BentengSumbar.com

Kualitas Udara Menurun Akibat Kabut Asap, Pemko Padang Terbitkan Surat Edaran Mitigasi Kesehatan

Surat Edaran (SE) Wali Kota Padang Nomor: 400.7.11/8/DKK-PDG/2026 tentang Mitigasi Kabut Asap Terhadap Kesehatan. (Foto: Diskominfo).

BENTENGSUMBAR.COM - Pemerintah Kota (Pemko) Padang menerbitkan Surat Edaran (SE) Wali Kota Padang Nomor: 400.7.11/8/DKK-PDG/2026 tentang Mitigasi Kabut Asap Terhadap Kesehatan.

Langkah cepat ini diambil menyusul adanya penurunan kualitas udara di wilayah Kota Padang dalam beberapa hari terakhir yang dipicu oleh kabut asap hasil kebakaran lahan di sekitar wilayah tersebut serta dipengaruhi oleh faktor cuaca.

Surat Edaran yang ditandatangani langsung oleh Wali Kota Padang, Fadly Amran, pada tanggal 4 September 2026 ini ditujukan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah, Kepala Instansi Vertikal, BUMN/BUMD, Camat, Lurah, hingga seluruh lapisan masyarakat.

Melalui instruksi ini, Wali Kota mengimbau masyarakat untuk secara disiplin dan berkesinambungan menjalankan langkah-langkah pencegahan guna meminimalisir dampak buruk kabut asap terhadap kesehatan.

Dalam poin pertama penanganan, Pemko Padang meminta warga untuk membatasi serta mengatur aktivitas di luar ruangan.

Kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, dan penderita penyakit kronis diimbau agar sedapat mungkin tetap beraktivitas di dalam rumah.

Selain itu, pihak sekolah dan tempat kerja diminta mempertimbangkan pengurangan kegiatan luar ruangan apabila indeks kualitas udara sudah masuk dalam kategori tidak sehat.

Masyarakat juga diwajibkan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) berupa masker dengan benar saat terpaksa harus keluar rumah.

Disarankan untuk menggunakan masker yang mampu menyaring partikel halus (PM2.5) seperti N95, KN95, atau masker bedah.

Pemko juga mengingatkan agar masker menutup rapat hidung dan mulut tanpa celah serta diganti secara berkala apabila sudah lembap, kotor, atau rusak.

Poin berikutnya menyoroti pentingnya menjaga kualitas udara di dalam lingkungan tempat tinggal.

Warga diminta menutup pintu dan jendela saat kualitas udara di luar buruk, mematikan/membersihkan filter pembersih udara (air purifier) jika ada, serta menghindari aktivitas yang dapat merusak kualitas udara dalam rumah seperti merokok atau membakar sampah di lingkungan sekitar.

Kebersihan rumah juga dianjurkan dijaga menggunakan lap basah guna mengurangi debu yang menempel.

Guna menjaga daya tahan tubuh dari dalam, masyarakat dianjurkan memperbanyak konsumsi air putih minimal 8 gelas per hari untuk menjaga kelembapan saluran pernapasan dan mencegah dehidrasi.

Konsumsi makanan bergizi seimbang yang kaya vitamin C dan antioksidan—seperti jeruk, jambu biji, pepaya, bayam, dan brokoli—serta istirahat yang cukup selama 7 hingga 8 jam per hari sangat disarankan agar sistem imun tetap optimal.

Pemerintah Kota Padang mengimbau warga untuk terus mengenali gejala gangguan kesehatan seperti batuk berkepanjangan, sesak napas, nyeri dada, mata perih/berair, iritasi tenggorokan, hingga pusing.

Warga yang mengalami gejala tersebut diminta segera memeriksakan diri ke Puskesmas, klinik, atau rumah sakit terdekat.

Khusus bagi penderita asma, PPOK, dan penyakit jantung, diwajibkan selalu membawa obat-obatan pribadi seperti inhaler saat bepergian.

