HEADLINE
Mahyeldi Ajak Diaspora dan Perantau Minang Bersinergi Bangun Sumbar    
Minggu, Mei 24, 2026

On Minggu, Mei 24, 2026

Mahyeldi Ajak Diaspora dan Perantau Minang Bersinergi Bangun Sumbar
Mahyeldi saat menghadiri Forum Silaturahmi Minang Diaspora Network-Global (MDN-G) 2026 di Auditorium Universitas YARSI, Jakarta Pusat, Sabtu (23/5/2026). (Foto: Adpim Sumbar). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah mengajak diaspora dan seluruh perantau Minang untuk terus memperkuat peran dan bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mendukung percepatan pembangunan Sumbar kedepan lo.

Menurut Mahyeldi, semangat kolaborasi antara ranah dan rantau tersebut bukan sekadar ajakan moral, tetapi telah menjadi bagian dari arah kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumbar Tahun 2025–2029.

“RPJMD Sumbar menegaskan pentingnya mendayagunakan nilai gotong royong dan kerja sama yang melibatkan seluruh komponen masyarakat, baik di ranah maupun di rantau, melalui pendekatan pembangunan yang terpadu, holistik, dan integratif,” ujar Mahyeldi saat menghadiri Forum Silaturahmi Minang Diaspora Network-Global (MDN-G) 2026 di Auditorium Universitas YARSI, Jakarta Pusat, Sabtu (23/5/2026).

Forum bertema “Mufakat Ranah dan Rantau untuk Membangun Nagari-Menguatkan Jati Diri” itu menjadi ruang strategis mempertemukan tokoh ranah dan rantau guna memperkuat jejaring diaspora serta membangun komitmen bersama bagi kemajuan Minangkabau.

Dalam kesempatan tersebut, Mahyeldi juga memaparkan sejumlah tantangan pembangunan yang masih dihadapi Sumbar, di antaranya belum optimalnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia, penguatan ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi daerah, serta keterbatasan layanan infrastruktur dasar dan sosial ekonomi.

“Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah dan para perantau menjadi sangat penting untuk mempercepat pembangunan dan memperkuat kemandirian daerah,” katanya.

Mahyeldi menilai, diaspora Minang memiliki potensi besar melalui jejaring, pengalaman, kapasitas, serta kontribusi pemikiran yang dapat menjadi energi pembangunan bagi kampung halaman.

Selain forum silaturahmi, kegiatan MDN-G 2026 juga diramaikan dengan pameran buku-buku Minangkabau sebagai upaya menghidupkan kembali tradisi intelektual dan literasi budaya.

Dalam agenda tersebut juga diserahkan penghargaan Pencapaian Sepanjang Hayat kepada Taufiq Ismail atas kontribusinya bagi sastra Indonesia dan dunia. Penghargaan itu sekaligus menjadi langkah awal mendorong pengakuan internasional Nobel Prize bidang sastra.

Penghargaan juga diberikan kepada Tokoh Penulis Buku Adat dan Budaya Minangkabau yakni Rais Yatim dan Buya Mas’oed Abidin. Mereka dinilai memiliki dedikasi besar dalam menjaga serta mempromosikan budaya dan pemikiran Minangkabau kepada masyarakat luas.

Selain itu, penghargaan Tokoh Filantropi diberikan kepada Jurnalis Udin, Nurhayati Subakat, dan Yendra Fahmi atas kontribusi mereka dalam bidang pendidikan, sosial kemasyarakatan, pembangunan rumah ibadah, penanggulangan bencana, serta dukungan terhadap berbagai kegiatan MDN-G.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon, Menteri Ketenagakerjaan RI Yassierli, Ketua Umum DPP Gebu Minang Oesman Sapta Odang, Presiden MDN-G Fasli Jalal, serta Direktur Eksekutif MDN-G Burmalis Ilyas.

Dalam kegiatan itu, Gubernur Mahyeldi turut didampingi oleh Kepala Bappeda Sumbar Zefnihan, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setdaprov Sumbar Nolly Eka Mardianto, dan Kepala Badan Penghubung Provinsi Sumbar Fauzan Zaenun. (adpsb/bud)

Tragedi Empat Karyawan Dunia Toko Aksesoris Handphone ACC: 2 Orang Karyawan Meninggal Dunia    
Minggu, Mei 24, 2026

On Minggu, Mei 24, 2026

Tragedi Empat Karyawan Dunia Toko Aksesoris Handphone ACC: 2 Orang Karyawan Meninggal Dunia
Peristiwa memilukan terjadi di Kabupaten Batu Bara. Dua karyawan toko aksesoris handphone Indrapura ACC ditemukan meninggal dunia, diduga akibat keracunan gas karbon monoksida gas, Sabtu (23/05/2026). (Foto kolase: Herman Manurung). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Empat korban terbaring di dalam ruko aksesoris handphone Indrapura ACC, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, saat petugas kepolisian melakukan proses evakuasi dan olah TKP terkait dugaan kelakaian dalam penerapan SOP penggunaan genset dan standard keselamatan kerja(KE).

Peristiwa memilukan terjadi di Kabupaten Batu Bara. Dua karyawan toko aksesoris handphone Indrapura ACC ditemukan meninggal dunia, diduga akibat keracunan gas karbon monoksida gas, Sabtu (23/05/2026). Kasus ini pun memunculkan pertanyaan serius terkait dugaan kelalaian dalam penerapan SOP penggunaan genset dan standar keselamatan kerja (K3).

Dari informasi yang diperoleh personel Polsek Air Putih bersama Sat Reskrim dan Unit Inafis Polres Batu Bara melakukan evakuasi serta olah tempat kejadian perkara (TKP) di ruko Indrapura ACC yang berada di Lingkungan III, Kelurahan Indrapura, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung Kapolsek Air Putih AKP Rahmad R. Hutagaol, S.H., M.H., bersama Kasat Reskrim Polres Batu Bara AKP Masagus Z.D., S.T.K., S.I.K., M.H., serta personel Unit Inafis Polres Batu Bara.

Peristiwa diketahui sekitar pukul 12.30 WIB. Awalnya, salah seorang rekan kerja korban, Dinda Selvira Manalu, datang ke toko sekitar pukul 08.00 WIB untuk bekerja. Namun, saat itu toko masih dalam keadaan tertutup dan panggilan telepon kepada korban tidak mendapat respons.

Karena merasa curiga, pimpinan toko bernama Edo Setiawan kemudian meminta bantuan warga untuk membuka pintu ruko. Setelah pintu berhasil dibuka sekitar pukul 12.30 WIB, para korban ditemukan berada di dalam ruangan.

Dalam kejadian tersebut, dua orang dinyatakan meninggal dunia, yakni RR (24), warga Kota Tebing Tinggi, dan AA (22), warga Kabupaten Serdang Bedagai. 

Sementara itu, dua korban lainnya, M (22) dan DCA (17), berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat dan langsung mendapatkan perawatan medis di RSUD Bidadari Kabupaten Batu Bara.

Petugas kepolisian yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP, evakuasi korban, pemeriksaan saksi-saksi, dokumentasi, serta koordinasi dengan pihak terkait. Selanjutnya korban dibawa ke RSUD Bidadari Batu Bara untuk pemeriksaan Visum et Repertum (VER).

