BentengSumbar.com

Dosen Sastra Minangkabau Luncurkan Website Eksiklopedi Digital Pribahasa Minangkabau

Dosen Sastra Minangkabau Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas resmi meluncurkan Website Eksiklopedi Digital Pribahasa Minangkabau pada Senin, 17 November 2025.

BENTENGSUMBAR.COM - Dosen Sastra Minangkabau Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas resmi meluncurkan Website Eksiklopedi Digital Pribahasa Minangkabau pada Senin, 17 November 2025.

Kegiatan ini dihadiri oleh majelis guru dan siswa Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama se-Padang Pariaman. Acara ini resmi dimulai pada pukul 10.00 WIB di kantor Bapelitbangda Padang Pariaman (badan perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah) di seputaran Komplek IKK Padang Pariaman.

Acara ini resmi dibuka oleh bapak Bupati Padang Pariaman yang diwakili oleh staf khusus bupati. Setelah dibuka acara dilanjutkan dengan peluncuran website.

Dalam kesempatan ini turut juga hadir Dr. Lindawati, M.Hum., selaku ketua tim Website Eksiklopedi Digital Pribahasa Minangkabau, Dr. Satya Gayatri, M. Hum.

Sebagai anggota peneliti, Bahren, SS MA sebagai anggota tim & Giwa Sebagai Tim Ahli Website Dari Upi YPTKPadang.

Dalam kesempatan ini tim ahli IT M. Sayuti, S.Ds., M.Sn., tidak dapat hadir karena ada kegiatan lain. Disamping itu juga perwakilan dari Bapelitbangda Padang Pariaman juga hadir membersamai kegiatan.

"Alhamdulillah, saya mengucapkan terima kasih kepada bappedalitbang Padang Pariaman dan terima kasih untuk kehadiran bapak/ibu, siswa dalam acara ini, kegiatan ini dapat direalisasikan dengan baik kami tim dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas & juga beberapa tim dari UPI YPTK Padang," ujar Lindawati.

Dikatakannya, kegiatan ini adalah bentuk kepedulian kami terhadap generasi penerus agar kebudayaan khususnya kebudayaan Minangkabau tidak tergerus oleh zaman, makanya hasil dari penelitian sebelumnya menghasilkan website yang di dalamnya terdapat pepatah-petitih bahasa Minangkabau lengkap dengan maknanya.

"Kurang lebih 300 pepatah-petitih berbahasa Minangkabau ada di dalam website ini, website ini baru rampung 20% bagi bapak/ibuk yang ingin menulis tentang kebudayaan Minangkabau dalam website ini juga disediakan dan hubungi saja kontak yang tertera," ujar beliau.

Dalam kesempatan ini, acara dilanjutkan dengan pengenalan website yang dikenalkan oleh Bahren S.S M.A., dan Dr. Satya Gayatri, M. Hum., dan Dr. Lindawati, M.Hum.

Dalam pengenalan tersebut Narasumber dari Dosen Fakultas Ilmu Budaya dicerca berbagai pertanyaan mengenai muatan lokal Keminangkabauan dalam pembelajaran di sekolah-sekolah yang ada di Padang Pariaman.

Senada dengan itu, Bahren S.S M.A., mengatakan, website ini merupakan langkah awal untuk bisa menerapkan pembelajaran keminangkabauan kepada anak-anak khususnya di usia remaja di wilayah Padang Pariaman.

"Ini baru langkah awal. Kita nantinya bersedia juga menyiapkan modul pembelajaran bersama guru-guru yang ada di Padang Pariaman agar karakteristik tradisi-tradisi yang ada di Padang Pariaman dimasukan ke dalam modul pembelajaran," ujar beliau.

Satya Gayatri mengatakan, kolaborasi antara pemerintah dengan guru-guru sangat penting karena dengan adanya aturan yang kuat akan bisa menerapkan keminangkabauan masuk dalam muatan lokal dengan adanya Perbub dengan bekerja sama dengan anggota DPRD yanga da di Padang Pariaman.

"90% hasil penelitian kami bahwasanya guru-guru sangat menginginkan muatan lokal keminangkabauan perlu diadakan," tukas beliau.

Pertemuan berlangsung hangat dan produktif, membahas arah kebijakan serta peluang sinergi antara pemerintah daerah, guru dan tim peneliti dosen Sastra Minangkabau Universitas Andalas.

