BentengSumbar.com

Senin, Juli 27, 2026

Kebijakan ASN Lebih Dekat dengan Keluarga, DPR: Produktivitas, Kesejahteraan, dan Kesehatan Mental Harus Berjalan Beriringan

BentengSumbar On Senin, Juli 27, 2026

Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, menyambut baik uji coba program Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang memungkinkan Aparatur Sipil Negara (ASN), baik PNS maupun PPPK, bekerja lebih dekat dengan domisili dan keluarganya. (Foto: Int).

BENTENGSUMBAR.COM – Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, menyambut baik uji coba program Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang memungkinkan Aparatur Sipil Negara (ASN), baik PNS maupun PPPK, bekerja lebih dekat dengan domisili dan keluarganya.

Menurutnya, inovasi tersebut merupakan langkah positif dalam membangun birokrasi yang tidak hanya berorientasi pada kinerja, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan pegawai.

"ASN adalah aset utama negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, kebijakan yang mendukung keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan keluarga patut diapresiasi selama tetap menjaga profesionalitas dan kualitas pelayanan publik," ujar Netty dalam keterangannya, Jumat (24/07).

Netty menilai, selama ini banyak ASN yang harus menjalani kehidupan terpisah dari keluarga akibat penempatan kerja. Kondisi tersebut tidak hanya menambah beban ekonomi karena biaya transportasi dan tempat tinggal, tetapi juga berdampak pada kualitas kehidupan keluarga.

"Ketika ASN dapat bekerja lebih dekat dengan keluarga, mereka memiliki kesempatan yang lebih baik untuk menjalankan peran sebagai orang tua maupun anggota keluarga. Kondisi psikologis yang lebih baik diyakini akan berdampak positif terhadap semangat dan produktivitas kerja," katanya.

Menurut Netty, kebijakan ini juga diharapkan dapat membantu menekan berbagai persoalan kesehatan mental yang dipicu oleh long distance marriage (LDM) atau kehidupan keluarga yang terpisah akibat penugasan. Ia menilai, tekanan psikologis yang berkepanjangan dapat memengaruhi kondisi emosional, kesehatan jiwa, hingga performa kerja ASN.

"Semoga kebijakan ini mampu meminimalisasi persoalan kesehatan mental akibat long distance marriage. ASN yang lebih tenang, bahagia, dan memiliki dukungan keluarga yang kuat akan mampu memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat," ujarnya.

Sebagai anggota Komisi IX yang membidangi kesehatan, Netty menilai dampak positif tersebut akan sangat terasa terutama bagi tenaga kesehatan yang bertugas di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan (faskes).

"Kesehatan mental tenaga kesehatan tidak boleh diabaikan. Jika mereka dapat bekerja lebih dekat dengan keluarga, diharapkan tingkat stres dapat berkurang sehingga berdampak pada meningkatnya kualitas layanan kesehatan di berbagai fasilitas kesehatan. Pada akhirnya, masyarakatlah yang akan merasakan manfaat dari pelayanan yang semakin prima," jelasnya.

Namun demikian, Netty mengingatkan bahwa kebijakan tersebut harus diterapkan secara hati-hati dengan tetap mengedepankan kebutuhan organisasi dan pemerataan pelayanan publik.

"Jangan sampai kebijakan ini justru menimbulkan ketimpangan distribusi ASN di daerah tertentu. Prinsip meritokrasi, kebutuhan organisasi, dan pelayanan kepada masyarakat harus tetap menjadi prioritas," tegasnya.

Ia juga mendorong BKN melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap pelaksanaan program, mulai dari dampaknya terhadap produktivitas pegawai, efektivitas organisasi, kualitas pelayanan publik, hingga efisiensi anggaran.

"Jika hasil uji coba menunjukkan manfaat yang nyata tanpa mengurangi kualitas layanan kepada masyarakat, tentu kebijakan ini dapat menjadi praktik baik yang layak dipertimbangkan untuk diterapkan lebih luas," ujarnya. (*)

Senin, Juli 27, 2026

Jembatan Aspirasi di IX Korong: Fauzi Rusli Tampung Usulan Infrastruktur dan Pemajuan UMKM

BentengSumbar On Senin, Juli 27, 2026

Fauzi Rusli menegaskan bahwa reses adalah amanat undang-undang untuk menjembatani keinginan rakyat dengan kebijakan daerah. (Foto: Oktryoni).

