Sukseskan Mubes Alumni SMA 2 Padang 2026, DPN Ajak Seluruh Angkatan Bersatu

Sukseskan Mubes Alumni SMA 2 Padang 2026, DPN Ajak Seluruh Angkatan Bersatu

BentengSumbar On Selasa, Juli 07, 2026

Ketua Umum DPN Alumni SMA Negeri 2 Padang, Insannul Kamil mengatakan, Mubes merupakan bagian dari rangkaian silaturahmi nasional yang melibatkan alumni dari berbagai angkatan. (Foto: Ucok). 

BENTENGSUMBAR.COM - Dewan Pengurus Nasional (DPN) Alumni SMA Negeri 2 Padang merencanakan pelaksanaan Musyawarah Besar (Mubes) Alumni pada 29 Agustus 2026 di Aula SMA Negeri 2 Padang.

Kegiatan tersebut diproyeksikan menjadi ajang mempererat silaturahmi alumni lintas angkatan sekaligus menentukan arah keberlanjutan organisasi melalui pemilihan kepengurusan baru.

Ketua Umum DPN Alumni SMA Negeri 2 Padang, Insannul Kamil mengatakan, Mubes merupakan bagian dari rangkaian silaturahmi nasional yang melibatkan alumni dari berbagai angkatan. 

Dalam waktu dekat, DPN akan membentuk panitia pelaksana guna mempersiapkan seluruh rangkaian kegiatan.

"Ini merupakan bagian dari rangkaian silaturahmi nasional alumni SMA 2 Padang. Dalam waktu dekat kami akan membentuk kepanitiaan, sehingga seluruh persiapan dan pelaksanaan Mubes dapat dibahas bersama pengurus," kata Insannul Kamil, Selasa (7/7/2026).

Menurutnya, Mubes tidak hanya menjadi forum organisasi, tetapi juga wadah memperkuat kebersamaan alumni yang jumlahnya telah mencapai puluhan ribu orang dan tersebar di berbagai daerah maupun luar negeri.

Insannul Kamil, yang merupakan alumni angkatan 1987, menegaskan bahwa kemajuan SMA Negeri 2 Padang selama ini tidak terlepas dari kontribusi para alumninya. 

Berbagai bantuan dan dukungan terhadap sekolah selama ini lahir dari inisiatif masing-masing angkatan.

"Alumni merupakan salah satu kekuatan besar bagi SMA 2 Padang. Setiap angkatan memiliki rasa kekerabatan yang sangat tinggi dan selama ini terus memberikan kontribusi bagi kemajuan sekolah," ujarnya.

Ia menjelaskan, organisasi alumni memiliki masa kepengurusan selama satu periode atau empat tahun. 

Karena itu, Mubes menjadi mekanisme organisasi untuk mengevaluasi program kerja, menyusun arah organisasi ke depan, sekaligus memilih kepengurusan baru sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain membahas regenerasi kepemimpinan, Mubes juga akan menjadi forum untuk memperkuat sinergi antarangkatan agar kontribusi alumni terhadap almamater semakin terarah dan berkelanjutan.

Insannul berharap pembentukan panitia dapat segera dilakukan sehingga seluruh rangkaian kegiatan dapat dipersiapkan secara matang. 

Ia optimistis Mubes tahun ini akan berlangsung lebih lancar dan meriah dengan partisipasi alumni dari berbagai angkatan.

"Mubes juga menjadi sarana menyampaikan hasil koordinasi antara ketua umum, jajaran pengurus, para ketua angkatan, dan alumni lainnya. Harapannya, kegiatan ini semakin memperkuat soliditas alumni dalam mendukung kemajuan SMA Negeri 2 Padang," ucapnya. (Nofrianto)

20 Orang Pengrajin Dilatih Membuat Batik Cap di Pariaman

20 Orang Pengrajin Dilatih Membuat Batik Cap di Pariaman

BentengSumbar On Selasa, Juli 07, 2026

Wali Kota Pariaman, Yota Balad saat membuka pelatihan tersebut mengatakan Pemerintah Kota Pariaman terus berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Pariaman. (Foto: Diskominfo). 

BENTENGSUMBAR.COM - Sebanyak 20 orang peserta di Kota Pariaman mengikuti Pelatihan Pembuatan Batik Cap yang dilaksanakan di aula Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pariaman, Selasa (7/7/2026).

Wali Kota Pariaman, Yota Balad saat membuka pelatihan tersebut mengatakan Pemerintah Kota Pariaman terus berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Pariaman.

