HEADLINE
Terima Audiensi Bupati Solok Selatan, Sekda Sumbar Tegaskan Komitmen Percepatan Infrastruktur dan Sinkronisasi Pembangunan 2027    
Selasa, Juni 09, 2026

On Selasa, Juni 09, 2026

Terima Audiensi Bupati Solok Selatan, Sekda Sumbar Tegaskan Komitmen Percepatan Infrastruktur dan Sinkronisasi Pembangunan 2027
Sekdaprov Sumbar Arry Yuswandi saat menerima audiensi Pemerintah Kabupaten Solok Selatan yang dipimpin langsung Bupati Solok Selatan, Khairunas, di Ruang Rapat Istana Gubernuran, Padang, Selasa (9/6/2026). (Foto: Adpim). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat (Sekdaprov Sumbar), Arry Yuswandi menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sumbar untuk terus memperkuat sinergi pembangunan dengan pemerintah kabupaten dan kota guna mempercepat pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Hal itu disampaikan Arry Yuswandi saat menerima audiensi Pemerintah Kabupaten Solok Selatan yang dipimpin langsung Bupati Solok Selatan, Khairunas, di Ruang Rapat Istana Gubernuran, Padang, Selasa (9/6/2026).

Pertemuan tersebut membahas sejumlah usulan pembangunan infrastruktur kewenangan provinsi yang dinilai strategis untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas wilayah Kabupaten Solok Selatan.

Dalam pertemuan itu, Arry menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sumbar saat ini tengah menyiapkan akselerasi pembangunan tahun 2027 antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Menurutnya, agar nantinya pembangunan itu berjalan lebih efektif dan saling mendukung, sebelumnya perlu dilakukan harmonisasi program.

“Keberadaan Pemerintah Provinsi adalah untuk memfasilitasi dan mengayomi seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Berbagai usulan yang menjadi kebutuhan daerah akan kita tampung dan sesuaikan dengan rencana pembangunan provinsi, prioritas program, serta kemampuan anggaran yang tersedia,” ujar Arry.

Pada kesempatan tersebut, Arry juga memaparkan kondisi Sumbar pascabencana hidrometeorologi  pada akhir tahun 2025. Menurutnya, bencana tersebut tidak hanya menyebabkan kerusakan infrastruktur dan korban jiwa, tetapi juga memberi tekanan besar terhadap perekonomian daerah.

Berdasarkan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) yang telah diajukan kepada pemerintah pusat, total kerusakan dan kerugian akibat bencana mencapai Rp33,55 triliun, sementara kebutuhan anggaran pemulihan mendesak tercatat sebesar Rp21,44 triliun.

Untuk mendukung proses pemulihan tersebut, pemerintah pusat telah memberikan komitmen pendanaan sekitar Rp18 triliun yang akan dialokasikan secara bertahap pada periode 2026–2028. 

Selain itu, dukungan juga diberikan melalui penyesuaian dana Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026, dimana Kabupaten Solok Selatan memperoleh tambahan dukungan anggaran sebesar Rp80,9 miliar.

Arry menjelaskan, saat ini Pemerintah Provinsi Sumbar telah mengalokasikan berbagai kegiatan pembangunan di Kabupaten Solok Selatan dengan total nilai sekitar Rp7,4 miliar melalui sejumlah perangkat daerah, antara lain Dinas Pendidikan, Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi, Dinas Pangan, serta Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Salah satu program prioritas yang sudah mulai dikerjakan pada tahun 2026 ini adalah pembangunan ruas Jalan Abai–Sangir–Sungai Dareh dengan alokasi anggaran tahap awal sebesar Rp4,3 miliar. 

Menurut Arry, pembangunan ruas tersebut menjadi langkah awal untuk membuka akses yang selama ini sangat dibutuhkan masyarakat.

“Pembangunan ruas jalan ini kita mulai sebagai bentuk komitmen pemerintah provinsi untuk membuka akses yang sangat dibutuhkan masyarakat. Ke depan, ruas ini akan menjadi salah satu prioritas pembangunan guna meningkatkan konektivitas Solok Selatan dengan daerah sekitarnya,” katanya.

Selain pembangunan jalan, Pemprov Sumbar juga mengalokasikan sekitar Rp2,9 miliar untuk rehabilitasi infrastruktur irigasi, meliputi rehabilitasi Irigasi Bandar Bangko, rehabilitasi jaringan irigasi Bandar Bangko, serta rehabilitasi jaringan irigasi Sawah Padang guna mendukung produktivitas sektor pertanian masyarakat.

"Kemudian juga ada sejumlah program lainnya. Secara akumulasi total anggaran keseluruhannya mencapai 7,4 miliar,"ungkap Arry

Terkait arah pembangunan tahun 2027, Arry menyampaikan Pemprov Sumbar telah menetapkan tema pembangunan “Akselerasi Transformasi Ekonomi, Inklusi Sosial dan Ketahanan Pangan” yang akan diwujudkan melalui berbagai fokus pembangunan, di antaranya peningkatan produktivitas pertanian, transformasi ekonomi desa berbasis koperasi dan BUMNag, penguatan UMKM dan ekonomi kreatif, peningkatan akses layanan dasar, pemberdayaan perempuan dan kelompok rentan, serta pengembangan pariwisata berkelanjutan.

Sementara itu Bupati Solok Selatan, Khairunas menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan Pemerintah Provinsi Sumbar terhadap pembangunan daerahnya. 

Ia berharap pembangunan ruas Jalan Abai–Sangir–Sungai Dareh dapat terus menjadi prioritas karena memiliki peran strategis dalam membuka keterisolasian wilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Kami berharap pembangunan Jalan Abai–Sungai Dareh dapat terus dilanjutkan. Jika belum memungkinkan diselesaikan pada tahun 2026, kami berharap dapat kembali menjadi prioritas pada tahun 2027. Jalan ini sangat dibutuhkan masyarakat untuk meningkatkan konektivitas dan aktivitas ekonomi daerah,” ujar Khairunas.

Ia juga berharap Pemerintah Provinsi Sumbar dapat terus memperjuangkan dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat, termasuk melalui skema Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah, guna mempercepat penyelesaian pembangunan infrastruktur strategis di Solok Selatan.

