HEADLINE
Wako Fadly Amran Terima Audiensi Jajaran Panitia Penyelenggara PIAGEX Hero 2026    
Selasa, April 28, 2026

On Selasa, April 28, 2026

Wako Fadly Amran Terima Audiensi Jajaran Panitia Penyelenggara PIAGEX Hero 2026
Wali Kota saat menerima audiensi jajaran panitia penyelenggara Padang International Animation & Game Expo (PIAGEX) Hero 2026, di Kediaman Resmi Wali Kota, Selasa (28/4/2026). (Foto/Prokompim). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Wali Kota Padang Fadly Amran menegaskan komitmennya dalam mendorong pengembangan kelas coding dan animasi di jenjang SD dan SMP di Kota Padang, sebagai langkah strategis menyiapkan generasi muda yang melek teknologi sejak dini.

Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota saat menerima audiensi jajaran panitia penyelenggara Padang International Animation & Game Expo (PIAGEX) Hero 2026, di Kediaman Resmi Wali Kota, Selasa (28/4/2026).

Audiensi turut dihadiri Dosen Program Studi (Prodi) Animasi Sekolah Vokasi Universitas Negeri Padang (UNP) Bayu R. Fajri, selaku inisiator PIAGEX Hero 2026, Kepala Laboratorium Animasi Sekolah Vokasi UNP Wiki Lofandri, serta owner Devata Studio, Radev Muhammad Aziz, dan sejumlah mahasiswa Prodi Animasi Sekolah Vokasi UNP.

Fadly Amran menegaskan, program kelas coding dan animasi di jenjang SD dan SMP akan diintegrasikan melalui kegiatan ekstrakurikuler maupun kurikulum pembelajaran agar siswa dapat mengenal dan menguasai teknologi sejak dini.

“Untuk mendukung program ini, kami telah menyiapkan studio di Bagindo Aziz Chan Youth Center dan akan melengkapi infrastruktur pembelajaran coding serta animasi di sekolah secara bertahap. Kita berharap Sekolah Vokasi UNP turut berkontribusi," harapnya.

Lebih lanjut, Fadly Amran juga mengapresiasi rencana pelaksanaan PIAGEX Hero 2026 yang bakal digelar di Padang pada Juli 2026. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan pelaku industri dalam ajang ini menjadi langkah strategis untuk mencetak generasi muda kreatif sekaligus mendorong pertumbuhan industri game dan animasi di daerah.

“Pemko Padang melalui Progul Padang Juara siap mendukung penuh kegiatan ini, dan memperkuat posisi Padang sebagai kota pendidikan,” tegas Fadly Amran, didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Yopi Krislova, dan Kepala DPMPTSP Swesti Fanloni.

Bayu R. Fajri menjelaskan program “Padang Buek Game” yang telah dijalankan dengan tujuan pelajar tidak hanya menjadi pengguna game, tetapi juga mampu membuat game.

Program ini sebutnya, melibatkan kolaborasi akademik melalui “Kampus Berdampak” dengan menerjunkan mahasiswa Studi Animasi Sekolah Vokasi UNP ke sejumlah SMP di Padang untuk pelatihan dan pendampingan pembuatan game.

“Karya siswa nanti akan dipamerkan dan dilombakan dalam PIAGEX Hero 2026. Rangkaian kegiatan juga diisi pemutaran film animasi lokal, seminar, talkshow, serta sesi business matching yang mempertemukan startup dengan investor,” tambahnya. (*)

Pemko Padang Nyatakan Dukungan Terhadap Rencana Peringatan 50 Tahun Museum Adityawarman    
Selasa, April 28, 2026

On Selasa, April 28, 2026

Dukungan ini disampaikan Wali Kota Padang Fadly Amran saat bertemu dengan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Syaiful Bakhri, di Kantor Dinas Kebudayaan Sumbar, Jalan Samudera, Selasa (28/4/2026).
Dukungan ini disampaikan Wali Kota Padang Fadly Amran saat bertemu dengan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Syaiful Bakhri, di Kantor Dinas Kebudayaan Sumbar, Jalan Samudera, Selasa (28/4/2026). (Foto/Prokompin). 

BENTENGSUMBAR.COM
– Pemerintah Kota (Pemko) Padang menyatakan dukungan terhadap rencana peringatan 50 tahun Museum Adityawarman yang akan digelar pada 2027 mendatang.

Dukungan ini disampaikan Wali Kota Padang Fadly Amran saat bertemu dengan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Syaiful Bakhri, di Kantor Dinas Kebudayaan Sumbar, Jalan Samudera, Selasa (28/4/2026).

Syaiful Bakhri menjelaskan, peringatan 50 tahun Museum Adityawarman akan mengusung konsep “Pusako ASEAN – Museum, Community, and Resilience.” Konsep ini menekankan pentingnya peran museum sebagai tempat penyimpanan koleksi, sekaligus sebagai ruang kolaborasi budaya di tingkat regional.

“Dengan sekitar 60.000 koleksi, termasuk koleksi keramik sebagai salah satu unggulan, Museum Adityawarman memiliki potensi besar untuk diperkuat, baik di tingkat lokal, nasional, maupun ASEAN,” ujarnya.

Ia menambahkan, rangkaian kegiatan akan meliputi ASEAN Summit yang menghadirkan akademisi dan praktisi, pameran internasional yang melibatkan 11 negara ASEAN, serta festival publik yang melibatkan komunitas, pelaku budaya, dan UMKM.

“Pelaksanaan kegiatan direncanakan dimulai pada Maret 2027, dengan puncak acara pada bulan yang sama. Kami mengharapkan dukungan penuh dari Pemko Padang dalam menyukseskan agenda ini,” tambahnya.

Menanggapi hal ini, Fadly Amran menyampaikan bahwa program ini sangat relevan dengan arah pengembangan Kota Padang sebagai kota kreatif. Pemko Padang saat ini tengah mempersiapkan langkah untuk mengajukan diri sebagai bagian dari jaringan kota gastronomi dunia yang diakui UNESCO.