“Kami bersama Wakil Walikota Pariaman mempunyai program unggulan Satu Rumah Satu Industri Rumah Tangga. Program ini bertujuan untuk memberdayakan setiap rumah tangga dengan keterampilan untuk mendirikan usaha kecil berbasis rumah, seperti pembuatan batik maupun aneka makanan yang bervariasi,” ungkapnya.

Yota Balad menjelaskan melalui pelatihan pembuatan batik cap ini kami ingin memastikan adik-adik semua tidak hanya mandiri secara keterampilan, tetapi juga berdaya dalam finansial langsung dari rumah tempat tinggal masing masing.

“Saya menginginkan agar pelatihan batik cap ini tidak sia-sia. Adik–adik harus punya kreasi, bagaimana batik sampan Pariaman ini bisa terekspos dan lebih dikenal masyarakat”, ulasnya.

Lebih lanjut, Yota Balad menyebutkan kalau pembuatan batik yang dilaksanakan pada hari ini hasilnya bagus, tahun besok Pemko Pariaman akan menganggarkan baju batik gratis untuk siswa Sekolah Dasar (SD).

“Insyallah untuk tahun 2027 kita usahakan batik ini dipakai  siswa SD se-Kota Pariaman dan juga akan kita intervensi supaya siswa SMA di Kota Pariaman juga memakainya sehingga batik yang dibuat hari ini bisa terkenal. Ada hasilnya dan dapat dirasakan masyarakat Kota Pariaman," terangnya.

Ia juga minta kepada peserta untuk mengikuti pelatihan dengan serius, sungguh-sungguh dan niatkan kita adalah warga Kota Pariaman yang ingin berusaha dan memperbaiki perekonomian keluarganya. (R/at)

Konsisten Kembangkan Ekonomi Syariah, Sumbar Kembali Torehkan Prestasi Nasional pada Ajang Adinata Syariah 2026

Konsisten Kembangkan Ekonomi Syariah, Sumbar Kembali Torehkan Prestasi Nasional pada Ajang Adinata Syariah 2026

BentengSumbar On Selasa, Juli 07, 2026

Sumbar berhasil membukukan sejumlah capaian strategis sekaligus memperoleh dukungan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) terhadap rencana penerbitan Sukuk Daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan. (Fotdok: adpsb). 

BENTENGSUMBAR.COM – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) kembali menorehkan prestasi nasional dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. 

Pada ajang Anugerah Adinata Syariah 2026 yang digelar di Auditorium Bank Mega, Jakarta, Senin (6/7/2026), Sumbar berhasil membukukan sejumlah capaian strategis sekaligus memperoleh dukungan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) terhadap rencana penerbitan Sukuk Daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan.

Dalam ajang tersebut, Sumbar meraih peringkat kedua nasional kategori Rencana Aksi Daerah, peringkat kelima kategori Sekolah Pelopor Ekonomi Syariah, serta peringkat keempat kategori Inklusi Keuangan Syariah di Lingkungan Pemerintah Provinsi.

Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut.

Menurutnya, penghargaan ini menjadi bukti bahwa pembangunan ekonomi syariah di Sumbar terus berkembang secara konsisten dan semakin mendapat pengakuan di tingkat nasional.

“Alhamdulillah, capaian ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus memperkuat ekosistem ekonomi syariah di Sumatera Barat. Nilai-nilai ekonomi syariah sejatinya selaras dengan falsafah hidup masyarakat Minangkabau yang menjunjung tinggi prinsip keadilan, keberkahan, dan kemaslahatan bersama,” ujar Mahyeldi usai menerima penghargaan.

Ia menegaskan, Pemprov Sumbar tidak memandang penghargaan tersebut sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai motivasi untuk memperluas implementasi ekonomi syariah di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, literasi keuangan, penguatan UMKM, hingga pembiayaan pembangunan daerah.

“Kami akan terus memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar ekonomi dan keuangan syariah benar-benar menjadi instrumen yang mendorong kesejahteraan masyarakat. Yang terpenting bukan hanya meraih penghargaan, tetapi bagaimana manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ucapnya.

Momentum Anugerah Adinata Syariah 2026 juga menghasilkan perkembangan penting bagi Sumbar. 

KNEKS secara resmi menyatakan dukungannya terhadap rencana Pemprov Sumbar menerbitkan Sukuk Daerah sebagai salah satu skema pembiayaan pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan prinsip syariah dan sejalan dengan karakter masyarakat Minangkabau.

