Anggaran MBG 2027 Sudah Lebih Rendah, Purbaya Buka Peluang Dipangkas Lagi

Anggaran MBG 2027 Sudah Lebih Rendah, Purbaya Buka Peluang Dipangkas Lagi

BentengSumbar On Jumat, Agustus 28, 2026

Menteri  Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan peluang penghematan itu terbuka jika efisiensi pelaksanaan MBG pada 2026 berjalan dengan baik. (Foto: Diskominfo).

BENTENGSUMBAR.COM - Anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2027 berpeluang kembali dipangkas meski pemerintah sebelumnya sudah menetapkan alokasi sekitar Rp240,2 triliun. 

Menteri  Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan peluang penghematan itu terbuka jika efisiensi pelaksanaan MBG pada 2026 berjalan dengan baik.

Purbaya menjelaskan, efisiensi yang dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN) pada tahun ini dapat menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan anggaran MBG pada tahun berikutnya. 

Dengan begitu, penghematan pada 2026 berpotensi ikut terbawa ke dalam perencanaan anggaran 2027.

"Otomatis kalau (efisiensi MBG di 2026) itu bagus ya ke 2027 juga akan kebawa efisiensinya," kata Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (28/8).

Menurut Purbaya, pembahasan bersama Kepala BGN Sudaryono tidak hanya membicarakan perkembangan pelaksanaan MBG, tetapi juga langkah-langkah untuk membuat penggunaan anggaran lebih efisien. 

Ia menyebut ada kemungkinan anggaran yang nantinya digunakan tidak sebesar kebutuhan yang sebelumnya diajukan.

"Pada dasarnya akan ada efisiensi-efisiensi yang dilakukan yang membuat nanti anggarannya enggak sebesar yang dia anggarkan dan dipakai nanti," ujarnya.

Salah satu bagian yang tengah ditata adalah keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG. 

Purbaya mengatakan penambahan dapur tidak otomatis berarti seluruh dapur yang masuk dalam rencana akan dibuka.

Menurut dia, BGN juga akan mengevaluasi dapur yang sudah ada. 

Dapur yang dinilai tidak sesuai dengan desain pelaksanaan MBG dapat ditutup sehingga jumlah dapur tidak hanya bertambah, tetapi juga mengalami penataan.

"Ada yang dibuka, ada yang ditutup juga kan? Tadi 13 ribu (dapur baru MBG) ini saya enggak tahu, tadi enggak didiskusikan. Tapi begini, dia juga bilang akan ada yang ditutup berapa ratus (dapur) ya? Yang enggak sesuai dengan desain, ya," kata Purbaya.

Penataan tersebut menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi kebutuhan anggaran MBG ke depan. 

Pemerintah tidak hanya mengejar perluasan penerima manfaat, tetapi juga memastikan infrastruktur pendukung program berjalan sesuai kebutuhan.

Selain dapur, Purbaya menyebut pemerintah juga tengah mempertimbangkan perubahan skema insentif sebesar Rp6 juta per hari untuk setiap SPPG.

Perubahan tersebut diharapkan membuat penyaluran insentif lebih tepat sasaran, sedangkan detail mekanismenya akan ditentukan oleh BGN.

Purbaya juga menyoroti tingginya permintaan dari sekolah yang ingin mendapatkan program MBG. 

Ia menyebut permintaan tersebut masih cukup masif dan meminta BGN membuka data sekolah yang mengajukan permintaan kepada publik.

"Saya nanya-nanya aja (ke Sudaryono), ada enggak sekolah yang minta? Pokoknya banyak yang minta dan itu cukup masif yang minta," kata Purbaya.

Menurutnya, data tersebut penting untuk menunjukkan tingkat penerimaan masyarakat terhadap program MBG. 

Ia menilai publik perlu mengetahui jumlah sekolah yang masih mengajukan permintaan agar gambaran mengenai kebutuhan program dapat terlihat lebih jelas.

"Saya bilang kalau itu, Anda umumkan lah ke publik berapa yang minta, sekolah yang minta itu, sehingga orang tahu bahwa emang sebagian masyarakat menyukai program ini. Kalau enggak bilang semuanya ya, sebagian besar," ujarnya.

