Tri Hadiyanto Pacu Infrastruktur Permukiman Padang, Drainase Tembus 10 Kilometer dari Target 4 Kilometer!

Tri Hadiyanto Pacu Infrastruktur Permukiman Padang, Drainase Tembus 10 Kilometer dari Target 4 Kilometer!

BentengSumbar On Kamis, Oktober 29, 2026

Di bawah arahan Kepala Dinas Perkim Kota Padang, Tri Hadiyanto, pekerjaan jalan lingkungan dan drainase terus dioptimalkan untuk mendukung kenyamanan serta aktivitas masyarakat di berbagai kawasan permukiman. (Fotdok: Tommi). 

BENTENGSUMBAR.COM - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Padang terus menggenjot pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur lingkungan. Di bawah arahan Kepala Dinas Perkim Kota Padang, Tri Hadiyanto, pekerjaan jalan lingkungan dan drainase terus dioptimalkan untuk mendukung kenyamanan serta aktivitas masyarakat di berbagai kawasan permukiman.

Tri Hadiyanto menyampaikan, hingga akhir Oktober 2026, pembangunan dan pemeliharaan jalan lingkungan telah mencapai 16 kilometer dari target sekitar 24 kilometer sepanjang tahun ini. Capaian tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Padang meningkatkan kualitas infrastruktur dasar yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga.

“Untuk jalan lingkungan, kita menargetkan pembangunan dan pemeliharaan sepanjang lebih kurang 24 kilometer. Sampai hari ini, realisasinya sudah mencapai 16 kilometer. Insyaallah, hingga akhir tahun nanti kita optimistis dapat melampaui target yang telah ditentukan,” ujar Tri Hadiyanto, Kamis (29/10/2026).

Tak hanya jalan lingkungan, capaian pekerjaan drainase bahkan melampaui target awal. Dari sasaran sepanjang 4 kilometer, Dinas Perkim Kota Padang telah menyelesaikan lebih dari 10 kilometer pekerjaan. Realisasi tersebut mencakup pemeliharaan saluran yang sudah ada maupun pembangunan drainase baru di sejumlah kawasan.

Menurut Tri, capaian drainase tersebut menunjukkan perkembangan pekerjaan yang terus berjalan. Infrastruktur saluran air menjadi salah satu aspek penting dalam penataan lingkungan permukiman, terutama untuk membantu memperlancar aliran air dan menjaga fungsi drainase agar tetap optimal.

“Untuk drainase, dari target 4 kilometer, kita sudah menyelesaikan lebih dari 10 kilometer, baik pemeliharaan maupun pembangunan saluran baru. Insyaallah, jumlah ini masih akan bertambah hingga akhir tahun karena masih ada beberapa paket pekerjaan yang sedang kita kerjakan,” katanya.

Tri menegaskan, pekerjaan yang masih berlangsung membuka peluang bertambahnya realisasi pembangunan hingga penghujung tahun. Karena itu, Dinas Perkim terus mengoptimalkan pelaksanaan paket pekerjaan agar target pembangunan infrastruktur lingkungan dapat dicapai, bahkan berpeluang terlampaui sesuai perkembangan di lapangan.

Pembangunan jalan lingkungan dan drainase memiliki peran penting bagi kehidupan masyarakat. Jalan yang lebih baik dapat menunjang mobilitas warga, sedangkan drainase yang berfungsi dengan baik membantu mengalirkan air dan mengurangi risiko genangan. Kedua infrastruktur tersebut menjadi bagian dari kebutuhan dasar dalam menciptakan lingkungan permukiman yang lebih tertata.

Melalui program pembangunan dan pemeliharaan berkelanjutan, Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Perkim berupaya meningkatkan kualitas kawasan permukiman secara bertahap. Tri Hadiyanto menekankan pentingnya menjaga kesinambungan pekerjaan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat, sekaligus mendukung peningkatan kualitas infrastruktur lingkungan di berbagai wilayah Kota Padang.