Direktur Eksekutif KNEKS, Sholahudin Al Aiyub mengatakan Anugerah Adinata Syariah tidak sekadar menjadi bentuk apresiasi bagi pemerintah daerah, tetapi juga instrumen untuk memperkuat inovasi dan kepemimpinan daerah dalam membangun ekosistem ekonomi syariah.

“Harapan kami, Anugerah Adinata Syariah menjadi katalis lahirnya model pembangunan ekonomi syariah di banyak daerah di Indonesia,” ujarnya.

Ia menegaskan, penghargaan tersebut tidak hanya mengukur capaian administratif, tetapi juga dampak nyata terhadap penguatan ekonomi halal, industri keuangan syariah, literasi dan inklusi keuangan syariah, penguatan kelembagaan, serta inovasi kebijakan yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

Keberhasilan Sumbar pada ajang Anugerah Adinata Syariah 2026 melanjutkan tren positif yang telah dibangun dalam beberapa tahun terakhir. 

Capaian tersebut sekaligus memperkuat posisi Sumbar sebagai salah satu provinsi yang konsisten mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah melalui kebijakan yang terintegrasi, penguatan literasi masyarakat, serta kolaborasi lintas sektor dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (adpsb/bud)

Kemendagri Perkuat Peran Daerah dalam Transisi Energi Nasional

Kemendagri Perkuat Peran Daerah dalam Transisi Energi Nasional

BentengSumbar On Selasa, Juli 07, 2026

Kegiatan Stakeholder Consultation Regional Papua dalam rangka Penyusunan Rancangan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) 2026–2035 yang diselenggarakan secara daring, Senin (6/7). (Foto: Ist). 

BENTENGSUMBAR.COM – Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri menghadiri kegiatan Stakeholder Consultation Regional Papua dalam rangka Penyusunan Rancangan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) 2026–2035 yang diselenggarakan secara daring, Senin (6/7). 

Kegiatan tersebut dibuka oleh Kepala Biro Perencanaan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta dihadiri perwakilan kementerian/lembaga, pemerintah daerah di wilayah Papua, BUMN/BUMD, akademisi, asosiasi, hingga pelaku usaha. 

Forum konsultasi ini bertujuan menyampaikan arah kebijakan dan substansi awal Rancangan RUEN 2026–2035, menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan, mengidentifikasi isu strategis, tantangan, serta peluang pengembangan sektor energi hingga tahun 2035, sekaligus memperkuat kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pada paparannya, Direktur SUPD I Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Irvan Amirullah menegaskan bahwa pemerintah daerah memegang peran strategis dalam mendukung pelaksanaan transisi energi nasional. 

Hal tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi yang mengedepankan asas kemanfaatan, efisiensi berkeadilan, keberlanjutan, serta pelestarian lingkungan.

"Pengelolaan energi di Indonesia harus dilaksanakan secara berkelanjutan dengan melibatkan peran aktif pemerintah daerah. Daerah memiliki kontribusi penting dalam penurunan emisi gas rumah kaca melalui pelaksanaan, pengelolaan, pembinaan, dan pengawasan transisi energi sebagaimana diamanatkan dalam berbagai regulasi nasional," jelas Irvan.

Lebih lanjut, Irvan menjelaskan bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kebijakan energi nasional wajib diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. 

Oleh karena itu, Rencana Umum Energi Daerah (RUED) harus diselaraskan secara berjenjang dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), hingga Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dasar penyusunan penganggaran daerah.

Ia juga menyampaikan bahwa hingga saat ini sebanyak 36 provinsi telah menetapkan Peraturan Daerah tentang RUED.

Sementara itu, percepatan penyelesaian masih difokuskan pada dua provinsi di wilayah Papua, yakni Papua Pegunungan yang tengah menyelesaikan finalisasi draf Perda RUED serta Papua Barat Daya yang sedang membahas Rancangan Perda RUED bersama DPRD.

Menurut Irvan, pasca ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional, terdapat sejumlah tantangan yang perlu segera direspons. 

Revisi RUEN menjadi langkah penting agar pemerintah daerah memiliki landasan hukum dalam melakukan penyesuaian terhadap RUED. Selain itu, diperlukan perhatian terhadap kapasitas pendanaan daerah dalam mendukung pencapaian target bauran energi baru terbarukan (EBT), serta penguatan sinkronisasi target EBT dengan dokumen RPJMD dan RKPD.

