HEADLINE
Wali Kota Solok: PWI Mitra Strategis, Wartawan Harus Berakhlak dan Beretika    
Jumat, Mei 22, 2026

On Jumat, Mei 22, 2026

Wali Kota Solok: PWI Mitra Strategis, Wartawan Harus Berakhlak dan Beretika
Pemerintah Kota Solok menegaskan posisi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) sebagai mitra strategis pembangunan yang sangat dibutuhkan. (Foto: Oktryoni). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Pemerintah Kota Solok menegaskan posisi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) sebagai mitra strategis pembangunan yang sangat dibutuhkan. 

Pemerintah daerah sangat mengharapkan masukan, saran, hingga kritik membangun dari rekan-rekan wartawan demi menjaga kinerja pemerintahan tetap pada koridor yang benar, apalagi di era keterbukaan informasi saat ini.

Pernyataan ini disampaikan Wali Kota Solok Ramadani Kirana Putra yang dibacakan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Solok, Nurzal Gustim, dalam Konferensi Cabang (Konfercab) PWI Kota Solok yang menetapkan Drs. Raunis Roni sebagai Ketua Terpilih periode 2026–2029.

"Kami dari unsur pemerintah daerah sangat berharap adanya masukan, sumbang saran, bahkan peringatan dari rekan-rekan sekalian. Ingatkan kami, jangan sampai melangkah salah atau keliru. Apalagi di zaman serba terbuka ini," ujar Nurzal Gustim mewakili Wali Kota.Jumat 22 Mei 2026 – Bertempat di Balairung 99.Rumah Dinas Wali Kota Solok.

Ia menyadari, sering kali ada hal-hal di luar jangkauan pengetahuan pemerintah dan aparatur, sementara wartawan memiliki ruang gerak lebih luas dalam mengamati kondisi di lapangan. Karena itu, peran pers sangat dibutuhkan untuk melengkapi informasi bagi pemerintah.

"Jika ada hal yang perlu disampaikan, silakan berikan masukan. Kami percaya rekan-rekan adalah orang berintegritas, berkapasitas, dan bisa berkomunikasi dengan baik," tambahnya.

Pemerintah Kota Solok juga berharap hubungan kemitraan tidak hanya berjalan di antara pimpinan organisasi dengan pemerintah saja, tetapi melibatkan seluruh anggota PWI secara setara.

"Jangan hanya ketua saja yang berbicara atau berhubungan dengan pemerintah. Yang bermitra itu PWI-nya, artinya dari ketua hingga seluruh anggota, semuanya harus memiliki akses dan peran yang setara," tegasnya.

Lebih jauh, pemerintah menginginkan PWI Kota Solok mampu melahirkan wartawan-wartawan yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki akhlak mulia dan beretika tinggi, atau yang disebut sebagai wartawan soleh. Tantangan besar selanjutnya adalah merangkul seluruh tenaga kewartawanan di Solok agar bergabung dalam satu payung besar organisasi profesi yang resmi dan kuat, sehingga kekuatan pers di daerah ini semakin terasa.

"Rasanya miris jika nama besar Persatuan Wartawan Indonesia hanya diisi belasan atau puluhan orang, padahal jika bersatu jumlahnya bisa ratusan. Mari kita perbaiki, kita rumuskan cara baru merangkul rekan-rekan potensial sesuai aturan organisasi," ujarnya.

Ia menilai kecerdasan seorang wartawan tidak dilihat dari tingginya gelar pendidikan semata, melainkan dari kualitas pemikiran dan ilmu bermanfaat yang bisa dibagikan saat berinteraksi. "Banyak ilmu yang saya dapatkan bukan dari pembinaan senior, tapi dari kawan-kawan sejawat. Itu kekayaan luar biasa," katanya.

Di akhir sambutannya, ia memberikan apresiasi tinggi kepada panitia pelaksana Konfercab. Menurutnya, kegiatan kali ini berbeda dari sebelumnya, berjalan lebih tertib, berwarna, dan mencerminkan kedewasaan berorganisasi.

Aspirasi Wartawan: Harapkan Perhatian Lebih, Siap Jalankan Fungsi Kontrol


Sementara itu, Ketua PWI Sumatera Barat, Widya Nafis, mengapresiasi dukungan penuh seluruh elemen di Kota Solok sehingga Konfercab berjalan sukses. Ia menyampaikan aspirasi rekan-rekan wartawan di daerah yang berharap mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah, terutama terkait kondisi ekonomi dan kebijakan efisiensi yang berjalan.

"Di tengah kondisi ekonomi dan efisiensi, ada harapan dari rekan-rekan agar keberadaan kami sebagai mitra juga mendapatkan perhatian layak dari Pemda. Kami berharap dengan adanya Tenaga Kerja Daerah (TKD) dan perubahan kebijakan, ada kemudahan dan keuntungan yang lebih baik bagi media," ungkap Widya Nafis.

Ia menegaskan, PWI dan seluruh anggotanya siap bekerja sama dan bermitra dengan pemerintah. Namun, ia mengingatkan bahwa fungsi kontrol sosial merupakan tugas pokok pers yang harus tetap dijalankan.

"Niscaya akan ada kritik, itu adalah bentuk tanggung jawab profesi yang akan kami laksanakan sesuai aturan dan koridor yang berlaku," tegasnya.

Terkait kepemimpinan baru hasil Konfercab, Widya berharap Drs. Raunis Roni mampu mewujudkan moto organisasi dan merespons tantangan zaman. Tantangan terbesar bagi ketua terpilih adalah menyatukan seluruh elemen wartawan di Solok ke dalam naungan PWI dengan aturan yang telah disepakati bersama.

Raunis Roni Terpilih Kembali, Tegaskan Prinsip Persatuan dan Keterbukaan


Drs. Raunis Roni secara resmi ditetapkan sebagai Ketua PWI Kota Solok untuk periode 2026–2029. Dalam sambutannya usai penetapan, Raunis Roni menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kepercayaan yang kembali diberikan. Ia menegaskan prinsip kebersamaan dan keterbukaan akan menjadi landasan kepemimpinannya.

"Saya tegaskan, ini bukan perjuangan saya atau kami semata, melainkan perjuangan kita semua. Maju atau tidaknya organisasi ini tidak ditentukan oleh ketuanya saja, melainkan atas dasar kerja sama kita semua," ujar Raunis Roni.

Ia berjanji tidak akan bertindak sepihak atau membuat kebijakan sendiri. Segala langkah dan kebijakan akan selalu dibahas dan dimusyawarahkan bersama seluruh pengurus dan anggota.

"Insya Allah, dalam kepengurusan saya nanti, tidak ada istilah membuang atau mencampakkan anggota. Siapa pun yang tertinggal akan kita rangkul, siapa pun yang ada akan kita satukan dan kita bina bersama sesuai aturan organisasi," tegas Raunis.