Audiensi tersebut turut dihadiri oleh sejumlah kepala perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Solok Selatan serta kepala OPD terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumbar. (Adpsb/rmz/bud)

Pemprov Sumbar Paparkan Strategi Menghadapi Megathrust kepada Pasis Sesko TNI    
Selasa, Juni 09, 2026

On Selasa, Juni 09, 2026

Pemprov Sumbar Paparkan Strategi Menghadapi Megathrust kepada Pasis Sesko TNI
Pemprov Sumbar memberikan pembekalan kepada Peserta Didik Reguler (Pasis Dikreg) LV Sekolah Staf dan Komando (Sesko) TNI Tahun Ajaran 2026 dalam rangka Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) di Auditorium Gubernuran Sumbar, Selasa (9/6/2026). (Foto: Adpim). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) memberikan pembekalan kepada Peserta Didik Reguler (Pasis Dikreg) LV Sekolah Staf dan Komando (Sesko) TNI Tahun Ajaran 2026 dalam rangka Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) di Auditorium Gubernuran Sumbar, Selasa (9/6/2026).

Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah yang diwakili Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumbar, Era Sukma Munaf menyampaikan materi bertema “Penanganan Ancaman Megathrust dalam Perspektif Kebijakan Nasional, Pertahanan Negara, dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah.” Menurutnya, tema tersebut sangat relevan untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam menghadapi ancaman bencana yang berpotensi memengaruhi stabilitas nasional.

Dalam paparannya, Era menjelaskan bahwa Sumbar merupakan salah satu wilayah dengan tingkat kerawanan bencana tertinggi di Indonesia.

Ancaman gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, hingga erupsi gunung api menjadi tantangan yang harus dihadapi secara serius dan terintegrasi.

“Penanggulangan bencana bukan sekadar urusan daerah, tetapi merupakan bagian penting dalam menjaga stabilitas sosial, ekonomi, bahkan keamanan nasional. Karena itu, pendekatan yang dilakukan harus komprehensif dan melibatkan seluruh komponen bangsa, termasuk TNI,” ujarnya.

Ia menuturkan, secara geografis Sumbar berada di jalur subduksi aktif Mentawai yang berpotensi memicu gempa besar. Selain itu, kondisi topografi yang didominasi perbukitan dengan curah hujan tinggi juga menjadikan wilayah ini rentan terhadap longsor dan banjir bandang.

Berdasarkan data tahun 2025, tercatat 208 kejadian bencana di 19 kabupaten dan kota di Sumbar, jenis bencana tersebut didominasi oleh kebakaran hutan dan lahan, banjir, serta tanah longsor. 

Di antara berbagai ancaman tersebut, potensi gempa megathrust menjadi salah satu yang paling serius karena dapat memicu tsunami dan berdampak luas terhadap wilayah pesisir, termasuk Kota Padang sebagai pusat aktivitas ekonomi.

“Ancaman megathrust harus dipandang sebagai ancaman terhadap ketahanan nasional karena dampaknya dapat memengaruhi sistem logistik, perekonomian, serta stabilitas sosial masyarakat,” kata Era.

Ia juga mengungkapkan sejumlah tantangan yang masih dihadapi dalam upaya pengurangan risiko bencana, mulai dari belum optimalnya integrasi mitigasi bencana dalam perencanaan pembangunan, perlunya penguatan koordinasi lintas sektor, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan sarana prasarana, hingga kesiapsiagaan masyarakat yang belum merata.

Karena itu, Pemprov Sumbar terus mendorong dukungan pemerintah pusat melalui penguatan infrastruktur mitigasi seperti shelter tsunami dan jalur evakuasi, pengembangan sistem peringatan dini yang terintegrasi secara real time, dukungan pendanaan berkelanjutan, serta sinkronisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Era Sukma menegaskan keberhasilan penanganan bencana sangat ditentukan oleh kolaborasi seluruh pihak, termasuk peran strategis TNI dan Polri. 

Menurutnya, pada tahap pra-bencana diperlukan perencanaan dan latihan bersama, saat bencana dibutuhkan komando terpadu dan mobilisasi cepat, sedangkan pada tahap pascabencana harus dipastikan rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan dengan prinsip build back better.

Selain itu, Pemprov Sumbar juga terus memperkuat kesiapsiagaan melalui pembentukan Kelompok Siaga Bencana di masyarakat, simulasi evakuasi tsunami secara berkala, penyusunan Dokumen Rencana Kontingensi Tsunami Tahun 2025, integrasi mitigasi bencana dalam kebijakan daerah, serta penguatan kolaborasi pentahelix dalam penanganan bencana hidrometeorologi.

Sementara itu Komandan Sesko TNI, Marsekal Madya TNI Arif Widianto menyampaikan Dikreg LV Sesko TNI Tahun Ajaran 2026 diikuti 157 peserta yang terdiri dari personel TNI AD, TNI AL, TNI AU, Polri, serta lima peserta dari negara sahabat. 

Pendidikan dilaksanakan dengan sistem blended learning, sementara kegiatan KKDN berlangsung selama 8–12 Juni 2026 di Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

Menurut Arif, ancaman megathrust merupakan ancaman nonmiliter yang memiliki dampak luas terhadap keselamatan masyarakat dan stabilitas nasional. 

Karena itu, sinergi antara kebijakan nasional, pertahanan negara, dan tata kelola pemerintahan daerah menjadi kunci dalam membangun ketahanan nasional. 

Ia berharap kegiatan tersebut menghasilkan kajian dan executive summary yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dan satuan komando kewilayahan dalam memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana. (adpsb/rmz/bud)

Dony Oskaria dan Dasco Bahas Buyback Saham BUMN di Tengah Tekanan Pasar Global‎‎‎    
Selasa, Juni 09, 2026

On Selasa, Juni 09, 2026

Dony Oskaria dan Dasco Bahas Buyback Saham BUMN di Tengah Tekanan Pasar Global ‎ ‎ ‎
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco, mengungkapkan bahwa fundamental saham BUMN sebenarnya bagus, namun terdampak situasi global. (Foto: Ist). 
BENTENGSUMBAR.COM -Kepala Badan Pengelola BUMN (BP BUMN) Dony Oskaria ikut dalam rapat koordinasi dengan DPR dan sejumlah direktur utama BUMN/Himbara untuk membahas pelemahan pasar modal. Dalam diskusi yang digelar di Gedung Nusantara III Senayan itu, muncul wacana buyback saham BUMN secara kolektif.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco, mengungkapkan bahwa fundamental saham BUMN sebenarnya bagus, namun terdampak situasi global.

"Dalam kesempatan ini, berdiskusi banyak soal paket sama saham-saham BUMN yang sebenarnya bagus-bagus. Tapi kemudian dengan situasi pasar global yang kemudian berdampak. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama," ujar Dasco Selasa 9 Juni 2026.

Dasco menambahkan bahwa DPR bersama pemangku kepentingan ingin membahas langkah-langkah menjaga nilai dan kepercayaan pasar. Salah satu opsinya adalah buyback.

"Kita sudah saatnya berdiskusi bagaimana kita kemudian pada kesempatan yang tepat menurut saya. Kita kembali buy back atau membeli kembali saham-saham yang sebenarnya di pasar," tegasnya.

