Paparkan Dampak Masif Bencana di Kota Padang, Fadly Amran Tegaskan Komitmen untuk Percepatan Validasi Data

Paparkan Dampak Masif Bencana di Kota Padang, Fadly Amran Tegaskan Komitmen untuk Percepatan Validasi Data

BentengSumbar On Selasa, Januari 06, 2026

Data tersebut mencakup kerusakan masif pada ribuan rumah warga hingga infrastruktur vital di lima kecamatan terdampak.

BENTENGSUMBAR.COM – Wali Kota Padang, Fadly Amran, melaporkan total kerugian akibat bencana hidrometeorologi yang melanda wilayahnya mencapai angka fantastis, yakni Rp2,97 triliun.

Data tersebut mencakup kerusakan masif pada ribuan rumah warga hingga infrastruktur vital di lima kecamatan terdampak.

Pemaparan tersebut disampaikan Fadly Amran saat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) percepatan validasi pendataan kerusakan pascabencana bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Muhammad Tito Karnavian, secara daring dari Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Selasa (6/1/2026).

Dalam pemaparannya, Fadly Amran merinci bahwa bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi pada akhir November 2025 lalu memberikan dampak yang sangat luas. Tercatat sebanyak 67.563 jiwa terdampak langsung oleh peristiwa tersebut.

"Kerusakan rumah tinggal mencapai 5.523 unit. Rinciannya adalah 546 unit rusak berat, 2.174 unit rusak sedang, dan 2.949 unit lainnya mengalami rusak ringan," ujar Fadly Amran di depan Mendagri dan sejumlah pimpinan OPD terkait.

Tidak hanya sektor pemukiman, infrastruktur publik juga mengalami lumpuh sebagian. Fadly mencatat kerusakan pada 13 jembatan utama, jalan sepanjang 74.327 meter, serta kerusakan pada 22 bendungan dan 56 jaringan irigasi yang mengancam sektor pertanian daerah.

"Total estimasi kerugian secara keseluruhan akibat bencana ini diperkirakan mencapai Rp2,97 triliun," tambahnya.

Terkait akurasi data yang disebut Mendagri sebagai fondasi penyaluran bantuan, Fadly Amran menegaskan komitmennya untuk melakukan validasi cepat agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi bisa segera dimulai.

"Kami mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat. Validasi data terus kami kebut agar bantuan darurat, rencana relokasi, hingga perbaikan infrastruktur dari kementerian terkait dapat tepat sasaran dan tepat waktu," tegas Fadly Amran. 

Selain fokus pada pemulihan fisik, Wako Fadly Amran juga menekankan bahwa pihaknya tengah mengevaluasi sistem mitigasi bencana di Kota Padang. Hal ini dilakukan untuk memperkuat daya tahan kota terhadap ancaman bencana serupa di masa depan.

Mendagri Tito Karnavian dalam arahannya meminta pemerintah daerah terdampak, termasuk Provinsi Sumatera Barat, untuk aktif berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Tito menegaskan bahwa data yang valid menjadi kunci agar bantuan relokasi hingga perbaikan fasilitas publik tidak terkendala administrasi.

"Kepala daerah harus memastikan seluruh data kerusakan diverifikasi dengan baik agar pemulihan berjalan cepat," kata Tito Karnavian. (Taufik/Wiki/Defri/Ivan)

Gerak Bersama Pemko Padang dan Relawan untuk Pemulihan Pascabencana

Gerak Bersama Pemko Padang dan Relawan untuk Pemulihan Pascabencana

BentengSumbar On Selasa, Januari 06, 2026

Wali Kota Padang, Fadly Amran saat melakukan peninjauan lapangan ke Gurun Laweh, Kecamatan Nanggalo, Selasa (6/1/2026). 

BENTENGSUMBAR.COM -  Pemerintah Kota (Pemko) Padang terus menggandeng semua pihak untuk memastikan transisi pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi pascabencana dapat berjalan maksimal. 

Hal itu ditegaskan Wali Kota Padang, Fadly Amran saat melakukan peninjauan lapangan ke Gurun Laweh, Kecamatan Nanggalo, Selasa (6/1/2026). 