Sebagai langkah penutup, Wali Kota Padang meminta seluruh masyarakat untuk memantau informasi kualitas udara secara berkala melalui Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) atau Air Quality Index (AQI) lewat aplikasi resmi seperti IQAir, aplikasi BMKG, atau kanal informasi resmi lainnya sebelum memutuskan beraktivitas di luar rumah. (*)

Editor: Zamri Yahya, WU

Minggu, September 06, 2026

DPRD Sumbar Bersama Pemprov Ketok Palu Agenda Persidangan Pertama Tahun 2026: Pembahasan RAPBD dan Aset Jadi Fokus Utama

BentengSumbar On Minggu, September 06, 2026

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Drs. H. Muhidi, MM., ketika diskusi dengan awak media di salah satu restoran di Padang. (Foto: By).

BENTENGSUMBAR.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat secara resmi telah menetapkan penjadwalan kegiatan untuk Masa Persidangan Pertama Tahun 2026.

Kesepakatan strategis ini dicapai melalui keputusan bersama Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Sumbar yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Sumbar, Drs. H. Muhidi, MM, dan Sekretaris DPRD Sumbar, Drs. Maifrizon, M.Si, tertanggal 28 Agustus 2026 di Padang. Penetapan ini menjadi acuan kerja legislatif dan eksekutif hingga penghujung tahun.

Rangkaian agenda padat tersebut diawali dengan kunjungan kerja komisi-komisi di dalam daerah untuk menjalankan fungsi pengawasan pada akhir Agustus 2026.

Tak kalah intensif, sejumlah komisi langsung tancap gas menggelar rapat kerja guna membahas berbagai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) krusial.

Di antaranya adalah pembentukan aturan hukum mengenai Pemberdayaan dan Perlindungan Petani, perubahan aturan Penyelenggaraan Pendidikan, hingga penyesuaian Perda Retribusi dan Pendapatan Daerah.

Salah satu agenda yang menjadi perhatian publik dan mendapat alokasi waktu khusus adalah pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pada Jumat, 4 September 2026, DPRD menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar RAPBD Perubahan Tahun 2026 oleh Gubernur Sumatera Barat.

Pembahasan anggaran ini berlanjut secara intensif melalui rapat-rapat kerja Komisi dengan Mitra Kerja serta Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) hingga ditargetkan usul pengesahan dan penandatanganan kesepakatan bersama pada akhir September 2026.

Selain pembenahan sektor anggaran, isu tata kelola barang milik daerah juga mendapatkan porsi pembahasan yang sangat mendalam.

Panitia Khusus (Pansus) Aset DPRD Sumbar dijadwalkan secara maraton menggelar rapat kerja bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD), peninjauan lapangan terhadap aset-aset bermasalah, hingga Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan para pakar dan akademisi.

Langkah komprehensif ini direncanakan bermuara pada penetapan Rekomendasi Resmi Pansus Aset dalam Rapat Paripurna pada awal November 2026.

Momentum bersejarah juga mewarnai perjalanan persidangan periode ini. Pada Kamis, 1 Oktober 2026, DPRD Provinsi Sumatera Barat dijadwalkan menggelar Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka Peringatan Hari Jadi Sumatera Barat ke-81.

Peringatan ini diharapkan menjadi sarana refleksi bersama bagi legislatif dan eksekutif untuk memperkuat komitmen pembangunan daerah demi kesejahteraan masyarakat Minangkabau secara berkelanjutan.

Tidak hanya mengurusi perubahan anggaran tahun berjalan, DPRD Sumbar juga membentangkan landasan pembangunan tahun berikutnya.

Penyampaian Nota Pengantar RAPBD Tahun 2027 dijadwalkan bergulir pada pertengahan September 2026, disusul dengan pembahasan panjang antara Komisi, Banggar, dan TAPD hingga pengambil keputusan dalam Paripurna pada akhir November 2026.

Bersamaan dengan itu, pembentukan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027 turut difinalisasi oleh Bapemperda.

Guna memastikan setiap regulasi berpihak pada rakyat, DPRD Sumbar juga mengagendakan Uji Publik (FGD/Seminar) serta studi komparatif dan kunjungan kerja pengawasan berkala ke daerah-daerah.

Komisi-komisi secara spesifik mengawal Ranperda terkait Pengelolaan Lingkungan Hidup, Penyelenggaraan Keolahragaan, Penyelenggaraan Jalan, hingga Perubahan Tata Cara Pembentukan Propemperda.

Sebagai penutup seluruh rangkaian Masa Persidangan Pertama Tahun 2026/2027, para anggota dewan akan melaksanakan Reses ke daerah pemilihan (Dapil I hingga VIII) pada awal hingga pertengahan Desember 2026 untuk menyerap aspirasi konstituen secara langsung.