Pertemuan berakhir setelah makan siang, para guru dan siswa kembali ke sekolah untuk melanjutkan proses belajar dan mengajar.(ajr)

Selasa, November 18, 2025

Desa Santur Dinobatkan sebagai Pemerintah Desa/Kelurahan Terbaik se-Sumatera Barat Dalam Ajang Paritrana Award 2025

Bang Yahya On Selasa, November 18, 2025

Kepala Desa Santur, Sri Adianto saat menerima penghargaan Paritrana Award 2025.

BENTENGSUMBAR.COM - Buah dari komitmen berkelanjutan dalam memberikan perlindungan jaminan sosial bagi warganya, Desa Santur berhasil meraih Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kategori Pemerintah Desa/Kelurahan Terbaik I Se-Sumatera Barat pada ajang Paritrana Award Tahun 2025 Tingkat Provinsi Sumatera Barat, di Auditorium Gubernur Sumatera Barat,Senin (17/11/2025).

Paritrana Award merupakan penghargaan yang digagas oleh Pemerintah Republik Indonesia bersama BPJS Ketenagakerjaan untuk mengapresiasi pemerintah daerah, pelaku usaha, dan institusi yang berhasil menghadirkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan secara optimal.

Kepala Desa Santur, Sri Adianto menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah desa, perangkat, serta dukungan masyarakat.

“Penghargaan ini menjadi bukti keseriusan Desa Santur dalam memastikan bahwa seluruh pekerja, termasuk pekerja rentan dan informal, mendapat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Kami akan terus memperluas cakupan dan meningkatkan kualitas layanan,” ujarnya.

Paritrana Award tingkat provinsi menjadi pintu menuju kompetisi tingkat nasional. Dengan raihan prestasi sebagai Terbaik I, Desa Santur berpeluang besar mewakili Sumatera Barat dan bersaing dengan desa-desa terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia.

Penghargaan ini sekaligus memperkuat posisi Desa Santur sebagai desa yang adaptif, progresif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam aspek perlindungan ketenagakerjaan. (*)

Pewarta: Marjafri

Maklumat:

Wartawan BentengSumbar. com dalam bertugas meliput dan investigasi dilengkapi id. card.

Narasumber dapat meminta wartawan BentengSumbar. com memperlihatkan kartu Identitas jika diperlukan.

Selasa, November 18, 2025

Batik Tangsi: Simfoni Sejarah dan Inovasi dari Balik Jeruji Lapas Narkotika Sawahlunto

Bang Yahya On Selasa, November 18, 2025

Kalapas Narkotika Sawahlunto, Ressy Setiawan memperlihatkan salah satu produk Kain Batik Tangsi, karya Warga Binaan di Lapas yang dipimpinnya.

BENTENGSUMBAR.COM - Sebuah inovasi kreatif yang sarat makna sejarah lahir dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Sawahlunto yang diberi nama Batik Tangsi.

Tidak hanya menjadi produk unggulan, tetapi karya ini juga mengangkat kekayaan budaya lokal khususnya terkait dengan sejarah Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto di jaman Kolonial Belanda.

Batik Tangsi ini merupakan hasil inisiasi dan gagasan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Narkotika Sawahlunto, Ressy Setiawan yang baru bertugas selama lima bulan di kota Warisan Dunia tersebut.

Dalam acara Ngopi Bareng bersama awak media Kota Sawahlunto, bertempat di Aula Pertemuan Lapas Narkotika Sawahlunto (Senin, 17 November 2025), Kalapas menyampaikan bahwa untuk mendorong serta lebih memaksimalkan pengembangan karya inovatif yang seluruh proses pembuatannya di lakukan dengan memberdayakan Warga Binaan, tentunya membutuhkan dukungan serta kerjasama dari segenap pihak termasuk para awak media atau wartawan.

"Ditengah segala keterbatasan, kami berharap, dengan bantuan pemberitaan dari rekan-rekan media, akan dapat menggugah Pemerintah Kota, Wakil Rakyat hingga para pengusaha tambang Batubara yang beraktivitas di kota ini untuk turut berperan serta membantu kegiatan pemberdayaan Warga Binaan yang saat ini berjumlah 511 orang" kata Ressy Setiawan yang sebelumnya bertugas dan menjabat sebagai Kepala Pengamanan Rutan Kelas 1 Palembang.

