BentengSumbar.com

Huntap Mandiri Korban Bencana Hidrometeorologi Mulai Dibangun di Kota Pariaman

Pembangunan Huntap ditandai dengan peletakkan batu pertama oleh Sekretaris Utama (Sestama) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Rustian yang didampingi Wali Kota Pariaman, Yota Balad dan Wakil Wali Kota Pariaman, Mulyadi. (Foto/Diskominfo).

BENTENGSUMBAR.COM - Rumah contoh Hunian Tetap (Huntap) Mandiri untuk warga Bencana Hidrometeorologi di Kota Pariaman mulai dibangun.

Pembangunan Huntap ditandai dengan peletakkan batu pertama oleh Sekretaris Utama (Sestama) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Rustian yang didampingi Wali Kota Pariaman, Yota Balad dan Wakil Wali Kota Pariaman, Mulyadi di Desa Sintuak, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, Jum’at (1/5).

Dalam sambutannya, Sestama BNPB, Rustian turut prihatin atas musibah yang menimpa Emridona, salah satu warga yang terdampak Bencana Hidrometeorologi di Kota Pariaman yang mendapatkan bantuan Huntap.

Rustian menekankan pentingnya konsep multi-helix dalam penanganan bencana. Strategi ini melibatkan lima pilar utama, yaitu pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas/masyarakat dan media.

"Pemerintah tidak bekerja sendiri. Penanganan bencana adalah urusan bersama. Kami memastikan pendampingan akan terus dilakukan hingga seluruh siklus pemulihan selesai. Salah satu poin menarik dalam pembangunan Huntap di Kota Pariaman adalah penggunaan teknologi rumah sapa block. Material ini diklaim memiliki kualitas tinggi, lebih aman, dan nyaman untuk dihuni. Kota Pariaman menjadi daerah pertama yang menerapkan model hunian dengan teknologi ini, yang diharapkan dapat menjadi percontohan bagi daerah lain di Sumatera Barat dan Indonesia, “ ujarnya.

Pemerintah memiliki peran sentral sebagai penanggung jawab utama penanggulangan bencana di tingkat pusat maupun daerah.

Salah satu bentuk tanggung jawab Pemerintah Pusat adalah menyiapkan regulasi, kebijakan, dan infrastruktur untuk penanganan darurat hingga tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dan BNPB bekerja sama dengan pemerintah kota dan kabupaten untuk memastikan penyaluran bantuan dan pembangunan kembali area terdampak berjalan lancar.

Wali Kota Pariaman, Yota Balad mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Pusat atas bantuan yang telah diberikan kepada Kota Pariaman.

“Hari ini adalah momen yang bersejarah dan penuh harapan. Peletakan batu pertama rumah contoh hunian tetap (Huntap) mandiri type 36 ini merupakan simbol nyata dari berakhirnya masa darurat dan pengungsian, serta dimulainya fase pemulihan kehidupan yang lebih baik, lebih aman, dan lebih tangguh. Kami memahami, bencana yang lalu meninggalkan duka mendalam. Namun, pemerintah berkomitmen penuh untuk melakukan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi, “ ungkapnya.

Pembangunan contoh Huntap Mandiri ini juga didukung oleh sapa block Semen Padang Indonesia. Untuk Kota Pariaman, data penerima bersifat fleksibel, masyarakat di sepanjang aliran Sungai Batang Mangor yang merasa terancam dapat mengusulkan diri untuk program Hunian Tetap (Huntap) Mandiri ini melalui BNPB. Program ini merupakan aksi cepat hasil pertemuan Pemerintah Kota Pariaman dengan Sekretaris Utama (Sestama) BNPB pada 27 April lalu.

“Untuk saat ini baru 1 unit huntap mandiri yang kita bangun. Apabila masyarakat Kota Pariaman yang merasa terancam dengan kondisi rumah pasca Bencana Hidrometeorologi, bisa melaporkan ke BPBD Kota Pariaman dan akan kita usulkan pembangunan huntap dengan syarat menyediakan lokasi tanah tempat pembunganan huntap. Semoga dengan telah dibangunnya huntap, bapak/ibu lebih bisa menata kehidupan di tempat asal, namun dengan hunian yang jauh lebih layak, “ tutupnya.

Hadir dalam peresmian pembangunan rumah contoh Huntap di Kota Pariaman, pakar bencana dari Pusat Studi Bencana (PSB) Universitas Andalas diantaranya, Ketua PSB, Unand, Prof. Dr. Eng. Ir. Fauzan, ST, MSc (Eng), Prof. Ir. Abdul Hakam, MT, PhD dan Prof. Dr. Bambang Istijono, ME, Direktur Pemulihan dan Peningkatan Fisik pada Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) BNPB, Afrial Rosya, Direktur Dukungan Infrastruktur Darurat BNPB, Andria Yuferryzal, Staf Direksi PT Semen Padang, Donny Aswin Idham dan Forkopimda Kota Pariaman. (wi/at)

Jumat, Mei 01, 2026

Dalam Rangka Milad Ke 5, DPW FKMB Riau Gelar Jumat Berkah: Orang Minang Jangan Sungkan Bergabung...

Bang Yahya On Jumat, Mei 01, 2026

Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) FKMB Provinsi Riau menggelar kegiatan syukuran dan Jum'at berkah dengan membagikan nasi bungkus pada masyarakat. (Foto/Anhar Rosail).

BENTENGSUMBAR.COM - Dalam rangka Milad Forum Komunikasi Minangkabau Bersatu (FKMB) Ke 5 tahun 2026, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) FKMB Provinsi Riau menggelar kegiatan syukuran dan Jum'at berkah dengan membagikan nasi bungkus pada masyarakat.

Kegiatan ini, dilakukan serentak secara nasional baik di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) hingga DPW dan DPC FKMB, pada Jumat (1/5/2026).

Kegiatan yang digelar DPW FKMB Riau berlangsung di dua tempat yang berbeda, yaitu di Masjid Nurus Salam Jalan Taman Sari, Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya dan Mesjid Al Iman Jalan Bakti, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru.