Sementara itu, Kementerian ESDM memaparkan arah baru kebijakan energi nasional yang berorientasi pada pencapaian target Net Zero Emission (NZE) tahun 2060 melalui peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan. 

Untuk wilayah Papua, potensi EBT diperkirakan mencapai 126,49 GW, terutama dari sumber energi surya dan tenaga air, sehingga dinilai memiliki peluang besar menjadi salah satu kawasan prioritas dalam pengembangan energi bersih nasional.

Melalui forum konsultasi ini, pemerintah berharap penyusunan Rancangan RUEN 2026–2035 mampu menghasilkan kebijakan energi yang adaptif terhadap kondisi kewilayahan, khususnya di Papua dan wilayah 3T, sehingga implementasi transisi energi dapat berjalan lebih efektif, berkeadilan, dan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan. (*)

626 Mahasiswa Unand dan UNP Jalani KKN di Sawahlunto, Pemko Dorong Program Berbasis Kebutuhan Masyarakat

626 Mahasiswa Unand dan UNP Jalani KKN di Sawahlunto, Pemko Dorong Program Berbasis Kebutuhan Masyarakat

BentengSumbar On Selasa, Juli 07, 2026

Sebanyak 626 mahasiswa dari Universitas Andalas (Unand) dan Universitas Negeri Padang (UNP) akan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di berbagai desa di Kota Sawahlunto. (Foto: Diskominfo). 

BENTENGSUMBAR.COM – Sebanyak 626 mahasiswa dari Universitas Andalas (Unand) dan Universitas Negeri Padang (UNP) akan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di berbagai desa di Kota Sawahlunto. 

Pemerintah Kota Sawahlunto berharap kehadiran mahasiswa mampu melahirkan program yang berdampak langsung bagi masyarakat serta memperkuat pembangunan di tingkat desa.

Mahasiswa peserta KKN tersebut terdiri atas 60 mahasiswa Universitas Andalas dan 566 mahasiswa Universitas Negeri Padang. 

Mereka diterima secara resmi oleh Pemerintah Kota Sawahlunto dalam kegiatan yang berlangsung di Balai Kota, Senin (6/7/2026).

Dalam kesempatan itu, Wali Kota Sawahlunto yang diwakili Sekretaris Daerah Rovanly Abdams menyampaikan arahan sekaligus menyambut kehadiran para mahasiswa yang akan menjalankan pengabdian di tengah masyarakat.

Rovanly mengajak seluruh peserta KKN segera beradaptasi dengan lingkungan, menghormati adat istiadat dan budaya masyarakat setempat, serta membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah desa dan warga selama menjalankan program kerja.

Menurutnya, keberhasilan KKN tidak semata diukur dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, tetapi dari sejauh mana program yang dijalankan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat yang berkelanjutan.

Ia menekankan agar setiap program kerja disusun berdasarkan kondisi riil di lapangan, sehingga kehadiran mahasiswa tidak hanya menjadi bagian dari proses akademik, tetapi juga mampu menghadirkan solusi, edukasi, dan inovasi yang relevan bagi masyarakat desa.

"Pahami kebutuhan masyarakat terlebih dahulu, kemudian rancang program yang benar-benar memberikan manfaat. Kehadiran mahasiswa harus mampu menjadi bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat," ujar Rovanly.

Pemerintah Kota Sawahlunto, lanjutnya, siap mendukung pelaksanaan KKN melalui koordinasi dengan pemerintah desa serta perangkat daerah terkait agar seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan baik.

Melalui kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah tersebut, Pemko Sawahlunto berharap pelaksanaan KKN tidak hanya menjadi wahana pembelajaran bagi mahasiswa, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan desa, memperkuat pemberdayaan masyarakat, serta mengoptimalkan potensi lokal di Kota Sawahlunto. (*) 

Pewarta: marjafri

BPJS Kesehatan Perkuat Literasi JKN di Kalangan Mahasiswa Melalui Goes to Campus

BPJS Kesehatan Perkuat Literasi JKN di Kalangan Mahasiswa Melalui Goes to Campus

BentengSumbar On Selasa, Juli 07, 2026

BPJS Kesehatan menggelar kegiatan BPJS Kesehatan Goes to Campus di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar. (Foto: Hemiko). 

BENTENGSUMBAR.COM - Dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya generasi muda terkait Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), BPJS Kesehatan menggelar kegiatan BPJS Kesehatan Goes to Campus di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar. 

