HEADLINE
38 Tim Peserta Gerak Jalan Mwriahkan HUT RI ke-81    
Kamis, Agustus 13, 2026

On Kamis, Agustus 13, 2026

38 Tim Peserta Gerak Jalan Mwriahkan HUT RI ke-81
Asisten I Sekretariat Daerah Kota Pariaman Elfis Candra bersama Kepala OPD di lingkup Pemerintahan Kota Pariaman dan Forkopimda  melepas 38 Tim Peserta Lomba Gerak Jalan  di halaman Balaikota Pariaman, Kamis (13/8/2026). (Foto: Diskominfo). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Mewakili Wali Kota Pariaman Yota Balad, Asisten I Sekretariat Daerah Kota Pariaman Elfis Candra bersama Kepala OPD di lingkup Pemerintahan Kota Pariaman dan Forkopimda  melepas 38 Tim Peserta Lomba Gerak Jalan  di halaman Balaikota Pariaman, Kamis (13/8/2026).

Lomba tersebut diadakan untuk menyambut dan memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Kota Pariaman.

Sekaligus bertujuan untuk memupuk rasa kebersamaan, kekompakan, dan semangat nasionalisme ASN di lingkup Pemerintahan Kota Pariaman.

“Kegiatan lomba gerak jalan ini tidak hanya menjadi kegiatan seremonial saja dalam rangka memeriahkan hari kemerdekaan, tetapi juga dapat menjadi wadah bagi para ASN untuk melatih mental, keberanian, kedisiplinan, kekompakan, rasa percaya diri, serta memupuk rasa Nasionalisme ASN Kota Pariaman,” ujar Elfis Candra.

Elfis Candra juga mengatakan bahwa, lomba gerak jalan ini menjadi salah satu momentum untuk mempererat kebersamaan antar instansi, meningkatkan rasa cinta tanah air, semangat juang, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

“Terima kasih untuk semua pihak yang telah berpartisipasi dalam menyukseskan kegiatan ini, dan seluruh panitia yang telah menjaga kondusivitas kegiatan ini dari awal hingga finish nanti. 

Kepada seluruh peserta tetap berhati-hati di jalan dan jaga kekompakan,” pungkas Elfis Candra.(si/fad/at)

Penilaian Kinerja PTSP dan PPB Daerah Tahun 2026, Kota Padang Masuk dalam 6 Nominasi Terbaik Nasional    
Kamis, Agustus 13, 2026

On Kamis, Agustus 13, 2026

Penilaian Kinerja PTSP dan PPB Daerah Tahun 2026, Kota Padang Masuk dalam 6 Nominasi Terbaik Nasional
Kedatangan tim uji petik disambut langsung oleh Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, bersama jajaran OPD terkait dan perwakilan pelaku usaha, di Gedung Putih Kediaman Resmi Wali Kota Padang. (Foto: Diskominfo). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Kota Padang masuk dalam enam nominasi terbaik nasional dalam penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) Daerah Tahun 2026. Sebagai bagian dari tahapan penilaian, tim uji petik melakukan kunjungan langsung ke Kota Padang, Kamis (13/8/2026).

Tim uji petik terdiri atas Dannu Idris dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Eduardo Edwin Ramda dari Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), serta M. S. Prasetyo dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, dan Satrio dari PT Surveyor Indonesia.

Kedatangan tim tersebut disambut langsung oleh Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, bersama jajaran OPD terkait dan perwakilan pelaku usaha, di Gedung Putih Kediaman Resmi Wali Kota Padang.

Maigus Nasir menegaskan komitmen Pemerintah Kota (Pemko) Padang menjadikan kemudahan berusaha dan investasi sebagai bagian penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, sinergi pemerintah, pelaku usaha, dan seluruh perangkat daerah diperlukan agar investasi dapat tumbuh dengan dukungan pelayanan yang cepat dan pasti.

“Kami tidak ingin penghargaan hanya menjadi tujuan. Yang paling penting, ini menjadi motivasi bagi kami untuk semakin terpacu memberikan pelayanan terbaik kepada siapa pun, terutama calon-calon investor yang masuk ke Kota Padang," katanya. 

Maigus menambahkan, melalui Program Unggulan (Progul) Padang Melayani, Pemko Padang terus menyiapkan berbagai potensi daerah untuk menarik investasi, mulai dari pengembangan kawasan wisata, revitalisasi pasar dan UMKM, hingga optimalisasi potensi Teluk Bayur. Dukungan digitalisasi pelayanan juga diarahkan untuk mempermudah akses masyarakat dan pelaku usaha terhadap layanan pemerintah.