Menanggapi hal itu, Dony Oskaria menekankan perlunya langkah kolektif melawan tekanan asing. Dia bahkan mengusulkan untuk melibatkan pengusaha besar tanah air.

"Selanjutnya ajak diskusi dengan konglo2 Indonesia ajak untuk buyback saham2nya dan kita lawan asing2 yang mau sell indonesia," ujar Dony Oskaria di ruang rapat yang sama.

Pertemuan tersebut juga dihadiri Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta sejumlah CEO BUMN dan lembaga, seperti Putrama Wahju Setyawan (BNI), Riduan (Bank Mandiri), Hery Gunardi (BRI), Oki Ramadhana (INA), Rony Hanityo Aprianto (Taspen), dan Eko Purnomo (BPJS Ketenagakerjaan).

Hingga berita ini ditayangkan, IHSG tercatat mulai menguat. Sejumlah pihak mengapresiasi langkah koordinasi ini. "Terima kasih banyak, Pak Dasco, atas upaya dan kontribusinya dalam membantu menjaga kepercayaan pasar sehingga IHSG kembali menguat," tulis salah satu warganet dalam unggahan Instagram @sufmi_dasco. (Ucok)

Lapangan Tembak Lapai Dihentikan Operasionalnya, Kodam XX/TIB Cari Lokasi Baru    
Selasa, Juni 09, 2026

On Selasa, Juni 09, 2026

Lapangan Tembak Lapai Dihentikan Operasionalnya, Kodam XX/TIB Cari Lokasi Baru
Pihak ‎Komando Daerah Militer XX/Tuanku Imam Bonjol atau Kodam XX/TIB menginstruksikan agar Lapangan Tembak Lapai dihentikan operasionalnya hingga dalam waktu tertentu. (Foto: Ist). 

BENTENGSUMBAR.COM
-  Pihak ‎Komando Daerah Militer XX/Tuanku Imam Bonjol atau Kodam XX/TIB menginstruksikan agar Lapangan Tembak Lapai dihentikan operasionalnya hingga dalam waktu tertentu. Langkah itu menyusul hasil evaluasi menyeluruh terhadap fasilitas latihan militer di tengah kota Padang, Provinsi Sumatera Barat atau Sumbar. 

Pangdam Mayjen TNI Arief Gajah Mada melalui Kapendam XX/TIB Kolonel Kav Taufiq mengemukakan langkah penutupan Lapangan Tembak tersebut sebagai pertimbangan dan jaminan keamanan masyarakat sekitar, khususnya menyusul insiden di kampus UNP.

"Tim investigasi bekerja dan bersama-sama mencari data, fakta, dan keterangan langsung di lapangan. Kemudian melakukan pendalaman di tempat latihan dengan melibatkan tim ahli senjata," ujar Kolonel Kav Taufiq dalam konferensi pers yang digelar di Markas Komando Daerah Militer XX/Tuanku Imam Bonjol (Makodam XX/TIB) pada Senin, (8/6/2026).

Area latihan tersebut dipastikan tidak akan digunakan lagi hingga batas waktu yang belum ditentukan, sementara pihak Kodam XX/TIB mulai mencari lokasi baru yang lebih aman dan representatif. 

Ia menyatakan bahwa seluruh rangkaian investigasi dan pendalaman di lapangan kini telah dinyatakan selesai. Pihaknya, mengumumkan untuk menutup operasional Lapangan Tembak hingga batas waktu yang belum ditentukan nantinya.

Sampai sejauh ini menurutnya, penyelidikan mendalam yang melibatkan tim ahli senjata, koordinasi erat dengan pihak kepolisian, serta pengumpulan keterangan dari Batalyon 133 berjalan secara transparan dan terukur.

Berdasarkan hasil uji lapangan dan uji forensik, proyektil yang ditemukan dipastikan berukuran 9 mm. Melalui pembuktian ilmiah yang diperkuat oleh keselarasan uji teori dan uji lapangan, proyektil tersebut diduga kuat berasal dari kegiatan latihan yang tengah dilaksanakan oleh Batalyon 897 Singgalang.

Ia menegaskan, transparansi ini adalah bentuk komitmen TNI kepada publik. Jika nantinya ditemukan adanya unsur kelalaian dalam prosedur latihan, institusi tidak akan ragu untuk menjatuhkan sanksi tegas. "Jika ada kelalaian, tentu akan ada konsekuensi hukum dan disiplin yang berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku di TNI," ujar Kolonel Kav Taufiq. 

Terpisah dari informasi mengenai kondisi kedua korban, masing-masing Nova Wirantika dan Guruh Guwino, dilaporkan dikabarkan makin membaik. Keduanya telah mampu berdiri dan mulai aktif menggerakkan tangan mereka secara normal.

Sedianya, jika tidak ada kendala medis maka kedua korban segera diperbolehkan pulang guna menjalani rawat jalan lebih lanjut. Sejauh ini pihak Kodam XX/TIB juga menegaskan komitmen hingga masa pemulihan total.

‎Respon Pihak UNP

Atas komitmen pihak Kodam XX/TIB ini mendapat apresiasi mendalam dari pihak akademisi. Sekretaris Universitas Negeri Padang atau UNP, Prof Dr Erianjoni, S.Sos, MSi mengapresiasi. Utamanya, dalam hal penanganan oleh institusi TNI yakni perawatan medis korban maupun kebijakan strategis lainnya. 

‎"Kami memberikan apresiasi atas tindakan cepat dari jajaran Kodam (XX/TIB) terutama dalam menghentikan aktivitas latihan di Lapai dan adanya wacana pemindahan lapangan tembak ke lokasi baru," kata Prof. Dr. Erianjoni.

Pihak UNP juga berterimakasih atas layanan kesehatan dan tindakan medis prima selama ini buat kedua korban semenjak hari pertama insiden.

"Semoga wacana pemindahan lapangan tembak ini bisa segera terealisasi dengan cepat. Semoga, tidak ada lagi kejadian serupa yang mengancam keselamatan, khususnya di lingkungan kampus UNP," harap Erianjoni.(eml)

Dukung Transformasi Digital, Pemko Payakumbuh Perkuat Penerapan SRIKANDI    
Selasa, Juni 09, 2026

On Selasa, Juni 09, 2026

Dukung Transformasi Digital, Pemko Payakumbuh Perkuat Penerapan SRIKANDI
Sekretaris Daerah Rida Ananda saat membuka Rapat Penerapan SRIKANDI di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh di Aula Jozrizal Zein, Balai Kota Payakumbuh, Senin (8/6/2026). (Foto: Diskominfo). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Pemerintah Kota Payakumbuh memperkuat penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) untuk mendukung transformasi pemerintahan digital sekaligus mempercepat pelayanan publik melalui pengelolaan administrasi dan arsip yang lebih tertib, transparan, dan mudah ditelusuri.

