 |
| Ilustrasi hukuman rotan di tambang Ombilin, Sawahlunto. Pada tahun 1923, sekitar enam puluh ribu cambukan tercatat dalam laporan resmi pemerintah kolonial sebagai bagian dari sistem pengendalian tenaga kerja. (Foto/Marjafri). |
PADA tahun 1923, di jantung pertambangan batu bara Ombilin, Sawahlunto, berlangsung sebuah tragedi kemanusiaan yang sulit dibayangkan dalam ukuran peradaban modern. Dalam kurun waktu satu tahun, hukuman rotan dijatuhkan sebanyak 5.693 kali—setara dengan sekitar enam puluh ribu cambukan terhadap tubuh manusia. Rata-rata, dua puluh pelaksanaan hukuman dilakukan setiap hari. Di balik angka-angka tersebut terdapat ribuan pekerja, baik pekerja paksa maupun buruh kontrak, yang diikat pada tiang atau bangku dan dicambuk berulang kali hingga berdarah.
Peristiwa ini bukan sekadar catatan administratif tentang disiplin kerja di sebuah perusahaan pertambangan milik negara kolonial. Ia memperlihatkan secara telanjang bagaimana kekuasaan dapat mengubah manusia menjadi alat produksi, dan bagaimana penderitaan dijadikan bagian rutin dari mekanisme ekonomi. Di tambang Ombilin, batu bara tidak hanya digali dari perut bumi; ia juga dibayar dengan luka, darah, dan penghinaan terhadap martabat manusia.
Yang membuat tragedi ini semakin mengguncang adalah kenyataan bahwa seluruh praktik tersebut berlangsung di bawah pengelolaan resmi pemerintah kolonial. Data mengenai hukuman rotan tidak berasal dari desas-desus atau kesaksian yang dilebih-lebihkan, melainkan dari laporan resmi Kantoor van Arbeid (Kantor Perburuhan), lembaga pemerintah yang melakukan penyelidikan khusus terhadap kondisi kerja di Sawahlunto. Dengan demikian, penderitaan itu tercatat bukan sebagai tuduhan, melainkan sebagai fakta yang diakui oleh administrasi kolonial sendiri.
Hukuman rotan pada hakikatnya merupakan bentuk kekerasan yang dilegalkan. Seorang pekerja diikat tangan dan kakinya, kemudian dicambuk sepuluh hingga dua puluh kali dengan rotan oleh seorang pelaksana hukuman yang bertubuh kuat. Setiap pelaksanaan hukuman tidak hanya dimaksudkan untuk menimbulkan rasa sakit, tetapi juga untuk menanamkan ketakutan. Tubuh para pekerja dijadikan arena demonstrasi kekuasaan, sedangkan rasa sakit dipakai sebagai instrumen pengendalian tenaga kerja.
Namun kekerasan fisik hanyalah satu bagian dari persoalan yang lebih besar. Laporan resmi juga mengungkap buruknya kondisi perumahan, terbatasnya pelayanan kesehatan, serta sistem kerja yang menempatkan pekerja dalam posisi yang nyaris tanpa perlindungan. Buruh kontrak yang melanggar ketentuan kerja dapat dipenjara berdasarkan Koelie Ordonnantie melalui poenale sanctie, dan sesudah itu masih dapat dijatuhi hukuman rotan apabila dianggap melakukan pelanggaran tambahan. Dengan demikian, sistem kolonial membangun mekanisme hukuman berlapis yang menjadikan tubuh pekerja sebagai objek pengawasan dan kontrol total.
Peningkatan jumlah hukuman dari 978 kali pada tahun 1920 menjadi 5.693 kali pada tahun 1923 menunjukkan bahwa kekerasan bukanlah penyimpangan sesaat, melainkan gejala struktural. Semakin besar kebutuhan produksi, semakin intensif penggunaan hukuman. Di sinilah tambang Ombilin memperlihatkan watak sejatinya: sebuah mesin ekonomi yang bergantung pada disiplin koersif dan pada normalisasi penderitaan manusia.
Tragedi Sawahlunto menyingkap kontradiksi mendasar kolonialisme. Di satu sisi, pemerintah kolonial mengklaim membawa kemajuan, hukum, dan peradaban. Di sisi lain, pemerintahan yang sama mempertahankan praktik penghukuman fisik yang pada hakikatnya menyerupai penyiksaan. Di balik bahasa administratif dan angka-angka statistik, tersimpan kenyataan bahwa ribuan orang dipaksa bekerja di bawah ancaman cambuk.
