Fraksi Solok Maju: Pertanggungjawaban APBD Harus Juga Menjawab Keluhan Nyata Masyarakat

Fraksi Solok Maju: Pertanggungjawaban APBD Harus Juga Menjawab Keluhan Nyata Masyarakat

BentengSumbar On Jumat, Juli 10, 2026

Juru bicara Fraksi Solok Maju DPRD Kota Solok, Rusdi Saleh menyampaikan pandangan umum terhadap Nota Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam sidang paripurna, Kamis (9/7/2026).  (Foto: Oktryoni). 

BENTENGSUMBAR.COM – Fraksi Solok Maju DPRD Kota Solok menyampaikan pandangan umum terhadap Nota Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam sidang paripurna, Kamis (9/7/2026). Pandangan ini disampaikan oleh juru bicara Fraksi, Rusdi Saleh.

Fraksi Solok Maju mengapresiasi penyusunan dokumen yang dinilai cermat dan transparan, sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Namun, Fraksi menegaskan pembahasan tidak boleh hanya terpaku pada angka administrasi, melainkan harus berfokus pada manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Kami memandang pertanggungjawaban ini bukan sekadar memenuhi aturan, melainkan cermin kinerja pemerintah. Setiap rupiah yang dikeluarkan harus bisa dipertanggungjawabkan dampaknya bagi kesejahteraan warga," ujar Rusdi Saleh.

Fraksi juga menyambut baik penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Tahun 2025 yang menjadi acuan objektif bagi DPRD dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah.

Sejumlah catatan dan usulan konstruktif pun disampaikan Fraksi Solok Maju:

1. Mengingatkan pemerintah untuk segera menyerahkan Rencana Tindak Lanjut Penanganan (R3P) yang masih tertunda, terutama terkait pengembalian dana TKD yang menjadi pertanyaan masyarakat.

2. Meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lebih responsif dan cepat menindaklanjuti keluhan yang disampaikan warga maupun anggota dewan.

3. Menyoroti lampu jalan yang belum menyala sejak tahun 2025 hingga kini, meminta Dinas Perhubungan menjelaskan kendala dan segera memperbaikinya.

4. Meminta penanganan serius terkait sampah yang dibuang ke sawah di sepanjang Jalan Gawan dan sekitar Kantor Wali Kota guna mencegah kerusakan lahan pertanian warga.

5. Mengusulkan agar fasilitas yang telah dibangun menggunakan APBD seperti Gedung Pertanian, Pasar Seni Modern, dan Pasar Pagi Terminal segera dimanfaatkan sesuai fungsinya.

6. Meminta pemerintah segera mendata tanah Fasilitas Umum (Fasum) dan Fasilitas Sosial (Fasos) yang ada di wilayah Kota Solok.

7. Menyarankan pelaksanaan reformasi birokrasi berbasis kemampuan, serta menyesuaikan sistem kerja agar selaras dengan visi dan misi Wali Kota Solok.

Pandangan ini diteken oleh Ketua Fraksi Hendra Saputra, SH., MH., beserta jajaran pengurus dan anggota Fraksi Solok Maju tertanggal 9 Juli 2026. 

Fraksi berharap masukan ini menjadi langkah perbaikan bersama demi mewujudkan Kota Solok yang lebih baik dan sejahtera.(80)

Ketua DPRD Kota Padang Muharlion Bakal Panggil Dirut PDAM terkait Pelayanan dan Distribusi Air

Ketua DPRD Kota Padang Muharlion Bakal Panggil Dirut PDAM terkait Pelayanan dan Distribusi Air

BentengSumbar On Jumat, Juli 10, 2026

Ketua DPRD Kota Padang Muharlion  sikapi, keluhan masyarakat  mengenai kualitas air bersih yang didistribusikan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda AM) Padang. (Foto: Int). 

BENTENGSUMBAR.COM - Ketua DPRD Kota Padang Muharlion  sikapi, keluhan masyarakat  mengenai kualitas air bersih yang didistribusikan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda AM) Padang.

