HEADLINE
Penguasaan Kompetensi Digital Menjadi Faktor Penting dalam Meningkatkan Daya Saing Tenaga Kerja    
Selasa, Juli 28, 2026

On Selasa, Juli 28, 2026

Penguasaan Kompetensi Digital Menjadi Faktor Penting dalam Meningkatkan Daya Saing Tenaga Kerja
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, penguasaan kompetensi digital, khususnya AI, kini menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja. (Foto: Ist). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggandeng GreatNusa yang diluncurkan oleh Universitas Bina Nusantara (BINUS University) dan Microsoft Indonesia untuk memperkuat kompetensi kecerdasan buatan ( Artificial Intelligence /AI) serta keterampilan perangkat lunak bagi talenta digital Indonesia.

Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya menyiapkan sumber daya manusia yang mampu menjawab kebutuhan industri di tengah pesatnya transformasi digital.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, penguasaan kompetensi digital, khususnya AI, kini menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja. 

Karena itu, sinergi antara pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor teknologi menjadi kunci untuk menyi apkan SDM yang mampu memenuhi kebutuhan industri sekaligus bersaing di tingkat global.

"Transformasi digital tidak bisa kita hindari. Karena itu, kita harus memastikan tenaga kerja Indonesia memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri. Kolaborasi dengan dunia pendidikan dan sektor teknologi menjadi langkah penting untuk mempercepat lahirnya talenta digital yang siap bersaing di tingkat global," ujar Yassierli saat membuka AI Career Boost Day 2026 bertema Kolaborasi AI dan Talenta Indonesia: Meningkatkan Kompetensi, Memperluas Kesempatan Kerja di Jakarta, Selasa (28/7/2026).

Menurut Yassierli, perkembangan AI tidak semestinya dipandang sebagai ancaman bagi dunia kerja. Sebaliknya, teknologi tersebut membuka peluang lahirnya berbagai profesi baru yang membutuhkan keterampilan digital dengan tingkat kompetensi yang lebih tinggi.

Mengutip World Economic Forum Future of Jobs Report 2025, ia menyebut sekitar 92 juta pekerjaan diproyeksikan terdampak disrupsi, nam un pada saat yang sama akan muncul sekitar 170 juta jenis pekerjaan baru berbasis teknologi hingga 2030.

Perubahan kebutuhan pasar kerja itu juga tercermin dari meningkatnya permintaan terhadap tenaga kerja yang memiliki kemampuan AI. Berdasarkan data LinkedIn, kebutuhan talenta dengan keterampilan AI di Asia Tenggara meningkat 2,4 kali lipat.

Sementara itu, sebanyak 69 persen pimpinan perusahaan di Indonesia mengaku enggan merekrut kandidat yang belum memiliki kemampuan AI. Data tersebut menunjukkan bahwa penguasaan AI kini telah menjadi kebutuhan nyata bagi angkatan kerja Indonesia.

Meski demikian, Yassierli menilai berkembangnya AI tidak identik dengan meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK). 

Mengacu pada studi Anthropic tahun 2026, ia menjelaskan bahwa PHK dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari kondisi bisnis, daya saing perusahaan, hingga situasi makroekonomi.

"Otomasi berbasis AI hanyalah salah satu faktor, bukan penyebab utama," ujarnya.

Karena itu, Kemnaker terus mengoptimalkan Balai Latihan Kerja (BLK) di berbagai daerah sebagai pusat pengembangan kompetensi yang selaras dengan kebutuhan industri. 

Pelatihan diselenggarakan mulai dari tingkat dasar hingga lanjutan, termasuk di bidang smart operation, melalui pembelajaran tatap muka maupun daring agar dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.

Selain itu, Kemnaker juga mengembangkan layanan job fair daring guna mempercepat proses pencocokan antara pencari kerja dan kebutuhan dunia usaha.

Yassierli menambahkan, pemanfaatan AI justru dapat membuka peluang pertumbuhan lapangan kerja apabila didukung ekosistem pengembangan talenta yang kuat. 

Ia mencontohkan Kota Hyderabad di India yang mampu mencatat pertumbuhan perekrutan tenaga kerja hingga 11 persen berkat keberhasilan membangun ekosistem talenta digital yang terintegrasi antara pemerintah, dunia pendidikan, dan industri.

"Kalau kita mampu membangun ekosistem pengembangan talenta digital dengan baik, pel uang yang sama juga bisa kita raih. Yang dibutuhkan adalah kolaborasi, keberanian beradaptasi, dan kesiapan SDM untuk menguasai teknologi baru," katanya.

