HEADLINE
Ahmad Ali Singgung Partai Lama Jokowi: Mereka Hanya Memanfaatkan Tidak Menghargai    
Jumat, November 21, 2025

On Jumat, November 21, 2025

Ahmad Ali Singgung Partai Lama Jokowi: Mereka Hanya Memanfaatkan Tidak Menghargai

Ahmad Ali Singgung Partai Lama Jokowi: Mereka Hanya Memanfaatkan Tidak Menghargai

BENTENGSUMBAR.COM- Ketua Harian DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ahmad Ali menyinggung partai lama Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).


Kata Ali, partai lama tempat Jokowi bernaung hanya bisa memanfaatkan namun tidak menghargai jasanya.


Pernyataan itu disampaikan oleh Ahmad Ali saat memberikan arahan dalam Rakorwil DPW PSI Sulawesi Tenggara, di Kendari, Jumat (21/11/2025).


Mulanya, Ahmad Ali menegaskan kepada para kader PSI untuk menjadikan Jokowi sebagai patron, sebab, Jokowi dalam pandangan Ahmad Ali merupakan orang desa yang memliki adab dan tata krama sehingga bisa menjadi pejabat daerah.


"Beliau (Jokowi) selalu menjaga adab, tata krama, dan memberikan nilai-nilai kebajikan bagi seluruh masyarakat yang ada di lingkungannya. Di kabupaten, di desanya, di kecamatan, di kotanya. Kemudian beliau didorong masyarakat untuk menjadi wali kota," kata Ahmad Ali saat memberikan arahan di Rakorwil PSI Sulawesi Tenggara, di Kendari, Jumat (21/11/2025).


"Ketika dia menjadi wali kota, dia berkarya untuk masyarakat. Dia menjaga kepercayaan masyarakat. Terus kemudian masyarakat Indonesia melihat, oh ada orang kampung yang jadi wali kota di sana. Dipaksa menjadi gubernur," sambung Ahmad Ali.


Hanya saja perjalanan politik Jokowi itu kata Ali, buah dari paksaan di partai lamanya.


Ketika sudah tidak lagi memiliki kesempatan sebagai pejabat daerah ataupun negara, partai sebelumnya justru tidak menghargai Jokowi.


"Beliau (Jokowi) kemudian di partainya yang dulu diklaim sebagai partainya, tapi tidak pernah dihargai di sana. Hanya dimanfaatkan di tempat di partainya, digunakan jabatannya untuk kepentingan partainya. Dipaksa untuk mendorong dia, siapa yang memaksa? Rakyat Indonesia yang memaksa partainya tersebut untuk kemudian mencalonkan dia menjadi gubernur," kata Ahmad Ali.


"Kemudian mencalonkan dia menjadi presiden. Dan diperas, dimanfaatkan, dijadikan jabatannya dia untuk membesarkan dan menebalkan kantong mereka," sambung Ali.


Pernyataan itu didasari Ahmad Ali lantaran partai lama Jokowi, justru menjadi pihak yang menuduh tanpa dasar terhadap Jokowi terlebih kala Pilpres lalu.


Tuduhan itu makin serius kata Ahmad Ali, saat Kaesang Pangarep tiba-tiba ditunjuk sebagai Ketua Umum DPP PSI.


Padahal menurut Ali, hal itu sah-sah saja terjadi, lantaran tidak menjadi masalah kalau ada orang tua yang ingin memikirkan dan menitipkan para putranya di politik.


"Dan setelah selesai jabatannya, kemudian dituduh macam-macam. Apakah salah kalau kemudian beliau juga memikirkan putra-putranya? Apakah kemudian akan menitipkan kader-kadernya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, kader-kadernya, di partai? Yang sedangkan beliau sendiri, ketika menjabat jadi presiden, tidak pernah dihargai," tandas dia.