Rangkaian kegiatan ini secara resmi akan ditutup dalam Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan Pertama pada 28 Desember 2026, sebelum nantinya rapat Bamus kembali dibuka pada 4 Januari 2027 untuk menyusun jadwal persidangan berikutnya. (*)

Editor: Zamri Yahya, WU

Minggu, September 06, 2026

Pengalaman Sembuh dari Stroke, Istighfar hingga Terapi Tradisional Jadi Ikhtiar

BentengSumbar On Minggu, September 06, 2026

Berbagai ikhtiar dilakukan, mulai dari memperbanyak ibadah, mengatur pola makan, mengonsumsi obat, hingga menjalani terapi tradisional. (Foto: Int).

PENGALAMAN seseorang dalam menjalani proses pemulihan dari stroke menjadi cerita yang menarik untuk dibagikan.

Berbagai ikhtiar dilakukan, mulai dari memperbanyak ibadah, mengatur pola makan, mengonsumsi obat, hingga menjalani terapi tradisional.

Dalam pengalaman saya, salah satu hal yang dilakukan adalah memperbanyak istighfar dan shalawat.

Selain itu, ia juga mengamalkan zikir “afdhāludz dzikri fa’lam annahu” sedikitnya masing-masing 100 kali.

Amalan tersebut dilakukan sebagai bentuk ikhtiar spiritual sekaligus mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Selain memperbanyak zikir, saya mengaku mengonsumsi obat tradisional Tiongkok Angkung.

Menurut pengalaman saya, ketika terkena stroke, harga obat tersebut mencapai sekitar Rp1,3 juta per butir.

Saya mengonsumsi sebanyak tiga butir dengan jarak pemberian sekitar satu minggu.

Ikhtiar berikutnya adalah menjalani urut atau pijat tradisional. Terapi tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya membantu proses pemulihan setelah mengalami stroke.

Saya juga menerapkan pola puasa medis. Menurut pengalaman saya, pola tersebut dapat menjadi pilihan bagi mereka yang belum mampu menjalankan puasa sunnah maupun puasa Nabi Daud AS.

Caranya dengan menerapkan jendela makan selama sekitar 12 hingga 18 jam, sementara di luar waktu makan hanya mengonsumsi minuman tanpa gula.

Kalau tidak mampu puasa sunnah atau puasa Daud, bisa mencoba puasa medis dengan jendela makan 12–18 jam. Selebihnya hanya boleh minum teh tawar, air putih, atau kopi pahit.

Pengalaman tersebut menjadi kesaksian pribadi mengenai berbagai ikhtiar yang dijalani dalam menghadapi stroke. Namun, pengalaman setiap orang dapat berbeda.

Pengobatan stroke sebaiknya tetap dilakukan dengan pendampingan dan anjuran dokter, sementara ibadah, pengaturan pola hidup, dan terapi lainnya dapat menjadi bagian dari ikhtiar sesuai kondisi masing-masing. (*)

Diceritakan oleh: Zamri Yahya, WU, Pimpinan Redaksi BentengSumbar.com dan anggota DKP PWI Sumatera Barat.

Minggu, September 06, 2026

Reses Delma Putra, Aspirasi Warga Jadi Perhatian: Drainase hingga Gedung Koperasi Mulai Direalisasikan

BentengSumbar On Minggu, September 06, 2026

Anggota DPRD Kota Padang dari Fraksi Partai Gerindra, Delma Putra, memanfaatkan kegiatan reses masa sidang I Tahun 2026 untuk menyampaikan sejumlah aspirasi masyarakat yang telah diperjuangkan dan mulai direalisasikan pemerintah daerah. (Foto: Ist).

BENTENGSUMBAR.COM - Anggota DPRD Kota Padang dari Fraksi Partai Gerindra, Delma Putra, memanfaatkan kegiatan reses masa sidang I Tahun 2026 untuk menyampaikan sejumlah aspirasi masyarakat yang telah diperjuangkan dan mulai direalisasikan pemerintah daerah.

