HEADLINE
Pemko Pariaman Gelar Kick Off Pesantren ASN    
Jumat, Juni 05, 2026

On Jumat, Juni 05, 2026

Pemko Pariaman Gelar Kick Off Pesantren ASN
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pariaman menggelar Kick Off Pesantren ASN Virtual, Jumat (5/6/2026) bertempat di aula Balaikota Pariaman. (Foto: Diskominfo). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Untuk membentuk aparatur negara yang tidak hanya kompeten secara profesional, 

tetapi juga memiliki dasar moral dan spiritual yang kuat  maka Pemerintah Kota Pariaman melalui 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pariaman menggelar Kick Off Pesantren ASN Virtual, Jumat (5/6/2026) bertempat di aula Balaikota Pariaman. 

Kegiatan yang diikuti oleh 1.333 ASN di lingkungan Pemerintahan Kota Pariaman, baik yang hadir secara luring maupun daring (online).

Dan diibuka  Wakil Wali Kota Pariaman Mulyadi dalam rangka untuk mewujudkan Visi Pariman Sejahtera, Maju, dan Berkelanjutan melalui Program Unggulan Pesantren ASN Kota Pariaman yang masuk dalam salah satu program unggulan Balad-Mulyadi.

“Kami atas nama pemerintahan ucapkan terimakasih dan penghargaan kepada BKPSDM yang telah menjalin kerjasama 

dengan Halaqah Silsilah Ilmiyah (HSI) sehingga pesantren ASN secara virtual ini bisa terselenggara,” ucap Mulyadi. (R/at)

‎Saka Pramuka Yogaswara KPU Mentawai Resmi Dikukuhkan, Jadi Percontohan se-Indonesia‎‎‎    
Jumat, Juni 05, 2026

On Jumat, Juni 05, 2026

‎Saka Pramuka Yogaswara KPU Mentawai Resmi Dikukuhkan, Jadi Percontohan se-Indonesia ‎ ‎ ‎
Satuan Karya (Saka) Pramuka Rintisan Yogaswara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Mentawai resmi dikukuhkan. (Foto: Romelt). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Satuan Karya (Saka) Pramuka Rintisan Yogaswara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Mentawai resmi dikukuhkan. Pengurus periode 2026-2031 dilantik oleh Ketua Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kabupaten Kepulauan Mentawai, Martinus Dahlan, di Aula Sekretariat Daerah setempat, Kamis (4/6/2026).

Saka Pramuka Rintisan Yogaswara KPU merupakan terobosan KPU Provinsi Sumatera Barat dan menjadi satu-satunya di lingkungan KPU se-Sumatra Barat. Ke depan, program ini ditargetkan menjadi role model dan diterapkan di seluruh KPU se-Indonesia.

Saka Yogaswara dirancang sebagai sarana pembinaan yang mampu meningkatkan pemahaman anggota Pramuka dan generasi muda terhadap nilai-nilai demokrasi, kepemiluan, serta partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai, Halomoan Pardede, menyampaikan bahwa pembentukan Saka Pramuka Rintisan Yogaswara merupakan bagian dari komitmen KPU dalam melaksanakan pendidikan pemilih secara berkelanjutan. Generasi muda, menurutnya, memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas demokrasi Indonesia.

“Melalui Saka Yogaswara, kami ingin menanamkan pemahaman tentang demokrasi, hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta pentingnya partisipasi dalam setiap proses pemilihan. Generasi muda harus menjadi pelopor demokrasi yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab,” ujar Halomoan.

Ia menegaskan pendidikan kepemiluan tidak hanya dilaksanakan menjelang pemilu atau pilkada, tetapi harus dilakukan terus-menerus. 

Hal ini agar masyarakat, khususnya kalangan muda, memiliki kesadaran politik yang baik dan mampu menjadi agen penyebar informasi kepemiluan di lingkungan masing-masing.

Halomoan berharap keberadaan Saka Yogaswara dapat memperkuat sinergi antara KPU dan Gerakan Pramuka dalam membangun karakter generasi muda yang menjunjung tinggi kejujuran, integritas, disiplin, dan semangat pengabdian kepada masyarakat.

Ia juga mengajak seluruh pengurus yang baru dilantik untuk membangun kerja sama yang solid, mengedepankan gotong royong, serta menjadikan organisasi ini sebagai sarana pengabdian yang membawa kemajuan bagi Gerakan Pramuka di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat, Medo Patria, yang turut hadir dalam pengukuhan dan pelantikan tersebut mengatakan, Saka Rintisan Yogaswara merupakan salah satu terobosan KPU Provinsi Sumatera Barat dalam memperkuat pendidikan pemilih berkelanjutan.

“Ini merupakan terobosan baru KPU Provinsi Sumatera Barat dalam kegiatan pendidikan pemilih berkelanjutan. Disebut rintisan karena program ini baru dimulai dan diharapkan nantinya dapat menjadi model yang dikembangkan lebih luas. Harapannya kegiatan ini bisa diteruskan di semua satuan kerja KPU di Indonesia,” jelasnya.

Program tersebut lahir sebagai inisiatif daerah yang memanfaatkan pendekatan kepramukaan untuk membangun kesadaran demokrasi dan kepemiluan di kalangan generasi muda. 

Pembentukan Saka Yogaswara disebut sebagai bagian dari strategi KPU memperluas jangkauan pendidikan pemilih, terutama bagi pemilih pemula dan pemilih muda melalui pendekatan komunitas yang terstruktur.