Kondisi air yang keruh dalam beberapa hari terakhir, dinilai tidak boleh dibiarkan berlarut karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.

Ketua DPRD Padang  Muharlion, mengatakan pelayanan air bersih harus menjadi prioritas utama.

Menurutnya, berbagai laporan yang disampaikan masyarakat menjadi sinyal bahwa Perumda AM perlu segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan dan distribusi air.

"Keluhan masyarakat mengenai kualitas air ini , tentu menjadi perhatian serius. Perumda AM harus menjadikannya sebagai bahan evaluasi agar pelayanan kepada pelanggan semakin baik," ujar Muharlion, Rabu (8/7).

Ia menegaskan, masyarakat tidak ingin dibebani dengan berbagai persoalan teknis maupun kendala internal yang dihadapi perusahaan.

"Yang dibutuhkan warga saat ini adalah, kepastian memperoleh pasokan air bersih dengan kualitas yang layak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari," tambahnya.

Karena itu, Muharlion meminta jajaran Perumda AM lebih aktif turun ke lapangan untuk berdialog langsung dengan pelanggan.

Menurutnya, pendekatan tersebut penting agar perusahaan mengetahui akar persoalan yang sebenarnya dan dapat mengambil langkah penyelesaian secara tepat.

Selain melakukan evaluasi internal, DPRD Padang menyatakan siap memfasilitasi pembahasan apabila terdapat persoalan yang membutuhkan dukungan kebijakan maupun solusi bersama antara pemerintah daerah dan Perumda AM.

"Kalau memang ada persoalan yang harus segera diselesaikan, kami  siap membahasnya di DPRD. Air bersih adalah kebutuhan pokok masyarakat sehingga penyelesaiannya tidak boleh ditunda," katanya.

Muharlion juga menyoroti, kondisi pelanggan yang tetap membayar tagihan air meski pelayanan dinilai belum optimal.

Menurutnya, Perumda AM perlu mempertimbangkan kebijakan yang dapat meringankan beban pelanggan selama gangguan pelayanan masih berlangsung.

Ia menyebut, sejumlah opsi seperti pemberian relaksasi pembayaran, potongan tagihan, atau bentuk kompensasi lainnya layak dikaji sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat.

"Harus dipikirkan kemungkinan relaksasi, diskon, atau kebijakan lain yang bisa membantu pelanggan. Karena kondisi yang terjadi saat ini menunjukkan pelayanan belum berjalan maksimal," tegasnya.

Ia mengungkapkan, DPRD akan membuka peluang untuk memanggil jajaran direksi Perumda AM apabila permasalahan tersebut tidak segera menunjukkan perkembangan positif.

Pemanggilan dilakukan untuk meminta , penjelasan sekaligus memastikan langkah-langkah perbaikan benar-benar dilaksanakan.

Muharlion menambahkan, komisi yang membidangi urusan pelayanan publik akan didorong untuk mengawal persoalan tersebut hingga kualitas layanan air bersih kembali normal dan masyarakat memperoleh haknya secara optimal.

"Kami akan meminta komisi terkait menindaklanjuti persoalan ini. Jika diperlukan, DPRD akan memanggil pihak Perumda AM untuk memberikan penjelasan mengenai upaya penyelesaian yang sedang dilakukan," pungkasnya. (*)

Fraksi NasDem: APBD Harus Bukan Sekadar Angka, Tapi Manfaat Nyata Bagi Masyarakat

Fraksi NasDem: APBD Harus Bukan Sekadar Angka, Tapi Manfaat Nyata Bagi Masyarakat

BentengSumbar On Jumat, Juli 10, 2026

Fraksi NasDem juru bicara Yusmanita SH mengapresiasi capaian realisasi pendapatan daerah yang mencapai 104,90 persen dari target yang ditetapkan, termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang juga melampaui angka rencana. (Foto: Oktryoni). 

