Soal Anggaran Publikasi di Tengah Defisit Rp35 Miliar, Jawaban Santai Ketua DPRD Padang Bikin Wartawan Tertawa
On Rabu, November 11, 2026
| Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, tidak langsung memberikan jawaban kaku. Dengan nada santai dan sedikit berkelakar, ia justru melempar senyum yang langsung disambut tawa riuh wartawan. (Fotdok: By). |
Pertanyaan itu menyentuh topik yang cukup sensitif bagi pekerja media dan penggiat informasi: apakah gelombang pemangkasan anggaran daerah kali ini juga akan menyasar pos anggaran publikasi? Isu ini memang kerap memancing perhatian publik, mengingat peran strategis publikasi dalam mengawal informasi pemerintahan.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, tidak langsung memberikan jawaban kaku. Dengan nada santai dan sedikit berkelakar, ia justru melempar senyum yang langsung disambut tawa riuh wartawan. "Nah, kalau DPRD tentu nanti kita pertimbangkanlah ya," ujarnya singkat, meninggalkan tanda tanya sekaligus harapan bagi para pengawal informasi tersebut.
Di balik candaan soal anggaran publikasi itu, DPRD dan Pemerintah Kota Padang sebenarnya tengah menghadapi pekerjaan rumah yang cukup berat. Muharlion mengungkapkan bahwa hingga saat ini, postur anggaran daerah tercatat masih mengalami minus atau defisit sekitar Rp35 miliar.
Kondisi ini dipicu oleh masuknya surat dari Pemerintah Provinsi pada bulan ini yang membawa koreksi terhadap asumsi pendapatan daerah. Terdapat pengurangan sekitar Rp55 miliar dari sektor opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan pendapatan kendaraan bermotor yang sebelumnya telah diproyeksikan.
Berkurangnya asumsi pendapatan hingga Rp55 miliar tersebut otomatis memberikan efek domino pada perencanaan awal. Mau tidak mau, sejumlah pos belanja yang sudah disusun sejak awal harus kembali dievaluasi dan disesuaikan agar neraca keuangan daerah tetap seimbang.
Situasi semakin menantang dengan adanya dinamika transfer dana dari pemerintah pusat. Meski terdapat rencana penambahan Dana Alokasi Umum (DAU) sekitar Rp53 miliar, di sisi lain ada pos dana terkait kesehatan untuk Standar Pelayanan Minimal (SPM) senilai Rp18 miliar yang tidak lagi dikucurkan. Kalkulasi inilah yang membuat posisi anggaran masih tertahan di angka minus Rp35 miliar.
Untuk mencari jalan keluar terbaik tanpa mengorbankan pelayanan dasar masyarakat, rapat Banggar memutuskan untuk melakukan skors selama dua hari. Dalam masa jeda ini, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) diminta melakukan desk ulang guna merumuskan opsi paling realistis: apakah menggenjot target pendapatan atau melakukan pemangkasan di sejumlah pos belanja.
Kini, publik dan insan pers di Kota Padang tinggal menanti hasil akhir dari perumusan TAPD dalam dua hari ke depan. Akankah "pertimbangan khusus" dari Muharlion mampu menyelamatkan anggaran publikasi dari pisau efisiensi, atau justru ikut disesuaikan demi menutup lubang defisit Rp35 miliar? (*)
Pewarta: Zamri Yahya, WU