Namun, pihak keluarga korban diketahui menolak dilakukan autopsi dan telah membuat surat pernyataan penolakan. 

Pada saat awak media mengkonfirmasi keluarga korban dengan santai menjawab," yang penting pihak toko bertanggung jawab dan Alm cepat pulang."

Hingga kini, penyebab pasti kejadian masih dalam proses penyelidikan. 

Meski demikian, dugaan awal mengarah pada kemungkinan korban mengalami keracunan akibat paparan asap mesin genset.

Dampak Hukum


Peristiwa ini menjadi sorotan karena penggunaan genset sejatinya wajib memperhatikan ventilasi udara yang memadai.

Gas buang genset mengandung karbon monoksida (CO), yakni gas beracun yang tidak berbau namun sangat mematikan apabila terhirup di ruang tertutup.

Dalam prinsip dasar keselamatan dan kesehatan kerja (K3), genset tidak boleh dioperasikan di ruangan minim sirkulasi udara.

Karena itu, muncul pertanyaan besar terkait siapa pihak yang lalai hingga mengakibatkan dua orang kehilangan nyawa.

Secara hukum pidana, dugaan kelalaian tersebut dapat dikaitkan dengan Pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal dunia.

Tanggungjawab hukum bisa mengarah kepada pihak yang mengoperasikan, memerintahkan, atau membiarkan genset digunakan tanpa standar keselamatan yang memadai.

Saat ini, Polres Batu Bara masih melakukan pendalaman melalui pemeriksaan saksi-saksi dan menunggu hasil pemeriksaan medis guna memastikan penyebab pasti kematian para korban. (*)

Laporan: Herman Manurung

Ekonom Indonesia Mempertanyakan Kredibilitas  Angka Pertumbuhan 5,61%: Tumbuh Tapi Rapuh    
Minggu, Mei 24, 2026

On Minggu, Mei 24, 2026

Ekonom Indonesia Mempertanyakan Kredibilitas   Angka Pertumbuhan 5,61%: Tumbuh Tapi Rapuh
Aliansi Ekonom Indonesia bersama dengan Paramadina Public Policy Institute menggelar Diskusi Terbuka pada Sabtu, 23 Mei 2026, di Universitas Paramadina, Jakarta. (Foto: Arief Tito). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Aliansi Ekonom Indonesia bersama dengan Paramadina Public Policy Institute menggelar Diskusi Terbuka pada Sabtu, 23 Mei 2026, di Universitas Paramadina, Jakarta, untuk menelaah secara kritis angka pertumbuhan PDB Kuartal I 2026 sebesar 5,61% YoY yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), sekaligus memaparkan kerentanan struktural ekonomi Indonesia yang mendasarinya. 

BPS merilis angka pertumbuhan PDB Q1 2026 sebesar 5,61% YoY—angka tertinggi sejak 2012 di luar periode pandemi Covid-19.

Namun kajian terbaru Ikhsan dan Riefky (2026) mengidentifikasi adanya inkonsistensi internal di dalam data BPS itu sendiri, yakni kontraksi sektor listrik sebesar −0,99% seiring dengan sektor Manufaktur yang tumbuh sebesar +5,04% menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai integritas pengukuran. Apabila inkonsistensi tersebut dikoreksi, maka perkiraan pertumbuhan yang wajar berkisar pada 4,4%–5,2%. 

Di sisi lain, perekonomian Indonesia menghadapi tekanan berlapis. Mulai dari pelemahan nilai tukar Rupiah, ruang fiskal APBN yang menyempit, tantangan pertumbuhan ekonomi Q2–Q4 2026, transmisi konflik Iran–AS terhadap harga minyak global, hingga implikasi Agreement on Reciprocal Trade (ART) Indonesia–AS yang ditandatangani 19 Februari 2026.

Wijayanto Samirin Ekonom Universitas Paramadina, membuka kegiatan ini dengan memberikan konteks bahwa kepastian menjadi kunci penting dalam menavigasi ketidakpastian dan tantangan perekonomian saat ini. 

“Di era yang penuh ketidakpastian seperti saat ini, investor butuh kepastian; termasuk kepastian tentang akurasi data pemerintah. Tanpanya, trust akan hilang, dan seringkali krisis ekonomi timbul karena hilangnya trust,” ucap Wijayanto Samirin. 

Kegiatan diskusi dibagi dalam dua segmen. Segmen pertama tiga pemantik diskusi membahas isu-isu ekonomi terkini seperti kualitas pertumbuhan, tekanan depresiasi rupiah, serta menyempitnya ruang fiskal.

Segmen kedua berbentuk panel yang membahas isu-isu perdagangan internasional terkini, seperti konflik Iran-Amerika Serikat (AS), Agreement on Reciprocal Trade (ART) Indonesia-AS, dan pembentukan badan ekspor. 

Diskusi dihadiri oleh penandatangan 7 Desakan Darurat Ekonomi dan berbagai kalangan masyarakat, seperti akademisi, mahasiswa, dan jurnalis. 

Segmen pertama mendiskusikan mengenai update kondisi makroekonomi Indonesia Q1-2026. Teuku Riefky, M.Sc., salah satu penyusun kajian yang mempertanyakan angka resmi BPS yang baru saja dirilis bulan ini. 

Ia menegaskan bahwa inkonsistensi dalam data bukan sekadar persoalan teknis: 
“Pertumbuhan ekonomi Q1-2026 sebesar 5,61% perlu disikapi secara hati-hati. Selain adanya ketidakkonsistenan internal data BPS, kondisi ekonomi terkini tidak mencerminkan perbaikan kondisi fundamental ekonomi Indonesia. Terus menurunnya kelas menengah, daya beli secara umum, dan stagnannya produktivitas sektoral masih menjadi masalah ekonomi yang belum terselesaikan. Salah mengartikan angka PDB dapat berisiko merumuskan kebijakan yang salah dan justru menunda reformasi yang sangat diperlukan.” 

Vid Adrison, Ph.D. – Kaprodi Studi Ekonomi FEB UI juga mengingatkan bahwa angka belanja Q1-2026 yang tinggi tidak serta-merta mencerminkan kesehatan APBN secara keseluruhan. 

“Front-loading belanja di Q1-2026 memberi ilusi kesehatan fiskal. Hal yang perlu diwaspadai adalah tekanan pada Q2 hingga Q4 di tahun 2026, yakni ruang gerak kebijakan fiskal yang menyempit, penurunan transfer ke daerah, dan alokasi program populis yang tidak berbasis produktivitas adalah kombinasi yang berbahaya bagi kesinambungan fiskal kita,” ungkapnya. 

Dwiwulan – Peneliti Departemen Ekonomi CSIS menyoroti pelemahan Rupiah sebagai sinyal yang lebih dalam dari sekadar volatilitas nilai tukar. 

“Pelemahan Rupiah bukan sekadar isu teknikal, ia adalah cermin dari struktur pendanaan yang terlalu bergantung terhadap portfolio luar negeri dan arus modal yang tidak percaya pada arah kebijakan. Kebijakan Bank Indonesia, termasuk kebijakan burden sharing yang menggerus kepercayaan investor, hanya berperan sebagai paracetamol dalam meredakan pelemahan nilai tukar. Pemulihan total bergantung pada kebijakan pemerintah yang realistis, disiplin, dan transparan.”