Sebelumnya, BGN menyebut anggaran MBG 2026 yang semula mencapai Rp268 triliun telah disisir dan diefisienkan menjadi sekitar Rp229 triliun. 

Dari jumlah tersebut, sekitar Rp117 triliun telah tersalurkan atau sekitar 56 persen.

Untuk 2027, pemerintah menyiapkan sekitar Rp240,2 triliun melalui BGN. 

Angka itu sudah lebih rendah dibandingkan alokasi awal MBG 2026, tetapi pernyataan Purbaya menunjukkan nominal tersebut masih dapat berubah jika efisiensi pelaksanaan program menghasilkan kebutuhan anggaran yang lebih kecil.

Di sisi lain, BGN masih menghadapi kebutuhan perluasan dapur MBG.

Sudaryono sebelumnya menyebut terdapat sekitar 13 ribu dapur dalam antrean untuk memperoleh alokasi, sementara sekitar 2.700 dapur disiapkan untuk dibuka secara bertahap, termasuk di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Purbaya mengatakan kebutuhan pembukaan dapur di wilayah 3T sudah masuk dalam anggaran yang tersedia. 

BGN dapat melakukan realokasi anggaran antarpos untuk memenuhi kebutuhan tersebut tanpa harus menambah anggaran MBG tahun berjalan.

"Kan 3T itu tahun ini (dapur MBG) dibuka terus kok, makin akan dibukakan. Dia bilang akan ada realokasi sebagian ya, dari satu pos-pos ke pos itu. Dananya boleh enggak dipakai? 'Boleh', dia bilang," tuturnya.

Dengan skema tersebut, pemerintah dapat tetap memperluas layanan MBG sekaligus menekan kebutuhan tambahan anggaran. 

Efisiensi menjadi kunci agar cakupan program dapat meningkat tanpa membuat belanja negara ikut membengkak.

Sementara itu, target penerima manfaat MBG pada 2027 ditetapkan sekitar 72,1 juta orang.

Artinya, pemerintah dihadapkan pada dua kebutuhan sekaligus, yakni memperluas cakupan program dan menjaga agar penggunaan anggaran tetap efisien. (*)

Sumber: Warta Ekonomi

Wakil Wali Kota Sawahlunto Resmikan Masjid Pesantren Al-Muttaqin, Dibangun dari Donasi Arab Saudi

Wakil Wali Kota Sawahlunto Resmikan Masjid Pesantren Al-Muttaqin, Dibangun dari Donasi Arab Saudi

BentengSumbar On Jumat, Agustus 28, 2026

Wakil Wali Kota Sawahlunto Jeffry Hibatullah mendampingi pengurus Pondok Pesantren Al-Muttaqin Talawi dan donatur Syekh Sulaiman Bin Saleh Al Muhaisin dari Arab Saudi. (Foto: Diskominfo).

BENTENGSUMBAR.COM - Wakil Wali Kota Sawahlunto Jeffry Hibatullah mendampingi pengurus Pondok Pesantren Al-Muttaqin Talawi dan donatur Syekh Sulaiman Bin Saleh Al Muhaisin dari Arab Saudi dalam peresmian Masjid Pondok Pesantren Al-Muttaqin, Kamis (27/8/2026).

Pembangunan masjid tersebut sepenuhnya didanai melalui donasi tim Syekh Sulaiman Bin Saleh Al Muhaisin dan dikerjakan oleh Yayasan Qiblat dari Cianjur, Jawa Barat.

Keberadaan masjid kini menambah fasilitas ibadah bagi para santri sekaligus menyediakan ruang kegiatan keagamaan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat di sekitar pesantren.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Jeffry Hibatullah menyampaikan apresiasi kepada donatur serta seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan masjid. 

Menurutnya, kolaborasi tersebut memberikan manfaat langsung bagi masyarakat karena fasilitas yang dibangun tidak hanya menunjang aktivitas pendidikan dan keagamaan di pesantren, tetapi juga terbuka untuk kepentingan masyarakat sekitar.