“Kita bentuk untuk meningkatkan kualitas pemilu, memperluas efektivitas sosialisasi, serta mendorong partisipasi dan membangun kesadaran demokrasi,” ungkap Medo Patria.

Majelis Pembimbing Pramuka Rintisan Yogaswara Kabupaten Kepulauan Mentawai diketuai oleh Rori Ade Putra yang juga menjabat sebagai Sekretaris KPU Mentawai. 

Pengurus lainnya terdiri dari pegawai Sekretariat KPU Mentawai serta perwakilan dari Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Kepulauan Mentawai 0315.

Kegiatan pengukuhan dan pelantikan turut dihadiri Sekda Mentawai Martinus Dahlan, anggota KPU Provinsi Sumatera Barat Medo Patria, serta unsur Forkopimda Kabupaten Kepulauan Mentawai. (Romelt)

Dony Oskaria Siapkan BUMN Kelas Dunia Lewat Jurus Talenta Maut‎‎    
Jumat, Juni 05, 2026

On Jumat, Juni 05, 2026

Dony Oskaria Siapkan BUMN Kelas Dunia Lewat Jurus Talenta Maut ‎ ‎
Kepala Badan Pengelola BUMN (BP BUMN) sekaligus COO Danantara Indonesia, Dony Oskaria, memimpin langsung rapat koordinasi strategis bersama jajaran pimpinan. (Foto: Ist). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Pemerintah terus menggenjot transformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar lebih kompetitif di era global. Fokus utama kini tertuju pada penguatan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan adaptif.

Kepala Badan Pengelola BUMN (BP BUMN) sekaligus COO Danantara Indonesia, Dony Oskaria, memimpin langsung rapat koordinasi strategis bersama jajaran pimpinan.

"Kita bahas kebijakan komprehensif untuk membangun ekosistem SDM profesional di lingkungan BUMN" ujar Dony melalui unggahan akun resmi BUMN, Jumat 5 Juni 2026.

Wakil Kepala BP BUMN Tedi Bharata, Sekretaris Utama Wahyu Kuncoro, serta para deputi Rini Widyastuti, Hambra, dan Wahyu Setyawan turut hadir dalam pertemuan tersebut. 

Dony menjelaskan hasil rumusan yakni meliputi penyusunan sistem manajemen talenta yang lebih adaptif, penyiapan pemimpin masa depan, serta penguatan kompetensi talenta nasional.

Wakil Kepala BP BUMN Tedi Bharata, Sekretaris Utama Wahyu Kuncoro, serta para deputi Rini Widyastuti, Hambra, dan Wahyu Setyawan turut hadir dalam pertemuan tersebut. 

"Langkah ini merupakan komitmen nyata BP BUMN untuk mendukung tata kelola perusahaan yang lebih baik (good corporate governance) dan pada akhirnya meningkatkan daya saing Indonesia di kancah internasional" pungkas Dony. (Novrianto Ucok, SP)

Ketua PTA Padang Berpamitan kepada Gubernur Mahyeldi Jelang Bertugas di Palembang    
Jumat, Juni 05, 2026

On Jumat, Juni 05, 2026

Ketua PTA Padang Berpamitan kepada Gubernur Mahyeldi Jelang Bertugas di Palembang
Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah menerima kunjungan silaturahmi Ketua Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Padang, Nur Khazim, di Istana Gubernur Sumbar, Jumat (5/6/2026). (Foto: adpim). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah menerima kunjungan silaturahmi Ketua Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Padang, Nur Khazim, di Istana Gubernur Sumbar, Jumat (5/6/2026). Pertemuan tersebut dalam rangka pamit tugas seiring amanah baru yang diterima Nur Khazim sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang.

Pada kesempatan itu, Mahyeldi menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas dedikasi serta pengabdian Nur Khazim selama menjalankan tugas di Sumbar. Menurutnya, sinergi yang terjalin antara PTA Padang dan pemerintah provinsi telah memberikan kontribusi positif dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang keagamaan dan peradilan agama.

“Kami mengucapkan terima kasih atas dedikasi, integritas, dan pengabdian yang telah diberikan selama bertugas di Sumatera Barat. Beliau telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam memperkuat pelayanan peradilan agama yang profesional, transparan, dan berintegritas,” ujar Mahyeldi.

Gubernur juga mendoakan agar Nur Khazim senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran, dan kesuksesan dalam menjalankan amanah di tempat tugas yang baru.

“Semoga selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam mengemban tugas di Palembang, serta terus memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara,” katanya.

Sementara itu, Nur Khazim menyampaikan terima kasih atas dukungan dan kerja sama yang telah terjalin selama dirinya bertugas di Ranah Minang. Ia menilai hubungan baik yang telah terjalin menjadi modal penting bagi dirinya dalam mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Nur Khazim juga memohon maaf apabila selama menjalankan amanah terdapat kekurangan maupun kekhilafan.

“Selama bertugas di Sumatera Barat, tentu banyak interaksi dan kerja sama yang terjalin dengan berbagai pihak. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Mohon doa agar kami dapat menjalankan amanah yang baru dengan sebaik-baiknya,” ujar Nur Khazim.

Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan. Momen tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus bentuk penghormatan atas pengabdian Nur Khazim selama memimpin PTA Padang sebelum melanjutkan tugas sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang. (adpsb/cen/bud)

Mahyeldi dan Kakak Kandung Presiden Prabowo Tanam Pohon Bersama di Unand    
Jumat, Juni 05, 2026

On Jumat, Juni 05, 2026

Mahyeldi dan Kakak Kandung Presiden Prabowo Tanam Pohon Bersama di Unand
Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah bersama kakak kandung Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Biantiningsih Djiwandono dan Maryani Djojohadikusumo di Kampus Universitas Andalas, Limau Manis, Padang, Jumat (5/6/2026). (Foto: adpim). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Semangat menjaga kelestarian lingkungan diwujudkan melalui aksi nyata penanaman Pohon Andalas oleh Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah bersama kakak kandung Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Biantiningsih Djiwandono dan Maryani Djojohadikusumo di Kampus Universitas Andalas, Limau Manis, Padang, Jumat (5/6/2026).

Kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian Dies Natalis ke-70 Universitas Andalas (Lustrum XIV) bertema “Tumbuh Berakar, Menjulang Berdampak” tersebut menjadi simbol komitmen bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan, memperkuat warisan alam daerah, serta mendukung pembangunan berkelanjutan.

Pohon Andalas (Morus macroura Miq.) yang ditanam merupakan flora khas Sumbar sekaligus identitas yang melekat pada Universitas Andalas. Kehadirannya tidak hanya memiliki nilai ekologis, tetapi juga mengandung makna historis dan filosofis yang kuat bagi masyarakat Minangkabau.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Rektor Universitas Andalas, Efa Yonnedi, Komisaris Utama PT Hutama Karya, Denny Abdi, serta Direktur Human Capital dan Legal PT Hutama Karya, Muhammad Fauzan.

Di sela kegiatan, Mahyeldi menegaskan bahwa penanaman pohon tidak boleh dipandang sebagai kegiatan seremonial semata, melainkan sebagai investasi jangka panjang untuk keberlanjutan lingkungan dan masa depan generasi mendatang.

“Hari ini kita bersama Ibu Biantiningsih Djiwandono dan Ibu Maryani Djojohadikusumo menanam Pohon Andalas. Menanam Pohon Andalas berarti menanam harapan, menjaga warisan, merawat alam, dan mewariskan kehidupan bagi generasi yang akan datang,” ujar Mahyeldi.

Menurut Mahyeldi, Pohon Andalas merupakan simbol keterhubungan antara manusia, alam, dan ilmu pengetahuan. Karena itu, keberadaannya perlu terus dijaga sebagai bagian dari identitas daerah sekaligus sarana edukasi lingkungan.

Ia mengapresiasi Universitas Andalas yang konsisten mempertahankan kawasan hijau kampus sebagai ruang ekologis yang memberi manfaat bagi lingkungan sekaligus menjadi laboratorium pembelajaran bagi mahasiswa dan masyarakat.

“Kawasan hijau yang dimiliki Universitas Andalas merupakan aset yang sangat berharga. Kita berharap kawasan ini terus dijaga dan dikembangkan sebagai percontohan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan,” katanya.

Mahyeldi juga mengingatkan bahwa keberhasilan gerakan penghijauan tidak diukur dari banyaknya bibit yang ditanam, melainkan dari komitmen untuk merawat dan memastikan pohon tersebut tumbuh hingga memberikan manfaat nyata.

“Saya minta pohon yang ditanam tidak hanya ditanam, tetapi juga dirawat dengan baik. Jangan sampai berhenti pada kegiatan simbolis semata. Yang lebih penting adalah bagaimana pohon itu tumbuh dan memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Mahyeldi menekankan upaya menjaga lingkungan membutuhkan kolaborasi seluruh elemen, mulai dari pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, hingga masyarakat. Menurutnya, kesadaran kolektif menjadi kunci dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian alam.

Momentum Dies Natalis ke-70 Universitas Andalas tersebut, lanjut Mahyeldi, menjadi pengingat bahwa kemajuan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan fisik, tetapi juga dari kemampuan menjaga lingkungan hidup sebagai warisan berharga bagi generasi masa depan.

Melalui tema “Tumbuh Berakar, Menjulang Berdampak”, Universitas Andalas menegaskan komitmennya untuk terus berkembang sebagai institusi pendidikan yang unggul dalam bidang akademik sekaligus berkontribusi nyata dalam pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. (adpsb/cen/bud)

Pendirian PUSTROIB Unand Jadi Langkah Strategis Siapkan SDM Infrastruktur Masa Depan    
Jumat, Juni 05, 2026

On Jumat, Juni 05, 2026

Pendirian PUSTROIB Unand Jadi Langkah Strategis Siapkan SDM Infrastruktur Masa Depan
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah saat menghadiri kegiatan HK Mengajar Inspiring Leaders, penandatanganan Nota Kesepahaman Tridarma Perguruan Tinggi, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Inovasi dan Bisnis, serta peresmian PUSTROIB di Convention Hall Universitas Andalas, Limau Manis, Jumat (5/6/2026). (Foto: adpim). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menyambut pendirian Pusat Studi Terowongan dan Infrastruktur Bawah Tanah (PUSTROIB) di Universitas Andalas sebagai langkah strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia unggul sekaligus menjawab tantangan pembangunan infrastruktur modern di daerah yang memiliki karakter geografis kompleks seperti Sumbar.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah saat menghadiri kegiatan HK Mengajar Inspiring Leaders, penandatanganan Nota Kesepahaman Tridarma Perguruan Tinggi, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Inovasi dan Bisnis, serta peresmian PUSTROIB di Convention Hall Universitas Andalas, Limau Manis, Jumat (5/6/2026).

