HEADLINE
ATTIN EXPO 2026, Panggung Anak Tumbuhkan Bakat dan Karakter Islami    
Jumat, November 20, 2026

On Jumat, November 20, 2026

ATTIN EXPO 2026, Panggung Anak Tumbuhkan Bakat dan Karakter Islami
Halaman SD IT ATTIN Sumatera Barat di Desa Talago Sariak, Kecamatan Pariaman Timur, Jumat (20/11/2026). (Fotdok: Armaidi Tanjung). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Halaman SD IT ATTIN Sumatera Barat di Desa Talago Sariak, Kecamatan Pariaman Timur, Jumat (20/11/2026), berubah menjadi panggung penuh keceriaan. Anak-anak tampil dengan semangat, menunjukkan kemampuan, kreativitas, dan keberanian melalui berbagai perlombaan dalam gelaran ATTIN EXPO Tahun 2026.

Kegiatan yang dibuka langsung Wakil Wali Kota Pariaman, Mulyadi, itu bukan sekadar agenda tahunan sekolah. Lebih dari itu, ATTIN EXPO menjadi ruang bagi para pelajar untuk mengenali potensi diri, mengasah keterampilan, sekaligus membangun kepercayaan diri sejak usia dini.

Di tengah suasana perlombaan, tersimpan tujuan yang jauh lebih besar. Anak-anak tidak hanya didorong untuk menjadi unggul dalam bidang akademik, tetapi juga tumbuh dengan karakter Islami, mental yang kuat, serta kemampuan bersaing menghadapi tantangan masa depan.

Mulyadi mengapresiasi konsistensi SD IT ATTIN Sumatera Barat yang terus menghadirkan kegiatan positif tersebut. Menurutnya, keberlangsungan ATTIN EXPO dari tahun ke tahun menunjukkan adanya semangat kolaborasi antara pihak sekolah, orang tua, dan berbagai unsur pendukung dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang kreatif dan inspiratif.

Beragam cabang perlombaan menjadi kesempatan bagi peserta untuk memperlihatkan kemampuan terbaiknya. Mulai dari lomba tahfizh, TKA, olimpiade IPA, IPS dan Matematika, lomba puisi, panahan hingga kolase bersama orang tua. Setiap kegiatan memberikan pengalaman berbeda dalam membangun pengetahuan, keterampilan, ketangkasan, dan keberanian anak.

Bagi Mulyadi, keberhasilan pendidikan tidak cukup hanya diukur dari nilai akademik. Anak-anak juga perlu dibekali karakter, sportivitas, serta keberanian untuk tampil dan menyampaikan kemampuan mereka. Karena itu, ATTIN EXPO dinilai menjadi salah satu wadah yang tepat untuk membentuk generasi yang percaya diri dan memiliki bekal positif sejak dini.

Ia berharap kegiatan tersebut terus berlanjut pada tahun-tahun mendatang. Bahkan, Pemerintah Kota Pariaman membuka peluang sinergi dan kolaborasi dengan ATTIN Sumatera Barat agar penyelenggaraan ATTIN EXPO berikutnya dapat berlangsung lebih meriah dan menjangkau kegiatan yang lebih besar.

Di sela pembukaan, Mulyadi juga mengunjungi sejumlah stand makanan gratis yang disajikan masing-masing kelas di gedung bertingkat dua SD IT ATTIN Sumbar. Ia berinteraksi dengan para siswa dan melihat langsung suasana kegiatan yang melibatkan partisipasi warga sekolah serta orang tua murid tersebut.

Kepada seluruh peserta, Mulyadi berpesan agar mengikuti setiap perlombaan dengan penuh semangat dan menjunjung tinggi sportivitas. Sebab, kemenangan bukan satu-satunya tujuan. Pengalaman, keberanian mencoba, pengetahuan, dan persahabatan yang terbangun justru menjadi bekal berharga. Melalui ATTIN EXPO 2026, harapan melahirkan generasi berprestasi, percaya diri, dan berkarakter Islami terus ditumbuhkan dari lingkungan pendidikan. (*) 

Pewarta: Armaidi Tanjung

M. Khalidi Al Khair Bedah APBD Padang 2027, Fraksi PDIP-PPP-Ummat Kawal Anggaran Agar Berpihak kepada Rakyat    
Jumat, November 20, 2026