Mengenai hubungan dengan pemerintah daerah, Raunis menegaskan posisi PWI tetap profesional. Ia mengakui pers adalah mitra strategis daerah, namun kemitraan itu tidak berarti kehilangan jati diri dan independensi.

"Walaupun kita bermitra, kita tetap menjaga profesionalitas. Menjadi mitra bukan berarti menutup mata atau menelan mentah-mentah segala hal, tetapi tetap berpegang pada prinsip, kode etik, dan kebenaran," pungkas Raunis Roni.

Kepemimpinan periode 2026–2029 ini diharapkan mampu membawa PWI Kota Solok semakin eksis, solid, dan menjadi garda terdepan penyebar informasi akurat serta beretika bagi masyarakat luas.(80)

Gubernur Mahyeldi Dorong Penguatan SDM Adaptif dan Berbudaya pada ICOF 2026 Universitas Fort De Kock    
Jumat, Mei 22, 2026

On Jumat, Mei 22, 2026

Gubernur Mahyeldi Dorong Penguatan SDM Adaptif dan Berbudaya pada ICOF 2026 Universitas Fort De Kock
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah menghadiri Seminar Internasional The 2nd International Conference of Fort De Kock University (ICOF 2026). (Foto: Adpim). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah menghadiri Seminar Internasional The 2nd International Conference of Fort De Kock University (ICOF 2026) dengan tema “The Effect of Global Change Across Multiple Sectors to Increase Quality of Human Resources” yang digelar di Universitas Fort De Kock, Jumat (22/05/2026).

Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan bahwa konferensi internasional tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat kolaborasi lintas negara untuk menghadapi tantangan perubahan global, khususnya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang adaptif dan berdaya saing.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kami mengucapkan selamat datang kepada para narasumber dan peserta seminar internasional di Kota Bukittinggi, kota wisata di Ranah Minang yang kaya akan budaya, tradisi intelektual, dan nilai kebersamaan,” ujar Mahyeldi.

Gubernur menegaskan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berkomitmen meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan sektor kesehatan, pendidikan, keterampilan, dan daya saing masyarakat sebagaimana tertuang dalam visi “Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan”.

Menurutnya, tantangan global seperti revolusi industri 4.0, perubahan iklim, ekonomi digital hingga krisis pangan harus dijawab dengan kesiapan daerah dalam membangun SDM yang unggul namun tetap berakar pada nilai budaya dan agama.

Ia menjelaskan, falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) menjadi fondasi penting dalam pembangunan manusia di Sumatera Barat. Filosofi tersebut dinilai mampu menjadi kekuatan moral sekaligus identitas masyarakat Minangkabau di tengah arus globalisasi.

“Strategi peningkatan sumber daya manusia harus berorientasi pada dua kata kunci yakni adaptif dan berbudaya. Adaptif terhadap perkembangan teknologi dan perubahan global, namun tetap menjaga identitas budaya Minangkabau sebagai kekuatan dan pembeda di tingkat global,” katanya.

Mahyeldi juga menyebutkan bahwa capaian pembangunan manusia di Sumatera Barat terus menunjukkan tren positif. Berdasarkan data BPS tahun 2025, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Barat mencapai 77,27 atau meningkat 0,84 poin dibanding tahun sebelumnya dan menempatkan Sumbar pada peringkat keenam nasional.

Konferensi internasional ICOF 2026 menghadirkan sejumlah akademisi dan pakar dari berbagai negara di antaranya Malaysia, Bangladesh, Pakistan, Australia, Arab Saudi serta akademisi nasional dari berbagai perguruan tinggi ternama di Indonesia.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Pembina Yayasan Universitas Fort De Kock Bukittinggi Drs. H. Zainal Abidin, MM, Ketua Yayasan Universitas Fort De Kock Bukittinggi H. Windasnofil, SKM, MM, Rektor Universitas Fort De Kock Prof. Dr. Hj. Evi Hasnita, SPd. Ns. M.Kes, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dr. Aklima, MPH, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi Ramli Andrian, SKM, MKM, CEO Putra Specialist Hospital Melaka beserta jajaran, serta para rektor perguruan tinggi mitra dan peserta seminar internasional.(rmz/adpsb)

Handi Risza: Target Ekonomi 2027 Ambisius, Pemerintah Perlu Perkuat Implementasi dan Reformasi Struktural    
Jumat, Mei 22, 2026

On Jumat, Mei 22, 2026

Handi Risza: Target Ekonomi 2027 Ambisius, Pemerintah Perlu Perkuat Implementasi dan Reformasi Struktural
Wakil Rektor Universitas Paramadina, Dr. Handi Risza, menilai pidato Presiden Prabowo Subianto dalam penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027. (Foto: Arief Tito). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Wakil Rektor Universitas Paramadina, Dr. Handi Risza, menilai pidato Presiden Prabowo Subianto dalam penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 menunjukkan upaya pemerintah membangun optimisme terhadap prospek perekonomian nasional sekaligus menegaskan komitmen untuk mengembalikan sistem ekonomi Indonesia pada amanat Pasal 33 UUD 1945 secara konsisten.

Menurut Handi, pidato tersebut memberikan sinyal bahwa pemerintah memandang ekonomi tidak hanya sebagai persoalan teknokratis dan administratif, melainkan sebagai bagian dari komitmen politik kebangsaan yang harus diarahkan dan dijalankan secara serius.

Handi menyambut positif target pertumbuhan ekonomi yang dipatok sebesar 5,8–6,5 persen pada 2027 dan diarahkan mencapai 8 persen pada 2029.

Pemerintah juga menargetkan defisit APBN tetap terjaga pada kisaran 1,8–2,4 persen terhadap PDB, kemiskinan turun menjadi 6–6,5 persen, serta tingkat pengangguran berada pada rentang 4,3–4,87 persen.

“Kita menyambut baik target pertumbuhan ekonomi yang direncanakan sebesar 5,8–6,5 persen pada 2027 dan menuju 8 persen pada 2029, dengan defisit APBN dijaga 1,8–2,4 persen PDB,” kata Handi.

Ia menilai berbagai target tersebut mencerminkan keinginan kuat pemerintah untuk bekerja keras memperbaiki kondisi ekonomi nasional. 

Ia juga menyatakan dukungan terhadap arah dan target ekonomi yang telah disampaikan Presiden. 

Namun demikian, Handi mengingatkan bahwa keberhasilan agenda tersebut sangat ditentukan oleh kualitas implementasi kebijakan.

“Kita mendukung sepenuhnya rencana dan target ekonomi tahun 2027 yang sudah disampaikan oleh Presiden Prabowo tersebut. Tetapi, kita juga perlu mengingatkan bahwa, terdapat kondisi yang perlu diperhatikan dan diperbaiki, jangan sampai rencana tersebut hanya sebatas konsep tetapi lemah dalam implementasi,” ujarnya.