“Museum Adityawarman salah satu saksi sejarah perjalanan Kota Padang. Baik di bidang seni, budaya dan kuliner. Saat ini Kota Padang menuju kota gastronomi dunia, keberadaan Museum Adityawarman adalah faktor pendukung dari upaya besar ini,” ujar Fadly Amran. (*)

Gubernur Mahyeldi Sambut Kedatangan Menteri Agama dengan Nuansa Adat Minangkabau    
Selasa, April 28, 2026

On Selasa, April 28, 2026

Gubernur Mahyeldi Sambut Kedatangan Menteri Agama dengan Nuansa Adat Minangkabau
Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah menyambut kedatangan Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, di ruang VIP Bandara Internasional Minangkabau, Selasa (28/4/2026). (Foto/Adpim Sumbar). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah menyambut kedatangan Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, di ruang VIP Bandara Internasional Minangkabau, Selasa (28/4/2026).

Kunjungan Menteri Agama ke Ranah Minang dalam rangka menghadiri sejumlah agenda di Sumbar, di antaranya peresmian Gedung Kuliah Terpadu, kuliah umum, serta pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan UIN Mahmud Yunus Batusangkar.

Suasana penyambutan berlangsung hangat dan sarat nilai budaya Minangkabau. Gubernur Mahyeldi memasangkan deta (penutup kepala khas Minangkabau) serta mengalungkan sal batik kepada Menteri Agama sebagai bentuk penghormatan atas kunjungan tersebut.

“Selamat datang di Sumatera Barat, Pak Menteri,” ujar Mahyeldi

Mahyeldi menilai, kehadiran Menteri Agama menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam pengembangan pendidikan keagamaan serta peningkatan kualitas sumber daya aparatur.

“Kehadiran Bapak Menteri menjadi dorongan bagi kami di daerah untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan Islam dan memperkuat pembinaan ASN yang berintegritas,” ujar Mahyeldi.

Selain meresmikan gedung baru, Menteri Agama juga dijadwalkan memberikan kuliah umum kepada civitas akademika serta arahan kepada ASN guna memperkuat integritas dan profesionalisme dalam pelayanan publik.

Turut hadir dalam penyambutan tersebut Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Ahmad Zakri, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setdaprov Sumbar Nolly Eka Mardianto, Kepala Biro Umum Andree Harmadi Algamar, Kepala Dinas Pendidikan Sumbar Habibul Fuadi, serta jajaran civitas akademika UIN Mahmud Yunus Batusangkar. (adpsb/cen/bud)

Tak Terima Putrinya Dituding Hamil dan Dibawa untuk Aborsi, Orang Tua Siswi SMP Talawi, Sawahlunto, Tempuh Jalur Hukum    
Selasa, April 28, 2026

On Selasa, April 28, 2026

Tak Terima Putrinya Dituding Hamil dan Dibawa untuk Aborsi, Orang Tua Siswi SMP Talawi, Sawahlunto, Tempuh Jalur Hukum
IS (40), orang tua korban, didampingi kuasa hukum Rahmasatra, S.H., bersiap menyampaikan pengaduan ke Unit PPA Polres Sawahlunto, Selasa (28/4/2026), terkait persoalan yang menimpa putrinya. (Foto/Marjafri). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Orang tua siswi SMP berinisial NA (15), warga Talawi, Sawahlunto, menempuh jalur hukum dengan membuat pengaduan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Sawahlunto, Selasa (28/4/2026) sekitar pukul 11.45 WIB.

Langkah itu ditempuh setelah keluarga menyatakan tidak adanya itikad baik dari pihak yang dinilai terkait, termasuk pihak Puskesmas maupun penyebar isu yang, menurut keluarga, menuding anak mereka hamil dan dibawa ke Batusangkar untuk aborsi, untuk mengakui kesalahan, menyampaikan permintaan maaf, serta mengklarifikasi informasi yang telah berkembang.

Kasus ini bermula ketika NA, siswi kelas III salah satu SMP di Talawi, sempat dinyatakan positif hamil melalui pemeriksaan awal menggunakan tes kehamilan di Puskesmas Talawi. 

Alat tes tersebut kemudian menjadi perhatian setelah pada kemasannya tercantum EXP Maret 2026, sementara pemeriksaan dilakukan pada 4 April 2026. 

Pada hari yang sama, pemeriksaan lanjutan di rumah sakit di Batusangkar memastikan NA justru mengidap usus buntu akut dan menjalani operasi.

Irwan (40), ayah korban, yang datang didampingi istrinya, menuturkan keputusan membawa persoalan ini ke ranah hukum diambil setelah kekecewaan yang menurutnya dipendam keluarga tak lagi dapat ditahan.

Keluarga juga menyoroti pertemuan saat pihak Puskesmas mendatangi rumah mereka pada Jumat (24/4/2026). Menurut Irwan, selain tidak ada permohonan maaf, saat itu pihak Puskesmas berjanji akan datang ke sekolah untuk melakukan klarifikasi, namun hal itu disebut tidak terlaksana sesuai rencana.

“Sabtu sore mereka datang ke rumah dan mengatakan tidak jadi ke sekolah pada hari Jumat dan diundur hari Senin, namun lupa memberi kabar pada kami,” kata Irwan kepada awak media usai gelar perkara di ruang Reskrim Polres Sawahlunto.

Pada Senin, menurut keluarga, dr. Ari, dr. Teguh dan sejumlah perawat bersama korban yang didampingi ibunya, Siska (34), melakukan klarifikasi di sekolah yang dihadiri kepala sekolah dan guru BK.

Siska mengatakan pertemuan itu hanya dihadiri pihak sekolah, rombongan Puskesmas, serta dirinya mendampingi anaknya.

“Hanya kepada guru kepala sekolah dan guru BK yang hadir di luar rombongan Puskesmas dan anak yang didampingi ibunya. Di sanapun tidak ada sama sekali pernyataan atau mengucapkan permintaan maaf, baik dari pihak Puskesmas maupun dari pegawai TU berinisial P,” ujar Siska.

Kondisi itu, menurut keluarga, kemudian mendorong mereka menunjuk Rahmasatra, S.H. sebagai kuasa hukum dan menyampaikan pengaduan resmi ke Polres Sawahlunto.

Rahmasatra mengatakan kedatangannya mendampingi Irwan untuk membuat pengaduan resmi terkait dugaan fitnah dan pencemaran nama baik.