On Jumat, November 20, 2026

M. Khalidi Al Khair Bedah APBD Padang 2027, Fraksi PDIP-PPP-Ummat Kawal Anggaran Agar Berpihak kepada Rakyat
Muhammad Khalidi Al Khair atau yang akrab disapa Khalil Chaniago ini mengawali pandangannya dengan mengingatkan bahwa kondisi fiskal Kota Padang pada 2027 menghadapi tekanan cukup berat. (Fotdok: Humas). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Di tengah tekanan fiskal yang membayangi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang Tahun Anggaran 2027, Fraksi PDI Perjuangan–PPP–Ummat DPRD Kota Padang menunjukkan sikap kritis dan konstruktif. Melalui juru bicaranya, Muhammad Khalidi Al Khair, fraksi gabungan ini menyampaikan sejumlah catatan strategis yang menitikberatkan pada kepentingan masyarakat, pemerataan pembangunan, serta transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Sikap tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Padang dengan agenda Pendapat Akhir Fraksi terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027, Jumat (20/11/2026). Dalam forum penting itu, Muhammad Khalidi Al Khair tampil menyuarakan berbagai persoalan mendasar yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah sebelum anggaran ditetapkan dan dilaksanakan.

Bagi Fraksi PDIP–PPP–Ummat, APBD bukan sekadar dokumen angka dan administrasi pemerintahan. Lebih dari itu, anggaran daerah merupakan instrumen untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, setiap kebijakan belanja harus memiliki manfaat nyata, terutama bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian lebih besar.

Muhammad Khalidi Al Khair atau yang akrab disapa Khalil Chaniago ini mengawali pandangannya dengan mengingatkan bahwa kondisi fiskal Kota Padang pada 2027 menghadapi tekanan cukup berat. Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp2,74 triliun, turun Rp284,07 miliar atau 9,39 persen dibandingkan P-APBD 2026. Sementara belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp2,83 triliun, dengan defisit Rp90,39 miliar yang ditutup melalui SiLPA tahun sebelumnya.

Menghadapi situasi tersebut, Fraksi PDIP–PPP–Ummat mengingatkan pemerintah agar tidak menjadikan masyarakat kecil sebagai pihak yang menanggung beban peningkatan pendapatan daerah. Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,10 triliun harus dicapai melalui pembenahan sistem perpajakan, pemutakhiran data objek pajak, digitalisasi pemungutan, dan peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Khalidi juga memberikan perhatian terhadap penurunan target pajak daerah dari Rp938,47 miliar menjadi Rp882,84 miliar. Menurutnya, langkah rasionalisasi tersebut patut diapresiasi. Namun, optimalisasi PAD harus tetap mengedepankan keadilan dan tidak menekan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat.

Tidak hanya persoalan pajak, Fraksi PDIP–PPP–Ummat turut mendesak evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Penurunan Lain-lain PAD yang Sah sebesar 73,69 persen menjadi Rp19,96 miliar serta kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp27,13 miliar menjadi catatan penting. Khalidi menilai aset dan penyertaan modal daerah harus mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi daerah.

Pada sisi belanja, Khalidi memberikan sorotan serius terhadap komposisi anggaran yang dinilai belum ideal. Belanja operasi mendominasi hingga 93,95 persen, sementara belanja modal hanya tersisa Rp164,43 miliar atau sekitar 5,80 persen dari total belanja. Bahkan, anggaran infrastruktur jalan, jaringan, dan irigasi mengalami penurunan hingga 85,83 persen menjadi Rp42,06 miliar.

M. Khalidi Al Khair Bedah APBD Padang 2027, Fraksi PDIP-PPP-Ummat Kawal Anggaran Agar Berpihak kepada Rakyat
Erismiati dari Fraksi Partai Ummat. (Foto: By). 

Bagi Fraksi PDIP–PPP–Ummat, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena pembangunan infrastruktur berhubungan langsung dengan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat. Jalan yang baik, jaringan yang memadai, serta infrastruktur pendukung lainnya merupakan kebutuhan penting yang tidak boleh terus terpinggirkan dalam kebijakan penganggaran.

Khalidi juga mempertanyakan kenaikan anggaran belanja modal tanah yang mencapai Rp24,63 miliar atau hampir 8,7 kali lipat. Di tengah pemangkasan anggaran pembangunan jalan dan gedung, ia meminta pemerintah memberikan penjelasan terbuka mengenai tujuan pengadaan tanah, dokumen perencanaan, serta status lahan yang akan dibeli. Transparansi diperlukan agar anggaran tidak berakhir menjadi SiLPA akibat persoalan teknis.

