BentengSumbar.com

ACI Kritik Keras Pola Main Homeless Media: Jangan Bodohi Publik demi Lindungi Citra Kalapas

Pengamat dari Analisis Correction Independent (ACI) saat ditemui wartawan di ruang kerjanya. (Foto: Herman Manurung).

BENTENGSUMBAR.COM - Pengamat dari Analisis Correction Independent (ACI) Kabupaten Batu Bara melontarkan kritik tajam terhadap langkah sejumlah stakeholder Kalapas yang diduga memanfaatkan homeless media dan buzzer digital untuk membangun opini publik.

Dalam catatannya menurut ACI, pola semacam itu justru berpotensi menjadi bumerang serius bagi institusi. Alih-alih memperbaiki citra, penggunaan media tandingan untuk menghadapi kritik publik dinilai dapat memicu krisis kepercayaan masyarakat.

“Sekarang ini era media sosial. Informasi yang paling sering muncul di platform digital kerap dianggap publik sebagai kebenaran. Semakin sering dilihat, semakin kuat pengaruhnya terhadap opini masyarakat,” ujar ACI kepada wartawan, baru-baru ini.

ACI menilai keberadaan homeless media pada dasarnya bisa memiliki dua sisi. Di satu sisi dapat digunakan untuk menyampaikan informasi kepada publik.

Namun di sisi lain, media semacam itu rawan dijadikan alat propaganda untuk menyerang kritik masyarakat sipil maupun pihak yang dianggap berseberangan dengan kebijakan Kalapas.

Menurutnya, situasi akan menjadi berbahaya ketika buzzer dipakai untuk membangun narasi tandingan yang tidak sesuai fakta.

“Kalau dipakai untuk membuat hoaks atau menyerang kritik masyarakat dengan informasi tandingan, itu justru membuat ekosistem pemberitaan digital semakin runyam,” katanya.

Ia menegaskan, praktik semacam itu bukan hanya merusak kualitas demokrasi digital, tetapi juga dapat menghantam legitimasi institusi di mata publik.

“Kalau informasinya tidak benar, itu merugikan. Karena sama saja membodohi dan membohongi publik. Akibatnya, masyarakat makin tidak percaya terhadap pemangku kebijakan,” tegasnya.

ACI juga menyoroti pola kerja buzzer yang dinilai sangat bergantung pada kepentingan pihak yang membiayai mereka.

Dalam praktiknya, buzzer disebut cenderung bekerja mengikuti arahan dan kepentingan pihak tertentu.

“Kalau buzzer itu 90 persen mengikuti keinginan tuannya,” ujarnya.

Lebih jauh, ACI menilai penggunaan buzzer untuk membalas kritik publik berpotensi mempersempit ruang demokrasi dan pengawasan sosial terhadap kebijakan pemerintah.

Menurutnya, kritik masyarakat seharusnya dipandang sebagai bagian penting dalam kontrol publik, bukan justru dilawan dengan serangan opini di media digital.

“Kalau semua kritik langsung diconter hanya demi menyenangkan pimpinan, akhirnya yang tumbuh cuma budaya ABS (Asal Bapak Senang),” tandasnya. (*)

Laporan: Herman Manurung

Selasa, Mei 26, 2026

Rapat Teknis IGA 2026, Wako Pariaman Targetkan Lompatan Besar Inovasi Daerah

Bang Yahya On Selasa, Mei 26, 2026

Wali Kota Pariaman, Yota Balad, menargetkan sebuah lompatan prestasi yang besar pada ajang kompetisi inovasi tertinggi tingkat nasional tersebut berlangsung di aula Balaikota Pariaman, Senin (25/5). (Foto: Diskominfo).

BENTENGSUMBAR.COM - Pemerintah Kota (Pemko) Pariaman menggelar rapat teknis Innovative Government Award (IGA) tahun 2026.

Acara dibuka Wali Kota Pariaman, Yota Balad, menargetkan sebuah lompatan prestasi yang besar pada ajang kompetisi inovasi tertinggi tingkat nasional tersebut berlangsung di aula Balaikota Pariaman, Senin (25/5).

Yota Balad dalam sambutannya menyampaikan Kota Pariaman memiliki rekam jejak prestasi yang sangat membanggakan di tingkat nasional.

"Kota Pariaman tercatat telah empat kali meraih piala dan piagam penghargaan IGA Award, yakni pada tahun 2020, 2021, 2023, dan 2024, di mana kita berhasil masuk ke dalam jajaran Kota Sangat Inovatif se-Indonesia," katanya.

Bahkan pada tahun 2021 dan 2023, Pariaman sukses menembus posisi 10 besar Kota Terinovatif se-Indonesia dengan masing-masing menduduki peringkat ke-9 dan ke-8 nasional.

Mengacu pada evaluasi IGA tahun 2025, Kota Pariaman mengirimkan 94 inovasi dan berada pada predikat 'Inovatif' di peringkat 32 nasional.