“Saat ini baru pada tahap delik aduan terkait fitnah dan pencemaran nama baik yang berawal dari hasil tes kehamilan terindikasi positif yang kemudian diketahui alat tes tersebut kedaluwarsa seperti tercantum di kemasan: EXP Maret 2026, sedangkan si anak berobat tanggal 4 April 2026. Telah lampau empat hari dari masa kedaluwarsa,” katanya.

Ia menambahkan, pemberian keterangan di kepolisian juga dihadiri Tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), yang disebut menyatakan kesiapan mendampingi dan memperjuangkan hak anak.

“Selanjutnya kami menyerahkan proses ini pada mekanisme hukum yang berlaku, dengan harapan ada kejelasan, perlindungan bagi korban, serta pembelajaran agar peristiwa seperti ini tidak terulang,” ujar Rahmasatra.

Pengaduan tersebut menandai dimulainya proses hukum yang ditempuh keluarga atas persoalan yang menurut mereka telah berdampak pada anak mereka. (*) 

Pewarta: Marjafri

Program Kesorga Digelar di Sawahlunto, Pegawai Sekretariat DPRD Jalani Cek Kesehatan dan Tes Kebugaran    
Selasa, April 28, 2026

On Selasa, April 28, 2026

Program Kesorga Digelar di Sawahlunto, Pegawai Sekretariat DPRD Jalani Cek Kesehatan dan Tes Kebugaran
Kegiatan yang berlangsung Senin (27/4/2026) itu dipusatkan di Lapangan Ombilin dengan menyasar pegawai Sekretariat DPRD Kota Sawahlunto. (Foto/Marjafri). 

BENTENGSUMBAR.COM
– Program Nasional Kesehatan Olahraga (Kesorga) kembali dilaksanakan di Kota Sawahlunto sebagai bagian dari upaya mendukung kesehatan fisik aparatur sipil di lingkungan pemerintahan. 

Kegiatan yang berlangsung Senin (27/4/2026) itu dipusatkan di Lapangan Ombilin dengan menyasar pegawai Sekretariat DPRD Kota Sawahlunto.

Program Kesorga merupakan inisiatif nasional yang memberikan layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi pegawai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). 

Secara keseluruhan, program ini dikelola oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto.

Pelaksanaan teknis kegiatan di lapangan dilakukan oleh pemegang program kesehatan olahraga dari seluruh puskesmas se-Kota Sawahlunto, menyesuaikan wilayah kerja masing-masing. 

Untuk kegiatan kali ini, Puskesmas Kampung Teleng bertindak sebagai pelaksana teknis bagi lingkup Sekretariat DPRD.

Kegiatan meliputi pemeriksaan kesehatan dan tes kebugaran olahraga bagi para pegawai. Program ini mendapat sambutan positif dari jajaran Sekretariat DPRD Kota Sawahlunto.

Sekretaris DPRD Kota Sawahlunto, Dedi Syahendri, S.STP, M.Si, menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan program tersebut.

“Program ini sangat baik untuk diikuti, terkhusus bagi kami di lingkup Sekretariat DPRD. Dengan adanya pengecekan ini, kami dapat mengetahui kondisi kesehatan secara individu,” ujar Dedi Syahendri di sela kegiatan.

Ia berharap program serupa dapat terus dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan.

“Semoga program ini bisa dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan,” tambahnya.

Melalui kegiatan Kesorga, para pegawai diharapkan dapat mengetahui tingkat kebugaran jasmani, mendeteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga pola hidup sehat di tengah aktivitas kerja.

Program ini juga diharapkan dapat mendukung terjaganya kondisi fisik aparatur sehingga pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto, khususnya di Sekretariat DPRD, dapat berjalan optimal. (*) 

Pewarta: Marjafri

Rutan Sawahlunto Gelar Pembinaan Kepramukaan, Perkuat Kedisiplinan dan Kerja Sama Warga Binaan    
Selasa, April 28, 2026

On Selasa, April 28, 2026

Rutan Sawahlunto Gelar Pembinaan Kepramukaan, Perkuat Kedisiplinan dan Kerja Sama Warga Binaan
Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Sawahlunto menggelar kegiatan pembinaan kepramukaan bagi warga binaan. (Foto/Marjafri). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Sawahlunto menggelar kegiatan pembinaan kepramukaan bagi warga binaan di halaman Aula Muhammad Hatta Rutan Sawahlunto, Selasa (28/4/2026).

Kegiatan bertema “Tali Temali, Simpul Kebersamaan dan Kedisiplinan” itu menjadi bagian dari program pembinaan kepribadian yang menitikberatkan pada penguatan disiplin, keterampilan, dan nilai kebersamaan.

Kegiatan tersebut merupakan wujud sinergi antara Rutan Sawahlunto dan Kwartir Cabang (Kwarcab) Kota Sawahlunto dalam menghadirkan program pembinaan yang edukatif dan berkelanjutan.

Pelatihan dipandu langsung oleh pelatih Kwarcab Kota Sawahlunto, Henky Fransdamurya, didampingi staf pelayanan tahanan serta peserta magang dari Kementerian Ketenagakerjaan.

Dalam penyampaian materinya, Henky menjelaskan tali temali merupakan salah satu keterampilan dasar kepramukaan yang memiliki manfaat praktis, baik dalam kegiatan lapangan maupun kehidupan sehari-hari.

Menurutnya, pembelajaran tali temali tidak hanya melatih kemampuan teknis, tetapi juga menanamkan nilai ketelitian, kesabaran, serta pentingnya kerja sama untuk mencapai tujuan bersama.

Materi yang diberikan difokuskan pada penggunaan tali untuk membuat tiang bendera. Dalam praktik tersebut, warga binaan diajarkan teknik menyusun dan mengikat tongkat menggunakan berbagai jenis simpul dan ikatan yang tepat dan kuat.

Selain melatih keterampilan teknis, kegiatan ini juga diarahkan untuk membangun kedisiplinan, kerja sama kelompok, serta pembentukan karakter positif melalui aktivitas kepramukaan.

Selama kegiatan berlangsung, warga binaan tampak antusias mengikuti setiap tahapan pelatihan. Mereka aktif berpartisipasi, bekerja sama dalam kelompok, serta menunjukkan semangat tinggi saat menyelesaikan praktik pembuatan tiang bendera.