“Konsep kita adalah sinergi dan kolaborasi untuk investasi. Kita ingin Padang menjadi kota yang terbuka bagi dunia, sehingga potensi yang kita miliki bisa dikembangkan dan memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat," cakapnya. 

Lebih lanjut, Maigus berharap hasil uji petik memperkuat posisi Padang sebagai daerah dengan pelayanan perizinan dan fasilitasi investasi terbaik.

“Kata Pak Wali, yang juara itu cuma satu yaitu nomor satu. Mudah-mudahan Padang mendapat hadiah menjadi kota terbaik di Indonesia dari segi pelayanan dan fasilitasi terhadap investasi," ujarnya. 

Sementara itu, Eduardo Edwin Ramda, mewakili tim uji petik mengatakan Kota Padang sebelumnya telah melalui penilaian mandiri, verifikasi dan validasi lapangan, hingga penetapan nominasi. Berdasarkan rangkaian penilaian tersebut, Padang memperoleh hasil sangat baik dan berhasil masuk enam besar dari sekitar 500 lebih kabupaten/kota di Indonesia.

“Setelah uji pemaparan pekan lalu, hari ini kita lanjutkan dengan uji petik. Harapannya, kegiatan ini dapat menggambarkan implementasi dan percepatan pelayanan perizinan berusaha di daerah," terangnya. 

Eduardo menjelaskan bahwa penilaian mengacu pada Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 2 Tahun 2022 serta petunjuk teknis dalam Keputusan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 134 Tahun 2023. Salah satu aspek utama yang dinilai ialah komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan kemudahan perizinan berusaha berbasis risiko sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025.

“Masuknya Kota Padang sebagai nomine menunjukkan komitmen Pemko Padang dalam meningkatkan kualitas layanan perizinan dan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Kami berharap Padang mampu menunjukkan kinerja terbaik dan meraih predikat best of the best melalui pelayanan yang mudah, cepat, transparan, serta mendukung percepatan investasi," urainya. (*) 

Editor: Zamri Yahya, WU

Dibuka Gubernur Mahyeldi, Summit Teacher Sumbar 2026 untuk Peningkatan Kapasitas Guru    
Kamis, Agustus 13, 2026

On Kamis, Agustus 13, 2026

Dibuka Gubernur Mahyeldi, Summit Teacher Sumbar 2026 untuk Peningkatan Kapasitas Guru
Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah pada pembukaan Summit Teacher Sumbar 2026 resmi digelar, bertempat di Ball Room Grand Zuri Hotel, Kamis, 14 Agustus 2026. 

BENTENGSUMBAR.COM
- Kegiatan Summit Teacher Sumbar 2026 resmi digelar, bertempat di Ball Room Grand Zuri Hotel, Kamis, 13 Agustus 2026. Kegiatan tersebut kalaborasi antara Dinas Pendidikan Sumbar, MKKS, MGP dan SLB se Sumbar dan dibuka Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah. 

Co Founder Indonesia Inpiring Teacher Syaiful Husein mengatakan, pada kegiatan ini dipakukan pemberian penghargaan kepada 11 orang guru berprestasi tingkat nasional dari Sumatera Barat dan 15 sekolah berprestasi dari Sumatera Barat. 

"Summit Teacher Sumbar 2026 dilaksanakan selama 2 hari, Kamis dan Jum'at, 13-14 Agustus 2026, bertujuan untuk peningkatan kapasitas guru-guru kita. Narasumbernya adalah orang-orang berkompeten di bidangnya," ungkapnya. 

Summit Teacher Sumbar 2026
pemberian penghargaan kepada 11 orang guru berprestasi tingkat nasional dari Sumatera Barat dan 15 sekolah berprestasi dari Sumatera Barat. (Foto: By). 

Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat mengatakan, standar minimal pelayanan pendidikan harus lebih baik kedepannya. "Sekarang kita berada pada posisi 71, 18. Itu namanya standar minimal, yang paripurna itu 100. Kita harapkan kita bisa mengarah ke 100. Itu yang lebih baik lagi," katanya ketika diwawancarai awak media. 

Makanya, jelas Mahyeldi, potensi guru harus disiapkan dan peningkatan sarana prasarana. "Itu makanya saya sudah sampaikan kepada Sekda dan Kepala OPD, saya maunya kedapan, yaitu anggaran-anggaran itu memang betul-betul untuk menangani kewenangan kita. Infrastruktur, kemudian juga pendidikan, sekolah, kecuali nanti ada bencana ya, dan darurat-darurat yang lainnya," tegasnya. 

