BentengSumbar.com

Pemprov Sumbar Perpanjang Status Tanggap Darurat Selama 14 Hari, Hingga 22 Desember 2025

Gubernur Mahyeldi menjelaskan, keputusan tersebut diambil setelah rapat koordinasi menyeluruh bersama seluruh pihak terkait.

BENTENGSUMBAR.COM - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) resmi memperpanjang masa status tanggap darurat bencana hidrometeorologi selama 14 hari, hingga 22 Desember 2025. Perpanjangan ini diumumkan langsung oleh Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah dalam sebuah keterangan pers di kantornya, Senin (8/12/2025).

Gubernur Mahyeldi menjelaskan, keputusan tersebut diambil setelah rapat koordinasi menyeluruh bersama seluruh pihak terkait. Ia menegaskan, perpanjangan masa tanggap darurat ini diperlukan karena belum rampungnya proses pencarian korban dan pendataan di lapangan.

“Masih ada korban hilang yang belum ditemukan, serta pendataan kerusakan dan kerugian masih terus berjalan. Karena itu, masa tanggap darurat kita perpanjang agar penanganan bisa lebih maksimal dan menyeluruh,” ujar Mahyeldi.

Berdasarkan rekapitulasi data sementara yang terbaru pada Dashboard Satu Data Bencana Sumbar, per Senin (8/12) pukul 18.00 WIB, bencana hidrometeorologi telah berdampak pada 16 kabupaten/kota. Tercatat 24.049 orang mengungsi, 113 orang luka-luka, 95 orang hilang, dan 234 orang meninggal dunia.

Rincian Dampak per Kabupaten/Kota

1. Kota Pariaman: 7.662 terdampak; nihil luka, hilang, meninggal.

2. Kota Payakumbuh: terdampak banjir; nihil korban.

3. Kota Bukittinggi: 68 terdampak; luka 0, hilang 3, meninggal 0.

4. Kota Padang Panjang: 359 terdampak; luka 4, hilang 32, meninggal 17.

5. Kota Solok: 9.375 terdampak; nihil korban.

6. Kota Padang: 27.153 terdampak; mengungsi 1.764; luka 2, hilang 0, meninggal 11.

7. Kab. Pasaman Barat: 59.959 terdampak; mengungsi 4.789; luka 1, hilang 3, meninggal 4.

8. Kab. Solok Selatan: 312 terdampak; nihil korban.

9. Kab. Kep. Mentawai: 7.170 terdampak; nihil korban.

10. Kab. Pasaman: terdampak banjir; nihil korban.

11. Kab. Limapuluh Kota: 1.388 terdampak; mengungsi 554; nihil korban.

12. Kab. Agam: hampir seluruh wilayah terdampak; 5.277 mengungsi; meninggal 151, hilang 55.

13. Kab. Padang Pariaman: 33.597 terdampak; mengungsi 1.634; luka 6, hilang 1, meninggal 21.

14. Kab. Tanah Datar: 6.129 terdampak; mengungsi 6.137; luka 4; nihil hilang & meninggal.

15. Kab. Solok: 34.946 terdampak; mengungsi 1.194; luka 96; nihil hilang & meninggal.

16. Kab. Pesisir Selatan: 67.875 terdampak; mengungsi 2.700; hilang 1; nihil luka & meninggal.

Gubernur menyebut, dari total 16 daerah terdampak, terdapat tiga daerah tanpa korban jiwa dan luka, yaitu Kota Payakumbuh, Kabupaten Pasaman, dan Kabupaten Limapuluh Kota. Ia juga menyoroti kondisi kritis di Kabupaten Agam yang mencatat jumlah korban tertinggi, saat ini sebahagian masyarakat yang sudah pulang ke rumah juga kembali mengungsi, akibat kembali turunnya hujan dengan intensitas sedang di daerah tersebut.

“Korban terbanyak terdapat di Kabupaten Agam, dengan 151 orang meninggal dan 55 orang hilang. Sejumlah warga di sana juga kembali mengungsi karena hujan intensitas sedang yang kembali turun,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa seluruh jajaran Pemprov Sumbar bersama pemerintah kabupaten/kota, TNI/Polri, Basarnas, BPBD, dan relawan terus bekerja tanpa henti untuk memastikan keselamatan masyarakat dan percepatan pemulihan.

