Gubernur Mahyeldi Dampingi Menko PMK Resmikan Hunian Sementara bagi Korban Bencana di Sumbar
On Sabtu, Januari 24, 2026
 |
| Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah mendampingi Menko PMK Republik Indonesia, Pratikno. |
Peresmian hunian sementara (huntara) bagi masyarakat terdampak bencana sekaligus peninjauan progres pemulihan pascabencana di Kabupaten Agam menjadi agenda utama Menko PMK dalam kunjungan kerjanya ke Sumbar kali ini. Peresmian huntara dipusatkan di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, dan diikuti secara daring oleh pemerintah daerah terdampak lainnya, yakni Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Lima Puluh Kota, dan Kabupaten Pesisir Selatan.
Sebelum peresmian huntara, Menko PMK bersama rombongan mengikuti pertemuan paparan progres penanganan bencana di Sumbar yang berlangsung di Balairung Rumah Dinas Bupati Agam. Pertemuan tersebut dihadiri Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, Bupati Agam Benny Warlis, Wakil Kepala BPS RI Dr. Soni Hari Budi Utomo Harmadi, Deputi Kemenko PMK, unsur TNI dan Polri, serta para kepala daerah dan Forkopimda se-Sumbar.
Dalam kesempatan itu, Menko PMK Pratikno menyampaikan Presiden Republik Indonesia telah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026 tentang pembentukan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di tiga provinsi. Satgas tersebut bertugas mengoordinasikan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi pemulihan pascabencana di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatera. Ia menegaskan arahan Presiden bahwa pemulihan pascabencana tidak sekadar membangun kembali fasilitas dan infrastruktur yang rusak, tetapi harus dilakukan dengan pendekatan membangun lebih baik dan lebih aman. “Presiden mengarahkan agar pemulihan tidak sekadar membangun kembali, tetapi membangun dengan lebih baik dan lebih aman. Karena itu, proses rehabilitasi dan rekonstruksi harus berbasis data yang akurat, termasuk data geospasial dan by name by address, agar pembangunan tidak kembali dilakukan di kawasan rawan bencana,” ujar Pratikno.
Ia juga menjelaskan tentang mekanisme kerja dalam penanganan pascabencana hidrometeorologi di tiga provinsi di Sumatera. Dikatakannya, pendataan kerusakan dan kebutuhan pemulihan dilakukan oleh pemerintah daerah dengan pendampingan BNPB, diverifikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), serta didukung oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Badan Informasi Geospasial (BIG).
Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto menyampaikan penanganan darurat di Sumbar terus berjalan. Sejumlah jembatan darurat, seperti jembatan Bailey dan Aramco, hampir rampung, sementara ratusan alat berat dari pemerintah pusat telah dikerahkan untuk mendukung proses pemulihan di daerah terdampak. Ia memastikan ketersediaan logistik masih dalam kondisi aman. Distribusi bantuan kini dilakukan melalui jalur darat setelah posko logistik di Bandara Internasional Minangkabau ditutup. Layanan dasar seperti listrik, komunikasi, air bersih, kesehatan, serta pasokan BBM dan LPG dilaporkan telah hampir pulih sepenuhnya.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Sumbar menyampaikan total estimasi kerusakan dan kerugian akibat bencana di Sumatera Barat mencapai sekitar Rp33 triliun dan berdampak pada 15 kabupaten dan kota. Wilayah dengan tingkat kerusakan tertinggi meliputi Kabupaten Agam, Tanah Datar, dan Kabupaten Padang Pariaman. “Total kebutuhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera Barat diperkirakan mencapai Rp21,4 triliun. Anggaran tersebut mencakup sektor infrastruktur, permukiman, sosial dan pendidikan, ekonomi pertanian dan perkebunan, serta lintas sektor untuk pengurangan risiko bencana,” ungkap Mahyeldi.
Ia juga menekankan pentingnya pembangunan sabo dam dan cek dam, khususnya di wilayah Kabupaten Agam dan Tanah Datar, sebagai langkah mitigasi untuk mengantisipasi ancaman banjir dan lahar dingin ke depan. Mahyeldi berharap pendanaan dapat sepenuhnya bersumber dari APBN serta meminta percepatan penyaluran Dana Transfer ke Daerah agar perbaikan infrastruktur dapat segera dilakukan. Dengan peresmian hunian sementara ini, diharapkan proses pemulihan kehidupan masyarakat terdampak dapat segera berjalan, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun Sumatera Barat yang lebih tangguh dan aman dari risiko bencana. (adpsb/cen/bud)