Mehyeldi meminta anggota DPRD untuk mengucurkan pokok-pokok pikirannya untuk penanganan yang merupakan kewenangan Provinsi Sumatera Barat. "Sehingga tugas kita, kita laksanakan, sehingga kedepan pertanggungjawaban kita juga baik ke pemerintahan, baik ke rakyat dan dihadapan Allah," ujarnya. 

Ditegaskannya, 20 persen sertifikasi yang diterima guru digunakan untuk peningkatan SDM (Sumber Daya Manusia), salah satunya acara ini. "Bahkan kita di provinsi juga sudah ada edaran, guru-guru untuk memastikan peningkatan SDM-nya. Bisa yang mereka lakukan sendiri, bisa pula dikoordinasikan dengan lemba-lembaga profesional," jelasnya.

Summit Teacher Sumbar 2026
Summit Teacher Sumbar 2026 dilaksanakan selama 2 hari, Kamis dan Jum'at, 13-14 Agustus 2026. (Foto: By). 

Ia mengatakan, peningkatan SDM mesti harus dilakukan. Karena seseorang sukses dalam mengajar, ketika mereka tetap belajar. Proses Belajar dan Mengajar (PBM, red) adalah proses yang simultan. "Para alim ulama mengatakan, orang yang sukses mengajar adalah orang yang mau belajar. Untuk itulah, peningkatan kopetensi, peningkatan wawasan, kemudian motivasi semangat," jelasnya.

"Tadi saya sampaikan, dulu seseorang menjadi guru itu memang dari awal, pendidikan SLTA-nya bagus, ada SPG namanya. Setelah itu mereka menjadi guru. Kalau sekarang kan tidak ada lagi SPG, sehingga pembinaan itu dirasa sangat kurang, dibandingkan dulu," ungkapnya. 

Diberbagai kesempatan, akunya, dia selalu menyampaikan, agar perlu menseksi dan menyiapkan orang-orang yang betul mau jadi guru. "Karena orang yang menjadi guru ini, harus disiapkan, punya karakter, yang punya moral, kemudian menyiapkan gerasi-generasi yang unggul dan berkualitas. Salah satu langkah untuk itu, adalah kegiatan hari ini. Orang datang untuk penguatan, peningkatan wawasan, dengan mendatangkan narasumber-narasumber yang berkompen untuk itu," ujarnya.

Hadir pada kegiatan itu, Kepala Dinas Pendidikan Sumbar Habibul Fuadi dengan jajaran, Pimpin Redaksi Haluan sekaligus Ketua DKP PWI Sumbar Zul Effendi, Co Founder Indonesia Inpiring Teacher Syaiful Husein, para Ketua MKKS, MGMP, SLB dan ratusan peserta se Sumatera Barat. (*) 

Pewarta: Zamri Yahya, WU

Wako Maigus Nasir Terima Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Batch II Regional Sumatera    
Kamis, Agustus 13, 2026

On Kamis, Agustus 13, 2026

Wako Maigus Nasir Terima Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Batch II Regional Sumatera
Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir menerima apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Batch II Regional Sumatera dari Menteri Dalam Negeri RI, Moh. Tito Karnavian. (Foto: Diskominfo). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Kementerian Dalam Negeri RI menyelenggarakan ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Batch II Regional Sumatera. 

Hadir pada kesempatan itu, Menkopolkam RI, Djamari Chaniago, Menteri Dalam Negeri RI, Moh. Tito Karnavian dan Ketua Komisi II DPR RI. Sedangkan dari Pemko Padang hadir Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir dan Sekdako Padang, Raju Minropa. 

Pemerintah Kota Padang berhasil mendapatkan peringkat 2 Kategori Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Asri, di bawah Kota Sabang yang menduduki peringkat 1, disusul Kota Jambi di peringkat 3. 

“Apresiasi ini diberikan kepada Pemerintah Daerah yang berprestasi. Kemendagri sudah melakukan 2 batch, dan akan ada 1 batch lagi di tahun ini. Kriteria yang dinilai pada setiap batch sesuai dengan arahan dan program unggulan Presiden, seperti kebersihan, layanan kesehatan, perumahan, dan beberapa kriteria lainnya,” kata Menteri Dalam Negeri RI, Moh. Tito Karnavian, usai menyerahkan apresiasi ke Wawako Maigus Nasir, Rabu/12 Agustus, Kota Batam 

Empat kategori yang dilombakan : Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Asri, Kualitas Layanan Kesehatan, Akses Pendidikan, dan Dukungan Program 3 Juta Rumah.