Kegiatan dilaksanakan setelah usai sholat Jum'at yang dipimpin Ketua Pelaksana Bundo Nelfi Zarni diikuti oleh Bendahara Bundo Efanita dan seluruh anggota Bundo Kandung dan anggota FKMB Riau.

Sebagai pengantar Live Streaming dan Dokumentasi Bundo Herni yang juga dibantu oleh pengurus dan anggota Bundo kandung FKMB Riau.

Terlihat tim tampak penuh semangat saat membagikan nasi bungkus kepada masyarakat di Masjid Nurus Salam.

Kegiatan juga didampingi langsung oleh unsur KSB DPW FKMB Riau dan beberapa pengurus bidangnya yang turut hadir. Adapun Ketua Bundo Kandung FKMB Riau Hj.Hermayesti, S.Pd.

"Acara ini adalah salah satu Agenda kegiatan yang dilaksanakan bersempena dengan Milad FKMB yang baru berumur 5 tahun tepatnya pada bulan Mei tahun 2026 ini, dan Agenda Jumat berkah inilah yang bisa dilakukan serentak secara Nasional di semua Tingkatan mulai dari DPP, DPW, DPD dan DPC FKMB yang sudah terbentuk di seluruh indonesia," kata ketua DPW FKMB Riau Amril Piliang, SH didampingi Sekretaris FKMB Riau Budi Sofyan.

Amril mengatakan, tujuan FKMB melaksanakan agenda jumat berkah ini secara nasional dan serentak dihari yang sama adalah menunjukkan bukti rasa syukur kita kepada sang Pencipta, yang menjadikan kita makhluk sosial yang mau berbagi.

"Donasi yang dikumpulkan murni dari pengurus dan anggota, selain itu menunjukkan bahwa kita itu solid dan selalu berkomunikasi dengan baik mulai dari DPP hingga ke tingkat DPC," ujar Amril.

Ketua Bundo Kanduang FKMB Riau Hj.Hermayesti menuturkan, AlhamduLillah titik pembagian nasi bungkus jumat berkah ini dilakukan di 2 tempat selain dari di lingkungan Mesjid Nurus Salam dan Mesjid Al Iman.

"Semoga kegiatan Jumat berkah ini dapat dilakukan berkelanjutan atau menjadi satu program rutin dari FKMB Riau ataupun yanga berada di tingkat Kabupaten/Kota hingga di tingkat Kecamatan di Provinsi Riau," pinta Hermayesti.

Wakil Ketua 4 DPW FKMB Riau Drs. Muhammad Taufik, M.Sn menyebutkan, DPW FKMB Riau sangat berterima Kasih dengan kerja sama dan Tim Pelaksana dari Bundo Kanduang FKMB Riau yang sudah bekerja menyiapkan semua keperluan untuk kegiatan jumat berkah ini.

"Nampak Antusiasme warga pada saat pembagian nasi makan siang jumat berkah ini dan mereka juga menjadi tau dengan keberadaan Organisasi kita FKMB ini," ujar Taufik yang membawahi Bidang Adat Seni dan budaya, Bidang Pendidikan dan Pelatihan dan juga Bidang Bundo Kanduang.

Sekretaris Internal FKMB Riau Yulhendri Piliang mengapresiasi kepada Pengurus FKMB dan Bundo Kandung FKMB Riau beserta anggota dan keluarga yang telah berdonasi, dan yang ikut membantu sebagai Tim Pelaksana yang ditugaskan untuk mempersiapkan segala keperluan terkait agenda acara ini di dua lokasi sekligus, semoga memberikan berkah bagi jamaah sholat jumat yang menerima dan juga berkah pula bagi Kami pengurus dan organisasi FKMB secara umumnya"

Terakhir ketua Pelaksana agenda kegiatan Bundo Nelfi Zarni menuturkan "Kami membuka pintu selebar-lebarnya kepada semua urang minang yang berada di kota pekanbaru dan ingin menambah dunsanak dan kegiatan yang positif dalam organisasi urang awak, maka jangan sungkan untuk bergabung bersama Organisasi FKMB dan Bundo Kanduang FKMB Prov.Riau ataupun Kota Pekanbaru". (*)

Laporan: Anhar Rosal

Jumat, Mei 01, 2026

Meski Gerimis, Kaum Hawa Antre Panjang Demi Lamang Bagalintin Uni Angel di Pasar Kuliner Silo Sawahlunto

Bang Yahya On Jumat, Mei 01, 2026

Gerimis tak mampu meredam antusiasme warga. Sore selepas Asar, kawasan Pasar Kuliner Silo, Taman Silo, Sawahlunto, berubah menjadi lautan antrean, Jumat (1/5/2026). (Foto/Marjafri).

BENTENGSUMBAR.COM – Gerimis tak mampu meredam antusiasme warga. Sore selepas Asar, kawasan Pasar Kuliner Silo, Taman Silo, Sawahlunto, berubah menjadi lautan antrean, Jumat (1/5/2026).

Puluhan pengunjung yang didominasi kaum hawa terlihat rela berdiri lama di bawah payung demi mendapatkan Lamang Bagalintin Pintin Uni Angel, kuliner lokal yang tengah viral di media sosial.

Pantauan di lokasi, antrean mulai mengular sejak selepas waktu Asar. Payung-payung berwarna-warni memenuhi area sekitar lapak, menciptakan pemandangan unik di tengah cuaca yang kurang bersahabat. Meski harus menunggu cukup lama, para pengunjung, mulai dari ibu-ibu hingga remaja putri, tetap bertahan dengan penuh antusias.

“Sudah lama lihat di TikTok, penasaran rasanya. Walaupun hujan, tetap datang,” ujar salah seorang pengunjung.

Fenomena ini menjadi bukti nyata kuatnya pengaruh media sosial dalam mendorong tren kuliner di daerah. Sosok Uni Angel yang sebelumnya populer di dunia digital, kini mampu menghadirkan keramaian nyata di pusat kota.

Tak hanya berdampak pada penjualan lamang, lonjakan pengunjung juga ikut menggerakkan ekonomi sekitar.