Pemerintah Kota Sawahlunto, kata Jeffry, berkomitmen mendukung keberlanjutan pemanfaatan masjid melalui koordinasi dan dukungan terhadap berbagai program keagamaan yang relevan.

Pemko Sawahlunto juga akan terus bersinergi dengan pengelola pesantren agar keberadaan fasilitas tersebut dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan, baik bagi santri maupun masyarakat.

Jeffry menilai pembangunan sarana ibadah perlu berjalan beriringan dengan kegiatan yang mampu memperkuat kualitas spiritual dan sosial masyarakat.

Karena itu, ia berharap masjid tersebut tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga berkembang sebagai ruang pembelajaran, silaturahmi dan pembinaan generasi muda.

Dengan demikian, kehadiran Masjid Pondok Pesantren Al-Muttaqin diharapkan dapat memperkuat peran pesantren sebagai pusat pendidikan keagamaan sekaligus ruang pembinaan masyarakat di Talawi. (*)

Pewarta: marjafri

Perumda Air Minum Kota Padang Tata Jaringan Pipa di Kampung Tanjung Kuranji

Perumda Air Minum Kota Padang Tata Jaringan Pipa di Kampung Tanjung Kuranji

BentengSumbar On Jumat, Agustus 28, 2026

Perumda Air Minum Kota Padang melaksanakan pekerjaan koneksi dan penertiban pipa di kawasan Jembatan Kampung Tanjung, Kecamatan Kuranji, Jumat (28/8/2026). (Foto: Diskominfo).

BENTENGSUMBAR.COM - Perumda Air Minum Kota Padang melaksanakan pekerjaan koneksi dan penertiban pipa di kawasan Jembatan Kampung Tanjung, Kecamatan Kuranji, Jumat (28/8/2026).

Pekerjaan tersebut ditargetkan rampung dalam satu hari dan menjadi bagian dari upaya penataan jaringan perpipaan guna meningkatkan keandalan sistem distribusi air kepada pelanggan.

Pekerjaan penertiban dilakukan sebagai langkah penataan jaringan agar sistem perpipaan dapat berfungsi lebih optimal. Selama proses pengerjaan berlangsung, sejumlah pelanggan di wilayah sekitar lokasi berpotensi mengalami gangguan layanan berupa penurunan tekanan hingga terganggunya aliran air.

Kepala Bidang Humas Perumda Air Minum Kota Padang, Adhie Zein, mengatakan pekerjaan tersebut merupakan bagian dari upaya perusahaan dalam melakukan pembenahan jaringan perpipaan sekaligus meningkatkan keandalan sistem pelayanan air minum.

“Saat ini sedang dilaksanakan pekerjaan penertiban pipa di Jembatan Kampung Tanjung, Kuranji, sebagai bagian dari upaya penataan dan peningkatan keandalan sistem jaringan perpipaan," katanya.

Adapun wilayah yang terdampak atau berpotensi mengalami gangguan selama pekerjaan berlangsung meliputi Perumnas Belimbing, Kompleks Karya Rei, Kompleks BBI, Wahana 1, Kompleks Mega Mulia, dan Kompleks Sangsurya.

“Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan dan mengucapkan terima kasih atas pengertian serta dukungan Bapak/Ibu pelanggan semua. Mari bersama kita wujudkan layanan air yang semakin andal dan berkualitas," pintanya.

Perumda Air Minum Kota Padang mengimbau pelanggan di wilayah terdampak untuk mengantisipasi kebutuhan air selama pekerjaan berlangsung. Pelanggan disarankan menyediakan cadangan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari hingga proses pekerjaan selesai dan distribusi kembali normal.