Suasana pembinaan berlangsung dalam semangat kebersamaan dan interaksi yang positif, mencerminkan pendekatan pembinaan yang menekankan partisipasi aktif dan penguatan nilai sosial.

Program ini diharapkan menjadi bagian dari pembinaan kepribadian yang memberi manfaat bagi warga binaan sekaligus mempererat sinergi antara Rutan Sawahlunto dan Kwarcab Kota Sawahlunto dalam menghadirkan program pembinaan yang berkelanjutan. (*) 

Pewarta: Marjafri

Hari Bakti Pemasyarakatan ke-62, Rutan Sawahlunto Gelar Tasyakuran dan Penguatan Komitmen Pelayanan Prima    
Selasa, April 28, 2026

On Selasa, April 28, 2026

Hari Bakti Pemasyarakatan ke-62, Rutan Sawahlunto Gelar Tasyakuran dan Penguatan Komitmen Pelayanan Prima
Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Sawahlunto menggelar kegiatan tasyakuran dalam rangka Hari Bakti Pemasyarakatan ke-62 Tahun 2026, Senin (27/4), dengan mengusung tema “Pemasyarakatan Kerja Nyata, Pelayanan Prima.” (Foto Kolase/Marjafri). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Sawahlunto menggelar kegiatan tasyakuran dalam rangka Hari Bakti Pemasyarakatan ke-62 Tahun 2026, Senin (27/4), dengan mengusung tema “Pemasyarakatan Kerja Nyata, Pelayanan Prima.” 

Kegiatan dipusatkan secara daring di Ruang Sahardjo Rutan Sawahlunto dan diikuti jajaran pegawai serta mitra pemasyarakatan.

Kegiatan diikuti langsung Kepala Rutan Sawahlunto Mustofa, pejabat struktural, seluruh pegawai, serta Persatuan Ibu-Ibu Pemasyarakatan (PIPAS) Cabang Rutan Sawahlunto. 

Rangkaian tasyakuran dilaksanakan sebagai bentuk rasa syukur atas perjalanan pengabdian pemasyarakatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam sambutannya, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menegaskan peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan ke-62 bukan sekadar seremoni, melainkan momentum refleksi atas capaian kinerja serta penguatan komitmen integritas dan profesionalisme seluruh jajaran pemasyarakatan.

Ia menekankan pentingnya lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan terus hadir di tengah masyarakat melalui pembinaan yang bermanfaat, mendukung ketahanan pangan nasional, memperkuat kolaborasi lintas sektor, serta mengoptimalkan reintegrasi sosial warga binaan. 

Agus juga mengingatkan seluruh petugas untuk menjunjung tinggi kejujuran dan disiplin dalam menjalankan tugas.

Pada momentum tersebut, Rutan Sawahlunto turut melibatkan sejumlah mitra, yakni Kwartir Cabang Kota Sawahlunto, Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Kota Sawahlunto, dan CV Bara Mitra Kencana. 

Dalam kegiatan itu diserahkan piagam penghargaan kepada para mitra atas kontribusi dan dukungan dalam pembinaan, bantuan hukum, serta penyelenggaraan pemasyarakatan.

Selain pemberian penghargaan di tingkat satuan kerja, dalam rangkaian kegiatan juga dilaksanakan penyerahan beasiswa dari Inkopasindo kepada keluarga petugas pemasyarakatan sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan kesejahteraan.

Aspek kepedulian sosial juga menjadi bagian dari peringatan tahun ini melalui penyerahan bantuan gerobak usaha kepada keluarga warga binaan serta bantuan sosial bagi masyarakat kurang mampu. 

Program tersebut menjadi bagian dari upaya menghadirkan manfaat langsung pemasyarakatan bagi masyarakat.

Kepala Rutan Sawahlunto, Mustofa, menyampaikan momentum Hari Bakti Pemasyarakatan menjadi pengingat bagi seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kinerja, menjaga integritas, serta menghadirkan pelayanan terbaik.

Ia juga berharap kegiatan tersebut memperkuat soliditas internal, meningkatkan sinergi, dan mendorong inovasi pembinaan yang memberi manfaat bagi warga binaan.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan pemotongan tumpeng oleh Kepala Rutan Sawahlunto bersama pejabat struktural dan Ketua PIPAS Cabang Rutan Sawahlunto sebagai simbol rasa syukur, dilanjutkan makan bersama dalam suasana kebersamaan.

Peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan ke-62 di Rutan Sawahlunto menjadi refleksi untuk terus memperkuat komitmen menuju sistem pemasyarakatan yang profesional, akuntabel, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan prima. (*)

Pewarta: Marjafri

KONI Sawahlunto Evaluasi Pembinaan Atlet, Matangkan Persiapan Menuju Porprov Sumbar 2026    
Selasa, April 28, 2026

On Selasa, April 28, 2026

KONI Sawahlunto Evaluasi Pembinaan Atlet, Matangkan Persiapan Menuju Porprov Sumbar 2026
KONI Sawahlunto, Jhon Reflita saat menyampaikan arahannya. (Foto/Marjafri). 

BENTENGSUMBAR.COM
– Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Sawahlunto terus mematangkan kesiapan atlet menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumatera Barat yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober mendatang. 

Salah satu langkah yang ditempuh adalah menggelar rapat evaluasi bersama pengurus inti cabang olahraga (cabor) di Sawahlunto, Senin (27/4/2026).

Rapat tersebut difokuskan pada evaluasi perkembangan pembinaan atlet di masing-masing cabang olahraga. 

Setiap pengurus cabor diminta memaparkan grafik data perkembangan pembinaan, termasuk progres latihan selama satu bulan terakhir, sebagai bahan pemetaan kekuatan atlet sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi di lapangan.

Ketua KONI Kota Sawahlunto, Jhon Reflita, menegaskan bahwa pencapaian target prestasi pada Porprov membutuhkan komitmen bersama, disiplin, dan kerja sama seluruh elemen olahraga.

“Untuk meraih prestasi maksimal pada Porprov mendatang, kita sangat membutuhkan kekompakan, kedisiplinan, dan kerja sama yang solid dari seluruh elemen olahraga di Kota Sawahlunto,” ujar Jhon Reflita di hadapan pengurus cabor.