Pedagang kecil di kawasan Taman Silo turut merasakan peningkatan pembeli seiring membludaknya keramaian.

Di tengah gerimis yang tak kunjung reda, antrean tetap bertahan—menjadi potret bagaimana perpaduan kuliner tradisional dan kekuatan digital mampu menciptakan magnet ekonomi baru di Sawahlunto. (*)

Pewarta: Marjafri

Jumat, Mei 01, 2026

Pemerintah Hadir untuk Memastikan Adanya Keadilan antara Pemberi kerja dan Pekerja, Ini Kata Wako Fadly Amran

Bang Yahya On Jumat, Mei 01, 2026

Wali Kota Padang Fadly Amran, menggelar pertemuan bersama sejumlah serikat pekerja yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Padang, di Kediaman Resmi Wali Kota, Jumat (1/5/2026). (Foto/Tom).

BENTENGSUMBAR.COM - Bertepatan dengan peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026, Wali Kota Padang Fadly Amran, menggelar pertemuan bersama sejumlah serikat pekerja yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Padang, di Kediaman Resmi Wali Kota, Jumat (1/5/2026).

Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog terbuka antara Pemerintah Kota (Pemko) Padang dan kalangan pekerja untuk menyerap berbagai aspirasi terkait ketenagakerjaan, mulai dari regulasi, pengupahan, hingga perlindungan tenaga kerja.

Turut hadir Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kota Padang Raju Minropa, bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerin), Ferri Erviyan Rinaldi dan sejumlah kepala OPD terkait, serta Ketua LKAAM Sumatera Barat (Sumbar), Fauzi Bahar.

Fadly Amran menegaskan komitmennya untuk terus membuka ruang komunikasi dengan seluruh elemen buruh atau pekerja.

Ia menilai momentum May Day merupakan momen strategis untuk menyelaraskan langkah dalam meningkatkan kesejahteraan buruh di Kota Padang.

“Pertemuan ini diharapkan dapat mewakili aspirasi pekerja secara keseluruhan. Pemerintah hadir untuk memastikan adanya keadilan antara pemberi kerja dan pekerja, serta menjamin hak-hak buruh terpenuhi sesuai regulasi,” tegasnya.

Fadly Amran menambahkan bahwa Pemko Padang terus mendorong kesejahteraan masyarakat melalui berbagai Program Unggulan (Progul), serta konsep Smart City yang tidak hanya berfokus pada teknologi, tetapi juga mencakup aspek sosial, ekonomi, dan perlindungan pekerja.

"Berbagai program unggulan telah kami hadirkan, seperti layanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan Gratis, dukungan pendidikan, serta perlindungan pekerja rentan melalui BPJS Ketenagakerjaan. Kami berharap prinsip keadilan dalam hubungan industrial terus terjaga melalui lembaga kerja sama tripartit sebagai jembatan antara buruh, pengusaha, dan pemerintah,” ungkap Fadly Amran.

Sementara itu, Ketua Konsulat FSPMI Kota Padang, Doni Rinaldi, menyampaikan sejumlah aspirasi, mulai dari percepatan pembentukan Dewan Pengupahan Kota Padang, evaluasi sistem outsourcing dan kontrak kerja, serta pengawasan pelaksanaan upah minimum, dan perlindungan bagi pekerja informal seperti pengemudi ojek online (Ojol).

"Kami mengapresiasi ruang dialog yang difasilitasi oleh Bapak Wali Kota. Kita memilih jalur komunikasi dalam momentum May Day secara kekeluargaan untuk menjaga kondusivitas, sekaligus mendorong solusi konkret atas berbagai persoalan ketenagakerjaan," imbuhnya. (Tom)

Jumat, Mei 01, 2026

64 Penggalang Pramuka Lolos Seleksi Awal, Kwarcab Solok Siapkan Pembinaan Karakter Menuju Jambore Nasional

Bang Yahya On Jumat, Mei 01, 2026

Dari total 154 peserta yang mengikuti seleksi, sebanyak 64 orang dinyatakan berhasil melaju ke tahap selanjutnya. (Foto/Oktryoni).

BENTENGSUMBAR.COM – Kwartir Cabang (Kwarcab) 0302 Gerakan Pramuka Kabupaten Solok resmi mengumumkan hasil seleksi tahap awal calon peserta Jambore Nasional tahun 2026.

Pengumuman yang disampaikan di Kantor Kwarcab Koto Baru, Kecamatan Kubung, pada Jumat (1/5/2026) ini menjadi momen penting dalam perjalanan generasi muda menuju ajang bergengsi tingkat nasional.

Dari total 154 peserta yang mengikuti seleksi, sebanyak 64 orang dinyatakan berhasil melaju ke tahap selanjutnya.

Proses penjaringan ini berlangsung sejak tanggal 25 April 2026 dengan mengedepankan prinsip objektivitas dan transparansi yang tinggi.

Ketua Panitia Seleksi, Afrizal M Zen, menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan sekadar ajang kompetisi, melainkan sarana pembelajaran yang berharga bagi seluruh peserta.

“Hari ini kita mengundang seluruh peserta untuk melihat langsung hasil seleksi. Ini bukan hanya tentang siapa yang lolos, tetapi bagaimana proses ini menjadi pembelajaran bagi semua pihak,” ujar Afrizal.

Lebih jauh dijelaskan, tahapan seleksi dirancang secara komprehensif.

Penilaian tidak hanya berfokus pada kemampuan teknis kepramukaan semata, tetapi juga menekankan pada aspek sikap, kedisiplinan, kerja sama tim, serta semangat kebangsaan yang menjadi nilai utama dalam Gerakan Pramuka.

“Kami ingin memastikan bahwa peserta yang terpilih benar-benar siap, tidak hanya dari sisi kemampuan, tetapi juga mental dan karakter yang kuat, karena mereka nantinya akan membawa nama baik Kabupaten Solok di kancah nasional,” tambahnya.

Tahap Penentu di Bulan Mei

Ke-64 peserta yang lolos tersebut kini harus bersiap menghadapi tahap akhir seleksi yang akan dilaksanakan pada tanggal 8 hingga 10 Mei 2026 mendatang.

