BentengSumbar.com

Rakerprov KONI Sumbar Tetapkan Arah Pembinaan Atlet dan Persiapan Porprov 2026

Ketua Komisi I Rakerprov KONI Sumatera Barat, Defri Nasli, menegaskan bahwa rekomendasi tersebut bertujuan memperkuat tata kelola organisasi olahraga di Sumatera Barat.

BENTENGSUMBAR.COM - Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) KONI Sumatera Barat Tahun 2025, di Padang, Sabtu (20/12) menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis terkait penataan organisasi, keanggotaan, transparansi keuangan, serta arah pembinaan prestasi olahraga dan penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) 2026.

Melalui laporan Komisi I, Rakerprov merekomendasikan penyesuaian struktur organisasi KONI Sumatera Barat agar lebih selaras dengan kebutuhan pembinaan prestasi olahraga.

Pengurus yang dinilai tidak aktif diminta untuk dievaluasi dan diganti guna meningkatkan efektivitas kinerja organisasi. Seluruh kebijakan organisasi ditegaskan harus berpedoman pada AD/ART KONI serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan penyelesaian persoalan organisasi mengedepankan musyawarah dan kepastian hukum

Ketua Komisi I Rakerprov KONI Sumatera Barat, Defri Nasli, menegaskan bahwa rekomendasi tersebut bertujuan memperkuat tata kelola organisasi olahraga di Sumatera Barat.

“Penataan struktur, evaluasi kepengurusan, serta transparansi keuangan merupakan langkah penting agar KONI semakin profesional dan dipercaya cabang olahraga dalam pembinaan prestasi,” kata Defri Nasli.

Komisi I juga merekomendasikan pengesahan 10 cabang olahraga baru sebagai anggota KONI Sumatera Barat, yakni Teqball, Pickleball, IBCA MMA, IODI, FYI, KSMI, Savate, ALTI, Panahan Berkuda, dan AFI, setelah memenuhi persyaratan administrasi, organisasi, dan teknis.

Di bidang keuangan, KONI Sumbar diminta menyampaikan laporan keuangan secara berkala per triwulan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada cabang olahraga

Sementara itu, Komisi II menetapkan klasifikasi pembinaan atlet Sumatera Barat melalui sistem promosi dan degradasi. Atlet andalan ditetapkan bagi atlet yang mewakili Indonesia di event internasional resmi, tergabung dalam pelatnas, serta peraih medali emas PON XXI 2024 dan kejuaraan nasional.

Atlet prioritas mencakup peraih medali perak PON, Kejurnas, dan emas POMNAS, sedangkan atlet potensial adalah peraih medali perunggu PON dan Kejurnas. Selain itu, ditetapkan pula kategori atlet binaan khusus bagi atlet muda berprestasi yang diproyeksikan meraih medali pada PON berikutnya

Ketua Komisi II, Fazril Ale, menyampaikan bahwa pengelompokan atlet tersebut dimaksudkan agar pembinaan berjalan lebih terarah dan berkelanjutan.

“Dengan klasifikasi atlet yang jelas, KONI dan cabang olahraga memiliki acuan yang sama dalam pembinaan, sehingga target prestasi daerah bisa dicapai secara sistematis,” ujar Ale.

Komisi II juga menetapkan bahwa Porprov XVI Sumatera Barat akan digelar pada Juni–Juli 2026. Cabang olahraga dapat dipertandingkan apabila memiliki minimal 10 pengurus cabang kabupaten/kota sebagai anggota KONI. Jumlah nomor dan kelas yang dipertandingkan mengacu pada PON XXI Aceh–Sumut 2024 dan/atau PON XXII NTB–NTT 2028, dengan ketentuan minimal lima peserta.

"Jika jumlah peserta tidak memenuhi ketentuan, maka perebutan medali disesuaikan, dan nomor dengan hanya dua peserta dinyatakan tidak dipertandingkan;" tegas Ale.