BENTENGSUMBAR.COM – Fraksi NasDem DPRD Kota Solok menyampaikan pandangan umum terhadap Nota Penjelasan Walikota atas Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. 

Dokumen ini dinilai menjadi instrumen penting untuk menjamin transparansi keuangan serta arah kebijakan pembangunan daerah ke depan.

Fraksi NasDem juru bicara Yusmanita SH mengapresiasi capaian realisasi pendapatan daerah yang mencapai 104,90 persen dari target yang ditetapkan, termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang juga melampaui angka rencana. 

Meski demikian, Fraksi menegaskan masih ada ruang penguatan, terutama dalam menggali potensi pendapatan lokal secara berkelanjutan serta mencegah kebocoran pengelolaan pendapatan di tingkat Organisasi Perangkat Daerah.

Sementara realisasi belanja daerah yang mencapai 92,50 persen dinilai relatif efektif, namun Fraksi NasDem menekankan agar pelaksanaan kegiatan ke depan lebih tepat waktu, terencana, dan mengedepankan prinsip efisiensi.

Poin krusial yang disorot adalah besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun 2025 yang mencapai Rp56.518.324.890,06. Fraksi meminta penjelasan rinci terkait komponen penyusun SILPA tersebut, khususnya apakah angka ini muncul akibat kendala teknis, administrasi, atau kelembagaan yang menyebabkan anggaran tidak terserap sepenuhnya. 

Hal ini diharapkan menjadi bahan evaluasi mendalam agar tidak terulang pada tahun anggaran selanjutnya.

Fraksi NasDem menekankan bahwa pertanggungjawaban APBD bukan sekadar kewajiban administratif semata, melainkan wujud nyata penerapan tata kelola pemerintahan yang baik: transparan, akuntabel, efektif, serta berpihak pada kepentingan masyarakat.

"Keberhasilan pengelolaan anggaran tidak hanya dilihat dari seberapa besar serapan, melainkan sejauh mana setiap rupiah yang dibelanjakan berubah menjadi peningkatan kualitas pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan kesejahteraan nyata bagi warga Kota Solok," tegas Fraksi NasDem.

Melalui pembahasan ini, Fraksi berharap terjalin komitmen bersama antara pemerintah daerah dan DPRD untuk terus menyempurnakan perencanaan hingga pelaksanaan keuangan daerah. 

Setiap catatan dan rekomendasi yang disampaikan diharapkan menjadi dasar perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang lebih partisipatif, adil, dan berkelanjutan," tutur Yusmanita.(80)

Sekda Optimistis Sumbar Tembus 10 Besar MTQ Nasional, Targetkan Raih Posisi 5 Besar

Sekda Optimistis Sumbar Tembus 10 Besar MTQ Nasional, Targetkan Raih Posisi 5 Besar

BentengSumbar On Jumat, Juli 10, 2026

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi saat membuka Training Center (TC) calon kafilah MTQ Nasional XXXI Tahun 2026 di Hotel Pangeran City, Padang, yang diikuti 54 peserta, Kamis (9/7/2026). (Foto: adpsb). 

BENTENGSUMBAR.COM – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menargetkan kafilahnya menembus 10 besar pada Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Nasional XXXI Tahun 2026 di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Bahkan, jika seluruh persiapan berjalan optimal, Sumbar optimistis mampu melampaui target tersebut dengan menembus lima besar nasional.

Target tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi saat membuka Training Center (TC) calon kafilah MTQ Nasional XXXI Tahun 2026 di Hotel Pangeran City, Padang, yang diikuti 54 peserta, Kamis (9/7/2026).

Menurut Arry, target tersebut merupakan bentuk komitmen untuk meningkatkan prestasi Sumbar setelah pada penyelenggaraan MTQ Nasional sebelumnya berhasil menempati peringkat ke-11 nasional.

“Target kita adalah masuk 10 besar nasional. Namun, kalau seluruh ikhtiar kita berjalan maksimal, saya berharap capaian itu bisa dilampaui sehingga Sumbar mampu menembus lima besar nasional,” ujarnya.