Yassierli menegaskan, "Kami ingin pelatihan, sertifikasi, dan akses terhadap peluang kerja menjadi satu ekosistem yang saling terhubung. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya memperoleh keterampilan, tetapi juga memiliki jalur yang lebih cepat untuk masuk ke dunia kerja," kata Yassierli.

Ia juga mengingatkan bahwa kemajuan teknologi harus berjalan beriringan dengan penguatan kemampuan yang menjadi keunggulan manusia.

Menurutnya, empati, kemampuan berpikir kritis, ketepatan mengambil keputusan, serta kemampuan berkolaborasi merupakan kompetensi yang tidak dapat tergantikan oleh teknologi.

" No algorithm can replace empathy; no data set can replicate wisdom . AI harus dimanfaatkan untuk memperkuat kualitas manusia sehingga mampu mendukung terwujudnya visi Indonesia Emas 2045," pungkas Yassierli. (*)

Sekda Rovanly Abdams Pimpin Peringatan Hari Anak Nasional, Sawahlunto Perkuat Komitmen Penuhi Hak Anak    
Selasa, Juli 28, 2026

On Selasa, Juli 28, 2026

Sekda Rovanly Abdams Pimpin Peringatan Hari Anak Nasional, Sawahlunto Perkuat Komitmen Penuhi Hak Anak
Sekretaris Daerah Rovanly Abdams pada peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Tingkat Kota Sawahlunto yang digelar di SMA Negeri 1 Sawahlunto, Senin (27/7/2026). (Foto: Diskominfo). 

BENTENGSUMBAR.COM
– Pemerintah Kota Sawahlunto menegaskan komitmennya dalam memperkuat pemenuhan hak anak melalui berbagai kebijakan dan program pembangunan yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak. 

Komitmen tersebut disampaikan dalam peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Tingkat Kota Sawahlunto yang digelar di SMA Negeri 1 Sawahlunto, Senin (27/7/2026).

Wali Kota Sawahlunto Riyanda Putra yang diwakili Sekretaris Daerah Rovanly Abdams memimpin jalannya peringatan yang diikuti pelajar, tenaga pendidik, serta sejumlah pemangku kepentingan di bidang perlindungan anak.

Peringatan Hari Anak Nasional diisi dengan berbagai kegiatan simbolis, di antaranya pembacaan Suara Anak Kota Sawahlunto yang memuat aspirasi dan harapan anak-anak kepada pemerintah serta pelepasan balon sebagai simbol komitmen bersama dalam mendukung pemenuhan hak, perlindungan, dan partisipasi anak.

Dalam sambutannya, Rovanly menegaskan bahwa anak merupakan aset sekaligus investasi strategis bagi masa depan daerah. Karena itu, Pemerintah Kota Sawahlunto terus mengarahkan berbagai kebijakan agar berpihak pada tumbuh kembang anak melalui penguatan sektor pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan anak, dengan tetap menyesuaikan kemampuan fiskal daerah.

"Anak-anak hari ini adalah penentu kualitas sumber daya manusia dan masa depan pembangunan Kota Sawahlunto. Karena itu, pemerintah terus berupaya menghadirkan kebijakan yang memberikan ruang bagi anak untuk tumbuh, belajar, berkarya, dan berkembang secara optimal," ujarnya.

Ia menambahkan, upaya mewujudkan kota yang ramah anak tidak dapat dilakukan pemerintah semata, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat, mulai dari keluarga, sekolah, dunia usaha, hingga komunitas.

Menurutnya, sinergi tersebut menjadi fondasi penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak secara menyeluruh.

Melalui peringatan Hari Anak Nasional 2026, Pemerintah Kota Sawahlunto berharap semakin memperkuat kepedulian seluruh pihak terhadap pemenuhan hak anak sekaligus mendorong lahirnya generasi yang sehat, berkarakter, berdaya saing, dan siap menjadi penerus pembangunan daerah di masa depan. (*) 

Pewarta: marjafri

Di Bawah Stempel "Komunis": Tragedi Silungkang dan Derita Rakyat yang Dibantai Fitnah    
Selasa, Juli 28, 2026

On Selasa, Juli 28, 2026

Di Bawah Stempel "Komunis": Tragedi Silungkang dan Derita Rakyat yang Dibantai Fitnah
Dokumen itu mengungkap bagaimana cap "komunis" sengaja diciptakan sebagai kedok hukum untuk melegitimasi penyiksaan massal. (Foto: Marjafri). 