BENTENGSUMBAR.COM – Sebagai wujud nyata menyerap suara konstituen, Ketua DPRD Kota Solok Fauzi Rusli, S.E., M.M., membuka ruang dialog terbuka bersama warga Kelurahan IX Korong.

Kegiatan reses antarwaktu berlangsung penuh keakraban, Minggu (26/7/2026), menjadi wadah bagi masyarakat menyampaikan kebutuhan riil di lapangan.

Turut hadir mendampingi Sekretaris Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Taufiq Rusli, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Herowarman, jajaran Ketua RT/RW, serta tokoh masyarakat, pemuda, dan perempuan setempat.

Fauzi Rusli menegaskan bahwa reses adalah amanat undang-undang untuk menjembatani keinginan rakyat dengan kebijakan daerah.

Ia menjamin setiap masukan akan dicatat rapi dan diperjuangkan dalam pembahasan anggaran bersama pemerintah daerah.

"Aspirasi ini kami jadikan prioritas. Nanti akan kita bahas dan perjuangkan sesuai kewenangan agar program pembangunan benar-benar tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan warga," ujarnya tegas.

Salah satu usulan utama disampaikan Ketua RW 01, Noviandi Yusaf, yang meminta pembangunan penutup saluran drainase di kawasan Surau Tabek.

Menurutnya, saluran terbuka membuat badan jalan sempit, rawan kecelakaan, dan kurang tertata. Warga berharap akses tersebut kelak menjadi lebih aman, luas, dan nyaman.

Selain infrastruktur, warga juga mendesak penguatan sektor UMKM. Masyarakat meminta perluasan pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha, kemudahan akses permodalan, serta promosi produk lokal demi mendongkrak ekonomi dan membuka lapangan kerja baru.

Menanggapi hal itu, Fauzi Rusli menjelaskan bahwa bantuan usaha memiliki mekanisme tertib, di mana pelaku usaha disarankan tergabung dalam kelompok binaan agar pendataan dan pembinaan lebih efektif.

Warga yang belum tergabung diminta berkoordinasi dengan perangkat kelurahan atau dinas terkait.

Sebagai langkah lanjut, usai dialog Fauzi turun langsung meninjau lokasi drainase untuk melihat kondisi riil di lapangan.

Peninjauan ini menjadi dasar pertimbangan akurat sebelum usulan masuk perencanaan resmi.

Melalui kegiatan ini, diharapkan kesenjangan antara kebijakan dan kebutuhan masyarakat semakin tipis, serta terjalin sinergi yang kuat demi kemajuan Kota Solok.(80)

Senin, Juli 27, 2026

Universitas Paramadina Masuk Daftar 10 Kampus di Jakarta Paling Aktif dalam Diskursus dan Kebijakan Publik Nasional

BentengSumbar On Senin, Juli 27, 2026

Universitas Paramadina dikenal sebagai salah satu kampus yang aktif mendorong penguatan demokrasi, tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), serta kepemimpinan yang berintegritas. (Foto: Diskominfo).

BENTENGSUMBAR.COM – Di tengah dinamika pemerintahan dan kompleksitas penyusunan kebijakan publik, peran perguruan tinggi di Jakarta mengalami transformasi yang signifikan.

Kampus tidak lagi dipandang semata sebagai institusi pendidikan yang menghasilkan lulusan, tetapi juga berkembang menjadi pusat pemikiran (think tank), laboratorium kebijakan, dan ruang lahirnya gagasan strategis yang memberi warna terhadap proses pengambilan keputusan di tingkat nasional.

Melalui riset, kajian akademik, naskah kebijakan (policy brief), hingga keterlibatan para akademisinya sebagai narasumber, saksi ahli, maupun anggota tim penyusun regulasi, sejumlah perguruan tinggi di Jakarta memiliki kontribusi yang menonjol dalam membangun diskursus publik dan memperkuat kualitas kebijakan negara.