Menurut Handi, visi politik yang kuat perlu diterjemahkan ke dalam reformasi ekonomi yang konkret, terukur, dan implementatif. 

Ia mengidentifikasi sedikitnya lima aspek yang perlu mendapat perhatian pemerintah.

Pertama, target pertumbuhan ekonomi dinilai sangat optimistis di tengah tekanan global dan pelemahan domestik. 

Hal ini terlihat dari asumsi nilai tukar rupiah yang diproyeksikan berada pada kisaran Rp16.800–17.500 per dolar AS, yang menunjukkan pemerintah sendiri mengakui adanya tekanan eksternal terhadap perekonomian nasional. 

Karena itu, pemerintah dinilai perlu merumuskan kebijakan yang mampu menjaga stabilitas nilai tukar sebagai fondasi pencapaian target pertumbuhan.

Kedua, Handi menilai pidato Presiden belum memberikan penjelasan yang cukup mengenai sumber pertumbuhan ekonomi baru. 

Selama ini perekonomian Indonesia masih bertumpu pada konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor komoditas.

Meskipun hilirisasi kembali menjadi agenda utama, tanpa strategi industrialisasi yang jelas kebijakan tersebut berisiko memperkuat ekonomi ekstraktif dibandingkan membangun basis manufaktur berteknologi tinggi dan penciptaan lapangan kerja berkualitas.

“Pemerintah juga perlu memperkuat kebijakan industri yang berbasis komponen sumber daya lokal,” katanya.

Ketiga, Handi melihat masih terdapat tantangan antara ekspansi berbagai program prioritas pemerintah dan kapasitas fiskal negara. 

Dengan target belanja negara mencapai 14,8 persen PDB sementara pendapatan negara hanya berada pada kisaran 11,82–12,4 persen PDB, ruang fiskal dinilai tetap terbatas dan ketergantungan terhadap utang masih cukup tinggi.

Handi menegaskan bahwa reformasi perpajakan perlu terus diperkuat agar disiplin fiskal dapat terjaga secara berkelanjutan.

“Kita mendukung keberlajutan kebijakan reformasi perpajakan yang sudah dilakukan sebelumnya. Tanpa itu, ekonomi Indonesia akan mengalami ketimpangan untuk membiayai proses pembangunan,” ujarnya.

Keempat, meskipun pidato Presiden mengusung semangat “ekonomi untuk rakyat”, Handi menilai persoalan ketimpangan ekonomi belum dijawab secara memadai. 

Target penurunan rasio gini menjadi 0,362–0,367 dinilai positif, namun distribusi hasil pertumbuhan masih menjadi pekerjaan rumah besar. 

Selama struktur ekonomi masih terkonsentrasi pada kelompok usaha besar dan bersifat oligopolistik, pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu menghasilkan pemerataan kesejahteraan.

Karena itu, pemerintah dinilai perlu menghadirkan kebijakan turunan yang lebih dirasakan langsung oleh kelompok masyarakat menengah dan bawah.

Kelima, aspek kualitas belanja negara dinilai belum mendapat perhatian yang memadai.

Menurut Handi, ekspansi fiskal yang direncanakan perlu diiringi dengan jaminan peningkatan kualitas belanja agar mampu menghasilkan dampak nyata bagi sektor riil.

“Masalah klasik yang masih kita hadapi, inefisiensi, kebocoran, dan rendahnya multiplier effect terangkum dalam angka ICOR yang tinggi belum dijawab secara sistemik,” katanya.

Ia berharap pemerintah memperkuat kembali reformasi tata kelola anggaran agar peningkatan belanja negara tidak hanya memperbesar defisit, tetapi juga mampu meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Meski demikian, Ia mengapresiasi kehadiran Presiden secara langsung dalam penyampaian KEM-PPKF 2027.

Langkah tersebut dinilai menunjukkan bahwa arah kebijakan fiskal kini ditempatkan sebagai agenda politik nasional yang strategis, bukan sekadar dokumen teknokratis.

Handi menilai penekanan pemerintah pada ketahanan pangan, penciptaan lapangan kerja formal, dan perlindungan masyarakat menunjukkan adanya kesadaran bahwa legitimasi pemerintahan ke depan sangat bergantung pada peningkatan kesejahteraan ekonomi rakyat.

Menurutnya, tantangan utama saat ini bukan lagi membangun optimisme, melainkan memastikan kredibilitas pelaksanaan kebijakan.

Pemerintah perlu memastikan APBN benar-benar menjadi instrumen transformasi ekonomi yang mampu memperkuat industri domestik, memperluas kelas menengah, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, dan mengurangi ketimpangan.

“Karena itu, tantangan berikutnya bukan lagi membangun optimisme, melainkan membangun kredibilitas implementasi,” tegas Handi.

Ia menambahkan bahwa target-target besar dalam KEM-PPKF hanya akan bermakna apabila diwujudkan melalui kebijakan yang efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat. 

Untuk itu, Ia menantikan penjabaran lebih lanjut arah kebijakan fiskal pemerintah dalam pidato Nota Keuangan dan RAPBN 2027 yang akan disampaikan Presiden pada 16 Agustus 2026 mendatang. (*) 

Laporan: Arief Tito

Wawako Maigus Nasir Sambut Baik Event Kahf Own The Way Run di Kota Padang    
Jumat, Mei 22, 2026

On Jumat, Mei 22, 2026

Wawako Maigus Nasir Sambut Baik Event Kahf Own The Way Run di Kota Padang
Audiensi dan koordinasi pelaksanaan “Kahf Own the Way Run 2026" Perwakilan PT Paragon Technology and Innovation melalui brand Kahf, Jumat, 22 Mei 2026, Rumah Dinas Wawako Padang. (Foto: Prokompin). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Sebagai Wakil Wali Kota (Wawako) Padang Maigus Nasir, menyambut baik kehadiran event Kahf Own The Way Run di Kota Padang. Kegiatan ini bukan hanya tentang olahraga, tetapi juga menjadi media promosi wisata dan penggerak ekonomi daerah.

Hal itu terungkap dari audiensi dan koordinasi pelaksanaan “Kahf Own the Way Run 2026" Perwakilan PT Paragon Technology and Innovation melalui brand Kahf, Jumat, 22 Mei 2026, Rumah Dinas Wawako Padang.

Audiensi terkait persiapan pelaksanaan event olahraga “Kahf Own the Way Run 2026” di Kota Padang yang akan digelar 1 Juni 2026. Event lari sejauh 5 kilometer tersebut direncanakan mengambil rute kawasan Kota Tua Padang hingga sepanjang Pantai Padang, berkolaborasi dengan Inosport Apparel.