Persoalan belanja pegawai turut menjadi perhatian utama fraksi ini. Dengan alokasi mencapai Rp1,59 triliun atau 56,28 persen dari total belanja, Khalidi mengingatkan pentingnya penyusunan peta jalan penataan pegawai sesuai amanat Pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Di saat bersamaan, pemerintah juga diminta memperjuangkan kepastian hak, status, dan keberlanjutan pengabdian tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Dalam hal perlindungan sosial, Fraksi PDIP–PPP–Ummat menegaskan bahwa keterbatasan fiskal tidak boleh menghilangkan perhatian terhadap masyarakat rentan. Alokasi bantuan sosial dan hibah yang secara keseluruhan hanya sekitar 1,48 persen dari total belanja perlu dikawal agar tetap mampu menjangkau fakir miskin, lansia, penyandang disabilitas, serta masyarakat yang terdampak bencana. Penyalurannya pun harus transparan dan berbasis data yang akurat.

Sebagai kota yang memiliki risiko gempa bumi, tsunami, dan banjir, Padang juga membutuhkan perhatian serius dalam penganggaran kebencanaan. Khalidi menyoroti alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) yang hanya Rp7 miliar serta gabungan anggaran BPBD dan Dinas Pemadam Kebakaran sebesar 1,25 persen dari total APBD. Menurutnya, kesiapsiagaan dan mitigasi bencana merupakan kebutuhan mendasar yang tidak boleh dikorbankan atas nama efisiensi.

Perhatian terhadap pemerataan pembangunan juga menjadi salah satu pesan penting Muhammad Khalidi Al Khair. Ia meminta Pemko Padang membuka dasar penghitungan alokasi anggaran setiap kecamatan, terutama agar wilayah pinggiran seperti Bungus Teluk Kabung dan Lubuk Kilangan memperoleh perhatian yang proporsional. Pokok-pokok pikiran DPRD yang berasal dari aspirasi masyarakat melalui reses juga harus diakomodasi secara adil.

Di sisi lain, Fraksi PDIP–PPP–Ummat mendorong efisiensi birokrasi dengan memangkas belanja seremonial yang tidak memberikan dampak langsung terhadap pelayanan publik. Perjalanan dinas, rapat, dan konsumsi harus dievaluasi, sementara anggaran besar pada sektor pendidikan sebesar Rp954,26 miliar dan kesehatan Rp423,28 miliar wajib dipastikan benar-benar dirasakan peserta didik dan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan.

Menutup pandangannya, Khalidi mengingatkan pemerintah agar mempercepat penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan proses pengadaan barang/jasa sejak awal 2027. Langkah tersebut penting mengingat proyeksi SiLPA tahun berjalan berada pada titik nol sehingga pemerintah perlu menjaga kualitas penyerapan anggaran, menindaklanjuti temuan BPK, serta menghindari kebutuhan penarikan utang baru. Fraksi PDIP–PPP–Ummat juga menegaskan komitmennya mengawal pelaksanaan APBD melalui fungsi pengawasan secara konsisten dan meminta setiap pergeseran anggaran dilaporkan secara terbuka kepada DPRD maupun masyarakat.

Pada akhirnya, Fraksi PDI Perjuangan–PPP–Ummat menyatakan persetujuan terhadap Ranperda APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2027 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Persetujuan tersebut disertai catatan dan rekomendasi yang harus menjadi perhatian pemerintah. Melalui sikap kritis yang disampaikan Muhammad Khalidi Al Khair, fraksi ini menegaskan bahwa persetujuan anggaran bukan berarti menghentikan pengawasan. Justru, komitmen untuk memastikan setiap rupiah uang rakyat digunakan secara tepat, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat Kota Padang harus terus diperjuangkan.(Adv)

Investasi Sumbar Tumbuh 25,45 Persen, Serap 5.903 Tenaga Kerja    
Jumat, November 20, 2026

On Jumat, November 20, 2026

Investasi Sumbar Tumbuh 25,45 Persen, Serap 5.903 Tenaga Kerja
Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy mengatakan, pertumbuhan investasi Sumbar tahun 2026 ini melampaui target. (Fotdok: Budi). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Realisasi investasi di Sumatera Barat (Sumbar) menunjukkan pertumbuhan signifikan. Hingga Triwulan III 2026, realisasi investasi Sumbar mencapai Rp10,84 triliun atau meningkat 25,45 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebesar Rp8,64 triliun.

Peningkatan tersebut menunjukkan semakin terbukanya peluang investasi di Sumbar sekaligus menjadi dorongan bagi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di daerah. Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy, di Padang, Jumat (20/11/2026).

“Pertumbuhan investasi Sumbar tahun 2026 ini melampaui target. Dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, realisasinya tumbuh 25,45 persen. Ini tentu menjadi capaian positif bagi iklim investasi dan perekonomian daerah,” ungkap Vasko.