Dengan ditargetkannya pekerjaan selesai dalam satu hari, Perumda Air Minum Kota Padang berharap penataan jaringan tersebut dapat mendukung peningkatan kualitas dan keandalan distribusi air, khususnya bagi pelanggan di kawasan Kuranji dan sekitarnya. (*)

Editor: Zamri Yahya, WU

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Respons Puan Tak Teken Surat Komitmen RUU Perampasan Aset Botok Pati dkk

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Respons Puan Tak Teken Surat Komitmen RUU Perampasan Aset Botok Pati dkk

BentengSumbar On Jumat, Agustus 28, 2026

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menanggapi tak adanya tanda tangan Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani dalam surat komitmen penyelesaian RUU Perampasan Aset yang dibuat oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB). (Foto: Int).

BENTENGSUMBAR.COM - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menanggapi tak adanya tanda tangan Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani dalam surat komitmen penyelesaian RUU Perampasan Aset yang dibuat oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB). Hasto mengatakan kepemimpinan DPR bersifat kolektif-kolegial.

Diketahui, dalam surat komitmen tersebut, hanya tercantum tanda tangan pimpinan DPR Sufmi Dasco Ahmad, Sari Yuliati, Cucun Ahmad Syamsurizal, dan Saan Mustopa. Hasto mengatakan respons pimpinan DPR terkait aksi massa sebelumnya telah dibahas oleh Puan, Dasco, dan pimpinan DPR lainnya.

"Ya, kepemimpinan DPR itu adalah kolektif-kolegial. Saya dapat laporan dari fraksi bagaimana sebelumnya terkait dengan respons demo itu dibahas bersama-sama oleh Mbak Puan Maharani, Mas Dasco, dan juga pimpinan DPR RI lainnya," kata Hasto di gedung Megawati Institute, Jakarta Pusat, Jumat (28/8/2026).

Hasto menegaskan komitmen PDIP terhadap pemberantasan korupsi. Dia menyebut DPP PDIP telah menugaskan fraksi untuk memberikan penjelasan terkait hal tersebut.

"Maka DPP PDI Perjuangan menugaskan fraksi untuk memberikan suatu penjelasan karena komitmen untuk pemberantasan korupsi itu merupakan bagian dari sikap politik PDI Perjuangan. Bahkan eksistensi dari PDI Perjuangan salah satunya karena perjuangan untuk melawan berbagai bentuk KKN yang terjadi selama 32 tahun pemerintahan Soeharto," jelasnya.

"Jadi, komitmen PDI Perjuangan tidak diragukan lagi, termasuk di dalam sikap proaktif kami untuk menyelesaikan RUU Perampasan Aset. Karena di Indonesia ini banyak yang dirampas, suara rakyat aja dirampas dalam pemilu," sambungnya.

PDIP Dukung RUU Perampasan Aset

Lebih lanjut, Hasto menegaskan PDIP mendukung penyelesaian RUU Perampasan Aset. Menurutnya, sikap tersebut juga telah disampaikan dalam keputusan kongres partai.

"Ya, sudah, sudah dijelaskan. Bahkan dalam sikap keputusan kongres kami juga kami sampaikan," ujarnya.

"Tetapi juga kita harus melihat bahwa pemberantasan korupsi itu merupakan satu kesatuan komitmen yang memerlukan dari aspek leadershipnya. National leader kita juga harus sangat tegas, kemudian aparat penegak hukumnya, kita harus membangun supremasi hukum," sambungnya.

Menurutnya, keberadaan undang-undang harus dibarengi komitmen seluruh penyelenggara negara. Hasto menekankan pemberantasan korupsi membutuhkan komitmen yang menyeluruh.

"Sehingga undang-undang harus dilihat spiritnya, tetapi juga komitmennya dari seluruh para penyelenggara negara. PDI Perjuangan memiliki komitmen penuh, bahkan KPK pun lahir pada masa kepemimpinan Ibu Megawati Soekarnoputri," tuturnya.

Seperti diketahui, pimpinan DPR menerima aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) Supriyono alias Botok bersama sejumlah rekannya di gedung parlemen. Dalam audiensi, DPR berkomitmen RUU Perampasan Aset akan disahkan pada Desember 2026.

Audiensi pimpinan DPR dengan Botok Pati cs digelar di ruang Abdul Muis, gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8). Pertemuan dipimpin oleh Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, dan dihadiri Saan Mustopa serta Cucun Ahmad Syamsurizal.