DI
balik bendera Tiga Warna yang berkibar di Padang pada tahun 1927, tersimpan jerit histeris para ibu di Silungkang dan penderitaan warga yang tubuhnya diikat pada pohon yang dikerumuni semut merah.

Selama ini, narasi sejarah yang diwariskan kerap menyederhanakan perlawanan rakyat di Sumatra Barat melalui rekayasa adu domba kolonial yang membelah pergerakan menjadi Serikat Islam Merah, Serikat Islam Putih, hingga melabeli setiap bentuk perlawanan sebagai aksi radikal komunis. Pembelahan dan pelabelan tersebut diproduksi oleh rezim kolonial untuk mendiskreditkan perjuangan rakyat, memecah persatuan, sekaligus melegitimasi tindakan represif yang mereka lakukan.

Namun, sebuah dokumen langka yang terbit di Eropa pada Juni 1927 membocorkan sisi kelam di balik propaganda tersebut. Dokumen itu mengungkap bagaimana cap "komunis" sengaja diciptakan sebagai kedok hukum untuk melegitimasi penyiksaan massal, penangkapan sewenang-wenang terhadap warga awam, hingga tragedi kemanusiaan yang menimpa perempuan dan anak-anak.

Apakah perlawanan itu benar-benar merupakan gerakan radikal sebagaimana dituduhkan pemerintah kolonial, ataukah label-label tersebut hanyalah alat untuk membungkam rakyat yang telah lelah ditindas?

Simak catatan kelam yang jarang diungkap kepada publik berikut ini.

Teror Kebiadaban di Indonesia!

Para Ibu Menangis Mengadukan Bahwa Putri-Putri Mereka Telah Dinodai Kehormatannya!

Berbagai pemberitaan singkat yang dimuat di surat kabar harian sebelumnya telah mengabarkan bahwa pemerintah kolonial Belanda di Indonesia melakukan pencarian besar-besaran terhadap orang-orang yang mereka cap sebagai "penjahat" dan "komunis". Dalam operasi tersebut, banyak orang telah maupun sedang dibunuh, sebagaimana istilah resmi yang digunakan pemerintah kolonial, yaitu neergelegd.

Gambaran mengenai teror yang dijalankan oleh para serdadu bayaran dan aparat pelaksana rezim imperialisme Belanda terhadap rakyat Indonesia dipaparkan dalam majalah Indonesia Merdeka, organ Perhimpoenan Indonesia.

Majalah tersebut menyatakan bahwa rakyat yang menjadi sasaran tindakan itu tidak melakukan "kejahatan" lain selain menjadi patriot dan nasionalis menurut keyakinan mereka sendiri—sesuatu yang, menurut tulisan tersebut, justru diajarkan kepada anak-anak buruh Belanda di sekolah-sekolah rakyat sebagai suatu kebajikan yang luhur.

Dalam edisi bulan Mei, di bawah judul "Ketakutan terhadap Komunis", dimuat keterangan sebagai berikut.

---

"Ketakutan terhadap Komunis"

"Dari berbagai daerah terus berdatangan laporan mengenai teror yang kini sedang mencapai puncaknya di tanah air.

Sebesar apa pun perhatian yang diberikan terhadap keadaan di tanah air, rasanya masih belum cukup untuk menggambarkan betapa seriusnya situasi yang sedang dihadapi. Bangsa kami kini berada di ambang peristiwa-peristiwa besar.

Apa yang disebut sebagai perburuan terhadap komunis sesungguhnya tidak lebih daripada kedok untuk membungkam setiap bentuk perlawanan terhadap keadaan yang sudah tidak lagi dapat ditanggung.

Teror berlangsung di mana-mana.

Penduduk tidak lagi merasa aman.

Bahkan orang-orang yang sama sekali tidak bersalah pun turut menjadi korban.

Dilaporkan bahwa ratusan orang mendatangi Regent untuk mengaku sebagai komunis demi memperoleh apa yang disebut ampoen (pengampunan).

Hanya dengan cara demikian mereka dapat terhindar dari tindakan kekerasan polisi. Setelah nama mereka dicatat, mereka biasanya tidak lagi diganggu.

Sebaliknya, apabila seseorang yang dituduh polisi sebagai komunis menyangkal tuduhan tersebut, ia segera ditahan dan dijebloskan ke penjara. Setelah menjalani penahanan preventif dalam waktu yang lama, barulah ia dibebaskan apabila kemudian terbukti tidak bersalah.

