HEADLINE
Fraksi Gerindra Setujui APBD Padang 2027, Wahyu Hidayat Bongkar Lima Catatan Kritis Anggaran Rp2,83 Triliun    
Jumat, November 20, 2026

On Jumat, November 20, 2026

Fraksi Gerindra Setujui APBD Padang 2027, Wahyu Hidayat Bongkar Lima Catatan Kritis Anggaran Rp2,83 Triliun
Ketua sekaligus Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra, Wahyu Hidayat, menyampaikan apresiasi kepada komisi-komisi DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang telah bekerja menyelesaikan pembahasan Ranperda APBD 2027. (Fotdok: Suzi).

BENTENGSUMBAR.COM
- Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Padang menegaskan komitmennya mengawal setiap kebijakan anggaran agar benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat. Sikap tersebut ditunjukkan dalam Rapat Paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2027, Jumat (20/11/2026).

Melalui pandangan politik yang disampaikan secara tajam, lugas, dan berbasis data, Fraksi Partai Gerindra tidak sekadar memberikan persetujuan terhadap rancangan anggaran daerah. Fraksi yang dipimpin Wahyu Hidayat itu juga menyampaikan sejumlah catatan strategis sebagai bentuk tanggung jawab politik dalam mengawal penggunaan uang rakyat.

Rapat paripurna yang berlangsung di gedung DPRD Kota Padang tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Padang Mastilizal Aye, SH, didampingi Wakil Ketua Osman Ayub dan Jupri. Hadir pula Wali Kota Padang Fadly Amran, Wakil Wali Kota Maigus Nasir, anggota DPRD, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Raju M Chaniago, jajaran kepala OPD, serta unsur pemerintahan lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua sekaligus Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra, Wahyu Hidayat, menyampaikan apresiasi kepada komisi-komisi DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang telah bekerja menyelesaikan pembahasan Ranperda APBD 2027. Dari hasil pembahasan tersebut, disepakati postur APBD Kota Padang 2027 sebesar Rp2,83 triliun.

Namun, bagi Fraksi Gerindra, besarnya postur anggaran tidak otomatis menjamin keberhasilan pembangunan. Hal terpenting adalah bagaimana setiap rupiah yang dialokasikan mampu menghasilkan manfaat konkret, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperbaiki infrastruktur, serta menjawab kebutuhan masyarakat.

Wahyu Hidayat mengingatkan kembali komitmen pemerintah daerah mengenai prinsip money follows program dan penganggaran berbasis hasil atau outcome-oriented budgeting. Prinsip tersebut sebelumnya disampaikan Wali Kota dalam Nota Pengantar pada 14 September 2026. Fraksi Gerindra menilai komitmen itu harus menjadi pedoman nyata, bukan sekadar konsep dalam dokumen perencanaan.

Berangkat dari pembahasan dokumen sandingan APBD-Perubahan 2026 dan R-APBD 2027, Fraksi Gerindra menemukan lima persoalan utama yang perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Kelima catatan tersebut menyangkut pendapatan daerah, dana transfer pusat, belanja pegawai, pembangunan infrastruktur, belanja hibah, hingga ketahanan fiskal menghadapi kondisi darurat.

Pertama, persoalan target pendapatan daerah. Fraksi Gerindra mempertanyakan penurunan target Pajak Daerah sebesar Rp55,6 miliar, dari rancangan awal Rp938 miliar menjadi Rp882 miliar. Padahal, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara keseluruhan mencapai Rp1,1 triliun. Kondisi tersebut dinilai perlu dijelaskan secara rasional, terutama di tengah aktivitas ekonomi masyarakat yang terus bergerak.

Fraksi Gerindra Setujui APBD Padang 2027, Wahyu Hidayat Bongkar Lima Catatan Kritis Anggaran Rp2,83 Triliun
Unsur Forkopimda. (Foto: By). 

Wahyu Hidayat menegaskan, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) harus lebih optimal menggali potensi pajak dan memperkuat pengawasan penerimaan. Penurunan target jangan sampai menjadi jalan pintas untuk mengamankan capaian kinerja, sementara peluang peningkatan pendapatan daerah belum dimanfaatkan secara maksimal.

Kedua, ancaman penurunan dana transfer pemerintah pusat. Fraksi Gerindra mencatat pendapatan transfer pada 2027 diproyeksikan turun Rp379,9 miliar dibandingkan APBD-Perubahan 2026. Penurunan itu antara lain berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp288 miliar dan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp62 miliar.

Menurut Fraksi Gerindra, kondisi tersebut harus dijawab dengan strategi penguatan kemandirian fiskal dan efisiensi belanja yang tepat sasaran. Pemerintah daerah perlu lebih cermat menentukan program prioritas sehingga keterbatasan anggaran tidak berujung pada berkurangnya kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Ketiga, ketimpangan belanja pegawai dan infrastruktur menjadi sorotan paling serius. Fraksi Gerindra menemukan kenaikan Belanja Pegawai sebesar Rp101,6 miliar hingga mencapai Rp1,59 triliun. Sementara itu, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi justru mengalami penurunan drastis lebih dari Rp254 miliar.