Dengan realisasi jalan lingkungan mencapai 16 kilometer dan pekerjaan drainase melampaui 10 kilometer hingga akhir Oktober, Dinas Perkim Kota Padang terus mengejar penyelesaian program tahun 2026. Fokus berikutnya adalah menuntaskan paket pekerjaan yang masih berjalan, sehingga pembangunan infrastruktur lingkungan di bawah koordinasi Tri Hadiyanto dapat memberikan manfaat nyata bagi aksesibilitas warga dan kelancaran sistem drainase permukiman. (*) 

Editor: Zamri Yahya, WU

Lantik 33 Pejabat, Sekda Sumbar Tekankan Pentingnya Kompetensi dan Etika Birokrasi

Lantik 33 Pejabat, Sekda Sumbar Tekankan Pentingnya Kompetensi dan Etika Birokrasi

BentengSumbar On Kamis, Oktober 29, 2026

Pelantikan 33 Pejabat Administrator (Eselon 3) dan Pengawas (Eselon 4) di lingkungan Pemprov Sumbar di Auditorium Gubernuran, Kamis (29/10/2026). (Fotdok: Budi). 

BENTENGSUMBAR.COM - Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Arry Yuswandi, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk memperkuat profesionalisme aparatur melalui pengisian jabatan yang mengedepankan kompetensi, kapasitas, dan kepatutan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penerapan kebijakan penilaian inovasi bagi pejabat fungsional serta penerapan sistem manajemen talenta untuk pengisian jabatan struktural.

Penegasan itu disampaikan Arry saat melantik 33 Pejabat Administrator (Eselon 3) dan Pengawas (Eselon 4) di lingkungan Pemprov Sumbar di Auditorium Gubernuran, Kamis (29/10/2026).

Dari jumlah tersebut, sebanyak 17 orang menduduki jabatan administrator atau eselon III, sedangkan 16 lainnya mengisi jabatan pengawas atau eselon IV.

Ke-33 pejabat tersebut ditempatkan pada 12 perangkat daerah, yakni Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Dinas Kebudayaan, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak, Dinas Pangan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Badan Pendapatan Daerah, serta RSUD M. Natsir.

Dalam arahannya, Arry menjelaskan bahwa jabatan struktural dan jabatan fungsional memiliki karakteristik serta tanggung jawab berbeda. Jabatan struktural lebih berorientasi pada fungsi manajerial, koordinasi, dan pengambilan keputusan, sedangkan jabatan fungsional menitikberatkan pada pelaksanaan tugas berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu. Karena itu, keduanya tidak tepat dipertentangkan, sebab sama-sama memiliki peran penting dalam mencapai tujuan organisasi.

Sebagai upaya memastikan pengembangan karier ASN berjalan sesuai kapasitas, Pemprov Sumbar mulai menerapkan kebijakan internal yang mewajibkan pejabat fungsional yang akan naik ke jenjang Ahli Muda dan Ahli Madya untuk menghasilkan inovasi sesuai bidang tugasnya. Kelayakan inovasi tersebut akan dinilai oleh Tim Penilai Kepegawaian yang diketuai Sekda.

“Ini merupakan kebijakan internal di lingkungan Pemprov Sumbar. Tujuannya untuk memastikan bahwa ASN yang naik jabatan benar-benar layak dan memiliki kapasitas untuk menempati posisi yang akan diisi,” tegas Arry.

Ke depan, pendekatan serupa juga akan diperkuat dalam pengisian jabatan struktural melalui sistem manajemen talenta. Dengan mekanisme tersebut, penempatan pejabat diharapkan semakin objektif dan didasarkan pada kompetensi serta kepatutan, bukan pada faktor lain.

“Tujuannya agar dalam pengisian jabatan bukan didasari rasa suka atau tidak suka terhadap para calon, tetapi betul-betul berdasarkan aspek kompetensi dan kepatutan,” ujarnya.

Selain menekankan profesionalisme, Arry mengingatkan para pejabat yang baru dilantik agar segera memahami bidang tugas, tanggung jawab, dan batas kewenangannya masing-masing. Menurutnya, hubungan kerja yang harmonis harus dibangun melalui pembagian peran yang jelas, dengan bawahan memberikan saran dan pertimbangan, sementara atasan bertanggung jawab merumuskan kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi.