Menurut Mahyeldi, kehadiran pusat studi tersebut sangat relevan dengan kebutuhan pembangunan Sumbar yang didominasi kawasan pegunungan, lembah, dan wilayah rawan bencana, sehingga memerlukan pendekatan pembangunan yang didukung teknologi, inovasi, dan riset yang kuat.

“Pendirian PUSTROIB merupakan langkah yang sangat visioner. Sumatera Barat membutuhkan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjawab tantangan pembangunan infrastruktur yang semakin kompleks di masa depan,” ujar Mahyeldi.

Ia menilai keberadaan PUSTROIB akan menjadi fondasi penting dalam mendukung berbagai proyek strategis nasional, terutama pembangunan Jalan Tol Padang–Pekanbaru yang saat ini tengah difokuskan pada ruas Sicincin–Bukittinggi.

Menurutnya, ruas tol tersebut akan melintasi kawasan dengan topografi ekstrem, hutan lindung, serta sejumlah titik yang membutuhkan teknologi konstruksi tingkat tinggi, termasuk pembangunan dua terowongan dengan total panjang sekitar 5,85 kilometer.

“Kami berharap Sumatera Barat tidak hanya menjadi lokasi pembangunan infrastruktur strategis nasional, tetapi juga menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendukung pembangunan Indonesia secara berkelanjutan,” katanya.

Mahyeldi menambahkan, pembangunan terowongan bukanlah hal baru di Sumbar. Sejarah pembangunan jalur kereta api dan berbagai infrastruktur lainnya di daerah ini telah mengenal teknologi terowongan sejak lama, bahkan sejak zaman penjajahan dulu. Karena itu, kehadiran PUSTROIB menjadi upaya memperkuat sekaligus memodernisasi kompetensi yang telah dimiliki daerah.

Ia juga mendorong agar PUSTROIB berkembang menjadi pusat unggulan nasional yang mampu mempertemukan dunia akademik, industri, pemerintah, hingga para pakar internasional dalam satu ekosistem kolaboratif.

“Kehadiran Pusat Studi Terowongan di Universitas Andalas sangat tepat. Ini menjadi langkah awal yang baik untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan sekaligus mewujudkan berbagai rencana besar pembangunan Sumatera Barat ke depan,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Mahyeldi turut mengajak mahasiswa Universitas Andalas memanfaatkan peluang kolaborasi dengan dunia industri untuk meningkatkan kompetensi dan kesiapan menghadapi kebutuhan pasar kerja yang terus berkembang.

“Di kampus mahasiswa memperoleh teori dan metodologi. Namun di lapangan mereka akan berhadapan dengan persoalan yang lebih kompleks. Karena itu, kesempatan belajar dan berkolaborasi dengan dunia industri harus dimanfaatkan sebaik-baiknya,” katanya.

Mahyeldi juga menyampaikan apresiasi kepada PT Hutama Karya yang dinilai konsisten mendukung pengembangan pendidikan tinggi melalui berbagai program kolaborasi dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Hutama Karya dan Universitas Andalas yang terus membangun sinergi dalam menyiapkan generasi muda yang unggul dan berdaya saing global,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Ikatan Alumni Universitas Andalas yang juga merupakan Komisaris Utama PT Hutama Karya, Denny Abdi mengatakan pembangunan Jalan Tol Padang–Pekanbaru akan menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi baru di Pulau Sumatera.

Menurutnya, konektivitas yang semakin baik akan mempercepat arus barang, jasa, dan investasi, sehingga memperkuat keterhubungan Sumatera Barat dengan berbagai pusat pertumbuhan ekonomi di Sumatera.

“Jika ruas tol ini tersambung, perputaran ekonomi akan meningkat signifikan. Ini bukan hanya untuk Sumatera Barat, tetapi akan menjadi motor penggerak ekonomi Pulau Sumatera,” ujarnya.

Denny menjelaskan, salah satu tantangan terbesar pembangunan ruas Sicincin–Bukittinggi terletak pada aspek teknologi konstruksi. Karena itu, keberadaan PUSTROIB menjadi sangat penting dalam mendukung pengembangan keahlian, riset, dan inovasi di bidang konstruksi terowongan.

“Pusat Studi Terowongan ini menjadi yang pertama di Indonesia. Kehadirannya sangat penting karena pada ruas Sicincin–Bukittinggi akan dibangun terowongan sepanjang sekitar 5,8 kilometer yang menjadi salah satu terpanjang di Indonesia,” katanya.

Ia optimistis proyek tersebut tidak hanya menghadirkan manfaat ekonomi, tetapi juga membuka potensi wisata baru karena melintasi kawasan perbukitan dengan panorama alam yang memiliki daya tarik tinggi.

Pada kesempatan yang sama, Universitas Andalas dan PT Hutama Karya juga menandatangani Nota Kesepahaman tentang Tridarma Perguruan Tinggi, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Inovasi dan Bisnis, serta pendirian PUSTROIB. Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Rektor Universitas Andalas, Efa Yonnedi, dan Direktur Human Capital dan Legal PT Hutama Karya, Muhammad Fauzan.

Kolaborasi tersebut diharapkan menjadi tonggak penting dalam pengembangan riset terowongan dan infrastruktur bawah tanah di Indonesia, sekaligus memperkuat posisi Sumbar sebagai pusat inovasi pembangunan infrastruktur nasional. (adpsb/cen/bud)

Dirjen Bina Bangda Kemendagri Hadiri FGD Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Daerah Tapanuli Utara    
Jumat, Juni 05, 2026

On Jumat, Juni 05, 2026

Dirjen Bina Bangda Kemendagri Hadiri FGD Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Daerah Tapanuli Utara
Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud, menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Daerah (RIPD) Kabupaten Tapanuli Utara, Rabu (3/6) di Sopo Partungkoan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara. (Foto: Husnie). 