Hanya saja, Ahmad Ali tidak menyebut atau menegaskan secara detail Partai politik apa yang dimaksud, namun, jika menilik partai lama Jokowi yang turut membesarkan namanya hanyalah PDI Perjuangan. (*) 


Sumber: Tribunnews.com

Prabowo Siapkan Rp20 Triliun untuk Bangun Peternakan Rakyat           
Jumat, November 21, 2025

On Jumat, November 21, 2025

Prabowo Siapkan Rp20 Triliun untuk Bangun Peternakan Rakyat
Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam satu kunjungan kerja. Pemerintah akan membangun 12 titik pabrik pakan, yang kemudian dilanjutkan dengan 18 titik tambahan pada tahap berikutnya dengan total anggaran Rp20 triliun.
BENTENGSUMBAR.COM - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tengah menyiapkan langkah besar untuk memperkuat sektor peternakan nasional melalui pembangunan peternakan rakyat.


Rencana tersebut disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam sebuah pernyataan di Istana Merdeka, Jakarta, seperti dikutip redaksi pada Jumat, 21 November 2025.


Amran menjelaskan bahwa pemerintah akan membangun fasilitas hulu seperti pabrik pakan dan produksi DOC (day-old chick) yang menyasar langsung kebutuhan peternak kecil di seluruh Indonesia. 


“Rencana kita, kita akan membangun di hulu adalah peternakan rakyat. Jadi, ada yang bertanya, kami ingin membangun pabrik pakan, kami ingin memproduksi DOC untuk rakyat agar harga pakan, harga vaksin nanti stabil, obat-obatan stabil untuk peternak seluruh Indonesia," ujarnya.


Sebagai tahap awal, pemerintah akan membangun 12 titik pabrik pakan, yang kemudian dilanjutkan dengan 18 titik tambahan pada tahap berikutnya dengan total anggaran Rp20 triliun.


“Nah, ini kita akan bangun. Pertama adalah 12 daerah, 12 titik pabrik pakan, kemudian tahap kedua adalah 18 titik. Anggarannya Rp20 triliun,” jelasnya.


Amran menegaskan bahwa seluruh program ini diprioritaskan untuk peternak kecil agar mereka lebih kuat dan berdaya saing. 


“Sekali lagi, ini dibangun untuk peternak-peternak kecil. Jadi, ini dibangun untuk peternak-peternak kecil untuk mendukung, men-support peternak-peternak kecil. Saya kira itu saja yang kami sampaikan,” kata dia.


Selain rencana membangun peternakan rakyat, pemerintah juga menyiapkan kebijakan stabilisasi harga untuk melindungi peternak dari volatilitas pasar. 


“Kemudian, kabar baik, kita siapkan HPP. HPP harus dijaga dengan baik, harga penjualan, harga pokok penjualan peternakan, juga telur, kemudian ada nanti HET untuk pakan sehingga harga tidak jauh berfluktuasi,” tandasnya. (*) 


Sumber: RMOL

Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion Sorot Eksploitasi hingga Kasus Penculikan Anak    
Jumat, November 21, 2025

On Jumat, November 21, 2025

Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion Sorot Eksploitasi hingga Kasus Penculikan Anak
Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, turut angkat suara terkait kasus eksploitasi dan penculikan anak.
BENTENGSUMBAR.COM
- Peringatan Hari Anak Sedunia yang jatuh pada 20 November 2025 kembali menjadi momentum refleksi terhadap pemenuhan hak-hak anak.

Namun, realitas menunjukkan bahwa banyak anak di berbagai negara, termasuk Indonesia, masih jauh dari kehidupan yang aman, nyaman, dan layak. Di Kota Padang sendiri, persoalan eksploitasi anak masih tampak jelas di sejumlah titik keramaian.

Di beberapa sudut kota, pemandangan anak-anak yang dilibatkan dalam aktivitas mengemis oleh orang dewasa masih mudah ditemukan. 

Mereka terlihat berdiri di depan restoran, berjalan dari satu toko ke toko lain di kawasan perdagangan, hingga mengetuk kaca kendaraan di persimpangan lampu merah. Kondisi ini memperlihatkan bahwa perlindungan terhadap anak masih perlu perhatian serius.

Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, turut angkat suara terkait fenomena tersebut.

Menurutnya, eksploitasi anak sebagai mesin pencari uang bukan hanya terjadi di Padang, tetapi menjadi persoalan umum di banyak kota di Indonesia. 

Ia menilai pemerintah perlu mengambil langkah preventif sebelum masalah ini berkembang semakin besar dan sulit dikendalikan.

“Anak dieksploitasi sebagai mesin pencari uang menjadi permasalahan di tiap-tiap kota di Indonesia. Oleh karena itu, harus ada tindakan preventif dari Pemko Padang sebelum hal ini berkembang secara liar,” ujarnya saat dihubungi Rakyat Sumbar pada Jumat (21/11).

Muharlion menegaskan bahwa anak-anak tidak seharusnya berada di jalanan dalam kondisi apa pun.

Hak mereka untuk mendapatkan pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan yang layak tidak boleh ditawar. 

Lingkungan yang aman dan terarah adalah tempat terbaik bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang.

“Apapun alasannya, anak-anak tidak harus berada di jalanan. Mereka harus mendapat pendidikan yang layak, pengasuhan, dan perlindungan yang menyeluruh,” tegasnya memberikan penekanan.

Ia juga meminta Pemerintah Kota Padang untuk mengambil langkah nyata dalam menertibkan keberadaan anak-anak di jalan.

Salah satu poin penting yang disampaikannya adalah penyediaan solusi bagi para orang tua yang tidak memiliki pekerjaan sehingga tidak lagi mengandalkan anak sebagai sumber pemasukan.

“Jika orang tua mereka tidak punya kerja, Pemko harus mencarikan mereka pekerjaan. Ada Baznas untuk dicarikan solusi,” jelas Muharlion, sambil menegaskan perlunya kerja sama antar instansi guna menyelesaikan persoalan ini.

Selain itu, Muharlion juga menyoroti maraknya kekhawatiran masyarakat tentang kasus penculikan anak belakangan ini. 

Ia menilai bahwa keberadaan anak-anak di jalanan tanpa pengawasan berpotensi meningkatkan risiko mereka menjadi korban tindak kejahatan, termasuk penculikan.

“Kita tidak tahu apakah mereka yang berada di jalanan tersebut merupakan anak kandung dari orang tuanya yang mengemis. Pemko Padang harus melakukan tracking untuk hal ini,” pungkas Muharlion, menyampaikan harapannya agar pemerintah bertindak lebih cepat demi keselamatan dan masa depan anak-anak di Kota Padang.(*)

DPD RI dan PWI Pusat Sepakat Kampanyekan Green Democracy Jelang Hari Pers Nasional 2026    
Jumat, November 21, 2025

On Jumat, November 21, 2025

DPD RI dan PWI Pusat Sepakat Kampanyekan Green Democracy Jelang Hari Pers Nasional 2026
Audiensi antara Ketua DPD RI, Sultan B. Najamudin, didampingi Wakil Ketua DPD RI, Yorrys Raweyai, dengan Ketum PWI Pusat, Akhmad Munir dan jajaran pengurus PWI di Gedung DPR/MPR RI, Jumat (20/11).

BENTENGSUMBAR.COM
– DPD RI dan PWI Pusat sepakat menjalin kerjasama untuk mendorong kampanye Green Democracy sebagai respons terhadap krisis iklim global. 


Kesepakatan ini dicapai dalam audiensi antara Ketua DPD RI, Sultan B. Najamudin, didampingi Wakil Ketua DPD RI, Yorrys Raweyai, dengan Ketum PWI Pusat, Akhmad Munir dan jajaran pengurus PWI di Gedung DPR/MPR RI, Jumat (20/11).


Sultan Najamudin, menjelaskan gagasan Green Democracy adalah paradigma pembangunan baru yang menempatkan keseimbangan antara kebutuhan manusia, kelestarian lingkungan hidup, dan masa depan berkelanjutan. 