Alokasi belanja modal untuk sektor tersebut turun dari Rp296,7 miliar pada APBD-Perubahan 2026 menjadi hanya Rp42 miliar dalam APBD 2027. Bagi Fraksi Gerindra, kondisi ini harus menjadi perhatian karena masyarakat membutuhkan pembangunan jalan, jaringan, dan irigasi yang memadai untuk menunjang aktivitas serta pertumbuhan ekonomi.

Wahyu Hidayat mengingatkan, penganggaran berbasis hasil tidak boleh kehilangan substansinya. Jangan sampai anggaran lebih banyak terserap untuk kebutuhan birokrasi, sedangkan pembangunan infrastruktur yang langsung dirasakan masyarakat justru mengalami pengurangan signifikan.

Keempat, menyusutnya anggaran hibah untuk kegiatan sosial kemasyarakatan. Fraksi Gerindra mencatat Belanja Hibah mengalami pemangkasan sebesar Rp96,7 miliar, dari Rp137 miliar pada 2026 menjadi Rp40,2 miliar pada 2027. Penurunan tersebut dinilai perlu dicermati agar tidak mengganggu keberlangsungan kegiatan keagamaan, sosial budaya, kelembagaan adat, maupun organisasi kepemudaan.

Fraksi Gerindra mengingatkan pemerintah agar kebijakan efisiensi tetap mempertimbangkan peran berbagai lembaga dan organisasi masyarakat. Sebab, keberadaan mereka turut membantu memperkuat kehidupan sosial, menjaga nilai kebersamaan, serta mendukung pembangunan di tengah masyarakat.

Kelima, terbatasnya bantalan fiskal menghadapi kondisi darurat. Fraksi Gerindra menyoroti penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp94 miliar untuk menutup defisit Rp90,3 miliar. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan SiLPA 2026 sebesar Rp157,4 miliar.

Di sisi lain, alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) hanya sebesar Rp7 miliar. Fraksi Gerindra menilai kondisi ini perlu diantisipasi secara serius mengingat Kota Padang memiliki risiko bencana alam dan potensi guncangan ekonomi yang membutuhkan kesiapan anggaran memadai.

Meski menyampaikan lima catatan kritis tersebut, Fraksi Partai Gerindra tetap menunjukkan sikap konstruktif dengan mengedepankan keberlangsungan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Fraksi Gerindra akhirnya menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2027 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dengan sejumlah catatan yang harus menjadi perhatian pemerintah.

Persetujuan tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa dukungan Fraksi Gerindra bukanlah bentuk persetujuan tanpa pengawasan. Pemerintah Kota Padang diminta melakukan evaluasi terhadap kinerja pemungutan pajak, memperkuat pendapatan daerah, serta mengembalikan prioritas belanja pada pembangunan infrastruktur yang berpihak kepada masyarakat melalui mekanisme Perubahan APBD (P-APBD) mendatang.

Bersama jajaran pimpinan dan anggota fraksi, termasuk Sekretaris Fraksi Delma Putra, Fraksi Partai Gerindra memastikan fungsi pengawasan akan terus dijalankan terhadap setiap tahapan realisasi anggaran. Pengawalan tersebut penting agar APBD tidak hanya menjadi kumpulan angka dalam dokumen pemerintahan, tetapi benar-benar menghadirkan pembangunan yang adil dan manfaat yang dapat dirasakan warga hingga kawasan pinggiran serta permukiman.

Sikap Fraksi Partai Gerindra dalam pembahasan APBD 2027 memperlihatkan pentingnya keseimbangan antara dukungan politik dan sikap kritis terhadap kebijakan pemerintah. Dengan mengedepankan data, evaluasi, serta kepentingan masyarakat, Fraksi Gerindra berharap anggaran Rp2,83 triliun tersebut dapat dikelola secara efektif, transparan, dan bertanggung jawab demi kemajuan serta kesejahteraan masyarakat Kota Padang. (Adv)

Dari Gagasan Menjadi Solusi, Payakumbuh Apresiasi Para Inovator    
Jumat, November 20, 2026

On Jumat, November 20, 2026

Dari Gagasan Menjadi Solusi, Payakumbuh Apresiasi Para Inovator
Semangat itulah yang mewarnai Anugerah Inovasi Kota Payakumbuh Tahun 2026, Kamis (19/11/2026). (Fotdok: Hermiko). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Sebuah gagasan bisa menjadi awal perubahan besar ketika mendapatkan ruang untuk tumbuh. Dari lingkungan sekolah, pelaku usaha, hingga organisasi pemerintahan, kreativitas masyarakat menjadi modal penting untuk menghadirkan solusi atas berbagai persoalan. Semangat itulah yang mewarnai Anugerah Inovasi Kota Payakumbuh Tahun 2026, Kamis (19/11/2026).

Melalui kegiatan tersebut, Pemerintah Kota Payakumbuh memberikan penghargaan kepada para inovator yang berhasil melahirkan berbagai terobosan. Bukan sekadar seremoni pemberian hadiah, ajang ini menjadi bentuk pengakuan terhadap kreativitas sekaligus dorongan agar ide-ide baru tidak berhenti sebagai konsep, tetapi berkembang menjadi karya yang bermanfaat bagi masyarakat.

Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta melalui Wakil Wali Kota Elzadaswarman saat membuka kegiatan itu menegaskan, inovasi merupakan salah satu kunci meningkatkan daya saing daerah. Di tengah perkembangan teknologi dan digitalisasi yang begitu cepat, pemerintah maupun masyarakat dituntut mampu beradaptasi dan menghadirkan pendekatan baru dalam menjawab tantangan pembangunan.

Pesan tersebut terasa penting ketika Indonesia masih menghadapi pekerjaan besar dalam memperkuat daya saing inovasi. Berdasarkan Global Innovation Index yang diterbitkan WIPO, Indonesia berada di peringkat ke-55 dari 139 negara. Menurut Elzadaswarman, kondisi itu harus menjadi motivasi bagi daerah untuk ikut memperkuat ekosistem inovasi, mulai dari pemanfaatan teknologi, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga pengembangan sumber daya manusia.

Menariknya, kreativitas yang mendapat apresiasi tidak hanya datang dari lingkungan pemerintahan. Generasi muda dan pelajar juga menunjukkan kemampuan menghasilkan karya yang menjawab kebutuhan nyata. Pada kategori pelajar, SMP Islam Raudhatul Jannah meraih juara pertama melalui alat pendeteksi makanan dan minuman portabel dengan sistem klasifikasi cerdas untuk pencegahan penyakit, memperoleh nilai 94. SMPN 1 Payakumbuh menyusul di posisi kedua dengan Roda Matik Multifungsi, sedangkan SMK Negeri 2 Payakumbuh meraih juara ketiga melalui sistem lampu pintar berbasis sensor cahaya.

Pada kategori umum, inovasi SAVIOR (Smart Agriculture Vision Observer and Responder) karya Naura Elvara dan tim tampil sebagai juara pertama dengan nilai 96. IKM Andira dan tim menempati posisi kedua lewat ANGSANA (Alat Sangrai Serbaguna) dengan nilai 89, sementara Asnil, S.Pd., dan tim berada di posisi ketiga melalui alat penetas telur otomatis berbasis solar cell dengan nilai 86. Beragam karya tersebut memperlihatkan bahwa inovasi dapat tumbuh dari berbagai bidang, mulai dari pertanian hingga teknologi tepat guna.

Penghargaan juga menyentuh lingkungan birokrasi dan pelayanan masyarakat. Bappeda Kota Payakumbuh menjadi perangkat daerah terinovasi dengan skor IGA 209, disusul Dinas Pendidikan dengan skor 204. Kecamatan Lamposi Tigo Nagori mencatat skor IGA 420 melalui empat inovasi. Sementara itu, Puskesmas Payolansek dan Puskesmas Parit Rantang masing-masing meraih skor 105, sedangkan Kelurahan Payolansek memperoleh skor 209 melalui inovasi Pencatin Santiang dan Da Mat Saba.

Apresiasi turut diberikan kepada RSUD dr. Adnaan WD sebagai UPTD terinovasi, SD Islam Terpadu IPHI Payakumbuh sebagai sekolah terinovasi, serta Aldi Kristian dari Kelurahan Kubu Gadang sebagai ASN terinovator. Viki Wulandasari dari Kecamatan Lamposi Tigo Nagori juga menerima penghargaan kategori ASN Supporting Penyelenggaraan Inovasi atas perannya mengelola empat inovasi pada aplikasi inovasi daerah. Penghargaan ini menunjukkan bahwa perubahan membutuhkan kontribusi banyak pihak, bukan hanya mereka yang berada di garis depan pelayanan.

Elzadaswarman berharap Anugerah Inovasi Kota Payakumbuh menjadi titik awal lahirnya lebih banyak karya yang bisa diterapkan secara berkelanjutan. Ia mengingatkan pentingnya menjaga orisinalitas, kejujuran, dan integritas agar inovasi tidak terjebak pada sekadar mengejar penghargaan. Sebab, ukuran keberhasilan sebuah gagasan bukan hanya nilai yang diperoleh dalam kompetisi, melainkan seberapa besar manfaatnya dirasakan masyarakat. Dari ruang kelas hingga kantor pemerintahan, Payakumbuh membutuhkan inovasi yang hidup, berkembang, dan benar-benar menjadi solusi. (HM)

Kawal APBD Kota Padang 2027, Fraksi PKS Beri Catatan Kritis: Soroti Penurunan Belanja Modal hingga Reformasi Tata Kelola Parkir    
Jumat, November 20, 2026

On Jumat, November 20, 2026

Kawal APBD Kota Padang 2027, Fraksi PKS Beri Catatan Kritis: Soroti Penurunan Belanja Modal hingga Reformasi Tata Kelola Parkir
Juru bicara, Gufron, Fraksi PKS menegaskan bahwa APBD tidak boleh sekadar menjadi dokumen formalitas keseimbangan angka antara pendapatan dan belanja, melainkan harus menjadi instrumen keberpihakan nyata bagi kesejahteraan warga Kota Padang. (Fotdok: Humas). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang menggelar Rapat Paripurna penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kota Padang Tahun Anggaran 2027 pada Jumat (20/11/2026). Rapat paripurna yang berlangsung khidmat tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Mastilizal Aye, SH., didampingi Wakil Ketua Osman Ayub dan Jupri, serta dihadiri oleh segenap anggota dewan.