BENTENGSUMBAR.COM
– Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud, menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Daerah (RIPD) Kabupaten Tapanuli Utara, Rabu (3/6) di Sopo Partungkoan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara

FGD ini bertujuan untuk menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebijakan pembangunan nasional sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis data.

Selain itu, FGD menjadi wadah untuk memberikan arahan strategis terkait integrasi Rencana Induk Pembangunan ke dalam dokumen perencanaan daerah yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pada sambutannya, Bupati Tapanuli Utara, Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat menyampaikan sejumlah potensi unggulan daerah, mulai dari kawasan dataran tinggi dan perbukitan strategis yang terhubung dengan ekosistem Danau Toba, potensi sektor hortikultura, perkebunan rakyat, peternakan, hingga pariwisata alam, budaya, rohani, dan ekonomi kreatif. 

Namun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi, seperti rendahnya nilai tambah dan hilirisasi komoditas, kualitas kesehatan dan pendidikan yang perlu ditingkatkan, ketimpangan infrastruktur antarwilayah, serta penguatan kapasitas fiskal dan ketahanan terhadap perubahan iklim.

Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud menyampaikan pentingnya penyusunan rencana pembangunan yang selaras dengan arah pembangunan nasional, Provinsi Sumatera Utara, serta dokumen perencanaan daerah yang telah ditetapkan. 

“Tapanuli Utara memiliki peluang besar untuk berkembang menjadi kawasan agropolitan unggulan yang berdaya saing. Oleh karena itu, pembangunan harus dilakukan secara bertahap dan terarah, dimulai dari penguatan infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, dan konektivitas wilayah, kemudian dilanjutkan dengan transformasi ekonomi melalui hilirisasi pertanian, hingga pada akhirnya mampu meningkatkan daya saing global dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan,” jelas Restuardy.

Restuardy juga menjelaskan bahwa terdapat dua opsi dalam mengintegrasikan Rencana Induk Pembangunan Daerah ke dalam sistem perencanaan daerah, yakni melalui revisi RPJPD 2025–2045 atau penyusunan rencana induk tematik sebagai dokumen suplemen yang menjadi peta jalan pembangunan jangka panjang.

Selain itu, ia menyoroti pentingnya perhatian terhadap kondisi makro daerah yang menunjukkan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 78,09 dan penurunan angka kemiskinan menjadi 7,47 persen. 

Namun demikian, perlambatan pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya ketimpangan menjadi tantangan yang perlu diantisipasi bersama.

Restuardy juga menekankan bahwa penanganan pascabencana harus menjadi agenda prioritas mengingat Tapanuli Utara merupakan wilayah yang memiliki tingkat kerawanan bencana cukup tinggi dengan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi yang besar, terutama pada sektor infrastruktur.

“Konsistensi perencanaan, ketepatan dalam menentukan prioritas pembangunan, koordinasi lintas sektor yang kuat, serta komitmen seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan pembangunan daerah,” imbuhnya.

Melalui FGD ini, diharapkan tersusun Rencana Induk Pembangunan Daerah Tapanuli Utara yang terintegrasi, berkelanjutan, serta mampu menjadi pedoman pembangunan jangka panjang guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat daya saing daerah. (Husnie).

Viral Isu Teror Pocong, Polres Solok Kota Tegaskan: Itu Berita Palsu!    
Jumat, Juni 05, 2026

On Jumat, Juni 05, 2026

Viral Isu Teror Pocong, Polres Solok Kota Tegaskan: Itu Berita Palsu!
Kepolisian Resor Solok Kota melalui Satuan Reserse Kriminal memastikan informasi tersebut tidak benar dan dikategorikan sebagai berita bohong atau hoax, Jumat (5/6/2026). (Foto: Oktryoni). 

BENTENGSUMBAR.COM
– Kabar yang menyebar cepat di media sosial dan pesan berantai mengenai adanya penampakan hingga aksi teror pocong yang berkeliaran di wilayah hukum Polres Solok Kota akhirnya mendapatkan kejelasan resmi.

Kepolisian Resor Solok Kota melalui Satuan Reserse Kriminal memastikan informasi tersebut tidak benar dan dikategorikan sebagai berita bohong atau hoax, Jumat (5/6/2026).

Berita yang menyebar luas dalam beberapa hari terakhir ini memuat narasi menakutkan yang sempat memicu keresahan warga, khususnya mereka yang sering beraktivitas hingga larut malam. 

Menyikapi kepanikan yang mulai timbul di masyarakat, pihak kepolisian segera turun tangan meluruskan fakta agar warga tidak terjebak informasi yang menyesatkan.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Solok Kota, Iptu Daslucky Okyusran, S.H., dalam pernyataannya menegaskan bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima satu pun laporan resmi dari warga terkait peristiwa tersebut. 

Hasil pengecekan mendalam dan pemantauan langsung di lapangan juga membuktikan kabar itu tidak memiliki dasar fakta yang kuat.