Walikota menekankan bahwa pencapaian ini harus diakselerasi kembali agar Kota Pariaman bisa melakukan lompatan besar untuk merebut kembali posisinya di papan atas sebagai Kota Sangat Inovatif. (R/at)

Selasa, Mei 26, 2026

Kapolda Serahkan Puluhan Ekor Hewan Kurban, PWI Sumbar Terima Satu Ekor Sapi

Bang Yahya On Selasa, Mei 26, 2026

Penyerahan hewan kurban dilakukan secara simbolis oleh Kapolda Sumbar, Gatot Tri Suryanta, di Mako Brimob Padang Sarai, Senin (25/5/2026). (Foto: Andri Besman).

BENTENGSUMBAR.COM - Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Kepolisian Daerah Sumbar menyalurkan puluhan hewan kurban ke berbagai daerah.

Sebanyak 49 ekor sapi dan 8 ekor kambing diserahkan untuk masyarakat di sejumlah wilayah, termasuk daerah terdampak bencana alam serta kawasan yang terkena dampak pembangunan jalan tol Padang–Sicincin–Bukittinggi.

Penyerahan hewan kurban dilakukan secara simbolis oleh Kapolda Sumbar, Gatot Tri Suryanta, di Mako Brimob Padang Sarai, Senin (25/5/2026). Dalam kesempatan itu, satu ekor sapi juga diserahkan kepada PWI Sumbar.

Program penyaluran hewan kurban tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Polda Sumbar dan PT Hutama Karya. Bantuan itu diharapkan dapat membantu masyarakat sekaligus mempererat hubungan sosial di momentum Idul Adha.

“Semoga hewan kurban ini membawa manfaat bagi masyarakat dan menjadi amal ibadah bagi para pemberi,” ujar Kapolda saat menyerahkan bantuan secara simbolis kepada para penerima.

Dari puluhan sapi yang disalurkan, beberapa di antaranya memiliki bobot fantastis hingga lebih dari satu ton. Hewan-hewan tersebut didatangkan langsung dari Pulau Jawa untuk memenuhi kebutuhan kurban tahun ini. Selain dari Sumbar.

PWI Sumbar sendiri menerima satu ekor sapi dari Kapolda Sumbar. Penyerahan diterima oleh Ketua PWI Sumbar yang diwakili Romi Defliano.

Romi menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas perhatian yang diberikan Kapolda Sumbar kepada insan pers di daerah.

Menurutnya, bantuan hewan kurban tersebut sangat berarti dan nantinya akan dibagikan tidak hanya kepada anggota PWI, tetapi juga masyarakat sekitar kantor organisasi wartawan terbesar Indonesia tersebut.

“Atas nama PWI Sumbar, kami mengucapkan terima kasih kepada Kapolda atas bantuan hewan kurban ini. Daging kurban nantinya juga akan dibagikan kepada warga sekitar kantor PWI,” kata Romi.

Ia menambahkan, tahun ini jumlah hewan kurban yang diterima PWI Sumbar mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya.

Selain bantuan dari Kapolda Sumbar, organisasi itu juga menerima dukungan hewan kurban dari berbagai pihak, seperti PT Semen Padang, Bank Nagari, Perumda Air Minum Kota Padang, serta anggota DPR RI Andre Rosiade.

Secara keseluruhan, PWI Sumbar tahun ini menerima lima ekor sapi dan dua ekor kambing untuk disembelih pada Hari Tasyrik ketiga usai Idul Adha.

“Alhamdulillah, tahun ini jumlah hewan kurban meningkat. Kami berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah berbagi dan mempercayakan hewan kurbannya kepada PWI Sumbar. Semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan pahala dari Allah SWT,” tutup Romi.

Sesuai rencana, proses penyembelihan hewan kurban akan dilaksanakan pada Sabtu (30/5/2026), bertepatan dengan Hari Tasyrik ketiga setelah pelaksanaan Salat Idul Adha yang tahun ini yang diperkirakan dilaknasakan serentak pada Rabu (27/5/2026).(Ab)

Selasa, Mei 26, 2026

Sidak Gabungan di LPKN Sawahlunto, Kanwil Ditjenpas Sumbar Pastikan Komitmen Zero Halinar

Bang Yahya On Selasa, Mei 26, 2026

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Sumatera Barat, Kunrat Kasmiri, melakukan inspeksi mendadak di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika (LPKN) Kelas III Sawahlunto. (Foto: Marjafri).

BENTENGSUMBAR.COM - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Sumatera Barat, Kunrat Kasmiri, melakukan inspeksi mendadak di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika (LPKN) Kelas III Sawahlunto, Senin malam (25/5/2026), sebagai tindak lanjut instruksi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan terkait komitmen zero handphone, narkoba, dan pungutan liar (halinar).

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kakanwil Ditjenpas Sumbar bersama jajaran Kanwil Ditjenpas, Kepala LPKN Sawahlunto Ressy Setiawan, Kepala Rumah Tahanan Kelas IIB Sawahlunto Mustofa, serta melibatkan unsur TNI, Polri, dan insan pers.

Dalam kegiatan itu, tim gabungan melakukan penggeledahan kamar hunian warga binaan pemasyarakatan (WBP) guna memastikan tidak adanya barang-barang terlarang di lingkungan lapas.

