 |
| Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDIP Selly Andriany Gantina mengkritisi usulan relokasi gerbong KRL khusus perempuan ke posisi tengah rangkaian pasca-tabrakan maut di Stasiun Bekasi Timur pada Rabu (28/4/2026). (Foto/Int). |
BENTENGSUMBAR.COM - Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDIP Selly Andriany Gantina mengkritisi usulan relokasi gerbong KRL khusus perempuan ke posisi tengah rangkaian pasca-tabrakan maut di Stasiun Bekasi Timur pada Rabu (28/4/2026).
Selly menegaskan bahwa jaminan keselamatan transportasi publik tidak boleh hanya mengandalkan pemindahan posisi gerbong fisik semata.
Selly menilai usulan yang disampaikan pemerintah merupakan langkah cepat dalam memitigasi risiko setelah melihat dampak fatal pada gerbong di ujung rangkaian dalam tragedi tersebut.
Namun, ia mengingatkan agar kebijakan ini tidak menjadi keputusan akhir dalam menangani keselamatan penumpang.
"Usulan Menteri PPPA untuk memindahkan gerbong perempuan ke tengah rangkaian pascatragedi Bekasi Timur patut dipahami terlebih dahulu sebagai respons cepat berbasis mitigasi risiko, bukan sebagai solusi final atas persoalan keselamatan transportasi publik. Usulan itu lahir karena dalam peristiwa tersebut gerbong di posisi rentan memang terdampak paling fatal," kata Selly, Rabu (28/4/2026).
Politisi PDIP tersebut berpendapat bahwa solusi pemerintah harus menyentuh akar permasalahan yakni standarisasi perlindungan bagi seluruh kategori penumpang tanpa terkecuali.
Ia menolak logika pembangunan keamanan yang justru mengorbankan kelompok penumpang lain di posisi tertentu.
"Namun, jika ditanya apakah ini solusi yang solutif dan cukup? Saya melihat tidak boleh berhenti pada relokasi gerbong semata. Karena akar persoalannya bukan posisi perempuan di ujung atau di tengah, melainkan sistem keselamatan perkeretaapian yang harus menjamin semua penumpang, perempuan maupun laki-laki, setara terlindungi," ucap Selly.
Selly juga menekankan bahwa kebijakan afirmatif bagi perempuan di ruang publik harus diperkuat melalui sistem keamanan digital dan protokol evakuasi yang matang.
Ia mengusulkan adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem persinyalan hingga ketahanan fisik rangkaian kereta api.
"Saya memandang pendekatan kebijakan tidak boleh meletakkan keselamatan perempuan seolah hanya bisa diperoleh dengan 'memindahkan kerentanan' kepada kelompok lain. Jangan sampai muncul kesan perlindungan perempuan justru dibangun dengan logika pengorbanan pihak lain. Keselamatan publik tidak boleh berbasis siapa yang ditempatkan sebagai tameng risiko," tambahnya.
Pihak PDIP menyodorkan tiga poin utama dalam menyikapi kecelakaan antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL tersebut, termasuk fokus pada mitigasi tabrakan dan prosedur darurat.
Selly menegaskan jika sistem sudah aman, maka posisi gerbong tidak akan lagi menjadi perdebatan krusial.
"Fokus mestinya pada keselamatan sistem persinyalan, mitigasi tabrakan, prosedur darurat, ketahanan rangkaian kereta dan desain perlindungan penumpang saat kecelakaan. Jika sistemnya aman, posisi gerbong tidak menjadi isu utama," kata dia.
Terkait keberadaan gerbong khusus, Selly menyebut fasilitas tersebut esensial untuk mencegah kekerasan dan pelecehan seksual, namun implementasinya tidak boleh kontraproduktif.
Peningkatan standar keamanan menyeluruh dianggap lebih mendesak daripada sekadar pergeseran letak gerbong.
"Gerbong perempuan dibentuk untuk memberi rasa aman dari pelecehan dan kekerasan di ruang publik, itu afirmasi yang penting. Tetapi afirmasi ini jangan diterjemahkan semata soal memindahkan posisi fisik gerbong, melainkan memperkuat standar keamanan menyeluruh: panic system, petugas respons cepat, desain evakuasi, dan protokol keselamatan berbasis gender," ucapnya.
Ia mendorong PT KAI untuk memastikan setiap jengkal bagian kereta, baik di ujung maupun tengah, merupakan zona aman bagi seluruh masyarakat.
Perbaikan sistem secara komprehensif menjadi tuntutan utama bagi penyedia layanan transportasi tersebut.
"Yang dibutuhkan bukan sekadar memindahkan gerbong wanita ke tengah, tetapi memastikan tidak ada gerbong yang boleh menjadi zona berisiko tinggi. Ujung aman, tengah aman, seluruh rangkaian aman," kata Selly.
Kritik ini merupakan respons terhadap usulan sebelumnya dari Menteri PPPA Arifah Fauzi yang melihat kerentanan posisi perempuan saat terjadi benturan hebat di Bekasi Timur.
Selly menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa pemindahan posisi hanyalah langkah sementara.
"Usulan itu bisa dibaca sebagai langkah mitigasi sementara, tetapi belum cukup disebut solusi komprehensif. Solusi yang benar adalah memperbaiki sistem, bukan sekadar memindahkan posisi penumpang," sambungnya.
Wacana pemindahan ini mengemuka setelah Menteri PPPA Arifah Fauzi meninjau kondisi korban di rumah sakit beberapa waktu lalu.
Insiden tabrakan tersebut telah menelan 15 korban jiwa dan menyebabkan puluhan penumpang lainnya mengalami luka berat.
"Tapi dengan peristiwa ini, kita mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah," ujar Arifah kepada wartawan setelah menjenguk korban di RSUD Bekasi, Selasa (28/4). (*)