“Kami tegaskan dengan tegas: kabar tentang teror pocong yang beredar itu adalah berita palsu. Tidak ada kejadian demikian di wilayah hukum kita. Informasi ini seolah-olah dibuat rekayasa semata, bertujuan menciptakan ketakutan dan keresahan di tengah masyarakat,” ujar Iptu Daslucky Okyusran, S.H.

Pihak kepolisian menduga penyebaran berita ini merupakan konten tanpa tanggung jawab yang sengaja dibuat untuk memancing sensasi dan perhatian publik. 

Meski demikian, aparat tetap mengimbau masyarakat untuk tidak menjadi lengah. Warga diminta selalu waspada mengawasi lingkungan sekitar, terutama pada malam hari, guna menjaga keamanan diri dan keluarga dari potensi tindak kejahatan umum.

“Jangan panik dan mudah terprovokasi isu yang belum jelas. Tetap tenang, namun tetap berhati-hati. Kami mengimbau seluruh warga untuk menyaring informasi sebelum membagikannya kembali ke orang lain. Pastikan berita berasal dari sumber resmi dan dapat dipercaya,” tambah Iptu Daslucky Okyusran, S.H.

Sementara itu, Kapolres Solok Kota, AKBP Mas’ud Ahmad, S.I.K., M.Si., mengingatkan bahwa menyebarkan berita bohong dapat dikenakan sanksi hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 

Kebebasan berpendapat dan berbagi informasi harus tetap dijalankan secara bertanggung jawab agar tidak merugikan orang lain maupun mengganggu ketertiban umum.

“Jika masyarakat melihat hal mencurigakan atau benar-benar mengalami kejadian yang tidak wajar, jangan ragu melapor. Kami menyediakan jalur pelaporan cepat melalui layanan Call Center 110 yang beroperasi 24 jam penuh,” tegas AKBP Mas’ud Ahmad, S.I.K., M.Si.

Pimpinan kepolisian ini juga menegaskan komitmen pihaknya menjaga stabilitas keamanan wilayah. 

“Polres Solok Kota berkomitmen menjaga situasi di Kota Solok tetap aman, tertib, dan kondusif. Mari kita ciptakan suasana damai dengan saling mengingatkan dan hanya percaya informasi yang kami rilis melalui kanal resmi Polres Solok Kota,” tutup AKBP Mas’ud Ahmad, S.I.K., M.Si.(80)

Penandatanganan Nota Kesepakatan e-audit Mendukung Visi Kota Padang, Ini Kata Sonny Budaya Putra    
Jumat, Juni 05, 2026

On Jumat, Juni 05, 2026

Penandatanganan Nota Kesepakatan e-audit Mendukung Visi Kota Padang, Ini Kata Sonny Budaya Putra
Pasalnya, penandatanganan Kesepakatan Bersama tentang Integrasi dan Pemanfaatan Data dalam Rangka Pengawasan Elektronik (E-Audit Terintegrasi) ini dilaksanakan di Lingkungan Pemerintah Kota Padang, Jumat, 5 Juni 2026/Kantor Inspektorat Kota Padang. (Foto: Prokompin). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Penandatanganan nota kesepakatan e-audit ini turut mendukung visi Kota Padang sebagai Kota Pintar, serta mendukung pemerintahan digital yang diusung oleh Kementerian Komdigi. 

Pasalnya, penandatanganan Kesepakatan Bersama tentang Integrasi dan Pemanfaatan Data dalam Rangka Pengawasan Elektronik (E-Audit Terintegrasi) ini dilaksanakan di Lingkungan Pemerintah Kota Padang, Jumat, 5 Juni 2026/Kantor Inspektorat Kota Padang. 

Hadir pada kesempatan itu, Inspektur Kota Padang, Sonny Budaya Putra, Kadis Kominfo, Tommy TRD, Plt. Kepala BPKAD, Elvira, Kabag PBJ, Novalino 
Kepala Bagian APP, dan Erwin M
Jajaran Irban Inspektorat Kota Padang. 

E-Audit mendukung terwujudnya ekosistem Satu Data Indonesia (SDI). E-Audit menjamin ketersediaan, validitas, dan keamanan data antar-instansi secara real time. 

“e-audit bertujuan untuk efisiensi birokrasi, deteksi dini terhadap potensi penyimpangan khususnya dalam aspek pengawasan internal. Ini juga menggeser metode pengawasan post-factum menjadi pengawasan yang bersifat real-time," kata Inspektur Kota Padang, Sonny Budaya Putra. 

Ruang Lingkup integrasi data dalam Nota Kesepakatan Bersama yang ditandatangani : Data Anggaran dan Realisasi, Data Pengadaan Barang dan Jasa, registrasi kontrak, penyediaan infrastruktur dan jaringan TI. 

“Dengan e-audit, Inspektorat juga bisa mengawal dan memastikan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan internal maupun eksternal," ujar Irban III, Metri. (Diskominfo)

Gubernur Mahyeldi Pimpin Rakor Pengawasan BBM Subsidi, Dorong Daerah Bentuk Satgas Pengendalian    
Jumat, Juni 05, 2026

On Jumat, Juni 05, 2026

Gubernur Mahyeldi Pimpin Rakor Pengawasan BBM Subsidi, Dorong Daerah Bentuk Satgas Pengendalian
Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT/Solar) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP/Pertalite) di Auditorium Gubernuran, Kamis (4/6/2026). (Foto: adpsb). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT/Solar) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP/Pertalite) di Auditorium Gubernuran, Kamis (4/6/2026).

Rapat tersebut dihadiri bupati dan wali kota se-Sumbar, unsur Forkopimda, kepala OPD terkait, serta perwakilan Pertamina dan Hiswana Migas.