Dalam kegiatan kemaren tersebut, anggota DPRD Kota Padang daerah pemilihan Kota Tangah tersebut, menyampaikan kepada masyarakat berbagai usulan yang sebelumnya diserap melalui kegiatan reses maupun komunikasi langsung dengan warga. Sejumlah aspirasi tersebut kini telah terealisasi, sementara sebagian lainnya dijadwalkan akan direalisasikan pada tahun 2026.

Delma Putra mengatakan, salah satu aspirasi masyarakat yang menjadi perhatian adalah pembangunan drainase di wilayah RT 6/RW 11. Infrastruktur tersebut dinilai penting untuk mendukung kelancaran aliran air sekaligus mengantisipasi persoalan genangan yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat.

Selain pembangunan drainase, aspirasi warga juga diwujudkan melalui pembangunan atau peningkatan fasilitas Mushalla Al-Islah yang berada di RT 6/RW 11. Keberadaan sarana ibadah tersebut diharapkan dapat menunjang kegiatan keagamaan sekaligus mempererat silaturahmi antarwarga.

Aspirasi lainnya yang turut diperjuangkan adalah pembangunan drainase di RT 5/RW 11. Menurut Delma, pembangunan infrastruktur dasar seperti drainase menjadi salah satu kebutuhan penting masyarakat yang harus mendapat perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah.

Tidak hanya infrastruktur lingkungan dan fasilitas keagamaan, Delma Putra juga menyampaikan perkembangan usulan pembangunan Gedung Koperasi Konsumen Melati yang berada di wilayah RW 11. Kehadiran gedung tersebut diharapkan dapat mendukung aktivitas koperasi serta meningkatkan pemberdayaan dan perekonomian masyarakat setempat.

Delma menegaskan bahwa berbagai program tersebut bukan semata-mata berasal dari usulan pribadi sebagai anggota dewan. Seluruhnya merupakan aspirasi yang disampaikan langsung oleh masyarakat dan kemudian diperjuangkan agar dapat masuk dalam program pembangunan sesuai dengan kemampuan dan ketentuan anggaran daerah.

“Apa yang kami usulkan ini semuanya merupakan aspirasi dari warga. Kami berupaya mengawal dan memperjuangkannya agar kebutuhan masyarakat dapat direalisasikan secara bertahap,” ujar Delma Putra dalam kegiatan reses tersebut.

Ia berharap masyarakat terus menyampaikan berbagai kebutuhan dan persoalan yang dihadapi di lingkungan masing-masing. Menurutnya, reses merupakan momentum penting bagi anggota DPRD untuk turun langsung ke tengah masyarakat, mendengar masukan, sekaligus memastikan aspirasi tersebut menjadi bagian dari agenda pembangunan Kota Padang.

Delma Putra juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal aspirasi masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, fasilitas umum, kegiatan sosial-keagamaan, serta pemberdayaan ekonomi warga.

Melalui kegiatan reses tersebut, Delma berharap sinergi antara masyarakat dan wakil rakyat dapat terus diperkuat sehingga berbagai kebutuhan masyarakat dapat diperjuangkan dan direalisasikan secara bertahap. Delma Putra menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan solusi bagi masyarakat melalui perjuangan aspirasi di DPRD Kota Padang. (*)

Editor: Zamri Yahya, WU

Minggu, September 06, 2026

Pengurus KAN IV Koto Sungai Rotan Pariaman Periode 2025-2030 Dikukuhkan

BentengSumbar On Minggu, September 06, 2026

Wali Kota Pariaman Yota Balad menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengurus KAN IV Koto Sungai Rotan yang telah dikukuhkan. (Foto: Diskominfo).

BENTENGSUMBAR.COM - Wali Kota Pariaman Yota Balad menghadiri pengukuhan (Pati Ambalau) Pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) IV Koto Sungai Rotan periode 2025-2030, yang berlangsung di halaman Kantor Desa Bungo Tanjung, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman, Sabtu (5/9/2026).

Pengukuhan pengurus KAN IV Koto Sungai Rotan tersebut dilakukan oleh Wakil Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Kota Pariaman, Aspar Tanjung Rangkayo Rajo Bugih. Kegiatan ini turut dihadiri unsur pemerintah daerah, tokoh adat, ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai serta masyarakat setempat.

Dalam sambutannya, Yota Balad menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengurus KAN IV Koto Sungai Rotan yang telah dikukuhkan.