"Baik, terima kasih. Jadi kita sudah dengarkan aspirasi dari teman-teman sekalian. Nah, tadi di dalam rapat paripurna, kita sudah sampaikan, sepakati, dan disetujui bahwa limit waktu paling lambat untuk Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset itu akan diketok di paripurna pada tanggal 15 Desember 2026," kata Dasco kepada Botok dkk. (*)

Sumber: detikcom

Batu Ginjal Jadi Pengingat, Peserta Mandiri Ini Sadar Pentingnya JKN Tetap Aktif

Batu Ginjal Jadi Pengingat, Peserta Mandiri Ini Sadar Pentingnya JKN Tetap Aktif

BentengSumbar On Jumat, Agustus 28, 2026

Rafli, peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri. (Foto: Hermiko)

BENTENGSUMBAR.COM – Pengalaman menghadapi batu ginjal membuat Rafli, peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri, menyadari satu hal penting, yaitu sakit bisa datang kapan saja, sementara biaya pengobatan tidak selalu ringan.

Rafli yang merupakan petani asal Kabupaten Lima Puluh Kota ini, mengaku sempat menunggak iuran JKN sehingga status kepesertaannya tidak aktif. Ketika keluhan kesehatan mulai muncul, ia memilih menjalani pengobatan secara umum dengan biaya pribadi.

Namun, kondisi kesehatannya semakin memburuk hingga harus beberapa kali mendapatkan penanganan di instalasi gawat darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Achmad 

Darwis.

“Dalam setahun terakhir, saya sering mengalami sakit pinggang dan terkadang nyeri saat buang air kecil hingga urin berdarah. Saat itu saya berobat secara umum dan tidak menggunakan JKN karena status kepesertaan mandiri saya masih tidak aktif akibat menunggak,” ujar Rafli.

Dalam dua bulan terakhir, keluhan tersebut semakin sering muncul, terutama ketika Rafli melakukan aktivitas berat. Rasa sakit bahkan disertai pembengkakan pada kaki, membuatnya telah lima kali datang ke IGD untuk mendapatkan pertolongan medis.

Di tengah kondisi tersebut, petugas rumah sakit terus mengingatkan Rafli mengenai pentingnya status kepesertaan aktif. Setelah mempertimbangkan kebutuhan pengobatan yang semakin besar, Rafli bersama keluarga akhirnya memutuskan untuk melunasi 

tunggakan iuran JKN.

Keputusan itu menjadi titik balik bagi Rafli. Setelah status kepesertaannya aktif, pemeriksaan lebih lanjut dapat dilakukan hingga dokter menemukan adanya penumpukkan batu berukuran 

1 x 2 sentimeter pada ginjal sebelah kiri dan membutuhkan tindakan operasi.

“Setelah didiagnosis adanya batu ginjal dan dokter mengatakan saya perlu menjalani operasi, saya sempat terkejut. Apalagi saya harus dirujuk ke rumah sakit di Kota Bukittinggi karena 

peralatan yang dibutuhkan tidak tersedia di rumah sakit sebelumnya. Namun, saya kembali tenang karena pengobatan saya dijamin JKN,” kata Rafli.

Rafli menilai pengalaman tersebut menjadi pelajaran berharga bagi dirinya dan keluarga. Ia menyadari bahwa membayar iuran JKN secara rutin bukan sekadar kewajiban, tetapi bentuk persiapan menghadapi risiko kesehatan yang tidak dapat diprediksi.

“Andai sejak awal saya memahami pentingnya status JKN aktif, mungkin saya akan berusaha rutin membayar iuran setiap bulan dan tidak menunggak. Ini menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi kami,” tutur Rafli.

Rafli juga mengakui sebelumnya kerap membeli obat di apotek tanpa resep dokter ketika mengalami keluhan asam urat. Ia menduga kebiasaan tersebut, ditambah pola hidup yang kurang sehat, mungkin turut memengaruhi kondisi kesehatannya. Kini, ia menyadari bahwa keluhan kesehatan sebaiknya diperiksakan kepada tenaga medis agar mendapatkan penanganan yang tepat.