Segmen kedua merupakan Diskusi Panel Perdagangan dan Hubungan Internasional. Pada sesi ini, Rimawan Pradiptyo, Ph.D. – Ekonom Universitas Gadjah Mada menekankan perlunya Indonesia mengevaluasi kembali posisinya dalam kerangka ART: 

“Analisis terhadap ART menunjukkan: a) perjanjian ini menciptakan beban ekonomi asimetris terhadap Indonesia, b) subordinasi kebijakan Indonesia terhadap kebijakan AS, c) menggerus kedaulatan Indonesia. Biaya menolak ART lebih murah daripada menerima ART. Renegosiasi ART sangat dimungkinkan mengingat sebagian isi ART dinyatakan batal demi hukum oleh Mahkamah Agung AS.” 

M. Dian Revindo, Ph.D. – Peneliti LPEM FEB UI menegaskan dalam diskusi bahwa kebijakan yang diambil perlu menyasar akar masalah dan menunjang iklim usaha. 

“Sebaiknya kebijakan berfokus pada solusi/intervensi yang paling tidak mahal, tidak sulit dan tidak mengganggu iklim usaha. Intervensi yang mahal dan dalam seperti pembentukan lembaga baru/badan baru berpotensi menghadapi masalah yang sama, yaitu birokrasi, rente, vested interest, rentang wewenang, dan sebagainya. Solusi sebaiknya fokus mengatasi masalah, seperti mendisiplinkan aparatur yang tidak kompeten, dan memperbaiki sistem pengawasan melalui adopsi teknologi.”

Revindo juga mengingatkan bahwa meskipun PDB itu penting, namun bukan segalanya. Sehingga kita tidak boleh terjebak dengan target pertumbuhan tinggi, dan lebih berfokus pada kualitas, kapabilitas, dan kebebasan. 

Prof. Dr. Sahara – ketua Prodi Studi Ekonomi FEB IPB berfokus pada perdagangan internasional dan rantai pasok. 

“Analisis kami menunjukkan bahwa ART berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga −0,41% dan memperburuk neraca perdagangan. Lebih mengkhawatirkan lagi, komitmen pembelian komoditas dari AS, seperti daging sapi, jagung, dan apel, berpotensi menimbulkan retaliasi dari negara lain yang selama ini berperan sebagai pemasok tradisional yang harganya jauh lebih kompetitif. Ini bukan sekadar soal tarif, ini soal siapa yang mengendalikan rantai pasok pangan dan energi kita dalam jangka panjang. Indonesia masih punya waktu untuk melakukan konfirmasi tertulis sebelum ART diberlakukan secara penuh. Konfirmasi tertulis harus berdasarkan evidence based research sehingga potensi dampak negatif bisa dimitigasi sejak dini. ” 

Forum ini merupakan bagian dari rangkaian Tujuh Desakan Darurat Ekonomi (7DDE) yang disuarakan Aliansi Ekonom Indonesia sejak 29 September 2025, sebagai respons atas penurunan kesejahteraan masyarakat yang masif dan sistemik akibat misalokasi sumber daya dan rapuhnya institusi penyelenggara negara. 

Tujuh desakan tersebut mencakup: Perbaikan menyeluruh misalokasi anggaran; Pemulihan independensi dan transparansi institusi negara;  Penghentian dominasi negara yang menghambat perekonomian lokal; Deregulasi dan penyederhanaan birokrasi; Penanganan ketimpangan multidimensi; Pengambilan kebijakan berbasis bukti; dan Peningkatan kualitas tata kelola dan demokrasi. (*) 

Laporan: Arief Tito

Pasca Kecelakaan Wagub, Pemkab Solok Bentuk Tim Khusus Percepat Pembebasan Lahan Jalan Kutianyie    
Minggu, Mei 24, 2026

On Minggu, Mei 24, 2026

Pasca Kecelakaan Wagub, Pemkab Solok Bentuk Tim Khusus Percepat Pembebasan Lahan Jalan Kutianyie
Wakil Bupati Solok, H. Candra, S.H.I., menyampaikan bahwa pembentukan tim ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam mendukung BPJN Sumatera Barat menyelesaikan persoalan yang telah berlarut-larut. (Foto: Diskominfo).

BENTENGSUMBAR.COM
- Pasca insiden kecelakaan tunggal yang menimpa Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy, Pemerintah Kabupaten Solok bergerak cepat menangani titik rawan kecelakaan di kawasan Jembatan Kutianyie, Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin. 

Langkah nyata dilakukan dengan membentuk tim khusus yang bertugas mempercepat proses pembebasan lahan guna pelebaran jalan nasional di lokasi tersebut.

Kawasan Jembatan Kutianyie memang telah lama dikenal sebagai titik berbahaya, di mana tikungan tajam dan penyempitan badan jalan kerap memakan korban. 

Belum tuntasnya urusan pembebasan lahan menjadi akar masalah yang membuat jalan belum bisa dilebarkan secara maksimal. 

Bahkan, pada hari yang sama saat kecelakaan yang dialami Wagub Vasko terjadi, tercatat pula beberapa kasus kecelakaan lain di ruas yang sama.

Mewakili Bupati, Wakil Bupati Solok, H. Candra, S.H.I., menyampaikan bahwa pembentukan tim ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam mendukung Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat menyelesaikan persoalan yang telah berlarut-larut.

"Kita sudah gelar rapat koordinasi dan membentuk tim percepatan pembebasan lahan. Ini murni upaya membantu BPJN agar permasalahan di titik rawan ini segera mendapatkan solusi tuntas," ujar Wabup Candra saat dikonfirmasi, Rabu (20/05/2026).

Ia menjelaskan, meskipun ruas jalan ini secara administrasi dan kewenangan merupakan tanggung jawab pemerintah pusat melalui BPJN, namun atas dasar pertimbangan keselamatan dan nilai kemanusiaan, Pemkab Solok turun tangan membantu mempercepat penyelesaiannya.

"Memang kewenangan ada di balai jalan nasional. Namun demi keselamatan masyarakat dan pengguna jalan, kami siap bergerak bersama Pemprov Sumbar dan BPJN mencari jalan keluar terbaik," tegasnya.

Candra mengingatkan bahwa proses pembebasan lahan tidak bisa dilakukan secara terburu-buru karena menyangkut mekanisme dan aturan ketat keuangan negara. 

Saat ini, tim yang dibentuk tengah melakukan kajian mendalam dan berdiskusi dengan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) untuk menetapkan nilai ganti rugi yang adil, tepat, dan sesuai regulasi yang berlaku.

"Ada tahapan yang wajib dilalui karena ini menyangkut uang negara. Tim sedang bekerja menghitung dan mengkaji agar nilai ganti untungnya wajar bagi warga dan sah secara aturan," jelasnya.

Sambil menunggu proses pembebasan lahan dan pelebaran jalan rampung, pemerintah daerah juga mengambil langkah darurat demi keamanan warga. 

Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Solok telah menurunkan tim teknis sejak Selasa (19/05/2026) untuk memasang sejumlah fasilitas keselamatan.