“Kita mohon doa dan dukungan seluruh masyarakat. Semoga segala ikhtiar ini diberkahi Allah SWT dan proses pencarian serta pemulihan dapat segera tuntas,” tutup Gubernur Mahyeldi. (adpsb/bud)

Senin, Desember 08, 2025

Sembilan Orang Wanita Ditertibkan Satpol PP Padang saat Patroli dan Pengawasan

BentengSumbar On Senin, Desember 08, 2025

Sebanyak sembilan orang Wanita di tertibkan dan di bawa ke Mako Satpol PP Kota Padang Untuk di data.

BENTENGSUMBAR.COM - Lakukan Patroli dan pengawasan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Padang temukan beberapa tempat hiburan malam yang melakukan pelanggaran di Kawasan Jalan Niaga, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Senin (8/12/25) dini hari.

Pengawasan yang dilakukan malam ini dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Penegak Peraturan Perundang-Undangan Daerah Rio Ebu Pratama.

Pada patroli tersebut ditemukan sejumlah tempat hiburan malam yang masih melakukan pelanggaran.

"Sangat disayangkan, disaat kita melakukan patroli di Kawasan tersebut masih kita temukan tempat hiburan malam yang masih beroperasi padahal waktu telah menunjukkan pukul 03.30 WIB dini hari," terang Rio Ebu Pratama, Kabid P3D Pol PP Padang.

Dirinya menjelaskan, tempat hiburan malam tersebut telah melanggar Perda No 5 Tahun 2012 Tentang Tanda daftar Usaha Pariwisata serta Perda No 1 Tahun 2025 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

"Jelas sesuai aturan, tempat hiburan malam tidak boleh beroperasi lewat dari jam 02.00 WIB dini hari, kita langsung ambil tindakan tegas dengan membubarkan aktifitas di tempat hiburan malam tersebut," jelas Rio Ebu Pratama.

Ia menuturkan, sebanyak sembilan orang Wanita di tertibkan dan di bawa ke Mako Satpol PP Kota Padang Untuk di data.

"Kita serahkan mereka ke Penyidik Pegawai Negri sipil (PPNS) Pol PP Padang untuk di Proses serta kita juga akan panggil pihak keluarga mereka sebagai penjamin," katanya.

"Kita juga akan berikan mereka pengarahan sebagai bentuk pembinaan, Kita juga panggil pemiik tempat hiburan malam untuk menghadap ke PPNS untuk di Proses Sesuai aturan,"tutur Rio Ebu Pratama Kabid P3D Pol PP Padang. (*)

Senin, Desember 08, 2025

Kerugian Infrastruktur Akibat Bencana di Kota Padang Mencapai Rp264,3 M

BentengSumbar On Senin, Desember 08, 2025

Kerusakan bendungan dan sungai yang nilai kerugiannya mencapai Rp84,362,500,000 (Rp84,3 M).

BENTENGSUMBAR.COM - Pemerintah Kota (Pemko) Padang mencatat kerugian infrastruktur yang diakibatkan bencana banjir dan banjir bandang, 25 November 2025 lalu mencapai Rp264 M.

Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), banjir dan banjir bandang yang melanda Kota Padang mengakibatkan 7 jembatan rusak berat dan satu jembatan rusak ringan.

Kemudian kerusakan jalan sepanjang 1.884 meter.

Total kerugian infrastruktur tersebut mencapai Rp157.894.870.855 (Rp157,8 M).

Kerusakan bendungan dan sungai yang nilai kerugiannya mencapai Rp84,362,500,000 (Rp84,3 M).

Kerusakan Gedung pemerintahan, seperti fasilitas pendidikan 22 unit sekolah untuk 8 PAUD, 12 SD, dan 2 SMP, kerugiannya senilai Rp5,572,835,739 (Rp5,57 M).

Selanjutnya kerusakan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) pada 7 intake PDAM diperkirakan mengakibatkan kerugian yang mencapai Rp16,526,783,350 (Rp16,5 M).