Tahap krusial ini akan dikemas dalam bentuk kegiatan perkemahan selama tiga hari berturut-turut di halaman Kantor Kwarcab 0302.

Kegiatan ini dirancang untuk menjadi fase penentu sekaligus ajang penguatan karakter, kemandirian, dan kepemimpinan para calon delegasi sebelum nantinya ditetapkan secara resmi.

Panitia juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi menyukseskan proses ini.

Harapannya, dukungan dari orang tua, pembina, dan masyarakat terus terjaga demi mencetak generasi muda yang berkualitas.

“Keberhasilan ini bukan hanya milik peserta, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama dalam membina generasi muda yang berdaya saing dan berintegritas tinggi,” tutup Afrizal.(80)

Jumat, Mei 01, 2026

Hadirkan Solusi Cepat dan Aman: Polres Solok Kota Luncurkan "BlackSpider", Wadah Aspirasi Masyarakat Lawan Kejahatan

Bang Yahya On Jumat, Mei 01, 2026

Inovasi ini merupakan gagasan dan cetusan ide brilian dari Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Solok Kota, AKP Oon Kurnia Illahi, S.H. (Foto/Oktryoni).

BENTENGSUMBAR.COM – Dalam upaya memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap tindak pidana, Kepolisian Resor (Polres) Solok Kota resmi meluncurkan program inovatif bernama BlackSpider.

Program yang dikelola langsung oleh Tim Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) ini hadir sebagai wadah khusus bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi, laporan, maupun bukti terkait berbagai peristiwa kriminal.

Inovasi ini merupakan gagasan dan cetusan ide brilian dari Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Solok Kota, AKP Oon Kurnia Illahi, S.H..

Pembentukan tim ini dirancang khusus agar lebih mudah dikenal dan dikenali oleh masyarakat luas, sehingga semakin memudahkan warga dalam berinteraksi dan melaporkan berbagai tindak kejahatan.

Menurut keterangan AKP Oon Kurnia Illahi, pembentukan tim khusus ini tidak dilakukan secara instan.

Butuh waktu sekitar satu minggu serta melalui proses musyawarah dan pemikiran yang matang bersama jajaran, agar konsep dan tujuan pembentukannya benar-benar tepat sasaran dan maksimal dalam memberantas kejahatan.

“Kehadiran Tim BlackSpider ini merupakan bentuk komitmen jajaran Reskrim dalam merespons setiap informasi dan pengaduan masyarakat dengan cepat dan profesional,” tegas AKP Oon.

Melalui pengumuman yang disebarkan di media sosial, pihak kepolisian mengajak seluruh warga Kota Solok dan sekitarnya untuk tidak ragu berpartisipasi aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

"Untuk seluruh masyarakat Kota Solok dan sekitarnya, apabila melihat, mengetahui, menemukan, atau menjadi korban kejahatan, segera laporkan ke Polres Solok Kota atau langsung kepada Tim BlackSpider Satreskrim," demikian bunyi himbauan yang disampaikan.

Identitas Pelapor Dijamin Rahasia

Salah satu keunggulan dan daya tarik dari program BlackSpider ini adalah jaminan keamanan data serta kerahasiaan identitas pelapor.

Pihak kepolisian menegaskan bahwa setiap informasi yang disampaikan, termasuk data diri pelapor, akan dijaga dengan sangat ketat dan aman.

"Terutama apabila masyarakat memiliki informasi penting terkait tindak kejahatan, silakan hubungi kami melalui seluruh media sosial yang tersedia. Data dan identitas Anda akan kami jaga secara aman dan rahasia," tambahnya, Jumat (1/5/2026)

Langkah ini diambil untuk memudahkan masyarakat yang mungkin merasa takut atau canggung jika harus melapor secara langsung, namun memiliki informasi berharga yang dapat membantu proses penegakan hukum.

Sinergi Polisi dan Masyarakat

Dengan hadirnya Tim BlackSpider ini, diharapkan terjalin sinergi yang lebih kuat antara aparat penegak hukum dan masyarakat.

Masyarakat diharapkan tidak lagi tinggal diam melihat tindak kejahatan, melainkan berani bergerak dan berkontribusi demi terciptanya Kota Solok yang lebih aman, nyaman, dan kondusif.

"Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga Kamtibmas. Bersama kita jaga Solok Kota yang aman, nyaman, dan kondusif," pungkasnya dengan salam presisi.(80)

Jumat, Mei 01, 2026

Hati Teriris, Wabup Candra Menangis Lihat Kondisi Sherlyn: Anak Harusnya Dikasih Sayang, Bukan Dikasih Sakit

Bang Yahya On Jumat, Mei 01, 2026

Wakil Bupati Solok, H. Candra, S.H.I., bersama Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW), Ny. Lian Octavia Candra, serta Direktur RSUD Arosuka, langsung meninjau kondisi korban berinisial S (3 tahun) yang menjadi korban kekerasan oleh ayah tirinya sendiri. (Foto/Diskominfo).

BENTENGSUMBAR.COM – Kasus penganiayaan terhadap anak di bawah umur kembali menyayat hati masyarakat Kabupaten Solok. Wakil Bupati Solok, H. Candra, S.H.I., bersama Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW), Ny. Lian Octavia Candra, serta Direktur RSUD Arosuka, langsung meninjau kondisi korban berinisial S (3 tahun) yang menjadi korban kekerasan oleh ayah tirinya sendiri.

Kunjungan ini dilakukan di RSUD Arosuka, Kamis (30/04/2026), tak lama setelah kasus mengejutkan tersebut viral dan diketahui pihak pemerintah daerah.

Peristiwa naas ini terjadi saat korban dan keluarganya sedang dalam perjalanan menuju kampung halaman di Surian, Kecamatan Pantai Cermin, menggunakan bus umum.

Dalam perjalanan itu, sang anak ditampar dengan keras oleh ayah tirinya tepat di hadapan ibunya. Yang lebih memprihatinkan, pelaku mengaku melakukan tindakan biadab tersebut dengan alasan yang tidak masuk akal, yakni untuk "mengobati" anak dari dugaan santet.