Evaluasi berbasis data menjadi fokus dalam rapat koordinasi tersebut. Melalui pemantauan grafik perkembangan atlet, tim monitoring dan evaluasi (Monev) diharapkan dapat mengukur capaian pembinaan secara lebih terarah, termasuk memetakan atlet yang menunjukkan peningkatan signifikan maupun yang memerlukan perhatian lebih lanjut.

Selain aspek teknis pembinaan, rapat juga menyoroti pentingnya disiplin dalam proses latihan dan pembentukan kesiapan atlet menuju kompetisi.

Melalui rapat koordinasi ini, KONI Sawahlunto berupaya menyatukan langkah seluruh cabang olahraga agar bergerak dalam satu arah dalam menghadapi Porprov Sumbar 2026. 

Dukungan terhadap pembinaan atlet disebut akan terus diperkuat, seiring dorongan agar pelatih dan pengurus cabor menjalankan pembinaan secara optimal.

Dengan waktu persiapan yang masih tersisa beberapa bulan, intensitas persiapan diperkirakan terus meningkat, termasuk melalui agenda uji coba (try out) dan pemusatan latihan yang lebih terfokus. (*) 

Pewarta: Marjafri

Menaker Tekankan Kesehatan Mental Jadi Bagian Penting dalam SMK3    
Selasa, April 28, 2026

On Selasa, April 28, 2026

Menaker Tekankan Kesehatan Mental Jadi Bagian Penting dalam SMK3
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa kesehatan mental kini menjadi bagian penting dalam Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). (Foto/Biro Humas Kemenaker). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa kesehatan mental kini menjadi bagian penting dalam Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

Menurut Yassierli, lingkungan kerja tidak cukup hanya aman secara fisik, tetapi juga harus mampu menjaga kesejahteraan dan kesehatan mental pekerja. Hal ini sejalan dengan tren global yang menempatkan kesejahteraan (well-being) sebagai kebutuhan dasar di tempat kerja.

“Jika manusia adalah pusat dari keselamatan dan kesehatan kerja, maka yang perlu kita lindungi bukan hanya fisiknya. Kesehatan mental adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keselamatan dan kesehatan kerja yang sesungguhnya,” ujar Yassierli dalam Webinar Ketenagakerjaan memperingati Hari K3 Internasional di Kantor Kemnaker, Jakarta, Selasa (28/4/2026).

Yassierli menjelaskan, perhatian terhadap kesehatan mental menjadi semakin penting karena besarnya risiko psikososial di tempat kerja, seperti tekanan kerja berlebihan, jam kerja panjang, konflik di lingkungan kerja, hingga kurangnya dukungan.

Data International Labour Organization (ILO) tahun 2026 menunjukkan bahwa kondisi tersebut berkontribusi terhadap sekitar 840 ribu kematian per tahun secara global, hilangnya 12 miliar hari kerja produktif, serta kerugian ekonomi setara 1,37 persen dari produk domestik bruto (PDB) dunia.

Di Indonesia, tantangan serupa juga terjadi. Data Riset Kesehatan Dasar Kementerian Kesehatan tahun 2018 mencatat lebih dari 19 juta angkatan kerja mengalami gangguan mental emosional dan lebih dari 12 juta mengalami depresi. Pekerja di sektor informal, seperti buruh, sopir, dan pekerja rumah tangga, menjadi kelompok yang paling rentan.

Untuk itu, Yassierli meminta jajaran pengawas ketenagakerjaan memperkuat pengawasan penerapan SMK3 di perusahaan. Pengawasan tidak hanya mencakup aspek keselamatan fisik, tetapi juga beban kerja, jam kerja, dan kondisi psikososial pekerja.

Kemnaker juga mengoptimalkan peran enam Balai K3 di berbagai wilayah sebagai pusat sosialisasi, promosi, dan sertifikasi SMK3, sekaligus sebagai tempat uji untuk memperkuat penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja di dunia usaha.

Selain itu, ia mendorong dinas ketenagakerjaan di seluruh daerah untuk mempercepat penerapan SMK3 di perusahaan dan instansi pemerintah, termasuk melalui peningkatan jumlah dan kapasitas asesor K3.

“Kami ingin memastikan setiap tempat kerja tidak hanya aman, tetapi juga sehat dan nyaman bagi pekerja,” kata Yassierli. (*)

Kemendagri Perkuat Peran Daerah dalam Program Makan Bergizi Gratis    
Selasa, April 28, 2026

On Selasa, April 28, 2026

Kemendagri Perkuat Peran Daerah dalam Program Makan Bergizi Gratis
Rapat ini dibuka Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV, Paudah, serta dilanjutkan paparan oleh Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik, Anwar Harun Damanik. (Foto/Husnie). 

BENTENGSUMBAR.COM
– Kemendagri melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah menggelar Rapat Sosialisasi Peran Pemerintah Daerah dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sekaligus membahas persiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Award Tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Data Center Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Selasa (28/4).

Rapat ini dibuka Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV, Paudah, serta dilanjutkan paparan oleh Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik, Anwar Harun Damanik.

Pada paparannya, Paudah menekankan pentingnya percepatan pelaporan dan penguatan peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan Program MBG. Hingga 27 April 2026, baru 10 provinsi dan 57 kabupaten/kota yang telah menyampaikan matriks laporan perkembangan pelaksanaan MBG. Data tersebut menjadi dasar penting dalam melakukan evaluasi serta merumuskan langkah penguatan program ke depan.

Ia juga mengungkapkan bahwa secara nasional terdapat rencana 28.562 SPPG, dengan 25.102 di antaranya telah operasional per akhir Maret 2026. Untuk mendukung kualitas layanan, pemerintah daerah diminta mempercepat penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi SPPG serta memastikan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan.

“Peran pemerintah daerah sangat strategis, mulai dari fase penyediaan bahan baku pangan, produksi dan distribusi, hingga konsumsi. Selain itu, Pemda juga memiliki tanggung jawab dalam pemantauan, pengawasan, dan pelaporan secara berkala,” ujar Paudah.