Selain pemeriksaan kamar hunian dan badan warga binaan, petugas juga melaksanakan tes urine secara acak terhadap salah seorang WBP. Hasil pemeriksaan menunjukkan negatif narkotika.

Usai kegiatan, Kunrat Kasmiri menyampaikan bahwa dari hasil pemeriksaan bersama aparat TNI dan Polri tidak ditemukan barang-barang terlarang, terutama handphone maupun narkotika.

“Dari hasil penggeledahan, tidak ditemukan barang-barang terlarang seperti handphone dan narkoba. Barang yang diamankan hanya berupa benda-benda yang sebenarnya tidak termasuk kategori terlarang, namun berpotensi membahayakan apabila disalahgunakan,” ujarnya dalam keterangan pers usai kegiatan.

Ia menilai hasil tersebut menjadi indikator positif atas kinerja petugas dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan LPKN Sawahlunto.

Menurutnya, aspek pembinaan dan pengamanan harus berjalan seimbang agar tercipta suasana lapas yang aman, tertib, dan kondusif.

“Ada dua sisi yang harus berjalan beriringan, yakni pembinaan dan pengamanan. Keduanya penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang nyaman serta hubungan yang baik antara petugas dan warga binaan,” katanya.

Kunrat juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran TNI dan Polri yang turut mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut.

“Terima kasih atas dukungan dan kerja sama dari rekan-rekan TNI dan Polri. Mudah-mudahan keamanan dan kenyamanan di Lapas Narkotika Sawahlunto dapat terus terjaga,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala LPKN Sawahlunto Ressy Setiawan mengatakan pihaknya menyambut baik instruksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Dirjenpas terkait penguatan komitmen pemberantasan halinar di lingkungan pemasyarakatan.

“Alhamdulillah, hingga saat ini Lapas Narkotika Sawahlunto dalam kondisi bersih dari halinar,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pihak lapas secara rutin melakukan penguatan internal kepada seluruh petugas sekaligus memberikan sosialisasi kepada warga binaan mengenai komitmen menciptakan lingkungan lapas yang steril dari handphone, narkoba, dan pungutan liar.

“Kami terus mengingatkan seluruh jajaran dan warga binaan bahwa Lapas Narkotika Sawahlunto harus tetap menjadi lapas yang bersih dan bebas dari halinar,” kata Ressy.

Berdasarkan data yang disampaikan Kasubsi Admisi Orientasi Doni Octa Sanjaya, saat ini jumlah warga binaan di LPKN Sawahlunto tercatat sebanyak 435 orang dengan jumlah petugas sebanyak 64 personel. (*)

Pewarta: Marjafri

Selasa, Mei 26, 2026

Anggaran Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana Sumatera Rp100,1 Triliun, Pemprov Sumbar Sambut Positif

Bang Yahya On Selasa, Mei 26, 2026

Mahyeldi saat dirinya mengikuti rapat bersama Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera serta sejumlah kementerian terkait di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (25/5/2026). (Foto: Adpim).

BENTENGSUMBAR.COM - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah menyambut positif keputusan Pemerintah Pusat yang mengalokasikan total anggaran sebesar Rp100,1 triliun untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera selama 3 tahun kedepan, mulai tahun 2026 hingga 2028 mendatang.

Informasi tersebut diperoleh Mahyeldi saat dirinya mengikuti rapat bersama Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera serta sejumlah kementerian terkait di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (25/5/2026).

Menurut Mahyeldi, kebijakan tersebut menjadi bentuk perhatian dan komitmen nyata Pemerintah Pusat dalam mempercepat pemulihan daerah-daerah terdampak bencana, termasuk di Sumbar.

“Alhamdulillah, Pemerintah Pusat telah berkomitmen untuk memberikan perhatian besar terhadap percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera. Ini tentu menjadi kabar baik bagi masyarakat dan daerah-daerah yang sedang berupaya bangkit pascabencana,” ujar Mahyeldi.

Ia menilai, dukungan anggaran tersebut tidak hanya penting untuk pembangunan kembali infrastruktur yang rusak, tetapi juga untuk memastikan masyarakat terdampak dapat segera kembali menjalani kehidupan secara normal melalui penyediaan hunian tetap dan fasilitas pendukung lainnya.

“Yang paling penting adalah bagaimana masyarakat terdampak bisa segera mendapatkan kepastian, baik dari sisi infrastruktur, tempat tinggal, maupun layanan dasar lainnya. Karena itu, Pemprov Sumbar siap mendukung penuh percepatan pelaksanaannya,” katanya.

Mahyeldi juga mengapresiasi langkah Pemerintah yang membentuk Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera sebagai upaya memperkuat koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah.

Ia berharap, pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi nantinya dapat berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan mengedepankan kebutuhan masyarakat terdampak di lapangan.

“Kami di daerah tentu siap bersinergi dan memastikan seluruh program berjalan efektif. Semoga ikhtiar bersama ini membawa keberkahan dan mempercepat pemulihan masyarakat serta daerah yang terdampak bencana,” tutup Mahyeldi.