Melihat kondisi fisik dan kondisi anak yang masih balita itu, Wabup Candra tidak mampu menahan emosi dan kesedihannya.

Ia mengaku sangat terpukul setelah melihat rekaman video dan foto kejadian yang beredar.

“Saya menangis ketika melihat kondisi anak ini. Ini sangat menyayat hati. Anak seusia itu seharusnya mendapatkan kasih sayang dan perlindungan, bukan kekerasan dan kesakitan,” ujar Candra dengan nada suara yang bergetar.

Respons Cepat dan Penanganan Maksimal

Wabup Candra menegaskan bahwa perlindungan terhadap anak adalah prioritas utama pemerintah daerah.

Ia langsung menginstruksikan pihak rumah sakit untuk memberikan pelayanan medis terbaik dan maksimal bagi korban.

“Kita tidak akan membiarkan anak ini menderita sendirian. Saya sudah perintahkan RSUD Arosuka untuk menangani dengan serius. Jika kondisi mengharuskan dirujuk ke rumah sakit yang lebih lengkap di Kota Padang, Pemerintah Kabupaten Solok siap memfasilitasi sepenuhnya,” tegasnya.

Selain penanganan medis, Candra juga langsung berkoordinasi dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk memberikan bantuan dan dukungan bagi keluarga korban.

Peringatan Keras untuk Masyarakat

Dalam kesempatan tersebut, Candra juga memberikan pesan keras kepada seluruh masyarakat.

Ia mengingatkan agar tidak ada lagi pihak yang mendiamkan atau menoleransi tindak kekerasan terhadap anak, dengan alasan apa pun.

“Ke depan, jika ada kondisi seperti ini, segera hubungi keluarga terdekat, Wali Nagari, atau aparat setempat. Jangan menunggu sampai keadaan menjadi parah. Segala bentuk kekerasan terhadap anak tidak bisa dibenarkan, apapun alasannya,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua GOW Kabupaten Solok, Ny. Lian Octavia Candra, juga menyerahkan bantuan secara simbolis kepada ibu korban.

Ia berharap Sherlyn segera pulih dan bisa kembali tersenyum menjalani masa kecilnya dengan bahagia dan aman.

Hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian telah mengamankan terduga pelaku untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.(80)

Jumat, Mei 01, 2026

Baznas Sawahlunto Salurkan Zakat Rp3 Miliar, Sasar Pendidikan dan Pemberdayaan Usaha

Bang Yahya On Jumat, Mei 01, 2026

Wali Kota Sawahlunto Riyanda Putra mengapresiasi kinerja Baznas yang dinilai menunjukkan peningkatan signifikan, baik dari sisi penghimpunan maupun penyaluran zakat. (Foto/Marjafri).

BENTENGSUMBAR.COM – Pemerintah Kota Sawahlunto bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) kembali menyalurkan zakat reguler kepada masyarakat, Rabu (19/4/2026), di Masjid Agung Nurul Islam.

Berdasarkan data Baznas Kota Sawahlunto, hingga tahap II penyaluran April 2026, total dana zakat yang telah disalurkan secara kumulatif sejak Januari mencapai Rp3 miliar, dengan jumlah penerima manfaat (mustahiq) sebanyak 2.948 orang.

Penyaluran zakat kali ini difokuskan pada dua sektor utama, yakni pendidikan dan pemberdayaan ekonomi. Bantuan pendidikan diberikan untuk mendukung keberlangsungan sekolah anak-anak dari keluarga kurang mampu, sementara bantuan modal usaha ditujukan untuk mendorong kemandirian ekonomi mustahiq.

Wali Kota Sawahlunto Riyanda Putra mengapresiasi kinerja Baznas yang dinilai menunjukkan peningkatan signifikan, baik dari sisi penghimpunan maupun penyaluran zakat.

Menurutnya, capaian tersebut mencerminkan pengelolaan zakat yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat (muzakki) untuk menyalurkan zakat melalui Baznas.

“Kinerja Baznas bukan hanya soal angka, tetapi juga tentang kepercayaan yang berhasil dijaga dan sejauh mana manfaatnya dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan,” ujar Riyanda dalam sambutannya.

Pemerintah Kota Sawahlunto berharap penyaluran zakat yang tepat sasaran dapat menjadi salah satu instrumen efektif dalam pengentasan kemiskinan serta penguatan ekonomi masyarakat di daerah tersebut. (*)

Pewarta: Marjafri

Jumat, Mei 01, 2026

Dinkes Sawahlunto Disorot: Siswi SMP Jadi Korban Alkes Kedaluwarsa

Bang Yahya On Jumat, Mei 01, 2026

Gambaran simbolik penggunaan alat kesehatan tidak layak pakai dalam pelayanan publik, yang menegaskan urgensi audit menyeluruh terhadap sistem pengadaan dan pengawasan. (Foto Ilustrasi/Marjafri).

BENTENGSUMBAR.COM - Temuan penggunaan alat kesehatan (alkes) kedaluwarsa dalam pelayanan medis di fasilitas kesehatan pemerintah bukan lagi sekadar persoalan administratif. Ini adalah persoalan keselamatan publik dan lebih jauh lagi, persoalan kemanusiaan ketika yang terdampak adalah anak di bawah umur.

Bukti berupa dokumentasi fisik menunjukkan bahwa test pack yang telah melewati masa berlaku masih digunakan terhadap pasien. Dalam konteks pelayanan kesehatan, praktik ini tidak hanya melanggar standar, tetapi juga membuka potensi kesalahan diagnosis yang serius.

Ketika hasil pemeriksaan menjadi tidak akurat, dampaknya tidak berhenti pada angka atau laporan medis. Ia menjalar ke kehidupan nyata, mempengaruhi kondisi psikologis, relasi sosial, bahkan masa depan korban. Bagi anak di bawah umur, beban ini berlipat: stigma, tekanan mental, hingga trauma yang dapat membekas dalam jangka panjang.

Celah Serius dalam Pengadaan

Munculnya alkes kedaluwarsa di ruang pelayanan memunculkan pertanyaan mendasar: bagaimana barang yang tidak layak pakai bisa lolos hingga digunakan ?