Berikut merupakan sepuluh perguruan tinggi yang dinilai memiliki kontribusi signifikan dalam pengembangan kebijakan publik berdasarkan kekuatan akademik, pusat kajian, serta keterlibatan para pakarnya di berbagai forum strategis nasional.

1. Universitas Indonesia

Sebagai salah satu perguruan tinggi tertua dan terbesar di Indonesia, Universitas Indonesia memiliki tradisi akademik yang kuat dalam bidang hukum, ekonomi, kesehatan masyarakat, dan kebijakan publik. Fakultas Hukum serta Fakultas Kedokteran UI secara konsisten melahirkan kajian yang menjadi referensi dalam penyusunan regulasi, reformasi kelembagaan, hingga kebijakan kesehatan nasional.

2. Universitas Paramadina

Universitas Paramadina dikenal sebagai salah satu kampus yang aktif mendorong penguatan demokrasi, tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), serta kepemimpinan yang berintegritas.

Melalui berbagai pusat kajian dan aktivitas akademiknya, termasuk Paramadina Public Policy Institute (PPPI), universitas ini menghasilkan berbagai kajian strategis mengenai reformasi birokrasi, pemberantasan korupsi, pembangunan demokrasi, kebijakan publik, hingga etika politik.

Berangkat dari warisan intelektual para pendirinya yang dikenal luas sebagai tokoh pembaharu pemikiran Indonesia, Paramadina terus mengembangkan tradisi akademik yang independen, kritis, dan konstruktif dalam memberikan rekomendasi kebijakan kepada berbagai pemangku kepentingan.

3. Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara

Meski berukuran relatif kecil, STF Driyarkara memiliki pengaruh intelektual yang kuat dalam isu filsafat politik, etika publik, dan demokrasi.

Akademisinya kerap menjadi rujukan dalam berbagai diskusi konstitusi, memberikan pandangan etik terhadap persoalan kebangsaan, serta berkontribusi dalam penguatan nilai-nilai negara hukum.

4. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Sebagai salah satu pusat studi Islam terkemuka di Indonesia, UIN Jakarta berkontribusi dalam pengembangan kebijakan yang berkaitan dengan moderasi beragama, hak asasi manusia, pendidikan Islam, serta dialog antarumat beragama.

Kajian-kajiannya banyak menjadi referensi dalam penguatan harmoni sosial di Indonesia.

5. Universitas Trisakti

Berbekal sejarah panjang sebagai kampus yang dekat dengan dinamika perubahan sosial, Universitas Trisakti memiliki kekuatan akademik dalam bidang hukum, teknik, ekonomi, serta perencanaan wilayah.

Kajian mengenai energi, pembangunan perkotaan, dan tata ruang menjadi salah satu kontribusi penting yang dihasilkan institusi ini.

6. Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Melalui berbagai pusat kajian sosial dan pembangunan masyarakat, Atma Jaya aktif menghasilkan penelitian mengenai ketenagakerjaan, kesehatan masyarakat, pendidikan, perlindungan kelompok rentan, dan pembangunan inklusif. Pendekatan berbasis data empiris menjadi kekuatan utama dalam berbagai rekomendasi kebijakannya.

7. UPN "Veteran" Jakarta

UPN Veteran Jakarta semakin memperkuat posisinya sebagai institusi yang berkontribusi dalam bidang pertahanan, keamanan nasional, geopolitik, serta ketahanan kesehatan. Berbagai penelitian dan forum ilmiahnya menjadi bagian dari penguatan ekosistem kebijakan strategis nasional.

8. Universitas Pancasila

Universitas Pancasila memiliki kekuatan akademik dalam bidang hukum administrasi negara serta farmasi.

Kontribusi para akademisinya dalam isu regulasi pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, serta pengembangan industri farmasi nasional menjadi bagian penting dalam ekosistem kebijakan publik.

9. Universitas Muhammadiyah Jakarta

Universitas Muhammadiyah Jakarta dikenal aktif dalam mengembangkan kajian hukum tata negara, pendidikan, dan kebijakan sosial.

Para akademisinya berkontribusi dalam berbagai diskursus konstitusional, termasuk melalui kajian akademik terhadap regulasi yang berdampak luas bagi masyarakat.