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Payakumbuh, Defiyanna Sayodase, menjelaskan bahwa mahasiswa merupakan kelompok strategis yang memiliki salah satu peran besar dalam menyebarluaskan informasi yang benar mengenai program JKN kepada masyarakat, sehingga perlu upaya peningkatan literasi kepada mahasiswa.

“BPJS Kesehatan Goes to Campus merupakan rangkaian semarak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-58 BPJS Kesehatan. Kegiatan ini juga menjadi upaya untuk memperluas pemahaman dan kesadaran mahasiswa terhadap pentingnya program JKN sekaligus menjadi wujud kepedulian BPJS Kesehatan sebagai institusi yang adaptif, edukatif, dan berorientasi pada generasi muda,” jelas Defiyanna.

Defiyanna menambahkan, kegiatan Goes to Campus juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan memberikan wawasan praktis kepada mahasiswa mengenai sistem jaminan kesehatan yang diterapkan di Indonesia. 

Selain memahami konsep dasar JKN, mahasiswa juga memperoleh informasi mengenai hak dan kewajiban peserta, mekanisme pelayanan kesehatan berjenjang, pentingnya menjaga kepesertaan tetap aktif, hingga berbagai inovasi layanan digital yang terus dikembangkan BPJS Kesehatan.

“Kami berharap melalui program ini, mahasiswa semakin memahami konsep dan manfaat dari program JKN, serta dapat menjadi agen edukasi di lingkungan keluarga maupun masyarakat sehingga informasi yang benar mengenai program JKN bisa tersampaikan secara luas,” harap Defiyanna.

Dalam kesempatan tersebut, Defiyanna juga memperkenalkan berbagai kemudahan layanan digital yang saat ini dapat dimanfaatkan oleh peserta untuk mengurus administrasi seperti 

Aplikasi Mobile JKN, chat Whatsapp PANDAWA di nomor 08118165165 dan Care Center 165.

“Beragam fitur seperti kartu peserta digital, perubahan data kepesertaan, pengecekan status kepesertaan, skrining riwayat kesehatan, antrean online, hingga informasi fasilitas kesehatan dapat diakses secara praktis melalui satu aplikasi yaitu Mobile JKN. Inovasi tersebut dihadirkan untuk memberikan pengalaman layanan yang semakin mudah, cepat, dan setara bagi peserta JKN,” terang Defiyanna.

Lebih lanjut, Defiyanna menegaskan bahwa program JKN bukan sekadar program pembiayaan pelayanan kesehatan, tetapi merupakan bentuk nyata implementasi semangat gotong royong bangsa Indonesia. 

“Melalui prinsip tersebut, peserta yang sehat membantu peserta yang sedang sakit, sedangkan peserta yang mampu membantu peserta yang membutuhkan, sehingga seluruh 

masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas,” tegas Defiyanna.

Sementara itu, Wakil Dekan III FEBI UIN Mahmud Yunus Batusangkar, Nil Firdaus, menyampaikan apresiasi kepada BPJS Kesehatan atas terselenggaranya kegiatan edukatif tersebut. Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi langkah yang sangat baik dalam meningkatkan literasi mahasiswa mengenai sistem jaminan sosial di Indonesia.

"Terima kasih kepada BPJS Kesehatan atas kunjungannya yang telah memilih kampus UIN dalam program Goes to Campus. Semoga kegiatan ini dapat meningkatkan literasi mahasiswa kami dan ke depannya dapat melahirkan berbagai program kerja sama lainnya, termasuk dukungan dalam penelitian yang berkaitan dengan program JKN,” ujar Firdaus.

Salah seorang mahasiswa, Eva Rahma Yanti BR Saragih (21), mengaku memperoleh banyak pengetahuan baru setelah mengikuti kegiatan tersebut. Menurutnya, materi yang disampaikan tidak hanya menambah wawasan, tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai manfaat program JKN bagi masyarakat.

“Melalui kegiatan BPJS Kesehatan Goes to Campus, kami mendapatkan penjelasan terkait prinsip gotong royong dalam penyelenggaraan program JKN kepada masyarakat Indonesia, hingga kemudahan akses layanan yang disediakan. Proses kuliahnya juga sangat menarik karena diselingi kuis dan tanya jawab interaktif, sehingga memudahkan kami dalam memahami materi,” ungkap Eva.