Arry menegaskan, keberhasilan tersebut hanya dapat diraih melalui persiapan yang matang dan kesungguhan seluruh peserta selama mengikuti pembinaan.

“Musabaqah adalah momentum untuk menjemput yang terbaik dan mempersembahkan yang terbaik bagi Sumatera Barat. Karena itu, manfaatkan seluruh proses pembinaan ini dengan sebaik-baiknya, baik saat bersama pelatih maupun melalui latihan secara mandiri. Semangat juang menjadi pemenang akan sangat ditentukan oleh kualitas persiapan kita,” katanya.

Ia memastikan Pemprov Sumbar akan memberikan dukungan penuh terhadap proses pembinaan calon kafilah agar mereka dapat tampil maksimal pada ajang nasional tersebut.

“Kami akan memfasilitasi secara maksimal seluruh kebutuhan persiapan kafilah. Yang kami harapkan adalah kesungguhan, disiplin, dan komitmen seluruh peserta untuk terus meningkatkan kemampuan,” ucapnya.

Arry menambahkan, MTQ bukan hanya menjadi ajang meraih prestasi, tetapi juga menjadi sarana membentuk pribadi yang semakin dekat dengan Al-Qur’an.

“Selain menjadi kesempatan mengharumkan nama daerah, MTQ juga menjadi sarana ibadah bagi kita semua,” tuturnya.

Training Center tersebut diikuti 54 calon kafilah Sumbar yang akan berlaga pada MTQ Nasional XXXI di Semarang. Selama pembinaan, para peserta dibimbing oleh 14 pelatih dan narasumber yang merupakan tokoh-tokoh berpengalaman, termasuk mantan juara MTQ tingkat nasional maupun internasional asal Sumbar.

Melalui pembinaan intensif tersebut, Pemprov Sumbar berharap seluruh peserta mampu meningkatkan kemampuan teknis, mental, dan spiritual sehingga dapat memberikan prestasi terbaik sekaligus mengharumkan nama Sumbar di tingkat nasional. Kehadiran Sekda dalam kesempatan tersebut didampingi oleh Kabag Bina Mental Spritual Biro Kesra Setdaprov Sumbar, Marwansyah (adpsb/bud)

Pandangan Fraksi Golkar: Opini WTP Belum Cukup, APBD Harus Lebih Terasa Manfaat Langsung

Pandangan Fraksi Golkar: Opini WTP Belum Cukup, APBD Harus Lebih Terasa Manfaat Langsung

BentengSumbar On Jumat, Juli 10, 2026

Pandangan Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Solok disampaikan oleh Irman Yefri Adang mewakili seluruh anggota fraksi. (Foto: Oktryoni). 

BENTENGSUMBAR.COM – Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Solok menyampaikan pandangan umum terhadap Nota Penjelasan Walikota atas Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam sidang paripurna, Rabu (9/7/2026). Pandangan ini disampaikan oleh Irman Yefri Adang mewakili seluruh anggota fraksi.

Fraksi Golkar mengapresiasi capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih pemerintah daerah. Namun, ditegaskan bahwa capaian tersebut hanya mencerminkan kepatuhan penyajian laporan keuangan, bukan ukuran keberhasilan pembangunan yang sesungguhnya. 

"Keberhasilan nyata diukur sejauh mana APBD mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat pembangunan, dan menjawab persoalan yang dihadapi warga Kota Solok," ujar Irman.

Menyadari tahun 2025 penuh tantangan—mulai efisiensi anggaran hingga bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah—Fraksi Golkar turut menghargai kerja keras seluruh pihak agar roda pemerintahan tetap berjalan. Namun, sejumlah catatan krusial pun disampaikan:

Peringatan Tingginya Ketergantungan Fiskal dan Rendahnya Serapan

Meskipun realisasi pendapatan daerah melampaui target, Fraksi Golkar menyoroti masih tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pusat. 