Seluruh hasil dan rekomendasi Komisi I dan Komisi II tersebut diserahkan kepada pimpinan sidang, Anandya Dipo Pratama untuk disahkan sebagai keputusan Rakerprov KONI Sumatera Barat Tahun 2025 dan menjadi acuan pembinaan serta tata kelola olahraga prestasi di Sumatera Barat. (*)

Minggu, Desember 21, 2025

Gubernur Mahyeldi: Wakaf Punya Potensi Besar Menjawab Persoalan Umat

BentengSumbar.com On Minggu, Desember 21, 2025

Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah membuka secara resmi kegiatan Sertifikasi Nazhir Wakaf Batch IX yang digelar di Padang, Minggu (21/12/2025).

BENTENGSUMBAR.COM - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah membuka secara resmi kegiatan Sertifikasi Nazhir Wakaf Batch IX yang digelar di Padang, Minggu (21/12/2025). Dalam kesempatan tersebut, Gubernur menekankan pentingnya pengelolaan wakaf secara profesional agar potensi besar wakaf benar-benar memberi manfaat luas bagi umat dan pembangunan.

“Terima kasih kepada seluruh peserta nazhir wakaf yang telah menunjukkan komitmen untuk mengelola amanah umat. Saat ini, potensi wakaf kita luar biasa besar, namun belum seluruhnya terkelola secara maksimal,” ujar Mahyeldi.

Mahyeldi menyebutkan, wakaf sejatinya mampu menjadi solusi berbagai persoalan umat, termasuk dalam mendukung pembiayaan pembangunan. Ia mencontohkan bagaimana wakaf telah menjadi budaya di sejumlah negara maju dalam peradaban Islam.

“Kenapa Al-Azhar bisa besar dan kuat? Karena wakaf sudah menjadi budaya di Mesir. Bahkan, ketika seseorang wafat, ada wasiat untuk mewakafkan hartanya. Pahala wakaf ini terus mengalir,” ungkapnya.

Gubernur juga mengungkapkan bahwa potensi wakaf nasional diperkirakan mencapai Rp2.000 triliun, namun membutuhkan lembaga pengelola yang profesional dan berintegritas agar manfaatnya optimal.

“Sumatera Barat sejak dulu selalu memberi kontribusi bagi peradaban bangsa. Salah satunya melalui pengelolaan wakaf. Karena itu, kita perlu menyiapkan nazhir yang kompeten, amanah, dan profesional,” tegas Mahyeldi.

Sementara itu, perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI), Dr. Helmi Hamidah menyampaikan bahwa jumlah nazhir wakaf di Indonesia saat ini mencapai 6.940 orang, dengan sekitar 400 nazhir berasal dari Sumbar.

“Sumatera Barat termasuk provinsi yang lebih awal bergerak dalam pengelolaan wakaf. Lembaga nazhir memiliki peran strategis untuk menginventarisasi dan mengoptimalkan aset wakaf di daerah,” jelasnya.

Kegiatan Sertifikasi Nazhir Wakaf Batch IX ini diikuti oleh perwakilan dari berbagai unsur, antara lain BWI, Kementerian Agama, perguruan tinggi, perbankan, asesor, serta sejumlah pakar dan praktisi perwakafan. Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat ekosistem wakaf yang produktif dan berkelanjutan di Sumbar. (adpsb/nov/bud)

Minggu, Desember 21, 2025

Pemerintah Bekerja Sejak Detik Pertama, Teddy Indra Wijaya: Di Lapangan Banyak yang Berjuang Tanpa Kamera

BentengSumbar.com On Minggu, Desember 21, 2025

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa sejak hujan ekstrem terjadi pada 24 hingga 26 November, seluruh unsur negara langsung bergerak tanpa menunggu sorotan publik.

BENTENGSUMBAR.COM - Pemerintah menegaskan bahwa penanganan bencana banjir dan tanah longsor yang melanda tiga provinsi di Pulau Sumatera telah dilakukan secara cepat dan menyeluruh sejak hari pertama kejadian. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa sejak hujan ekstrem terjadi pada 24 hingga 26 November, seluruh unsur negara langsung bergerak tanpa menunggu sorotan publik.

Teddy menjelaskan, pada puncak bencana 25 dan 26 November, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) segera menuju Sumatera Utara meski sebelumnya berada di Lumajang untuk menangani erupsi Gunung Semeru.

Pada saat yang sama, aparat TNI, Polri, Basarnas, BPBD, serta relawan setempat telah bekerja di lapangan sejak detik pertama.