10. Universitas Bakrie

Berada di kawasan bisnis Jakarta, Universitas Bakrie mengembangkan berbagai penelitian terapan mengenai pembangunan kota cerdas (smart city), mobilitas perkotaan, transformasi digital, keberlanjutan lingkungan, serta inovasi kebijakan yang mendukung daya saing kota metropolitan.

Di era ketika kualitas kebijakan publik semakin ditentukan oleh data, riset, dan inovasi, perguruan tinggi memiliki posisi yang semakin strategis sebagai mitra pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil.

Pengaruh sebuah kampus tidak hanya diukur dari jumlah mahasiswa atau kemegahan infrastrukturnya, tetapi juga dari kualitas penelitian, kapasitas intelektual sivitas akademika, konsistensi menghasilkan gagasan yang relevan, serta kemampuannya memberikan solusi terhadap persoalan bangsa.

Perguruan tinggi yang mampu menghubungkan dunia akademik dengan kebutuhan nyata masyarakat akan terus memainkan peran penting dalam membangun kebijakan publik yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan bagi Indonesia. (*)

Senin, Juli 27, 2026

Kemendagri Dorong Penguatan Peran Daerah Tindak Lanjuti Program Cek Kesehatan Gratis

BentengSumbar On Senin, Juli 27, 2026

Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah (SUPD) III Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Fauzan Hasan. (Foto: Ist).

BENTENGSUMBAR.COM – Kemendagri terus memperkuat sinergi pemerintah daerah dalam mendukung keberlanjutan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG).

Komitmen tersebut disampaikan melalui kehadiran Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah (SUPD) III Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Fauzan Hasan, sebagai narasumber pada Forum Diskusi Aktual yang mengangkat tema "Penguatan Peran Pemerintah Daerah dalam Tindak Lanjut Program Cek Kesehatan Gratis" yang diselenggarakan secara hybrid belum lama ini di Hotel Horison Ultima Menteng, Jakarta.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan dan Pelayanan Publik, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri tersebut menjadi wadah diskusi untuk mengidentifikasi berbagai tantangan pelaksanaan tindak lanjut Program CKG, khususnya terkait sistem rujukan, kapasitas layanan kesehatan, tata kelola pelayanan, serta koordinasi antarpemangku kepentingan di daerah.

Dalam rilis yang diterima redaksi, Minggu (26/7/2026), forum ini juga bertujuan menghimpun masukan dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, rumah sakit daerah, akademisi, dan praktisi guna merumuskan rekomendasi kebijakan dalam memperkuat peran pemerintah daerah, khususnya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), agar pelayanan kesehatan pasca skrining dapat berjalan secara terintegrasi dan berkelanjutan.

Pada paparannya, Fauzan Hasan menekankan bahwa pemerintah daerah memegang peran strategis dalam memastikan hasil Program CKG tidak berhenti pada tahap skrining, melainkan berlanjut pada pelayanan kesehatan yang komprehensif bagi masyarakat yang teridentifikasi memiliki faktor risiko maupun penyakit.

Ia menjelaskan bahwa tindak lanjut Program CKG memerlukan sinergi lintas perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5.2/290/SJ tentang Dukungan Pemerintah Daerah terhadap Program Cek Kesehatan Gratis.

Melalui koordinasi tersebut, Bappeda berperan menyelaraskan perencanaan dan pembiayaan, Dinas Kesehatan memastikan penyelenggaraan layanan kesehatan dan evaluasi pelaksanaan program, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendukung aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) untuk integrasi dengan aplikasi SATUSEHAT, sementara Dinas Pendidikan dan Dinas Komunikasi dan Informatika berperan dalam pelaksanaan serta diseminasi informasi kepada masyarakat.

Forum juga mengungkap bahwa hingga 12 Juli 2026, Program CKG telah menjangkau lebih dari 62,9 juta peserta secara nasional dan menunjukkan capaian yang berada pada jalur target.

Namun, tingginya temuan faktor risiko penyakit tidak menular turut meningkatkan kebutuhan layanan kesehatan lanjutan sehingga diperlukan penguatan kapasitas RSUD, pemenuhan sumber daya kesehatan, serta penguatan sistem rujukan di daerah.

Selain itu, peserta forum membahas pentingnya optimalisasi pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, serta replikasi praktik baik dari sejumlah daerah dalam mendukung keberhasilan Program CKG.