Sebuah peristiwa yang dilaporkan menggambarkan keadaan itu dengan jelas.

Dalam suatu penggeledahan rumah, polisi menemukan sebuah daftar nama. Daftar tersebut ternyata merupakan daftar anggota sebuah perkumpulan pemakaman. Namun, polisi menyatakan bahwa daftar itu adalah daftar anggota komunis. Akibatnya, seluruh orang yang namanya tercantum di dalam daftar tersebut langsung dimasukkan ke penjara.

Setelah berbagai kerusuhan yang mencapai puncaknya di sekitar Sawah Loento, keadaan di sini menjadi sangat memprihatinkan.

Aparat Binnenlands Bestuur (B.B.) bertindak dengan begitu kejam sehingga setiap orang kini berusaha menghindari segala sesuatu yang dapat menyebabkan dirinya dicurigai sebagai komunis.

Seseorang dapat dicap sebagai komunis hanya karena melakukan tindakan yang bertujuan memperbaiki nasib rakyat.

Celakalah apabila seseorang telah dicurigai sebagai komunis.

Ia akan ditangkap dan dipenjarakan tanpa melalui proses peradilan. Dalam banyak kasus, sebelum dimasukkan ke penjara, orang tersebut terlebih dahulu mengalami penyiksaan yang sangat berat di tangan polisi. Selanjutnya, ia ditahan sambil menunggu nasib yang akan menimpanya.

Tidak pernah dilakukan penyelidikan untuk memastikan apakah orang itu benar-benar seorang komunis.

Tidak mengherankan apabila dalam keadaan seperti itu tidak seorang pun lagi berani mengemukakan pendapatnya secara terbuka.

Keadaan di sini memang sangat memprihatinkan.

Negeri ini diteror, baik oleh kalangan militer maupun oleh aparat Binnenlands Bestuur.

Daerah yang paling menderita akibat keadaan tersebut ialah Silungkang.

Sebagai akibat dari pemberontakan itu, hampir seluruh laki-laki dideportasi ke Sawah Loento dan ditahan di penjara.

Perempuan dan anak-anak perempuan ditinggalkan tanpa perlindungan sehingga sepenuhnya berada dalam kekuasaan para serdadu.

Para ibu menangis sambil mengadukan bahwa putri-putri mereka telah diperkosa.

Di mana-mana tampak pasukan militer, bahkan hingga ke kampung-kampung yang paling kecil, mencari orang-orang yang namanya telah tercantum dalam daftar hitam pemerintah, tetapi belum berhasil ditangkap.

Berbagai cara yang kejam digunakan untuk memburu mereka.

Perempuan dan anak-anak perempuan pun tidak luput dari tindakan-tindakan yang tidak bermoral dan biadab tersebut.

Beberapa contoh berikut memperlihatkan cara-cara yang digunakan.

1. Seseorang dicurigai memiliki paham komunis.

Sejak saat itu ia diburu layaknya seekor binatang.

Apabila tertangkap oleh tentara, pertanyaan pertama yang diajukan adalah:

"Apakah engkau seorang komunis?"

Apabila tuduhan itu dibantah, tangan dan kaki orang tersebut diikat. Selanjutnya, tubuhnya diikat pada sebatang pohon yang dipenuhi semut merah besar sehingga ia mengalami siksaan yang sangat berat akibat gigitan semut-semut tersebut.

Sering kali, orang-orang yang sama sekali tidak bersalah menjadi korban penyiksaan seperti ini.

2. Pemerintah, misalnya, sedang mencari seseorang yang dicurigai menjual kartu-kartu merah.

Orang itu, misalnya, bernama Amat.

Sudah tentu terdapat banyak orang lain yang juga bernama Amat dan sama sekali tidak bersalah.

Salah seorang di antara mereka kemudian ditangkap.

Orang tersebut tentu saja menyangkal tuduhan itu.

Namun sesudahnya ia diperlakukan dengan sangat kejam: ditendang, dipukul menggunakan popor senapan, diseret di atas tanah, dan mengalami berbagai bentuk penganiayaan lainnya.

Peristiwa-peristiwa seperti ini sering terjadi.

Teror yang kini berlangsung di sini, menurut hemat saya, tidak kalah mengerikan dibandingkan teror yang pernah terjadi di Rusia pada masa pemerintahan Tsar sebelum perang.