Bab ini memandang Sawahlunto bukan semata-mata sebagai situs pertambangan, melainkan sebagai ruang historis tempat kekuasaan, ekonomi, dan kekerasan bertemu secara nyata. Enam puluh ribu cambukan rotan dalam satu tahun menjadi kesaksian bahwa pembangunan kolonial tidak hanya menghasilkan infrastruktur dan keuntungan, tetapi juga meninggalkan jejak penderitaan yang mendalam. Ombilin berdiri sebagai pengingat bahwa sejarah industri modern di Hindia Belanda dibangun bukan hanya dengan teknologi dan modal, melainkan juga dengan tubuh manusia yang dipaksa menanggung rasa sakit demi kepentingan imperium.
Hukuman Rotan di Tambang Ombilin
Oleh Mr. A. M. Joekes
(Terjemahan lengkap artikel sumber primer dari De Indische Verlofganger, tahun 1926, disajikan pada bagian berikut sebagai kesaksian sezaman mengenai praktik penghukuman fisik di tambang Ombilin.)
Surat kabar De Locomotief edisi 9 November yang lalu mempublikasikan angka-angka yang sangat mengejutkan mengenai penerapan hukuman rotan di tambang Ombilin. Sepanjang tahun 1923, di Sawahlunto hukuman rotan dijatuhkan tidak kurang dari 5.693 kali. Jumlah itu setara dengan sekitar enam puluh ribu kali pukulan rotan dalam satu tahun, atau rata-rata dua puluh pelaksanaan hukuman setiap hari.
Sebagian dari mereka yang menerima hukuman tersebut adalah pekerja paksa, sedangkan sebagian lainnya merupakan buruh kontrak bebas yang, berdasarkan ketentuan Koelie Ordonnantie dengan sanksi pidana yang terkenal sebagai poenale sanctie, dijatuhi hukuman penjara karena tidak memenuhi kewajiban kontraknya. Setelah itu, apabila mereka mencoba melarikan diri atau melakukan pelanggaran lain, mereka kembali dijatuhi hukuman rotan.
Angka-angka ini, beserta data lain mengenai kurangnya perawatan dan beratnya hukuman di perusahaan tambang negara di Sawahlunto, tidak diperoleh De Locomotief dari laporan koresponden yang mungkin bersifat emosional. Informasi tersebut diambil langsung dari laporan Kantoor van Arbeid (Kantor Perburuhan), yang disusun berdasarkan suatu penyelidikan khusus yang memang dilakukan untuk tujuan tersebut. Oleh karena itu, keakuratan data-data itu tidak diragukan.
Setiap orang yang memahami bagaimana hukuman rotan dilaksanakan—yakni seorang laki-laki atau anak laki-laki diikat tangan dan kakinya pada sebuah tiang atau bangku, lalu dicambuk hingga berdarah sebanyak sepuluh atau dua puluh kali oleh seorang pria bertubuh kuat menggunakan rotan—tentu akan merasa ngeri membayangkan bahwa pada zaman ini hukuman semacam itu masih dianggap perlu, atau bahkan sekadar dibiarkan berlangsung.
Sesungguhnya, keberadaan bentuk hukuman tersebut sudah lama diketahui. Namun yang menimbulkan rasa malu dan kemarahan, baik di negeri Belanda maupun di Hindia, bukanlah semata-mata keberadaan hukuman itu sendiri. Yang lebih mengguncang adalah, di samping kelalaian dalam pemeliharaan tenaga kerja di Sawahlunto dalam bidang lain seperti perumahan dan layanan kesehatan—yang menurut laporan Kantor Perburuhan syukurlah telah mulai mengalami perbaikan penting—frekuensi penggunaan hukuman ini sebagai sarana terakhir, serta peningkatannya yang sangat mencemaskan antara tahun 1920 hingga 1923. Dalam kurun tersebut, jumlah penerapan hukuman rotan meningkat dari 978 kali pada tahun 1920 menjadi 5.693 kali pada tahun 1923.
Dalam keadaan seperti ini, dapat diduga bahwa meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai tanggung jawab, penyebab, dan cara perbaikan, setidaknya akan ada kesepakatan bersama untuk mengecam keadaan yang demikian buruk.
Akan tetapi, tampaknya selalu ada orang-orang yang merasa terpanggil untuk menentang suara hati nurani yang, untungnya, tetap terdengar jelas, terutama ketika peristiwa-peristiwa di Hindia menjadi perhatian. Dalam kasus ini, yang tampil mengambil posisi tersebut adalah Mr. Van Haastert dalam De Telegraaf dan V. d. B. dalam De Indische Verlofganger. Mengenai Mr. Van Haastert, setelah teguran yang sangat tegas dari Prof. Christiaan Snouck Hurgronje yang juga dimuat dalam De Telegraaf, tidak perlu lagi dibahas lebih lanjut.