“Petugas di lapangan langsung bekerja tanpa kamera, tanpa publikasi. Fokus utama saat itu hanya satu, menyelamatkan warga,” ujar Teddy.

Ia menambahkan, Presiden Republik Indonesia pada hari yang sama langsung melakukan komunikasi dengan para kepala daerah terdampak, mulai dari Gubernur Sumatera Utara hingga para bupati di wilayah terdampak.

Presiden juga segera menginstruksikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk mengoordinasikan mobilisasi nasional seluruh kekuatan yang dimiliki negara.

Pada 27 November, seluruh helikopter yang tersedia di Pulau Sumatera serta armada udara dari Pulau Jawa digerakkan menuju wilayah terdampak.

Meski membutuhkan waktu terbang hingga 15 jam, sejumlah helikopter berhasil tiba di Banda Aceh pada hari yang sama untuk mengangkut logistik, genset listrik, serta membantu evakuasi warga di daerah terisolasi.

“Pengangkutan logistik, genset PLN, dan evakuasi dilakukan di tengah hujan dan medan berat. Tidak ada kamera di sana,” kata Teddy.

Memasuki hari kedua bencana, sekitar 20 ribu personel gabungan TNI, Polri, Basarnas, dan masyarakat setempat telah bergerak serentak melakukan evakuasi dan penanganan darurat.

Pada 28 November, sebanyak empat pesawat dan 15 helikopter telah aktif beroperasi di wilayah terdampak, dan pada saat itulah pemerintah mulai membuka akses bagi rekan-rekan media.

Hingga kini, lebih dari 80 unit pesawat dan helikopter gabungan TNI, Polri, Basarnas, swasta, serta dukungan Susi Air terus beroperasi setiap hari.

Presiden pun turun langsung meninjau lokasi bencana di tiga provinsi, didampingi Wakil Presiden dan para menteri terkait.

Kunjungan dilakukan berulang kali ke berbagai kabupaten untuk memastikan penanganan berjalan.

Teddy juga menanggapi polemik mengenai status bencana nasional. Menurutnya, sejak 26 November pemerintah pusat telah melakukan penanganan berskala nasional tanpa menunggu penetapan status formal.

“Yang terpenting adalah substansi. Sejak hari pertama sudah ada mobilisasi nasional. Lebih dari 50 ribu personel TNI, Polri, Basarnas, dan relawan dikerahkan,” tegasnya.

Ia memastikan seluruh pembiayaan penanganan dan pemulihan bersumber dari anggaran pusat.

Pemerintah telah mengalokasikan dana hingga Rp60 triliun secara bertahap untuk pembangunan rumah sementara, hunian tetap, serta pemulihan fasilitas umum.

Seluruh kepala daerah terdampak juga menerima dukungan dana tunai sejak awal.

Selain itu, lebih dari 100 armada laut dan udara serta sekitar seribu alat berat dari Kementerian PUPR didatangkan dari berbagai daerah di Indonesia.

Meski puluhan jembatan dan jalan lintas kabupaten sempat terputus, pemulihan dilakukan secara bertahap hingga akses jalan dan listrik kembali tersambung.

“Petugas PLN mengangkut peralatan di tengah hujan, di atas gunung, tanpa sorotan kamera. Warga setempat ikut bekerja bahu-membahu,” tutur Teddy.

Ia mengakui bahwa penanganan belum sepenuhnya sempurna dan masih ada wilayah yang membutuhkan perhatian lebih.

Namun, Teddy mengajak seluruh pihak untuk saling mendukung dan menyampaikan kebutuhan langsung kepada petugas di lapangan agar segera ditindaklanjuti.

Teddy menegaskan bahwa ribuan orang telah berjuang tanpa lelah mulai dari aparat, tenaga medis, pilot, kru pesawat, sopir logistik, relawan, hingga warga setempat demi mempercepat pemulihan.

“Gunakan pengaruh dan suara dengan bijak. Jangan menggiring opini seolah pemerintah dan petugas tidak bekerja. Yang dibutuhkan saat ini adalah kerja sama, kekompakan, dan energi positif,” pungkasnya.

Terakhir Tedy mengatakan, apapun yang dibutuhkan untuk korban bencana Sumatera, didanai pemerintah pusat.