Sebelumnya dalam rapat tersebut, Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Tito Karnavian menyampaikan total anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah disetujui pemerintah mencapai Rp100,166 triliun untuk tiga tahun ke depan.

Dari total tersebut, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp38,9 triliun pada 2026, Rp32,9 triliun pada 2027, dan Rp28,2 triliun pada 2028. Sebagian besar anggaran dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur melalui Kementerian Pekerjaan Umum, sementara pembangunan hunian tetap disiapkan melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Tampak hadir sejumlah pejabat dilingkup Pemprov Sumbar ikut bersama Gubernur Mahyeldi dalam rapat tersebut, di antaranya Wakil Gubernur Vasko Ruseimy; Kepala Bappeda, Zefnihan; Kepala Dinas BMCKTR, Army; Kalaksa BPBD, Era Sukma Munaf; Kepala Biro Administrasi Pimpinan, Nolly Eka Mardianto; Kepala Badan Penghubung, Fauzan Zaenon. (adpsb/bud)

Selasa, Mei 26, 2026

Jaga Ketersediaan Bibit, Pemkot Sawahlunto Terbitkan Larangan Penyembelihan Ternak Ruminansia Betina Produktif

Bang Yahya On Selasa, Mei 26, 2026

Pemerintah Kota Sawahlunto resmi menerbitkan surat edaran tentang larangan penyembelihan ternak ruminansia betina produktif. (Foto: Diskominfo).

BENTENGSUMBAR.COM - Pemerintah Kota Sawahlunto resmi menerbitkan surat edaran tentang larangan penyembelihan ternak ruminansia betina produktif sebagai langkah menjaga ketersediaan bibit ternak dan keberlanjutan sektor peternakan daerah.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Wali Kota Sawahlunto Nomor 100.3.4.3/241/DKP3-SWL/2026 yang ditandatangani Wali Kota Sawahlunto Riyanda Putra pada 12 Mei 2026.

Dalam surat edaran itu dijelaskan bahwa ternak ruminansia betina produktif meliputi sapi, kerbau, kambing, dan domba betina yang organ reproduksinya masih berfungsi normal dan masih mampu berkembang biak.

Pemerintah menilai keberadaan ternak betina produktif sangat penting dalam menjaga kesinambungan populasi ternak serta ketersediaan bibit untuk kebutuhan peternakan masyarakat di masa mendatang.

Kebijakan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 mengenai Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Dalam aturan itu ditegaskan bahwa ternak ruminansia betina produktif diprioritaskan untuk pemuliaan dan pengembangbiakan, sedangkan ternak yang tidak produktif dapat diseleksi untuk dijadikan ternak potong.

Melalui surat edaran tersebut, Pemerintah Kota Sawahlunto juga mengingatkan bahwa setiap orang dilarang menyembelih ternak ruminansia betina produktif.

Selain itu, pemerintah turut mensosialisasikan ketentuan sanksi sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.

Untuk penyembelihan ternak ruminansia kecil seperti kambing dan domba betina produktif, pelanggar dapat dikenakan pidana kurungan paling singkat satu bulan dan paling lama enam bulan, serta denda mulai Rp1 juta hingga Rp5 juta.

Sementara untuk ternak ruminansia besar seperti sapi dan kerbau betina produktif, ancaman pidana mencapai satu hingga tiga tahun penjara dengan denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp300 juta.

Pemerintah Kota Sawahlunto meminta seluruh lurah dan kepala desa di wilayah kota untuk aktif menyampaikan informasi tersebut kepada masyarakat agar aturan dapat dipahami sekaligus dipatuhi bersama.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas sektor peternakan, memperkuat ketahanan pangan, serta memastikan ketersediaan bibit ternak tetap terjaga secara berkelanjutan di Kota Sawahlunto. (*)

Pewarta: marjafri

Selasa, Mei 26, 2026

Residu Data Pendidikan Terendah, Wako Fadly Amran Terima Penghargaan dari Kemendikdasmen RI sebagai Terbaik II

Bang Yahya On Selasa, Mei 26, 2026

Wako Fadly Amran menerima penghargaan dari Kemendikdasmen RI sebagai Terbaik II kategori Pemerintah Daerah dengan Residu Data Pendidikan Terendah (Validitas Terbaik). (Foto: Prokompin Padang).

BENTENGSUMBAR.COM - Dinilai berhasil dalam meningkatkan validitas data induk kependidikan, Wali Kota Padang Fadly Amran menerima penghargaan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI sebagai Terbaik II kategori Pemerintah Daerah dengan Residu Data Pendidikan Terendah (Validitas Terbaik).

Penghargaan inj diserahkan langsung oleh Mendikdasmen RI Abdul Mu’ti pada kegiatan Malam Tasyakuran Hari Pendidikan Nasional yang digelar di Plaza Insan Beprestasi Kemendikdasmen RI, Jakarta, Senin (25/5/2026).

Fadly Amran menyampaikan penghargaan ini merupakan salah satu wujud pengakuan dari kebermanfaatan Program Unggulan Padang Juara.