Kegiatan ditargetkan diikuti ribuan peserta dari berbagai daerah di Indonesia serta menghadirkan aktivitas pendukung, hiburan, dan ruang promosi bagi pelaku UMKM lokal.

Event ini dinilai mampu memadukan olahraga, promosi wisata, dan penguatan ekonomi masyarakat melalui sektor pariwisata, kuliner, perhotelan, serta ekonomi kreatif.

“Para peserta nantinya dapat menikmati keindahan Kota Tua dan panorama Pantai Padang sambil berolahraga," kata Wawako. 

Pelaksanaan kegiatan sejalan dengan Program Unggulan (Progul) Pemerintah Kota Padang yakni Jelajah Padang dalam upaya memperkenalkan destinasi wisata, sejarah, budaya, dan ruang publik Kota Padang kepada masyarakat luas.

Pemerintah Kota Padang bersama pihak penyelenggara akan terus melakukan koordinasi terkait pengamanan jalur, pengaturan lalu lintas, kebersihan kawasan, serta kenyamanan dan keselamatan peserta selama kegiatan berlangsung.

“Melalui kegiatan seperti ini, Pemerintah Kota Padang berharap kota ini semakin dikenal sebagai destinasi wisata dan sport tourism yang mampu menghadirkan event-event berskala besar dan berkualitas,” ujarnya. (*)

Drs. Raunis Roni Kembali Pimpin PWI Kota Solok, Siap Bawa Pers Daerah Lebih Profesional dan Berintegritas    
Jumat, Mei 22, 2026

On Jumat, Mei 22, 2026

Drs. Raunis Roni Kembali Pimpin PWI Kota Solok, Siap Bawa Pers Daerah Lebih Profesional dan Berintegritas
Melalui hasil keputusan Sidang Konferensi Cabang (Konfercab) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Solok tahun 2026, Drs. Raunis Roni secara sah ditetapkan sebagai Ketua PWI Kota Solok untuk masa bakti 2026–2029. (Foto: Oktryoni). 

BENTENGSUMBAR.COM
– Babak baru perjalanan organisasi kewartawanan di Kota Solok resmi dimulai. Melalui hasil keputusan Sidang Konferensi Cabang (Konfercab) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Solok tahun 2026, Drs. Raunis Roni secara sah ditetapkan sebagai Ketua PWI Kota Solok untuk masa bakti 2026–2029.

Penetapan ini berlangsung dalam suasana demokratis, aman, dan penuh semangat kekeluargaan di Rumah Dinas Walikota Solok, Jumat (22/5).

Kegiatan yang dilaksanakan sesuai jadwal undangan tertanggal 19 Mei 2026 ini dihadiri oleh seluruh anggota PWI Kota Solok. 

Konfercab menjadi momen strategis untuk mengevaluasi perjalanan organisasi sekaligus menentukan arah kebijakan dan kepemimpinan baru yang akan mengawal kemajuan pers daerah ke depan.

Nama Drs. Raunis Roni dipilih kembali oleh para anggota karena dinilai memiliki rekam jejak panjang, pengalaman luas, serta visi yang jelas dalam memajukan dunia kewartawanan.

Sosok yang sebelumnya menjabat sebagai Pelaksana Tugas Ketua ini dipercaya mampu mengangkat kualitas sumber daya manusia anggota, memperkokoh persatuan organisasi, serta senantiasa menjaga dan menegakkan kode etik jurnalistik dalam setiap pemberitaan.

Ketua Panitia Pelaksana Konfercab, Oktriyoni, SH., MH., menegaskan bahwa seluruh rangkaian kegiatan hingga penetapan ketua baru telah berjalan sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PWI. 

Proses berlangsung transparan dan tertib, mencerminkan kedewasaan berorganisasi para wartawan di Kota Solok.

"Penetapan ini adalah amanah yang sangat besar. Kami yakin dan percaya, sosok yang terpilih ini mampu membawa PWI Kota Solok semakin berkembang pesat, menjaga kehormatan profesi, serta memperluas kerja sama dengan berbagai pihak demi kemajuan daerah kita," ungkap Oktriyoni.

Usai ditetapkan, Drs. Raunis Roni menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang mendalam atas kepercayaan besar yang kembali diberikan oleh rekan-rekan sejawat. 

Ia menyadari bahwa amanah ini membawa tanggung jawab besar, namun berjanji akan bekerja maksimal menghadirkan program kerja yang lebih inovatif, relevan, dan bermanfaat.

"Kepercayaan ini bukan milik pribadi, melainkan tanggung jawab kita bersama. Saya mengajak seluruh anggota PWI Kota Solok untuk bersatu padu, terus meningkatkan kompetensi dan kemampuan diri, serta senantiasa menjunjung tinggi nilai kebenaran, keadilan, dan etika dalam setiap karya jurnalistik yang kami hasilkan," tegas Raunis.

Ia juga menegaskan akan memperkuat peran wartawan sebagai mitra kritis sekaligus konstruktif bagi pembangunan daerah, serta berkomitmen meningkatkan literasi media di tengah masyarakat.

Dengan terpilihnya kepemimpinan baru periode 2026–2029 ini, diharapkan PWI Kota Solok semakin kokoh berdiri sebagai garda terdepan penyebar informasi akurat, berimbang, dan bermanfaat. Kehadiran organisasi ini diharapkan semakin terasa dampak positifnya bagi kemajuan pembangunan daerah, serta turut menjaga keharmonisan dan kesejahteraan kehidupan berbangsa dan bernegara.(80)

Indeks Demokrasi Provinsi Sumbar Naik Signifikan, Masuk Kategori Tinggi Secara Nasional    
Jumat, Mei 22, 2026

On Jumat, Mei 22, 2026

Indeks Demokrasi Provinsi Sumbar Naik Signifikan, Masuk Kategori Tinggi Secara Nasional
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sumbar, Mursalim menjelaskan peningkatan IDI Sumbar dipengaruhi oleh membaiknya pengimplementasian sejumlah indikator penting. (Foto: Adpim). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Tahun 2025 mengalami peningkatan signifikan dan berhasil masuk kategori tinggi secara nasional, nilai IDI Sumbar meningkat dari 78,83 pada tahun 2024 menjadi 80,08 pada tahun 2025. 

Hal tersebut diketahui, berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan bersama Bappenas, Kemendagri, dan Badan Pusat Statistik (BPS) yang diumumkan dalam acara Kick Off Evaluasi Nasional Capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2025 yang diselenggarakan di Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Kamis (21/5/2026).

Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah menyampaikan capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen masyarakat dalam menjaga demokrasi yang sehat, kondusif, dan inklusif di Ranah Minang.