Ia menjelaskan, berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI Tahun 2026, peningkatan realisasi investasi tersebut juga memberikan dampak terhadap penyerapan tenaga kerja. Tercatat sebanyak 5.903 tenaga kerja terserap melalui 10.099 proyek investasi yang berjalan di Sumbar.

Dari sisi sebaran proyek, sektor tersier mendominasi dengan kontribusi sebesar 56,36 persen, disusul sektor primer sebesar 29,37 persen dan sektor sekunder sebesar 14,27 persen. Komposisi tersebut menunjukkan aktivitas investasi di Sumbar tersebar pada berbagai sektor ekonomi.

Meski demikian, Vasko mengakui masih banyak potensi daerah yang belum tergarap secara optimal. Karena itu, capaian pertumbuhan investasi tersebut harus menjadi momentum untuk semakin memperkuat upaya menggali dan mengembangkan potensi ekonomi yang dimiliki Sumbar.

Menurutnya, Sumbar memiliki beragam peluang investasi yang dapat dikembangkan. Namun, diperlukan keseriusan, inovasi, serta sinergi seluruh pemangku kepentingan agar potensi tersebut dapat diubah menjadi kegiatan ekonomi produktif yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Ini bukan hasil kerja satu atau dua orang, ini adalah kerja kolaboratif semua pihak. Itulah kekuatan Sumatera Barat. Kalau potensi daerah kita kelola dan kembangkan dengan baik, saya optimistis Sumbar bisa terus tumbuh dan melampaui target-target yang telah ditetapkan,” tegasnya. (adpsb/bud)

Golkar Terima APBD Padang 2027 dengan Catatan, Helmi Moesim Ingatkan Belanja Harus Berpihak kepada Rakyat    
Jumat, November 20, 2026

On Jumat, November 20, 2026

Golkar Terima APBD Padang 2027 dengan Catatan, Helmi Moesim Ingatkan Belanja Harus Berpihak kepada Rakyat
Helmi Moesim, yang akrab disapa Bang Ay ini, yang bertindak sebagai ketua sekaligus juru bicara Fraksi Partai Golkar. (Fotdok: Humas). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Di balik angka triliunan rupiah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang Tahun Anggaran 2027, ada pesan penting yang disuarakan Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Padang. Anggaran daerah tidak boleh sekadar habis untuk membiayai rutinitas pemerintahan, tetapi harus benar-benar hadir menjawab kebutuhan masyarakat. Pesan itulah yang mengemuka melalui penyampaian pendapat akhir Fraksi Partai Golkar yang disampaikan Helmi Moesim, S.IP., dalam rapat paripurna DPRD Kota Padang, Jumat (20/11/2026).

Di hadapan seluruh peserta sidang, Helmi Moesim, yang akrab disapa Bang Ay ini, yang bertindak sebagai ketua sekaligus juru bicara Fraksi Partai Golkar menyampaikan pandangan dengan sejumlah catatan penting. Baginya, APBD bukan sekadar kumpulan angka dalam dokumen keuangan, melainkan gambaran keberpihakan pemerintah terhadap rakyat. Setiap rupiah yang dibelanjakan semestinya memberikan manfaat nyata, mulai dari peningkatan pelayanan publik hingga pembangunan yang dapat dirasakan langsung oleh warga.

Salah satu perhatian utama Fraksi Partai Golkar adalah kemampuan keuangan daerah yang dinilai masih membutuhkan penguatan. Dari proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp2,7 triliun lebih, Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sekitar Rp1,1 triliun atau 40,7 persen. Sementara pendapatan transfer mencapai Rp1,6 triliun atau 59,3 persen. Helmi menilai, sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat sekaligus pusat perdagangan, pariwisata, dan pendidikan, Kota Padang seharusnya mampu meningkatkan kontribusi PAD hingga melampaui 50 persen.

Bagi Fraksi Partai Golkar, tingginya ketergantungan terhadap dana transfer bukan persoalan yang bisa dipandang sebelah mata. Apalagi, ketika kebijakan efisiensi transfer ke daerah berpotensi memengaruhi kemampuan pemerintah membiayai pembangunan. Helmi juga mengingatkan agar peningkatan PAD tidak semata-mata bertumpu pada pajak dan retribusi yang berisiko menambah beban masyarakat kecil. Optimalisasi aset daerah dan pembenahan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus menjadi jalan untuk membuka sumber pendapatan baru.