Apapun itu, Jakarta sudah hadir sejak jam pertama dengan memboyong kekuatan nasional tanpa henti.

Pemerintah ternyata telah menurunkan kekuatan nasional tanpa henti sejak jam pertama bencana Sumatera.

Kekuatan udara, gerak dari laut dan pasokan dari berbagai sisi di darat. Kekuatan relawan, BUMN dan badan-badan kebencanaan.

"Istana meminta rakyat Indonesia untuk bahu-membahu lagi bersama-sama pemerintah membantu Sumatera," tutupnya. (*)

Minggu, Desember 21, 2025

BUMN Berjibaku di Lokasi Banjir, Danantara Segera Bangun 15.000 Unit Huntara

BentengSumbar.com On Minggu, Desember 21, 2025

COO Danantara Dony Oskaria berdialog dengan korban banjir dan menghibur anak-anak di Aceh Tamiang. (foto danantara).

BENTENGSUMBAR.COM - Danantara Indonesia dan BP BUMN akan membangun 15.000 unit hunian sementara (huntara). Ini, dimaksudkan agar pengungsi bisa merasa di rumah sendiri, meski belum sempurna.

Huntara mendesak terutama jika melihat kondisi balita dan anak- anak yang tak mungkin lagi hidup di tenda. Seorang ibu di Tamiang, curhat soal anaknya yang mulai baruk. Debu beterbangan dimana-mana, terutama di sekitaran jalan raya. Anak merupakan kelompok paling tentan ketika musibah terjadi. Itulah sebabnya Danantara juga mendrop perlengkapan bayi dan pqkaian anak-anak. Obat-obatan untuk semua kalangan juga dikirim.

“Kita bangun 15 ribu, segera,” kata COO Danantara, Dony Oskaria di Medan, Sabtu (20/12)

Dua hari lalu, Dony menelurusi Aceh Tamiang, bertemu korba, bupati dan para ulama serta masyarakat luas.

“BUMN milik rakyat Indonesia. Setiap kali rakyat membutuhkan, kehadiran BUMN bukanlah pilihan, melainkan kewajiban. Sejak awal terjadinya bencana, kami menegaskan, kehadiran BUMN bukan sekadar pelengkap, melainkan merupakan bentuk tanggung jawab sebagai perusahaan milik negara,” ujar Kepala BP BUMN di Kuala Simpang, Aceh Tamiang, Jumat (19/12) Dony Oskaria.

Pernyataan itu, sebelumnya telah disampaikan di hadapan lebih 1.000 relawan BUMN yang diterjunkan ke lapangan.

Ia menyebutkan,

pihaknya terlebih dahulu memetakan kebutuhan masyarakat. Kemudian berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait. "Dengan demikian, bantuan yang disalurkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat di lapangan."

Setelah masa tanggap darurag, pengungsi memang memerlukan huntap. Sekarang beberapa lokasi sudah ditinjau untuk huntara.

Pembangunan huntara dilukan dengan berkoordinasi bersama pemerintah daerah dan instansi terkait, dengan mengedepankan aspek keselamatan, kelayakan huni, dan kebutuhan masyarakat di lapangan. Di Halaman depan BSI Aceh Tamiang, kantor PLN dan di RSUD, Dony bertemu para korban. Emak-emak di sana, meminta agar huntara lekas sajalah dibangun, karena sudah tidak kuat kena angin malam.

Huntara setelah musibah mutlak sebab tak mungkin korban berbulan-bulan di tenda. Sehabis huntara, pemerintah akan membangun hunian tetap (huntap). Masa selanjutnya melanjutkan pemulihan ekonomi

Menurut pengamatan Dony yang seharian di Aceh Tamiang, BUMN ternyata benar-benar hadir, meski kerja masih banyak. Dan, memang PLN misalnya tak hanya menyambungkan jaringan kembali namun juga ikut mwmbersihkan rumah ibadah. BSI menjadi posko dan tak henti pula menyalurkan bantuan. Iring-iringan truk Danantara tampak saja melaju di sana.