“Peningkatan IDI ini menunjukkan bahwa kualitas demokrasi di Sumatera Barat terus bergerak ke arah yang lebih baik. Pemerintah daerah bersama Forkopimda, masyarakat, akademisi, politisi, media, dan ormas serta seluruh pemangku kepentingan mampu menjaga stabilitas sosial politik sekaligus membuka ruang partisipasi publik yang semakin luas,” ujar Mahyeldi.

Menurutnya, keberhasilan Sumbar naik dari kategori sedang ke kategori tinggi menjadi indikator positif bahwa tata kelola pemerintahan, keterbukaan informasi publik, dan kualitas pelayanan masyarakat telah semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Mahyeldi juga menegaskan, kendati IDI Sumbar telah masuk kategori tinggi, namun pihaknya akan terus memperkuat implementasi substantif demokrasi di Sumbar melalui peningkatan pelayanan publik, penguatan pendidikan politik masyarakat, serta menjaga ruang kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab.

“Demokrasi yang baik akan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, iklim investasi, dan pembangunan daerah. Karena itu, capaian ini harus menjadi motivasi untuk terus memperkuat kolaborasi dan menjaga kondusivitas daerah,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sumbar, Mursalim menjelaskan peningkatan IDI Sumbar dipengaruhi oleh membaiknya pengimplementasian sejumlah indikator penting, seperti stabilitas sosial politik, penguatan partisipasi masyarakat, serta meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

“Capaian ini merupakan hasil evaluasi nasional yang dilakukan secara komprehensif oleh BPS bersama kementerian dan lembaga terkait melalui pendekatan kuantitatif maupun kualitatif selama satu tahun penuh,” jelas Mursalim.

Ia menerangkan, penilaian IDI mencakup tiga aspek utama, yakni aspek kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi yang dijabarkan ke dalam 22 indikator penilaian. 

Meski sudah meraih hasil baik, Mursalim mengingatkan bahwa masih terdapat sejumlah tantangan yang harus menjadi perhatian bersama, di antaranya penguatan literasi digital masyarakat dan antisipasi terhadap potensi disinformasi serta polarisasi media sosial.

“Ke depan, Pemprov Sumbar akan terus memperkuat sinergi lintas sektor untuk menjaga stabilitas daerah, meningkatkan kualitas komunikasi publik pemerintah, serta memperluas partisipasi masyarakat dalam pembangunan demokrasi,” ujarnya.

Menurutnya, peningkatan capaian IDI Sumbar ini dapat memperkuat posisi Sumbar sebagai daerah yang mampu menjaga keseimbangan antara stabilitas sosial politik, pembangunan daerah, dan penguatan demokrasi yang partisipatif dan berkelanjutan. Ia berharap, capaian ini akan membawa dampak positif bagi daerah dan masyarakat Sumbar secara umum. (adpsb/bud)

Cuaca Ekstrem Akibatkan Tanggul Sungai  yang Baru Dibangun di Lapau Munggu Kembali Jebol    
Jumat, Mei 22, 2026

On Jumat, Mei 22, 2026

Cuaca Ekstrem Akibatkan Tanggul Sungai  yang Baru Dibangun di Lapau Munggu Kembali Jebol
Sekretaris Daerah Kota Padang, Raju Minropa meninjau langsung lokasi terdampak banjir dan cuaca ekstrem di kawasan Guo Lapau Munggu dan Kampuang Tanjuang pasca bencana banjir yang terjadi malam sebelumnya. (Foto: Diskominfo). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Cuaca ekstrem berupa angin kencang dan hujan lebat mengakibatkan tanggul sungai  yang baru saja dibangun di Lapau Munggu kembali jebol, sehingga merendam sekitar 25 hektar sawah yang baru selesai direhabilitasi kembali ke kondisi nol.

Banjir sempat menyebabkan warga terjebak dari pukul 20.00 hingga 23.00 WIB sebelum air surut, namun tim gabungan dari BPBD, Satpol PP, Tim SAR, dan perangkat RT/RW bergerak cepat mengamankan warga sehingga tidak ada korban jiwa dan tidak ada pengungsian terpusat.

Untuk langkah darurat penanganan sektor pertanian, Pemko Padang mengerahkan alat berat yang didukung oleh Kementerian Sosial untuk pengerjaan rehabilitasi lahan, sementara operasionalnya ditangani langsung oleh Dinas PUPR Kota Padang.

Sekretaris Daerah Kota Padang, Raju Minropa meninjau langsung lokasi terdampak banjir dan cuaca ekstrem di kawasan Guo Lapau Munggu dan Kampuang Tanjuang pasca bencana banjir yang terjadi malam sebelumnya.

Hadir pada kesempatan itu, selain Raju Minropa selaku Sekda Kota Padang, juga Dinas SDABK Provinsi Sumatera Barat, Dinas Sosial Kota Padang, BPBD Kota Padang, Satpol PP Kota Padang, Tim SAR dan Unsur Kecamatan, Kelurahan, relawan, serta RT/RW setempat.

"Secara umum tidak ada warga yang mengungsi. Hanya berpindah sementara, ke rumah saudara. Pagi ini Dinas Sosial sudah mendata dan langsung mengirim bantuan. Kami mohon dukungan jajaran RT, RW, Lurah, dan Camat untuk membagikan ini secara merata agar semua yang terdampak menerima bantuan," katanya. 

Pemko Padang bersama Dinas SDABK Provinsi dan Dinas PUPR tengah menyiapkan kajian teknis untuk penanganan permanen jangka panjang, baik berupa pemasangan kawat bronjong maupun pembangunan tanggul pengaman yang lebih kuat.

"Tadi pagi kita sudah bantu dari BPBD sebanyak 300 nasi bungkus dari pos dana darurat yang memang sudah kita sediakan. Langkah ini akan dilanjutkan dengan penyaluran bantuan sembako dari Dinas Sosial," cakapnya. 

Pemerintah Kota Padang menyalurkan bantuan di wilayah terdampak bencana, Kamis, 21 Mei 2026 pada Jumat, 22 Mei 2026, Guo Lapau Munggu dan Kampuang Tanjuang, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji.

"Sesuai arahan Bapak Wali Kota, kita menjamin bahwa kebutuhan dasar masyarakat seperti pangan harus sudah selesai hari ini. Pemerintah hadir, dan apa pun kebutuhan dasar masyarakat akan kita penuhi," tutupnya. (*) 

PWI Sumbar Seleksi Atlet Porwanas, Payakumbuh Jadi Arena Perebutan Tiket ke Lampung    
Jumat, Mei 22, 2026

On Jumat, Mei 22, 2026

PWI Sumbar Seleksi Atlet Porwanas, Payakumbuh Jadi Arena Perebutan Tiket ke Lampung
Rapat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Sumatera Barat yang dipimpin Waidya Navies. Persatuan Wartawan Indonesia Sumatera Barat mulai memanaskan persiapan menuju Pekan Olahraga Wartawan Nasional XV.  (Foto: Zamri Yahya). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Persatuan Wartawan Indonesia Sumatera Barat mulai memanaskan persiapan menuju Pekan Olahraga Wartawan Nasional XV. 