Kemampuan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dinilai masih perlu diperkuat agar daerah tidak terus bergantung pada kebijakan fiskal pusat yang sewaktu-waktu dapat berubah.

Sementara itu, realisasi belanja daerah hanya mencapai 92,5 persen, dan belanja modal bahkan lebih rendah di angka 88,8 persen. 

Hal ini dinilai menghambat percepatan pembangunan fisik yang seharusnya segera dirasakan masyarakat.

SILPA Rp56 Miliar Belum Tersalurkan Secara Optimal

Poin lain yang disorot adalah besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang mencapai lebih dari Rp56 miliar. 

Di tengah kebutuhan mendesak mulai dari perbaikan jalan, irigasi, penanganan banjir, hingga pemulihan pascabencana, angka tersebut justru menunjukkan masih banyak anggaran yang belum dikonversi menjadi manfaat nyata. 

Fraksi meminta pemerintah menjelaskan apakah kondisi ini disebabkan kegagalan pelaksanaan program, kelemahan perencanaan, atau lambatnya proses pengadaan.

Pascabencana dan Pelayanan Dasar

Terkait penanganan bencana, Fraksi Golkar menilai bantuan darurat saja belum cukup. Diperlukan strategi terukur untuk rehabilitasi infrastruktur, pemulihan sektor pertanian, serta mitigasi agar kejadian serupa tidak berulang.

Sementara untuk pelayanan dasar, Fraksi menyoroti keluhan masyarakat terkait mekanisme SPMB yang rumit, serta masalah kebersihan lingkungan, tumpukan sampah, dan saluran drainase yang belum terpelihara dengan baik.

Pertanyaan dan Usulan Konkret

Fraksi Golkar meminta penjelasan rinci pemerintah terkait penyebab rendahnya serapan belanja modal, strategi pemanfaatan SILPA, langkah meningkatkan kemandirian fiskal, serta penjaminan manfaat langsung setiap program yang dijalankan.

Di bidang olahraga, Fraksi meminta kejelasan terkait anjuran pemberian cuma-cuma penggunaan GOR Marahadin untuk turnamen FE Cup 2, serta mengusulkan perbaikan fasilitas GOR dan pembangunan tribun baru menjadi prioritas anggaran tahun 2027 guna mendukung potensi olahraga dan ekonomi warga sekitar.

Dalam penutup, Irman Yefri Adang mengutip pesan Ali bin Abi Talib, Theodore Roosevelt Jr., dan Winston Churchill, menegaskan: "Kritik yang jujur lebih baik daripada pujian yang menipu. Semoga pandangan ini menjadi bahan pemikiran demi kemajuan Kota Solok.(80)

Zakat Produktif Jadi Penggerak Pemulihan Ekonomi, Gubernur Luncurkan Kampung Zakat Ampalu

Zakat Produktif Jadi Penggerak Pemulihan Ekonomi, Gubernur Luncurkan Kampung Zakat Ampalu

BentengSumbar On Jumat, Juli 10, 2026

Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah meluncurkan Program Zakat Community Development (ZCD) Kampung Zakat di Nagari Ampalu. (Foto: adpsb). 

BENTENGSUMBAR.COM - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah meluncurkan Program Zakat Community Development (ZCD) Kampung Zakat di Nagari Ampalu, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kamis (9/7/2026). 

Program kolaborasi BAZNAS RI, BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota, Kementerian Agama, pemerintah daerah, dan berbagai lembaga zakat tersebut diharapkan menjadi penggerak pemberdayaan masyarakat sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi melalui pengembangan usaha tenun sebagai sektor unggulan nagari.

“Hari ini kita tidak hanya meluncurkan Kampung Zakat, tetapi juga membangun harapan baru bagi masyarakat. Zakat harus mampu menjadi instrumen pemberdayaan yang melahirkan usaha-usaha produktif, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mempercepat kebangkitan ekonomi daerah, terutama di tengah proses pemulihan pascabencana,” ujar Mahyeldi.