Terkait dengan Batik Tangsi, Kalapas yang bertugas di Sawahlunto sejak tanggal 12 juni lalu menyampaikan bahwa inovasi ini berawal saat dirinya melihat potensi yang sangat menantang untuk di kembangkan sekaligus juga dapat mengabadikan narasi Sawahlunto, sebagai kota yang telah ditetapkan oléh UNESCO sebagai Warisan Dunia melalui media kain.

Nama "Tangsi" sendiri merujuk pada barak atau bangunan penjara kolonial, yang kini direfleksikan melalui tiga motif utama yang dicetak pada kain batik ini yaitu:

1. Motif Orang Rantai: Motif ini menuangkan kisah kelam Sawahlunto. Ia menggambarkan figur-figur manusia yang terikat rantai, merefleksikan sejarah buruh paksa atau narapidana yang menjadi bagian tak terpisahkan dari operasional tambang batu bara di masa lampau.

2. Motif Mak Itam: Motif ini merupakan simbol dari lokomotif kereta api uap ikonik yang dahulu beroperasi di Sawahlunto. 'Mak Itam' menjadi representasi konektivitas, transportasi, dan kemakmuran batubara di era lampau.

3. Motif Lingkaber (Lingkar Kawat Berduri): Motif ini paling mencerminkan asal-usulnya, yaitu lingkungan Lapas. Lingkaber melukiskan kawat berduri yang mencerminkan "Tangsi" atau barak penjara, menjadi pengingat akan batas dan proses pembinaan yang dijalani para pembuatnya.

"Batik Tangsi ini membuktikan bahwa keterbatasan ruang di balik jeruji besi tidak membatasi kreativitas. Karya warga binaan ini diharapkan mampu menjadi produk kerajinan yang membanggakan, sekaligus duta yang menceritakan kembali sejarah Sawahlunto kepada khalayak luas" pungkas Ressy Setiawan. (*)

Pewarta: Marjafri

Selasa, November 18, 2025

Amien Rais dan Menantunya Digugat Kader Partai Ummat Rp24 Miliar

Bang Yahya On Selasa, November 18, 2025

Pendiri Umum Amien Rais dan Ketua Umum Ridho Rahmadi, digugat oleh 34 kader partai dengan nilai tuntutan mencapai Rp24 miliar.

BENTENGSUMBAR.COM - Sejumlah petinggi Partai Ummat, termasuk pendirinya Amien Rais dan Ketua Umum Ridho Rahmadi, digugat oleh 34 kader partai dengan nilai tuntutan mencapai Rp24 miliar.

Gugatan dilayangkan pada 13 November 2025 dan telah terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor perkara 1247/Pdt.Sus-Parpol/2025/PN JKT.SEL.

Penggugat berasal dari berbagai wilayah, antara lain Zul Badri, Niko Fransisco, Irsyadul Fauzi, dan Abdul Hakim.

Sementara itu, empat tergugat adalah Amien Rais selaku Ketua Majelis Syuro, termasuk menantunya sekaligus Ketua Umum Ridho Rahmadi, Sekretaris Majelis Syuro Ansufri Idrus Sambo, dan Sekjen Taufik Hidayat.

Sidang perdana dijadwalkan berlangsung pada 24 November 2025. Namun, hingga kini Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jaksel belum memuat petitum perkara tersebut.

Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi mengaku siap menghadapi gugatan. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan mengajukan gugatan balik (rekonvensi) sebagai bentuk perlindungan hukum.

“Sebagai bentuk kesadaran hukum, kami menghormati, dan sangat siap untuk proses selanjutnya. Dan kami akan melakukan gugatan rekonvensi atau gugatan balik,” ujar Ridho, Senin (17/11).

Konflik di Internal Partai Ummat

Amien Rais juga sempat diprotes oleh sejumlah Dewan Pengurus Daerah (DPD) dan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Ummat karena anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai yang disebut tak mencerminkan prinsip demokrasi.

Anggota Mahkamah Partai Ummat, Herman Kadir menyebut Majelis Syura Partai Ummat di bawah kepemimpinan Amien Rais mengesahkan AD/ART yang baru tanpa melalui mekanisme musyawarah nasional (Munas) ataupun rapat kerja nasional (Rakernas).