Organisasi wartawan terbesar di Sumbar itu memastikan akan menggelar seleksi atlet Porwanas pada 13 Juni 2026 di Kota Payakumbuh dan Kabupaten Limapuluh Kota.

Seleksi tersebut menjadi pintu awal bagi wartawan olahraga terbaik Sumbar untuk memperkuat kontingen daerah pada ajang nasional yang bakal berlangsung di Provinsi Lampung tahun 2027 mendatang. 

PWI Sumbar menggandeng PWI Payakumbuh-Limapuluh Kota sebagai tuan rumah pelaksanaan seleksi.

Ketua PWI Sumbar, Widya Navies mengatakan, persiapan terus dimatangkan agar proses seleksi berjalan sukses dan melahirkan atlet-atlet terbaik yang mampu bersaing di tingkat nasional.

“Jika tidak ada halangan, seleksi atlet Porwanas kita laksanakan pada 13 Juni 2026 di Payakumbuh. Surat pemberitahuan juga sudah kita kirimkan ke seluruh PWI kabupaten dan kota di Sumbar,” ujar Widya Navies saat rapat persiapan di Kantor PWI Sumbar, Kamis (21/5/2026).

Rapat tersebut turut dihadiri Ketua SIWO PWI Sumbar Syaiful Husein, Ketua DKP Zul Effendi, Ketua IKWI Nina Firdaus Abie, Sekretaris PWI Firdaus Abie, Waka Organisasi Sawir Pribadi, serta jajaran pengurus inti lainnya.

Sebelumnya, pengurus PWI Sumbar bersama SIWO juga telah melakukan rapat teknis dengan Ketua PWI Payakumbuh-Limapuluh Kota, Aspon Dedi beserta jajaran guna memastikan kesiapan venue dan teknis pertandingan.

Dalam seleksi nanti, sedikitnya tujuh cabang olahraga akan dipertandingkan, yakni fun run (atletik), biliar, catur, tenis meja, e-sport, karaoke PWI, dan mini soccer. 

Sementara cabang domino, fotografi, serta karya jurnalistik tidak melalui tahapan seleksi karena diprioritaskan bagi peraih medali Porwanas sebelumnya dan juara Porwaprov Sumbar 2025.

Widya menyebutkan, Sumbar menargetkan peningkatan prestasi pada Porwanas XV mendatang. 

Pada Porwanas XIV di Banjarmasin, kontingen Sumbar berhasil membawa pulang satu medali emas dari cabang domino serta dua medali perunggu dari lomba foto dan karya jurnalistik.

“Kalau belum bisa menambah medali, minimal kita harus mampu mempertahankan prestasi yang sudah pernah diraih,” katanya optimistis.

Menurutnya, Sumbar direncanakan mengikuti sekitar 10 cabang olahraga dan lomba pada Porwanas Lampung nanti.

Karena itu, proses seleksi dilakukan secara serius agar atlet yang terpilih benar-benar siap bertanding membawa nama daerah.

Ketua SIWO PWI Sumbar, Syaiful Husein, menegaskan bahwa seluruh peserta seleksi wajib memenuhi syarat administrasi yang telah ditetapkan PWI Pusat.

Salah satu syarat utama adalah sudah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi Wartawan (UKW) serta memiliki kartu biru anggota biasa PWI.

“Ini syarat mutlak yang tidak bisa ditawar lagi. Semua peserta atlet Porwanas harus wartawan yang sudah UKW dan berstatus anggota biasa PWI,” tegasnya.

Untuk mendukung kelancaran seleksi, PWI Sumbar juga telah menunjuk koordinator penanggung jawab masing-masing cabang olahraga. 

Mereka nantinya akan berkoordinasi langsung dengan panitia pelaksana dari PWI Payakumbuh-Limapuluh Kota sebagai tuan rumah.

Ajang Porwanas XV sendiri dipastikan bakal berlangsung meriah karena bersamaan dengan pelaksanaan Hari Pers Nasional 2027 di Provinsi Lampung. 

Ribuan wartawan dari seluruh Indonesia diperkirakan hadir dalam dua agenda besar tersebut.

PWI Sumbar berharap seluruh anggota PWI kabupaten dan kota dapat berpartisipasi aktif mengikuti seleksi di Payakumbuh. 

Selain menjadi ajang pencarian atlet terbaik, seleksi ini juga diharapkan mempererat silaturahmi antarsesama wartawan di Sumatera Barat.(Ab)

Ini Sejumlah kebaruan pada Pedoman RKPD Tahun 2027, Tolong Dicatat!    
Jumat, Mei 22, 2026

On Jumat, Mei 22, 2026

Ini Sejumlah kebaruan pada Pedoman RKPD Tahun 2027, Tolong Dicatat!
Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri menggelar rapat harmonisasi guna membahas penajaman substansi Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). (Foto: Husnie). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri menggelar rapat harmonisasi guna membahas penajaman substansi Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, beberapa waktu lalu di Hotel Swiss-Belresidences Jakarta.

Dalam rilis yang diterima redaksi, Jum'at (22)5/2026), pembahasan difokuskan pada penguatan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah serta percepatan penetapan pedoman RKPD agar pemerintah daerah tidak perlu menunggu penetapan penuh Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 dalam proses penyusunan dokumen perencanaan daerah.

Pada kesempatan itu, Direktur PEIPD Iwan Kurniawan menyampaikan sejumlah kebaruan pada Pedoman RKPD Tahun 2027. 

Pertama, penyusunan pedoman yang dilakukan lebih awal sebagai langkah antisipasi terhadap potensi keterlambatan penetapan RKP. 

Kedua, penguatan sinkronisasi program prioritas nasional dan daerah. Ketiga, penguatan aspek pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

Selain itu, harmonisasi juga menghasilkan sejumlah masukan strategis, di antaranya penyesuaian dasar hukum dan substansi kewenangan dalam regulasi, penyelarasan definisi dan nomenklatur dengan regulasi perencanaan pembangunan daerah, serta penguatan pengaturan terkait pengacuan RKP Tahun 2027 dengan mempertimbangkan waktu penetapan kebijakan nasional.

Rapat juga membahas penguatan pengendalian dan evaluasi Renstra perangkat daerah, penegasan Musrenbang RKPD sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembahasan Otonomi Khusus Papua, serta sinkronisasi jadwal tahapan penyusunan RKPD Tahun 2027.

Selain itu, terdapat usulan pelibatan Kementerian PPN/Bappenas dalam proses fasilitasi RKPD dan penegasan mekanisme perubahan RKPD melalui regulasi kepala daerah.