Di lokasi tersebut telah terdapat posko bantuan bersama yang didirikan Yayasan Dareliman Peduli dan UPI YPTK. 

Relawan di posko tersebut tidak saja menyalurkan bantuan untuk korban tapi juga ikut membantu melakukan perbaikan terhadap aliran sungai dan rumah warga terdampak. 

"Konsen UPI YPTK dan Yayasan Dareliman Peduli bersama para relawan dalam membantu warga sangat kami apresiasi. Kerjasama berbagai pihak ini untuk memastikan masa transisi pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi pascabencana berjalan dengan baik," kata Fadly Amran. 

Dia juga menyebut bahwa warga Kota Padang yang rumahnya terdampak dan tidak menempati Hunian Sementara (Huntara) telah menerima Dana Tunggu Hunian (DTH) senilai Rp600 ribu per bulan. Total penerima se-Kota Padang berjumlah 370.

Selanjutnya, Fadly Amran menerangkan bahwa pemerintah pusat juga akan memberikan bantuan untuk korban bencana yang rumahnya rusak berat, sedang, dan ringan. 

"Bapak ibu ini rumahnya kan sudah didata. Nanti akan ada bantuan dari pemerintah pusat senilai Rp15 juta untuk rusak ringan, Rp30 juta rusak sedang dan untuk rusak berat atau rumah hanyut akan dibangunkan hunian tetap," terangnya.

Ketua Yayasan Dareliman Peduli Surau TV, Muhammad Elvi Syam menyebut bahwa dia bersama lembaga-lembaga yang saling bekerjasama telah mendirikan posko bersama di Gurun Laweh sejak akhir November 2025.

"Di sini ada dapur umum gratis yang menyediakan makanan tiga kali sehari. Kemudian juga ada dapur hangat, berupa goreng-gorengan yang dapat dinikmati warga," katanya.

Berbagai bantuan lain juga disalurkan, seperti sembako, air bersih, pakaian, trauma healing untuk korban, dan bantuan-bantuan lain.

Pihaknya juga membantu melakukan normalisasi sungai dengan menurunkan alat berat. Para relawan pun ikut membantu warga membersihkan rumah dan material pascabanjir.

Sementara Rektor UPI YPTK, Muhammad Ridwan mengungkapkan bahwa pihaknya siap bekerjasama dengan Pemko Padang. 

"Kami siap mendengar assesment dari Pemko Padang untuk dapat membantu sesuai kebutuhan. Kamu juga ada 400 orang mahasiswa yang siap jadi relawan," katanya. (Taufik)

Realisasi PAD Padang Tahun 2025 Tertinggi Dalam Kurun Satu Dekade

Realisasi PAD Padang Tahun 2025 Tertinggi Dalam Kurun Satu Dekade

BentengSumbar On Selasa, Januari 06, 2026

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang tertinggi di tahun 2025 dibanding tahun-tahun sebelumnya.

BENTENGSUMBAR.COM – Pemerintah Kota Padang mencatatkan sejarah hebat dalam kurun waktu satu dekade ini. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang tertinggi di tahun 2025 dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Hal itu dibenarkan Asisten II Setdako yang juga Plt Kepala Bapenda Kota Padang, Didi Aryadi, Senin (5/1/2026). Menurutnya, realisasi tahun 2025 tembus di angka 102,95 persen. 

“Kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dalam kurun satu dekade ini, PAD tahun 2025 ini yang tertinggi,” jelasnya.

Berdasarkan data yang dirilis Bapenda Kota Padang, Pemko Padang menargetkan PAD sebesar Rp897.692.136.639,-. Hebatnya, Pemko Padang melewati angka tersebut menjadi Rp924.166.475.540,- atau 102,95 persen. Kemudian di tahun 2024, target PAD sebesar Rp706.838.011.882,79,- tercapai hanya Rp662.552.174.238,82,- atau 93,73 persen. 