Adapun V. d. B. mendasarkan pendapatnya pada argumen-argumen umum. Menurutnya, hukuman merupakan suatu kejahatan yang tak terhindarkan. Hindia, dengan adanya Volksraad, dianggap telah cukup mampu mengurus persoalannya sendiri. Selain itu, pimpinan perusahaan tambang di Sawahlunto dinilai memberikan jaminan yang memadai terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan. Oleh sebab itu, perhatian besar terhadap berita mengenai hukuman rotan di tambang Ombilin dianggap semata-mata sebagai dorongan sensasional. Para pengkritik juga dituduh tidak memberikan usulan perbaikan.
Demikianlah, secara ringkas, pokok-pokok keberatan V. d. B. terhadap kemarahan yang juga muncul di Belanda atas keadaan di Sawahlunto.
Sebagian besar pernyataan tersebut sebenarnya hampir tidak memerlukan sanggahan. Tanpa menyinggung persoalan pokok, argumen-argumen itu berupaya mendiskreditkan kritik, setidaknya di Belanda. Memang benar bahwa di Hindia sendiri telah ada lembaga-lembaga yang dapat mengawasi dan mengkritik penyimpangan, dan Volksraad dalam sidang musim gugur tahun sebelumnya juga telah menjalankan fungsi itu. Namun keadaan tersebut sama sekali tidak membebaskan Belanda dari kewajiban moral untuk melakukan hal yang sama, terlebih karena hubungan ketatanegaraan antara Belanda dan Hindia masih menempatkan tanggung jawab tertinggi atas seluruh urusan Hindia pada pemerintah di Belanda, bahkan setelah diberlakukannya undang-undang tentang tata pemerintahan negara.
Pandangan V. d. B. bahwa pimpinan perusahaan tambang dapat dianggap sebagai jaminan bahwa tidak terjadi penyimpangan di Sawahlunto merupakan pandangan yang sangat naif, bahkan lebih dari itu. Fakta-fakta yang terungkap justru membuktikan sebaliknya. Jika keadaan yang kini terbongkar tidak dapat disebut sebagai penyimpangan yang serius, maka sulit membayangkan keadaan apa yang layak menyandang sebutan tersebut. Syukurlah, Pemerintah Hindia Belanda sendiri berpandangan berbeda, dan dalam sidang Volksraad telah menyatakan bahwa berbagai langkah telah dan akan terus diambil untuk memperbaiki keadaan.
Pada akhirnya, V. d. B. menuduh para pengkritik tidak mengajukan jalan keluar. Tuduhan ini tidak tepat. Usulan konkret telah disampaikan, antara lain perlunya peningkatan perawatan tenaga kerja—yang memang sangat mendesak—serta pemisahan antara pekerja paksa dan buruh kontrak. Terlepas dari perdebatan mengenai langkah yang paling tepat, tugas rakyat Belanda adalah menyatakan penolakan yang tegas ketika penyimpangan seperti di Sawahlunto terungkap, dan menuntut pemerintah agar mengambil tindakan yang efektif untuk mengakhirinya.
Sikap demikian bukanlah wujud sensasionalisme, melainkan ungkapan hati nurani kemanusiaan yang disertai rasa tanggung jawab. Diharapkan bahwa pada masa mendatang, dalam situasi-situasi serupa, suara tersebut akan terdengar semakin kuat, meskipun ada penolakan dari pihak-pihak seperti V. d. B. dan Van Haastert.
Redaksi sebelumnya telah meminta kepada Tuan Mr. Joekes untuk mengemukakan pandangannya mengenai hukuman rotan di tambang batu bara pemerintah di Hindia, agar persoalan ini dapat dilihat dari berbagai sudut. Menanggapi tulisan tersebut, kontributor redaksi V. d. B. meminta agar disampaikan secara tegas bahwa ia sama sekali tidak sependapat dengan pandangan Van Haastert dan pada dasarnya sejalan dengan maksud artikel Mr. Joekes. Namun demikian, menurut pendapatnya, dalam praktik sering kali kebutuhan yang keras menuntut tindakan yang keras pula.
(Redaksi I.V.)
Sumber: De Indische Verlofganger; blad gewijd aan de belangen van den Indischen verlofganger in Holland, tahun ke-4, 1926.
penyunting: marjafri - jurnalis, pegiat budaya , pendiri dan ketua Komunitas Anak Nagari Sawahlunto "Art, Social Culture and Tourism