Dari pihak Pemerintah Kota Padang, hadir langsung Wali Kota Padang Fadly Amran dan Wakil Wali Kota Maigus Nasir. Turut hadir pula jajaran unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Kota Padang Raju M Chaniago, para Asisten, Sekretaris DPRD, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Direktur Utama Perusahaan Daerah, serta Kepala RSUD se-Kota Padang.

Dalam momentum krusial penentuan arah pembangunan Kota Padang satu tahun ke depan tersebut, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tampil mencuri perhatian melalui sikap politiknya yang konstruktif namun tajam. Melalui juru bicaranya, Gufron, Fraksi PKS menegaskan bahwa APBD tidak boleh sekadar menjadi dokumen formalitas keseimbangan angka antara pendapatan dan belanja, melainkan harus menjadi instrumen keberpihakan nyata bagi kesejahteraan warga Kota Padang.

Gufron, yang membacakan naskah Pendapat Akhir yang ditandatangani Ketua Fraksi PKS Rafdi, S.T., M.M., dan Sekretaris Dr. H. Hendrizal, S.Sos.I., M.Pd., memaparkan sejumlah evaluasi mendalam. Fraksi PKS menyoroti tantangan fiskal serius pada R-APBD 2027, di mana terjadi penurunan pendapatan transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp 379,90 miliar—dari Rp 2,021 triliun menjadi Rp 1,642 triliun. Kondisi ini membuktikan bahwa kemandirian fiskal Kota Padang masih rentan karena 59,88 persen pendapatannya masih bergantung pada transfer pusat.

Menyikapi postur pendapatan tersebut, Fraksi PKS mengapresiasi kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 95,83 miliar menjadi Rp 1,100 triliun. Namun, PKS memberikan catatan kritis agar Pemko Padang tidak melulu membebani masyarakat dan pelaku usaha lewat pungutan pajak semata, yang saat ini mendominasi 80,24 persen dari total PAD.

Secara khusus, Fraksi PKS menyoroti perlunya reformasi menyeluruh pada sektor retribusi perparkiran. PKS menilai sektor parkir menyimpan potensi besar yang selama ini bocor akibat lemahnya pengawasan dan tata kelola yang belum optimal. Untuk itu, Fraksi PKS mendesak Pemko Padang segera menerapkan digitalisasi sistem parkir agar setiap rupiah retribusi tercatat transparan dan masuk ke kas daerah.

Sorotan paling tajam dari Fraksi PKS tertuju pada struktur belanja daerah. Di tengah menurunnya pendapatan, belanja operasi justru naik Rp 20,74 miliar menjadi Rp 2,661 triliun, dengan kenaikan belanja pegawai mencapai Rp 100 miliar hingga menyentuh angka Rp 1,5 triliun. Fraksi PKS mengingatkan Pemko Padang akan amanat Pasal 146 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD yang membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen, agar ruang fiskal publik tidak tergerus oleh biaya birokrasi.

Sebaliknya, Fraksi PKS menyayangkan terjadinya penurunan drastis pada pos belanja modal sebesar 68,32 persen, yakni dari Rp 519,09 miliar pada 2026 menjadi hanya Rp 164,43 miliar pada 2027. Ironisnya, belanja modal untuk jalan, jaringan, dan irigasi anjlok hingga 85,83 persen, dari Rp 290 miliar menyusut menjadi sekitar Rp 40 miliar saja.

Kawal APBD Kota Padang 2027, Fraksi PKS Beri Catatan Kritis: Soroti Penurunan Belanja Modal hingga Reformasi Tata Kelola Parkir
Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Padang Rafdi dan anggota fraksi Jakfar. (Foto: By). 

Menurut juru bicara PKS Gufron, penurunan tajam anggaran infrastruktur ini mengkhawatirkan di tengah tingginya kebutuhan warga akan perbaikan jalan, drainase, dan pengendalian banjir. PKS mendesak Pemko mencari terobosan skema pembiayaan alternatif dan tetap mematuhi amanat UU HKPD yang mewajibkan alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40 persen dari total belanja.

Selain itu, Fraksi PKS juga mengawal ketat alokasi anggaran di tiga OPD strategis yang menyerap dana besar, yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Rp 104,87 miliar), Dinas Lingkungan Hidup (Rp 173,08 miliar), dan Dinas Perhubungan (Rp 147,33 miliar). PKS menuntut agar besarnya anggaran tersebut berbanding lurus dengan kinerja nyata di lapangan.