Komitmen tersebut ditegaskan Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta melalui Sekretaris Daerah Rida Ananda saat membuka Rapat Penerapan SRIKANDI di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh di Aula Jozrizal Zein, Balai Kota Payakumbuh, Senin (8/6/2026).

Rida mengatakan optimalisasi penggunaan SRIKANDI menjadi langkah strategis dalam mendukung transformasi digital birokrasi sekaligus memastikan tata naskah dinas dan pengelolaan arsip berjalan lebih tertib, terintegrasi, dan sesuai ketentuan sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berlangsung lebih cepat, efektif, dan akuntabel.

“SRIKANDI bukan sekadar aplikasi persuratan elektronik, tetapi instrumen penting untuk mewujudkan birokrasi yang modern, efektif, transparan, dan akuntabel,” katanya.

Menurut dia, penerapan aplikasi tersebut memungkinkan proses administrasi pemerintahan berjalan lebih cepat, terdokumentasi dengan baik, serta memudahkan penelusuran dokumen sehingga mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Kita ingin seluruh proses administrasi pemerintahan semakin cepat, terdokumentasi dengan baik, mudah ditelusuri, serta mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia menegaskan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) harus memiliki komitmen yang sama dalam mengoptimalkan pemanfaatan SRIKANDI sebagai bagian dari implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Payakumbuh Erwan mengatakan pemanfaatan SRIKANDI di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh terus menunjukkan perkembangan positif. Berdasarkan Dashboard Monitoring SRIKANDI per 4 Juni 2026, sebanyak 21.693 naskah telah dikelola melalui sistem, terdiri atas 8.741 naskah masuk, 8.589 naskah keluar, 4.275 disposisi, dan 88 berkas arsip.

Selain itu, tercatat 75 arsip berstatus retensi permanen, 12 arsip retensi musnah, serta 2.680 naskah yang telah ditindaklanjuti.

Menurut Erwan, SRIKANDI merupakan aplikasi umum berbasis elektronik yang mengintegrasikan pengelolaan naskah dinas, arsip dinamis, persuratan, hingga disposisi dalam satu sistem digital.

Aplikasi tersebut dikembangkan melalui kolaborasi Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

“Melalui rapat ini kami ingin memperkuat komitmen seluruh perangkat daerah dalam mengoptimalkan penggunaan SRIKANDI sehingga pengelolaan arsip dan administrasi pemerintahan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan akuntabel,” katanya.

Ia menjelaskan berbagai langkah telah dilakukan untuk mempercepat pemanfaatan aplikasi tersebut, mulai dari penerbitan surat edaran, sosialisasi pada kegiatan pengawasan kearsipan internal, pembukaan Klinik Kearsipan sejak April 2026, pembuatan akun admin dan pengguna, hingga monitoring dan evaluasi secara berkala.

Selain itu, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan juga telah melaksanakan coaching clinic bagi sejumlah perangkat daerah. Hingga saat ini, sebanyak 18 OPD telah mengikuti pendampingan penggunaan aplikasi tersebut.

“Kami berharap seluruh OPD dapat mengoptimalkan penggunaan SRIKANDI dalam aktivitas administrasi sehari-hari sehingga pengelolaan arsip, tata naskah dinas, dan pelayanan administrasi dapat berlangsung lebih cepat, terukur, serta terdokumentasi dengan baik,” ujar Erwan.

Rapat tersebut diikuti kepala OPD serta kepala subbagian umum dan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh. (HM)

Senny Marbun Terpilih sebagai Presiden APSF 2026–2030, Siap Perkuat Kemajuan Olahraga Disabilitas Asia Tenggara    
Selasa, Juni 09, 2026

On Selasa, Juni 09, 2026

Senny Marbun Terpilih sebagai Presiden APSF 2026–2030, Siap Perkuat Kemajuan Olahraga Disabilitas Asia Tenggara
Perwakilan dari sebelas negara anggota APSF dalam Sidang Umum APSF yang berlangsung di Grand Ballroom Hotel Alila Solo, Sabtu (6/6). (Foto: M. Fadli). 

BENTENGSUMBAR.COM
– Tokoh olahraga disabilitas Indonesia, Senny Marbun, resmi terpilih sebagai Presiden ASEAN Para Sports Federation (APSF) periode 2026–2030. Keputusan tersebut lahir melalui proses pemungutan suara yang melibatkan perwakilan dari sebelas negara anggota APSF dalam Sidang Umum APSF yang berlangsung di Grand Ballroom Hotel Alila Solo, Sabtu (6/6).

Dalam proses pemilihan, Senny Marbun memperoleh tujuh suara dan unggul atas kandidat asal Thailand, Maitree Kongruang, yang mendapatkan empat suara. Hasil tersebut sekaligus menandai dimulainya kepemimpinan baru APSF setelah organisasi dipimpin oleh Osoth Bhavilai dari Thailand selama satu dekade terakhir.

Senny akan memimpin federasi olahraga disabilitas Asia Tenggara bersama jajaran Komite Eksekutif APSF periode 2026–2030. Struktur kepengurusan terbaru terdiri atas Dr. Teo-Koh Sock Miang dari Singapura, H.E. Yi Veasna dari Kamboja, Michael Barredo dari Filipina, dan Dr. Than Than Htay dari Myanmar yang masing-masing menjabat sebagai wakil presiden pada bidang berbeda.

Kepengurusan tersebut juga diperkuat oleh Ali Yusri Abdul Ghafor dari Brunei Darussalam yang dipercaya sebagai bendahara. Sementara itu, posisi Sekretaris Jenderal diemban oleh Sukanti Rahardjo Bintoro dari Indonesia.

Bagi dunia olahraga disabilitas Asia Tenggara, nama Senny Marbun bukan sosok baru. Pria kelahiran Siborongborong, 9 April 1954, tersebut sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden APSF bidang Media and Communications Committee periode 2022–2026 dan dikenal sebagai salah satu tokoh sentral yang menginisiasi penyelenggaraan ASEAN Para Games Solo 2022.

Pengalaman panjang membangun National Paralympic Committee (NPC) Indonesia menjadi modal penting bagi Senny dalam mengemban amanah baru. Mantan atlet lempar para atletik tersebut berkomitmen mendorong peningkatan kualitas pembinaan olahraga disabilitas di seluruh kawasan Asia Tenggara agar mampu bersaing di level internasional.