Sementara itu, Anwar Harun Damanik menegaskan bahwa Perpres Nomor 115 Tahun 2025 menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan Program MBG yang terintegrasi lintas sektor. Regulasi ini mengatur tata kelola program, termasuk koordinasi, pengawasan, serta mekanisme pendanaan dan pengadaan barang/jasa.

Ia menjelaskan bahwa Menteri Dalam Negeri memiliki peran penting dalam melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan.

“Keberhasilan Program MBG sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh pemangku kepentingan. Diperlukan penguatan ekosistem serta kerja sama lintas sektor agar program ini memberikan dampak nyata,” ujarnya.

Kemendagri menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu berpedoman pada Perpres Nomor 115 Tahun 2025 serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5.7/1218/SJ dalam melaksanakan Program MBG. Pemda juga diminta untuk segera menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan program secara berkala sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola dan akuntabilitas.

Melalui kegiatan ini, Kemendagri berharap seluruh pemerintah daerah dapat meningkatkan komitmen dan kesiapan dalam mendukung keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu upaya strategis peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. (Huasnie)

Pemko Pariaman Laksanakan Upacara Hari Otda ke XXX Tahun 2026    
Selasa, April 28, 2026

On Selasa, April 28, 2026

Pemko Pariaman Laksanakan Upacara Hari Otda ke XXX Tahun 2026
Bertindak selaku Inspektur upacara, Wali Kota Pariaman, Yota Balad menyampaikan  peringatan setiap tanggal 25 April ini didasarkan pada Keputusan Presiden No. 11 Tahun 1996.  (Foto/Diskominfo). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Pemerintah Kota (Pemko) Pariaman melaksanakan upacara memperingati Hari Otonomi Daerah (Otda) ke XXX tingkat Kota Pariaman tahun 2026 di halaman Balaikota Pariaman, Selasa (28/4).

Bertindak selaku Inspektur upacara, Wali Kota Pariaman, Yota Balad menyampaikan  peringatan setiap tanggal 25 April ini didasarkan pada Keputusan Presiden No. 11 Tahun 1996. 

Ia menekankan bahwa otonomi daerah bukan sekadar pelimpahan kewenangan, melainkan tanggung jawab besar untuk berinovasi dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

"Otonomi daerah adalah motor penggerak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kreativitas dan kinerja yang terus ditingkatkan. Tahun ini, Peringatan Hari Otda mengusung tema "Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita". Tema tersebut bermakna pentingnya kemandirian daerah dalam mengelola potensi lokal yang diselaraskan dengan visi strategis pemerintah pusat untuk menghadapi tantangan menuju Indonesia Emas,“ ungkap Yota Balad menyampaikan amanat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian.

“Otonomi daerah harus menjadi momentum bagi Pemerintah Daerah untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan desentralisasi telah memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat. Daerah didorong untuk lebih kreatif dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani rakyat, guna mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat, “ ujarnya.

Mendagri menekankan enam poin strategis yang menjadi perhatian nasional, yaitu fokus pada kedaulatan pangan, kemandirian energi, hilirisasi, hingga penurunan kemiskinan. mendorong birokrasi yang lincah melalui digitalisasi, di mana saat ini telah beroperasi 305 Mal Pelayanan Publik (MPP) di seluruh Indonesia, mencatat tantangan besar karena 469 dari 546 daerah di Indonesia masih memiliki kapasitas fiskal rendah dan bergantung pada dana transfer pusat, pentingnya keterhubungan wilayah, terutama dalam penanganan masalah sampah yang mencapai 16,2 juta ton tidak terkelola pada Tahun 2025, upaya menekan angka ketimpangan yang terlihat dari Gini Rasio Indonesia sebesar 0,375 dan menjaga pertumbuhan ekonomi yang berada di angka 5,39% (triwulan IV 2025) dan mengendalikan inflasi yang tercatat 3,48% per Maret 2026.

"Dengan semangat otonomi daerah, kita mengajak seluruh jajaran aparatur pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kompetensi melalui pelatihan dan sertifikasi. Kita juga mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta penguatan transparansi dan akuntabilitas melalui digitalisasi pelayanan publik. Semoga semangat otonomi daerah ini menjadi catatan bagi kita di Kota Pariaman untuk terus berinovasi demi mewujudkan daerah yang maju, mandiri, dan berdaya saing, “ tutupnya.

Upacara Otda XXX tahun 2026 diikuti Wakil Wali Kota Pariaman, Mulyadi, jajaran Forkopimda Kota Pariaman, Sekretaris Daerah Kota pariaman, Afrizal Azhar, para Asisten dan Satf Ahli, Ketua TP PKK Kota Pariaman, Ny. Yosneli Balad, Ketua GOW Kota Pariaman, Ny. Dina Mulyadi, Ketua DWP Kota Pariaman, Ny. Nelvia Azhar, BUMN/BUMD, kepala OPD, Organisasi di Kota Pariaman serta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemko Pariaman.(wi/at)

133 JCH Kota Pariaman 2026 Siap Menuju Tanah Suci    
Selasa, April 28, 2026

On Selasa, April 28, 2026

133 JCH Kota Pariaman 2026 Siap Menuju Tanah Suci
Wali Kota Pariaman, Yota Balad didampingi Wakil Wali Kota Pariaman, Mulyadi melepas Jemaah Calon Haji di Balairung Pendopo Walikota Pariaman, Selasa (28/4). (Foto/Diskominfo). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Sebanyak 133 orang Jemaah Calon Haji (JCH) Kota Pariaman Tahun 2026 siap berangkat menuju tanah suci. 

Dengan suasana haru dan khidmat, Wali Kota Pariaman, Yota Balad didampingi Wakil Wali Kota Pariaman, Mulyadi melepas Jemaah Calon Haji di Balairung Pendopo Walikota Pariaman, Selasa (28/4).

Dalam sambutannya, Yota Balad mengucapkan selamat kepada Jemaah Calon Haji Kota Pariaman yang berjumlah 133 orang terdiri dari 55 laki-laki dan 78 perempuan . 

Kesempatan menunaikan rukun Islam kelima ini adalah bentuk "panggilan" dan pilihan langsung dari Allah SWT. 