"AD/ART baru ini sangat bertentangan dengan Undang-Undang Partai Politik. Tidak ada Munas, tidak ada Rakernas. Semua kekuasaan mutlak ada pada Majelis Syuro," ujar Herman dalam konferensi persnya, Senin (16/6/2025).

Herman menjelaskan, AD/ART tersebut juga berisikan daftar kepengurusan baru Partai Ummat, termasuk penetapan ketua umum tanpa melalui forum Munas.

Setidaknya ada 24 DPW yang akan menyurati Kementerian Hukum terkait AD/ART baru Partai Ummat yang baru-baru ini disebut telah disahkan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.

“Partai ini didirikan untuk menegakkan keadilan dan melawan kezaliman. Tapi, kenapa kita sendiri yang berbuat zalim? Apalagi sama kader,” tegas Herman.

Awal Mula Konflik

Konflik di Partai Ummat bermula dari rencana pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang seharusnya digelar pada Agustus 2024. Rakernas ini menjadi forum awal untuk membahas pelaksanaan musyawarah nasional (Munas) sekaligus pemilihan ketua umum baru.

Namun, Rakernas terus mengalami penundaan dengan berbagai alasan, mulai dari menanti pelantikan Presiden Prabowo Subianto hingga menunggu momentum politik yang dianggap lebih tepat karena adanya Pilkada 2024. Ketidakjelasan tersebut memicu kekecewaan di kalangan pengurus daerah.

Situasi semakin memanas ketika Majelis Syura secara mendadak menggelar musyawarah di Jakarta pada Desember 2024.

Dalam forum itu, Majelis Syura menetapkan perubahan AD/ART partai secara sepihak.

Perubahan ini menghapus sejumlah mekanisme demokratis, termasuk musyawarah nasional, musyawarah wilayah, dan musyawarah daerah.

Mekanisme pertanggungjawaban ketua umum maupun pengurus wilayah yang selama ini dilakukan melalui forum musyawarah juga dihapus.

Akibatnya, seluruh kewenangan partai kini berada di tangan Ketua Majelis Syura tanpa melalui mekanisme kolektif.

“AD/ART baru ini sangat bertentangan dengan Undang-Undang Partai Politik. Tidak ada Munas, tidak ada Rakernas. Semua kekuasaan mutlak ada pada Majelis Syuro,” ujar Herman Kadir, anggota Mahkamah Partai Ummat, dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Senin (16/6/2025).

Langkah Majelis Syura ini mendapat penolakan luas dari pengurus daerah. Pengurus Partai Ummat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bahkan membubarkan diri sebagai bentuk protes terhadap dominasi Majelis Syura di bawah kepemimpinan Amien Rais.

Herman menjelaskan, sedikitnya 24 DPW telah melaporkan keberatan resmi kepada Mahkamah Partai, yang kemudian dikaji dan dinyatakan sebagai sengketa internal yang sah.

“Saya dari Mahkamah Partai ya, dapat pengaduan dari DPD-DPD, DPW-DPW seluruh Indonesia. Kurang lebih ada 24 DPW melapor ke Mahkamah Partai,” kata Herman.

Merespons dinamika tersebut, Herman dan sejumlah pengurus yang menolak perubahan AD/ART mengirimkan surat resmi kepada Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum).

Melalui surat itu, mereka meminta agar pengesahan AD/ART baru dan susunan kepengurusan yang diajukan kubu Amien Rais ditunda.

“Makanya saya kirim surat ke Menkum supaya untuk menunda. Menunda disahkannya AD/ART yang baru, untuk menunda disahkannya kepengurusan yang baru,” ujar Herman. Namun, Kemenkum tetap menerbitkan keputusan yang mengesahkan perubahan tersebut, yang menurut Herman seolah mengesankan tidak ada sengketa internal.

“Artinya Menkum menganggap ini tidak ada sengketa. Padahal, faktanya hari ini jelas ada, ada 22 DPD dan DPW yang hadir. Seharusnya Menkumham tidak boleh mengeluarkan dulu surat keputusan,” ucap Herman.