"Setelah dilakukan penghitungan secara menyeluruh, total kerugian infrastruktur akibat bencana mencapai Rp264,356,989,944," kata Kepala Dinas PUPR Kota Padang, Tri Hadiyanto, Senin (8/12/2025). (Taufik)

Senin, Desember 08, 2025

Meninggal Dunia 234, Hilang 95, dan 113 Luka-Luka serta 24.049 Mengungsi, Ini Update Sementara Jumlah Korban Akibat Bencana Hidrometeorologi di Sumbar

BentengSumbar On Senin, Desember 08, 2025

Berdasarkan data yang dihimpun Posko Terpadu Kebencanaan Provinsi Sumbar, diketahui jumlah kabupaten/kota terdampak sebanyak 16, sedangkan kecamatan terdampak berjumlah sebanyak 50 kecamatan.

BENTENGSUMBAR.COM - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) melalui Website Dashboard Satu Data Bencana kembali merilis data terbaru korban bencana hidrometeorologi, per Senin (8/12) pukul 18.00 WIB.

Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi mengungkap berdasarkan data yang dihimpun Posko Terpadu Kebencanaan Provinsi Sumbar, diketahui jumlah kabupaten/kota terdampak sebanyak 16, sedangkan kecamatan terdampak berjumlah sebanyak 50 kecamatan.

Sementara jumlah total masyarakat terdampak sebanyak 256.881 jiwa. Dari jumlah tersebut, mengungsi sebanyak 24.049 orang, luka-luka sebanyak 113 orang, dan 95 orang lainnya hilang, serta 234 orang meninggal dunia.

"Data tersebut bersumber dari laporan resmi kabupaten/kota terdampak dan masih bersifat sementara," ungkap Sekdaprov Sumbar di Padang, Senin (8/12/205).

Adapun rincian per kabupaten/kotanya adalah sebagai berikut :

1. Kota Pariaman, jumlah masyarakat terdampak sebanyak 7.662 jiwa. Tidak menimbulkan korban luka, hilang, dan meninggal dunia.

2. Kota Payakumbuh, terdampak banjir tapi tidak menimbulkan korban luka, hilang, atau pun meninggal dunia.

3. Kota Bukittinggi, masyarakat terdampak sebanyak 68 jiwa, tapi tidak menimbulkan korban luka, hilang 3 orang, dan belum ada dilaporkan yang meninggal dunia.

4. Kota Padang Panjang, jumlah total masyarakat terdampak sebanyak 359 jiwa. Sebanyak 4 orang luka-luka, hilang 32 orang dan meninggal dunia sebanyak 17 orang.

5. Kota Solok, jumlah masyarakat terdampak sebanyak 9.375 jiwa, tapi tidak menimbulkan korban luka, hilang, atau pun meninggal dunia.

6. Kota Padang, jumlah masyarakat terdampak sebanyak 27.153 jiwa, mengungsi sebanyak 1.764 orang. Sedangkan korban luka tercatat sebanyak 2 orang, korban hilang nihil, dan meninggal dunia sebanyak 11 orang.

7. Kabupaten Pasaman Barat, jumlah masyarakat terdampak sebanyak 59.959 jiwa, mengungsi sebanyak 4.789 jiwa. Sedangkan korban luka sebanyak 1 orang, hilang 3 orang, dan meninggal dunia 4 orang.

8. Kabupaten Solok Selatan, jumlah masyarakat terdampak sebanyak 312 orang. Tapi tidak menimbulkan korban luka, hilang maupun meninggal dunia.

9. Kabupaten Kepulauan Mentawai, jumlah masyarakat terdampak 7.170 jiwa. Tapi tidak menimbulkan korban luka, hilang maupun meninggal dunia.

10. Kabupaten Pasaman, terdampak banjir tapi tidak menimbulkan korban.

11. Kabupaten Limapuluh Kota, jumlah masyarakat terdampak sebanyak 1.388 jiwa, mengungsi sebanyak 554 orang. Dilaporkan, tidak menimbulkan korban luka, hilang maupun meninggal dunia.