Dalam sistem pengadaan yang sehat, setiap produk wajib melalui kontrol mutu yang ketat. Jika hal ini tidak terjadi, maka patut diduga adanya kelalaian serius atau bahkan praktik yang lebih problematik, seperti pengadaan barang mendekati masa kedaluwarsa demi efisiensi semu atau kepentingan tertentu.

Jika benar demikian, maka yang dipertaruhkan bukan hanya tata kelola anggaran, tetapi keselamatan manusia.

Pengawasan yang Gagal Melindungi

Setiap alkes yang kedaluwarsa seharusnya segera ditarik dan dimusnahkan melalui prosedur resmi. Fakta bahwa barang tersebut masih berada dalam sirkulasi menunjukkan bahwa fungsi pengawasan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Audit inventaris yang semestinya berbasis pemeriksaan fisik diduga hanya dilakukan secara administratif. Jika pengawasan berhenti pada dokumen, maka ruang kesalahan akan selalu terbuka dan masyarakatlah yang menanggung akibatnya.

Ketika Korban adalah Anak

Dalam kasus ini, persoalan menjadi jauh lebih serius karena melibatkan anak di bawah umur. Kesalahan hasil pemeriksaan pada anak bukan hanya kesalahan medis, tetapi juga kegagalan melindungi kelompok paling rentan.

Bayangkan seorang anak harus menanggung konsekuensi dari hasil tes yang keliru, mulai dari stigma sosial, tekanan keluarga, hingga dampak psikologis yang tidak mudah dipulihkan. Ini bukan sekadar kesalahan teknis; ini adalah bentuk kelalaian yang berimplikasi jangka panjang terhadap kehidupan seseorang.

Tanggung Jawab Tidak Bisa Dielakkan

Tanggung jawab atas kejadian ini tidak bisa dibebankan hanya kepada petugas di lapangan. Ini adalah kegagalan sistemik yang melibatkan rantai pengadaan, distribusi, hingga pengawasan.

Karena itu, diperlukan langkah tegas dan menyeluruh:

- audit investigatif terhadap proses pengadaan alkes,

- penelusuran distribusi dan penyimpanan,

- serta evaluasi total mekanisme pengawasan dan pemusnahan barang.

Transparansi adalah Kewajiban, Bukan Pilihan

Kepercayaan publik terhadap layanan kesehatan dibangun dari rasa aman. Ketika alat kesehatan yang digunakan justru berpotensi mencelakakan, terlebih menimpa anak, maka kepercayaan itu runtuh.

Pemerintah daerah tidak cukup hanya memberikan klarifikasi. Publik membutuhkan transparansi yang nyata, akuntabilitas yang jelas, dan jaminan bahwa kejadian serupa tidak akan terulang.

Karena pada akhirnya, pertanyaannya sederhana namun mendasar: jika sistem kesehatan tidak mampu melindungi anak, lalu untuk siapa sistem itu bekerja ? (*)

Penulis: Marjafri, wartawan Sawahlunto.

Jumat, Mei 01, 2026

Pemkot Sawahlunto Lepas 58 Calon Jemaah Haji 1447 H, Seluruh Persiapan Diklaim Rampung

Bang Yahya On Jumat, Mei 01, 2026

Pemerintah Kota Sawahlunto melepas 58 calon jemaah haji tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi dalam seremoni yang digelar di Masjid Agung Nurul Islam, Kamis (30/4/2026). (Foto/Diskominfo).

BENTENGSUMBAR.COM – Pemerintah Kota Sawahlunto melepas 58 calon jemaah haji tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi dalam seremoni yang digelar di Masjid Agung Nurul Islam, Kamis (30/4/2026).

Kegiatan yang dirangkaikan dengan wirid gabungan tersebut dihadiri Wali Kota Sawahlunto Riyanda Putra dan Wakil Wali Kota Jeffry Hibatullah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran pemerintah daerah, serta aparatur sipil negara (ASN) se-Kota Sawahlunto.

Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Sawahlunto dalam laporannya menyampaikan bahwa seluruh persiapan teknis dan administratif calon jemaah telah rampung.

“Seluruh tahapan, mulai dari pengurusan dokumen seperti paspor dan visa, pemeriksaan kesehatan, hingga bimbingan manasik haji, baik mandiri maupun massal, telah dilaksanakan. Jemaah dinyatakan siap diberangkatkan,” ujarnya.

Sebanyak 58 calon jemaah tersebut tergabung dalam dua kelompok terbang (kloter), yakni Kloter 12 dan Kloter 14. Selama menjalankan ibadah di Tanah Suci, para jemaah akan didampingi dua petugas resmi dari Kementerian Haji dan Umrah tingkat kota dan Provinsi Sumatera Barat.

Dalam sambutannya, Wali Kota Riyanda Putra menekankan pentingnya kesiapan fisik dan mental selama menjalankan ibadah haji.

“Ibadah haji merupakan perjalanan spiritual yang menuntut kesiapan lahir dan batin. Diharapkan seluruh jemaah dapat menjaga kesehatan dan mengikuti seluruh rangkaian ibadah dengan baik,” kata Riyanda.

Ia juga mengingatkan para jemaah untuk menjaga nama baik daerah selama berada di Arab Saudi serta mendoakan agar seluruh jemaah kembali ke tanah air dalam kondisi sehat.

“Semoga seluruh jemaah memperoleh haji yang mabrur dan kembali ke Sawahlunto dengan selamat,” ujarnya.

Acara ditutup dengan pemberian ucapan selamat oleh kepala daerah dan tamu undangan kepada para calon jemaah sebagai simbol pelepasan menuju embarkasi. (*)

Pewarta: Marjafri

Jumat, Mei 01, 2026

Rapat Kerja IKTD Sumbar, Ini Pesan Wako Fadly Amran

Bang Yahya On Jumat, Mei 01, 2026

Wako Fadly Amran, menghadiri Rapat Kerja IKTD Sumatera Barat yang digelar di Aula Universitas Baiturrahmah, Jumat (1/5/2026). (Foto/Prokompin).