Menurut Gubernur, pemilihan tenun sebagai fokus pemberdayaan merupakan langkah strategis karena memiliki nilai ekonomi sekaligus menjadi identitas budaya Minangkabau.

Ia optimistis, dengan pendampingan yang berkelanjutan, produk tenun Nagari Ampalu mampu bersaing di pasar nasional bahkan internasional.

“Kualitas produk harus terus dijaga, inovasi harus dikembangkan, dan pemasarannya harus diperkuat. Pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan siap membuka akses pasar agar produk tenun Ampalu semakin dikenal dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat,” katanya.

Mahyeldi juga mengajak seluruh masyarakat meningkatkan kesadaran berzakat. Menurutnya, potensi zakat, infak, sedekah, dan wakaf di Sumatera Barat sangat besar apabila dikelola secara profesional untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan umat.

“Harapan kita, penerima manfaat program ini tidak selamanya menjadi mustahik. Dengan usaha yang berkembang, mereka dapat naik kelas menjadi muzakki sehingga zakat benar-benar menjadi instrumen membangun kemandirian ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua BAZNAS RI Bidang Digitalisasi, Keuangan, dan Operasional, Dr. H. Mokhamad Mahdum, MIDEC., Ak., CPA, mengatakan Program Kampung Zakat Nagari Ampalu merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak dengan total dukungan anggaran hampir Rp1,9 miliar yang mencakup sektor pertanian, peternakan, perkebunan, serta pemberdayaan kelompok penenun melalui Program ZCD.

“Khusus untuk kelompok tenun, kami menghadirkan peralatan yang lebih modern, pelatihan, pembangunan fasilitas produksi, hingga sistem pembayaran upah sejak awal proses produksi. Harapannya, produktivitas meningkat, pendapatan pengrajin bertambah, dan produk tenun Ampalu mampu menembus pasar internasional melalui jaringan yang dimiliki BAZNAS RI,” jelas Mahdum.

Bupati Lima Puluh Kota H. Safni menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus mendukung pengembangan Kampung Zakat melalui penguatan produk unggulan daerah dan pemberdayaan masyarakat. 

Pada kesempatan yang sama, PT PLN (Persero) UP3 Payakumbuh juga menyerahkan bantuan pemasangan listrik gratis bagi tujuh rumah tangga kurang mampu di kawasan Kampung Zakat.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Ketua BAZNAS RI Bidang Digitalisasi, Keuangan, dan Operasional Dr. H. Mokhamad Mahdum, MIDEC., Ak., CPA, Bupati Lima Puluh Kota H. Safni, Ketua GOW Kabupaten Lima Puluh Kota Ny. Melinda Ahlul Badrito Resi, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat H. Mustafa, MA, jajaran kepala OPD Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Lima Puluh Kota, Ketua BAZNAS Sumbar Nurman Agus, Ketua BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota H. Yulius, M.Ag., Ph.D., Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lima Puluh Kota H. Eri Iswandi, Manager PLN UP3 Payakumbuh Yessi Indra, jajaran BAZNAS kabupaten/kota se-Sumatera Barat, serta Wali Nagari Ampalu Andrizal, SH. (Adpsb/rmz/bud)

Sambut Musyawarah Nagari Solok, Rangkaian Budaya Silek Tuo hingga Saluang Dendang Warnai Pemilihan Pimpinan Adat

Sambut Musyawarah Nagari Solok, Rangkaian Budaya Silek Tuo hingga Saluang Dendang Warnai Pemilihan Pimpinan Adat

BentengSumbar On Kamis, Juli 09, 2026

Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuak Sikarah Nagari Solok akan menggelar Musyawarah Nagari untuk pemilihan Ketua KAN periode 2026–2031 pada Sabtu, 18 Juli 2026. (Foto: Oktryoni). 