Keadaan seperti ini harus disaksikan secara langsung agar dapat dipahami sepenuhnya.

Apa yang terjadi benar-benar melampaui segala gambaran.

Banyak orang yang sama sekali bukan komunis, tetapi dianggap sebagai komunis, telah dimasukkan ke dalam daftar calon orang yang akan dibuang ke Boven-Digoel.

Belum lama ini beberapa orang dari Priaman datang meminta nasihat mengenai apa yang sebaiknya mereka lakukan untuk mengakhiri teror seperti ini.

Sebelumnya mereka telah mengajukan pengaduan kepada Controleur, tetapi pejabat tersebut menolak melakukan penyelidikan.

Mereka kemudian disarankan untuk mengirim telegram kepada Procureur-Generaal agar berbagai peristiwa tersebut segera diketahui.

Bagaimana hasil telegram itu tidak diketahui.

Apakah mengherankan apabila dalam keadaan seperti ini sebagian besar orang memilih berpura-pura karena takut mengalami perlakuan yang kejam?

Mereka menyatakan diri sebagai musuh komunis.

Tidak seorang pun lagi berani berbicara buruk mengenai pemerintah.

Bahwa semua itu hanyalah kepura-puraan tampak dari kenyataan berikut.

Ketika Gubernur Jenderal berkunjung ke Padang, di seluruh rumah berkibar bendera tiga warna sebagai tanda penghormatan kepada kepala pemerintahan tersebut.

Namun, di dalam hati mereka justru terpendam kutukan.

Hal itu diketahui dan didengar sendiri."



Keadaan seperti itu menjelaskan mengapa sebagian besar masyarakat memilih berpura-pura demi menghindari perlakuan yang kejam. Mereka menyatakan diri sebagai musuh kaum komunis semata-mata karena rasa takut. Tidak seorang pun lagi berani menyampaikan kritik terhadap pemerintah.

Bahwa sikap tersebut hanyalah kepura-puraan, menurut laporan ini, tampak dari peristiwa ketika Gubernur Jenderal berkunjung ke Padang. Bendera tiga warna berkibar di setiap rumah sebagai tanda penghormatan kepada kepala pemerintahan kolonial.

Namun, di dalam hati masyarakat, yang tumbuh justru kebencian.

Demikianlah yang diketahui dan didengar.

------------------------------------

Catatan penyunting: 

Sampai hari ini, kita kerap mewarisi kacamata penulisan sejarah yang dirancang oleh penjajah itu sendiri. Narasi yang terus diulang-ulang—bahwa Peristiwa Silungkang sekadar bentrokan internal antara Serikat Islam Merah dan Serikat Islam Putih di bawah komando ideologi radikal Komunis—adalah cara paling mudah untuk mendiskreditkan perjuangan rakyat dan menutupi kebiadaban aparat *Binnenlands Bestuur*.

Ketika bendera Belanda dipaksa berkibar di rumah-rumah sementara rakyat menyimpan kutukan di dalam dada, yang terjadi sebenarnya bukanlah perang ideologi, melainkan perlawanan atas penindasan yang sudah melampaui batas. Masihkah kita akan terus memakai kacamata kolonial untuk menilai darah dan air mata nenek moyang kita sendiri ?


---

Di sunting dari: De Syndicalist; Weekblad van het Nederlandsch Syndicalistisch Vakverbond, Tahun ke-4, 1926–1927, Nomor 208, 18 Juni 1927.

penyunting: Marjafri - Jurnalis, Pendiri dan Ketua Komunitas Anak Nagari Sawahlunto

DPRD Sawahlunto Tegaskan Dukungan Penuh untuk KONI, Bonus Atlet dan Prestasi Porprov Jadi Prioritas    
Selasa, Juli 28, 2026

On Selasa, Juli 28, 2026

DPRD Sawahlunto Tegaskan Dukungan Penuh untuk KONI, Bonus Atlet dan Prestasi Porprov Jadi Prioritas
Rapat kerja Komisi I DPRD Kota Sawahlunto bersama Pemerintah Kota dan KONI Sawahlunto di Ruang Rapat DPRD, Senin (27/7/2026). (Foto: Marjafri). 

BENTENGSUMBAR.COM
– Dukungan terhadap persiapan kontingen Kota Sawahlunto menuju Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XVI Sumatera Barat 2026 semakin menguat. 

DPRD Kota Sawahlunto menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Sawahlunto, termasuk mendorong pemenuhan bonus bagi atlet berprestasi sebagai bentuk apresiasi atas perjuangan mereka mengharumkan nama daerah.