Sorotan berikutnya tertuju pada struktur belanja daerah. Dalam rancangan APBD 2027, belanja operasi mencapai Rp2,6 triliun atau sekitar 92,8 persen, sedangkan belanja modal hanya Rp164,4 miliar atau 5,8 persen. Komposisi ini menjadi perhatian serius Helmi Moesim. Menurutnya, terlalu besarnya porsi belanja rutin perlu dievaluasi agar ruang fiskal untuk pembangunan tidak semakin terbatas. Sebab, masyarakat lebih membutuhkan jalan yang baik, drainase yang berfungsi, penanganan banjir, serta lingkungan yang bersih daripada anggaran yang hanya berputar pada kebutuhan administratif.

Karena itu, Fraksi Partai Golkar mendorong rasionalisasi belanja operasi secara nyata dan peningkatan belanja modal secara bertahap. Helmi menginginkan APBD 2027 lebih terasa manfaatnya hingga ke lingkungan permukiman warga. Persoalan banjir, sampah, jalan rusak, dan drainase harus mendapatkan perhatian anggaran yang memadai. Pada saat bersamaan, penguatan UMKM, penurunan angka stunting, serta pengentasan kemiskinan ekstrem juga perlu ditempatkan sebagai prioritas pembangunan.

Tidak hanya berbicara soal belanja dan pendapatan, Fraksi Partai Golkar turut memberikan perhatian terhadap rencana pembiayaan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Helmi menyampaikan dukungan terhadap rencana pembenahan Kawasan Kota Tua, Kawasan Bandar Jati, dan pembangunan Taman Sepakbola. Namun, dukungan tersebut tetap disertai pesan agar setiap tahapan dilaksanakan secara transparan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dibahas bersama komisi terkait di DPRD Kota Padang. Pembangunan, menurut semangat pandangan fraksi, harus berjalan dengan perencanaan matang dan kepentingan publik sebagai pijakan utama.

Seluruh catatan tersebut memperlihatkan sikap Fraksi Partai Golkar yang tidak sekadar melihat APBD dari besarnya angka, tetapi juga dari kualitas kebijakan dan dampaknya bagi masyarakat. Helmi Moesim menegaskan pentingnya anggaran berorientasi hasil (outcome-oriented), sehingga setiap program pemerintah memiliki manfaat yang terukur dan dapat dirasakan warga. APBD harus menjadi instrumen untuk memperkuat ekonomi masyarakat, memperbaiki kualitas pelayanan, dan mempercepat pemerataan pembangunan di Kota Padang.

Golkar Terima APBD Padang 2027 dengan Catatan, Helmi Moesim Ingatkan Belanja Harus Berpihak kepada Rakyat
Helmi Moesim, yang akrab disapa Bang Ay ini, yang bertindak sebagai ketua sekaligus juru bicara Fraksi Partai Golkar menyerahkan pandangan fraksi. (Fotdok: Humas). 

Pada akhirnya, Fraksi Partai Golkar menyatakan menerima Rancangan APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2027 dengan catatan. Sikap yang disampaikan Helmi Moesim itu sekaligus menjadi pesan bahwa persetujuan terhadap anggaran bukan berarti menghilangkan fungsi pengawasan dan pengawalan. Justru melalui catatan kritis tersebut, Fraksi Partai Golkar ingin memastikan APBD 2027 tidak berhenti sebagai dokumen perencanaan, melainkan benar-benar menjadi kekuatan untuk menghadirkan pembangunan yang lebih adil, pelayanan yang lebih baik, dan kesejahteraan yang semakin dekat dengan kehidupan masyarakat Kota Padang. (Adv)

Saudagar DMDI Global Lirik UMKM Padang, Peluang Kerja Sama Bisnis Malaysia-Indonesia Terbuka    
Jumat, November 20, 2026

On Jumat, November 20, 2026

Saudagar DMDI Global Lirik UMKM Padang, Peluang Kerja Sama Bisnis Malaysia-Indonesia Terbuka
Delegasi yang dipimpin Ketua Saudagar DMDI Global, Dato' Hjh Joyah Abd Rashid, datang dengan misi membuka peluang kemitraan. (Fotdok: Faisal). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Produk UMKM Kota Padang mulai menarik perhatian saudagar lintas negara. Kali ini, giliran delegasi Saudagar Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI) Global asal Malaysia yang datang langsung ke Kota Padang untuk melihat potensi usaha sekaligus menjajaki peluang kerja sama bisnis dengan pelaku UMKM lokal, Jumat (20/11/2026).