12. Kabupaten Agam, jumlah masyarakat terdampak hampir disemua wilayah, sebanyak 5.277 orang di antaranya mengungsi ketempat yang lebih aman. Sedangkan korban meninggal dunia diketahui sebanyak 151 orang dan 55 orang lainnya hilang.

13. Kabupaten Padang Pariaman, jumlah masyarakat terdampak sebanyak 33.597 jiwa, mengungsi sebanyak 1.634 orang. Sedangkan jumlah korban luka-luka tercatat sebanyak 6 orang, korban hilang 1 orang dan meninggal dunia sebanyak 21 orang.

14. Kabupaten Tanah Datar, jumlah masyarakat terdampak sebanyak 6.129 jiwa dan 6.137 di antaranya mengungsi ketempat yang lebih aman. Korban luka-luka sebanyak 4 orang, sedangkan korban hilang dan meninggal dunia dilaporkan nihil.

15. Kabupaten Solok, jumlah masyarakat terdampak sebanyak 34.946 jiwa dan sebanyak 1.194 orang di antaranya mengungsi ketempat yang lebih aman. Korban luka-luka berjumlah sebanyak 96 orang, sedangkan korban hilang dan meninggal dunia dilaporkan nihil.

16. Kabupaten Pesisir Selatan, jumlah masyarakat terdampak sebanyak 67.875 jiwa dan sebanyak 2.700 orang di antaranya mengungsi ketempat yang lebih aman. Terdapat 1 korban hilang, sedangkan untuk korban luka dan meninggal dunia dilaporkan nihil.

Berdasarkan data tersebut, dapat kita ketahui dari 16 daerah terdampak, ada 3 daerah yang nihil korban baik luka, hilang maupun meninggal dunia, yakni Kota Payakumbuh, Kabupaten Pasaman, dan Kabupaten Limapuluh Kota.

"Korban terbanyak terdapat di Kabupaten Agam, sebanyak 151 orang meninggal dunia dan 55 lainnya hilang. Sejumlah masyarakat di Kabupaten Agam juga kembali mengungsi akibat kembali turunnya hujan dengan intensitas sedang di daerah tersebut," ungkap Sekdaprov Sumbar yang juga merupakan ex officio Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumbar.

Ia menegaskan, data akan terus diperbarui sesuai kondisi terbaru. Masyarakat juga dapat mengakses informasi sementara tentang dampak bencana hidrometeorologi melalui Website https://dashboardbencana.sumbarprov.go.id/incident-region-detail/138f0b15-d4d8-41fa-a8ab-822550bfd9f8?id_daerah=1371

"Data terbuka untuk umum dan akan diperbaharui petugas dua kali sehari," jelasnya. (adpsb/bud)

Senin, Desember 08, 2025

Bantuan Puluhan Juta dari Merangin Perkuat Harapan Korban Banjir Solok

BentengSumbar On Senin, Desember 08, 2025

Bantuan yang dibawa menggunakan lima unit ambulans itu tiba setelah perjalanan panjang melintasi antardaerah.

BENTENGSUMBAR.COM - Rombongan kepala desa dari Kabupaten Merangin, Jambi, menyalurkan bantuan kemanusiaan senilai sekitar Rp50 juta untuk warga terdampak banjir bandang dan longsor di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Minggu (7/12) malam.

Bantuan yang dibawa menggunakan lima unit ambulans itu tiba setelah perjalanan panjang melintasi antardaerah.

Ketua rombongan, Marwan, S.H.I., Kepala Desa Tanjung Ilir yang mewakili PPAI dan PMI Kabupaten Merangin, menyampaikan bahwa bantuan tersebut merupakan hasil penggalangan dari para kepala desa, masyarakat, serta organisasi sosial di Merangin.

“Bantuan ini kami kumpulkan bersama sebagai bentuk empati dan kebersamaan dengan saudara-saudara di Solok,” ujarnya.

Rombongan turut melibatkan sejumlah kepala desa dan relawan, yaitu Aswani (Kepala Desa Limau Manis sekaligus Ketua APDESI Kecamatan Tabir Ilir), Daman Huri (Kepala Desa Ulak Makam), Penjabat Kepala Desa Mekar Limau Manis, Hilal AS (Ketua PPAI), serta Tomas dari PMI Merangin.