“Alhamdulillah. Upaya Pemko Padang untuk meningkatkan kebersihan kota dan lingkungan mendapatkan apresiasi dari Kemendagri. Ini sekaligus menjadi tambahan motivasi kita untuk kembali membawa pulang Piala Adipura," ungkap Wawako Maigus Nasir. 

Penilaian di 4 kategori ini berbasis kepada data BPS, Kementerian terkait, SIPD, Peninjauan Lapangan dan Wawancara. 

“Selanjutnya kita ingin Padang menjadi yang terbersih, tidak hanya di Pulau Sumatera, tetapi secara nasional. Semoga upaya kita ini didukung semua pihak dan warga Kota Padang,” terangnya. 

Dengan meraih peringkat 2, Kota Padang mendapatkan insentif fiskal sebesar Rp. 1,5 miliar dari Kementerian Dalam Negeri. 

“Terima kasih kepada Kemendagri dan pemerintah pusat yang selalu memberikan dukungan kepada Kota Padang, terlebih pada masa bencana," cakapnya. (*) 

Editor: Zamri Yahya, WU

Raih Terbaik 1 Pemerintah Daerah Perprestasi, Pemko Pariaman Dapat Bantuan Dana Rp 2 Milyar    
Kamis, Agustus 13, 2026

On Kamis, Agustus 13, 2026

Raih Terbaik 1 Pemerintah Daerah Perprestasi, Pemko Pariaman Dapat Bantuan Dana Rp 2 Milyar
Penghargaan diserahkan oleh Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda kepada Wali Kota Pariaman Yota Balad. (Foto: Diskominfo). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Pemerintah Kota (Pemko) Pariaman meraih terbaik I Tingkat Kota, Kategori Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan pada Penganugerahan Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II Regional Sumatera, mendapat bantuan dana sebesar Rp. 2 Milyar.

Penghargaan diserahkan oleh Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda kepada Wali Kota Pariaman Yota Balad, di Ballroom Hotel Radisson Batam Center, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Rabu malam (12/8/2026). 

Ajang penganugerahan ini diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sebagai bentuk apresiasi atas capaian kinerja pemerintah daerah.

Rangkaian kegiatan penganugerahan yang berlangsung pada malam hari ini, diawali dengan Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Sumatera pada siang harinya. 

Kegiatan dibuka oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal Polisi (Purn.) Muhammad Tito Karnavian, dan dihadiri Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah M. Qodari. 

Selain itu, juga Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiharto, Pimpinan lembaga, Gubernur, Bupati, Wali Kota, serta jajaran Forkopimda dari seluruh provinsi di Pulau Sumatera.

Wali Kota Pariaman Yota Balad menyampaikan bahwa capaian ini adalah kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kota Pariaman yang disupport penuh oleh Forkopimda, sehingga apa yang kita lakukan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, ulasnya. (R/at)

Sawahlunto Raih Terbaik I Akses Pendidikan dalam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026    
Kamis, Agustus 13, 2026

On Kamis, Agustus 13, 2026

Pemerintah Kota Sawahlunto meraih penghargaan Terbaik I Kategori Akses Penduduk ke Layanan Pendidikan
Pemerintah Kota Sawahlunto meraih penghargaan Terbaik I Kategori Akses Penduduk ke Layanan Pendidikan. (Foto: Diskominfo). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Pemerintah Kota Sawahlunto meraih penghargaan Terbaik I Kategori Akses Penduduk ke Layanan Pendidikan dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Batch II Regional Sumatera Tahun 2026 yang digelar Kementerian Dalam Negeri di Hotel Radisson, Batam, Rabu (12/8/2026).

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, didampingi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan diterima langsung oleh Wali Kota Sawahlunto Riyanda Putra.

Ajang apresiasi tersebut mencakup empat kategori penilaian, yakni pengelolaan sampah dan lingkungan, kualitas layanan kesehatan, akses layanan pendidikan, serta dukungan terhadap program tiga juta rumah yang menjadi program pemerintah pusat.

Pada kategori akses layanan pendidikan, penilaian meliputi sejumlah indikator, antara lain ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, kecukupan tenaga pengajar, tingkat literasi dan numerasi siswa, serta sinergi pemerintah daerah dengan BUMN, BUMD, dan sektor swasta dalam mendukung layanan pendidikan.

Penilaian menggunakan data resmi yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), kementerian/lembaga terkait, serta Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Data tersebut juga menjadi bagian dari penilaian terhadap dukungan pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Selain penilaian berbasis data, proses evaluasi diperkuat melalui peninjauan lapangan, pemaparan, serta wawancara mendalam untuk melihat pelaksanaan program dan layanan pendidikan di daerah.