Ia berharap amanah yang diberikan dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab demi menjaga marwah adat dan kepentingan anak kemenakan di tengah masyarakat.

Menurut Yota, pengukuhan tersebut bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan menjadi tonggak penting dalam memperkuat peran pemangku adat dalam menjaga nilai-nilai luhur, adat istiadat dan kebudayaan Minangkabau.

Peran lembaga adat dinilai semakin penting di tengah perkembangan zaman dan berbagai tantangan sosial yang dihadapi masyarakat.

Yota Balad juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan unsur Tungku Nan Tigo Sajarangan, yakni alim ulama, cadiak pandai dan ninik mamak.

Menurutnya, kolaborasi tersebut diperlukan dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial sekaligus menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis.

“Pemerintah Kota Pariaman sangat mendukung eksistensi lembaga adat seperti KAN. Kehadiran pengurus yang baru dikukuhkan ini diharapkan mampu menjadi benteng bagi anak kemenakan kita dari pengaruh negatif perkembangan zaman, serta menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyukseskan pembangunan daerah,” ujar Yota.

Ia berharap kepengurusan KAN IV Koto Sungai Rotan yang baru dapat merangkul seluruh elemen masyarakat dan ikut meluruskan kembali pemahaman tentang nilai-nilai adat berdasarkan filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK).

“Selamat kepada pengurus yang telah dikukuhkan. Semoga dengan dikukuhkannya hari ini pengurus KAN IV Koto Sungai Rotan dan sebelumnya KAN Pasa, mudah-mudahan ada KAN selanjutnya untuk dikukuhkan. Mari kita satukan persepsi, sama-sama kita bangun Kota Pariaman untuk lebih baik dan maju lagi,” tutupnya.

Sementara itu, Ketua KAN IV Koto Sungai Rotan terpilih, Baharuddin, Tk. Bagindo, menyampaikan komitmennya untuk menjalankan amanah serta membangun sinergi dengan Pemerintah Kota Pariaman.

Ia berharap kerja sama antara lembaga adat dan pemerintah dapat terus diperkuat demi menjaga adat, budaya dan kepentingan masyarakat.

Pengukuhan tersebut menjadi momentum bagi KAN IV Koto Sungai Rotan untuk memperkuat eksistensi lembaga adat sekaligus berkontribusi dalam menjaga nilai-nilai budaya Minangkabau di tengah masyarakat.

Dengan sinergi antara pemerintah dan pemangku adat, pembangunan Kota Pariaman diharapkan dapat berjalan seiring dengan pelestarian adat dan budaya lokal. (R/at)

Minggu, September 06, 2026

Reses di Gurun Laweh, Wakil Ketua DPRD Padang Jupri Tampung Aspirasi Warga

BentengSumbar On Minggu, September 06, 2026

Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Jupri, SAP., melaksanakan kegiatan reses masa sidang I Tahun 2026 di Kelurahan Gurun Laweh Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung (Lubeg), Jumat (5/9/2026) siang. (Foto: Ist).

BENTENGSUMBAR.COM - Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Jupri, SAP., melaksanakan kegiatan reses masa sidang I Tahun 2026 di Kelurahan Gurun Laweh Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung (Lubeg), Jumat (5/9/2026) siang.

Kegiatan reses tersebut menjadi momentum bagi Jupri untuk bertemu langsung dengan masyarakat sekaligus menyerap berbagai aspirasi, masukan dan kebutuhan warga yang nantinya akan diperjuangkan melalui lembaga legislatif.

Reses yang berlangsung di Mushalla Nurul Zikilah itu dihadiri Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Lubuk Begalung, Liswin, yang mewakili Camat Lubeg. Turut hadir Lurah Gurun Laweh, Vebrinanda, Ketua Majelis Taklim Gurun Laweh, Hj. Farida, serta sejumlah tokoh masyarakat setempat.

Selain itu, kegiatan tersebut juga dihadiri unsur masyarakat dari berbagai elemen, mulai dari tokoh pemuda, Bundo Kanduang, Karang Taruna, niniak mamak, hingga Ketua dan pengurus Mushalla Nurul Zikilah sebagai tuan rumah pelaksanaan reses.

Dalam kesempatan itu, Jupri menyampaikan bahwa reses merupakan bagian penting dari tugas anggota DPRD untuk turun langsung ke tengah masyarakat.