Di tahun 2023, target PAD Kota Padang sebesar Rp729.911.859.086,- hanya terealisasi sebesar Rp658.727.572.507,50,- saja, atau 90,25 persen. Kemudian di tahun 2022, target sebesar Rp733.347.779.600,- tercapai sebesar Rp612.719.604.868,56,- atau 83,55 persen. 

Pada tahun 2021, target PAD sebesar Rp808.184.679.649,- hanya tercapai Rp538.933.660.166,30,- atau 66,68 persen. Selanjutnya di tahun 2020, Pemko Padang menargetkan PAD sebesar Rp664.266.307.878,- dan hanya terealisasi sebesar Rp499.895.722.726,67,- atau 75,26 persen. 

Tahun 2019, Pemko menargetkan PAD sebesar Rp808.267.778.199,32,- dan hanya terealisasi sebesar Rp546.108.570.689,61,- atau 67,57 persen. Tahun sebelumnya, yakni 2018, target PAD sebesar Rp603.724.395.500,- hanya terealisasi ketika itu sebesar Rp487.937.882.411,61,- atau 80,82 persen.(Charlie)

Wako Riyanda Putra Lantik 16 Pejabat Eselon II Dilingkungan Pemko Sawahlunto

Wako Riyanda Putra Lantik 16 Pejabat Eselon II Dilingkungan Pemko Sawahlunto

BentengSumbar On Selasa, Januari 06, 2026

Wali Kota Sawahlunto Riyanda Putra melantik dan mengambil sumpah jabatan 16 pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II). 

BENTENGSUMBAR.COM - Wali Kota Sawahlunto Riyanda Putra melantik dan mengambil sumpah jabatan 16 pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) di lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto sebagai bagian dari penataan birokrasi daerah, Senin, 05 Januari 2026.

Wali Kota menegaskan bahwa mutasi jabatan merupakan dinamika yang wajar dalam pemerintahan, namun memiliki substansi strategis berupa penataan ulang dan penguatan sumber daya aparatur agar birokrasi bekerja lebih efektif dan selaras dengan kebutuhan daerah.

"Penempatan pejabat pada posisi yang tepat diarahkan untuk mempercepat progres kinerja yang lebih maju, terukur, dan bermutu, terutama dalam memastikan program pemerintah berjalan fokus dan berdampak nyata bagi masyarakat" kata Riyanda.

Dia menekankan bahwa penguatan sumber daya aparatur menjadi semakin penting dalam menghadapi tantangan penurunan kapasitas fiskal daerah.

Baik dari sisi APBD maupun berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat, sehingga birokrasi dituntut bekerja lebih cermat dan adaptif.

Dalam konteks tersebut, Wali Kota Riyanda menilai penyegaran dan penataan ulang pejabat eselon II bernilai strategis untuk memperkuat kepemimpinan perangkat daerah dalam mengelola keterbatasan anggaran tanpa menurunkan kualitas pelayanan publik.

"Kepada para pejabat yang dilantik, diharapkan  untuk segera beradaptasi dengan lingkungan kerja dan program prioritas di perangkat daerah masing-masing, meningkatkan kompetensi manajerial, serta mendorong kinerja organisasi yang responsif, adaptif, dan berdampak nyata sesuai semangat Sawahlunto Maju" pungkasnya. (marjafri)

Andi Setiawan Tinjau Pemasangan Paving Block Berbahan FABA CSR PLN IP UBP Ombilin Sawahlunto

Andi Setiawan Tinjau Pemasangan Paving Block Berbahan FABA CSR PLN IP UBP Ombilin Sawahlunto

BentengSumbar On Selasa, Januari 06, 2026

Manager PLN IP UBP Ombilin Sawahlunto,  Andi Setiawan didampingi Asisstant Manager Keuangan Umum, Hadi Mulyanto dan Junior Officer Administrasi Umum, Lismawati

BENTENGSUMBAR.COM - Manager PLN IP UBP Ombilin Sawahlunto,  Andi Setiawan didampingi Asisstant Manager Keuangan Umum, Hadi Mulyanto dan Junior Officer Administrasi Umum, Lismawati tinjau progres pemasangan Paving Block yang merupakan bantuan dari program CSR Perusahaan tersebut di Kawasan Pasar Kuliner Silo Sawahlunto, Selasa (Selasa 6/1/2026).