Dalam pesan moral yang kuat, Fraksi PKS menegaskan bahwa pembangunan fisik di Kota Padang tidak boleh meminggirkan rakyat kecil. "Kita boleh membangun pasar, tetapi jangan sampai pedagang pasar kita kehilangan pasar. Kita boleh membangun landmark kota, tapi jangan sampai masyarakat kita kehilangan kotanya," tegas Gufron membacakan sikap Fraksi PKS di hadapan sidang paripurna.

Fraksi PKS juga mengingatkan Pemko Padang agar tidak melupakan agenda pemulihan pascabencana hidrometeorologi yang melanda Kota Padang tepat satu tahun lalu pada bulan November. PKS mendorong penguatan komunikasi lintas pemerintahan dengan Pemprov Sumbar dan Pemerintah Pusat agar pemulihan infrastruktur dan ekonomi masyarakat terdampak terus berlanjut.

Terkait potensi defisit anggaran pada R-APBD 2027 sebesar Rp 90,39 miliar, Fraksi PKS meminta pengelolaan yang ekstra hati-hati. PKS mengingatkan agar penurunan angka defisit dibanding tahun sebelumnya tidak dicapai dengan cara memangkas belanja-belanja produktif yang sangat dibutuhkan masyarakat luas.

Melalui deretan catatan kritis yang komprehensif dan berbasis data tersebut, Fraksi PKS kembali menegaskan perannya sebagai garda terdepan pengawal aspirasi rakyat di DPRD Kota Padang. Seluruh rekomendasi yang disampaikan merupakan wujud tanggung jawab moral dan politik PKS untuk memastikan setiap rupiah uang rakyat dikelola secara transparan, efisien, dan adil.

Pada bagian akhir penyampaiannya, dengan mempertimbangkan hasil pembahasan Badan Anggaran bersama TAPD serta tanggung jawab bersama demi kemajuan daerah, Fraksi PKS menyatakan dapat menyetujui R-APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2027. Persetujuan tersebut diberikan dengan syarat mutlak agar Pemerintah Kota Padang memperhatikan dan menindaklanjuti seluruh catatan, kritik, serta rekomendasi yang telah disampaikan.

Sikap tegas namun solutif yang ditunjukkan Fraksi PKS dalam Paripurna ini menjadi bukti komitmen partai dalam mengawal kepemimpinan Wali Kota Fadly Amran dan Wakil Wali Kota Maigus Nasir, demi terwujudnya pembangunan Kota Padang yang berkeadilan dan bermaslahat bagi seluruh warga. (adv)

Bukan Sekadar Mengejar Penghargaan, Payakumbuh Perkuat Komitmen Wujudkan Kota Sehat    
Jumat, November 20, 2026

On Jumat, November 20, 2026

Bukan Sekadar Mengejar Penghargaan, Payakumbuh Perkuat Komitmen Wujudkan Kota Sehat
Pemko Payakumbuh menerima kunjungan Tim Pembina Kabupaten/Kota Sehat Tingkat Provinsi Sumatera Barat. (Fotdok: Hermiko). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Kota sehat bukan hanya tentang lingkungan yang bersih dan fasilitas kesehatan yang memadai. Lebih dari itu, kota sehat adalah tentang bagaimana masyarakat dapat hidup aman, nyaman, sejahtera, serta memperoleh kualitas hidup yang lebih baik. Semangat inilah yang terus dibangun Pemerintah Kota Payakumbuh dalam penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (KKS) Tahun 2026.

Komitmen tersebut kembali ditegaskan saat Pemko Payakumbuh menerima kunjungan Tim Pembina Kabupaten/Kota Sehat Tingkat Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan verifikasi lapangan dan penilaian penyelenggaraan KKS. Kegiatan berlangsung di Ruang Pertemuan Riza Falepi Lantai II Balai Kota Payakumbuh, Kamis (19/11/2026).

Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta melalui Wakil Wali Kota Elzadaswarman menyampaikan bahwa upaya mewujudkan kota sehat tidak boleh berhenti pada kepentingan penilaian maupun mengejar penghargaan. Menurutnya, yang jauh lebih penting adalah bagaimana setiap program pembangunan benar-benar menghadirkan perubahan dan manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat.

"Kota Sehat merupakan sebuah proses pembangunan yang dilaksanakan secara terintegrasi, berkesinambungan, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Upaya ini tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, tetapi membutuhkan dukungan dan kolaborasi lintas perangkat daerah, dunia usaha, lembaga masyarakat, serta partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat," ujar Elzadaswarman.

Ia menjelaskan, membangun kota sehat membutuhkan perhatian terhadap banyak aspek kehidupan. Mulai dari menciptakan lingkungan yang bersih, sehat dan aman, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, menangani persoalan sosial, memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana, hingga menghadirkan kawasan permukiman yang layak, nyaman dan berkelanjutan. Seluruh aspek tersebut saling berkaitan dan menjadi bagian penting dalam meningkatkan kesejahteraan warga.