Kepala Dishub Kabupaten Solok, Muhammad Djoni, mengatakan pihaknya telah memasang lampu penerangan jalan dan pembatas jalan (road barrier) di sepanjang tikungan dan area jembatan. Langkah ini diambil agar lokasi tersebut lebih terang dan aman dilalui, terutama pada malam hari.

"Kami pasang lampu jalan dan pembatas beton sebagai solusi sementara, agar risiko kecelakaan bisa diminimalisir secepatnya. Ke depannya, kami juga akan mengevaluasi kebutuhan rambu tambahan dan sistem pengamanan lain yang diperlukan," ungkap Muhammad Djoni.

Dengan langkah jangka pendek berupa pengamanan lokasi dan langkah jangka panjang melalui percepatan pembebasan lahan, pemerintah berharap kawasan Kutianyie yang selama ini menjadi momok bagi pengguna jalan, perlahan berubah menjadi ruas jalan yang aman dan nyaman bagi semua.(80)

Puluhan Ribu Warga di Padang Telah Menikmati BPJS Gratis, Simak Penjelasan dr Srikurnia Yati    
Minggu, Mei 24, 2026

On Minggu, Mei 24, 2026

Puluhan Ribu Warga di Padang Telah Menikmati BPJS Gratis, Simak Penjelasan dr Srikurnia Yati
Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang, dr Srikurnia Yati mengatakan, puluhan ribu warga di Kota Padang telah menikmati BPJS Gratis, Minggu, 24 Mei 2026, di Padang. (Foto: Diskominfo Kota Padang). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang, dr Srikurnia Yati mengatakan, puluhan ribu warga di Kota Padang telah menikmati BPJS Gratis, Minggu, 24 Mei 2026, di Padang. 

"Komitmen anggaran ini adalah bukti nyata bahwa negara, khususnya Pemko Padang, hadir untuk memberikan kepastian perlindungan finansial agar seluruh penduduk dapat mengakses layanan kesehatan yang komprehensif," katanya.

Menurut dia, Program Unggulan (Progul) Padang Melayani Pemerintah Kota (Pemko) Padang di bawah kepemimpinan Wali Kota Fadly Amran dan Wakil Wali Kota Maigus Nasir menunjukkan dampak nyata dalam menjamin kemudahan warga dalam mengakses layanan kesehatan.

Dikatakannya, puluhan ribu warga Kota Padang kini telah resmi tercover dan mendapatkan kepastian jaminan layanan pengobatan tanpa perlu mencemaskan kendala biaya.

Hingga memasuki bulan Mei 2026, tercatat sebanyak 53.264 warga Kota Padang telah terlayani secara aktif dan mengantongi kartu kepesertaan BPJS Kesehatan Gratis.

Keberhasilan mengcover puluhan ribu jiwa ini disokong penuh penyediaan pos anggaran melalui APBD Kota Padang tahun 2026 sebesar Rp36.206.352.000 dari total pagu dukungan anggaran kesehatan daerah yang menyentuh Rp64,4 miliar.

DKK Padang, jelasnya, akan terus bergerak untuk mengcover seluruh warga agar terlayani BPJS gratis. Karena kapasitas tampung yang disediakan Pemko Padang masih melimpah.

"Dari total kuota anggaran yang dipersiapkan untuk menampung hingga 79.820 jiwa, saat ini masih terdapat sisa ruang kosong sekitar 26.556 slot kepesertaan yang belum terisi dan siap untuk dimanfaatkan," cakapnya. 

Menurutnya, Wali Kota Padang ingin menjamin ketersediaan akses pengobatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat. 

Guna mengejar serapan sisa kuota yang masih longgar, DKK Kota Padang kini tengah menginstruksikan seluruh jajaran di tingkat kelurahan dan kecamatan untuk melakukan penyisiran serta validasi data secara dinamis. Sisa puluhan ribu slot BPJS Gratis harus segera dialokasikan tepat sasaran kepada warga yang membutuhkan. 

Jaminan kesehatan di Kota Padang ikut ditopang sumber pembiayaan luar APBD. Seperti dari program Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato (JKSS), per Mei 2026 ini telah menyerap 58.795 jiwa dari kuota 62.977 peserta, serta dukungan Bantuan Iuran Kelas 3 Mandiri yang mencatatkan total kuota target hingga 148.000 jiwa. (*)

Sumber: Diskominfo Kota Padang

Gubernur Mahyeldi: Ekonomi Syariah Harus Jadi Kekuatan Penggerak Ekonomi Sumbar    
Minggu, Mei 24, 2026

On Minggu, Mei 24, 2026

Gubernur Mahyeldi: Ekonomi Syariah Harus Jadi Kekuatan Penggerak Ekonomi Sumbar
Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah saat menghadiri kegiatan DAUN (Dari Nagari Untuk Negeri) Syariah Festival. (Foto: Adpim Sumbar). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah mendorong penguatan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah yang terintegrasi sebagai langkah strategis memperkuat ketahanan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hal itu disampaikan Mahyeldi saat menghadiri kegiatan DAUN (Dari Nagari Untuk Negeri) Syariah Festival bertema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi dan Keuangan Syariah Regional Berkelanjutan Melalui Sinergi dan Transformasi Digital” di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumbar, Minggu (24/5/2026).

Menurut Mahyeldi, Sumbar memiliki modal sosial dan budaya yang sangat kuat dalam pengembangan ekonomi syariah. Karakter sosial masyarakat yang memegang teguh falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) juga dinilai selaras dengan prinsip ekonomi syariah.

“Sumbar punya modal kuat menjadikan ekonomi syariah sebagai penggerak pertumbuhan baru yang manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat. Ini yang perlu kita optimalkan kedepan,"tegas Mahyedi

Ia menyebut, perkembangan sektor riil berbasis halal seperti kuliner halal, fesyen muslim, pariwisata halal, hingga pengelolaan zakat produktif menunjukkan bahwa ekonomi syariah telah menjadi bagian dari aktivitas ekonomi sehari-hari masyarakat di Sumbar.

Namun demikian, Mahyeldi mengingatkan masih adanya tantangan yang perlu diselesaikan, terutama terkait literasi masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan syariah serta belum optimalnya integrasi antara industri halal dan sektor keuangan syariah.

Karena itu, ia menilai pengembangan ekonomi syariah perlu dilakukan secara kolaboratif melalui penguatan ekosistem yang melibatkan pemerintah daerah, lembaga keuangan, dunia pendidikan, pelaku usaha, hingga komunitas masyarakat.