Paving Block yang awalnya direncanakan untuk lokasi lain namun dengan pertimbangan tertentu, maka sejumlah 15.000 produk turunan dari limbah Fly Ash & Bottom Ash, abu pembakaran PLTU Ombilin ini dipasang pada kawasan pasar kuliner Silo yang di huni oleh kurang lebih 106 pedagang dan pelaku UMKM. 

"Ini sesuai dengan permintaan pak Walikota dan tadi juga beliau minta untuk di lanjutkan, kata Asisstant Manager Keuangan Umum, Hadi Mulyanto pada Bentengsumbar.com saat bincang bincang di kedai Soto Dewi Amor usai peninjauan.

Senada dengan itu, Manager PLN IP UBP Ombilin Sawahlunto,  Andi Setiawan menuturkan bahwa pihaknya siap menyalurkan CSR dengan menambah jumlah bantuan berupa Paving Block ini karena terlihat di lokasi masih luas area yang mesti di tata agar kawasan itu nyaman bagi para pedagang dan pengunjung khususnya saat musim hujan yang mengakibatkan area itu becek dan tergenang air.

"Iya tadi beliau (walikota) sudah menyampaikan , tinggal lagi pengajuan proposal permintaan pada tahun anggaran 2026 ini" ucap Andi Setiawan.

Lebih jauh Manager PLN IP UBP Ombilin ini menuturkan bahwa pengolahan dan pemanfaatan limbah FABA tersebut tidak hanya berupa Paving Block tapi juga produk lainnya seperti Batako, pupuk dll.

"Program PLN Indonesia Power berupa pemanfaatan limbah FABA ini tidak saja dalam rangka mengubah limbah menjadi produk bernilai tambah, mengurangi beban landfill dan mendukung industri hijau, yang tak kalah pentingnya adalah dampak pemberdayaan masyarakat dengan menciptakan lapangan kerja lokal serta mendukung UMKM dalam produksi produk berbahan FABA, pungkasnya". (marjafri)

Zulkifli Berharap Masyarakat Semakin Bijak Tentukan Pilihannya di DPRD Kota Padang

Zulkifli Berharap Masyarakat Semakin Bijak Tentukan Pilihannya di DPRD Kota Padang

BentengSumbar On Selasa, Januari 06, 2026

Zulkifli berharap masyarakat semakin bijak dalam menentukan pilihan wakilnya di DPRD Kota Padang ketika reses Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Mastilizal Aye. 

BENTENGSUMBAR.COM - Ratusan warga RW IV Kampung Baru Berok Kelurahan Kurao Pagang, tampak antusias menghadiri kegiatan reses Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Mastilizal Aye, dari Fraksi Partai Gerindra, 5 Januari 2026.

Dalam sambutannya, Mastilizal Aye menegaskan bahwa kader Partai Gerindra selalu hadir di tengah masyarakat untuk menata dan membangun lingkungan. 

Ia menyampaikan bahwa meskipun Kampung Baru Berok bukan basis mutlak suara Gerindra, namun setelah dipercaya sebagai wakil rakyat, dirinya berkewajiban hadir dan bekerja untuk seluruh lapisan masyarakat. 

Hal tersebut sejalan dengan instruksi Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Barat, Andre Rosiade.

Sementara itu, Zulkifli, Ketua RW IV Kampung Baru Berok, menyampaikan apresiasi atas kehadiran dan kepedulian Mastilizal Aye sebagai wakil rakyat dari Dapil VI. 

Ia menilai kader Gerindra tersebut telah menunjukkan kerja nyata dan keberpihakan kepada masyarakat.

Pada tahun 2025, melalui pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD, Mastilizal Aye telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp250 juta untuk pembenahan Kampung Baru Berok. 

Bahkan pada tahun 2026 mendatang, direncanakan anggaran sebesar Rp1 miliar untuk pembangunan infrastruktur serta penguatan UMKM masyarakat.