"Jemaah Calon Haji adalah orang-orang pilihan. Banyak orang yang memiliki harta atau ilmu agama yang tinggi, namun belum tentu mendapatkan panggilan tahun ini. Maka, pergunakanlah waktu 40 hari nanti untuk ibadah yang maksimal agar menjadi haji yang mabrur, “ ujarnya.

JCH Kota Pariaman tergabung dalam Kloter 7 bersama jemaah asal Kota Bukittinggi dengan total personel mencapai 393 orang.

Untuk Tahun 2026, JCH tertua asal Kota Pariaman, Anwar Abdullah (83 tahun) asal Desa Balai, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman.

Sementara yang termuda, Atta Thariq Bestari (19 tahun) asal Desa Pungguang Ladiang, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman. 

JCH telah dijadwalkan akan berangkat dari Kota Pariaman menuju Embarkasi Padang pada Kamis (30/4). Pada Jum’at (1/5) JCH akan berangkat menuju Madinah pukul 13.20 WIB.

" Kepada JCH, hendaknya selalu menjaga kesehatan, mengingat cuaca di Arab Saudi saat ini cukup panas. Jangan lupa untuk banyak minum air, menjaga pola makan, dan jangan memaksakan diri melakukan kegiatan yang tidak perlu di luar rangkaian ibadah wajib. Kepada Petugas Pendamping Haji, Tugas utama pendamping adalah melayani jemaah. Prioritaskan JCH dan berikan perlindungan serta terus membimbing dan melayani jemaah kita dengan responsif dan sabar, “ tutupnya.(wi/at).

Pemko Padang Salurkan Bantuan Perbaikan Rumah bagi Masyarakat Terdampak Bencana Hidrometeorologi    
Selasa, April 28, 2026

On Selasa, April 28, 2026

Pemko Padang Salurkan Bantuan Perbaikan Rumah bagi Masyarakat Terdampak Bencana Hidrometeorologi
Wali Kota Padang Fadly Amran menyalurkan bantuan stimulan perbaikan rumah bagi masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi di Kota Padang, Selasa (28/4/2026). (Foto/Tommi). 

BENTENGSUMBAR.COM
– Bertempat di Ruang Abu Bakar Ja’ar, Balai Kota Aia Pacah, Wali Kota Padang Fadly Amran menyalurkan bantuan stimulan perbaikan rumah bagi masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi di Kota Padang, Selasa (28/4/2026).

Bantuan ini diberikan kepada 55 kepala keluarga (KK) yang tersebar di empat kecamatan, yakni Koto Tangah, Kuranji, Nanggalo, dan Pauh. Program ini dalam rangka membantu masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan akibat bencana.

Bantuan yang disalurkan terdiri dari kategori rusak sedang sebesar Rp30 juta untuk 31 unit rumah, serta kategori rusak ringan sebesar Rp15 juta untuk 24 unit rumah. Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis kepada perwakilan penerima yang hadir.

Fadly Amran menyampaikan bahwa bantuan stimulan ini merupakan langkah konkret pemerintah dalam mempercepat pemulihan kondisi masyarakat pascabencana, khususnya dalam memperbaiki hunian yang terdampak.

“Pemerintah Kota Padang hadir untuk memastikan masyarakat yang terdampak bencana tidak menghadapi kondisi ini sendirian. Bantuan stimulan ini diharapkan dapat membantu memperbaiki rumah warga agar kembali layak huni,” ujarnya.

Lebih lanjut, Fadly Amran mengingatkan para penerima agar menggunakan bantuan tersebut secara tepat sasaran dan sesuai peruntukan yang telah ditetapkan.

“Kami meminta agar bantuan ini benar-benar dimanfaatkan untuk perbaikan rumah. Gunakan secara bijak dan transparan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh keluarga penerima,” tegasnya.

Kepala BPBD Kota Padang Hendri Zulviton dalam laporannya menyampaikan bahwa seluruh penerima bantuan telah melalui tahapan pendataan, verifikasi, dan validasi di lapangan.

“Sebanyak 55 kepala keluarga telah ditetapkan sebagai penerima bantuan berdasarkan hasil asesmen tim di lapangan. Besaran bantuan yang diberikan disesuaikan dengan tingkat kerusakan rumah, baik kategori rusak ringan maupun rusak sedang,” jelasnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdako Padang Tarmizi Ismail, unsur BPBD Kota Padang, serta para camat dari wilayah terdampak. (Tommi)

Rumatimbang, Wadah Perencanaan Inklusif di Papua Barat Daya    
Selasa, April 28, 2026

On Selasa, April 28, 2026

Rumatimbang, Wadah Perencanaan Inklusif di Papua Barat Daya
Forum Tematik Kelompok Rentan Pra-Musrenbang (Rumatimbang) yang digelar selama dua hari, beberapa waktu lalu. (Foto/Husnie). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Proses perencanaan pembangunan daerah tidak dapat dilepaskan dari keterlibatan kelompok rentan yang meliputi perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat, hingga lansia. Kelompok ini perlu diakomodasi secara optimal dalam setiap tahapan perencanaan.

Sebagai wujud komitmen tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menyelenggarakan Forum Tematik Kelompok Rentan Pra-Musrenbang (Rumatimbang) yang digelar selama dua hari, beberapa waktu lalu di Rylich Panorama Hotel, Kota . Forum ini menjadi ruang partisipatif bagi kelompok rentan untuk menyampaikan usulan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2027.

Pelaksanaan Rumatimbang diperkuat dengan terbitnya Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri mengenai Panduan Partisipasi Masyarakat dan Kelompok Rentan dalam Musrenbang RKPD serta Musrenbang Tematik yang diluncurkan pada awal April 2026. Rumatimbang Provinsi Papua Barat Daya ini juga tercatat sebagai forum tematik pertama yang dilaksanakan di Provinsi Papua Barat Daya dan yang ketiga setelah Provinsi Papua Selatan dan Provinsi Papua.

Dalam rilis yang diterima redaksi, Selasa (28/4/2026), kegiatan ini dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau, serta didampingi jajaran perangkat daerah provinsi. Turut hadir pula secara daring Direktur Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah (PEIPD) Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Iwan Kurniawan.