Eva menambahkan, kegiatan tersebut membuka wawasannya bahwa keberhasilan penyelenggaraan program JKN tidak hanya menjadi tanggung jawab BPJS Kesehatan dan 

pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif seluruh peserta JKN.

Menurutnya, kesadaran untuk menjaga kepesertaan tetap aktif dan membayar iuran tepat waktu merupakan bentuk kontribusi nyata dalam menjaga semangat gotong royong dan 

keberlangsungan program JKN.

“Suksesnya program JKN adalah tanggung jawab kita bersama. Sebagai generasi muda, kita harus peduli terhadap keberlangsungan program ini. Kuliah singkat ini memberikan gambaran jelas tentang cara mendaftar, hak dan kewajiban peserta, serta manfaat yang bisa diperoleh melalui program JKN,” ucap Eva.

Eva juga membagikan pengalamannya sebagai peserta JKN saat memanfaatkan layanan kesehatan. Ia mengaku sangat terbantu dengan berbagai inovasi digital yang dikembangkan BPJS Kesehatan, terutama fitur antrean online pada Aplikasi Mobile JKN.

“Saat ini berobat menggunakan BPJS Kesehatan sudah sangat mudah lewat fitur antrean online di Aplikasi Mobile JKN. Saya cukup mendaftar dari rumah, kemudian datang ke fasilitas 

kesehatan sesuai estimasi waktu yang diberikan. Saat tiba di fasilitas kesehatan, saya cukup menunjukkan nomor antrean online dan kartu digital. Prosesnya sangat praktis, mudah, dan tidak perlu menunggu lama,” ungkap Eva.

Selain kemudahan akses layanan, Eva juga mengaku memperoleh pelayanan yang ramah tanpa adanya diskriminasi antara peserta JKN dan pasien umum. Ia merasa seluruh haknya sebagai peserta JKN terpenuhi dengan baik.

“Selama berobat, seluruh biaya pelayanan yang menjadi hak peserta dijamin sesuai ketentuan program JKN dan saya tidak pernah dikenakan biaya tambahan. Pelayanannya ramah, obat yang diberikan juga tersedia dengan baik. Pengalaman tersebut membuat saya semakin percaya terhadap manfaat program JKN,” tutur Eva.

Eva berharap semoga BPJS Kesehatan terus menghadirkan berbagai inovasi layanan yang semakin memudahkan bagi peserta. Ia juga mengimbau seluruh masyarakat, khususnya 

generasi muda untuk menjaga status kepesertaan JKN agar tetap aktif.

“Semoga BPJS Kesehatan terus memberikan pelayanan yang semakin baik. Untuk seluruh peserta JKN, agar rutin membayar iuran setiap bulan dan selalu memastikan kepesertaannya tetap aktif. Jangan pernah merasa rugi membayar iuran karena ketika kita sehat, iuran yang kita bayarkan menjadi bentuk gotong royong yang membantu saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan pelayanan kesehatan,” pungkas Eva. (HM)

Bangun Generasi Emas 2045, Ketua DPRD Muhidi Dorong Kepala Sekolah Perkuat Kepemimpinan Visioner

Bangun Generasi Emas 2045, Ketua DPRD Muhidi Dorong Kepala Sekolah Perkuat Kepemimpinan Visioner

BentengSumbar On Selasa, Juli 07, 2026

Muhidi saat menjadi narasumber pada kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Kepala SMA/SMK se-Sumatera Barat di Padang, Senin (6/7/2026). (Fotdok: Humas). 

BENTENGSUMBAR.COM - Ketua DPRD Sumatera Barat, Muhidi, mengajak seluruh kepala SMA dan SMK di Sumatera Barat untuk terus memperkuat kepemimpinan yang visioner, adaptif, dan inspiratif dalam menghadapi tantangan dunia pendidikan yang terus berkembang.

Hal itu disampaikan Muhidi saat menjadi narasumber pada kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Kepala SMA/SMK se-Sumatera Barat di Padang, Senin (6/7/2026).

Dalam paparannya, Muhidi menegaskan bahwa kepala sekolah tidak hanya berperan sebagai administrator pendidikan, tetapi juga sebagai pemimpin perubahan yang mampu melahirkan generasi unggul, berkarakter, serta memiliki daya saing tinggi menuju Indonesia Emas 2045.

"Generasi emas tidak lahir secara kebetulan. Mereka dibentuk melalui kepemimpinan yang kuat, budaya sekolah yang positif, serta komitmen seluruh insan pendidikan untuk terus berinovasi," ujar Muhidi.