Ini adalah konsep politik yang berupaya menyelaraskan tujuan bernegara dengan prinsip-prinsip ekologis, sehingga setiap kebijakan tidak hanya memperhatikan kesejahteraan rakyat.


"Tetapi juga menjaga keberlanjutan sumber daya alam untuk generasi mendatang," jelas Sultan.


Sultan yang pernah menjabat Wakil Gubernur Bengkulu menambahkan bahwa isu perubahan iklim dan Green Democracy sangat relevan dengan kebijakan pembangunan Presiden Prabowo serta generasi muda. 


"Jika PWI fokus pada isu ini, maka akan banyak generasi muda yang tertarik berkontribusi," tegasnya.


Sebagai bentuk dukungan, Sultan Najamudin menyatakan kesiapannya untuk berkontribusi langsung pada rangkaian acara HPN 2026 di Banten.


Kontribusi yang direncanakan meliputi menjadi pembicara dalam dialog nasional tentang Green Democracy, serta mendukung lomba jurnalistik yang mengangkat tema kontribusi DPD di daerah, isu pemanasan global, dan konsep green ecology.


"Tolong Pak Kabiro Humas ini ditindaklanjuti," katanya.


Sementara itu Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, atau yang akrab disapa Cak Munir, menyambut baik usulan tersebut dan berkomitmen membawa isu Green Democracy ke panggung nasional.


"PWI melihat Green Democracy sebagai isu strategis yang relevan dengan masa depan bangsa. Kami berkomitmen menjadikannya salah satu isu dari kampanye saat Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang akan dipusatkan di Serang, Banten, pada 9 Februari 2026 mendatang," ujarnya.


Cak Munir menambahkan, PWI akan memanfaatkan momentum HPN untuk memastikan publik, khususnya generasi muda, teredukasi dan tergerak untuk berkontribusi pada pelestarian lingkungan.


Cak Munir menjelaskan bahwa fokus PWI pada isu pelestarian lingkungan bukanlah hal baru. 


Ia mencontohkan inisiatif ekologis PWI di beberapa HPN sebelumnya.


"Pada HPN 2020 di Kalsel, kami mewajibkan PWI Daerah membawa tiga jenis tanaman asal daerahnya. Lalu, saat HPN Jakarta, kami menanam mangrove dan menyumbang 10.000 pohon kepada pengelola Ancol," tutur Munir, yang juga Direktur Utama LKBN Antara.


Dalam pertemuan ini Cak Munir didampingi oleh Sekjen Zulmansyah Sekedang bersama Ketua Dewan Kehormatan Atal S Depari, Ketua Bidang Kemitraan dan Kerjasama KS Ariawan, Ketua Bidang Multi Media dan IT, Hilman Hidayat, Wasekjen Iskandar Zulkarnain, Ketua Departemen Parlemen, Ade Candra, Ketua Departemen Kajian dan Litbang, Akhmad Sefuddin, Wakil Ketua Departemen Hankam dan Polri, Musrifah serta Wakil Ketua Departemen Humas Akhmad Dani. (*)

Tertipu Informasi Dugaan Lowongan Kerja Bodong, Satu Keluarga Terlantar di Kawasan Pasar Raya Fase VII  ‎    
Jumat, November 21, 2025

On Jumat, November 21, 2025

Tertipu Informasi Dugaan Lowongan Kerja Bodong, Satu Keluarga Terlantar di Kawasan Pasar Raya Fase VII  ‎
Tertipu informasi dugaan lowongan kerja bodong, satu keluarga asal Jakarta ditemukan terlantar di kawasan Pasar Raya Fase VII oleh petugas Satpol PP BKO Dinas Perdagangan dan Satgas, pada Kamis (20/11/2025).
BENTENGSUMBAR.COM - Tertipu informasi dugaan lowongan kerja bodong, satu keluarga asal Jakarta ditemukan terlantar di kawasan Pasar Raya Fase VII oleh petugas Satpol PP BKO Dinas Perdagangan dan Satgas, pada Kamis (20/11/2025).