“Ekonomi syariah tidak boleh berhenti sebagai wacana. Ia harus hadir sebagai kekuatan dan solusi nyata untuk membuka peluang usaha, memperkuat UMKM, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," harapnya

Mahyeldi juga berharap DAUN Syariah Festival yang menjadi bagian dari rangkaian Road to Festival Ekonomi Syariah (FESyar) 2026 dapat memperluas literasi dan inklusi ekonomi syariah di tengah masyarakat, sekaligus mempertegas posisi Sumbar sebagai salah satu rujukan nasional dalam pengembangan ekonomi syariah berbasis budaya dan inovasi digital.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumbar, M. Abdul Majid Ikram, mengatakan ekonomi dan keuangan syariah kini telah menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

“Sumatera Barat memiliki modal budaya dan sosial yang sangat kuat untuk menjadi pusat pengembangan ekonomi syariah di Indonesia,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Sumbar saat ini tetap positif dengan capaian 5,02 persen. Menurutnya, penguatan ekosistem ekonomi syariah diyakini dapat semakin mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Selain itu, Sumbar kembali masuk kandidat penilaian Anugerah Adinata Syariah tingkat nasional setelah sebelumnya meraih peringkat kedua pada 2025.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Direktur Eksekutif KDEKS Sumbar Prof. Ahmad Wira, Kepala BPJPH Sumbar Dr. Ikra Abdi, perwakilan perbankan syariah, akademisi, pelaku UMKM halal, serta komunitas juru sembelih halal Sumbar. (adpsb/cen/Busan/Bud)

Smart Surau Mencakup Empat Kegiatan Utama, Apa Saja?    
Minggu, Mei 24, 2026

On Minggu, Mei 24, 2026

Smart Surau Mencakup Empat Kegiatan Utama, Apa Saja?
Wakil Walikota Padang Maigus Nasir membahas cukupan utama Smart Surau ketika menjadi penceramah pada kegiatan Subuh Mubarakah di Musala Al-Iman, Komplek PGRI II, Kelurahan Kurao Pagang, Kecamatan Nanggalo, Minggu (24/5/2026). (Foto: Prokompin Kota Padang). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Selah satu program unggulan Kota Padang di bawah kepemimpinan Fadly Amran-Maigus Nasir adalah Smart Surau. Namun belum banyak yang tahu apa saja cakupan utama Smart Surau? 

Wakil Walikota Padang Maigus Nasir membahas cukupan utama Smart Surau ketika menjadi penceramah pada kegiatan Subuh Mubarakah di Musala Al-Iman, Komplek PGRI II, Kelurahan Kurao Pagang, Kecamatan Nanggalo, Minggu (24/5/2026). Turut hadir Camat Nanggalo David Ferdinand, beserta lurah, serta jemaah Musala Al Iman.

“Kesuksesan anak-anak kita tidak hanya ditentukan oleh IQ, tetapi juga oleh kejujuran, etika, dan sikap. Inilah yang mau kita hadirkan lewat program Smart Surau, untuk membentuk generasi muda yang Qurani dan beriman kepada Allah SWT," katanya. 

Pada kesempatan itu, Wawako memaparkan sejumlah program pembangunan Kota Padang di bidang pendidikan, keagamaan, dan pembangunan infrastruktur.

Menurutnya, program Smart Surau sebagai upaya membentuk karakter generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki akhlak, etika, dan kejujuran.

Dijelaskannya, Smart Surau mencakup empat kegiatan utama, yakni Subuh Mubarakah, Remaja Masjid Reborn, revisi kurikulum MDTA/TQA, serta penyediaan Wifi gratis dan ruang pembelajaran digital di masjid dan musala.

Dia juga menjelaskan tentang program Padang Juara yang memberikan kesempatan bagi generasi muda Kota Padang untuk melanjutkan pendidikan hingga ke luar negeri melalui program beasiswa. Pemerintah Kota Padang sudah mengirim 14 pelajar ke Arizona State University di Amerika Serikat.

“Saat ini kita sedang menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi yang ada di Malaysia terkait beasiswa bagi penghafal Al-Qur’an. Pemerintah Kota Padang juga tengah menjalin kerja sama dengan Provinsi Guangdong, Republik Rakyat Tiongkok (Cina) terkait program beasiswa," ujarnya. 

Selain itu, rencana pembangunan infrastruktur jalan di kawasan Kurao dan sekitarnya. Pemerintah Kota Padang telah menyiapkan anggaran Rp2 miliar untuk menuntaskan jalur dua Kurao sepanjang 200 meter.

Pemko Padang juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp16 miliar untuk pembangunan jalan dari jalur  dua Kurao menuju Maransi hingga tembus ke Jalan By Pass.

“Kami berharap dukungan dari masyarakat Nanggalo agar program pembangunan jalan ini dapat berjalan dengan lancar. Jalan ini sangat penting karena menghubungkan pusat kota dengan pusat pemerintahan, serta sejumlah perguruan tinggi yang berada di kawasan Jalan By Pass," terangnya. (*)

Sumber: Prokompin Kota Padang

Noel Stres Dituntut Lima Tahun    
Minggu, Mei 24, 2026

On Minggu, Mei 24, 2026

Noel Stres Dituntut Lima Tahun
Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel dituntut hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp250 juta subsider 90 hari kurungan. (Foto Immanuel Ebenezer: Int) 

BENTENGSUMBAR.COM
- Usai dituntut hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp250 juta subsider 90 hari kurungan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel, langsung membuat analisa sendiri.

"Mungkin (Noel) stres. Ia membuat matematika hukum sendiri. Ia korupsi Rp3 miliar, tapi dikasih hukuman 5 tahun penjara," kata Direktur ABC Riset & Consulting Erizal, dikutip Minggu 24 Mei 2026. 

"Begitulah rumus matematika hukum koruptor ala Noel. Ia malah kasihan dengan Pak Hery Sutanto, katanya. Korupsinya hanya Rp4 miliar, tapi hukumannya malah 7 tahun penjara. 

Menurut Erizal, publik justru merasa iba dengan Noel yang melontarkan logika hukumnya dibuat suka-suka sendiri saja.

"Sudah begitu, hukum pula yang dibilang gila, karena menghukum dirinya," kata Erizal.

"Malah Noel jelas bilang ia menyesal korupsi sedikit, karena hukumnya berat. Harusnya korupsi banyak saja, karena hukumnya, dianggapnya lebih ringan," sambungnya.

Erizal menegaskan bahwa Matematika hukum koruptor ala Noel jelas keliru. Harusnya bukan soal jumlah saja, tapi juga soal posisi. Semakin tinggi posisi seseorang, harusnya hukumannya semakin berat kalau ia masih korupsi.

"Seharusnya selevel menteri atau wakil menteri itu, kalau masih korupsi juga, seharusnya kalau tidak hukuman mati, minimal seumur hidup, berapapun jumlah korupsinya. Bukan malah satu miliar satu tahun. Itulah matematika hukum yang seharusnya," pungkas Erizal. (*) 

Sumber: RMOL

Tiga Bulan Perang Iran: Trump Masuk Jebakan, AS di Ujung Tanduk    
Minggu, Mei 24, 2026

On Minggu, Mei 24, 2026

Tiga Bulan Perang Iran: Trump Masuk Jebakan, AS di Ujung Tanduk
Tiga bulan setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump meluncurkan perang terhadap Iran bersama Israel, pertanyaan besar mulai muncul di Washington dan kalangan analis global. (Foto: Int). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Tiga bulan setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump meluncurkan perang terhadap Iran bersama Israel, pertanyaan besar mulai muncul di Washington dan kalangan analis global. Apakah Trump sebenarnya sedang kalah dalam perang yang ia klaim hampir dimenangkan?

Meski AS disebut berhasil menghancurkan banyak target militer Iran dan melemahkan kemampuan tempur Teheran, realitas di lapangan menunjukkan Iran masih memegang kendali atas Selat Hormuz, tetap mempertahankan pemerintahan teokratisnya, dan belum menyerah dalam isu program nuklir.