Ke depan, Zulkifli berharap masyarakat semakin bijak dalam menentukan pilihan wakilnya di DPRD Kota Padang.

Ia menegaskan bahwa pilihan masyarakat sangat menentukan arah pembangunan dan kesejahteraan lingkungan.

Zulkifli juga mengingatkan agar warga tidak mudah tergiur oleh serangan fajar, karena setelah terpilih banyak calon justru menghilang dan baru kembali muncul ketika menjelang pemilu berikutnya. (*)

Mendagri Apresiasi Kinerja Cepat Pemprov Sumbar Tangani Bencana Hidrometeorologi

Mendagri Apresiasi Kinerja Cepat Pemprov Sumbar Tangani Bencana Hidrometeorologi

BentengSumbar On Selasa, Januari 06, 2026

Mendagri juga memuji kekompakan Pemprov Sumbar bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta bupati dan wali kota dalam menghadapi situasi darurat.

BENTENGSUMBAR.COM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) atas kinerja yang cepat dan responsif dalam penanganan bencana hidrometeorologi. Mendagri juga memuji kekompakan Pemprov Sumbar bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta bupati dan wali kota dalam menghadapi situasi darurat.

“Koordinasi yang solid dan gerak cepat antara pemerintah daerah dengan TNI, Polri, serta unsur Forkopimda menjadi kunci utama dalam meminimalkan dampak bencana. Ini patut menjadi contoh bagi daerah lain,” ujar Tito Karnavian.

Apresiasi tersebut disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi Pendataan Kerusakan Rumah, Fasilitas Umum, dan Jumlah Pengungsi Pascabencana Hidrometeorologi di wilayah Sumatera, yang digelar secara daring dari Jakarta, Selasa (6/1/2026), dan diikuti para gubernur serta kepala perangkat daerah terkait.

Dalam rapat tersebut, Mendagri menegaskan pentingnya percepatan pelaporan data kerusakan rumah warga. Ia menekankan bahwa data yang cepat, akurat, dan valid menjadi dasar utama percepatan penyaluran bantuan serta pembangunan hunian bagi masyarakat terdampak.

“Pendataan harus dilakukan secara rinci, by name by address, mulai dari kategori rusak ringan, rusak sedang, rusak berat, hingga rumah yang hanyut,” tegasnya.

Menanggapi arahan tersebut, Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah menyampaikan bahwa pendataan kerusakan rumah di Sumbar telah dilakukan dan terus diperbarui melalui koordinasi intensif dengan pemerintah kabupaten dan kota.

“Kami telah memfinalisasi data bersama bupati dan wali kota serta Forkopimda. Seluruh perkembangan data juga dapat diakses publik melalui dashboardbencana.sumbarprov.go.id sebagai bentuk transparansi dan keterbukaan informasi,” ujar Mahyeldi.

Ia menjelaskan, total kerusakan rumah akibat bencana hidrometeorologi di Sumbar meliputi 4.286 unit rusak berat, 2.954 unit rusak sedang, 6.725 unit rusak ringan, serta 750 unit rumah hanyut.

Terkait relokasi warga, Mahyeldi menegaskan bahwa penentuan lokasi harus memenuhi sejumlah persyaratan, di antaranya sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), lahan clear dengan bukti kepemilikan yang sah, serta memperoleh rekomendasi dari Badan Geologi Kementerian ESDM.

“Yang terpenting, lokasi relokasi tidak jauh dari permukiman masyarakat terdampak dengan luas lahan minimal satu hektare,” tegasnya.

Saat ini, proses verifikasi rumah terdampak masih berlangsung dengan melibatkan verifikator dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Universitas Andalas (Unand), dan ditargetkan rampung dalam waktu dekat.

Gubernur Sumbar mengikuti rapat koordinasi tersebut didampingi Kepala Dinas Perkimtan Sumbar, Kepala BPBD Sumbar, Kepala Kesbangpol Sumbar, serta perwakilan Dinas BMCKTR Sumbar.

(adpsb/nov/bud)