Herman menambahkan, pihak yang berseberangan dengan kubu Amien Rais telah melayangkan somasi kepada Kemenkum untuk membatalkan pengesahan AD/ART. Jika tidak ditanggapi, mereka akan menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Kami akan mengajukan perlawanan. Saya sebagai ketua tim hukum dari teman-teman DPW dan DPD akan mengajukan perlawanan terhadap kesewenangan Majelis Syuro dan DPP ini,” tegas Herman.

Herman menegaskan bahwa langkah Majelis Syura dan pengurus baru yang mengabaikan mekanisme musyawarah telah mencederai prinsip dasar Partai Ummat, yang didirikan untuk menegakkan keadilan dan melawan kezaliman.

“Partai ini didirikan untuk menegakkan keadilan dan melawan kezaliman. Tapi, kenapa kita sendiri yang berbuat zalim? Apalagi sama kader,” pungkas Herman. (*)

Sumber: inilah. com

Selasa, November 18, 2025

Viral Wakil Ketua DPR Cucun Syamsurijal Sebut MBG Tak Butuh Ahli Gizi, Begini Klarifikasinya

Bang Yahya On Selasa, November 18, 2025

Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal, menyampaikan permintaan maaf sekaligus memberikan klarifikasi mengenai pernyataannya terkait program MBG yang sempat viral di media sosial.

BENTENGSUMBAR.COM - Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal, menyampaikan permintaan maaf sekaligus memberikan klarifikasi mengenai pernyataannya terkait program makan bergizi gratis (MBG) yang sempat viral di media sosial.

Cucun disebut mengatakan bahwa program MBG tidak memerlukan ahli gizi.

Cucun menjelaskan, pernyataan tersebut bukan merupakan pendapat pribadinya, melainkan merupakan usulan yang muncul dalam sebuah forum diskusi mengenai MBG.

Forum itu melibatkan sejumlah pihak, termasuk Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi).

Menurut Cucun, forum tersebut digelar oleh para mitra MBG untuk menindaklanjuti hasil rapat kerja dengan Komisi IX DPR beberapa waktu lalu.

“Nah teman-teman ahli gizi menyampaikan usulan, ada kalimatnya jangan pakai embel-embel ahli gizi kalau memang mau diganti,” kata Cucun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/11).

Ia menambahkan, usulan tersebut rencananya akan dibahas lebih lanjut dalam pertemuan antara Badan Gizi Nasional (BGN) dan Persagi.

Namun, sebelum pembahasan itu selesai, ia sudah menerima masukan terkait usulan bahwa program MBG tidak perlu ahli gizi.

Cucun menegaskan, dirinya tidak memiliki niat untuk menghapus peran ahli gizi dalam pelaksanaan MBG.

Karena itu, ia telah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka.

“Saya sudah sampaikan (permintaan maaf) di media sosial saya. Bahkan semalam kita diskusi sama ketum Persagi,” tegasnya.

Ia juga menyebut banyak pemikiran konstruktif dari Persagi yang sedang didalami bersama.

“Bahkan pemikiran-pemikiran beliau luar biasa tadi dibahas di sini. Tadi juga di awal sudah kita sampaikan,” pungkasnya.

Sebelumnya, video pernyataan Cucun yang menyebut MBG tidak membutuhkan ahli gizi viral di platform TikTok.

Dalam video tersebut, ia tampak menegur seorang penanya dalam forum.

“Saya enggak suka anak-anak muda arogan kayak gini, mentang-mentang kalian semua dibutuhkan negara kalian bicara undang-undang. Yang membuat kebijakan itu saya,” ujar Cucun dalam rekaman itu, sebagaimana diunggah akun TikTok @hudadv. (*)

Sumber: Jawapos. com

Selasa, November 18, 2025

Prabowo Janji Kejar Uang Koruptor untuk Pendidikan Anak Bangsa

Bang Yahya On Selasa, November 18, 2025

Presiden RI Prabowo Subianto mengunjungi SMK Negeri 3 Teknologi dan Rekayasa Jayapura di acara peluncuran program Digitalisasi Pembelajaran untuk Indonesia Cerdas di SMPN 4 Kota Bekasi, Senin, 17 November 2025.

BENTENGSUMBAR.COM - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memperluas akses pendidikan digital, sekaligus memastikan pendanaan pendidikan diperkuat melalui pemulihan aset hasil korupsi.