Tidak hanya batang tubuh regulasi, pembahasan juga mencakup penyempurnaan lampiran, antara lain penyesuaian tabel, sistematika penulisan, daftar isi tabel, penambahan substansi kawasan prioritas nasional, serta sinkronisasi format lampiran dengan batang tubuh regulasi.

Sebagai tindak lanjut, hasil harmonisasi akan disempurnakan lebih lanjut dari sisi redaksi dan substansi sebelum memasuki tahapan finalisasi Rancangan Permendagri. (Husnie)

Meski Keputusan KONI Sepihak, PB PORDI Tetap Solid    
Jumat, Mei 22, 2026

On Jumat, Mei 22, 2026

Meski Keputusan KONI Sepihak, PB PORDI Tetap Solid
Pengurus Besar Perkumpulan Olahraga Domino Indonesia (PB PORDI) menyatakan kekecewaan mendalam dan menolak keputusan Rapat Kerja Nasional (Rakernas). (Foto: Husnie). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Pengurus Besar Perkumpulan Olahraga Domino Indonesia (PB PORDI) menyatakan kekecewaan mendalam dan menolak keputusan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) serta Musyawarah Olahraga Nasional Luar Biasa (Musornaslub) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) di Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Langkah tegas ini diambil setelah permohonan keanggotaan resmi PB PORDI diabaikan oleh pimpinan KONI, yang justru merekomendasikan organisasi cabang olahraga domino lain yang baru berproses selama empat bulan.

Merespon ketidakadilan tersebut, organisasi yang dipimpin oleh Ketua Umum DR. H. Andi Jamaro Dulung, M.S., dan Sekretaris Jenderal Prof. Dr. H. Mansyur Achmad KM, M.Si., ini menegaskan siap menempuh jalur hukum karena keputusan tersebut dianggap melanggar peraturan keolahragaan nasional.

“Kami anggap KONI loloskan Cabor Instan cacat prosedur. Insha Allah, kami siap tempuh jaur hukum,” tegas Andi Jamaro Dulung.

Protes keras PB PORDI dipicu oleh pernyataan pimpinan KONI dalam forum Rakernas yang mengklaim bahwa dokumen pengajuan keanggotaan PORDI baru diterima pada 20 Mei 2026. Klaim tersebut dijadikan dasar oleh KONI untuk mengabaikan permohonan PORDI sepanjang sidang Rakernas berlangsung.

PB PORDI secara terbuka menyatakan bahwa pernyataan pimpinan KONI tersebut merupakan pemutarbalikan fakta yang menyesatkan. 

Faktanya, PB PORDI telah berproses mengajukan keanggotaan sejak tahun 2019 melalui dokumen resmi, termasuk melakukan audiensi langsung di Kantor KONI Pusat dengan Bidang Organisasi dan Bidang Hukum pada 9 Maret 2022 guna mendapatkan arahan legalitas sesuai AD-ART KONI.

PB PORDI menegaskan bahwa mereka telah memiliki legalitas hukum yang kuat, diawali dengan surat rekomendasi resmi dari Sekjen KONI yang menjadi landasan terbitnya SK Kemenkumham Nomor AHU-0006864.AH.01.07.TAHUN 2022 serta Akta Notaris tertanggal 8 Juli 2022.

Berdasarkan legalitas tersebut, PORDI telah bekerja keras memenuhi seluruh prasyarat ketat keanggotaan KONI selama hampir empat tahun hingga Februari 2026. 

Persyaratan yang dipenuhi mencakup pembentukan kepengurusan sebesar 50% + 1 di tingkat Provinsi serta Kabupaten/Kota, penyusunan AD-ART, pedoman, kode etik, hingga sukses menyelenggarakan minimal empat kali Kejuaraan Nasional (Kejurnas). 

Seluruh dokumen final tersebut juga telah diserahkan secara keseluruhan dan diterima oleh Sekretariat melalui Ketua Bidang Hukum KONI pada 4 Mei 2026.

Kendati seluruh persyaratan telah dipenuhi secara prosedural, KONI justru dinilai melakukan pengkondisian politik yang mencederai iklim olahraga prestasi. 

PB PORDI mengungkapkan bahwa dalam Komisi 1 Rakernas, terdapat pengaturan sepihak untuk mengusulkan dan memberikan kesempatan pemaparan bagi organisasi domino saingan yang baru berproses empat bulan. 

Padahal, agenda pembahasan dan pengesahan cabang olahraga baru sama sekali tidak tercantum dalam rundown resmi Rakernas KONI. 

Pemaksaan untuk meloloskan organisasi instan yang belum melengkapi prasyarat AD-ART KONI ini dinilai sebagai tindakan tidak berperadaban dan penuh siasat culas demi kepentingan kekuasaan semata.

Atas dasar penyelewengan ini, PB PORDI secara resmi menolak hasil keputusan Rakernas KONI dan menganggap klaim keabsahan organisasi domino lain tersebut sangat prematur serta tidak dapat diterima. 

Selain bersiap menempuh jalur hukum formal, Pengurus Besar PORDI menyerukan kepada seluruh Pengurus Provinsi (Pengprov), Pengurus Daerah (Pengda), Pengurus Kecamatan (Pengcam), gardu, serta seluruh atlet dan anggota di Indonesia untuk tetap tenang. 

Seluruh anggota diimbau tetap beraktivitas normal seperti biasa sembari menjaga komitmen pada iklim olahraga nasional yang sehat dan menjunjung tinggi nilai-nilai sportifitas. (Husnie)

Pentingnya Membangun Karakter yang Jujur, Disiplin, Rajin, dan Rendah Hati    
Jumat, Mei 22, 2026

On Jumat, Mei 22, 2026

Pentingnya Membangun Karakter yang Jujur, Disiplin, Rajin, dan Rendah Hati
Para peserta program pemerintah melalui MagangHub yang ditempatkan di kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang telah memulai masa praktik kerja atau magang sejak November 2025 lalu, telah resmi berakhir. (Foto: Humas BKN). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Para peserta program pemerintah melalui MagangHub yang ditempatkan di kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang telah memulai masa praktik kerja atau magang sejak November 2025 lalu, telah resmi berakhir. 

Untuk melepas secara resmi para peserta, Kepala BKN, Prof. Zudan, menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah menyelesaikan program magang terhitung selama enam bulan di BKN. 

Dengan berakhirnya program magang ini, Prof. Zudan berpesan agar para peserta diminta tetap menjaga silaturahmi, dan menjadikan BKN sebagai almamater kedua setelah kampus. 

Dalam sambutannya, Prof. Zudan juga memberikan motivasi mengenai proses meraih kesuksesan. 

Menurutnya, kesuksesan merupakan perjalanan panjang yang tidak dapat diukur hanya dari satu kegagalan. 