Karena itu, keberhasilan program KKS tidak bisa hanya dibebankan kepada satu atau dua perangkat daerah. Dibutuhkan kerja bersama dan konsistensi seluruh unsur pemerintahan, mulai dari tingkat kota, kecamatan, kelurahan, hingga masyarakat. Sinergi tersebut menjadi kunci agar konsep kota sehat tidak sekadar menjadi program administratif, tetapi tumbuh sebagai gerakan bersama dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui verifikasi lapangan ini, Pemko Payakumbuh ingin memperlihatkan berbagai upaya, capaian, serta inovasi yang telah dilaksanakan. Namun, Elzadaswarman juga menyadari masih terdapat sejumlah hal yang perlu diperbaiki. Pemerintah daerah pun membuka diri terhadap kritik, masukan, arahan, dan rekomendasi dari tim provinsi sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan KKS ke depan.

"Kami berharap kegiatan penilaian ini tidak hanya menjadi sarana untuk mengukur capaian, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan kualitas penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat, serta memastikan program-program yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat dan dampak nyata bagi masyarakat," katanya.

Tim Pembina KKS Provinsi Sumatera Barat yang hadir terdiri dari unsur Bappeda, Dinas Kesehatan, BPBD, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, serta Dinas Perindag. Turut hadir para asisten dan staf ahli wali kota, kepala perangkat daerah di lingkungan Pemko Payakumbuh, Tim Pembina KKS Kota Payakumbuh, serta Forum Kabupaten/Kota Sehat Kota Payakumbuh. Bagi Payakumbuh, verifikasi ini diharapkan menjadi pijakan untuk terus berbenah, memperkuat kolaborasi, dan memastikan cita-cita menghadirkan kota yang sehat, maju, serta sejahtera benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat. (HM)

Osman Ayub Paparkan Hasil Pembahasan Banggar, APBD Padang 2027 Disepakati Rp2,83 Triliun    
Jumat, November 20, 2026

On Jumat, November 20, 2026

Osman Ayub Paparkan Hasil Pembahasan Banggar, APBD Padang 2027 Disepakati Rp2,83 Triliun
Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Osman Ayub, menyampaikan laporan hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar). (Fotdok: Humas). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Osman Ayub, menyampaikan laporan hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Padang, Jumat (20/11/2026).

Rapat Paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Padang Mastilizal Aye, SH., dan dihadiri oleh Wakil Ketua Osman Ayub dan Jupri serta segenap anggota dewan. Sedangkan dipihak Pemko, hadir langsung Wali Kota Padang Fadly Amran dan Wawako Maigus Nasir. Hadir juga para Forkupimda, Sekda Raju M Chaniago, para Asisten, Sekwan, Kepala OPD, Direktur Utama Perusahaan Daerah dan Kepala RSUD. 

Dalam rapat tersebut, Osman Ayub membacakan laporan strategis Banggar sekaligus memaparkan sejumlah catatan penting terkait arah kebijakan pendapatan, belanja, pembiayaan, hingga prioritas pembangunan Kota Padang pada 2027. Penyampaian laporan itu menjadi bagian penting sebelum fraksi-fraksi menyampaikan pendapat akhirnya terhadap Ranperda APBD 2027.

Osman menegaskan, pembahasan APBD bukan sekadar menyusun angka-angka anggaran, tetapi merupakan proses memastikan kebijakan keuangan daerah berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan dan kebutuhan pembangunan masyarakat. Karena itu, pembahasan dilakukan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan memperhatikan sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dan Pemerintah Kota Padang.

Dalam laporannya, Osman juga mengungkapkan bahwa APBD 2027 memiliki posisi strategis karena menjadi tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kota Padang 2025–2029 sekaligus bagian awal periode pertama RPJPD 2025–2045. Tema pembangunan yang diusung adalah penguatan fondasi transformasi sebagai kota jasa terkemuka yang inklusif dan berkelanjutan.

Salah satu perhatian Banggar yang disampaikan Osman adalah kondisi pendapatan daerah yang masih didominasi dana transfer pemerintah pusat sebesar 59,88 persen. Sementara itu, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai 40,12 persen. Kondisi tersebut mendorong DPRD meminta pemerintah kota terus menggali potensi pendapatan daerah melalui optimalisasi pajak, retribusi, dan pemanfaatan aset daerah secara produktif tanpa membebani masyarakat secara berlebihan.

Osman Ayub Paparkan Hasil Pembahasan Banggar, APBD Padang 2027 Disepakati Rp2,83 Triliun
Sekdako Padang Raju M Caniago bersama Forkopimda. (Foto: By). 

Osman turut menekankan pentingnya pengelolaan belanja yang tepat sasaran, terutama untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat. Sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur perkotaan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat tetap menjadi perhatian dalam penyusunan anggaran. Banggar juga mengingatkan pemerintah daerah agar menyesuaikan komposisi belanja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Catatan penting lainnya menyangkut penataan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD. Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi KPK, Banggar bersama TAPD menyepakati penataan usulan Pokir Tahun Anggaran 2027 senilai Rp80,54 miliar lebih. Dari jumlah tersebut, Rp23,10 miliar lebih dilanjutkan dalam APBD Murni 2027, Rp1,73 miliar dialihkan ke program dan kegiatan OPD terkait, sedangkan Rp55,70 miliar lebih ditunda untuk disesuaikan dengan regulasi dan diusulkan kembali pada APBD Perubahan 2027.