Keluarga tersebut terdiri dari Ridwan (30), istrinya Khadijah (36), serta seorang anak berusia 2 tahun.


Mereka datang ke Kota Padang untuk mengadu nasib setelah melihat informasi lowongan kerja yang beredar melalui media sosial.


"Menurut Informasi yang kita dapat, mereka mengaku mendapatkan info pekerjaan di Kota Padang, " ungkap Chandra Eka Putra, Kasat Pol PP Padang.


Namun setelah tiba di lokasi, ia hanya diminta menunggu tanpa ada kejelasan, oleh pihak yang diduga menyediakan lowongan Pekerjaan  tersebut. 


Sudah dua hari keluarga kecil ini berada di Kota Padang. 


Selama itu pula mereka menumpang beristirahat di sebuah masjid di kawasan Padang Timur karena tidak memiliki tempat tinggal maupun kerabat yang dapat dituju.


Kasat Pol PP Padang, Chandra Eka Putra SIP, M.Si., mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menanggapi informasi lowongan kerja yang beredar di media sosial dan selalu memastikan kebenarannya agar tidak menjadi korban penipuan.


“Kita sangat berharap masyarakat dapat lebih bijak dalam menerima informasi lowongan kerja. Pastikan dulu kebenarannya sebelum mengambil keputusan," katanya.


"Jangan mudah terpengaruh oleh informasi yang menjanjikan namun tidak jelas sumbernya, agar tidak menjadi korban penipuan yang justru merugikan diri sendiri dan keluarga.” tutup chandra. (*)

KPK Jerat Nadiem Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Google Cloud    
Jumat, November 21, 2025

On Jumat, November 21, 2025

KPK Jerat Nadiem Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Google Cloud
Tersangka dugaan korupsi Google Cloud tak berbeda jauh dari tersangka dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kejaksaan Agung. Salah satunya Nadiem Makarim yang saat itu menjabat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

BENTENGSUMBAR.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan penyelidikan perkara dugaan korupsi Google Cloud telah rampung. 


Bahkan, KPK telah melakukan ekspose atau gelar perkara di tingkat pimpinan.


Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, tersangka dugaan korupsi Google Cloud tak berbeda jauh dari tersangka dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kejaksaan Agung. 


Salah satunya Nadiem Makarim yang saat itu menjabat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.


"Sebagian besar itu (tersangkanya sama dengan Chromebook). NM (Nadiem) kemudian siapa nama stafsusnya itu yang belum, JT. Jadi ada yang beda, tapi secara keseluruhan sama," ujarnya, Kamis (20/11/2025).


KPK memastikan tidak akan menangani perkara dugaan korupsi Google Cloud. Perkara ini akan dilimpahkan ke Kejagung karena dianggap memiliki irisan dengan perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook.


"Nanti kami serahkan. Jadi yang diserahkan adalah dokumen-dokumen yang kami miliki yang diperoleh saat penyelidikan di mana ada beberapa juga yang secara sukarela mengirimkan dokumen lain-lain kepada kami, kepada penyidik," katanya.


Diberitakan sebelumnya, KPK menduga adanya korupsi yang terjadi di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).


Kasus ini terkait Google Cloud yang merupakan bagian dari pengadaan Chromebook.


"Chromebook dan lain-lain ini masih lidik. Ini ada cloud, Google Cloud dan lain-lain, bagian dari itu (Chromebook)," kata Asep. (*) 


Sumber: SINDONews.com

Putusan Banding Pengadilan Tinggi, Razman Nasution Dihukum 1,5 Tahun Penjara    
Jumat, November 21, 2025

On Jumat, November 21, 2025

Putusan Banding Pengadilan Tinggi, Razman Nasution Dihukum 1,5 Tahun Penjara
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengeluarkan putusan banding terkait kasus pencemaran nama baik terhadap pengacara Hotman Paris Hutapea yang menjerat Razman Nasution.
BENTENGSUMBAR.COM - Razman Nasution tampaknya harus merasakan dinginnya jeruji besi selama 1,5 tahun atau 1 tahun 6 bulan penjara.