Hal itu ia sampaikan dalam dialognya dengan guru dan siswi SMK Negeri 3 Teknologi dan Rekayasa Jayapura di acara peluncuran program Digitalisasi Pembelajaran untuk Indonesia Cerdas di SMPN 4 Kota Bekasi, Senin, 17 November 2025.

Dalam kesempatan tersebut, seorang guru menyampaikan langsung apresiasi atas hadirnya Program Indonesia Digital (PID).

“Kami sangat berterima kasih Bapak, karena dengan bantuan PID ini kami dapat melaksanakan pembelajaran digital. Dampaknya pada siswa adalah mereka lebih bersemangat, lebih mudah paham, dan mereka juga sangat interaktif,” ujarnya.

Seorang siswi, Trifena, turut mengucapkan terima kasih atas fasilitas digital yang kini mereka gunakan setiap hari.

“Terima kasih Pak Presiden atas bantuan PID yang telah diberikan kepada kami. Kami sangat senang menggunakannya. Semoga bisa ditambahkan untuk setiap jurusan di sekolah kami,” kata dia.

Prabowo merespons positif aspirasi tersebut dan menegaskan bahwa pemerintah menargetkan seluruh ruang kelas di Indonesia dapat memiliki perangkat pembelajaran interaktif.

Ia berjanji mengejar para koruptor dan mengumpulkan uang hasil korupsinya untuk pendidikan anak bangsa.

“Nanti itu semua uang-uang koruptor kita kejar. Nanti maling-maling kita akan kejar semua itu, supaya anak-anak kita pintar-pintar,” tegas Prabowo. (*)

Sumber: RMOL

Selasa, November 18, 2025

Menteri Nusron: Selama Jajaran BPN Tidak Mau Diajak Kongkalikong, Mafia Tanah Pasti Kabur

Bang Yahya On Selasa, November 18, 2025

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid memberikan keterangan kepada awak media. Ia menegaskan integritas dan keteguhan moral jajaran BPN kunci utama melawan mafia tanah.

BENTENGSUMBAR.COM – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan integritas dan keteguhan moral jajaran BPN kunci utama melawan mafia tanah.

“Selama jajaran BPN tidak mau diajak kongkalikong, mafia tanah pasti kabur. Mereka hanya bisa bergerak kalau ada pintu yang dibukakan dari dalam. Kalau kita menutup rapat celah itu, mereka buyar dengan sendirinya,” ujar Nusron dalam keterangannya di Jakarta, dikutip Selasa 18 November 2025.

Menurut dia, seluruh upaya digitalisasi, perbaikan tata kelola, hingga penguatan regulasi akan sia-sia jika masih ada celah kompromi di internal Kementerian ATR/BPN.

Praktik kejahatan akan selalu mencari celah dalam berbagai bentuk, di mana pun dan dalam zaman apa pun.

Setiap negara modern selalu berhadapan dengan dua kekuatan, yakni mereka yang menjaga ketertiban dan mereka yang mencoba merusaknya.

Karena itu, strategi utama bukan hanya mengejar pelaku, tetapi memperkuat benteng utama negara, yaitu integritas aparatur Kementerian ATR/BPN.

“Kita berantas, mereka akan muncul lagi dalam bentuk berbeda. Yang berubah hanya modelnya, bukan niat jahatnya. Cara paling efektif menghadapi mafia tanah adalah memastikan orang BPN kuat, proper, dan tegas menegakkan aturan,” kata Nusron Wahid.

Ia menambahkan bahwa profesionalisme aparatur, kedisiplinan administrasi, dan kepatuhan penuh terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan fondasi untuk menutup seluruh ruang permainan mafia tanah. Tidak boleh ada kompromi, sekecil apa pun.

“Selama pejabat dan pegawai tidak mau diajak kongkalikong, mafia tidak akan bisa masuk. Mau sekeras apa pun mereka bergerak, kalau kita tidak tergoda, mereka (mafia tanah) pasti gagal,” ujarnya.

Nusron menegaskan bahwa negara akan selalu hadir dalam setiap persoalan pertanahan dan memastikan seluruh proses penyelesaian kasus berjalan objektif, transparan, dan sesuai hukum.