Dalam arahannya, Mahyeldi menegaskan persoalan antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU harus segera ditangani melalui pengawasan yang lebih efektif, terukur, dan terpadu.

Menurutnya, kondisi tersebut tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga berdampak terhadap kelancaran distribusi barang, perekonomian daerah, dan lalu lintas.

“Hasil pendalaman yang dilakukan bersama berbagai pihak menunjukkan bahwa salah satu faktor utama penyebab kelangkaan solar bersubsidi adalah adanya penyalahgunaan distribusi BBM untuk kegiatan tambang ilegal. Karena itu, pengawasan harus diperkuat agar penyaluran BBM subsidi benar-benar tepat sasaran,” ujar Mahyeldi.

Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, Forkopimda, TNI, Polri, pemerintah provinsi, serta instansi vertikal terkait dalam melakukan pengendalian dan pengawasan distribusi BBM subsidi sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

Untuk memperkuat pengawasan di daerah, Mahyeldi mendorong seluruh pemerintah kabupaten dan kota membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian dan Pengawasan BBM subsidi, didukung anggaran yang memadai serta mekanisme pelaporan berkala kepada Pemerintah Provinsi Sumbar.

Mahyeldi mengingatkan bahwa sejak 1 April 2026 pemerintah telah memberlakukan pembatasan pembelian BBM bagi kendaraan pribadi maksimal 50 liter per hari sebagai bagian dari upaya menjaga ketersediaan pasokan dan pemerataan distribusi BBM subsidi.

Sementara itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumatera Barat, Helmi Herianto, menjelaskan bahwa antrean panjang BBM subsidi telah menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap aktivitas masyarakat maupun perekonomian daerah.

Ia mengungkapkan sejumlah modus penyalahgunaan BBM subsidi yang ditemukan di lapangan, di antaranya penggunaan kendaraan tua yang telah dimodifikasi, tangki kendaraan yang diperbesar untuk meningkatkan kapasitas penampungan, penggunaan barcode yang sesuai dengan nomor polisi tetapi tidak dilengkapi dokumen kendaraan yang sah, hingga penggunaan kendaraan tanpa mesin yang ditarik kendaraan lain guna menghindari identifikasi petugas.

Menurut Helmi, Pemerintah Provinsi Sumbar bersama instansi terkait telah membentuk Satgas Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian JBT, JBKP, dan LPG 3 kilogram. 

Satgas tersebut secara rutin melakukan inspeksi mendadak dan pengawasan di SPBU guna memastikan distribusi energi bersubsidi berjalan sesuai ketentuan.

Pengawasan juga diperkuat melalui kolaborasi antara Polda Sumbar, Pertamina Patra Niaga, dan Hiswana Migas. Berbagai langkah yang dilakukan meliputi pengawasan rutin di SPBU, penguatan digitalisasi sistem distribusi BBM subsidi, hingga penandatanganan pakta integritas oleh pengusaha SPBU dan agen LPG sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas penyaluran energi bersubsidi.

Pada kesempatan itu, Helmi juga memaparkan kondisi kuota BBM subsidi tahun 2026 yang mengalami penurunan secara nasional. 

Kuota Pertalite nasional turun 6,28 persen menjadi 29,27 juta kiloliter, sedangkan kuota Solar turun 1,32 persen menjadi 18,64 juta kiloliter.

Untuk Sumbar, alokasi kuota tahun 2026 ditetapkan sebesar 558.488 kiloliter Solar dan 704.919 kiloliter Pertalite. Khusus Solar, kuota tersebut mengalami penurunan sekitar 1,65 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Sebagai tindak lanjut rapat koordinasi tersebut, seluruh bupati dan wali kota se-Sumatera Barat menandatangani kesepakatan bersama untuk melaksanakan pengendalian dan pengawasan pendistribusian JBT dan JBKP di wilayah masing-masing. 

Seluruh kepala daerah juga menyatakan kesiapan menindaklanjuti Instruksi Gubernur Sumatera Barat Nomor 1/INST-2026 tanggal 4 Juni 2026 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pendistribusian JBT dan JBKP.

Melalui komitmen bersama tersebut, Pemerintah Provinsi Sumbar berharap distribusi BBM subsidi dapat berjalan lebih tertib, tepat sasaran, dan berkelanjutan, sekaligus mencegah berbagai bentuk penyalahgunaan yang merugikan negara dan masyarakat. (adpsb/rmz/bud)

Koruptor Program MBG Layak Dijatuhi Hukuman Maksimal    
Jumat, Juni 05, 2026

On Jumat, Juni 05, 2026

Koruptor Program MBG Layak Dijatuhi Hukuman Maksimal
Mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana beserta dua wakilnya ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Agung. (Foto: Int) 

BENTENGSUMBAR.COM
- Langkah cepat Presiden Prabowo Subianto mencopot Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana beserta dua wakilnya sebelum penetapan tersangka oleh Kejaksaan Agung dinilai menunjukkan komitmen serius pemerintah dalam memberantas korupsi, terutama pada program yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.

Penilaian tersebut disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Didik Mukrianto menanggapi penetapan Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewyk Pusung sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Langkah cepat dan tegas Presiden Prabowo Subianto patut mendapat apresiasi tinggi,” ujar Didik lewat akun X miliknya, Jumat, 5 Juni 2026.