“Semua ada mekanismenya. Itulah yang dikatakan etika birokrasi dan itu perlu kita jaga bersama,” tuturnya.

Pelantikan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemprov Sumbar, di antaranya Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Firdaus, Kepala Badan Pendapatan Daerah Al Amin, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sukarli, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Jumadi, Kepala Dinas Pangan Iqbal Rama Dipayana, serta Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumbar Kuartini Deti Putri. (adpsb/bud)

Kapolda Sumbar Dukung Peradi Run 2026, Pesan Penting Ini Jadi Sorotan!

Kapolda Sumbar Dukung Peradi Run 2026, Pesan Penting Ini Jadi Sorotan!

BentengSumbar On Kamis, Oktober 29, 2026

Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Drs. Jawari, S.H., M.H., saat menerima audiensi Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia (DPC PERADI) Padang di Markas Komando Polda Sumbar, Rabu (28/10/2026). (Fotdok: Ist). 

BENTENGSUMBAR.COM - Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Drs. Jawari, S.H., M.H., menyatakan dukungan untuk menyukseskan Peradi Run 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 13 Desember 2026. Dukungan tersebut disampaikan saat menerima audiensi Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia (DPC PERADI) Padang di Markas Komando Polda Sumbar, Rabu (28/10/2026).

Dukungan Kapolda Sumbar menjadi bagian penting dalam persiapan Peradi Run 2026, sebuah agenda organisasi advokat yang dirancang untuk melibatkan masyarakat secara lebih luas. Pertemuan ini sekaligus membuka ruang koordinasi antara PERADI Padang dan Polda Sumbar demi mendukung pelaksanaan kegiatan yang tertib, aman, dan lancar.

Audiensi yang berlangsung pukul 14.00 WIB tersebut dipimpin Ketua DPC PERADI Padang, Miko Kamal. Ia hadir bersama Wakil Ketua I Rianda Seprasia, Ketua Pusat Bantuan Hukum PERADI Padang Jefrinaldi, Ketua Peradi Run 2026 Refvi Rizal, serta Ketua Bidang Kajian PERADI Padang Yofiza Media.

Dalam pertemuan itu, DPC PERADI Padang menyampaikan rencana penyelenggaraan Peradi Run 2026 yang akan digelar pada Desember mendatang. Dukungan Kapolda Sumbar menjadi dorongan bagi panitia untuk mematangkan persiapan, termasuk memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Pesan penting dari pertemuan tersebut adalah perlunya sinergi antarlembaga agar kegiatan yang melibatkan masyarakat dapat terlaksana dengan baik. Koordinasi sejak tahap persiapan menjadi salah satu unsur penting untuk mengantisipasi kebutuhan penyelenggaraan, menjaga ketertiban, serta memberikan kenyamanan bagi para peserta.

Bagi DPC PERADI Padang, Peradi Run 2026 bukan sekadar agenda organisasi, tetapi juga kesempatan untuk menghadirkan kegiatan yang terbuka bagi masyarakat. Melalui kegiatan ini, PERADI diharapkan dapat memperluas interaksi dengan publik sekaligus memperkenalkan peran organisasi advokat di tengah kehidupan sosial.

Audiensi tersebut juga menjadi momentum mempererat hubungan kelembagaan antara DPC PERADI Padang dan Polda Sumbar. Komunikasi yang terbangun diharapkan tidak berhenti pada persiapan kegiatan olahraga, tetapi turut membuka ruang kerja sama yang konstruktif sesuai dengan peran dan kewenangan masing-masing lembaga.

Dengan jadwal pelaksanaan pada 13 Desember 2026, panitia Peradi Run kini memiliki waktu untuk mempersiapkan berbagai kebutuhan teknis dan membangun partisipasi masyarakat. Dukungan Kapolda Sumbar menjadi salah satu unsur penting dalam mendorong koordinasi yang lebih baik menjelang hari pelaksanaan.