“Saya ingin prestasi negara-negara di Asia Tenggara lebih maju lagi ke depannya. Kalau melihat perkembangan Indonesia, pencapaiannya sudah sangat baik. Kita pernah menjadi juara umum tiga kali berturut-turut di ASEAN Para Games dan juga meraih hasil membanggakan di Paralimpiade. Sekarang saya ingin negara-negara Asia Tenggara mengikuti jejak tersebut agar bisa terus melangkah lebih jauh,” ujar Senny Marbun.

Menurut Senny, salah satu tantangan yang masih dihadapi sejumlah negara anggota APSF adalah belum meratanya perhatian terhadap masyarakat difabel dan pengembangan olahraga disabilitas. Karena itu, APSF akan mengambil peran lebih aktif dalam mendorong peningkatan dukungan pemerintah terhadap atlet dan komunitas difabel di kawasan.

“Masih ada negara-negara yang memarjinalkan masyarakat difabel. Kita perlu membangkitkan semangat negara-negara tersebut agar mampu berkembang seperti Indonesia. Dahulu kita juga menghadapi tantangan yang sama, tetapi sekarang Indonesia mampu menunjukkan kemajuan luar biasa. Bahkan kita sudah memiliki training center seluas sepuluh hektare. Pengalaman tersebut perlu kita bagikan kepada negara-negara lain,” katanya.

Senny menegaskan bahwa APSF akan melakukan pendekatan langsung kepada negara-negara yang masih membutuhkan dukungan dalam pengembangan olahraga disabilitas. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan harkat dan martabat masyarakat difabel sekaligus memperluas kesempatan mereka untuk berprestasi.

“Saya akan berupaya mendatangi negara-negara yang belum mendapatkan perhatian optimal dari pemerintahnya. Kami ingin mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat difabel sebagaimana yang sudah dilakukan Indonesia,” tambahnya.

Dalam waktu dekat, APSF akan memprioritaskan penyelesaian seluruh dokumen administrasi dari kepengurusan sebelumnya. Organisasi juga akan memindahkan kantor sekretariat APSF dari Thailand ke Indonesia sebagai bagian dari proses transisi kepemimpinan.

Selain menjalankan agenda organisasi, APSF periode 2026–2030 juga memiliki tanggung jawab mendampingi negara-negara anggota menghadapi Asian Para Games 2026 di Nagoya, Jepang, yang berlangsung pada Oktober mendatang. Federasi juga akan mempersiapkan dukungan penuh menuju ASEAN Para Games 2027 di Malaysia yang menjadi agenda olahraga disabilitas terbesar di kawasan.

Wakil Presiden APSF bidang Sports and Technical Committee, Dr. Teo-Koh Sock Miang, menjelaskan bahwa kepengurusan baru telah menyiapkan sejumlah program jangka pendek dan jangka panjang. Salah satu fokus utama adalah membantu negara-negara yang masih berada pada tahap awal pengembangan olahraga disabilitas.

“Kita harus mengakui bahwa masih ada negara yang belum siap menyelenggarakan multievent dengan banyak cabang olahraga. Karena itu, kita akan mendorong penyelenggaraan single event agar aspek lain juga berkembang, mulai dari klasifikasi atlet, tenaga teknis lapangan, hingga kepemimpinan organisasi melalui berbagai program pelatihan. Tujuan utama kami adalah memastikan seluruh anggota dapat maju bersama,” ujar Teo-Koh Sock Miang.

Selain penguatan kompetisi, APSF juga mulai mempersiapkan terobosan baru melalui penyelenggaraan ajang olahraga khusus generasi muda. Program tersebut dirancang untuk memperkuat proses regenerasi atlet dan menciptakan jalur pembinaan yang berkelanjutan di setiap negara anggota.

“Kita perlu mulai memberikan perhatian lebih besar kepada generasi berikutnya agar tidak terjadi kesenjangan regenerasi. Karena itu, APSF mulai memikirkan penyelenggaraan youth games yang menjadi wadah bagi atlet muda dan atlet pemula untuk berkembang,” jelas Teo-Koh Sock Miang.

Susunan APSF Executive Committee 2026–2030
Presiden
• Senny Marbun (Indonesia)
Wakil Presiden
• Dr. Teo-Koh Sock Miang (Singapura) – Sports and Technical Committee
• Michael Barredo (Filipina) – Media and Communications Committee
• Dr. Than Than Htay (Myanmar) – Medical and Sports Science Committee
• H.E. Yi Veasna (Kamboja) – Development and Strategic Management Committee
Sekretaris Jenderal
• Sukanti Rahardjo Bintoro (Indonesia)
Bendahara
• Ali Yusri Abdul Ghafor (Brunei Darussalam)

Dilaporkan oleh: Muhammad Fadhli

Pemko Payakumbuh Ajukan Ranperda Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025    
Selasa, Juni 09, 2026

On Selasa, Juni 09, 2026

Pemko Payakumbuh Ajukan Ranperda Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025
Pengajuan kedua ranperda tersebut disampaikan Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta dalam rapat paripurna DPRD Kota Payakumbuh di ruang sidang DPRD setempat, Senin (8/6/2026). (Foto: Diskominfo). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Pemerintah Kota Payakumbuh mengajukan dua rancangan peraturan daerah (Ranperda), yakni Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Ranperda Mars Payakumbuh, sebagai upaya memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus memperkokoh identitas budaya daerah yang diharapkan memberi manfaat langsung bagi masyarakat.

Pengajuan kedua ranperda tersebut disampaikan Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta dalam rapat paripurna DPRD Kota Payakumbuh di ruang sidang DPRD setempat, Senin (8/6/2026).

Zulmaeta mengatakan realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp782,43 miliar atau 102,57 persen dari target sebesar Rp762,79 miliar. Capaian tersebut menjadi salah satu indikator positif dalam pengelolaan keuangan daerah yang mendukung keberlanjutan pembangunan dan pelayanan publik.

“Pendapatan asli daerah yang ditargetkan sebesar Rp157,99 miliar terealisasi Rp166,87 miliar atau 105,63 persen,” katanya.

Menurut dia, realisasi pendapatan daerah tahun 2025 meningkat Rp29,11 miliar atau 3,86 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp753,32 miliar.

Peningkatan tersebut terutama didorong bertambahnya objek pajak daerah melalui penerapan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang mulai berlaku pada 2025.

“Hal ini berkaitan dengan adanya objek pajak baru berupa opsen PKB dan BBNKB yang mulai tahun 2025 menjadi objek pajak daerah, yang sebelumnya merupakan pendapatan transfer antar daerah pada rekening pendapatan bagi hasil pajak,” ujarnya.