Saat masih menunggu jadwal operasi, kondisi Rafli kembali menurun. Ia mengalami sakit perut, mual, dan muntah hebat hingga harus menjalani rawat inap. Menurutnya, pengalaman 

menjalani perawatan tersebut semakin memperlihatkan besarnya manfaat JKN bagi dirinya.

"Meskipun saya dikenakan denda layanan rawat inap karena sebelumnya pernah menunggak, saya tidak keberatan. Itu menjadi konsekuensi yang harus saya terima atas kelalaian saya membayar iuran. Yang penting jangan sampai mengulanginya lagi,” ucap Rafli.

Rafli juga mengapresiasi pelayanan yang diterimanya selama menjalani perawatan. Ia mengaku mendapatkan pelayanan yang baik dan ramah dari dokter maupun petugas rumah 

sakit.

Rafli pun tidak mudah percaya terhadap informasi mengenai JKN yang beredar tanpa mengetahui kebenarannya. Menurutnya, pengalaman langsung sebagai pasien justru memberikan gambaran berbeda.

“Saya sebagai pasien merasa dilayani dengan baik dan ramah. Saya sering melihat informasi di media sosial yang mengatakan pelayanan JKN tidak baik atau ada pembatasan hari rawat inap. Kenyataannya, saya sendiri sudah dirawat lebih dari tiga hari dan tetap mendapatkan pelayanan sesuai kondisi medis berdasarkan diagnosa dokter,” jelas Rafli.

Bagi Rafli, besarnya biaya pengobatan yang harus ditanggung jika dibayar secara pribadi membuat manfaat JKN semakin terasa. Ia memperkirakan biaya pelayanan kesehatan yang 

diterimanya jauh lebih besar dibandingkan iuran rutin yang dibayarkan setiap bulan.

“Kalau saya menabung sendiri, mungkin bertahun-tahun pun belum tentu cukup untuk membayar biaya pengobatan sebesar ini. Karena itu, sekarang saya benar-benar memahami betapa pentingnya JKN,” terang Rafli.

Rafli berkomitmen untuk tidak kembali menunggak. Ia berencana membayar iuran secara rutin setiap bulan agar status kepesertaannya tetap aktif dan perlindungan JKN dapat terus dirasakan keluarganya.

“Ke depannya, saya akan rutin membayar iuran setiap bulan sebelum tanggal 10. Manfaat JKN sangat besar. Bukan hanya membantu dari sisi finansial, tetapi juga memberikan rasa 

aman ketika kita atau keluarga membutuhkan pelayanan kesehatan,” tambah Rafli.

Rafli berharap Program JKN terus dikelola dengan baik sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh banyak masyarakat. Ia mengimbau masyarakat, khususnya peserta mandiri, untuk tidak menunggu sakit terlebih dahulu baru membayar iurannya.

“Hari ini saya membuktikan sendiri bahwa JKN sangat membantu dan pelayanannya berkualitas. Semoga kita semua sehat selalu dan iuran yang kita bayarkan dapat menjadi bagian dari gotong royong untuk membantu peserta lain yang membutuhkan. Mari kita jaga Program JKN dan jangan mudah percaya pada informasi yang belum tentu benar,” pungkas Rafli.(HM)

Dua Karya Budaya Sawahlunto Raih Penetapan WBTbI 2025

Dua Karya Budaya Sawahlunto Raih Penetapan WBTbI 2025

BentengSumbar On Jumat, Agustus 28, 2026

Sertifikat diserahkan langsung oleh Gubernur Sumatera Barat kepada Wakil Wali Kota Sawahlunto Jeffry Hibatullah. (Foto: Diskominfo).

BENTENGSUMBAR.COM - Kabar membanggakan datang dari Kota Sawahlunto. Dua karya budaya asal kota tersebut, yakni Bakaru Nagari Kajai dan Kuda Kepang Sawahlunto, resmi memperoleh sertifikat penetapan sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia (WBTbI) tahun 2025.