Seorang sopir dari Medan menyebut, ia hampir tiap hari ke Tamiang dan tergugah atas apa yang dilakukan Dony. (Ucok)

Minggu, Desember 21, 2025

Ketua DPRD Padang Muharlion Minta OPD Tetap Fokus Rekap Rekon Pascabencana

BentengSumbar.com On Minggu, Desember 21, 2025

Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menegaskan agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tetap fokus menjalankan program rehabilitasi dan rekonstruksi (rekap rekon) pascabencana, meskipun masa tanggap darurat bencana di Kota Padang akan berakhir pada 22 Desember 2025.

BENTENGSUMBAR.COM – Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menegaskan agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tetap fokus menjalankan program rehabilitasi dan rekonstruksi (rekap rekon) pascabencana, meskipun masa tanggap darurat bencana di Kota Padang akan berakhir pada 22 Desember 2025.

Muharlion menyampaikan, berakhirnya status tanggap darurat tidak berarti penanganan dampak bencana berhenti. Sebaliknya, OPD diminta kembali bekerja sesuai tugas dan fungsi masing-masing dengan penekanan pada pemulihan infrastruktur dan lingkungan yang terdampak.

“Banyak jalan rusak, jembatan putus, dan ruas jalan yang perlu segera ditambal sampai akhir tahun ini. Saya minta Dinas PUPR benar-benar memperhatikan kondisi tersebut, begitu juga DLH agar kebersihan kota tetap terjaga,” ujar Muharlion.

Ia juga mendorong agar tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi segera dimulai dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat. Menurutnya, keterlibatan Kementerian PUPR, Balai Wilayah Sungai, serta instansi terkait lainnya sangat dibutuhkan, terutama untuk normalisasi sungai-sungai yang mengalami pendangkalan akibat bencana.

“Pengerukan sungai harus kembali dilakukan agar aliran air maksimal dan jalur air yang beralih bisa dikembalikan seperti semula. Ini tidak cukup hanya ditangani oleh Pemko Padang, harus ada turun tangan dari pemerintah pusat,” tegasnya.

Selain infrastruktur, Muharlion juga menyoroti penanganan hunian bagi warga terdampak bencana. Ia menyebutkan pembangunan hunian sementara (huntara) masih terus berjalan dengan dukungan BNPB, sementara hunian tetap (huntap) masih menghadapi sejumlah persoalan, terutama terkait ketersediaan lahan.

“Huntap masih perlu pendekatan dengan berbagai stakeholder, baik tanah milik Pemko, provinsi, pusat, maupun hibah dari ninik mamak. Kalau membeli lahan tentu butuh perencanaan panjang, apalagi ada syarat tidak boleh berada di zona merah,” jelasnya.

Saat ini, kata Muharlion, sebanyak 79 kepala keluarga telah menempati huntara di rumah susun khusus (rusus), ditambah sekitar 30 kepala keluarga di rusunawa. Selain itu, proses *clear and cleaning* di kawasan Simpang Haru diperkirakan dapat menampung 50 hingga 70 kepala keluarga.

Ia meminta camat dan lurah untuk melakukan pendataan dan pemilahan secara cermat terhadap sekitar 580 rumah yang hanyut dan rusak berat, guna menentukan warga yang layak masuk huntara serta penerima Dana Tunggu Huni (DTH) sebesar Rp500 ribu hingga Rp600 ribu per bulan.

“Sebagian warga Pauh yang terdampak bencana sudah masuk ke huntara rusus dan rusunawa. Pendataan harus akurat agar bantuan tepat sasaran,” katanya.

Muharlion berharap seluruh OPD tetap solid dan konsisten menjalankan rekap rekon pascabencana demi mempercepat pemulihan Kota Padang dan memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak dapat terpenuhi dengan baik. (*)

Minggu, Desember 21, 2025

Kecuali 3 Nama Ini yang Ekstrem, Jokowi Siap Maafkan Sebagian Tersangka Tudingan Ijazah Palsu

BentengSumbar.com On Minggu, Desember 21, 2025

Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), menyatakan sikap terbukanya untuk memaafkan sebagian besar tersangka yang terlibat dalam kasus tudingan ijazah palsu.

BENTENGSUMBAR.COM - Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), menyatakan sikap terbukanya untuk memaafkan sebagian besar tersangka yang terlibat dalam kasus tudingan ijazah palsu.