Situasi itu memunculkan keraguan apakah Trump mampu mengubah kemenangan militer taktis menjadi kemenangan geopolitik yang nyata dan meyakinkan.

Reuters melaporkan sejumlah analis menilai klaim kemenangan total yang berulang kali disampaikan Trump mulai terdengar hampa di tengah situasi diplomatik yang tidak jelas, ancaman serangan lanjutan yang terus berubah-ubah, dan risiko balasan Iran yang sewaktu-waktu dapat mengguncang kawasan Timur Tengah.

Trump kini menghadapi kemungkinan bahwa AS dan sekutu Arab Teluk justru keluar dari konflik dalam posisi lebih buruk, sementara Iran, meski terpukul secara ekonomi dan militer, justru memperoleh pengaruh lebih besar karena berhasil menunjukkan kemampuannya mengancam hampir seperlima pasokan minyak dan gas dunia melalui Selat Hormuz.

Krisis sendiri masih jauh dari selesai. Sebagian pengamat masih melihat peluang Trump menemukan jalan keluar yang menyelamatkan muka jika negosiasi bergerak sesuai kepentingannya. Namun sebagian lainnya memperkirakan prospek pascaperang justru suram bagi Trump.

"Kita sudah masuk bulan ketiga, dan perang yang awalnya dirancang menjadi operasi cepat untuk Trump kini terlihat berubah menjadi kegagalan strategis jangka panjang," ujar Aaron David Miller, mantan negosiator Timur Tengah untuk pemerintahan Partai Republik maupun Demokrat.

Bagi Trump, situasi itu sangat sensitif mengingat citranya yang selama ini sangat anti terhadap kesan sebagai pihak yang kalah. Dalam konflik Iran, Trump kini menjadi panglima militer terkuat dunia yang berhadapan dengan negara kelas menengah, tetapi lawannya justru tampak yakin memiliki posisi tawar lebih besar.

Kondisi tersebut dinilai dapat membuat Trump semakin sulit menerima kompromi apa pun yang terlihat seperti kemunduran dari posisi maksimalisnya atau menyerupai kesepakatan nuklir era Barack Obama tahun 2015 yang sebelumnya ia batalkan pada masa jabatan pertamanya.

Juru bicara Gedung Putih Olivia Wales membela kebijakan Trump dengan mengatakan AS telah memenuhi bahkan melampaui target militernya dalam operasi yang disebut "Operation Epic Fury".

"Presiden Trump memegang kendali penuh dan dengan bijak tetap membuka semua opsi yang ada," kata Wales.

Tekanan Politik dan Frustrasi Trump

Situasi perang Iran kini menjadi ujian besar bagi janji politik Trump sendiri. Saat kampanye untuk masa jabatan kedua, Trump berkali-kali berjanji tidak akan menyeret AS ke intervensi militer yang tidak perlu.

Namun kini, ia justru masuk ke konflik yang berpotensi meninggalkan kerusakan jangka panjang terhadap reputasi kebijakan luar negerinya.

Ketegangan berkepanjangan juga terjadi di tengah tekanan domestik akibat tingginya harga bensin di AS dan rendahnya tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahannya menjelang pemilu sela Kongres November mendatang. Partai Republik sendiri disebut sedang kesulitan mempertahankan dominasi di Kongres.

Karena itu, lebih dari enam minggu setelah gencatan senjata diumumkan, sejumlah analis menilai Trump menghadapi dua pilihan sulit: menerima kesepakatan yang mungkin cacat demi keluar dari konflik, atau meningkatkan eskalasi militer dengan risiko perang yang lebih panjang.

Jika diplomasi gagal, salah satu opsi yang mungkin ditempuh Trump adalah melancarkan serangan terbatas namun keras, lalu mengklaimnya sebagai kemenangan final sebelum mencoba mengakhiri konflik.

Sebagian analis juga menyebut Trump mungkin akan mencoba mengalihkan perhatian ke Kuba, sebagaimana pernah ia singgung sebelumnya, untuk mengubah fokus publik dan mencari kemenangan yang dianggap lebih mudah.

Namun langkah itu dinilai berisiko salah perhitungan, seperti ketika sebagian staf Trump secara pribadi mengakui bahwa ia sempat mengira operasi terhadap Iran akan semudah operasi 3 Januari yang berhasil menangkap presiden Venezuela dan mengganti pemerintahannya.

Meski demikian, Trump masih memiliki pembela.

Alexander Gray, mantan penasihat senior Trump pada periode pertama dan kini CEO konsultan American Global Strategies, menolak anggapan bahwa kampanye Iran Trump berada di ambang kegagalan.

Ia menyebut pukulan besar terhadap kemampuan militer Iran sudah merupakan "kesuksesan strategis". Menurutnya, perang juga membuat negara-negara Teluk makin dekat ke AS dan menjauh dari China, sementara masa depan program nuklir Iran masih belum sepenuhnya dipastikan.

Namun tanda-tanda frustrasi Trump juga mulai terlihat. Ia menyerang para pengkritiknya dan menuduh media melakukan "pengkhianatan".

Konflik Iran sendiri kini berlangsung dua kali lebih lama dibanding target maksimal enam minggu yang sebelumnya dipatok Trump saat memulai perang bersama Israel pada 28 Februari lalu.

Meski basis politik MAGA masih mendukung perang tersebut, retakan mulai terlihat dari dukungan Partai Republik di Kongres yang sebelumnya hampir bulat.

Di awal perang, gelombang serangan udara AS dan Israel berhasil merusak stok rudal balistik Iran, menghancurkan sebagian besar armada lautnya, serta menewaskan banyak petinggi militer Iran.

Namun Teheran merespons dengan menutup Selat Hormuz sehingga harga energi global melonjak tajam. Iran juga menyerang Israel dan negara-negara Teluk. Trump kemudian membalas dengan memblokade pelabuhan Iran, tetapi langkah itu juga belum mampu memaksa Teheran tunduk.

Pemerintah Iran sendiri membalas klaim kemenangan Trump dengan propaganda bahwa kampanye AS merupakan "crushing defeat", meski banyak pihak menilai Iran juga membesar-besarkan kemampuan militernya sendiri.

Target Trump Dinilai Belum Tercapai

Trump sebelumnya mengatakan tujuan perang adalah menutup jalan Iran menuju senjata nuklir, menghentikan ancaman Iran terhadap kawasan dan kepentingan AS, serta mempermudah rakyat Iran menggulingkan pemerintah mereka sendiri.

Namun hingga kini, banyak analis menilai tujuan-tujuan tersebut belum tercapai dan kemungkinan besar sulit diwujudkan.

Jonathan Panikoff, mantan pejabat intelijen nasional AS untuk Timur Tengah, mengatakan meski Iran mengalami pukulan besar, para pemimpinnya menganggap keberhasilan bertahan dari serangan AS sudah merupakan kemenangan tersendiri.

"Mereka menemukan bahwa mereka bisa menggunakan leverage itu dan dengan konsekuensi yang relatif kecil bagi mereka sendiri," kata Panikoff yang kini bekerja di lembaga think tank Atlantic Council.