Wali Kota Sawahlunto Riyanda Putra mengatakan penghargaan tersebut menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan kualitas layanan pendidikan.

Menurut Riyanda, pemerintah daerah berkomitmen memastikan seluruh anak di Sawahlunto memperoleh akses pendidikan yang setara, baik yang berada di kawasan pusat kota maupun wilayah lainnya.

Ia menekankan bahwa peningkatan akses pendidikan perlu berjalan seiring dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai serta dukungan tenaga pendidik yang kompeten.

Penghargaan tersebut sekaligus menjadi evaluasi bagi Pemerintah Kota Sawahlunto untuk mempertahankan capaian yang telah diraih dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan secara berkelanjutan. (*) 

Pewarta: marjafri

Resmi! KPU dan Kejaksaan se-Sumbar Sepakat Kerjasama Hukum untuk Pemilu‎    
Kamis, Agustus 13, 2026

On Kamis, Agustus 13, 2026

Resmi! KPU dan Kejaksaan se-Sumbar Sepakat Kerjasama Hukum untuk Pemilu ‎
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatra Barat, KPU Kabupaten dan Kota serta Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) se-Sumatra Barat resmi menandatangani Perjanjian Kerjasama (PKS) di Padang, Kamis (13/8). (Foto: adpsb). 
BENTENGSUMBAR.COM - Menjelang peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatra Barat, KPU Kabupaten dan Kota serta Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) se-Sumatra Barat resmi menandatangani Perjanjian Kerjasama (PKS) di Padang, Kamis (13/8). 

Kerjasama strategis ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman antara KPU RI dan Kejaksaan Agung RI yang diteken pada 9 Maret 2026 lalu, dan bertujuan untuk menciptakan sinergi hukum yang solid guna menyukseskan setiap tahapan pemilu dan pilkada di daerah.

Penandatanganan yang berlangsung serentak ini menandai komitmen kuat antara lembaga penyelenggara pemilu dengan aparat penegak hukum.

Ketua KPU Sumbar, Surya Efitrimen yang didampingi Ory Sativa Syakban, Jons Manedi, Medo Patria dan Sekretaris KPU Sumbar Irzal Zamzami menegaskan bahwa meskipun KPU dan Kejaksaan memiliki tugas, fungsi, serta kewenangan yang berbeda secara fundamental, hal tersebut bukanlah penghalang untuk berkolaborasi.

"Penandatanganan PKS ini adalah wujud komitmen bersama agar pelaksanaan tugas dan fungsi kami dapat berjalan dalam koridor hukum yang benar. Kami tidak hanya berhadapan dengan tahapan teknis pemilu, tetapi juga beragam aspek hukum seperti pengadaan barang dan jasa, pengelolaan aset dan keuangan, serta potensi gugatan di kemudian hari," ujar Surya.

KPU menilai bahwa Kejaksaan memiliki peran strategis dan kewenangan khusus dalam penegakan hukum, sehingga keberadaan lembaga adhyaksa sangat vital. 

Melalui kerjasama ini, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Sumatra Barat diharapkan dapat memperoleh kepastian hukum serta pemahaman yang utuh terhadap peraturan perundang-undangan. 

Surya menambahkan, aspek pencegahan, koordinasi, dan konsultasi menjadi pilar utama dalam perjanjian ini, agar risiko pelanggaran hukum dapat diatasi sedini mungkin.

"Ini bukan sekadar dokumen administratif atau seremonial belaka. Ini adalah instrumen untuk komunikasi yang lebih dekat, sehingga setiap potensi masalah hukum bisa segera dikonsultasikan," tegasnya.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar Dedie Tri Hariyadi SH,M.H menyoroti pentingnya peran Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) serta Intelijen dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu.

Pengelolaan dana hibah Pilkada yang bersumber dari APBD seringkali menjadi celah permasalahan hukum. Karena itu, KPU sangat dianjurkan untuk rutin berkonsultasi dengan Auditor Kejaksaan.

"Kami ingin memastikan agar pihak yang kalah dalam pemilihan tidak mencari-cari kesalahan administrasi. Dalam pertanggungjawaban dana hibah, KPU bisa berkonsultasi dengan kami. 

"Selain itu, Jaksa Pengacara Negara juga siap memberikan bantuan hukum atau pendapat hukum apabila KPU digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara terkait sengketa proses, maupun jika ada sengketa hasil pemilu yang berlanjut hingga Mahkamah Konstitusi," pungkasnya.(romelt)