BENTENGSUMBAR.COM – Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuak Sikarah Nagari Solok akan menggelar Musyawarah Nagari untuk pemilihan Ketua KAN periode 2026–2031 pada Sabtu, 18 Juli 2026. 

Sebagai persiapan momen penting bagi kelangsungan adat istiadat setempat, panitia telah menyusun rangkaian acara budaya yang penuh makna guna menyatukan tekad pemangku adat dan masyarakat.

Sekretaris Panitia Pelaksana ,Wahyu Hariadi menyampaikan seluruh rangkaian kegiatan disusun dengan semangat persatuan, mengusung semboyan adat "Sapakek Lalu, Sakato Manjadi". 

"Kami ingin musyawarah ini bukan sekadar proses pemilihan, melainkan momen mempererat tali persaudaraan antar suku, menghidupkan kembali nilai-nilai warisan leluhur, serta memperkuat komitmen bersama untuk memajukan Nagari Solok," ujarnya.

Rangkaian acara dimulai pada Kamis, 16 Juli 2026 pukul 14.00 hingga 23.00 WIB dengan penyelenggaraan Silaturahmi Silek Tuo. Pertunjukan ini menghadirkan keaslian seni bela diri tradisional Minangkabau sebagai simbol ketangguhan, kesatuan, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Selanjutnya pada Jumat, 17 Juli 2026 pukul 08.00 WIB, akan dilaksanakan prosesi Bantai Kabau yang dilanjutkan dengan acara hiburan tradisional Saluang Dendang mulai pukul 20.00 WIB hingga selesai. 

"Prosesi ini memiliki makna mendalam sebagai bentuk rasa syukur dan ikhtiar mendoakan kelancaran serta keberkahan seluruh rangkaian musyawarah. Melalui irama saluang dan dendang, kami juga mengajak masyarakat merenungkan kembali sejarah dan kebesaran adat Nagari Solok," tambahnya.

Puncak acara Musyawarah Nagari Solok sendiri akan berlangsung pada Sabtu, 18 Juli 2026 pukul 09.00 WIB bertempat di halaman Sekretariat KAN Lubuak Sikarah, depan Masjid Lubuak Sikarah Kota Solok.

Dalam musyawarah ini, para pemangku adat akan berkumpul untuk menyepakati sosok pemimpin baru yang akan memegang amanah memayungi adat istiadat Nagari Solok selama lima tahun ke depan.

Panitia mengundang seluruh elemen masyarakat, niniak mamak, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta generasi muda untuk turut hadir dan menyukseskan acara ini.

"Kehadiran dan dukungan seluruh warga Nagari Solok menjadi bukti nyata bahwa adat istiadat tetap hidup dan dijaga bersama demi kesejahteraan bersama," pungkas Sekretaris Panitia Pelaksana.(80)

Wali Kota Sawahlunto Instruksikan Pembersihan Sedimen Batang Lunto untuk Jaga Kawasan Kota Tua

Wali Kota Sawahlunto Instruksikan Pembersihan Sedimen Batang Lunto untuk Jaga Kawasan Kota Tua

BentengSumbar On Kamis, Juli 09, 2026

Instruksi tersebut ditindaklanjuti dengan kegiatan pembersihan sedimen di sejumlah titik aliran sungai, Kamis (9/7/2026). (Foto: Diskominfo). 

BENTENGSUMBAR.COM – Wali Kota Sawahlunto Riyanda Putra menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Sawahlunto melalui Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) untuk melakukan pembersihan sedimen di aliran Batang Lunto sebagai upaya menjaga kebersihan, kelestarian, dan keindahan kawasan Kota Tua Sawahlunto.

Instruksi tersebut ditindaklanjuti dengan kegiatan pembersihan sedimen di sejumlah titik aliran sungai, Kamis (9/7/2026). 

Selain mengantisipasi pendangkalan, kegiatan ini juga bertujuan menjaga kelancaran aliran air serta mendukung pelestarian kawasan Kota Tua Sawahlunto yang merupakan bagian dari Warisan Dunia UNESCO.