Dukungan tersebut sekaligus menegaskan pentingnya kolaborasi dalam menyukseskan kegiatan publik di Sumatera Barat. DPC PERADI Padang berharap Peradi Run 2026 dapat berlangsung lancar, mendapat sambutan luas dari masyarakat, serta menjadi momentum positif untuk memperkuat hubungan antara organisasi advokat, kepolisian, dan masyarakat. (*) 

Editor: Zamri Yahya, WU

Tekan Harga Cabai dan Kendalikan Inflasi, Pemko Padang Gelar Gerakan Pangan Murah di Batang Arau

Tekan Harga Cabai dan Kendalikan Inflasi, Pemko Padang Gelar Gerakan Pangan Murah di Batang Arau

BentengSumbar On Kamis, Oktober 29, 2026

Gerakan Pangan Murah yang diselenggarakan melalui Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang. (Fotdok: Tommi). 

BENTENGSUMBAR.COM - Pemerintah Kota (Pemko) Padang terus memperkuat upaya menjaga stabilitas harga dan pasokan bahan pokok melalui Gerakan Pangan Murah (GPM). Kali ini, kegiatan tersebut digelar di Lapangan Seberang Pabayan, Kelurahan Batang Arau, Kecamatan Padang Selatan, Kamis (29/10/2026), sebagai langkah nyata membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pangan dengan harga terjangkau di tengah kenaikan harga cabai.

Gerakan Pangan Murah yang diselenggarakan melalui Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang ini menjadi salah satu strategi pemerintah daerah untuk mengendalikan inflasi sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Program tersebut diharapkan dapat meringankan pengeluaran rumah tangga, terutama ketika harga sejumlah komoditas pangan mengalami kenaikan dan kebutuhan pokok tetap harus terpenuhi setiap hari.

Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang, Alfiadi, menegaskan bahwa GPM bukan sekadar kegiatan penjualan bahan pokok dengan harga terjangkau, melainkan bentuk kehadiran pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat. “Gerakan Pangan Murah ini merupakan langkah konkret pemerintah daerah untuk menjamin ketersediaan pangan pokok berharga terjangkau sekaligus mencegah gejolak harga maupun panic buying di tengah masyarakat,” ujarnya.

Menurut Alfiadi, kestabilan harga harus didukung ketersediaan pasokan dan koordinasi berbagai pihak. Karena itu, Pemko Padang merangkul Perum Bulog, Bank Indonesia (BI), distributor, pelaku UMKM, serta berbagai pihak terkait untuk memperluas akses masyarakat terhadap bahan pangan. Kolaborasi tersebut juga diperkuat dengan pembagian voucher belanja guna membantu warga memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Kehadiran distributor, termasuk Kasi Raya, Rajawali, dan Icip, turut mendukung pelaksanaan GPM di Batang Arau. Melalui keterlibatan berbagai pelaku usaha tersebut, pemerintah berharap distribusi bahan pokok dapat berlangsung lebih efektif sehingga masyarakat memiliki alternatif untuk berbelanja dengan harga yang lebih terjangkau. Upaya menjaga pasokan ini juga penting untuk mengurangi kekhawatiran masyarakat terhadap kemungkinan kenaikan harga yang berkelanjutan.

Tak hanya berfokus pada harga, Pemko Padang juga menaruh perhatian pada kualitas pangan yang beredar di tengah masyarakat. Alfiadi menekankan pentingnya memastikan bahan pangan yang didistribusikan tetap higienis dan sehat. “Melalui kolaborasi bersama para distributor, BI, dan pelaku UMKM, kami tidak hanya meringankan beban harian warga, tetapi juga mendorong penyediaan kuliner yang sehat dan bersih demi mendukung Padang sebagai Kota Gastronomi,” katanya.

Camat Padang Selatan, Wilman Muchtar, menyampaikan apresiasi kepada Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang serta seluruh pihak yang berkontribusi dalam menyukseskan kegiatan tersebut. Menurutnya, sinergi pemerintah, distributor, perbankan, dan UMKM merupakan modal penting untuk menghadirkan program yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Ia berharap GPM terus menjadi sarana memperkuat kepedulian bersama terhadap kebutuhan pangan warga.