Bencana banjir bandang dan longsor tersebut menyebabkan kerusakan serius di beberapa nagari. Tiga wilayah yang terdampak paling parah yakni Nagari Saniang Baka, Paninggahan, dan Muaro Pingai, yang oleh warga disebut sebagai bencana terberat dalam beberapa dekade terakhir.

Bantuan yang dibawa meliputi beras, mi instan, susu, popok bayi, pakaian layak pakai, sabun, pasta gigi, minyak goreng, dan berbagai kebutuhan pokok lain yang sangat diperlukan pada masa tanggap darurat.

Setibanya di Solok, rombongan disambut Wakil Bupati Solok, H. Candra, S.H.I., bersama relawan dan tokoh masyarakat. Ia menyampaikan apresiasi atas kepedulian masyarakat Merangin.

“Kami berterima kasih atas perhatian dan solidaritas dari masyarakat Merangin. Bantuan ini sangat berarti bagi warga terdampak. Pemerintah Kabupaten Solok akan memastikan seluruh bantuan tersalurkan dengan tepat,” ucapnya.

Marwan kembali menegaskan bahwa bantuan tersebut diserahkan sebagai wujud kepedulian lintas daerah.

“Kami turut berduka atas musibah ini. Semoga para korban diberi kekuatan dan kesabaran. Bantuan ini mungkin tidak besar, tetapi kami berharap dapat sedikit meringankan beban warga,” tuturnya. (*)

Senin, Desember 08, 2025

Dari Rawat Inap hingga Berobat Luar Domisili, JKN Jadi Penopang Randi di Perantauan

BentengSumbar On Senin, Desember 08, 2025

Rinaldi Putra Nanda atau akrab disapa Randi (34), seorang pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

BENTENGSUMBAR.COM - Merantau demi pekerjaan telah menjadi pilihan banyak orang, termasuk Rinaldi Putra Nanda atau akrab disapa Randi (34), seorang pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditugaskan di kota Payakumbuh. Meninggalkan kampung halaman dan menetap di kota baru tentu bukan perkara mudah.

Bagi Randi, tugas dinas yang menuntut mobilitas tinggi tidak lagi menjadi beban berat berkat kehadiran Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang ia rasakan manfaatnya secara

langsung. Di tengah kondisi itu, kesehatan menjadi aset yang tak ternilai, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk keluarganya.

Menurut Randi, salah satu kekhawatirannya ketika pertama kali ditempatkan di Payakumbuh adalah persoalan kesehatan, di mana ia belum mengetahui rumah sakit mana saja yang tersedia dan apa yang harus dilakukan jika suatu saat dirinya atau keluarganya sakit.

Namun, kekhawatiran tersebut perlahan sirna sejak ia mengetahui bahwa program JKN memberikan perlindungan menyeluruh yang bisa digunakan di mana saja sesuai ketentuan yang berlaku.

“Saya sungguh merasa aman karena yang namanya merantau, kita tidak bisa menebak kapan kondisi kesehatan menurun. Dengan adanya BPJS Kesehatan, saya dan keluarga memiliki

jaminan kesehatan yang membuat kami tidak lagi takut jika sewaktu-waktu sakit, meskipun sedang berada jauh dari kampung halaman,” ujar Randi.

Randi mengungkapkan rasa syukurnya karena mendapatkan jaminan BPJS Kesehatan melalui perusahaan tempat ia bekerja. Ia menilai, kepatuhan perusahaan dalam mendaftarkan karyawannya ke BPJS Kesehatan bukan hanya bentuk kepedulian, tetapi juga investasi jangka panjang bagi perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan produktif.

“Iuran BPJS Kesehatan sangat terjangkau, mengingat besarnya manfaat yang akan kita terima dan sebagai pekerja, iuran BPJS Kesehatan saya dipotong 5 persen dari gaji, di mana 4 persen dibayarkan oleh perusahaan dan 1 persennya ditanggung oleh pekerja. Bahkan,

besaran iuran tersebut telah mencakup jaminan kesehatan untuk saya, istri dan maksimal 3 anak,” ucap Randi.