Untuk itulah, dia menyampaikan pesan bahwa membersihkan pertanahan Indonesia dimulai dari keteguhan integritas internal ATR/BPN. (*)

Sumber: Viva. co. id

Selasa, November 18, 2025

Bongkar Skandal Korupsi Pajak, Kejagung Geledah Sejumlah Lokasi

Bang Yahya On Selasa, November 18, 2025

Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna memberikan keterangan kepada awak media. Tim penyidik Jampidsus Kejagung melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi terkait kasus dugaan korupsi perpajakan.

BENTENGSUMBAR.COM - Tim penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi terkait kasus dugaan korupsi perpajakan.

Upaya paksa ini dilakukan dalam rangka pencarian bukti untuk mengusut dugaan tersebut.

"Benar ada tindakan hukum berupa penggeledahan di beberapa tempat," kata Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna kepada wartawan di Jakarta, Senin (17/11/2025).

Anang belum memerinci soal lokasi maupun barang bukti apa saja yang diamankan dari kegiatan tersebut.

Dia hanya mengungkapkan kegiatan ini terkait dugaan korupsi pembayaran pajak yang terendus oleh Kejagung.

"Terkait dugaan tindak pidana korupsi memperkecil kewajiban pembayaran perpajakan perusahaan/wajib pajak tahun 2016-2020 oleh oknum/pegawai Pajak pada Direktorat Pajak Kementerian Keuangan," ujar Anang.

Kejagung mengendus adanya dugaan pidana korupsi di balik pembayaran pajak tersebut.

Oleh sebab itu, upaya pencarian bukti masih akan terus dilakukan dalam rangka mengusut dugaan tersebut. (*)

Sumber: BeritaSatu.com

Selasa, November 18, 2025

Manajer Hingga Pegawai PTPP Digarap KPK di Kasus Proyek Fiktif

Bang Yahya On Selasa, November 18, 2025

Manajer hingga pegawai PT Pembangunan Perumahan (PTPP) (Persero) Tbk dipanggil tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi pengadaan fiktif.

BENTENGSUMBAR.COM - Manajer hingga pegawai PT Pembangunan Perumahan (PTPP) (Persero) Tbk dipanggil tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi pengadaan fiktif di Divisi Engineering, Procurement, and Construction (EPC) PTPP tahun 2022-2023.

“Hari ini tim penyidik memanggil 7 orang dari PTPP sebagai saksi. Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," kata Jurubicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Senin, 17 November 2025.

Ketujuh saksi yang dipanggil, yakni Rio Putri Paramita selaku pegawai PTPP, Rizky Meidiansyah selaku pegawai PTPP, Antony Dwi Prasetiyo selaku pegawai PTPP, Tri Sunjata selaku Manager Project Control Divisi EPC PTPP.

Selanjutnya, Mirza Mahendra selaku Manager Procurement Divisi EPC PTPP, Gangga Wahyu Nugroho selaku Project Manager Smelter Feronikel Kolaka Divisi EPC PTPP sejak Juli 2021-Juli 2022, dan Agung Prio Nugroho selaku pegawai PTPP.

Dalam perkara ini, KPK telah menyita uang tunai dalam bentuk dolar Singapura sebesar 2.991.470, dan Rupiah sebesar Rp1,5 miliar atau total sekitar Rp39,5 miliar.

Sebelumnya, KPK juga telah melakukan penyitaan deposito sebesar Rp22 miliar, dan uang yang ditemukan di dalam brankas sebesar Rp40 miliar. Tak hanya itu, KPK juga telah menyita uang sebesar 3,5 juta dolar Amerika Serikat (AS).

Pada Jumat 20 Desember 2024, KPK resmi mengumumkan penyidikan dugaan korupsi di PTPP yang telah dimulai pada 9 Desember 2024 dengan menetapkan 2 orang tersangka yang merugikan keuangan negara sekitar Rp80 miliar.

KPK juga telah melakukan pencegahan terhadap 2 orang, yakni DM dan HNN agar tidak bepergian ke luar negeri selama 6 bulan sejak 11 Desember 2024. Larangan bepergian ke luar negeri itu berdasarkan Surat Keputusan nomor 1637/2024.

Namun demikian, KPK belum merilis secara resmi identitas kedua orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dimaksud. (*)

Sumber: RMOL