“Kami menyampaikan apresiasi mendalam kepada Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang serta seluruh sponsor dan UMKM yang telah berkontribusi nyata dalam menyukseskan Gerakan Pangan Murah di Batang Arau,” ujar Wilman. Ia juga mengimbau masyarakat Padang Selatan agar memanfaatkan program tersebut dengan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga sekaligus mendukung stabilitas pangan di wilayah setempat.

Melalui Gerakan Pangan Murah di Batang Arau, Pemko Padang menegaskan komitmennya untuk menjaga keterjangkauan harga, memperkuat pasokan, dan mengendalikan inflasi melalui kerja sama lintas sektor. Program ini diharapkan tidak hanya membantu masyarakat menghadapi kenaikan harga cabai, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan daerah serta mendorong tersedianya pangan yang sehat dan berkualitas bagi warga maupun wisatawan di Kota Padang. (*) 

Editor: Zamri Yahya, WU

Pemkab Solok Perkuat Kolaborasi dengan Pemuda, Revitalisasi 76 Sekolah Jadi Fokus Pembangunan SDM

Pemkab Solok Perkuat Kolaborasi dengan Pemuda, Revitalisasi 76 Sekolah Jadi Fokus Pembangunan SDM

BentengSumbar On Kamis, Oktober 29, 2026

Perayaan pelantikan dan pengukuhan Ketua Pemuda Nagari Saniang Baka periode 2026–2031 di Lapangan Balai Adat Nagari Saniang Baka, Kecamatan X Koto Singkarak, Rabu (28/10/2026). (Fotdok: Oktryoni). 

BENTENGSUMBAR.COM - Pemerintah Kabupaten Solok terus mendorong kolaborasi dengan generasi muda sebagai bagian penting dari pembangunan daerah. Momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 dimanfaatkan Bupati Solok, Dr. (H.C.) Jon Firman Pandu, S.H., untuk mengajak pemuda memperkuat persatuan, menjaga keharmonisan, dan mengambil peran nyata dalam memajukan nagari. Pesan tersebut disampaikan saat menghadiri perayaan pelantikan dan pengukuhan Ketua Pemuda Nagari Saniang Baka periode 2026–2031 di Lapangan Balai Adat Nagari Saniang Baka, Kecamatan X Koto Singkarak, Rabu (28/10/2026).

Kegiatan ini menjadi momentum bagi Pemkab Solok untuk mempererat sinergi antara pemerintah daerah, organisasi kepemudaan, dan masyarakat. Ketua Pemuda Nagari Saniang Baka, Alex Samurken St. Sati, telah resmi dilantik pada 14 Oktober 2026. Perayaan yang bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda tersebut sekaligus mempertegas harapan agar kepengurusan baru mampu menghadirkan kegiatan produktif dan berkontribusi terhadap pembangunan nagari.

Acara itu turut dihadiri Anggota DPRD Kabupaten Solok, Ismail Koto dan Boy Falma, Camat X Koto Singkarak, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), Ketua KONI Kabupaten Solok Doni Zulkifli, Wali Nagari Saniang Baka Ir. Dakhpriadi, serta tokoh masyarakat. Kehadiran berbagai unsur tersebut mencerminkan pentingnya membangun komunikasi lintas sektor agar aspirasi masyarakat dan potensi generasi muda dapat menjadi bagian dari agenda pembangunan daerah.

Dalam sambutannya, Bupati Jon Firman Pandu menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah menyukseskan kegiatan tersebut. Ia menekankan bahwa komunikasi yang baik dan kolaborasi antara pemerintah, pemuda, serta masyarakat merupakan modal penting untuk menghadapi berbagai persoalan pembangunan. “Mari kita jalin kolaborasi dan sinergi bersama-sama untuk ke depannya,” ajak Jon Firman Pandu.