Riyanda Putra menegaskan, keberadaan Batang Lunto memiliki peran penting dalam membentuk wajah Kota Sawahlunto. 

Karena itu, kebersihan dan fungsi sungai harus terus dipelihara sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas lingkungan perkotaan.

"Kebersihan Batang Lunto menjadi bagian penting dalam menjaga wajah Kota Sawahlunto. Dengan sungai yang bersih dan terawat, masyarakat maupun wisatawan dapat menikmati lingkungan yang nyaman sekaligus mendukung citra Sawahlunto sebagai kota wisata heritage yang berkelanjutan," ujarnya.

Menurut Riyanda, pemeliharaan sungai tidak hanya berorientasi pada aspek estetika, tetapi juga menjadi langkah preventif untuk mengurangi risiko pendangkalan dan potensi genangan saat curah hujan tinggi. 

Karena itu, normalisasi dan pembersihan sedimen akan terus dilakukan secara berkala sebagai bagian dari pemeliharaan infrastruktur sumber daya air.

Pemerintah Kota Sawahlunto juga mengajak masyarakat berperan aktif menjaga kebersihan Batang Lunto dengan tidak membuang sampah ke aliran sungai serta mendukung berbagai upaya pelestarian lingkungan yang terus digalakkan pemerintah.

Melalui pemeliharaan yang berkelanjutan, Pemerintah Kota Sawahlunto berharap Batang Lunto tetap berfungsi optimal sebagai infrastruktur pengendali aliran air sekaligus menjadi elemen penting yang memperkuat daya tarik kawasan Kota Tua Sawahlunto sebagai destinasi wisata sejarah dan budaya. (*) 

Pewarta: Marjafri

Raih Skor Nasional 96,38, Wali Kota Solok: PJPK Landasan Ciptakan SDM Unggul

Raih Skor Nasional 96,38, Wali Kota Solok: PJPK Landasan Ciptakan SDM Unggul

BentengSumbar On Kamis, Juli 09, 2026

Wali Kota Solok, Dr. Ramadhani Kirana Putra, memimpin langsung kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Kota Solok Tahun 2025–2026. (Foto: Diskominfo). 

BENTENGSUMBAR.COM – Wali Kota Solok, Dr. Ramadhani Kirana Putra, memimpin langsung kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Kota Solok Tahun 2025–2026 di Akmal Room, Kantor Bappeda Kota Solok, Rabu (8/7/2026).

Pertemuan ini digelar untuk memastikan pelaksanaan berbagai program kependudukan berjalan selaras dengan target pembangunan daerah sekaligus mengevaluasi capaian yang telah diraih. 

Turut hadir Sekretaris Daerah, Ketua TP-PKK Kota Solok, serta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Pemerintah Kota Solok mencatatkan prestasi membanggakan dengan meraih skor 96,38 pada penilaian dokumen PJPK tingkat nasional yang diselenggarakan BKKBN di Jakarta. 

Capaian tinggi ini menjadi bukti nyata komitmen daerah dalam menyusun arah pembangunan kependudukan yang berkualitas dan terukur.

Dalam arahannya, Wali Kota Ramadhani menegaskan dokumen ini bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen strategis untuk mengendalikan kuantitas, meningkatkan kualitas, serta mengarahkan mobilitas penduduk.

"Data kependudukan yang akurat dan terintegrasi adalah kunci utama keberhasilan seluruh pembangunan lintas sektor di Kota Solok," ujarnya.

Hasil evaluasi kinerja tahun 2025 yang dibahas kini menjadi pijakan untuk menyempurnakan intervensi program pada tahun 2026, dengan fokus utama mempercepat penurunan angka stunting dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Wali Kota juga menginstruksikan seluruh OPD untuk mempererat sinergi dan kolaborasi. 

Langkah ini diharapkan mampu melahirkan sumber daya manusia Kota Solok yang unggul, berdaya saing tinggi, dan siap berkontribusi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.(80)