Melalui forum ini, Kemendagri menegaskan komitmennya untuk terus mendorong sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah guna memperkuat tata kelola pelayanan kesehatan.

Penguatan koordinasi lintas sektor, optimalisasi digitalisasi data kesehatan, percepatan penyerapan anggaran, serta penguatan sistem rujukan diharapkan mampu memastikan Program Cek Kesehatan Gratis memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat secara berkelanjutan. (*)

Senin, Juli 27, 2026

Wako Fadly Amran Tinjau Pelaksanaan PIAGEX 2026: Anak-anak Kota Padang Harus Menguasai Proses Kreatif

BentengSumbar On Senin, Juli 27, 2026

Wako Fadly Amran, menegaskan komitmen Pemko Padang dalam mendukung perkembangan industri kreatif digital melalui penyelenggaraan PIAGEX 2026. (Foto: Diskominfo).

BENTENGSUMBAR.COM - Wali Kota Padang, Fadly Amran, menegaskan komitmen Pemerintah Kota (Pemko) Padang dalam mendukung perkembangan industri kreatif digital melalui penyelenggaraan Padang International Animation & Game Expo (PIAGEX) 2026, bertempat di Bagindo Aziz Chan Youth Center, Padang, Minggu (26/7/2026).

Menurutnya, ajang yang berlangsung pada 25-27 Juli 2026 di Bagindo Aziz Chan Youth Center itu menjadi momentum menyiapkan generasi muda agar tak sekadar menjadi pengguna teknologi, tetapi juga kreator yang mampu bersaing di era ekonomi digital.

Hal tersebut disampaikan Fadly Amran saat meninjau langsung pelaksanaan PIAGEX 2026, Minggu (26/7/2026). Turut hadir di kesempatan itu Ketua TP-PKK Kota Padang Ny. Dian Puspita Fadly Amran, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Yopi Krislova, serta Kepala Dinas Kominfo Kota Padang, Tommy TRD.

Fadly Amran menekankan, perkembangan coding, animasi, game, dan content creation merupakan bagian dari masa depan yang telah berlangsung saat ini.

Karena itu, pemerintah harus hadir mendukung sekaligus menyesuaikan dunia pendidikan dengan kemajuan teknologi agar generasi muda memiliki kompetensi dan daya saing di era digital.

"Coding, animasi, game, dan content creation adalah keniscayaan hari ini. Pemko Padang mengapresiasi PIAGEX 2026, dan siap mendukung lahirnya generasi juara melalui pendidikan yang selaras dengan kemajuan teknologi," ujarnya.

Fadly Amran menegaskan generasi muda tidak boleh hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga harus memahami proses kreatif di balik lahirnya animasi, game, maupun konten digital agar mampu menghasilkan karya yang bernilai dan berdaya saing.

"Jangan sampai kita hanya menjadi konsumen atau Indonesia hanya menjadi pasar. Anak-anak Kota Padang harus menguasai proses kreatif di balik animasi, game, dan konten digital, mulai dari pembuatan animasi hingga penyusunan storytelling dan naskah," cakapnya.

Lebih lanjut, Wali Kota Padang berharap karya yang telah dihasilkan para peserta tidak berhenti pada ajang kompetisi.

Maka dari itu, ia meminta panitia melakukan pembinaan secara berkelanjutan agar kemampuan peserta terus berkembang mengikuti pesatnya kemajuan teknologi dan industri kreatif digital.

"Saya berharap anak-anak ini terus dibina. Kalau sudah membuat film atau game, kualitasnya harus terus meningkat dari tahun ke tahun sehingga bisa berkembang dan melanjutkan karya mereka secara mandiri," tukuknya.

Sementara itu, Ketua Panitia PIAGEX 2026 sekaligus Dosen Program Studi Animasi Sekolah Vokasi Universitas Negeri Padang (UNP), Bayu R. Fajri, mengatakan PIAGEX 2026 menjadi wadah kolaborasi antara dunia pendidikan, industri, pemerintah, dan komunitas kreatif untuk memperkuat ekosistem animasi, game, dan ekonomi kreatif di Kota Padang.