Sertifikat penetapan diserahkan pada Jumat, 28 Agustus 2026, dalam acara yang berlangsung di Aula Kantor Gubernur Sumatera Barat. Sertifikat diserahkan langsung oleh Gubernur Sumatera Barat kepada Wakil Wali Kota Sawahlunto Jeffry Hibatullah.

Penyerahan tersebut turut dihadiri Sekretaris Direktorat Jenderal Diplomasi, Promosi dan Kerjasama Kebudayaan Kementerian Kebudayaan RI, Undri, S.S., M.Si.

Melalui proses panjang

Penetapan dua karya budaya tersebut merupakan hasil proses yang tidak berlangsung secara instan. Pengusulan dilakukan melalui sejumlah tahapan, mulai dari pencatatan karya budaya, pengusulan dan pelengkapan dokumen, hingga proses sidang penetapan yang berlangsung pada Januari hingga Agustus.

Setelah melalui seluruh tahapan tersebut, sertifikat penetapan kemudian diserahkan pada tahun berikutnya.

Dalam prosesnya, Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto melibatkan berbagai unsur masyarakat, termasuk komunitas, pelaku budaya dan tokoh masyarakat. Mereka memiliki peran penting sebagai pemilik sekaligus penjaga keberlangsungan tradisi yang diajukan sebagai warisan budaya.

Pelibatan masyarakat tersebut menjadi bagian penting dalam upaya memastikan tradisi tidak berhenti pada status pengakuan administratif, tetapi tetap hidup dan berkembang di tengah masyarakat.

Sawahlunto kini memiliki enam WBTbI

Dengan ditetapkannya Bakaru Nagari Kajai dan Kuda Kepang Sawahlunto, Kota Sawahlunto kini memiliki enam karya budaya yang telah ditetapkan sebagai WBTbI.

Sebelumnya, empat karya budaya Sawahlunto yang telah memperoleh pengakuan tersebut adalah Songket Silungkang, Bahasa Tangsi, Talempong Batuang, dan Lomang Tungkek.

Penetapan WBTbI menjadi momentum penting bagi Sawahlunto untuk memperkuat pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya daerah.

Lebih dari sekadar sertifikat, pengakuan tersebut diharapkan menjadi landasan untuk memastikan berbagai tradisi budaya Sawahlunto tetap lestari, terus diwariskan, serta dapat dikenal dan dipahami oleh generasi mendatang.

Sawahlunto bukan hanya memiliki sejarah, tetapi juga kekayaan budaya hidup yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. (*)

Pewarta: Marjafri

Menantu Amien Rais Mundur dari Posisi Ketum, Partai Ummat Langsung Konsolidasi Internal

Menantu Amien Rais Mundur dari Posisi Ketum, Partai Ummat Langsung Konsolidasi Internal

BentengSumbar On Jumat, Agustus 28, 2026

Menantu Amien Rais itu mengundurkan diri dan digantikan sementara oleh Ustaz Ansufri Idrus Sambo sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum DPP Partai Ummat. (Foto: Diskominfo).

BENTENGSUMBAR.COM - Partai Ummat melakukan rotasi di struktur pucuk pimpinan setelah sang ketua umum, Ridho Rahmadi mundur dari posisi tertinggi parpol tersebut.

Menantu Amien Rais itu mengundurkan diri dan digantikan sementara oleh Ustaz Ansufri Idrus Sambo sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum DPP Partai Ummat.

Perihal pengunduran diri Ridho Rahmadi dan jabatan Plt Ketum Partai Ummat tersebut telah dikonfirmasi oleh Ustaz Idrus Sambo. "Iya, benar," ujar Ustaz Sambo singkat kepada wartawan.

Sementara itu dalam siaran pers, Majelis Syura Partai Ummat selaku lembaga permusyawaratan tertinggi pimpinan partai Ummat telah menyampaikan pernyataan resmi kepada sahabat pengurus, kader dan simpatisan Partai Ummat, jajaran media massa, rekan-rekan jurnalis, serta masyarakat Indonesia, terkait langkah strategis konsolidasi internal serta penyegaran didalam struktural pada Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Ummat.