Menurutnya, tantangan pendidikan saat ini semakin kompleks. Perkembangan teknologi, digitalisasi, hingga perubahan karakter peserta didik menuntut kepala sekolah memiliki kemampuan kepemimpinan yang mampu menggerakkan seluruh potensi sekolah.

Ia juga menekankan pentingnya membangun kolaborasi antara sekolah, orang tua, pemerintah, dunia usaha, serta masyarakat agar proses pendidikan berjalan optimal dan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Muhidi berharap seluruh kepala sekolah di Sumatera Barat mampu menjadi teladan, agen perubahan, sekaligus penggerak peningkatan mutu pendidikan di daerah masing-masing.

"Dunia pendidikan membutuhkan pemimpin yang mampu menginspirasi, bukan sekadar mengelola administrasi. Kepala sekolah harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang inovatif, nyaman, dan berorientasi pada masa depan," tegasnya.

Melalui kegiatan Bimtek tersebut, Muhidi berharap lahir berbagai gagasan dan strategi baru dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Sumatera Barat, sehingga mampu melahirkan generasi yang cerdas, berakhlak mulia, serta siap bersaing di tingkat nasional maupun global.(*)

DPRD Ungkap Masih Banyak Siswa Gagal Masuk Sekolah, SPBM Jangan Sampai Buat Anak Putus Sekolah

DPRD Ungkap Masih Banyak Siswa Gagal Masuk Sekolah, SPBM Jangan Sampai Buat Anak Putus Sekolah

BentengSumbar On Selasa, Juli 07, 2026

Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, mengatakan persoalan daya tampung sekolah negeri harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena menyangkut hak dasar anak untuk memperoleh pendidikan. (Foto: Hanny). 

BENTENGSUMBAR.COM – Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 di Kota Padang kembali menuai sorotan. 

Di tengah berakhirnya proses pemenuhan daya tampung sekolah negeri, DPRD Kota Padang mengungkap masih banyak calon siswa yang belum memperoleh sekolah, kondisi yang dikhawatirkan berujung pada meningkatnya angka anak putus sekolah.

Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, mengatakan persoalan daya tampung sekolah negeri harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena menyangkut hak dasar anak untuk memperoleh pendidikan.

"Hingga sekarang masih banyak siswa yang belum mendapatkan sekolah. Bisa jadi anak-anak ini akhirnya tidak melanjutkan pendidikan karena masuk sekolah swasta juga tidak semua keluarga mampu membiayainya. Jangan sampai mereka gagal sekolah atau bahkan putus sekolah," kata Muharlion. Selasa (07/07/2026).

Menurutnya, kondisi tersebut bertentangan dengan semangat program unggulan Pemerintah Kota Padang yang menempatkan sektor pendidikan sebagai salah satu prioritas pembangunan.

Ia menilai persoalan ini tidak bisa diselesaikan hanya setiap musim penerimaan peserta didik, tetapi harus diikuti dengan kebijakan jangka panjang, seperti penambahan ruang kelas baru maupun pembangunan sekolah di kawasan yang pertumbuhan penduduknya tinggi.

"Ini menjadi catatan penting bagi kita semua. Apakah nanti diperlukan penambahan lokal baru atau bahkan membangun sekolah baru, terutama di wilayah yang jumlah penduduknya terus bertambah. Ada sekolah yang kelebihan kapasitas, tetapi ada juga sekolah yang justru masih sepi peminat," ujarnya.

Muharlion menegaskan DPRD Kota Padang akan segera memanggil pihak-pihak terkait untuk mengevaluasi pelaksanaan SPMB tahun ini sekaligus mencari solusi atas persoalan ketimpangan daya tampung antar sekolah.

"Kami akan memanggil dinas terkait untuk membahas persoalan SPMB ini secara menyeluruh agar persoalan yang sama tidak terus berulang setiap tahun," tegasnya.

Persoalan tersebut juga menjadi perhatian karena masih tingginya jumlah anak yang tidak bersekolah di Kota Padang.

Berdasarkan data Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah per 1 April 2026, tercatat 6.615 anak di Kota Padang masih berada di luar sistem pendidikan. 

Jumlah itu memang menurun dibandingkan data sebelumnya yang mencapai 7.178 anak, setelah 153 anak berhasil dikembalikan ke jalur pendidikan formal maupun nonformal.