“Kita tidak tahu keberhasilan itu datang di huruf mana. Bisa jadi keberhasilan justru datang di tahap akhir setelah berkali-kali gagal,” ungkapnya pada kegiatan Pelepasan Peserta MagangHub yang berlangsung di Aula Kantor BKN Pusat, Kamis (21/05/2026).

Prof. Zudan juga berkesempatan membagikan pengalaman pribadinya yang pernah berkali-kali gagal dalam seleksi pekerjaan, sebelum akhirnya memperoleh kesempatan yang tepat. 

Pengalaman tersebut, menurutnya, menjadi pelajaran penting agar generasi muda tidak mudah menyerah. 

Selain membahas makna kesuksesan, Kepala BKN juga menyampaikan tiga kunci utama keberhasilan dalam dunia kerja dan kehidupan, yakni komunikasi, inisiatif, dan karakter.

Pada aspek komunikasi, Ia menekankan bahwa komunikasi tidak hanya berbentuk kata-kata, tetapi juga tercermin dari sikap, gestur, dan karya yang dihasilkan seseorang. 

Sikap ramah, sopan, serta kemampuan menghargai orang lain dinilai sebagai bentuk komunikasi yang baik. 

Sementara itu, inisiatif disebut sebagai kemampuan penting dalam membangun lingkungan kerja yang positif. 

Menurutnya, kepedulian terhadap hal-hal kecil, seperti menjaga kebersihan dan membantu tanpa menunggu perintah, menjadi cerminan pribadi yang bertanggung jawab.

Adapun pada aspek karakter, menurut Prof. Zudan, merupakan faktor yang lebih penting dibandingkan kecerdasan semata. 

Ia menekankan pentingnya membangun karakter yang jujur, disiplin, rajin, serta rendah hati.

Menutup sambutannya, Prof. Zudan mengajak seluruh peserta untuk senantiasa bersyukur, menghormati orang tua, dan memperbanyak doa. 

Ia juga mengingatkan pentingnya membiasakan tiga kata sederhana dalam kehidupan sehari-hari, yakni “tolong”, “maaf”, dan “terima kasih”.

Menurutnya, kebiasaan menghargai orang lain dan bersikap penuh syukur akan membawa dampak positif dalam kehidupan sosial maupun perjalanan karier seseorang.

Kegiatan pelepasan peserta MagangHub tersebut ditutup dengan doa bersama dan harapan agar seluruh peserta dapat terus melangkah menuju kesuksesan serta membawa nama baik BKN di masa mendatang. (Husnie).

Kemendagri dan Dekranas Gelar Pelatihan Pewarna Alami di Alor    
Jumat, Mei 22, 2026

On Jumat, Mei 22, 2026

Kemendagri dan Dekranas Gelar Pelatihan Pewarna Alami di Alor
Pelatihan Pembuatan dan Pemanfaatan Pewarna Alami selama dua hari, sejak Senin (18/5) hingga Selasa (19/5), di Rumah Sentra Tenun Gunung Mako, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. (Foto: Ist). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri berkolaborasi dengan Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) menyelenggarakan Kegiatan Pelatihan Pembuatan dan Pemanfaatan Pewarna Alami selama dua hari, sejak Senin (18/5) hingga Selasa (19/5), di Rumah Sentra Tenun Gunung Mako, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Ketua Harian Dewan Kerajinan Nasional Tri Tito Karnavian didampingi Direktur SUPD III Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Fauzan Hasan dan turut dihadiri Wakil Ketua Dekranasda Provinsi NTT Vera Asadoma, Ketua Dekranasda Kabupaten Alor Lidya Siawan Winaryo, Sekretaris Umum TP PKK Pusat Lusye, Direktur Nautika Foundation Hansen OI, instruktur pelatihan Siti Mardiastuti Rinawati, serta peserta yang terdiri atas pengrajin tenun dan kriya tekstil, pelaku UMKM sektor kerajinan,mahasiswa, hingga siswa-siswi SMA sederajat.

Dalam rilis yang diterima redaksi, Kamis (21/5/2026), pelatihan ini bertujuan meningkatkan pemahaman peserta mengenai jenis dan potensi pewarna alami, meningkatkan keterampilan teknis dalam proses pembuatan dan pemanfaatannya, mengembangkan inovasi produk kriya berbasis pewarna alami, serta mendorong praktik produksi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Pada kegiatan tersebut disampaikan bahwa Kabupaten Alor memiliki potensi sumber daya alam yang besar untuk dimanfaatkan sebagai bahan pewarna alami bagi produk tenun dan kriya tekstil lokal. Pemanfaatan pewarna alami dinilai mampu memberikan nilai tambah karena selain ramah lingkungan, juga memiliki nilai estetika dan daya saing tinggi di pasar kriya dan ekonomi kreatif.

Selama pelatihan, peserta mendapatkan pembekalan mengenai konsep dasar pewarna alami, jenis bahan pewarna, pemanfaatan sumber daya lokal, hingga tren produk ramah lingkungan. Peserta juga mempelajari proses produksi pewarna alami mulai dari persiapan bahan baku, teknik ekstraksi, penyaringan, pemekatan warna, hingga faktor-faktor yang memengaruhi kualitas warna seperti tingkat keasaman (pH), suhu, dan waktu proses.

Selain itu, peserta memperoleh praktik teknik aplikasi pewarna alami pada produk kriya tekstil dan kain tenun, termasuk eksplorasi variasi warna dari bahan alami. Materi pengendalian mutu atau quality control juga diberikan untuk menjaga konsistensi kualitas produk melalui pengujian ketahanan warna dan tingkat kelunturan.

Pelatihan turut membahas teknik penyimpanan, pengemasan, branding, dan pengembangan nilai tambah produk kriya berbasis pewarna alami. Peserta juga didorong untuk mengembangkan usaha berbasis pewarna alami melalui identifikasi peluang pasar, peningkatan nilai tambah produk, dan pemanfaatan sumber daya lokal secara berkelanjutan.

Kegiatan ini menjadi sarana penguatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat, khususnya bagi para pengrajin dan pelaku UMKM, agar mampu menghasilkan produk kriya yang lebih inovatif, berkualitas, dan memiliki nilai ekonomi lebih tinggi.

Keterlibatan generasi muda dalam pelatihan juga diharapkan dapat menumbuhkan semangat kewirausahaan, kreativitas, serta kecintaan terhadap produk budaya lokal sehingga mampu mendukung keberlanjutan sektor kriya dan ekonomi kreatif di Kabupaten Alor.

Pada sesi akhir kegiatan, dilakukan peninjauan hasil praktik peserta serta diskusi bersama instruktur terkait pengembangan produk kriya berbasis pewarna alami sebagai upaya memperkuat daya saing produk lokal di pasar yang lebih luas. (*).