Menurut Bupati, berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat membutuhkan penyelesaian melalui semangat kebersamaan, persatuan, dan dialog yang bijaksana. Karena itu, pemuda diharapkan tidak hanya menjadi peserta dalam kegiatan sosial, tetapi juga berperan sebagai mitra pemerintah dalam menjaga kerukunan dan menyampaikan gagasan konstruktif. “Persoalan kita memang banyak. Namun, dengan kebersamaan, tidak ada yang tidak dapat kita selesaikan,” ungkapnya.

Selain mendorong peran pemuda, Bupati Jon Firman Pandu juga memaparkan perhatian Pemkab Solok terhadap pembangunan sumber daya manusia melalui sektor pendidikan. Pada 2026, program revitalisasi sekolah disebut telah menjangkau hampir 76 satuan pendidikan di Kabupaten Solok. Program tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan kualitas sarana pendidikan dan menunjang proses belajar mengajar.

Pemkab Solok juga merencanakan pembangunan Sekolah Rakyat yang ditargetkan mulai dilaksanakan pada 2026 untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak daerah. Bupati menegaskan bahwa pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang berperan penting dalam mempersiapkan generasi masa depan. “Pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan adalah investasi jangka panjang. Inilah yang akan mempersiapkan generasi kita menyambut Indonesia Emas tahun 2045,” jelasnya.

Sementara itu, Wali Nagari Saniang Baka, Ir. Dakhpriadi, menyampaikan selamat kepada Alex Samurken St. Sati beserta jajaran pengurus yang baru dilantik. Ia berharap organisasi pemuda dapat menjadi motor penggerak kegiatan positif, mendukung pembangunan nagari, dan membentuk calon pemimpin masa depan. Bupati Solok juga berpesan agar pengurus menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, menjaga persatuan, serta menghadirkan kontribusi yang dapat dirasakan masyarakat.

Melalui momentum Hari Sumpah Pemuda ke-98, Pemkab Solok menegaskan pentingnya memperkuat kerja sama dengan seluruh elemen masyarakat, terutama generasi muda. Sinergi kepemudaan, penguatan pendidikan, dan semangat gotong royong diharapkan berjalan beriringan untuk mendukung kemajuan nagari dan daerah. Dengan kolaborasi yang berkelanjutan, Kabupaten Solok diharapkan semakin mampu membangun sumber daya manusia yang berkualitas serta mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berdaya saing. (80)

Editor: Zamri Yahya, WU

Wako Zulmaeta Tantang Pemuda Payakumbuh Jadi Penggerak Ekonomi, Bukan Sekadar Penonton Pembangunan

Wako Zulmaeta Tantang Pemuda Payakumbuh Jadi Penggerak Ekonomi, Bukan Sekadar Penonton Pembangunan

BentengSumbar On Kamis, Oktober 29, 2026

Forum ini menjadi momentum penting untuk mengubah semangat kepemudaan menjadi gagasan dan aksi yang berdampak bagi masyarakat. (Fotdok: Hermiko). 

BENTENGSUMBAR.COM – Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 di Kota Payakumbuh tidak berhenti pada seremoni dan pengibaran bendera. Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta, langsung mendorong generasi muda mengambil peran nyata dalam pembangunan daerah melalui Rapat Paripurna Pemuda bertajuk “Saatnya Generasi Muda Mengambil Peran” di Aula Josrizal Zain, Balai Kota Payakumbuh, Rabu (28/10/2026). Forum ini menjadi momentum penting untuk mengubah semangat kepemudaan menjadi gagasan dan aksi yang berdampak bagi masyarakat.

Usai memimpin upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda, Zulmaeta membuka ruang dialog bagi kalangan muda untuk menyampaikan pemikiran, kritik, serta rekomendasi bagi kemajuan Kota Payakumbuh. Kegiatan yang difasilitasi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) bersama KNPI tersebut dihadiri unsur Forkopimda, Kepala Disparpora Yunida Fatwa, Ketua DPD KNPI Sumatera Barat Nanda Satria, Ketua KNPI Kota Payakumbuh Rahmanda Fajri, serta perwakilan organisasi kepemudaan dan pelajar.