Dari sisi belanja, realisasi APBD Kota Payakumbuh mencapai Rp765,45 miliar atau 89,95 persen dari total anggaran sebesar Rp851 miliar. Belanja operasi terealisasi 90,97 persen, sedangkan belanja modal mencapai 88,54 persen.

Menurut Zulmaeta, capaian tersebut mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien sehingga anggaran dapat diarahkan untuk mendukung pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memenuhi kebutuhan masyarakat di berbagai sektor.

“Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan dan penatausahaan pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara efektif dan efisien melalui penghematan penggunaan anggaran serta didukung partisipasi masyarakat,” katanya.

Ia menambahkan realisasi belanja daerah tahun 2025 meningkat Rp22,72 miliar atau 3,05 persen dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp742,72 miliar.

Pada kesempatan itu, Zulmaeta juga menyampaikan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Barat kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2025.

“Alhamdulillah, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang telah kita raih sebanyak 12 kali berturut-turut,” ujarnya.

Meski demikian, ia meminta seluruh perangkat daerah terus memperkuat sistem pengendalian intern dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan guna menjaga kualitas tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Selain Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025, Pemerintah Kota Payakumbuh juga mengusulkan Ranperda Mars Payakumbuh sebagai landasan hukum penetapan lagu resmi daerah.

Menurut Zulmaeta, keberadaan Mars Payakumbuh tidak hanya menjadi simbol budaya daerah, tetapi juga sarana memperkuat identitas, menumbuhkan rasa bangga, mempererat kebersamaan masyarakat, serta mengenalkan nilai-nilai lokal kepada generasi muda.

“Mars Payakumbuh diharapkan menjadi motivasi, memperkuat rasa memiliki terhadap daerah, sekaligus menciptakan suasana yang positif di tengah masyarakat,” katanya.

Ia menjelaskan lagu ciptaan Genta Nafri Wenda tersebut nantinya dapat digunakan dalam berbagai kegiatan pemerintahan, pendidikan, dan agenda resmi lainnya sebagai media penguatan karakter serta pelestarian budaya daerah.

“Kami berharap DPRD dapat segera melakukan pembahasan lanjutan sehingga menghasilkan regulasi yang mendukung penguatan tata kelola pemerintahan sekaligus pelestarian identitas budaya daerah,” katanya.(HM)

KPK Dalami Kemunculan Nama Raffi Ahmad di Kasus Blueray Cargo    
Selasa, Juni 09, 2026

On Selasa, Juni 09, 2026

KPK Dalami Kemunculan Nama Raffi Ahmad di Kasus Blueray Cargo
Plt Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein mengatakan, nama Raffi Ahmad terungkap dalam persidangan dan berasal dari hasil pemeriksaan saksi pada tahap penyidikan. (Foto: Int). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang mendalami kemunculan nama Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad dalam persidangan perkara suap impor yang menjerat Bos Blueray Cargo, John Field.

Plt Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein mengatakan, nama Raffi Ahmad terungkap dalam persidangan dan berasal dari hasil pemeriksaan saksi pada tahap penyidikan.

"Karena sudah ada di persidangan itu menjadi fakta persidangan. Di persidangan terungkap, di pemeriksaan juga, karena itu dari pemeriksaan saksi ada Saudara RA (Raffi Ahmad)," kata Taufik di Gedung Merah Putih KPK, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin malam, 8 Juni 2026.

Taufik menjelaskan, KPK masih memiliki penyidikan yang berjalan dalam perkara penerimaan suap di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Karena itu, fakta-fakta yang muncul dalam persidangan perkara pemberi suap berpotensi diklarifikasi lebih lanjut oleh penyidik.

"Nah itu juga dimungkinkan ketika ada fakta-fakta persidangan yang muncul akan diklarifikasi atau didalami lagi oleh tim penyidik," ujar Taufik.

Meski demikian, Taufik menegaskan KPK sejauh ini belum menyimpulkan adanya tindak pidana penyelundupan terkait penitipan barang yang disebut dalam persidangan.

"Apakah tadi dikatakan itu penyelundupan? Kami belum sampai ke sana. Karena ini bukan 'partai' yang besar, hanya dua unit kalau tidak salah," jelas Taufik.

Taufik menyebut informasi mengenai penitipan barang pada tahap penyidikan perkara Blueray Cargo tidak dikembangkan lebih jauh karena belum ditemukan fakta penguat keterkaitannya dengan pengaturan importasi barang di Ditjen Bea dan Cukai.

Namun demikian, ia menegaskan penyidik akan mencermati setiap fakta baru yang muncul dalam persidangan untuk menentukan langkah lanjutan dalam proses penyidikan.

"Apakah fakta-fakta persidangan itu akan menjadi fakta baru yang perlu didalami? Ya kami akan lakukan pemeriksaan," pungkas Taufik.

Nama Raffi Ahmad mencuat dalam persidangan perkara suap impor Blueray Cargo setelah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor Jakarta, Jumat, 5 Juni 2026.

Dalam persidangan terungkap adanya percakapan yang menyebut Raffi pernah mengunjungi kantor cabang Blueray Cargo di Amerika Serikat dan menitipkan pengiriman laptop serta iPhone ke Indonesia melalui jalur udara di Bali.

Percakapan itu antara saksi Tuti dengan Yohanes Setiawan pada 15 Oktober 2025. Saat itu disebutkan Raffi Ahmad sedang berada di Amerika dan mengunjungi kantor Blueray Cargo untuk mengirimkan laptop dan iPhone ke Indonesia melalui jalur udara di Bali.

Dari BAP juga disebutkan, iPhone tersebut dikirimkan ke Indonesia melalui Bali jalur udara dan di-packing di dalam 1 koli dicampur barang lain. Sedangkan customer mengurus IMEI sendiri karena di dalam dokumen tidak disebutkan jenis barang berupa iPhone. (*) 

Sumber: RMOL

BGN Bakal Refocusing Penerima MBG, Sekolah Kaya Tidak Perlu Dapat    
Selasa, Juni 09, 2026

On Selasa, Juni 09, 2026

BGN Bakal Refocusing Penerima MBG, Sekolah Kaya Tidak Perlu Dapat
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S Deyang mengatakan pihaknya akan melakukan refocusing penerima manfaat dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). (Foto: Int). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S Deyang mengatakan pihaknya akan melakukan refocusing penerima manfaat dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Dari refocusing itu, Nanik menyebut nantinya sekolah-sekolah kaya kemungkinan tidak akan menerima MBG lagi. 

"Refocusing ini maksudnya adalah, apakah perlu? Rasanya tidak perlu ya kalau misalnya sekolah-sekolah kaya, kan ini pasti di rumah gizinya juga lebih bagus," ucap Nanik kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa, 9 Juni 2026. 

Nanik menjelaskan, BGN akan memfokuskan agar MBG diterima oleh penerima manfaat yang betul-betul membutuhkan. 