Menurutnya, pertemuan seperti ini menjadi ruang bagi warga untuk menyampaikan persoalan yang mereka hadapi secara langsung kepada wakil rakyat.

Ia menegaskan, berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat akan menjadi bahan evaluasi dan pembahasan dalam penyusunan program pembangunan Kota Padang.

Aspirasi tersebut, kata Jupri, akan disesuaikan dengan kewenangan pemerintah daerah serta kemampuan anggaran yang tersedia.

“Reses ini adalah kesempatan kita untuk mendengar langsung apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Setiap aspirasi yang disampaikan akan kami catat dan menjadi bahan untuk diperjuangkan sesuai dengan kewenangan dan kemampuan anggaran daerah,” ujar Jupri.

Jupri juga mengajak masyarakat untuk terus menjaga komunikasi dan kebersamaan dalam mengawal pembangunan di Kelurahan Gurun Laweh Nan XX.

Menurutnya, dukungan dan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan agar program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah benar-benar menyentuh kebutuhan warga.

Sementara itu, kehadiran berbagai unsur masyarakat dalam kegiatan reses tersebut menunjukkan tingginya partisipasi warga dalam menyampaikan aspirasi.

Mulai dari unsur pemerintahan kelurahan, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, hingga organisasi kemasyarakatan turut memberikan dukungan terhadap pelaksanaan reses.

Melalui kegiatan tersebut, Jupri berharap komunikasi antara masyarakat dan DPRD Kota Padang semakin kuat.

Ia juga berkomitmen untuk terus mengawal aspirasi masyarakat Gurun Laweh Nan XX agar dapat menjadi bagian dari perhatian dalam agenda pembangunan Kota Padang ke depan. (IA)

Editor: Zamri Yahya, WU

Minggu, September 06, 2026

Gedung Baru MIS Kampung Jawa Diresmikan, Dukung Pendidikan Berkualitas dan Berkarakter

BentengSumbar On Minggu, September 06, 2026

Wali Kota Solok menyampaikan apresiasi mendalam kepada Yayasan Darianis Yatim atas inisiatif dan kepeduliannya membangun fasilitas pendidikan. (Foto: Diskominfo).

BENTENGSUMBAR.COM - Langkah nyata memajukan pendidikan, khususnya pendidikan berbasis keagamaan, kembali ditunjukkan Kota Solok. Wali Kota Solok Dr. H. Ramadhani Kirana Putra, SE, MM, meresmikan gedung baru Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Kampung Jawa yang dibangun oleh Yayasan Darianis Yatim, Sabtu (5/9/2026).

Peresmian ini menjadi babak baru bagi proses pembelajaran di lembaga tersebut. Hadirnya sarana dan prasarana yang lebih layak dan memadai diharapkan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, aman, serta mampu mendorong peningkatan kualitas pendidikan sekaligus pembentukan karakter generasi muda yang berakhlak mulia.

Wali Kota Solok menyampaikan apresiasi mendalam kepada Yayasan Darianis Yatim atas inisiatif dan kepeduliannya membangun fasilitas pendidikan.

Menurutnya, peran pihak swasta dan masyarakat sangat penting sebagai mitra pemerintah dalam menyediakan akses pendidikan yang baik bagi seluruh warga.

"Pendidikan adalah investasi masa depan. Kehadiran gedung baru ini bukan sekadar bangunan, melainkan wadah untuk mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara ilmu pengetahuan, tetapi juga kokoh dalam nilai agama dan budaya. Sinergi antara pemerintah, yayasan, pendidik, dan masyarakat harus terus diperkuat agar pendidikan di Kota Solok semakin maju dan merata," ujar Wali Kota.

Kegiatan peresmian berlangsung khidmat dan dihadiri sejumlah pemangku kepentingan, antara lain Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Solok, Ketua Baznas Kota Solok, Ketua Yayasan Darianis Yatim, Camat Tanjung Harapan, Lurah Kampung Jawa, serta tokoh masyarakat dan tamu undangan lainnya.

Diharapkan, keberadaan gedung baru ini dapat dimanfaatkan secara optimal, membawa dampak positif bagi kemajuan pendidikan di lingkungan Kampung Jawa, serta menjadi contoh kolaborasi yang baik dalam membangun sarana pendidikan yang berkualitas.(80)