Kunjungan tersebut bukan sekadar agenda silaturahmi atau melihat-lihat produk unggulan. Delegasi yang dipimpin Ketua Saudagar DMDI Global, Dato' Hjh Joyah Abd Rashid, datang dengan misi membuka peluang kemitraan, termasuk usaha patungan atau joint venture dengan para pelaku UMKM, khususnya mereka yang berhasil meraih prestasi dalam ajang UMKM Champion Padang 2026.

Sejumlah usaha unggulan menjadi tujuan kunjungan rombongan. Di antaranya pabrik Keripik Salsabila yang berhasil menempati peringkat keenam dari 1.000 peserta UMKM Champion Padang 2026. Delegasi juga menyambangi rumah produksi Siti Nurbaya Food di Jalan Damar milik Ida, yang meraih peringkat ketiga melalui produk rendang dan dendeng.

Perjalanan berlanjut ke Sentra Rendang dan Miranta Gula Aren di kawasan Tarandam 3, Kota Padang. Usaha tersebut merupakan peraih peringkat kedua UMKM Champion Padang 2026. Ketiga pelaku usaha ini memperlihatkan beragam potensi produk lokal yang memiliki peluang untuk dikembangkan dan diperkenalkan ke pasar internasional.

Menariknya, rombongan Saudagar DMDI Global tidak hanya datang untuk melihat proses produksi dan mengenal produk. Mereka juga langsung berbelanja berbagai produk UMKM yang dikunjungi. Langkah sederhana ini menjadi bentuk dukungan nyata sekaligus gambaran ketertarikan delegasi terhadap produk-produk unggulan Kota Padang.

Dato' Hjh Joyah Abd Rashid mengatakan, kedatangan mereka dari Malaysia bertujuan mencari peluang bisnis yang bisa dikembangkan bersama dengan pelaku usaha di Padang. Menurutnya, peluang kerja sama tersebut dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk kemitraan, termasuk joint venture.

"Tujuan kami dari Malaysia datang ke Padang ini untuk mencari peluang-peluang perniagaan, apa yang kita boleh bersama, JV (joint venture) bersama," ungkapnya.

Ia memastikan Saudagar DMDI Global membuka peluang kerja sama dengan pelaku UMKM Kota Padang. Produk-produk yang dinilai memiliki potensi akan dipelajari lebih lanjut, termasuk kemungkinan pertukaran produk antara Malaysia dan Indonesia atau Malindo. "Insyaallah Saudagar DMDI Global akan bekerja sama. Kita akan tengok mana yang bagus, kita mungkin boleh bertukar-tukar produk Malaysia-Indonesia (Malindo), dan seterusnya nanti kita akan lakukan pembicaraan lebih lanjut," tuturnya.

Di balik peluang bisnis lintas negara tersebut, Joyah juga mengingatkan para pelaku usaha agar tidak melupakan masyarakat sekitar ketika mencapai kesuksesan. Pengusaha yang berkembang diharapkan mampu berbagi manfaat, membuka kesempatan, dan menggandeng lingkungan sekitarnya. Delegasi DMDI Global pun menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat serta pelayanan Wali Kota Padang Fadly Amran bersama jajaran pemerintah daerah yang telah memfasilitasi kunjungan mereka. Kunjungan ini diharapkan menjadi pintu masuk bagi produk UMKM Padang untuk memperluas pasar, membangun jejaring internasional, dan menemukan mitra bisnis baru di Malaysia. (*)

Rustam Effendi Ungkap Catatan Kritis Fraksi PAN terhadap APBD Padang 2027    
Jumat, November 20, 2026

On Jumat, November 20, 2026

Rustam Effendi Ungkap Catatan Kritis Fraksi PAN terhadap APBD Padang 2027
Ketua Fraksi PAN Rustam Effendi membacakan pandangan akhir fraksi dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Padang, Jumat (20/11/2026). (Fotdok: Humas). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kota Padang, Rustam Effendi, menyampaikan sejumlah catatan penting terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang Tahun Anggaran 2027. Mulai dari penurunan anggaran infrastruktur, optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), hingga pemenuhan anggaran pendidikan, menjadi perhatian serius Fraksi PAN.

Melalui pendapat akhir yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Padang, Jumat (20/11/2026), Rustam menegaskan bahwa APBD harus dikelola secara profesional, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Fraksi PAN menginginkan setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan warga Kota Padang.

Dalam rapat paripurna tersebut, Rustam bertindak sebagai juru bicara Fraksi PAN untuk membacakan pendapat akhir fraksi terhadap Ranperda APBD 2027. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Padang Mastilizal Aye, SH, didampingi Wakil Ketua Osman Ayub dan Jupri, serta dihadiri seluruh unsur pimpinan dan anggota dewan.