Komitmen tersebut mengemuka dalam rapat kerja Komisi I DPRD Kota Sawahlunto bersama Pemerintah Kota dan KONI Sawahlunto di Ruang Rapat DPRD, Senin (27/7/2026), yang membahas kesiapan kontingen menghadapi Porprov XVI Sumbar yang dijadwalkan berlangsung pada 2–14 Oktober 2026.

Rapat dipimpin Ketua Komisi I DPRD Kota Sawahlunto Ronny Eka Putra, didampingi Ketua DPRD Susi Haryati dan Wakil Ketua II DPRD Elfia Rita Dewi. Turut hadir jajaran anggota DPRD, organisasi perangkat daerah terkait, serta pengurus KONI Kota Sawahlunto.

Dalam pemaparannya, Ketua Umum KONI Kota Sawahlunto H. Jhon Reflita menjelaskan bahwa persiapan kontingen telah dilakukan secara bertahap sejak awal tahun 2026 melalui proses seleksi, tes fisik, monitoring, evaluasi cabang olahraga, hingga penetapan atlet yang dinilai siap mewakili Kota Sawahlunto.

Menurutnya, setiap atlet yang akan berlaga merupakan hasil pembinaan dan seleksi yang panjang sehingga diharapkan mampu bersaing dan meraih prestasi pada ajang olahraga terbesar di Sumatera Barat tersebut.

Selain memaparkan perkembangan persiapan kontingen, KONI juga menyampaikan kebutuhan dukungan anggaran, termasuk untuk bonus atlet peraih medali.

Pemberian penghargaan dinilai penting sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi, disiplin, dan perjuangan atlet selama menjalani pembinaan.

Ketua Komisi I DPRD Kota Sawahlunto Ronny Eka Putra menegaskan bahwa atlet tidak boleh menghadapi keterbatasan dukungan ketika membawa nama daerah di arena Porprov.

Menurutnya, DPRD berkomitmen mengawal berbagai kebutuhan strategis KONI agar persiapan kontingen dapat berjalan optimal dan para atlet dapat bertanding dengan fokus serta motivasi yang tinggi.

Ketua DPRD Kota Sawahlunto Susi Haryati juga menyampaikan dukungannya terhadap perjuangan para atlet. 

Ia menilai Porprov bukan sekadar ajang perebutan medali, tetapi juga menjadi momentum untuk menunjukkan kemampuan dan kehormatan daerah melalui prestasi olahraga.

Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Kota Sawahlunto Elfia Rita Dewi menekankan pentingnya keberpihakan terhadap atlet-atlet lokal hasil pembinaan daerah.

Menurutnya, pembinaan berkelanjutan terhadap putra-putri Sawahlunto harus terus diperkuat agar mampu melahirkan prestasi secara konsisten.

Rapat kerja tersebut juga membahas pentingnya membangun sistem pembinaan olahraga yang berkesinambungan melalui penguatan kompetisi di tingkat lokal sebagai wadah pembinaan atlet usia dini dan pencarian bibit-bibit potensial.

Melalui sinergi antara DPRD, Pemerintah Kota, dan KONI, diharapkan seluruh persiapan menuju Porprov XVI Sumatera Barat 2026 dapat berjalan optimal sehingga kontingen Kota Sawahlunto mampu meraih hasil terbaik sekaligus meningkatkan prestasi olahraga daerah di tingkat provinsi. (*) 

Pewarta: Marjafri

Gubernur Mahyeldi Dukung Gagasan ASN Bekerja Dekat Domisili: “Kami Sudah Terapkan Sejak Lama”    
Selasa, Juli 28, 2026

On Selasa, Juli 28, 2026

Gubernur Mahyeldi Dukung Gagasan ASN Bekerja Dekat Domisili: “Kami Sudah Terapkan Sejak Lama”
Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah menyambut positif gagasan Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang tengah menguji coba kebijakan penempatan aparatur sipil negara (ASN) lebih dekat dengan domisilinya. (Foto: Adpsb). 

BENTENGSUMBAR.COM
– Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah menyambut positif gagasan Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang tengah menguji coba kebijakan penempatan aparatur sipil negara (ASN) lebih dekat dengan domisilinya.

Menurut Mahyeldi, kebijakan yang bertujuan menciptakan keseimbangan antara kehidupan keluarga dan pekerjaan (work-life balance) tersebut berpotensi meningkatkan motivasi, produktivitas, sekaligus kualitas pelayanan publik.

Sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), Mahyeldi mengaku, sudah lama menjadikan aspek domisili sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam proses penempatan dan mutasi pegawai, baik saat menjabat sebagai Walikota Padang maupun Gubernur Sumbar.

Kendati demikian, ia menegaskan itu dilakukan dengan tetap mengedepankan kebutuhan organisasi, kompetensi ASN, dan kepentingan pelayanan kepada masyarakat sebagai pertimbangan utama.

“Pada prinsipnya kami menyambut baik gagasan tersebut. Kami bahkan sudah menerapkan konsep itu sejak lama, baik saat menjadi Walikota Padang maupun ketika menjadi Gubernur Sumbar saat ini," ungkap Gubernur Mahyeldi di Padang, Selasa (28/7/2026).

Menurutnya, ASN yang bertugas lebih dekat dengan keluarga cenderung memiliki kondisi psikologis yang lebih baik sehingga mampu bekerja lebih fokus, produktif, dan memiliki semangat yang tinggi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Meski demikian, Mahyeldi menegaskan kedekatan domisili tidak boleh mengurangi profesionalisme ASN.

Penempatan pegawai tetap harus didasarkan pada kebutuhan organisasi, kompetensi, serta pemerataan sumber daya manusia di setiap perangkat daerah.

“Yang paling utama adalah pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan secara optimal. Penempatan ASN harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pegawai dengan kebutuhan organisasi,” tegasnya.

Mahyeldi berharap uji coba yang dilakukan BKN dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyempurnaan kebijakan manajemen ASN secara nasional.

Menurutnya, apabila diterapkan secara tepat dengan tetap mengedepankan merit system dan kualitas pelayanan publik, kebijakan tersebut dapat menjadi salah satu instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan ASN sekaligus memperkuat kinerja birokrasi yang profesional dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Pandangan tersebut sejalan dengan pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, yang menyatakan bahwa kebijakan penempatan ASN lebih dekat dengan domisili dapat diterapkan sepanjang tidak mengorbankan kualitas pelayanan kepada masyarakat. 

Menurut Menteri PANRB, pada hakikatnya ASN harus siap ditempatkan di mana pun sesuai kebutuhan instansi, sementara kewenangan pengaturan penempatan tetap berada pada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di masing-masing instansi.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan program bertajuk “Mendekatkan Pada Domisili dan Mendekatkan Pada Keluarga” saat ini masih dalam tahap uji coba secara internal di lingkungan BKN.

Program tersebut dilandasi keyakinan bahwa keseimbangan kehidupan keluarga dan pekerjaan dapat meningkatkan kinerja pegawai sekaligus mengurangi beban ekonomi akibat biaya transportasi maupun penginapan bagi ASN yang selama ini bertugas jauh dari keluarga.

"Untuk tahap awal, BKN melakukan uji coba program ini untuk ASN BKN agar pegawai dapat berkinerja lebih tinggi karena merasa lebih bahagia setelah berkumpul dengan keluarga. Selain itu, pegawai juga dapat menata kondisi ekonominya dengan lebih baik karena tidak lagi terbebani biaya transportasi maupun penginapan akibat tinggal jauhan dengan keluarga," ujar Zudan (adpsb/bud)

67 Anggota Paskibra Sawahlunto Mulai Jalani Pemusatan Latihan untuk HUT Ke-81 RI    
Selasa, Juli 28, 2026

On Selasa, Juli 28, 2026

67 Anggota Paskibra Sawahlunto Mulai Jalani Pemusatan Latihan untuk HUT Ke-81 RI
Pembukaan latihan dilaksanakan di Lapangan Ombilin, Senin (27/7/2026), oleh Wali Kota Sawahlunto yang diwakili Sekretaris Daerah Rovanly Abdams. (Foto: Marjafri). 

BENTENGSUMBAR.COM
– Sebanyak 67 anggota Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) Kota Sawahlunto mulai menjalani pemusatan latihan sebagai persiapan bertugas pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, yang akan digelar pada 17 Agustus 2026.

Pembukaan latihan dilaksanakan di Lapangan Ombilin, Senin (27/7/2026), oleh Wali Kota Sawahlunto yang diwakili Sekretaris Daerah Rovanly Abdams.

Sebanyak 67 anggota Paskibra tersebut terdiri atas 32 putra dan 35 putri yang berasal dari berbagai SMA, SMK, dan MA di Kota Sawahlunto. 