Dari hasil pembahasan, pendapatan daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2027 disepakati sebesar Rp2,7423 triliun. Angka tersebut turun Rp284 miliar atau 9,39 persen dibandingkan Perubahan APBD 2026. Meski demikian, PAD justru mengalami peningkatan sebesar Rp95,8 miliar atau 9,54 persen menjadi Rp1,1002 triliun. Sementara itu, belanja daerah ditetapkan sebesar Rp2,8326 triliun, dengan belanja operasi Rp2,6612 triliun dan belanja modal Rp164,4 miliar.

Osman juga menyampaikan bahwa keterbatasan kemampuan fiskal daerah perlu disikapi melalui berbagai alternatif pembiayaan untuk mendukung pembangunan strategis. Salah satunya melalui penjajakan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Pemerintah Kota Padang dijadwalkan menyampaikan perhitungan teknis dan pemenuhan persyaratan regulasi kepada DPRD pada Februari 2027 untuk dibahas lebih lanjut.

Menutup penyampaian laporan, Osman Ayub mengapresiasi kerja sama seluruh pihak, baik unsur legislatif maupun eksekutif, selama proses pembahasan APBD berlangsung. Ia berharap hasil pembahasan Banggar tersebut menjadi landasan bagi fraksi-fraksi dalam menyampaikan pendapat akhir, sekaligus memastikan APBD 2027 dapat menjadi instrumen pembangunan yang terarah, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Padang. (ADV)

Lindungi Generasi Muda dari Narkoba, Payakumbuh Perkuat Peran Sekolah dan Lingkungan Kerja    
Jumat, November 20, 2026

On Jumat, November 20, 2026

Lindungi Generasi Muda dari Narkoba, Payakumbuh Perkuat Peran Sekolah dan Lingkungan Kerja
Workshop Penggiat di Lingkungan Kerja bagi Tim Terpadu Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Kota Payakumbuh yang digelar di Hotel Mangkuto, Rabu (18/11/2026). (Fotdok: Hermiko). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Masa depan generasi muda tidak hanya ditentukan oleh pendidikan yang mereka terima, tetapi juga oleh lingkungan tempat mereka tumbuh dan berkembang. Sekolah, keluarga, dan lingkungan masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga anak-anak dari berbagai ancaman, termasuk penyalahgunaan narkotika. Kesadaran inilah yang terus diperkuat Pemerintah Kota Payakumbuh melalui upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba secara bersama-sama.

Komitmen tersebut terlihat dalam Workshop Penggiat di Lingkungan Kerja bagi Tim Terpadu Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Kota Payakumbuh yang digelar di Hotel Mangkuto, Rabu (18/11/2026). Kegiatan ini menjadi ruang untuk memperkuat koordinasi lintas sektor sekaligus meningkatkan kepedulian berbagai unsur dalam menciptakan lingkungan kerja dan satuan pendidikan yang aman, sehat, produktif, serta bebas dari narkoba.

Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta melalui Kepala Dinas Pendidikan, Nalfira, menekankan bahwa dunia pendidikan memiliki tanggung jawab besar dalam membentengi generasi muda. Sekolah bukan sekadar tempat anak-anak memperoleh ilmu pengetahuan, melainkan juga ruang untuk membangun karakter, menanamkan nilai kehidupan, dan membekali mereka agar mampu menghadapi berbagai pengaruh negatif di lingkungan sekitarnya.

Menurut Nalfira, pencegahan penyalahgunaan narkoba tidak cukup dilakukan melalui sosialisasi sesaat. Diperlukan edukasi yang berkelanjutan, pembinaan karakter, pengawasan, serta komunikasi yang baik antara sekolah dan keluarga. Seluruh unsur pendidikan, mulai dari kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, peserta didik, hingga orang tua harus memiliki kepedulian yang sama dalam menciptakan lingkungan yang melindungi anak-anak.

Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, lanjutnya, berkomitmen memperkuat langkah pencegahan melalui pendidikan karakter dan peningkatan kesadaran di seluruh satuan pendidikan. Kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan diharapkan tidak hanya menjalankan tugas pembelajaran, tetapi juga peka terhadap kondisi peserta didik dan lingkungan sekolah. Kepedulian tersebut penting agar berbagai potensi persoalan dapat dikenali dan ditangani sejak dini.

Ada harapan besar yang ingin diwujudkan melalui langkah tersebut, yakni menjadikan sekolah sebagai tempat yang benar-benar aman dan nyaman bagi anak-anak untuk belajar, tumbuh, serta mengembangkan potensi diri. Generasi muda perlu dibekali pengetahuan tentang bahaya narkotika, karakter yang kuat, dan keberanian untuk menolak ajakan yang dapat merusak masa depan mereka. Pendidikan menjadi salah satu benteng penting agar anak-anak tidak mudah terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.

Namun, tanggung jawab pencegahan tentu tidak berhenti di lingkungan sekolah. Lingkungan kerja dan masyarakat juga perlu membangun kepedulian yang sama. Karena itu, keberadaan Tim Terpadu P4GN memiliki arti penting dalam menyatukan langkah berbagai instansi dan elemen masyarakat. Melalui kerja sama yang terarah, upaya pencegahan diharapkan tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi saling mendukung dan menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat.