Ia menambahkan Iran tampak yakin mampu menahan tekanan ekonomi lebih lama dibanding Trump dan bertahan lebih lama secara politik.

Tujuan utama Trump terkait denuklirisasi Iran juga masih jauh dari selesai. Iran tetap tidak menunjukkan keinginan besar membatasi program nuklirnya.

Stok uranium yang diperkaya mendekati level senjata nuklir diyakini masih terkubur pascaserangan udara AS dan Israel pada Juni lalu dan masih dapat diproses lebih lanjut menjadi material bom.

Iran bersikeras memiliki hak memperkaya uranium untuk tujuan damai.

Situasi makin rumit setelah Pemimpin Tertinggi Iran Mojtaba Khamenei mengeluarkan arahan bahwa uranium Iran tidak boleh dikirim ke luar negeri, menurut dua pejabat senior Iran kepada Reuters.

Sebagian analis bahkan memperingatkan perang justru bisa membuat Iran semakin terdorong mengembangkan senjata nuklir seperti Korea Utara demi melindungi diri.

Target Trump lainnya, yakni menghentikan dukungan Iran terhadap kelompok milisi proksi bersenjata, juga belum tercapai.

Trump kini juga menghadapi pemimpin-pemimpin baru Iran yang dinilai lebih garis keras dibanding para pendahulu mereka yang tewas dalam perang.

Pasca konflik, Iran juga diperkirakan masih memiliki cukup rudal dan drone untuk tetap menjadi ancaman bagi negara-negara tetangganya.

Hubungan Trump dengan sekutu tradisional Eropa juga semakin memburuk karena sebagian besar negara Eropa menolak membantu perang yang menurut mereka diluncurkan tanpa konsultasi.

Sementara itu, China dan Rusia disebut mulai mempelajari kelemahan militer AS menghadapi taktik asimetris Iran, termasuk menurunnya stok persenjataan Amerika akibat perang tersebut.

Peneliti senior Brookings Institution Robert Kagan bahkan menilai dampak perang Iran terhadap posisi global AS bisa lebih buruk dibanding penarikan memalukan AS dari Vietnam dan Afghanistan.

"Tidak akan ada kembali ke status quo sebelumnya, tidak akan ada kemenangan Amerika yang mutlak yang akan membatalkan atau mengatasi kerusakan yang telah terjadi," tulis Kagan dalam komentarnya berjudul "Checkmate in Iran" di situs Atlantic Magazine. (*) 

Nasib Wanita Bertemu Teman Kencan Berujung Apes! Mobil hingga Ponsel Raib    
Minggu, Mei 24, 2026

On Minggu, Mei 24, 2026

Nasib Wanita Bertemu Teman Kencan Berujung Apes! Mobil hingga Ponsel Raib
Seorang wanita berinisial LA (29) menjadi korban perampasan mobil hingga ponsel, usai bertemu teman kencannya berinisial MK (33) di Kampung Pabuaran, Kelurahan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Selasa, 19 Mei 2026.  (Foto Ilustrasi: Int). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Seorang wanita berinisial LA (29) menjadi korban perampasan mobil hingga ponsel, usai bertemu teman kencannya berinisial MK (33) di Kampung Pabuaran, Kelurahan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Selasa, 19 Mei 2026. 

Kapolsek Cisauk AKP Dhady Arsya mengatakan, peristiwa ini terjadi bermula saat korban menggunakan mobilnya untuk menemui pelaku pada Senin, 18 Mei 2026 lantaran sudah janjian.

“Setelah ketemu, pelaku mengendarai mobil dan pergi ke Apartemen three park dan keduanya sempat berhubungan badan sebanyak satu kali. Keesokannya, tersangka belum memberikan uang ke korban, karena sesuai dengan perjanjian tersangka akan memberi uang Rp2 juta setelah berhubungan empat kali,” ungkap Dhady, kepada wartawan, dikutip Minggu, 24 Mei 2026.

Selanjutnya, pada Selasa, 19 Mei 2026 tersangka bersama dengan korban pergi ke daerah Griya Parahita Cisauk untuk menjemput SS dan yang bersangkutan duduk di kursi belakang. 

“Saat melintas di Jalan Maloko, Cisauk Kab Tangerang, tersangka MK langsung mengambil ponsel milik korban dan diserahkan ke pelaku SS (DPO), pelaku juga mengeluarkan celurit untuk mengancam korban,” ujar Dhady. 

Selanjutnya korban di ajak muter-muter dan diturunkan di Jalan Pabuaran, Cisauk, Kabupaten Tangerang. 

Usai mengambil mobil dan ponsel milik korban, keduanya melarikan diri. 

“Pada hari Kamis, 21 Mei 2025 sekira pukul 05.000 WIB, tersangka MK berhasil diamankan di Hotel Redroc Regenton Pagedangan Tangerang dan di bawa ke Polsek Cisauk untuk dilakukan pemeriksaan,” jelas Dhady.

Diketahui bahwa pelaku telah menjual mobil seharga Rp25 juta oleh tersangka Kapui alias pupu yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO), sedangkan ponsel di buang di daerah Cicayur, Cisauk, Tangerang oleh tersangka Cenet.

“Tersangka MK dapat bagian Rp18 juta, tersangka cenet dapat bagian Rp3 juta dan tersangka kapui alias pupu dapat Rp3 juta. Saat ini tersangka cenet dan pupu masih dalam pencarian,” jelas Dhady. (*) 

Sumber: Viva.co.id

Bukan Soal Salah Nama Desa, IPI: Reshuffle Perlu Karena Rapor Merah Menko Pangan    
Minggu, Mei 24, 2026

On Minggu, Mei 24, 2026

Bukan Soal Salah Nama Desa, IPI: Reshuffle Perlu Karena Rapor Merah Menko Pangan
Presiden RI Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan terlihat sangat akrab dalam suatu pertemuan. (Foto: Instagram).

BENTENGSUMBAR.COM
- Candaan Presiden Prabowo Subianto yang menyinggung kemungkinan reshuffle terhadap Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan saat panen raya udang di Kebumen, Jawa Tengah, menuai spekulasi politik.

Direktur Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo, menilai bahwa urgensi reshuffle Menko Pangan Zulhas tidak semata-mata dipicu insiden salah penyebutan nama desa dalam kunjungan Kepala Negara.

Menurut Karyono, desakan evaluasi terhadap posisi Menko Pangan sedianya lebih didasarkan pada kinerja kebijakan pangan nasional yang dinilai belum menunjukkan capaian signifikan sejak dipimpin Zulkifli Hasan.

“Mereshuffle posisi Menko Pangan bukan sekadar urusan salah sebut nama desa. Desakan reshuffle lebih didasarkan pada rapor merah performa kebijakan pangan nasional yang minim prestasi,” kata Karyono kepada RMOL, Sabtu, 23 Mei 2026.

Karyono menilai Kementerian Koordinator Bidang Pangan belum mampu membangun tata kelola pangan nasional yang efektif. 

Akibatnya, produktivitas berbagai komoditas pangan Indonesia dinilai masih tertinggal dibandingkan sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara.

Ia pun menyoroti masih tingginya ketergantungan impor terhadap sejumlah komoditas strategis seperti gula, beras, dan kedelai.