“Melalui Padang Juara, kita memberikan perhatian lebih kepada dunia pendidikan. Mulai dari pendataan, perencanaan hingga eksekusi support anggaran yang tepat sasaran,” ujar Fadly Amran.

Ketua KNPI Sumbar periode 2018-2021 ini juga menyampaikan bahwa pendataan menjadi salah satu perhatian khusus dari Pemko Padang, khususnya di dunia pendidikan.

“Sektor pendidikan memiliki data yang tidak sedikit. Kita memastikan data yang kita miliki memiliki validitas yang tinggi, sehingga kebijakan yang diambil terkait kependidikan bisa memberikan dampak optimal bagi semua pihak,” tambah Fadly Amran.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti dalam sambutannya menyampaikan, tahun 2026 merupakan tahun peningkatan revitalisasi dan digitalisasi pendidikan.

“Di tahun ini, sesuai arahan Bapak Presiden RI, akan dilaksanakan revitalisasi lebih kurang 71.744 satuan pendidikan,” terang Abdul Mu’ti.

Terakhir, Mendikdasmen RI juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah dan stakeholder kependidikan di Indonesia.

“Terima kasih kepada Bapak/Ibu semua. Tanpa dukungan Bapak/Ibu semua, kami tidak akan mungkin mencapai apa yang sudah kami capai dalam lebih kurang 18 bulan ini dalam upaya mewujudkan Asta Cita ke-4 Presiden Prabowo Subianto,” tambah Abdul Mu’ti.

Dalam kesempatan ini, turut mendapatkan apresiasi Guru dari SMAN 1 Padang sebagai guru pendamping berdidekasi program afirmasi pendidikan menengah (ADEM) Harapan II atas nama EKA Sopia, S

Pd., M.Pd, guru Kimia.

Turut hadir dalam Malam Tasyakuran Hari Pendidikan Nasional yang mengambil tema “Menguatkan Partisipasi Semesta Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua” ini, Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Yopi Krislova. (*)

Selasa, Mei 26, 2026

Wakil Kepala BGN Respons Isu Terjaring OTT Kejagung

Bang Yahya On Selasa, Mei 26, 2026

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya merespons isu yang menyebut dirinya terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Kejaksaan Agung. (Foto: Int).

BENTENGSUMBAR.COM - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya merespons isu yang menyebut dirinya terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Kejaksaan Agung.

Ia secara tidak langsung membantah kabar tersebut dengan menunjukkan dirinya tidak sedang ditahan.

“Respons saya, hari ini saya ada di sini berbicara dengan rekan-rekan,” kata Sony kepada wartawan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin, 25 Mei 2026.

Namun, Sony tidak menjelaskan lebih lanjut ihwal isu tersebut. Ia langsung pamit meninggalkan lokasi setelah memberikan pernyataan singkat.

Sebelumnya, sempat beredar kabar bahwa penyidik Kejaksaan Agung menyasar mantan perwira tinggi Polri itu dalam operasi tangkap tangan.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriatna membantah kabar tersebut.

“Tidak ada,” kata Anang saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Kamis sore, 21 Mei 2026.

Pada malam harinya, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Syarief Sulaeman Nahdi juga menepis isu tersebut.

“Tidak ada, ya,” ujar Syarief seusai konferensi pers di depan Gedung Bundar Jampidsus.

Profil Sony Sonjaya

Sony Sonjaya lahir di Bandung, 20 Oktober 1967. Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1991 dan dikenal aktif di bidang reserse.

Selama berkarier di kepolisian, Sony pernah menduduki sejumlah jabatan strategis, antara lain Kapolres Majalengka, Kapolres Bandung, dan Kapolres Simalungun.

Ia juga pernah menjabat sebagai Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat dan Kepala Bagian Analisis dan Evaluasi Bareskrim Polri.

Selain itu, Sony pernah menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Aceh pada 2020.

Setahun kemudian, ia menjadi Direktur Reserse Kriminal Khusus di wilayah yang sama.

Presiden menunjuk Sony sebagai Wakil Kepala BGN melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97P Tahun 2025 tentang Pemberhentian Kepala Komunikasi Kepresidenan, Wakil Kepala Staf Kepresidenan, serta Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan, Kepala Staf Kepresidenan, dan Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Reformasi Kepolisian. Presiden melantik Sony pada September 2025.

Sebelum menjabat Wakil Kepala BGN, Sony menduduki kursi Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah II BGN. Ia mulai berkarier di lembaga tersebut pada Januari 2025. (*)

Sumber: Tempo.co

Selasa, Mei 26, 2026

Loyalis Jokowi Desak Polda Metro Tangkap Roy Suryo Cs

Bang Yahya On Selasa, Mei 26, 2026

Polda Metro Jaya akan menentukan nasib perkara Roy Suryo dan dr Tifauzia Tyassuma (Tifa) terkait kasus dugaan fitnah ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam waktu dekat. (Foto: Int).