Mereka merupakan peserta terpilih yang telah dinyatakan lulus seluruh tahapan seleksi, mulai dari seleksi administrasi, tes kemampuan, hingga psikotes.

Dalam arahannya, Sekretaris Daerah Rovanly Abdams meminta seluruh perangkat daerah yang terlibat memastikan proses pembinaan berjalan optimal, mulai dari pendampingan teknis, pengawasan kesehatan, hingga pembentukan karakter dan kedisiplinan para anggota Paskibra.

Ia juga mengingatkan para peserta agar mampu membagi waktu antara mengikuti latihan dan memenuhi kewajiban belajar di sekolah, serta menjaga kondisi fisik agar tetap prima selama menjalani pemusatan latihan.

"Selain kesiapan teknis, kondisi kesehatan dan kedisiplinan juga menjadi faktor penting dalam menjalankan tugas sebagai anggota Paskibra. Karena itu, seluruh peserta diharapkan mengikuti setiap tahapan latihan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab," ujarnya.

Pelaksanaan pemusatan latihan turut mendapat dukungan dari berbagai pihak, di antaranya Bank Nagari yang memberikan bantuan berupa seragam Paskibra, serta sejumlah mitra lainnya yang berkontribusi mendukung kelancaran proses pembinaan.

Pemerintah Kota Sawahlunto berharap rangkaian pembinaan tersebut tidak hanya menghasilkan pelaksanaan upacara pengibaran dan penurunan Bendera Merah Putih yang khidmat pada peringatan HUT Ke-81 Kemerdekaan RI, tetapi juga membentuk generasi muda yang berkarakter, disiplin, berjiwa nasionalisme, dan memiliki kepemimpinan sebagai calon pemimpin masa depan. (*)

Pewarta: Marjafri

Para Pelaku Usaha Butuhkan Pelindungan ketika Hadapi Risiko Kerja agar Usaha yang Dirintis Dapat Terus Berkembang    
Selasa, Juli 28, 2026

On Selasa, Juli 28, 2026

Para Pelaku Usaha Butuhkan Pelindungan ketika Hadapi Risiko Kerja agar Usaha yang Dirintis Dapat Terus Berkembang
Sebanyak 100 Tenaga Kerja Mandiri Pemula (TKMP) di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, memperoleh bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan. (Foto: Ist). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggandeng dunia usaha untuk memperluas pelindungan jaminan sosial bagi Tenaga Kerja Mandiri (TKM).

Melalui kerja sama dengan PT Toyota Tsusho Lippo Residences, sebanyak 100 Tenaga Kerja Mandiri Pemula (TKMP) di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, memperoleh bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan.

Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis kepada 5 perwakilan penerima manfaat dalam acara yang digelar di Jakarta, Senin (27/7/2026).

Seluruh iuran BPJS Ketenagakerjaan dibiayai melalui program Tanggung Jawab Sosi al dan Lingkungan (TJSL/CSR) PT Toyota Tsusho Lippo Residences yang mencakup kepesertaan dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Kemnaker, Sugeng Heri Suseno, mengatakan kolaborasi pemerintah dan dunia usaha menjadi langkah strategis untuk memperluas akses pelindungan jaminan sosial, khususnya bagi pekerja sektor informal yang selama ini masih menghadapi keterbatasan dalam memperoleh pelindungan ketenagakerjaan.

Menurut Sugeng, bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan tersebut melengkapi Program Tenaga Kerja Mandiri Pemula (TKMP) Tahun 2026 yang diselenggarakan Kemnaker.

Melalui program ini, pemerintah tidak hanya memberikan bantuan sarana usaha, tetapi juga memastikan para penerima manfaat memperoleh pelindungan sosial sebagai bagian dari upaya pemberdayaan tenaga kerja mandiri.

"Kami menyadari bahwa membangun usaha mandiri yang produktif tidak cukup hanya dengan bantuan modal. Para pelaku usaha juga membutuhkan pelindungan ketika menghadapi risiko kerja agar usaha yang dirintis dapat terus berkembang," ujarnya.

Lebih lanjut, Sugeng mengatakan perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan pelindungan bagi pekerja sektor informal sekaligus membuka peluang transformasi menuju sektor formal.

"Dengan didaftarkannya para pelaku TKM ke dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), mereka tidak hanya memperoleh pelindungan atas risiko kerja, tetapi juga tercatat secara resmi dalam sistem jaminan sosial ketenagakerjaan nasional," pungkas Sugeng. (*)