Randi mengenang ketika putranya Mach Eldio (4), mengalami musibah saat bermain yang menyebabkan cidera dan pendarahan hebat pada bagian giginya. Dengan rasa panik, Randi dan istri segera membawa putranya ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan.

“Sesampainya di rumah sakit daerah, kami langsung menunjukkan kartu JKN digital anak dari aplikasi Mobile JKN dan pelayanan kesehatan pun bisa langsung diakses. Tanpa birokrasi yang rumit dan tanpa ada perbedaan pelayanan, meskipun saya bukan warga asli Payakumbuh,” kenang Randi.

Randi mengaku terkesan dengan kecepatan dan kemudahan prosesnya karena saat berada di luar domisili, mereka tetap dapat memanfaatkan pelayanan kesehatan dalam situasi

darurat. Baginya, layanan ini memberikan rasa aman yang luar biasa bagi para perantau yang sering bepergian dan tidak selalu berada di kota domisili.

“Saya pikir prosesnya akan rumit dan ternyata sangat mudah, anak saya langsung diperiksa, diberikan obat dan diarahkan agar istirahat penuh, serta kontrol ulang. Petugas rumah sakit menjelaskan meskipun kami dari luar daerah domisili, BPJS Kesehatan akan tetap menjamin, apa pun kondisinya, asalkan sesuai indikasi medis,” tambah Rand

Tidak hanya sekali, BPJS Kesehatan juga memberikan pengalaman membekas bagi Randi saat istrinya harus menjalani proses persalinan. Ia tidak hanya memikirkan keselamatan istri dan calon bayinya, tetapi juga biaya persalinan yang tidak sedikit.

“BPJS Kesehatan telah banyak membantu kami, terutama dalam hal pembiayaan persalinan anak pertama dan anak kedua kami yang lahir dengan metode caesar. Mulai dari pemeriksaan kehamilan secara berkala, proses rawat inap hingga persalinan di rumah sakit, kami tidak mengeluarkan biaya sedikit pun, semuanya dijamin gratis dan dilayani dengan baik,” ungkap Randi.

Sebagai pegawai BUMN yang terbiasa dengan sistem digital, Randi mengapresiasi bagaimana BPJS Kesehatan kini telah bertransformasi mengikuti perkembangan teknologi.

Ia selalu memanfaatkan aplikasi Mobile JKN untuk mendaftar antrean online ke fasilitas kesehatan, mengecek status kepesertaan, hingga cek kartu JKN digital agar tidak perlu membawa kartu fisik ke mana-mana.

“Sekarang semuanya serba praktis, jika mau daftar antrean online bisa melalui ponsel dan dapat diakses dari rumah atau kantor saja. Ingin tahu fasilitas kesehatan terdekat yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, juga bisa dilihat dari aplikasi Mobile JKN. Fitur ini memudahkan peserta JKN seperti saya yang bisa berpindah tugas kapan saja,” jelas Randi.

Pengalaman tersebut membuatnya semakin yakin bahwa program JKN benar-benar hadir sebagai perlindungan kesehatan yang inklusif, tidak membatasi peserta JKN berdasarkan kota atau daerah domisili. Bahkan di saat mobilitas pekerjaan tinggi, program JKN tetap mudah dijangkau.

“Setelah merasakan sendiri manfaatnya, terutama setelah punya anak, saya sadar bahwa memiliki kepesertaan JKN ini luar biasa penting. Banyak sekali kemudahan yang saya

rasakan, bahkan saat sedang jauh dari alamat domisili terdaftar,” kata Randi.

Randi berharap semakin banyak masyarakat, terutama para perantau muda untuk ikut mendaftar menjadi peserta JKN. Ia menilai masih banyak orang yang baru menyadari pentingnya perlindungan kesehatan ketika kondisi darurat sudah terjadi. Padahal, menjadi peserta JKN adalah langkah preventif untuk memastikan kesehatan keluarga tetap terjamin, dalam kondisi apapun.