"Selama tiga hari pelaksanaan, PIAGEX 2026 menghadirkan pameran, kompetisi, dan talk show yang mempertemukan pelajar, mahasiswa, kreator, akademisi, hingga pelaku industri animasi dan game dari dalam maupun luar negeri," jelasnya.

Ia menjelaskan, PIAGEX 2026 menghadirkan berbagai cabang perlombaan, seperti desain game tingkat SMP, pengembangan educational game bagi guru, animasi pendek tingkat umum, hingga live coding bagi siswa SMP untuk menciptakan permainan digital.

"Kami berharap PIAGEX terus berkembang sebagai wadah kolaborasi yang melahirkan talenta kreatif berdaya saing nasional dan internasional, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Padang," urainya. (*)

Editor: Zamri Yahya, SH.i, WU

Senin, Juli 27, 2026

Balerong Silek Tuo Selayo: Bangkitkan Kembali Jati Diri Budaya Minangkabau Melalui Jalur Pendidikan

BentengSumbar On Senin, Juli 27, 2026

Ratusan pesilat, guru silek, ninik mamak, bundo kanduang, dan tokoh masyarakat dari Kota serta Kabupaten Solok berkumpul dalam kegiatan Balerong Silek Tuo. (Foto: Oktryoni).

BENTENGSUMBAR.COM – Suasana penuh keagungan budaya menyelimuti kawasan Kantor Wali Nagari Selayo, Sabtu (25/7/2026). Ratusan pesilat, guru silek, ninik mamak, bundo kanduang, dan tokoh masyarakat dari Kota serta Kabupaten Solok berkumpul dalam kegiatan Balerong Silek Tuo.

Momen ini menjadi bukti nyata tekad bersama untuk menghidupkan kembali warisan leluhur yang sarat nilai karakter.

Acara diresmikan dan dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Ruseimy, S.T., didampingi Wakil Bupati Solok H. Candra, S.H.I., serta berbagai pemangku adat dan pimpinan daerah.

Ketua Pelaksana Yayan Irmanti Tuan Incek Sulaiman menyampaikan rasa syukur dan apresiasi mendalam atas dukungan penuh masyarakat Selayo serta seluruh dunsanak yang hadir menyukseskan ajang persaudaraan ini.

Dalam arahannya, Wakil Gubernur Vasco Ruseimy mengaku bangga berdiri di tengah para penjaga tradisi.

Ia menyoroti fakta bahwa saat ini hanya sekitar 50 dari total 200 aliran silek di Sumatera Barat yang masih aktif berjalan.

Keprihatinan inilah yang melandasi kebijakan strategis pemerintah provinsi mewajibkan ekstrakurikuler silek di seluruh jenjang SMA dan sederajat.

"Kami ingin mengembalikan kebanggaan generasi muda terhadap silek. Ketika pelajar mempelajarinya, akan menjadi teladan bagi adik-adiknya sekaligus menghidupkan kembali peran para guru silek di setiap nagari sesuai aliran lokal masing-masing," tegasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Solok H. Candra menilai kebijakan tersebut sangat tepat sasaran dalam membangun fondasi kepribadian.

Baginya, silek bukan sekadar bela diri, melainkan sarana menanamkan kejujuran, kedisiplinan, dan rasa hormat.

"Jika silek tumbuh subur di sekolah dan nagari, kenakalan remaja seperti tawuran atau pergaulan bebas akan berkurang. Pemkab Solok pun siap mendukung penuh melalui Dinas Pariwisata agar program ini menyebar ke seluruh penjuru wilayah," tambahnya.

Wali Nagari Selayo Ronal Reagen, ST Dt. Muaro Batuah, mengungkapkan harapan agar Balerong Silek Tuo dapat menjadi agenda rutin yang berkelanjutan.

Ia berharap adanya dukungan anggaran agar tradisi belajar silek di surau dapat kembali hidup dan kelak mendunia sebagai identitas Minangkabau yang membanggakan.