BENTENGSUMBAR.COM - Polda Metro Jaya akan menentukan nasib perkara Roy Suryo dan dr Tifauzia Tyassuma (Tifa) terkait kasus dugaan fitnah ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam waktu dekat.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, beberapa waktu lalu mengatakan, perkara tersebut akan diusut tuntas dan disampaikan secara komprehensif kepada masyarakat luas.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Solidaritas Hukum, Siber dan UMKM (DPP Shusu), Fritz Alor Boy mendesak polisi segera menangkap dan menahan tersangka Roy Suryo dan dr Tifa.

"Kami mendesak Polda Metro Jaya segera menangkap dan menahan tersangka Roy Suryo cs," kata Fritz di Jakarta, Selasa (26/5/2026).

"Kalau tidak ditangkap dan ditahan, Roy Suryo cs makin buat gaduh dan makin buat framing di luar sana," lanjutnya.

Fritz mengatakan, dalam teori hukum terdapat 3 pilar dasar yang perlu dilaksanakan. Oleh karena itu, jika Roy Suryo tidak ditahan, maka bagian dari ketidakadilan.

"Ada tiga pilar utama dalam teori hukum yaitu kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan yang harus dilaksanakan oleh aparat penegak hukum," ucapnya.

"Dalam kasus lain, pihak kepolisian menahan para tersangka di kasus-kasus lain dengan cepat. Namun, mengapa pihak kepolisian tidak menahan Roy Suryo cs. Ada apa ni?," tutup Fritz. (*)

Sumber: Okezone.com

Selasa, Mei 26, 2026

AS-Iran Sepakati Pokok Kesepakatan Gencatan Senjata

Bang Yahya On Selasa, Mei 26, 2026

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, mengatakan sebagian besar pokok pembahasan dalam negosiasi telah mencapai titik temu. (Foto: Int).

BENTENGSUMBAR.COM - Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, mengatakan sebagian besar pokok pembahasan dalam negosiasi telah mencapai titik temu, namun belum berarti kesepakatan akhir akan segera diteken.

Pernyataan itu disampaikan di tengah memanasnya konflik kawasan setelah serangan militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran serta meningkatnya kekhawatiran global atas ancaman krisis energi dan keamanan di Timur Tengah.

“Fokus perundingan saat ini adalah menghentikan perang, dan pada tahap ini kami belum membahas detail isu nuklir,” kata Baghaei. Ia menegaskan ancaman, tekanan politik, dan propaganda yang diarahkan kepada Iran merupakan bagian dari dinamika politik di kawasan tersebut.

Menurut Baghaei, Teheran tetap berpegang pada langkah-langkah yang dianggap mampu menjaga kepentingan nasional Iran.

“Di mana pun diperlukan, kami akan merespons. Kami memiliki gaya sendiri dan tidak akan meniru pendekatan musuh,” ujarnya.

Ia menambahkan, Iran sebagai negara yang “beradab, kuat, dan bermartabat” akan memberikan respons terhadap setiap serangan dengan cara yang dinilai tepat, sebagaimana telah dilakukan sebelumnya.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyebut saat ini terdapat proposal yang “cukup solid” terkait kemungkinan Iran membuka kembali Selat Hormuz dan memasuki negosiasi serius serta terbatas waktu mengenai program nuklirnya.

Menurut Rubio, usulan tersebut mendapat dukungan luas dari negara-negara Teluk maupun komunitas internasional.

“Setiap negara yang kami ajak berdiskusi memahami bahwa proposal ini bukan hanya masuk akal, tetapi juga penting bagi dunia,” katanya saat berkunjung ke India.

Rubio juga menegaskan Presiden AS Donald Trump tidak terburu-buru mencapai kesepakatan dengan Teheran.

“Presiden tidak akan membuat kesepakatan yang buruk. Kami akan memberi kesempatan penuh bagi diplomasi sebelum mempertimbangkan opsi lain,” ujarnya.

Meski demikian, sejumlah pertanyaan penting terkait kemungkinan kesepakatan masih belum terjawab.

Trump sebelumnya menyatakan bahwa sebuah kesepakatan “pada dasarnya telah dinegosiasikan”, meski kemudian ia mengakui proses finalisasi belum sepenuhnya rampung.

Pejabat Iran juga membenarkan negosiasi masih berlangsung dan beberapa kemajuan telah dicapai.

Kantor berita semi-resmi Iran, Tasnim, melaporkan rancangan kesepakatan mencakup peta jalan penghentian perang di berbagai front, dengan AS disebut akan melonggarkan sanksi terhadap ekspor minyak Iran selama proses negosiasi berlangsung.

Namun, sumber Iran kepada Aljazirah menyebut masih ada indikasi perubahan sikap Washington dalam dua isu utama, yakni mekanisme pencairan aset Iran yang dibekukan serta cakupan gencatan senjata di Lebanon.

Selain itu, isu Selat Hormuz dan program nuklir Iran masih menjadi titik krusial yang belum menemukan titik temu.

Masih banyak pertanyaan yang belum terjawab mengenai potensi kesepakatan tersebut, karena Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa dia menginstruksikan timnya “untuk tidak terburu-buru” mencapai kesepakatan dengan Teheran.

Trump mengatakan pada hari Sabtu bahwa “perjanjian tersebut sebagian besar telah dinegosiasikan, tergantung pada finalisasi antara” AS, Iran dan “berbagai negara lain”.