Namun, Jokowi menegaskan proses hukum akan tetap berjalan bagi tiga nama utama yang dinilai bertindak terlalu ekstrem dan menolak fakta hukum.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Presiden-Jalan Perubahan (Bara JP), Willem Frans Ansanay, usai menemui Jokowi di kediaman pribadinya di Sumber, Solo, Jawa Tengah, Jumat (19/12/2025).

Willem menyebutkan, dalam diskusi empat mata tersebut, Jokowi menegaskan dirinya bukanlah tipikal pemimpin pendendam.

Dari 12 nama yang terseret dalam pusaran kasus ini, kata Willem, Jokowi bersedia memberikan pengampunan kepada mereka yang sekadar terbawa arus.

“Pak Jokowi menyampaikan, beliau bukan orang yang tidak pemaaf. Jadi dari 12 nama itu, tidak semua akan dituntut terus. Sebagian besar akan dimaafkan,” ujar Willem.

Meski membuka pintu maaf, Willem menegaskan bahwa Jokowi memberi garis demarkasi yang tegas.

Ada tiga nama, kata Wilem, yang kerap diasosiasikan dengan inisial RRT (Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tyassuma), dinilai Jokowi tidak layak mendapatkan pengampunan.

Sebab tindakan ke 3 orang itu dianggap sudah melampaui batas kewajaran.

Sehingga perlu diberi sanksi sebagai efek jera.

“Ada tiga nama yang kelihatannya terlalu ekstrem. Mereka tidak pernah mau menerima fakta bahwa ijazah Pak Jokowi itu benar, meskipun polisi sudah melakukan gelar perkara dan membuktikannya. Tindakan mereka dijerat pasal berlapis, dan untuk mereka, Pak Jokowi akan teruskan proses hukumnya agar ada efek jera,” tegas Willem.

Willem menambahkan, Bara JP mendukung penuh langkah Jokowi tersebut.

Menurutnya, ijazah Jokowi yang asli sudah divalidasi dan dipublikasikan oleh penyidik Polri.

Narasi yang terus digaungkan oleh kelompok ini dinilai sebagai upaya pembodohan publik yang harus dihentikan lewat jalur hukum.

Selain membahas kasus hukum, pertemuan tersebut juga menyinggung peta politik pasca-kepemimpinan Jokowi.

Willem menilai serangan isu ijazah palsu ini bukan sekadar masalah administrasi, melainkan upaya sistematis untuk mendegradasi kredibilitas Jokowi dan keluarganya, sekaligus sebagai langkah "curi start" menuju Pilpres 2029.

“Ini rangkaian menuju 2029. Setelah kami suarakan Prabowo-Gibran dua periode, banyak pihak yang menentang karena dianggap terlalu dini. Namun, mereka yang menentang itu justru sudah 'keluar dari sarang' dan bermanuver seolah ingin maju sebagai capres,” ungkap Willem.

Willem juga menyerukan agar kegaduhan yang tidak produktif ini segera diakhiri.

Ia meminta semua pihak berhenti mempolitisasi hal yang sudah jelas kebenarannya dan mulai fokus membantu pemerintah menangani masalah nyata, seperti bencana banjir yang melanda sejumlah daerah.

“Kita ingin bangsa ini aman. Banjir ada di mana-mana, situasi perlu ditangani dengan baik. Berhentilah membuat kegaduhan di tengah bangsa kita,” ujar Willem.

“Yang bisa dimaafkan, dimaafkan. Tapi yang terus merusak dan menolak fakta hukum, silakan diproses. Bangsa ini sedang menghadapi banyak persoalan, banjir di mana-mana, jadi sudah saatnya berhenti membuat kegaduhan,” katanya.

Seperti diketahui dalam kasus ini Polda Metro Jaya menetapkan delapan orang tersangka terkait dugaan ijazah palsu Jokowi.

“Polda Metro Jaya telah menetapkan delapan orang tersangka dalam perkara pencemaran nama baik, fitnah, ujaran kebencian, dan manipulasi data elektronik yang dilaporkan oleh Bapak Ir. H. Joko Widodo,” kata Kapolda Metro Jaya Arjen Asep Edi Suheri, Jumat (7/11/2025).