Namun, DPRD mengingatkan angka tersebut berpotensi kembali meningkat apabila persoalan keterbatasan daya tampung sekolah tidak segera diatasi.

"Kalau masih banyak anak yang tidak mendapatkan sekolah, tentu ada risiko jumlah anak tidak sekolah kembali bertambah. Ini yang harus dicegah sejak sekarang," kata Muharlion.

Sebelumnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang telah membuka proses Pemenuhan Daya Tampung bagi calon murid yang belum diterima di sekolah negeri pada jenjang SD dan SMP Tahun Ajaran 2026/2027.

Program tersebut dimaksudkan untuk mengisi sisa kuota sekolah negeri yang masih tersedia setelah tahapan utama SPMB selesai.

Dinas Pendidikan menyatakan seluruh proses dilaksanakan secara transparan, objektif, akuntabel, dan tanpa dipungut biaya.

Berdasarkan jadwal resmi, pendaftaran pemenuhan daya tampung berlangsung pada 30 Juni hingga 2 Juli 2026, hasil seleksi diumumkan pada 3 Juli 2026, sedangkan daftar ulang peserta yang diterima dilaksanakan pada 4 Juli 2026 lalu.

Untuk jenjang SD, pendaftaran dilakukan langsung di sekolah negeri yang masih memiliki kuota. Sementara untuk jenjang SMP, seluruh proses dilakukan melalui sistem daring yang disediakan Dinas Pendidikan.

Meski demikian, DPRD menilai penyelesaian persoalan pendidikan tidak cukup hanya melalui mekanisme pemenuhan daya tampung. Pemerintah daerah dinilai perlu melakukan pemetaan kebutuhan sekolah berdasarkan perkembangan jumlah penduduk dan persebaran kawasan permukiman agar kapasitas sekolah negeri lebih merata.

Dengan masih adanya ribuan anak di luar sistem pendidikan serta munculnya keluhan banyak calon siswa yang belum memperoleh sekolah pada pelaksanaan SPMB tahun ini, DPRD meminta Pemerintah Kota Padang menjadikan persoalan akses pendidikan sebagai agenda prioritas yang harus segera diselesaikan melalui kebijakan yang terukur dan berkelanjutan. (*)

Kelangkaan BBM di Kota Solok: Harga di Pertamini Melonjak, Warga Keluhkan Beban Biaya

Kelangkaan BBM di Kota Solok: Harga di Pertamini Melonjak, Warga Keluhkan Beban Biaya

BentengSumbar On Selasa, Juli 07, 2026

Warga melaporkan harga Pertalite di sejumlah titik pertamini kini dijual berkisar antara Rp13.000 hingga Rp15.000 per liter, jauh lebih tinggi dari harga eceran resmi di SPBU. (Fotdok: Oktryoni). 

BENTENGSUMBAR.COM – Kelangkaan pasokan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kembali dirasakan masyarakat di Kota Solok. 

Warga melaporkan harga Pertalite di sejumlah titik pertamini kini dijual berkisar antara Rp13.000 hingga Rp15.000 per liter, jauh lebih tinggi dari harga eceran resmi di SPBU.

Kelangkaan di stasiun pengisian umum menjadi penyebab utama kenaikan harga tersebut. 

Warga mengeluhkan pasokan di SPBU sangat terbatas, hanya tersedia satu kali dalam sehari, sehingga banyak orang terpaksa beralih membeli di pertamini meskipun harganya jauh lebih mahal.

"Susah sekali dapat Pertalite di SPBU, kadang antre berjam-jam pun tidak kebagian. Kalau ada pasokan pun hanya dibuka sebentar sekali sehari. 

Akhirnya kami terpaksa beli di pertamini, meskipun harganya mencapai Rp13.000 sampai Rp15.000 per liter," ungkap salah satu warga, Selasa (7/7/2026).

Tidak hanya Pertalite, kelangkaan juga terjadi pada Biosolar. Di beberapa titik penjualan eceran tidak resmi, harga Biosolar kini dijual mencapai Rp13.000 per liter.

Warga meminta pemerintah daerah terkait untuk segera meninjau kondisi di lapangan, menambah pasokan, serta menindak tegas praktik penimbunan maupun kenaikan harga yang tidak wajar agar beban masyarakat tidak semakin berat.

Hingga berita ini disusun, belum ada pernyataan resmi dari pihak berwenang mengenai penyebab kelangkaan maupun langkah penanganan yang akan diambil.(80)