Workshop tersebut juga diharapkan mampu membangun kesamaan persepsi dan meningkatkan kapasitas para penggiat P4GN dalam menjalankan perannya masing-masing. Pemerintah Kota Payakumbuh ingin memastikan bahwa gerakan melawan narkoba tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat atau instansi tertentu, tetapi tumbuh sebagai kesadaran bersama. Keterlibatan aktif berbagai pihak menjadi modal penting untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan produktif.

Pada akhirnya, melindungi generasi muda dari narkoba merupakan investasi bagi masa depan Kota Payakumbuh. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan aman, memperoleh pendidikan karakter yang kuat, dan mendapat perhatian dari orang-orang di sekitarnya akan memiliki bekal lebih baik untuk meraih cita-cita. Melalui penguatan Tim Terpadu P4GN dan keterlibatan seluruh unsur pendidikan serta masyarakat, Pemko Payakumbuh berharap lahir generasi yang cerdas, berkarakter, sehat, dan berani mengatakan tidak terhadap narkoba. (HM)

Pemprov Sumbar Raih Juara 1 Inovasi Digital Berdampak Kategori Smart Living 2026    
Jumat, November 20, 2026

On Jumat, November 20, 2026

Pemprov Sumbar Raih Juara 1 Inovasi Digital Berdampak Kategori Smart Living 2026
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi menerima penghargaan yang diserahkan secara khusus oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Republik Indonesia, Nezar Patria, dalam rangkaian Forum Nasional Kota Cerdas (Smart City) 2026 di BW Luxury Hotel Jambi, Kamis (19/11/2026). (Fotdok: Dik/Diskominfo Sumbar/Adpsb). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berhasil meraih Juara 1 kategori Inovasi Digital Berdampak pada Smart Living 2026 melalui inovasi Dashboard Kebencanaan Provinsi Sumatera Barat.

Penghargaan tingkat nasional tersebut diterima langsung oleh Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, yang diserahkan secara khusus oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Republik Indonesia, Nezar Patria, dalam rangkaian Forum Nasional Kota Cerdas (Smart City) 2026 di BW Luxury Hotel Jambi, Kamis (19/11/2026).

Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas pemanfaatan teknologi digital yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya melalui Dashboard Kebencanaan Sumatera Barat yang berperan dalam mendukung percepatan penanganan bencana hidrometeorologi pada tahun 2025 lalu.

Dashboard tersebut membantu pengelolaan informasi kebencanaan, pemantauan kondisi di lapangan, serta memperkuat koordinasi antarpemangku kepentingan dalam penanganan bencana. Inovasi ini juga mendapat perhatian dari pemerintah pusat dan telah direplikasi oleh kementerian.

Pemprov Sumbar Raih Juara 1 Inovasi Digital Berdampak Kategori Smart Living 2026
Gubernur Mahyeldi bersama Kepala Daerah lain. (Fotdok: Dik). 

Gubernur Mahyeldi menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas penghargaan yang diterima. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dukungan dan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari masyarakat, bupati dan wali kota, Forkopimda, hingga jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

"Alhamdulillah, Dashboard Kebencanaan kita mendapat apresiasi dari Komdigi. Bahkan, dashboard ini juga telah direplikasi oleh kementerian. Ini tentu berkat dukungan seluruh masyarakat Sumatera Barat, bupati, wali kota, Forkopimda, serta seluruh jajaran Pemprov Sumbar," ungkap Mahyeldi.

Ia berharap penghargaan tersebut menjadi bukti bahwa sinergi dan kolaborasi yang terbangun dengan baik mampu menghadirkan dampak positif bagi masyarakat, daerah, hingga Indonesia.

Mahyeldi juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi sehingga Sumatera Barat berhasil meraih posisi pertama dalam kategori Inovasi Digital Berdampak pada Smart Living 2026.

Pemprov Sumbar Raih Juara 1 Inovasi Digital Berdampak Kategori Smart Living 2026
Gubernur bersama Kepala OPD dan jajaran usai menerima penghargaan. (Fotdok: Dik). 

Berdasarkan daftar penerima penghargaan yang ditetapkan Kementerian Komunikasi dan Digital, posisi kedua kategori tersebut diraih Kota Bandung, disusul Kabupaten Badung di posisi ketiga.

Forum Nasional Kota Cerdas 2026 mengusung tema “Smart City Transformation: Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi Daerah melalui Inovasi dan Kolaborasi Digital”. 

Kegiatan ini menjadi wadah pertemuan pemerintah pusat dan daerah dari seluruh Indonesia untuk berbagi pengalaman, memperkuat kolaborasi, serta mendorong percepatan transformasi digital.

Capaian ini menjadi motivasi bagi Pemprov Sumbar untuk terus mengembangkan inovasi berbasis teknologi digital, terutama dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menghadirkan solusi yang bermanfaat dan berdampak langsung bagi masyarakat. (Adpsb/adv)