Dari pihak Pemerintah Kota Padang, hadir langsung Wali Kota Fadly Amran dan Wakil Wali Kota Maigus Nasir. Turut hadir unsur Forkopimda, Sekda Raju M Chaniago, para asisten, Sekretaris DPRD, kepala OPD, direktur utama perusahaan daerah, serta Kepala RSUD.

Dalam pendapat akhirnya, Rustam menyampaikan apresiasi Fraksi PAN kepada Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang telah menuntaskan pembahasan Ranperda APBD 2027 sesuai jadwal. Ia menegaskan, seluruh proses pembahasan dilakukan dengan tujuan agar anggaran daerah dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu catatan utama Fraksi PAN adalah penurunan belanja daerah dalam APBD 2027 yang disepakati sekitar Rp2,832 triliun, dibandingkan APBD 2026 sebesar Rp3,173 triliun. Menyikapi kondisi tersebut, Rustam meminta seluruh OPD sebagai pengguna anggaran mengedepankan profesionalitas, efisiensi, dan prioritas dalam menjalankan kegiatan pemerintahan.

Fraksi PAN juga mengingatkan agar program yang telah dirancang tetap berpedoman pada delapan misi pembangunan Kota Padang. Selain itu, alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga penurunan belanja daerah tidak menghambat pelayanan kepada masyarakat.

Perhatian berikutnya diarahkan pada target PAD. Dalam APBD 2027, PAD direncanakan lebih dari Rp1,1 triliun, meningkat sekitar Rp95,834 miliar dibandingkan APBD 2026 sebesar Rp1,004 triliun. Namun, angka tersebut masih lebih rendah sekitar Rp55 miliar dibandingkan target dalam Rencana KUA-PPAS 2027. Fraksi PAN meminta pemerintah menjelaskan secara terperinci sektor yang mengalami penyesuaian serta strategi pencapaian target pendapatan tersebut.

Rustam Effendi Ungkap Catatan Kritis Fraksi PAN terhadap APBD Padang 2027
Ketua Fraksi PAN Rustam Effendi menyerahkan pandangan akhir fraksi ke pimpinan sidang Mastilizal Aye. (Foto: Humas). 

Rustam secara khusus menyoroti potensi pajak air tanah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Padang. Fraksi PAN meminta pemerintah melakukan pendataan dan pengawasan lebih maksimal, terutama terhadap penggunaan air tanah oleh hotel. PAN mempertanyakan kemungkinan adanya pelaku usaha yang tercatat sebagai pelanggan PDAM, tetapi juga menggunakan sumber air tanah untuk memenuhi kebutuhan operasional.

Menurut Fraksi PAN, pengawasan penggunaan air tanah tidak cukup hanya menyasar sektor perhotelan. Sekolah swasta, perkantoran swasta, dan berbagai sektor usaha lainnya juga perlu menjadi perhatian. Optimalisasi potensi pajak tersebut dinilai penting agar pendapatan daerah tidak mengalami kebocoran dan seluruh potensi penerimaan dapat tergarap secara maksimal.

Catatan yang tidak kalah penting adalah penurunan belanja modal secara signifikan. Rustam mengungkapkan, belanja modal turun dari Rp519,093 miliar pada APBD 2026 menjadi Rp164,434 miliar pada APBD 2027. Pengurangan sekitar Rp354,658 miliar tersebut menjadi perhatian Fraksi PAN, terutama karena sekitar Rp254,729 miliar berasal dari pengurangan belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.

Fraksi PAN meminta agar pengurangan anggaran infrastruktur tersebut dikaji kembali berdasarkan kebutuhan riil masyarakat. Pasalnya, Kota Padang masih membutuhkan perbaikan jalan, jaringan, irigasi, drainase, serta pembenahan aliran sungai. Kebutuhan tersebut juga berkaitan erat dengan pelaksanaan program Padang Rancak, termasuk pengendalian banjir dan pengurangan kemacetan.

Bagi Rustam dan Fraksi PAN, pembangunan infrastruktur harus tetap mendapatkan perhatian dalam kebijakan anggaran daerah. Karena itu, PAN berharap belanja modal di sektor infrastruktur dapat ditingkatkan kembali selama tahun anggaran 2027 berjalan, sehingga kebutuhan pembangunan yang mendesak tidak terabaikan.