BENTENGSUMBAR.COM – Wali Kota Padang sekaligus Ketua Umum Ikatan Keluarga Tanah Datar (IKTD) Sumatera Barat, Fadly Amran, menghadiri Rapat Kerja IKTD Sumatera Barat yang digelar di Aula Universitas Baiturrahmah, Jumat (1/5/2026).

Rapat kerja ini dihadiri oleh jajaran pengurus harian, dewan pakar, penasehat, serta anggota IKTD dari berbagai wilayah di Sumatera Barat. Suasana pertemuan berlangsung hangat dan penuh semangat kebersamaan antar perantau Tanah Datar.

Dalam sambutannya, Fadly Amran menegaskan pentingnya memperkuat sinergi dan soliditas internal organisasi sebagai langkah awal dalam merumuskan program kerja yang terarah dan berdampak.

“Kerapian kita dalam mengurus organisasi ini sangat penting. Saya mengapresiasi pengurus harian, dewan pakar, dan penasehat yang hadir dalam mengawal program-program IKTD Sumatera Barat, sehingga dapat terus memperkuat silaturahmi antar pengurus, anggota, dan seluruh kenagarian perantau di Sumatera Barat,” ujar Fadly.

Lebih lanjut, ia juga menekankan bahwa organisasi perantau harus mampu memberikan kontribusi nyata, baik bagi masyarakat di ranah maupun di rantau, melalui program-program yang solutif.

“Kita harus memikirkan program-program yang mampu mencarikan solusi terhadap berbagai permasalahan yang ada, baik di ranah maupun di rantau. Dengan potensi besar yang dimiliki, karena banyak tokoh yang terlibat, saya yakin IKTD Sumatera Barat mampu merumuskan program yang memberdayakan dan berdampak luas,” tambahnya.

Ketua Panitia Erwin Saragosa dalam laporannya menyampaikan bahwa rapat kerja ini bertujuan untuk menyusun rencana program kerja IKTD Sumatera Barat yang akan dilaksanakan sepanjang tahun 2026. Ia berharap seluruh hasil pembahasan dapat diimplementasikan secara optimal demi kemajuan organisasi dan kesejahteraan masyarakat. (*)

Jumat, Mei 01, 2026

Menjemput Rapor Anak, Mereka pun Bertanya?

Bang Yahya On Jumat, Mei 01, 2026

Zamri Yahya, SH. I., WU., adalah Pimpinan Redaksi BentengSumbar. com, Wakil Ketua FWP DPRD Padang, dan anggota DKP PWI Sumbar. (Foto: Kamek).

KEMAREN jemput rapor anak. Ketemu sama da Yulisman Yacoeb, mantan Anggota DPRD Kota Padang yang sekarang konsen di bidang pengacara.

Selain itu, ketemu pejabat dan beberapa ASN Pemko Padang yang juga menjemput rapor anaknya.

Mereka bertanya, "Kok abang kurusan sekarang? "

"Saya pasca sakit stroke dan sekarang pemulihan," jawab saya.

Panjang lebar kami bercerita. Ada yang bercerita soal temannya terkena stroke, dan sekarang sudah sembuh. Bahkan sudah bisa pula bawa motor dia.

Di atas mobil, se Neng juga panjang lihatnya, "Ku lihat badan gendut uda gak ada lagi, kurusan sekarang, " katanya.

Waktu stroke, setelah keluar dari rumah sakit, ane menerapkan pola makan ketat.

Pertama, hanya makan hewani, segala jenis madu dan gula pasir ane ganti madu. Rupanya ane kena asam lambung. Oleh mertua saya dilarang hewani.

Kedua, saya pindah ke IF. Tetap makan enak, cuma jamnya saja diatur.

Jam 12 siang hingga 19 saya makan seperti biasa, cuma yang saya hindari tepung-tepungan dan gula pasir.

Saya makan segala jenis kacang-kacangan. Saya juga makan segala jenis daging yang dihalalkan, termasuk daging kambing.

Lemak juga saya makan. Alhamdulillah, walau saya makan itu, hanya mematangkan tepung-tepungan dan gula pasir, asam urat yang saya derita dulu tidak kambuh lagi.

Alhamdulillah, saya dikasih kesempatan kedua oleh Allah SWT. Seperti sekarang Anda lihat. Berjalan normal, sudah bisa bawa mobil. (*)

Penulis: Zamri Yahya, SH. I., WU., Pimpinan Redaksi BentengSumbar. com dan anggota DKP PWI Sumbar

Jumat, Mei 01, 2026

Tanggapan Cepat dan Dukungan Kuat, Drainase di Tembok Kini Berjalan Lancar Berkat Sinergi DPRD dan Pemko

Bang Yahya On Jumat, Mei 01, 2026

Pembersihan dan perbaikan sementara infrastruktur tersebut berhasil dilakukan berkat respon cepat serta dukungan kuat dari Anggota DPRD Kota Solok, Efriyon Coneng. (Foto/Oktryoni).

BENTENGSUMBAR.COM – Kondisi saluran air atau drainase yang sebelumnya tersumbat dan menggenang di wilayah RT 04 RW 03, Tembok, Kelurahan Nambalimo, Kecamatan Tanjung Harapan, kini sudah tertangani dengan baik. Pembersihan dan perbaikan sementara infrastruktur tersebut berhasil dilakukan berkat respon cepat serta dukungan kuat dari Anggota DPRD Kota Solok, Efriyon Coneng.

Sebelumnya, warga sempat mengeluhkan saluran air yang penuh lumpur dan sampah, sehingga air tidak bisa mengalir lancar dan berpotensi menjadi sarang penyakit serta nyamuk Demam Berdarah Dengue (DBD).

Mendengar aspirasi tersebut, Efriyon Coneng tidak menunda-nunda waktu. Ia langsung berkoordinasi dan mendesak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk segera turun tangan menangani genangan yang terjadi.

“Alhamdulillah, berkat dukungan dan perhatian Bapak Efriyon Coneng, masalah yang dikeluhkan warga bisa segera teratasi. Beliau sangat responsif membantu mensupport dan memfasilitasi agar pemerintah daerah segera bekerja,” ujar salah satu warga setempat.