Kegiatan ini pun berlangsung penuh kehangatan, memperkokoh jembatan sinergi antara pemerintah, lembaga adat, dan para pewaris seni bela diri, demi menjaga warisan budaya tak benda ini tetap lestari di tengah gempuran zaman.(80)

Senin, Juli 27, 2026

1.200 WNI Berhasil Dipulangkan dari Myanmar, Netty: Berantas Sindikat TPPO hingga ke Akar, Jangan Hanya Menyelamatkan Korban

BentengSumbar On Senin, Juli 27, 2026

Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, mengapresiasi keberhasilan pemerintah memulangkan lebih dari 1.200 Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban sindikat online scam di Myanmar. (Foto: Int).

BENTENGSUMBAR.COM – Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, mengapresiasi keberhasilan pemerintah memulangkan lebih dari 1.200 Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban sindikat online scam di Myanmar.

Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi warga negara yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

"Keberhasilan memulangkan lebih dari 1.200 WNI patut diapresiasi. Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada warga negara di luar negeri, meskipun proses penyelamatannya sangat kompleks dan melibatkan koordinasi lintas negara," ujar Netty dalam keterangannya, Rabu (22/07).

Namun demikian, Netty menegaskan bahwa keberhasilan pemulangan korban tidak boleh membuat pemerintah lengah terhadap persoalan yang lebih mendasar, yakni masih maraknya praktik perekrutan pekerja migran secara nonprosedural yang menjadi pintu masuk terjadinya TPPO.

"Setiap korban yang berhasil dipulangkan adalah pengingat bahwa masih ada celah dalam sistem perlindungan pekerja migran kita. Upaya penyelamatan harus dibarengi dengan pemberantasan sindikat perekrut ilegal hingga ke akar-akarnya agar tidak terus memakan korban baru," tegasnya.

Netty menilai sebagian besar korban berangkat karena tergiur tawaran pekerjaan bergaji tinggi tanpa memahami risiko yang mengintai. Modus seperti ini terus berulang sehingga membutuhkan langkah pencegahan yang jauh lebih masif.

"Literasi masyarakat harus diperkuat. Jangan mudah percaya pada tawaran kerja dengan iming-iming gaji besar tanpa melalui jalur resmi. Sebelum berangkat, masyarakat harus memastikan legalitas perusahaan, agen penempatan, serta prosedur keberangkatannya," katanya.

Selain penindakan terhadap pelaku, Netty juga meminta pemerintah memperkuat pengawasan terhadap jalur keberangkatan pekerja migran, meningkatkan koordinasi antarkementerian dan lembaga, serta memperluas edukasi hingga ke desa-desa yang menjadi kantong pekerja migran.

"Kolaborasi antara KP2MI, Kementerian Luar Negeri, Kepolisian, pemerintah daerah, hingga aparat desa harus semakin diperkuat. Pencegahan tidak bisa hanya dilakukan di bandara, tetapi harus dimulai dari daerah asal calon pekerja migran," ujarnya.

Netty juga menekankan pentingnya penanganan pascapemulangan agar para korban tidak kembali menjadi sasaran sindikat perdagangan orang.

"Korban tidak cukup hanya dipulangkan. Mereka membutuhkan pendampingan psikologis, rehabilitasi sosial, pelatihan keterampilan, serta pemberdayaan ekonomi agar dapat membangun kehidupan yang lebih baik di tanah air. Dengan demikian, mereka tidak kembali tergiur oleh tawaran kerja ilegal yang berisiko tinggi," ungkapnya.

Lebih lanjut, Netty mendorong aparat penegak hukum untuk menindak tegas para perekrut lokal maupun jaringan internasional yang terlibat dalam perdagangan orang, termasuk menerapkan pasal-pasal Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) guna memiskinkan pelaku.

"Perdagangan orang adalah kejahatan kemanusiaan. Negara harus hadir tidak hanya menyelamatkan korban, tetapi juga memastikan para pelaku mendapat hukuman yang memberikan efek jera. Jangan sampai Indonesia terus menjadi sasaran empuk jaringan kejahatan transnasional," tegasnya.

Di akhir keterangannya, Netty mengajak masyarakat untuk lebih waspada terhadap berbagai tawaran kerja ke luar negeri yang tidak jelas legalitasnya.

"Mencegah selalu lebih baik daripada menyelamatkan. Pastikan seluruh proses penempatan dilakukan melalui jalur resmi agar hak, keselamatan, dan perlindungan pekerja migran benar-benar terjamin," tutup Netty. (*)