Di sektor pendidikan, Fraksi PAN juga memberikan perhatian serius. Rustam menyampaikan bahwa berdasarkan hasil penilaian Gubernur Sumatera Barat terhadap rancangan KUA dan PPAS Kota Padang Tahun Anggaran 2027, alokasi belanja pendidikan disebut baru mencapai 8,39 persen. Angka tersebut dinilai belum memenuhi ketentuan minimal anggaran pendidikan sebesar 20 persen sebagaimana diamanatkan UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Atas kondisi tersebut, Fraksi PAN sependapat dengan Gubernur Sumatera Barat agar alokasi anggaran pendidikan ditingkatkan sekurang-kurangnya 20 persen dalam APBD 2027. PAN juga meminta agar seluruh program pemerintah menggunakan anggaran secara tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu, serta mendukung visi-misi Wali Kota dan program unggulan yang telah ditetapkan. Sinkronisasi dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi juga diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih anggaran.

Setelah menyampaikan seluruh catatan dan rekomendasi tersebut, Rustam Effendi menegaskan bahwa Fraksi PAN menerima Ranperda APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2027 untuk ditetapkan dalam keputusan DPRD. Namun, penerimaan itu disertai catatan agar penurunan belanja modal, khususnya sektor infrastruktur, dapat ditingkatkan kembali selama tahun anggaran berjalan. Melalui sikap tersebut, Fraksi PAN menegaskan komitmennya untuk terus mengawal APBD agar penggunaannya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Padang. (Adv)

Polisi Tangkap Mucikari di Simpang Rumbio, Sekali Transaksi Raup Rp100 Ribu    
Jumat, November 20, 2026

On Jumat, November 20, 2026

Polisi Tangkap Mucikari di Simpang Rumbio, Sekali Transaksi Raup Rp100 Ribu
Petugas polisi menangkap seorang laki-laki di sebuah rumah di Jalan Angku Bubuk, RT 03 RW 02, Kelurahan Simpang Rumbio, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Kamis (19/11/2026) malam. (Fotdok: Oktryoni). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Gerak-gerik seorang laki-laki yang diduga menjadi mucikari akhirnya terendus polisi. Jajaran Unit IV Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) bersama Tim Opsnal Satreskrim Polres Solok Kota menangkap pria tersebut dalam penggerebekan di kawasan Simpang Rumbio, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Kamis (19/11/2026) malam.

Penangkapan itu menjadi bagian dari pengungkapan dugaan praktik prostitusi yang meresahkan masyarakat. Polisi bergerak setelah menerima laporan warga mengenai aktivitas mencurigakan di sebuah rumah di Jalan Angku Bubuk, RT 03 RW 02, Kelurahan Simpang Rumbio.

Berbekal informasi tersebut, petugas langsung melakukan penyelidikan. Sejak pukul 22.00 WIB, pergerakan pria yang dicurigai terlibat dalam praktik tersebut mulai dipantau. Pengamatan polisi kemudian mengarah ke sebuah rumah yang berada di kawasan permukiman warga.

Tak ingin kehilangan jejak, petugas bergerak melakukan penggerebekan. Di dalam rumah, polisi menemukan dua orang dalam kondisi berpakaian tidak lengkap. Pemeriksaan awal di lokasi mengungkap dugaan keterlibatan pria tersebut sebagai perantara dalam transaksi layanan prostitusi.

Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengakui telah menghubungkan seorang perempuan dengan pelanggan. Polisi juga mengungkap modus pembagian uang yang digunakan dalam setiap transaksi, dengan tarif yang dibayarkan pelanggan mencapai Rp500.000.

Dari jumlah tersebut, Rp400.000 diserahkan kepada perempuan penyedia jasa, sementara Rp100.000 menjadi keuntungan tersangka. Uang itulah yang diduga menjadi imbalan atas perannya mempertemukan pelanggan dengan perempuan tersebut.

Terbongkarnya praktik ini tidak terlepas dari keberanian masyarakat menyampaikan informasi kepada kepolisian. Laporan warga menjadi petunjuk awal bagi petugas untuk melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil menangkap orang yang diduga berperan sebagai mucikari.

Setelah ditangkap, tersangka langsung diamankan dan ditahan di Rumah Tahanan Polres Solok Kota. Penyidik kini melanjutkan proses hukum untuk mendalami kasus tersebut serta mengungkap seluruh fakta terkait dugaan praktik prostitusi itu.

Penangkapan di Simpang Rumbio menjadi bukti tindak lanjut kepolisian terhadap laporan masyarakat. Di tengah lingkungan permukiman, kepekaan warga dan respons cepat aparat menjadi dua hal penting dalam mengungkap aktivitas yang diduga melanggar hukum. (80)