Delapan tersangka dijerat perkara pencemaran nama baik, fitnah, dan ujaran kebencian sesuai Pasal 27A dan 28 UU ITE, serta Pasal 310 dan/atau 311 KUHP dengan ancaman pidana maksimal enam tahun penjara.

Delapan tersangka dibagi ke dalam dua klaster sesuai perbuatannya dan pasal tambahan berbeda.

Klaster pertama adalah Eggi Sudjana, Kurnia Tri Royani, Rizal Fadillah, Rustam Effendi, dan Damai Hari Lubis, yang dijerat Pasal 160 KUHP tentang penghasutan melakukan kekerasan terhadap penguasa umum.

Sementara Klaster kedua adalah Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tyassuma, yang dijerat Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 35 UU ITE terkait penghapusan, penyembunyian, dan manipulasi dokumen elektronik dengan ancaman hingga 12 tahun penjara. (*)

Sumber: WartaKota

Minggu, Desember 21, 2025

Anggota DPR Sorot Ramai-ramai Jaksa Terlibat Kasus Pemerasan, Ini Katanya

BentengSumbar.com On Minggu, Desember 21, 2025

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Martin Daniel Tumbeleka menilai, keterlibatan mereka adalah ironi. Dia pun amat menyesalkan, perbuatan tercela itu dilakukan oleh mereka yang seharusnya menegakkan hukum.

BENTENGSUMBAR.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, ada tiga jaksa yang terlibat dalam kasus dugaan pemerasaan yang terjadi di Hulu Sungai Utara. Dua di antaranya sudah ditangkap, sementara satu orang masih buron.

Mereka adalah Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Hulu Sungai Utara (HSU) Albertinus P Napitupulu (APN), Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Asis Budianto (AB), dan Kasi Datun Kajari Hulu Sungai Utara Tri Taruna Fariadi (TAR).

“Ini sangat kita sesalkan. Aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi benteng terakhir keadilan justru diduga menyalahgunakan kewenangannya,” kata Martin melalui keterangan tertulis, Sabtu (20/12/2025).

Dia mendesak, agar KPK dapat memberi efek jera dengan menindak mereka tanpa pandang bulu. Dia meyakini, ketegasan penegakan hukum harus dilaksanakan sesuai komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam pemberantasan korupsi.

“Presiden Prabowo sudah menyampaikan komitmennya memperkuat pemberantasan korupsi. Karena itu langkah cepat KPK ini penting, dan siapa pun yang terlibat harus diproses sampai tuntas,” tegas Martin.

Kasus Jaksa di Tangerang

Martin menambahkan, kasus pemerasan lain yang melibatkan jaksa juga terjadi di Tangerang. Kali ini, KPK menyerahkan penanganannya kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) setelah masuk tahap penyidikan.

Kejagung lalu menetapkan lima tersangka dalam kasus tersebut. Mereka terdiri atas 3 oknum jaksa dan 2 pihak swasta, dalam dugaan pemerasan terkait penanganan perkara ITE.

"Dua kasus beruntun yang melibatkan aparat penegak hukum menjadi alarm keras bagi institusi kejaksaan maupun aparat penegak hukum lain untuk memperkuat pengawasan internal. Ini menunjukkan integritas aparat harus diperketat. Jangan sampai praktik seperti ini kembali terjadi,” jelas dia.

DPR Kawal Kasus Pemerasan oleh Jaksa

Martin menegaskan Komisi III akan mengawal proses hukum kedua kasus tersebut dan meminta penegakan hukum yang transparan.

“Kami ingin memastikan pemberantasan korupsi berjalan konsisten, sesuai arah pemerintahan baru,” dia menandasi.

Sebagai informasi , dalam kasus di Hulu Sungai Utara, Albertinus dan Asis telah ditahan di Rumah Tahanan KPK untuk masa penahanan pertama sejak 19 Desember 2025 sampai 8 Januari 2026. Sementara itu, Tri Taruna belum tertangkap dan masih dalam pencarian.

Diketahui, tindakan memeras dilakukan dengan modus mengancam akan menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat dari Lembaga Swadaya Masyarakat jika pihak dinas tidak memberikan sejumlah uang. (*)

Sumber: Liputan6.com