"Jadi kita lebih arahkan nanti benar-benar pada anak-anak atau penerima manfaat yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi," jelas dia.

"Nah ini kita akan refocusing sehingga apakah 63 juta yang sekarang ada ini benar tuh 63 juta ini butuh, atau sebetulnya bisa dikurangi, kemudian nanti kita tambah yang belum memperoleh," sambung Nanik.

Di samping itu, Nanik juga menyebut BGN akan melakukan kontrol kualitas di setiap dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna memastikan telah memenuhi standar atau tidak. 

"Kami juga sudah sampaikan ke Presiden di tahun 2026 ini kita bukan mengejar kuantitas, tapi pada kualitas. Sehingga kami akan mengecek, apakah dapur-dapur yang sekarang ada ini sesuai dengan juknis atau tidak. Nanti akan kita grading, misalnya apakah dapur ini bisa 3.000, 2.000, atau 1.000 saja. Itu nanti akan kita kelompok-kelompokkan," pungkas dia. (*) 

Sumber: Viva.co.id

Bocah Tewas Digigit Anjing Pemburu, Pemilik Ditetapkan sebagai Tersangka    
Selasa, Juni 09, 2026

On Selasa, Juni 09, 2026

Bocah Tewas Digigit Anjing Pemburu, Pemilik Ditetapkan sebagai Tersangka
Polres Bogor menetapkan seorang pria berinisial Y sebagai tersangka dalam perkara meninggalnya bocah berinisial MAS, 9, akibat serangan anjing pemburu babi hutan di kawasan hutan Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. (Foto Ilustrasi: Int). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Polres Bogor menetapkan seorang pria berinisial Y sebagai tersangka dalam perkara meninggalnya bocah berinisial MAS, 9, akibat serangan anjing pemburu babi hutan di kawasan hutan Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Kepala Satuan Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA dan PPO) Polres Bogor, AKP Silfi Adi Putri, mengatakan penetapan tersangka Y dilakukan setelah penyidik mengumpulkan alat bukti dan keterangan saksi yang mengarah kepada pemilik anjing yang menggigit korban.

"Sejauh ini kami mengusut satu orang terduga yang merupakan pemilik anjing yang menggigit korban. Penetapan ini berdasarkan keterangan beberapa saksi, pengakuan pemilik anjing, serta barang bukti berupa anjing yang di sekitar mulutnya terdapat darah bekas gigitan pada korban," kata Silfi di Cibinong, seperti dilansir Antara, Senin, 8 Juni 2026, 

Menurut dia, peristiwa tersebut terjadi ketika korban bersama seorang temannya sedang memancing belut di kawasan hutan. Saat itu, sejumlah anjing yang sedang dilepas untuk berburu babi hutan datang dari arah belakang korban. Berdasarkan kesaksian yang dihimpun, korban yang terkejut kemudian berlari sehingga dikejar oleh kawanan anjing tersebut.

"Korban sedang memancing belut dengan posisi jongkok. Lalu dari belakangnya datang anjing-anjing itu. Korban kaget, kemudian berlari, dan akhirnya dikejar oleh anjing-anjing tersebut," ujarnya.

Penyidik memperoleh informasi bahwa sekitar empat ekor anjing terlibat dalam penyerangan terhadap bocah tersebut. Namun, polisi berhasil mengidentifikasi pemilik salah satu anjing yang diduga menggigit korban melalui nomor identitas yang terpasang pada tubuh hewan tersebut.

Silfi menjelaskan anjing-anjing itu sengaja dilepasliarkan karena digunakan dalam aktivitas perburuan babi oleh sebuah komunitas pemburu di kawasan hutan.

Dari hasil pemeriksaan sementara, tersangka mengaku anjing miliknya sudah biasa digunakan untuk berburu dan belum pernah menyerang manusia sebelumnya.

Polisi menjerat tersangka dengan Pasal 474 ayat (3) dan atau Pasal 336 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ancaman pidana penjara paling lama lima tahun.

Meskipun status tersangka telah ditetapkan, penyidik masih terus melakukan pemeriksaan lanjutan dan mendalami kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain dalam perkara ini.

Selain itu, pihak polisi juga mengambil sampel darah dari anjing yang diduga menggigit korban untuk keperluan pemeriksaan laboratorium forensik.

"Bangkai anjing tersebut saat ini diperiksa bersama dinas terkait untuk memastikan ada atau tidaknya penyakit rabies," ujarnya.

Sebelumnya, Polres Bogor menyimpulkan bahwa bocah MAS meninggal dunia akibat gigitan anjing yang digunakan dalam aktivitas perburuan babi hutan di kawasan hutan Jasinga.

Polisi telah memeriksa sejumlah saksi dan anggota komunitas pemburu untuk mengungkap secara lengkap rangkaian peristiwa tersebut. (*)

Gagal Stabilkan Harga Pangan, Zulhas dan Budi Santoso Layak Dicopot    
Selasa, Juni 09, 2026

On Selasa, Juni 09, 2026

Gagal Stabilkan Harga Pangan, Zulhas dan Budi Santoso Layak Dicopot
Harga kebutuhan pokok yang terus melambung tinggi pada awal pekan membuat kinerja Menko Pangan Zulkifli Hasan dan Menteri Perdagangan Budi Santoso menuai hujatan publik. (Foto: Int). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Harga kebutuhan pokok yang terus melambung tinggi pada awal pekan membuat kinerja Menko Pangan Zulkifli Hasan dan Menteri Perdagangan Budi Santoso menuai hujatan publik.

Ketua Umum Gerakan Muda (Gema) Nasional, Eko Saputra menilai Zulhas dan Budi Santoso gagal menjaga stabilitas harga pangan. 

Hal itu menjadi persoalan serius karena menyangkut langsung kebutuhan dasar jutaan rakyat Indonesia.

“Jika persoalan ini terus dibiarkan, maka kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintahan Presiden Prabowo dalam mengelola sektor pangan akan semakin menurun,” kata Eko dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Selasa, 9 Juni 2026.

Lanjut dia, sektor pangan terus menjadi program prioritas Presiden Prabowo. 

Akibatnya, kenaikan harga pangan saat ini sama saja mencoreng muka Prabowo di mata rakyat. 

"Kami menilai sudah saatnya Presiden Prabowo melakukan evaluasi total terhadap jajaran yang menangani sektor pangan. Jangan sampai rakyat menjadi korban dari kebijakan yang tidak efektif dan lemahnya pengawasan terhadap tata niaga pangan nasional,” jelas Eko.

