bertanya terkait perkembangan pengusutan kasus kuota haji yang diduga melibatkan Yaqut Cholil. 

Mengingat, hingga saat ini KPK tak kunjung menetapkan Yaqut sebagai tersangka.

"Jika KPK segera menetapkan Yaqut tersangka dan mengusut tuntas kuota haji ini akan membuka ke mana saja aliran dana haji itu. Dan soal putusan Syuriyah NU itu memotivasi KPK untuk segera bertindak," tutur Muslim.

Bukan hanya aliran dana hasil korupsi kuota haji kata Muslim, dengan ditetapkannya Yaqut sebagai tersangka juga bisa terungkap keterlibatan pihak lainnya yang terlibat.

"Dengan menetapkan tersangka Yaqut dan memeriksanya akan membongkar siapa saja yang terima dana haji tersebut. Termasuk Jokowi yang disebut-sebut namanya oleh Yaqut dalam dana haji ini," pungkas Muslim. (*) 

Sumber: RMOL

Politik Prabowo Panggil Menteri-Kapolri ke Hambalang, Bahas Aktivitas Ilegal Sektor Hutan dan Tambang

Politik Prabowo Panggil Menteri-Kapolri ke Hambalang, Bahas Aktivitas Ilegal Sektor Hutan dan Tambang

Bang Yahya On Senin, November 24, 2025

Presiden Prabowo Subianto mengadakan pertemuan dengan sejumlah anggota Kabinet Merah Putih di kediamannya di Hambalang. 

BENTENGSUMBAR.COM - Presiden Prabowo Subianto mengadakan pertemuan dengan sejumlah anggota Kabinet Merah Putih di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Minggu (23/11/2025). 

Informasi yang diunggah Sekretariat Kabinet @sekretariat.kabinet lewat akun media sosialnya menjelaskan bahwa pertemuan yang berlangsung sejak siang hingga malam ini membahas berbagai agenda strategis.

Pertama, hasil kerja dan rencana tindak lanjut Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Kedua, penertiban kawasan pertambangan. 

Ketiga, konsekuensi hukum atas pelanggaran serta aktivitas ilegal di sektor kehutanan dan pertambangan.

Dan keempat, penanganan sejumlah kawasan ilegal yang sebelumnya sulit dijangkau oleh aparat. 

Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945 bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Sementara dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas.

Ada juga Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Kemudian, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, dan Ketua PPATK Ivan Yustiavandana. (*) 

 

Sumber: SINDONews. com

PBNU Tegaskan Tak Ada Pemakzulan hingga Muktamar

PBNU Tegaskan Tak Ada Pemakzulan hingga Muktamar

Bang Yahya On Senin, November 24, 2025

Sejumlah kiai sepuh dan anggota dewan syuriah PBNU berkumpul mendadak di kantor PBNU, Kramat Raya, Jakarta Pusat, Minggu (23/11/2025) malam. 

BENTENGSUMBAR.COM - Sejumlah kiai sepuh dan anggota dewan syuriah PBNU berkumpul mendadak di kantor PBNU, Kramat Raya, Jakarta Pusat, Minggu (23/11/2025) malam. 

Pertemuan tertutup tersebut berlangsung di tengah merebaknya kabar soal pemakzulan ketua umum PBNU yang belakangan memicu kegaduhan di internal organisasi.

Dalam pertemuan itu, para kiai sepakat menepis seluruh isu pemecatan dan menegaskan kepemimpinan PBNU tetap berjalan hingga muktamar mendatang. 

Keputusan ini disampaikan Khatib Aam PBNU, Ahmad Said Asrori, dalam konferensi pers yang digelar seusai pertemuan.

Ia memaparkan tiga kesepakatan pokok yang secara langsung meredam spekulasi mengenai pencopotan ketua umum maupun wacana pengunduran diri.

Menurut Said Asrori, para kiai menilai masa jabatan kepengurusan harus dituntaskan sesuai periode, yakni sekitar 1 tahun lagi sebelum muktamar.

"Mekanisme penggantian mandataris hanya dapat diputuskan melalui forum muktamar sesuai AD/ART dan peraturan organisasi, bukan melalui rapat harian syuriah," ujarnya.

Pada sisi lain, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf turut hadir dalam pertemuan tersebut. 

Ia membantah adanya upaya pemakzulan terhadap dirinya dan menyebut pertemuan pada Minggu (23/11/2025) malam itu merupakan inisiatif tanfiziah untuk meminta pandangan para kiai.

"Para kiai menyesalkan dinamika dalam rapat harian syuriah sebelumnya yang kemudian memicu spekulasi mengenai pencopotan ketua umum," katanya.

Gus Yahya menegaskan tidak ada dasar hukum bagi rapat harian syuriah untuk memberhentikan mandataris PBNU. 

Ia menilai klarifikasi para kiai semestinya menjadi penanda bahwa PBNU tetap solid dan menjaga mekanisme organisasi.

Keputusan bersama ini diharapkan meredakan ketegangan yang sempat menghangat dan memastikan roda organisasi terbesar di Indonesia itu tetap berjalan stabil menjelang muktamar tahun depan. (*)

Sumber: BeritaSatu.com