Presiden AS tampaknya melunakkan hal tersebut pada hari ini, dengan mengatakan bahwa kesepakatan itu belum “sepenuhnya dinegosiasikan”.

Para pejabat Iran mengonfirmasi bahwa negosiasi sedang berlangsung dan beberapa kemajuan telah dicapai.

Perjanjian tersebut mencakup peta jalan untuk ⁠mengakhiri perang di semua lini, kantor berita semi-resmi Iran, Tasnim, melaporkan, dan AS melepaskan ‌sanksi terhadap minyak Iran selama negosiasi.

Namun sumber Iran mengatakan kepada Ali Hashem dari Al Jazeera bahwa “ada tanda-tanda kemunduran AS dalam dua isu utama: mekanisme pencairan aset Iran, dan cakupan gencatan senjata di Lebanon”.

Selat Hormuz dan program nuklir Iran juga tampaknya masih menjadi kendala.

Guru Besar Ilmu Politik Universitas Kuwait, Abdullah Alshayji, menilai perang yang berlangsung sejak awal merupakan “perang pilihan, bukan perang karena kebutuhan mendesak”.

Menurut dia, Trump semula meyakini Iran berada di titik lemah dan rezim di Teheran dapat dijatuhkan.

“Namun pada akhirnya, itu jelas merupakan salah perhitungan besar,” kata Alshayji kepada Aljazirah.

Ia menambahkan, Iran kini memanfaatkan tekanan domestik yang dihadapi Trump, termasuk melonjaknya harga bahan bakar di AS, untuk memperkuat posisi tawar dalam negosiasi.

“Karena itulah kawasan ini menderita. Bahkan dunia kini menghadapi krisis energi paling serius dalam beberapa tahun terakhir,” ujarnya. (*)

Sumber: Republika.co.id

Selasa, Mei 26, 2026

Kecewa dengan Penanganan Pidana Polda Metro Jaya, Jokowi Siap Tunjukkan Ijazah Asli dari SD hingga Perguruan Tinggi di Pengadilan

Bang Yahya On Selasa, Mei 26, 2026

Presiden ke-7 RI Joko Widodo berbicara soal kasus ijazah yang menimpanya. Jokowi meminta perkara berlanjut sampai ke Pengadilan. (Foto: Int).

BENTENGSUMBAR.COM - Tim Hukum Merah Putih (THMP) melakukan silaturahmi dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo belum lama ini. Silaturahmi itu juga menepis rumor yang mengatakan bahwa Jokowi mengumpulkan relawan di Hotel Sunan, Solo, Jawa Tengah.

Tim Hukum Merah Putih yang diterima Jokowi terdiri dari C. Suhadi, M. Eddy Gozali, M. Kunang, Weldi, dkk yang jumlahnya 8 orang dan berbincang dengan mantan orang nomor 1 di Indonesia itu selama 1 jam 5 menit, tanpa ada tim lainnya.

“Dalam pertemuan fokusnya tidak membicarakan politik yang berat-berat. Karena memang tujuan THMP yang selama ini berada di garis lurus berkelanjutkan, hanya bicara yang ringan-ringan termasuk menanyakan kesehatan Pak Jokowi yang terus membaik,” kata Koordinator Tim Hukum Merah Putih C. Suhadi dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Senin, 25 Mei 2026.

Ia menyatakan dalam pertemuan itu, Jokowi menceritakan bahwa kunjungannya ke daerah bukan semata-mata kepentingan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), akan tetapi mendapatkan undangan dari masyarakat yang akan dikunjunginya.

“Dari keterangan Pak Jokowi, sudah banyak daerah yang meminta kehadiran beliau untuk mengunjungi daerahnya. Barangkali dari semangat masyarakat di daerah bentuknya pada sebuah kerinduan dari seorang yang pernah memimpin bangsa ini selama dua periode,” ujarnya.

Menurut Suhadi dari tangan dinginnya pembangunan yang selalu menjadi slogan besar bangsa, Jawasentris di era Jokowi stigma itu tidak dipakai, akan tetapi pembangunan yang merata dan berjenjang. Bukan hanya Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, NTT, NTB, akan tetapi daerah terjauh yang selama ini jarang disentuh pada aspek pembangunan yaitu, Papua dan sekitarnya.

“Pemerataan bukan hanya pembangunan, akan tetapi juga masalah daya beli seperti BBM, di Jaman Pak Jokowi menjadi satu harga yang sama. Barangkali langkah berani ini jarang terpikir untuk dieksekusi pada presiden sebelumnya,” tegas dia.

Suhadi menjelaskan di sela-sela pembicaraan ringan, rombongan juga membahas perkembangan kasus. Kemudian direspons dengan agak sedikit tinggi nada bicaranya.

Salah satunya, Jokowi mengatakan agak kecewa terhadap perkara laporan pidana yang ditangani Polda Metro yang sudah satu tahun hanya jalan di tempat.