Pihaknya pun mendesak Presiden Prabowo untuk segera mengambil langkah tegas dengan mencopot Menko Pangan Zulkifli Hasan dan Menteri Perdagangan Budi Santoso apabila dalam waktu dekat tidak mampu menunjukkan perbaikan nyata terhadap stabilitas harga kebutuhan pokok.

"Jabatan publik bukanlah hak istimewa yang harus dipertahankan dengan segala cara. Jabatan adalah amanah. Ketika rakyat terus menjerit akibat mahalnya harga pangan, sementara pejabat yang bertanggung jawab gagal menghadirkan solusi yang dirasakan langsung oleh masyarakat, maka pergantian pejabat menjadi langkah yang wajar dan diperlukan,” ungkapnya.

Eko menegaskan bahwa ukuran keberhasilan pemerintah bukanlah banyaknya konferensi pers, rapat koordinasi, atau klaim keberhasilan di atas kertas, melainkan kemampuan menghadirkan harga pangan yang terjangkau bagi rakyat.

"Jika harga pangan terus melambung dan rakyat terus mengeluh, maka yang harus dievaluasi bukan rakyatnya, melainkan pejabat yang mengurus pangan,” pungkasnya.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), kenaikan terjadi pada sejumlah komoditas utama, terutama bawang merah, beras, dan minyak goreng pada Senin, 8 Juni 2026.

Harga bawang merah mencatat lonjakan tertinggi, naik 19,25 persen menjadi Rp60.700 per kilogram (kg). Kenaikan juga terjadi pada bawang putih yang naik 7,76 persen menjadi Rp41.650 per kg.

Untuk komoditas beras, harga beras kualitas bawah II meningkat 6,57 persen menjadi Rp15.400 per kg. Sementara itu, beras kualitas super naik tipis 0,29 persen menjadi Rp17.500 per kg.

Kenaikan juga terjadi pada minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek I naik 1,46 persen menjadi Rp24.350 per kg, minyak goreng kemasan bermerek II naik 1,51 persen menjadi Rp23.500 per kg, sedangkan minyak goreng curah meningkat 0,73 persen menjadi Rp20.700 per kg. (*) 

Sumber: RMOL

Rudal Iran Hujani Wilayah Tengah Israel, Perwira Tinggi Militer Netanyahu Ngumpet di Bunker    
Selasa, Juni 09, 2026

On Selasa, Juni 09, 2026

Rudal Iran Hujani Wilayah Tengah Israel, Perwira Tinggi Militer Netanyahu Ngumpet di Bunker
Iran meluncurkan gelombang kedua serangan tak lama setelah kelompok Houthi Yaman menembakkan rudal ke negara Yahudi tersebut. (Foto: Instagram). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Sebelum menghentikan serangan, Iran terlebih dahulu meluncurkan gelombang serangan kedua ke Israel pada Senin (8/6/2026). Sirene meraung-raung di seluruh Israel tengah dan selatan saat misil-misil Teheran terdeteksi.

Iran meluncurkan gelombang kedua serangan tak lama setelah kelompok Houthi Yaman menembakkan rudal ke negara Yahudi tersebut. Gelombang pertama serangan Teheran telah diluncurkan pada Minggu malam.

Mengutip laporan The Jerusalem Post yang lansir Sindonews, Selasa (9/6/2026) sebuah lingkungan di Israel tengah terkena serangan. Tiga rumah rusak, namun tak diungkap apakah ada korban jiwa dalam serangan Iran.

Pusat Medis Galilea di Nahariya dan Pusat Medis Tzafon di Poriya telah beralih ke protokol darurat, memindahkan operasi mereka ke bawah tanah dan ke ruang terlindungi. Itu sesuai instruksi dari Kementerian Kesehatan dan Komando Pertahanan Dalam Negeri Israel.

"Kami siap memberikan respons medis terbaik dan teraman kepada penduduk utara, dan kami akan terus melakukannya dalam skenario dan situasi apa pun," kata Direktur Pusat Medis Galilea, Masad Barhoum.

Sementara itu, Kepala Staf Militer Israel (IDF) Letnan Jenderal Eyal Zamir dan para perwira militer senior dilaporkan berlindung di bunker Angkatan Udara Israel. Menurut IDF, jenderal tertinggi Zionis berada di bunker tersebut untuk mengatur dan memimpin serangan.

"IDF siaga dan siap untuk terus bertindak di semua front melawan mereka yang mengancam Negara Israel," imbuh IDF.

Pada Minggu malam, Iran menembakkan rentetan rudal ke Israel yang diklaim sebagai balasan atas kampanye pengeboman berkelanjutan Zionis di Lebanon. 

Iran menyatakan bahwa serangannya semalam hanyalah peringatan kepada Israel dan "pukulan telak" lainnya akan menyusul jika Israel terus melanjutkan serangan terhadap Lebanon.

"Jika Israel memperluas serangannya di wilayah itu atau menanggapi tindakan Iran, Israel akan menghadapi pukulan yang lebih telak dan disesalkan, dan serangan dahsyat akan diluncurkan terhadap rezim dan para pendukungnya," kata markas operasional Khatam Al-Anbiya Iran dalam sebuah pernyataan.

Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) mengumumkan rudal-rudal yang ditembakkan Iran menghantam Pangkalan Udara Ramat David. Menurut IRGC, pangkalan tersebut telah diidentifikasi sebagai lokasi peluncuran agresi Zionis Israel terhadap Lebanon.

Sementara itu, IDF mengumumkan telah membombardir wilayah-wilayah Iran pada Senin pagi sebagai pembalasan atas serangan rentetan rudal Teheran semalam. Televisi pemerintah Iran melaporkan ledakan mengguncang tiga kota setelah serangan udara Zionis di wilayah tengah dan barat.

"Beberapa ledakan terdengar di Teheran, Tabriz, dan Isfahan," bunyi siaran televisi pemerintah Iran yang diunggah di Telegram.

Laporan lain menyebutkan bahwa ledakan juga terdengar di dekat kota Karaj di Iran tengah. IDF mengakui telah menyerang target militer di Iran barat dan tengah.

"Beberapa saat yang lalu, Angkatan Udara Israel menyerang target militer milik rezim teror Iran di Iran barat dan tengah," tulis IDF di Telegram. Tidak ada detail lebih lanjut yang diberikan mengenai korban atau lokasi pasti serangan tersebut.

Iran telah menangguhkan semua penerbangan masuk ke Bandara Internasional Imam Khomeini Teheran sampai pemberitahuan lebih lanjut. 

Bandara Internasional Imam Khomeini adalah salah satu dari dua bandara di Teheran dan baru-baru ini dibuka kembali pada bulan April setelah ditutup selama beberapa minggu karena konflik Timur Tengah yang sedang berlangsung. (*)

Sumber: fajar.co.id