Kini, saluran drainase tersebut sudah terlihat bersih dan air dapat mengalir dengan lancar kembali. Pemerintah Kota Solok melalui dinas terkait juga telah melakukan pengerukan lumpur agar fungsi drainase kembali optimal.

Dalam kesempatannya, Efriyon Coneng menyampaikan bahwa penanganan cepat ini merupakan bukti komitmennya untuk selalu hadir di tengah masyarakat. Namun, langkah ini tidak berhenti sampai di situ saja.

“Insya Allah, ke depannya drainase ini akan dilakukan peningkatan dan perbaikan permanen oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Solok agar lebih kokoh dan berfungsi maksimal dalam jangka panjang,” ungkap Efriyon.

“Saya sangat mengapresiasi kerja cepat tim Pemko Solok. Masalah drainase ini penting karena menyangkut kesehatan dan kenyamanan warga. Alhamdulillah sekarang sudah berjalan baik dan lingkungan menjadi lebih sehat,” tambahnya.

Ia juga kembali mengingatkan agar warga tetap menjaga kebersihan lingkungan, agar saluran air tidak kembali tersumbat dan fasilitas yang sudah diperbaiki serta akan ditingkatkan ini dapat terawat dengan baik.(80)

Jumat, Mei 01, 2026

Pemerintah Tegaskan Kebijakan Propekerja Lewat Regulasi dan Program Ketenagakerjaan

Bang Yahya On Jumat, Mei 01, 2026

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Cris Kuntadi, saat menghadiri konferensi pers bertema Penguatan Pelindungan Pekerja dan Kepastian Hukum Ketenagakerjaan. (Foto/Humas Kemenaker).

BENTENGSUMBAR.COM - Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat pelindungan serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan buruh melalui kebijakan yang seimbang antara kepentingan tenaga kerja, keberlangsungan usaha, dan daya saing nasional.

Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Cris Kuntadi, saat menghadiri konferensi pers bertema Penguatan Pelindungan Pekerja dan Kepastian Hukum Ketenagakerjaan bersama Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari dan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum Dhahana Putra, di Jakarta, Rabu (29/4/2026).

Cris Kuntadi menyatakan bahwa kesejahteraan pekerja dan kemajuan industri harus berjalan beriringan sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi nasional. "Karena itu, pemerintah terus menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada pekerja, sekaligus menjaga iklim usaha tetap sehat, produktif, dan kompetitif," katanya.

Salah satu langkah konkret yang ditempuh ialah penetapan Upah Minimum Tahun 2026 dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak, pertumbuhan ekonomi, serta tingkat inflasi di masing-masing daerah. Pemerintah juga menata kembali pengaturan upah minimum sektoral agar tercipta keadilan bagi pekerja di sektor-sektor dengan karakteristik dan tingkat risiko kerja yang berbeda.

Di sektor ekonomi digital, pemerintah turut memperkuat pelindungan bagi pengemudi dan kurir daring melalui peningkatan Bonus Hari Raya (BHR). Besaran BHR pun ditetapkan paling sedikit 25 persen dari rata-rata pendapatan bersih selama 12 bulan terakhir sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi pekerja platform digital terhadap perekonomian nasional.

Selain itu, pelindungan sosial bagi pekerja informal juga terus diperluas melalui kebijakan keringanan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) sebesar 50 persen bagi peserta Bukan Penerima Upah (BPU). Kebijakan ini mencakup pengemudi daring, kurir, petani, nelayan, pedagang, hingga peternak.

Selain itu, pemerintah memperkuat manfaat Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja. Program tersebut memberikan manfaat uang tunai sebesar 60 persen dari upah selama enam bulan, akses informasi pasar kerja, serta pelatihan kerja guna membantu pekerja segera kembali bekerja.

Dalam rangka menjaga daya beli masyarakat, pemerintah juga menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada 15 juta pekerja sebesar Rp600 ribu per orang. Sementara, di sektor perumahan, lebih dari 274 ribu unit rumah subsidi disiapkan agar pekerja memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.

Pada aspek hubungan industrial, pemerintah terus mengedepankan dialog sosial melalui optimalisasi peran Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional. Pemerintah juga melibatkan serikat pekerja dan serikat buruh dalam proses penyusunan kebijakan agar setiap kebijakan yang dihasilkan selaras dengan kebutuhan dunia kerja.

Dalam bidang regulasi, pemerintah bersama DPR RI telah menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT). Regulasi ini menjadi langkah penting untuk memberikan kepastian hukum terkait rekrutmen, waktu kerja, hak dan kewajiban, serta mekanisme penyelesaian perselisihan.

Menghadapi tantangan ekonomi global, pemerintah menyiapkan langkah mitigasi terpadu melalui pembentukan Satgas Debottlenecking, penguatan sistem peringatan dini PHK, dan peningkatan pemantauan terhadap sektor-sektor terdampak. Pemerintah menegaskan bahwa pemutusan hubungan kerja harus menjadi pilihan terakhir dalam penyelesaian persoalan ketenagakerjaan.

Di samping itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia juga diperkuat melalui program pelatihan vokasi nasional bagi 70 ribu lulusan SMA/SMK/MA pada 2026, serta program pemagangan nasional bagi 100 ribu lulusan perguruan tinggi guna mempercepat transisi ke dunia kerja.

Adapun pemerintah juga menyediakan pelatihan produktivitas dan sertifikasi Ahli K3 Umum gratis bagi 4 ribu pekerja, serta perluasan kesempatan kerja melalui bantuan Tenaga Kerja Mandiri (TKM), penempatan tenaga kerja bagi penyandang disabilitas, dan pengembangan koperasi pekerja sebagai alternatif penguatan ekonomi.

“Seluruh kebijakan ini merupakan wujud hadirnya negara dalam memastikan pekerja Indonesia memperoleh pelindungan, kepastian hukum, dan kesejahteraan yang layak,” ujar Cris. (*)

Sumber: Biro Humas Kemnaker