Kondisi tersebut, menurutnya, menunjukkan belum optimalnya upaya pemerintah dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional.

"Alih alih mewujudkan kemandirian pangan, ketergantungan impor sejumlah komoditas pangan seperti gula, beras, kedelai dan lainnya masih terus terjadi hingga saat ini," tuturnya.

"Hal ini menegaskan ketidakmampuan Kementerian Koordinator pangan dalam merumuskan solusi konkret untuk mendongkrak produktivitas pangan," ujarnya lagi.

Selain itu, Karyono juga mengkritik implementasi berbagai program strategis di sektor pangan yang dinilai berjalan lamban. 

Menurutnya, publik belum melihat adanya terobosan besar yang mampu menyelesaikan berbagai persoalan pangan secara menyeluruh.

Karena itu, Karyono menilai evaluasi terhadap kinerja Zulhas menjadi penting untuk memastikan agenda ketahanan dan kedaulatan pangan nasional dapat berjalan lebih efektif dan menghasilkan capaian yang terukur bagi masyarakat.

“Desakan reshuffle lebih didasarkan pada rapor merah performa kebijakan pangan nasional di bawah kepemimpinan Zulkifli Hasan yang dinilai minim prestasi,” pungkasnya. (*) 

Sumber: RMOL

Setelah Dilaporkan Menkeu ke Presiden, 10 Perusahaan Nakal Diselidiki Kejagung    
Minggu, Mei 24, 2026

On Minggu, Mei 24, 2026

Setelah Dilaporkan Menkeu ke Presiden, 10 Perusahaan Nakal Diselidiki Kejagung
Kejaksaan Agung (Kejagung) bergerak cepat menyelidiki 10 perusahaan ekspor nakal yang sudah dilaporkan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa ke Presiden Prabowo Subianto. (Foto: Instagram). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Kejaksaan Agung (Kejagung) bergerak cepat menyelidiki 10 perusahaan ekspor nakal yang sudah dilaporkan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa ke Presiden Prabowo Subianto.

Saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (22/5/2026), Purbaya memastikan sudah berkoordinasi langsung dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin terkait 10 perusahaan ekspor nakal tersebut. 

“Sudah, sudah,” ujar Purbaya singkat. 

Selain diserahkan kepada Kejagung, laporan 10 perusahaan nakal tersebut juga diberikan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 

Menurut Purbaya, kedua lembaga itu sudah mulai bergerak menindaklanjuti dugaan under-invoicing dalam pengelolaan devisa hasil ekspor (DHE).

“BPKP dan Kejagung sudah bergerak. Saya masih menunggu laporan dari mereka, sudah berapa bulan gitu. Jadi, itu merupakan titik awal mereka masuk,” ungkapnya. 

Purbaya menjelaskan, praktik under-invoicing merupakan manipulasi data ekspor-impor dengan cara melaporkan nilai transaksi lebih rendah dari harga sebenarnya, sehingga penerimaan negara ikut tergerus.

Dari hasil pemeriksaan Kementerian Keuangan, terdapat lebih dari 15 perusahaan yang didalami. 

Namun, hanya 10 perusahaan terbesar yang akhirnya dilaporkan ke aparat penegak hukum. 

“Saya pilih 10 terbesar yang diumumkan, tapi kan saya punya lebih dari 15 yang kita cek. Ini yang CPO (crude palm oil/minyak kelapa sawit mentah) saja,” kata Bendahara Negara itu. 

Ia memastikan, temuan tersebut bukan sekadar mengacu pada data perdagangan internasional secara umum, melainkan sudah ditelusuri hingga tingkat pengapalan. 

“Jadi bukan data besar dari UN database itu, tapi sudah betul kapal per kapal. 

"Jadi confirm, dari data yang kita periksa memang mereka melakukan itu. Kalau dibetulkan ya bagus buat Indonesia,” tegasnya. 

Selain sektor CPO, Purbaya mengungkapkan indikasi serupa juga mulai ditemukan di sektor batu bara. 

Temuan itu nantinya akan dibahas lebih lanjut bersama BPKP dan Kejagung. 

“Batu bara juga ada penemuan menarik, nanti juga kita akan diskusi sama BPKP dan Kejaksaan,” tandasnya. 

Purbaya mencontohkan, ada perusahaan yang melaporkan nilai ekspor sebesar 2,6 juta dolar AS. 

Padahal nilai sebenarnya di negara tujuan mencapai 4,2 juta dolar AS atau berbeda sekitar 57 persen.

“Ada juga perusahaan lain yang mencatat ekspor 1,44 juta dolar Amerika, padahal nilainya di sana lebih dari 4 juta dolar Amerika,” rincinya. 

Apa tanggapan Kejagung?

Kepala Bidang Media dan Kehumasan Pusat Penerangan Hukum (Puspenkum) Kejagung Tri Sutrisno mengaku belum dapat menjelaskan perkembangan penyelidikan tersebut. 

“Saya belum monitor. Nanti coba kami cek,” ujarnya saat dikonfirmasi Rakyat Merdeka, semalam. 

Meski demikian, ia memastikan setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti. 

Namun, hasil penyelidikan belum dapat diungkap ke publik demi menjaga proses hukum.

Sementara itu, pihak BPKP juga belum memberikan tanggapan rinci. 

“Aku koordinasi dulu ya,” kata Koordinator Bagian Komunikasi dan Informasi BPKP Ristiandi Wijanarko. 

Diketahui, praktik under-invoicing sebelumnya juga disinggung Presiden Prabowo Subianto dalam pidato di Rapat Paripurna DPR RI ke-19, Rabu (20/5/2026). 

Isu itu muncul saat Presiden berbicara mengenai kebocoran kekayaan nasional, terutama dari perdagangan sumber daya alam.

“Selama 34 tahun, apa yang terjadi adalah under-invoicing. Under-invoicing adalah fraud atau penipuan. Yang dijual pengusaha tidak dilaporkan yang sebenarnya,” ujar Prabowo.

Kepala Negara menyebut praktik ilegal tersebut terjadi di hampir seluruh komoditas, termasuk kelapa sawit. 

Akibatnya, negara diperkirakan kehilangan 900 miliar dolar AS atau sekitar Rp 15.840 triliun (kurs Rp 17.600 per dolar AS).

“Karena begini, katakanlah kita bisa bohong di pelabuhan Indonesia. Kita kirim 10.000 ton batu bara, kita hanya laporkan 5.000 ton. Bisa di Indonesia. Di sana (negara tujuan) tidak bisa, di sana dicatat,” tuturnya.

Prabowo menegaskan pemerintahannya akan memberantas praktik penipuan tersebut karena berdampak langsung pada kemampuan fiskal negara. 

“Ini yang menyebabkan gaji-gaji guru kecil, gaji aparat penegak hukum kecil, gaji ASN kecil. Ini yang membuat anggaran tidak cukup dan sebagainya,” tandasnya. 

Sebagai langkah lanjutan menutup kebocoran devisa negara, Pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam (SDA) bernama PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI). 

Perusahaan yang akan mengelola ekspor batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy itu dijadwalkan beroperasi penuh mulai 1 Januari 2027. (*) 

Sumber: RM.ID