Dalam arahannya, Zulmaeta menegaskan bahwa pemuda tidak boleh hanya menjadi penonton ketika pembangunan berlangsung. Generasi muda harus berani tampil sebagai pelaku perubahan, penggerak inovasi, dan mitra strategis pemerintah daerah. Pesan ini sekaligus menjadi tantangan bagi organisasi kepemudaan di Payakumbuh agar mampu menunjukkan kontribusi yang terukur, bukan sekadar aktif dalam kegiatan seremonial.

Zulmaeta juga menekankan pentingnya menghasilkan rekomendasi yang tajam, realistis, dan dapat dilaksanakan. Menurutnya, hasil Rapat Paripurna Pemuda jangan sampai berakhir sebagai dokumen tanpa tindak lanjut. Pemerintah Kota Payakumbuh membuka ruang bagi gagasan yang dapat dikaji dan dipertimbangkan sesuai kewenangan serta kemampuan daerah. “Mari jadikan momentum Sumpah Pemuda ini sebagai penguat komitmen mewujudkan Payakumbuh yang maju, inklusif, dan berdaya saing,” tegasnya.

Dorongan untuk menghadirkan aksi nyata turut disampaikan Ketua DPD KNPI Sumatera Barat, Nanda Satria. Ia mengajak pemuda Payakumbuh membangun gagasan besar tentang industrialisasi dan inovasi ekonomi lokal. Menurutnya, potensi daerah perlu dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi yang memberikan nilai tambah, mulai dari penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), inovasi produk olahan kopi, kuliner khas, hingga pengembangan pariwisata kreatif.

Nanda juga menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah harus berjalan beriringan dengan tawaran solusi dan gerakan konkret. Pemuda, katanya, perlu menjadi lokomotif yang mendorong tumbuhnya peluang usaha serta mengoptimalkan potensi ekonomi lokal. Dengan pendekatan tersebut, semangat Sumpah Pemuda diharapkan tidak hanya menjadi slogan tahunan, tetapi juga mendorong lahirnya inovasi, lapangan kerja, dan aktivitas ekonomi produktif di Kota Payakumbuh.

Sementara itu, Ketua KNPI Kota Payakumbuh, Rahmanda Fajri, menyatakan kesiapan organisasi kepemudaan untuk bersinergi dengan pemerintah daerah dalam menjalankan gagasan konstruktif. KNPI berkomitmen mengoptimalkan pemanfaatan ruang publik, memperkuat jejaring antarkomunitas, serta meningkatkan kapasitas pemuda agar semakin siap berkontribusi dalam pembangunan. Sinergi tersebut menjadi penting agar ide-ide yang lahir dari kalangan muda dapat berkembang menjadi program yang bermanfaat.

Kolaborasi pemerintah dan pemuda juga menjadi kunci untuk menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks. Penguatan UMKM, pengembangan kreativitas, pemanfaatan ruang publik, serta peningkatan keterampilan generasi muda dapat menjadi langkah strategis apabila dirancang dengan target yang jelas dan pelaksanaan yang berkelanjutan. Karena itu, hasil Rapat Paripurna Pemuda diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah sekaligus pedoman bagi organisasi kepemudaan dalam menjalankan aksi nyata.

Melalui Rapat Paripurna Pemuda pada peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98, Pemerintah Kota Payakumbuh menegaskan pentingnya menempatkan generasi muda sebagai bagian aktif dari pembangunan. Tantangan berikutnya adalah memastikan gagasan tidak berhenti di ruang rapat, melainkan berlanjut menjadi langkah konkret yang dirasakan masyarakat. Semangat “Saatnya Generasi Muda Mengambil Peran” pun diharapkan menjadi energi baru untuk mendorong Payakumbuh semakin maju, kreatif, inklusif, dan berdaya saing. (HM)

Pemko Padang Perkuat Pelayanan Publik, Fadly Amran Dorong Kerja Sama dengan Pengadilan Agama

Pemko Padang Perkuat Pelayanan Publik, Fadly Amran Dorong Kerja Sama dengan Pengadilan Agama

BentengSumbar On Kamis, Oktober 29, 2026

Wali Kota Padang, Fadly Amran, menerima kunjungan silaturahmi Ketua Pengadilan Agama Padang, Anneka Yosihilma, di Rumah Dinas Wali Kota Padang, Rabu (28/10/2026). (Fotdok: Tommi). 