“Setiap orang yang hidup di perantauan pasti ingin merasa aman dan menurut saya, salah satu cara untuk mendapatkan rasa aman itu adalah dengan menjadi peserta JKN. Dengan

JKN, minimal kita punya perlindungan kesehatan, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk keluarga,” tutup Randi. (HM)

Senin, Desember 08, 2025

KPU Sumbar Sosialisaikan PKPU Nomor 3 Tentang PAW

BentengSumbar On Senin, Desember 08, 2025

Sosialisasi yang digelar di Aula KPU Sumbar, Senin (8/12/2025), dengan moderator Kabag Teknis dan Hukum KPU Sumbar Sutrisno.

BENTENGSUMBAR.COM - Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu (PAW) kini membawa sejumlah penegasan dan perubahan signifikan dalam tata cara pergantian anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Hal itu dipaparkan KPU Sumatera Barat dalam kegiatan sosialisasi yang digelar di Aula KPU Sumbar, Senin (8/12/2025), dengan moderator Kabag Teknis dan Hukum KPU Sumbar Sutrisno.

Komisioner KPU Sumbar Ori Sativa Syakban menjelaskan bahwa PKPU terbaru ini pada dasarnya mempertegas aturan sebelumnya, namun menyempurnakan empat aspek penting yang sebelumnya menimbulkan perdebatan teknis. Perubahan ini dirancang agar proses PAW berjalan lebih tertib, transparan, dan tidak menyisakan ruang sengketa yang berlarut.

Perubahan pertama, kata Ori, menyangkut ruang lingkup dan batasan pemberhentian anggota legislatif. Regulasi baru memperjelas kondisi kapan seorang anggota diberhentikan, bagaimana alur permintaan PAW diajukan, dan bagaimana masa jabatan pengganti dihitung. Penegasan ini merujuk pada Pasal 4, termasuk situasi ketika kursi tidak dapat diisi karena sisa masa jabatan kurang dari enam bulan.

Perubahan kedua adalah penguatan syarat calon pengganti, yang sebelumnya tidak diatur secara rinci. Dalam PKPU baru, dijelaskan bahwa calon PAW tetap harus memenuhi seluruh syarat sebagai calon anggota legislatif, termasuk tidak sedang menjalani hukuman, tidak menjadi pengurus partai politik yang berbeda, serta wajib menyampaikan LHKPN.

Ketentuan ini berlandaskan Pasal 20 dan Pasal 23, yang mewajibkan verifikasi detail oleh KPU sebelum nama calon diteruskan ke pimpinan lembaga perwakilan.

Perubahan ketiga berkaitan dengan mekanisme ketika terdapat calon PAW memiliki perolehan suara yang sama. Berbeda dari aturan lama yang tidak merinci dasar penentuannya, PKPU 3/2025 menetapkan bahwa penetapan pengganti dilakukan dengan mengurai perolehan suara hingga tingkat TPS.

“Jika tetap sama, maka diterapkan _affirmative action_ berdasarkan jenis kelamin, sehingga perempuan berpeluang menjadi pengganti apabila dua calon memiliki nilai suara identik,” sebut Ori.

Perubahan keempat menyentuh alur penyelesaian sengketa internal parpol dan upaya hukum lainnya, yang selama ini menjadi sumber keterlambatan proses PAW. PKPU kini menegaskan tenggat waktu yang ketat. Jika sengketa diselesaikan di mahkamah partai, maka diproses dalam batas 14 hari. Jika melalui pengadilan negeri atau Mahkamah Agung, pengajuannya juga dibatasi waktu serupa.

Ketentuan ini memastikan KPU tidak menunggu tanpa kepastian dan dapat menetapkan calon PAW segera setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Selain perubahan besar tersebut, PKPU juga mengatur kasus-kasus khusus, seperti ketika calon PAW tidak memperoleh suara pada pemilu terakhir, ketika tidak ada lagi calon tersisa dalam DCT, dan ketika nama pengganti belum disampaikan tetapi terjadi pemberhentian baru dari partai politik yang sama.

KPU merinci bahwa dalam kondisi demikian, penetapan calon dilakukan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan atau urutan nomor teratas dalam daftar calon tetap.

PKPU 3/2025 juga memberi pengaturan khusus bagi daerah tertentu, seperti Aceh, yang disesuaikan kembali dengan perundang-undangan terkait kewenangan khusus provinsi tersebut. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 32 dan menjadi penutup rangkaian materi sosialisasi.