“Dalam pandangan beliau, kasus ini lama bukan salah penyidik di Polda Metro, akan tetapi banyaknya campur tangan orang-orang yang di belakang kasus ini yang tidak menghendaki kasus ini berlanjut ke persidangan. Sehingga atas dasar itu, penyidik menurut Pak Jokowi harus berhati hati dalam menanganinya,” tuturnya.

Terakhir, tambah Suhadi, dari pembicaraan tentang pelapor di Polda Metro, Jokowi meminta perkara berlanjut sampai ke Pengadilan.

“Karena itu media saya untuk menunjukan ijazah SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi. Supaya nanti masyarakat menjadi terang benderang ijazah saya bukan palsu, akan tetapi asli,” tandas Suhadi menirukan pernyataan Jokowi. (*)

Sumber: RMOL

Selasa, Mei 26, 2026

RI Gandeng 9 Negara, Rp13,2 Triliun Terbongkar, 3.018 Penipu Ditangkap

Bang Yahya On Selasa, Mei 26, 2026

Indonesia bersama sembilan otoritas dari Singapura, Hong Kong, Korea Selatan, Malaysia, Maladewa, Thailand, Makau, Brunei, dan Kanada menggelar operasi terpadu bertajuk Operation FRONTIER+ selama periode 10 Maret hingga 7 Mei 2026. (Foto: Int).

BENTENGSUMBAR.COM - Indonesia memperketat perang melawan penipuan keuangan lintas negara. Melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC), Indonesia bersama sembilan otoritas dari Singapura, Hong Kong, Korea Selatan, Malaysia, Maladewa, Thailand, Makau, Brunei, dan Kanada menggelar operasi terpadu bertajuk Operation FRONTIER+ selama periode 10 Maret hingga 7 Mei 2026.

Operasi ini dilakukan untuk memperkuat koordinasi antarnegara dalam membongkar jaringan penipuan lintas batas yang kian masif dan merugikan masyarakat serta sektor keuangan global.

Dalam operasi tersebut, lebih dari 3.200 personel diterjunkan untuk menindak berbagai modus penipuan.

Mulai dari penipuan belanja daring atau e-commerce, penipuan lowongan kerja, investasi bodong, penipuan yang mengatasnamakan pejabat pemerintah, hingga modus penyamaran sebagai kerabat atau teman.

Mengutip keterangan pers, dari operasi bersama tersebut, aparat anti-scam dan penegak hukum berhasil mencatat sejumlah capaian besar.

Pertama, sebanyak 3.018 orang ditangkap. Para pelaku yang diamankan berasal dari rentang usia yang sangat luas, yakni mulai 13 tahun hingga 85 tahun. Kedua, sebanyak 7.553 orang kini masih dalam proses penyelidikan karena diduga terlibat dalam jaringan penipuan.

Ketiga, aparat berhasil mengungkap lebih dari 138 ribu kasus penipuan dengan total kerugian yang ditimbulkan mencapai US$ 752 juta atau sekitar Rp 13,2 triliun.

Keempat, sekitar 102 ribu rekening bank yang terindikasi terkait aktivitas penipuan telah dibekukan.

Kelima, dana hasil tindak pidana yang berhasil diamankan mencapai lebih dari US$ 161 juta atau sekitar Rp 2,8 triliun.

Pembentukan platform kolaborasi lintas negara FRONTIER+ dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat koordinasi internasional dalam memberantas penipuan global.

Saat ini, FRONTIER+ melibatkan perwakilan anti-scam centre dari 14 yurisdiksi, yakni Singapura, Hong Kong, Korea Selatan, Malaysia, Indonesia, Maladewa, Thailand, Makau, Brunei, Kanada, Australia, Uni Emirat Arab, Afrika Selatan, dan Amerika Serikat.

Platform tersebut menjadi wadah pertukaran informasi dan intelijen secara real-time, sekaligus mendukung pelaksanaan operasi gabungan lintas negara secara berkala.

Ke depan, cakupan FRONTIER+ disebut akan terus diperluas dengan melibatkan lebih banyak negara agar penegakan hukum terhadap kejahatan penipuan global semakin efektif.

Di tengah meningkatnya kompleksitas modus penipuan digital, masyarakat juga diimbau meningkatkan kewaspadaan.

Otoritas meminta masyarakat tidak mudah percaya pada penawaran yang menjanjikan keuntungan tinggi dalam waktu singkat.

Publik juga diminta memastikan legalitas pelaku usaha maupun produk jasa keuangan melalui kanal resmi OJK di Kontak 157.

Selain itu, masyarakat diminta mewaspadai tawaran yang datang lewat pesan pribadi, media sosial, atau tautan yang sumbernya tidak jelas.

OJK juga mengingatkan agar masyarakat menjaga kerahasiaan data pribadi, termasuk informasi rekening, kode OTP, dan kata sandi.

Apabila menemukan indikasi aktivitas keuangan ilegal masyarakat diminta segera melapor melalui kanal sipasti.ojk.go.id, dan melaporkan penipuan transaksi keuangan ke iasc.ojk.go.id.

Upaya kolaboratif lintas negara ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku serta meningkatkan pelindungan masyarakat dari ancaman penipuan yang semakin canggih dan terorganisir. (*)

Sumber: CNBC Indonesia