BENTENGSUMBAR.COM - Pemerintah Kota Padang terus memperkuat sinergi lintas lembaga untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Wali Kota Padang, Fadly Amran, menerima kunjungan silaturahmi Ketua Pengadilan Agama Padang, Anneka Yosihilma, di Rumah Dinas Wali Kota Padang, Rabu (28/10/2026). Pertemuan ini menjadi momentum bagi Pemko Padang untuk mendorong koordinasi yang lebih efektif, terutama dalam menangani persoalan pelayanan peradilan dan pemenuhan hak masyarakat.

Fadly Amran menegaskan, Pemko Padang mendukung penguatan koordinasi dengan Pengadilan Agama Padang agar berbagai persoalan yang membutuhkan keterlibatan lintas lembaga dapat ditangani secara terarah. Sinergi tersebut diharapkan tidak berhenti pada komunikasi formal, tetapi berkembang menjadi langkah konkret yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Salah satu langkah yang didorong Pemko Padang adalah pembentukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pengadilan Agama Padang. Melalui kesepakatan tersebut, kedua lembaga diharapkan memiliki landasan koordinasi yang lebih jelas dalam menyikapi kendala pelayanan, sekaligus memperkuat dukungan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

“Kami mendorong terjalinnya Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Kota Padang dan Pengadilan Agama Padang agar permasalahan tersebut dapat ditangani secara bersama-sama,” ujar Fadly Amran. Dorongan ini memperlihatkan komitmen Pemko Padang untuk membangun kolaborasi yang berorientasi pada penyelesaian masalah, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih baik.

Dalam pertemuan itu, Ketua Pengadilan Agama Padang, Anneka Yosihilma, mengungkapkan kendala pengiriman surat panggilan sidang melalui PT Pos Indonesia yang kerap terkendala ketidaksesuaian alamat penerima. Menyikapi persoalan tersebut, kerja sama dengan pihak kelurahan dinilai penting untuk membantu memperlancar penyampaian informasi dan mendukung ketepatan alamat penerima surat panggilan sidang.

“Terkait penyampaian surat panggilan sidang, kami berharap dapat menjalin kerja sama dengan pihak kelurahan,” ungkap Anneka. Bagi Pemko Padang, koordinasi dengan perangkat kewilayahan dapat menjadi bagian dari upaya mendukung pelayanan publik yang lebih tertib dan responsif, dengan tetap memperhatikan prosedur serta kewenangan masing-masing lembaga.

Selain persoalan administrasi persidangan, pertemuan tersebut juga membahas pemenuhan hak nafkah anak dari orang tua berstatus pegawai negeri sipil (PNS) yang telah bercerai. Anneka berharap adanya dukungan langsung dari Pemko Padang agar persoalan tersebut memperoleh perhatian dan penanganan sesuai ketentuan yang berlaku. Isu ini menjadi penting karena menyangkut pemenuhan hak anak yang tidak boleh diabaikan setelah terjadinya perceraian orang tua.

Penguatan sinergi tersebut turut melibatkan unsur Pemko Padang, yakni Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Tarmizi Ismail; Kepala Dinas Sosial, Eri Sendjaya; Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, Zul Asfi Lubis; serta Bagian Hukum. Keterlibatan perangkat daerah ini diharapkan mendukung pembahasan lebih lanjut mengenai bentuk kerja sama yang tepat, terutama untuk persoalan yang membutuhkan koordinasi lintas sektor.

Melalui pertemuan ini, Pemko Padang menegaskan pentingnya kolaborasi dalam menghadirkan pelayanan publik yang semakin efektif dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Rencana kerja sama dengan Pengadilan Agama Padang diharapkan dapat membuka jalan bagi penanganan kendala surat panggilan sidang dan dukungan terhadap pemenuhan hak nafkah anak secara lebih terkoordinasi, terukur, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (*) 

Editor: Zamri Yahya, WU