Pada kesempatan itu, Ori Sativa menegaskan bahwa seluruh perubahan ini didesain agar tidak ada lagi kekosongan hukum dalam proses PAW.

“Kita memastikan aturan ini mampu menjawab seluruh potensi persoalan, termasuk ketika suara sama, ketika calon tidak memenuhi syarat, maupun ketika terjadi proses hukum,” ujarnya.

Sosialisasi ini dihadiri berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Ketua DPRD Sumbar, Sekretaris DPRD, Kepala Kesbangpol, Biro Pemerintahan Setda Provinsi, hingga pimpinan partai politik tingkat provinsi, serta perwakilan media massa. Kehadiran mereka memastikan seluruh unsur yang berkepentingan memahami secara seragam perubahan regulasi ini.

Dengan penegasan aturan tersebut, KPU Sumbar berharap proses PAW di tingkat DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dapat berjalan lebih tertib dan terukur, tanpa menimbulkan konflik administratif maupun sengketa berkepanjangan.(*)

Senin, Desember 08, 2025

Ratusan Jamaah BKMT Se-Sumbar Hadiri "Doa Bersama untuk Negeri"

BentengSumbar On Senin, Desember 08, 2025

Wali Kota Sawahlunto, Riyanda Putra, bersama pengurus dan jamaah BKMT.

BENTENGSUMBAR.COM - Wali Kota Sawahlunto, Riyanda Putra bersama Ketua BKMT Kota Sawahlunto Ny. Yori Gemitia Riyanda Putra, membuka Dakwah dan Zikir Akbar BKMT se-Sumatera Barat di Masjid Agung Nurul Islam, Minggu (7/12/2025).

Kegiatan ini mengusung tema “Doa Bersama untuk Negeri”, sebagai bentuk empati dan solidaritas terhadap para korban bencana banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh dalam beberapa pekan terakhir.

Selain zikir dan tausyiah, rangkaian kegiatan juga diisi dengan penggalangan donasi kemanusiaan. Bantuan tersebut ditujukan untuk meringankan beban masyarakat yang tengah menghadapi ujian berat akibat bencana alam.

“Penggalangan donasi ini adalah implementasi nyata ajaran Islam tentang kepedulian, solidaritas, dan membantu sesama,” ujar panitia kegiatan.

Acara yang dihadiri ratusan jamaah BKMT dari berbagai kabupaten/kota di Sumatera Barat ini diisi tausyiah oleh Ustadz Syafwan Diran.

Ia menekankan pentingnyankesabaran dalam menghadapi musibah, menguatkan kepedulian sosial, menjaga persaudaraan umat di tengah situasi sulit.

“Musibah adalah ujian, dan kita dituntut hadir sebagai saudara bagi mereka yang sedang tertimpa kesusahan,” ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, juga dilaksanakan pelantikan Ketua BKMT Kota Sawahlunto. Ny. Yori Gemitia Riyanda Putra resmi dikukuhkan Ketua BKMT Sumbar Abdul Aziz sebagai upaya penguatan kelembagaan dakwah dan majelis taklim di tingkat kota.

Pelantikan ini diharapkan memperkuat peran BKMT dalam mengembangkan kegiatan keagamaan di tengah masyarakat, terutama bagi kaum ibu.

Wali Kota Riyanda Putra menegaskan bahwa BKMT memiliki kontribusi strategis dalam memperkuat kehidupan spiritual warga Sawahlunto.

“BKMT adalah fondasi moral pembangunan kota. Melalui wirid rutin, majelis taklim, dan pembinaan keagamaan dari kalangan ibu-ibu, kita memperkokoh karakter masyarakat yang religius, peduli, dan berakhlak,” ujar Wali Kota Riyanda.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas solidaritas BKMT se-Sumatera Barat dalam mendoakan serta membantu masyarakat korban bencana.

Kegiatan dakwah dan zikir akbar ini menjadi momentum penting kebersamaan umat, sekaligus memperkuat semangat kemanusiaan di tengah rangkaian bencana yang menimpa sebagian wilayah Sumatera. (marjafri)