Itu setelah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengeluarkan putusan banding terkait kasus pencemaran nama baik terhadap pengacara Hotman Paris Hutapea yang menjerat Razman Nasution.


Melalui putusannya, Pengadilan Tinggi menetapkan hukuman 1,5 tahun penjara bagi Razman. 


Hal tersebut menguatkan vonis yang sebelumnya dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara.


Hal itu disampaikan Humas Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Catur Irianto. 


Dia menyebut, majelis hakim tingkat banding menilai bahwa putusan sebelumnya sudah tepat dan adil.


"Majelis hakim yang memeriksa perkara itu bahwa hukuman untuk 1 tahun 6 bulan ini sudah memadai, sudah pantas dan adil setelah dipertimbangkan dan itu akhirnya menjadi putusan Pengadilan Tinggi bahwa putusan pidananya tetap. Nah, gitu," ungkap Catur kepada awak media, Kamis (20/11/2025) kemarin.


Sebelumnya, Razman dan JPU sama-sama mengajukan banding.


Dari memori banding yang diajukan oleh kedua belah pihak, hakim tingkat banding memutuskan untuk menguatkan vonis yang dijatuhkan PN Jakarta Utara.


Razman pun harus menjalani vonis tersebut. 


Meski demikian, dua belah pihak memiliki hak hukum jika tidak menerima putusan banding yang ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. (*)


Sumber: Fajar. co. id

Siap Bergerak Ikuti Arah Kebijakan Pusat, Wako Payakumbuh Hadiri Rakornas Kepegawaian 2025    
Jumat, November 21, 2025

On Jumat, November 21, 2025

Siap Bergerak Ikuti Arah Kebijakan Pusat, Wako Payakumbuh Hadiri Rakornas Kepegawaian 2025

Kehadiran Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta, dalam forum nasional tersebut menjadi penanda bahwa Payakumbuh siap bergerak mengikuti arah kebijakan yang dicanangkan pemerintah pusat, khususnya dalam mewujudkan Asta Cita ke-4.

BENTENGSUMBAR.COM - Pemko Payakumbuh memperkuat arah kebijakan dengan menyelaraskan agenda reformasi birokrasi nasional setelah menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian 2025 yang digelar BKN di Pullman Central Park, Jakarta, Kamis (19/11/2025).


Kehadiran Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta, dalam forum nasional tersebut menjadi penanda bahwa Payakumbuh siap bergerak mengikuti arah kebijakan yang dicanangkan pemerintah pusat, khususnya dalam mewujudkan Asta Cita ke-4.


Zulmaeta menyebut sembilan kebijakan baru BKN dan data terbaru kondisi ASN nasional menjadi rujukan penting bagi pemerintah daerah dalam membangun birokrasi yang lebih modern dan adaptif.


“Reformasi birokrasi tidak boleh berhenti di tataran pusat. Payakumbuh akan menindaklanjuti seluruh arahan BKN untuk memperkuat tata kelola kepegawaian, memetakan talenta ASN secara lebih terstruktur, serta mempercepat automasi layanan kepegawaian,” kata Wako Zulmaeta.


Ia menegaskan bahwa layanan kepegawaian yang cepat dan responsif kini menjadi kebutuhan mendesak, terutama bagi kota yang sedang bergerak memperkuat pembangunan infrastruktur, layanan dasar, dan sektor ekonomi.


“Kebijakan seperti automasi kenaikan pangkat, penyederhanaan uji kompetensi, dan penguatan manajemen talenta akan segera kami adaptasi. Ini penting untuk memastikan ASN Payakumbuh bekerja dalam ritme baru yang efisien dan berbasis kinerja,” ujarnya.


Menurut Zulmaeta, sejumlah kebijakan yang disampaikan Kepala BKN, mulai dari pemetaan talenta hingga independensi seleksi JPT, akan berdampak langsung pada efektivitas birokrasi di tingkat daerah.