Pada kesempatan itu, Iwan Kurniawan mengatakan panduan partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Tematik dan Musrenbang RKPD tersebut disusun untuk memastikan keterlibatan kelompok rentan dapat terakomodasi secara lebih optimal ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. “Kami ingin memastikan bahwa aspirasi kelompok rentan benar-benar terakomodasi dalam dokumen perencanaan daerah, khususnya RKPD,” ujar Iwan.

Ia menambahkan, dokumen RKPD memiliki peran strategis sebagai dasar penentuan arah pembangunan daerah sekaligus acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu, proses penyusunannya harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara inklusif, tepat sasaran, dan berkeadilan.

Peserta forum terdiri atas perwakilan kelompok masyarakat rentan, perangkat daerah, organisasi masyarakat sipil, serta mitra pembangunan. Kegiatan ini juga didukung melalui kolaborasi dengan SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar), Program Kemitraan Australia-Indonesia untuk Akselerasi Layanan Dasar dan Program INKLUSI, melalui Yayasan Bicara dan YAKKUM.

"Sekiranya Rumatimbang menjadi ruang untuk perubahan. Kita bersama untuk merumuskan arah pembangunan Papua Barat Daya lebih adil dan inklusif. Pada kesempatan ini, kami juga mengajak seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengakomodir saran dan usulan-usulan dalam Rumatimbang untuk kemudian di selaraskan dengan proses penyusunan RKPD 2027," ujar Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau pada sambutannya.

Berbagai isu strategis yang disampaikan oleh kelompok rentan difasilitasi, dihimpun, dan dianalisis secara partisipatif. Usulan-usulan tersebut kemudian dipilah berdasarkan prioritas dengan mempertimbangkan berbagai aspek, untuk selanjutnya diintegrasikan ke dalam dokumen RKPD Tahun 2027 melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). 

Direktur Yayasan BICARA, Andi Saragih menyampaikan apresiasi kepada SKALA yang sudah memfasilitasi kegiatan ini. “Ini merupakan agenda penting karena sudah memfasilitasi kelompok rentan dan penyandang disabilitas bertemu dengan OPD. Hal ini dapat memupuk rasa percaya diri mereka untuk mampu menyampaikan aspirasinya dengan baik,” ungkap Andi.

Ia menambahkan melalui forum ini, pemerintah dapat mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kelompok rentan. “Semoga ruang ini terus ada agar Papua Barat Daya ramah terhadap disabilitas dan kelompok rentan" imbuh Andi.

Ke depan, Rumatimbang diharapkan dapat menjadi praktik baik (best practice) dan percontohan bagi provinsi lain dalam mendorong perencanaan pembangunan yang lebih inklusif dan partisipatif. (Husnie)

Kemnaker Perkuat Pembekalan Mahasiswa Hadapi Green Jobs dan Dunia Kerja Digital    
Selasa, April 28, 2026

On Selasa, April 28, 2026

Kemnaker Perkuat Pembekalan Mahasiswa Hadapi Green Jobs dan Dunia Kerja Digital
Plt Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Kemnaker, Estiarty Haryani. (Biro Humas Kemenaker). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Kementerian Ketenagakerjaan melalui Politeknik Ketenagakerjaan (Polteknaker) terus memperkuat pembekalan mahasiswa untuk menghadapi perubahan dunia kerja yang semakin cepat, termasuk transformasi digital, perkembangan kecerdasan buatan (AI), serta peluang kerja baru di sektor green jobs (pekerjaan yang mendukung keberlanjutan lingkungan dan ekonomi).

Penguatan tersebut dilakukan melalui kegiatan penyuluhan jabatan bertajuk Future-Proofing Your Career: Navigating the Green Job Wave 2026 yang diikuti mahasiswa dan alumni Polteknaker di Jakarta, Senin (27/4/2026). Kegiatan ini menjadi ruang untuk menjembatani dunia pendidikan dengan kebutuhan industri yang terus berkembang.

Plt Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Kemnaker, Estiarty Haryani, mengatakan mahasiswa perlu mempersiapkan diri sejak dini agar mampu beradaptasi dengan perubahan dunia kerja.

“Perubahan dunia kerja berlangsung sangat cepat. Mahasiswa perlu membekali diri tidak hanya dengan kemampuan akademik, tetapi juga kemampuan beradaptasi, kreativitas, dan kemauan untuk terus belajar,” ujar Estiarty.

Ia menambahkan, pemahaman terhadap kebutuhan industri menjadi kunci agar lulusan dapat lebih cepat terserap di pasar kerja.

Menurut Estiarty, Polteknaker selama ini menunjukkan capaian positif dalam menyiapkan lulusan siap kerja, yang tercermin dari tingginya serapan alumni di berbagai sektor industri maupun kewirausahaan.

Seiring perkembangan tersebut, kebutuhan terhadap kompetensi baru juga semakin meningkat. Sejumlah profesi yang banyak dibutuhkan antara lain pengembang perangkat lunak lengkap (full stack engineer), analis data (data scientist), spesialis pemasaran digital, pengelola media sosial, kreator konten, hingga mitra bisnis sumber daya manusia (human resources business partner).

Estiarty menilai, generasi muda perlu memahami bahwa jalur karier ke depan semakin dinamis dan tidak selalu linear.

“Jangan terpaku pada satu pilihan pekerjaan. Peluang baru akan terus muncul seiring perkembangan dunia kerja,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya keseimbangan antara capaian akademik dan kemampuan praktis yang dibutuhkan industri, seperti adaptasi teknologi, komunikasi, kepemimpinan, kerja sama tim, serta ketahanan dalam menghadapi tantangan kerja.

Sementara itu, Direktur Polteknaker Yoki Yulizar menyampaikan bahwa perubahan dunia kerja tidak hanya dipengaruhi digitalisasi dan otomatisasi, tetapi juga arah pembangunan berkelanjutan.

“Green economy tidak hanya terkait isu lingkungan, tetapi juga menyangkut daya saing industri dan ketenagakerjaan. Ketika model bisnis berubah, kebutuhan tenaga kerja juga ikut berubah,” ujar Yoki.

Melalui pembekalan tersebut, Kemnaker berharap lulusan Polteknaker semakin siap menghadapi transformasi dunia kerja dan perkembangan green jobs dengan kompetensi yang relevan, adaptif, dan berdaya saing. (*)