Pencopotan tersebut dilakukan setelah Presiden menerima berbagai laporan masyarakat, temuan kejanggalan, serta hasil evaluasi internal yang mengindikasikan adanya penyimpangan dalam tata kelola program MBG.

Didik menilai kasus yang menjerat mantan pimpinan BGN telah memicu perhatian luas publik. Sebab, program yang dirancang sebagai strategi nasional untuk menekan angka stunting dan memperbaiki kualitas gizi masyarakat justru diduga diselewengkan oleh pihak yang seharusnya bertanggung jawab mengawalnya.

“Mereka diduga melakukan penyimpangan berat yang merugikan negara hingga potensi triliunan rupiah, termasuk pengaturan mitra yayasan afiliasi, mark-up pengadaan, dan intervensi proses verifikasi,” katanya.

Menurutnya, dugaan korupsi dalam program MBG tidak bisa dipandang sekadar sebagai pelanggaran administrasi atau keuangan negara semata. Lebih dari itu, tindakan tersebut dinilai telah merampas hak dasar masyarakat miskin dan anak-anak yang membutuhkan akses terhadap makanan bergizi.

Didik menambahkan, penyimpangan anggaran MBG sama saja dengan merampas masa depan generasi bangsa. Pasalnya, persoalan gizi buruk memiliki dampak jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia, mulai dari gangguan pertumbuhan, penurunan kemampuan kognitif, hingga meningkatnya kerentanan terhadap berbagai penyakit.

Ia juga menyoroti dugaan penyalahgunaan jabatan yang dilakukan para tersangka. Sebagai penyelenggara negara yang memiliki kewenangan mengawasi program, mereka justru diduga melakukan intervensi terhadap berbagai proses pengadaan dan pengelolaan program.

Karena itu, Didik mendorong aparat penegak hukum menerapkan sanksi maksimal terhadap pelaku apabila seluruh unsur pidana terbukti di pengadilan. Menurutnya, kasus ini harus menjadi peringatan keras bahwa korupsi terhadap program sosial yang diperuntukkan bagi masyarakat rentan tidak boleh ditoleransi.

“Banyak yang menuntut agar hakim menerapkan pemberatan maksimal, bahkan mendesak agar kasus ini dijadikan preseden bahwa korupsi program gizi tidak akan ditoleransi,” pungkasnya. (*) 

Sumber: RMOL

'Saya Tak Ingin Jadi Jimmy Carter,' Donald Trump Akui Takut Kirimkan Pasukan Elite Amerika ke Iran    
Jumat, Juni 05, 2026

On Jumat, Juni 05, 2026

'Saya Tak Ingin Jadi Jimmy Carter,' Donald Trump Akui Takut Kirimkan Pasukan Elite Amerika ke Iran
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengungkap bahwa dirinya sempat mempertimbangkan pengiriman pasukan khusus ke Iran untuk mengamankan cadangan uranium yang telah diperkaya. (Foto: Int). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengungkap bahwa dirinya sempat mempertimbangkan pengiriman pasukan khusus ke Iran untuk mengamankan cadangan uranium yang telah diperkaya.

Namun, rencana tersebut akhirnya dibatalkan karena dinilai terlalu berisiko dan berpotensi menyeret Amerika Serikat ke dalam operasi militer darat yang panjang di wilayah perang.

Trump bahkan secara terbuka mengaitkan keputusan tersebut dengan pengalaman pahit Presiden AS ke-39, Jimmy Carter, yang dikenal mengalami kegagalan dalam operasi penyelamatan sandera Amerika di Iran pada 1980.

"Saya tidak ingin menjadi Jimmy Carter," kata Trump, dikutip dari Fox News, Jumat (5/6).

Menurut Trump, operasi pengambilan uranium tidak bisa dilakukan secara cepat. Pasukan Amerika harus berada di wilayah Iran selama sekitar dua pekan sambil membawa peralatan berat dan membangun dukungan logistik yang memadai.

Situasi itu dinilai membuka peluang besar terjadinya korban jiwa maupun kegagalan misi yang dapat berdampak politik terhadap pemerintahannya.

Trump mengakui bahwa ide pengerahan pasukan khusus sempat dibahas secara serius pada tahap awal konflik. Namun setelah dilakukan kajian mendalam, opsi tersebut dianggap terlalu berbahaya.

Sebelumnya, sejumlah laporan media Amerika memang mengungkap bahwa Washington dan Israel pernah membahas kemungkinan penggunaan pasukan khusus untuk mengamankan stok uranium Iran yang dinilai cukup untuk mempercepat program nuklir negara tersebut. 

Operasi itu diperkirakan membutuhkan kehadiran personel militer langsung di wilayah Iran dan menghadapi ancaman serangan dari pasukan setempat.

Trump mengatakan keputusan membatalkan operasi tersebut diambil karena dirinya tidak ingin menempatkan tentara Amerika dalam situasi yang sulit keluar dari zona perang.

Meski menolak opsi pengerahan pasukan khusus, Trump tetap menegaskan bahwa Amerika Serikat memiliki kemampuan untuk mengakses atau mengendalikan uranium Iran apabila diperlukan. 

Namun untuk saat ini Washington lebih memilih memantau perkembangan melalui jalur diplomasi dan tekanan politik.

Pengakuan Trump tersebut menjadi salah satu gambaran paling jelas mengenai perdebatan internal di Gedung Putih terkait langkah yang akan ditempuh untuk menghadapi Iran, sekaligus menunjukkan bahwa risiko operasi darat masih menjadi pertimbangan utama pemerintah Amerika Serikat. (*)