Rakornas 2025 menegaskan kembali bahwa jumlah ASN nasional saat ini mencapai 5.588.245 orang, dengan komposisi 64 persen PNS dan 36 persen PPPK.


Data tersebut menjadi dasar bagi daerah seperti Payakumbuh untuk memperkuat perencanaan kebutuhan ASN dan redistribusi tugas.


Zulmaeta menilai bahwa Asta Cita, terutama agenda reformasi birokrasi, menjadi peluang bagi daerah untuk memperbaiki kualitas pemerintahan.


“Birokrasi yang kuat akan menghasilkan pelayanan publik yang kuat. Payakumbuh akan menempatkan reformasi ini sebagai agenda prioritas daerah,” katanya.


Dalam forum tersebut, sejumlah tokoh nasional, termasuk Ignatius Jonan dan Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf, memberikan perspektif global mengenai kebutuhan birokrasi yang adaptif, inovatif, dan responsif.


Zulmaeta menilai perspektif yang disampaikan sejumlah tokoh tersebut sangat penting bagi daerah.


“Kota seperti Payakumbuh tidak boleh menunggu perubahan. Kami harus membaca arah kebijakan pusat dan bergerak cepat. Rakornas ini memberikan peta jalan yang jelas,” tutupnya.


Kepala BKN Prof. Zudan Arif Fakrulloh menegaskan bahwa BKN tengah mengakselerasi implementasi Asta Cita ke-4, yakni reformasi hukum, birokrasi, dan tata kelola pemerintahan.


Reformasi yang dimaksud diarahkan untuk melindungi, memudahkan, dan membahagiakan masyarakat melalui perubahan regulasi dari pendekatan represif menuju responsif.


Ia mencontohkan transformasi sistem keuangan dari wesel pos hingga era keuangan digital, serta revolusi telekomunikasi yang memungkinkan komunikasi anytime, anywhere melalui smartphone.


“Reformasi itu nyata dan terus bergerak. Birokrasi harus mampu mengikuti laju tersebut,” pungkasnya. (HM)

Wako Pariaman Minta Penguatan Peran Penyelenggara Layanan Sosial Sosialisasikan Jamsostek Bagi Pekerja Rentan    
Jumat, November 21, 2025

On Jumat, November 21, 2025

Wako Pariaman Minta Penguatan Peran Penyelenggara Layanan Sosial Sosialisasikan Jamsostek Bagi Pekerja Rentan
Sosialisasi Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan Kepada Penyelenggara Layanan Sosial  di Pandopo Rumah Dinas Walikota Pariaman, Jumat (21/11/2025).
BENTENGSUMBAR.COM - Wali Kota Pariaman meminta kepada Penyelenggara Layanan Sosial Sosialisasikan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan(Jamsostek) dalam memperluas pelindungan bagi pekerja rentan.


Hal ini disampaikannya saat membuka Sosialisasi Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan Kepada Penyelenggara Layanan Sosial  di Pandopo Rumah Dinas Walikota Pariaman, Jumat (21/11/2025).


Yota Balad mengatakan bahwa terdapat sejumlah pekerja rentan yang khususnya penerima bantuan sosial masih menolak didaftarkan.


Pasalnya, karena kuatir bantuan sosial yang mereka terima terputus jika mendapat BPJS Ketenagakerjaan.


“Saya meminta kepada penyelenggara layanan sosial khususnya penyuluh sosial dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) agar menyampaikan dan meluruskan bahwa pekerja rentan yang menerima PKH ini," katanya.


"Bantuan sosialnya tidak terputus dan tidak berdampak apa pun terhadap status masyarakat sebagai penerima bantuan sosial”, ujarnya. (R/at)


Maklumat: 


Wartawan BentengSumbar. com dalam bertugas meliput dan investigasi dilengkapi id. card. 


Narasumber dapat meminta wartawan BentengSumbar. com memperlihatkan kartu Identitas jika diperlukan.