Ustaz Ansufri Idrus Sambo menyampaikan telah digelar Musyawarah Majelis Syura ke-8 pada Rabu, 26 Agustus 2026 dengan menghasilkan keputusan 4 poin penting pernyataan resmi sebagai berikut:

Pertama, penerimaan pengunduran diri Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Majelis Syura Partai Ummat. Majelis Syura secara resmi telah menerima surat pengunduran diri tertulis yang diajukan oleh Ketua Umum DPP Partai Ummat, Ridho Rahmadi serta Sekretaris Jenderal DPP Partai Ummat, Taufik Hidayat.

Ketentuan putusan tersebut merujuk pada ketentuan Bab VII Pasal 14 ayat (1) Anggaran Dasar Partai Ummat, Majelis Syura menghormati keputusan tersebut dan menyatakan menerima pengunduran diri yang dimaksud.

Kemudian Majelis Syura menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya serta ucapan terima kasih yang mendalam atas seluruh dedikasi, khidmat perjuangan, dan kontribusi nyata yang telah dicurahkan selama menakhodai kepengurusan eksekutif pusat Partai Ummat.

Kedua, penegasan perputaran roda organisasi biasa tetapi kedua tokoh yang dimaksud Ridho Rahmadi dan Taufik Hidayat tetap aktif berjuang bersama membesarkan dan memajukan Partai Ummat.

Majelis Syura menegaskan kepada publik bahwa transisi kepemimpinan ini merupakan bentuk perputaran roda organisasi berkala yang biasa terjadi demi penyegaran berkepanjangan serta pembagian beban kerja struktural di tingkat pusat. Langkah ini diambil secara kolektif untuk memastikan gerak partai menjadi lebih dinamis dan responsif.

"Kedua tokoh pimpinan utama tersebut dipastikan tetap aktif berjuang di dalam kepengurusan struktural partai dengan formasi penugasan yang baru," tegas Ustaz Ansufri Idrus Sambo

Selanjutnya, kata, Ustaz Ansufri, poin penting yang Ketiga, adalah Penetapan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum dan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal DPP Partai Ummat Guna menjamin kepastian hukum, kelancaran administrasi, serta menjaga ritme kerja organisasi di tingkat pusat agar tetap solid berjalan,

Majelis Syura Partai Ummat menetapkan Ansufri ID Sambo (Sekretaris Majelis Syura) sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum DPP Partai Ummat. - Muhammad Sadiq sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal DPP Partai Ummat.

"Adapun Penunjukan formasi transisi ini berbasis pada prinsip meritokrasi, integritas, serta loyalitas, guna memastikan gerak administrasi dan operasional kepengurusan pusat tetap berjalan efektif," kata Ketua Harian DPP Partai Umat Heikal Safar yang mengutip hasil penetapan Majelis Syura.

Selanjutnya, menurut Ustaz Ansufri, poin penting yang keempat adalah komitmen perjuangan Partai Ummat.

Partai Ummat di bawah kepemimpinan Pelaksana Tugas (Plt) selaku pimpinan eksekutif yang baru tetap utuh, solid, dan berkomitmen penuh mengawal visi luhur partai dalam menegakkan keadilan serta memberantas kezaliman di Indonesia.

Pelaksana Tugas (Plt) Dewan Pengurus Pusat ditugaskan untuk segera melakukan konsolidasi organisasi nasional serta mempersiapkan proses pendaftaran perubahan administratif kepengurusan transisi ini kepada Kementerian Hukum (Kemenkum) Republik Indonesia guna mendapatkan pengesahan resmi.

Sementara Ketua Majelis Syura Partai Ummat M Amien Rais mengimbau kepada seluruh jajaran pengurus di daerah dan kader di seluruh Indonesia untuk tetap fokus menjalankan program kerja partai dan bersatu padu mendukung kepemimpinan transisi yang sah.

"Ini untuk wujudkan kesejahteraan rakyat di seluruh Indonesia dengan konsisten perkuat ekonomi kerakyatan sesuai misi dan visi Partai Ummat," ujarnya. (*)

Sumber: JPNN