 |
| Ilustrasi kasus layanan kesehatan anak di Sawahlunto yang memicu perdebatan publik. Terlihat alat tes kehamilan yang telah kedaluwarsa digunakan dalam pemeriksaan awal di Puskesmas, sementara hasil akhir menunjukkan diagnosis berbeda. Visual ini menggambarkan ketegangan antara standar medis, perlindungan anak, dan implementasi predikat Kota Layak Anak di tingkat layanan dasar. (Foto/Marjafri). |
OPINI ini pada dasarnya tidak berdiri pada kronologi peristiwa, melainkan pada satu persoalan inti: apakah predikat Kota Layak Anak (KLA) benar-benar tercermin dalam praktik layanan kesehatan, khususnya ketika menyangkut akurasi dan disiplin standar medis.
Dalam konteks Sawahlunto yang telah meraih predikat KLA hingga delapan kali, pertanyaan ini menjadi relevan, bahkan mendesak. Sebab semakin tinggi capaian administratif, semakin besar pula ekspektasi terhadap konsistensi implementasi di lapangan.
1. Kelayakan Kota Layak Anak: Diukur dari Detail, Bukan Sekadar Indikator
KLA selama ini dibangun melalui indikator yang mencakup kebijakan, kelembagaan, dan ketersediaan layanan. Namun opini ini menunjukkan satu celah penting:
indikator mampu mengukur keberadaan sistem, tetapi belum tentu menjamin kualitas pelaksanaannya.
Dalam layanan kesehatan anak, ukuran kelayakan tidak berada pada dokumen atau penghargaan, melainkan pada hal yang paling konkret:
- apakah alat yang digunakan memenuhi standar
- apakah prosedur dijalankan tanpa kompromi
- apakah keputusan diambil berdasarkan validitas yang terjamin
Dengan kata lain, kelayakan kota diuji pada ketelitian teknis di titik layanan paling awal.
2. Alat Kedaluwarsa: Masalah Teknis yang Menjadi Indikator Sistemik
Penggunaan alat tes yang telah melewati masa kedaluwarsa menjadi titik kritis dalam analisis ini. Secara medis, batas kedaluwarsa bukan sekadar formalitas, melainkan:
- batas jaminan akurasi
- batas tanggung jawab produsen
- batas yang seharusnya tidak dinegosiasikan
Ketika batas ini mulai ditafsirkan secara fleksibel, maka yang terjadi adalah:
pergeseran dari standar absolut menjadi standar situasional.
Dalam konteks Kota Layak Anak, hal ini menjadi persoalan serius, karena:
- anak tidak memiliki ruang untuk menanggung risiko ketidakpastian
- setiap potensi kesalahan awal dapat berdampak berlapis
- perlindungan anak menuntut standar tertinggi, bukan standar yang dinegosiasikan
3. Kinerja Dinas Kesehatan: Ujian pada Tiga Fungsi Inti
Kasus ini secara langsung menyorot kinerja Dinas Kesehatan Kota Sawahlunto sebagai penanggung jawab layanan kesehatan.
a. Manajemen alat kesehatan
Penggunaan alat kedaluwarsa mengindikasikan kemungkinan adanya celah dalam:
- perencanaan kebutuhan
- distribusi logistik
- pengendalian masa berlaku alat
Dalam sistem yang ideal, ketersediaan alat layak pakai adalah prasyarat dasar, bukan kondisi yang harus dinegosiasikan.
b. Kepatuhan terhadap standar (SOP)
SOP dirancang untuk menghilangkan interpretasi. Namun ketika dalam praktik terjadi kelonggaran, maka:
standar berubah dari kewajiban menjadi pilihan.
Ini menjadi indikator bahwa internalisasi SOP belum sepenuhnya seragam di seluruh lini layanan.
c. Pengawasan dan kontrol mutu
Setiap penyimpangan dari standar seharusnya terdeteksi dalam sistem pengawasan. Jika tidak, maka persoalannya bukan lagi individual, tetapi struktural:
- apakah audit penggunaan alat berjalan efektif ?
- apakah ada sistem kontrol mutu yang aktif ?
Tanpa pengawasan yang kuat, standar tidak memiliki daya paksa.
4. Dampak Berlapis: Dari Teknis ke Sosial
Yang membuat kasus ini signifikan dalam perspektif KLA adalah dampaknya yang tidak berhenti pada aspek medis.
Dalam konteks anak, kesalahan pada tahap awal dapat berkembang menjadi:
- tekanan psikologis
- stigma sosial
- perubahan relasi sosial di lingkungan
Hal ini menunjukkan bahwa:
satu keputusan teknis dalam layanan kesehatan dapat menjalar menjadi persoalan perlindungan anak secara luas.
5. Perspektif Perlindungan Anak
Pemerhati anak, Boy Purbadi, menyoroti adanya dugaan:
- ketidaksesuaian penanganan medis dengan standar
- potensi pelanggaran prinsip perlindungan anak
- dampak psikologis dan sosial terhadap anak
Namun ia juga menegaskan bahwa seluruh dugaan tersebut memerlukan pembuktian berbasis data dan fakta.
Penegasan ini penting, karena mengarahkan diskusi pada:
kebutuhan evaluasi sistem, bukan sekadar penilaian peristiwa.
6. Ketidaksesuaian antara Predikat dan Pengalaman
Dengan capaian delapan kali penghargaan KLA, Sawahlunto memiliki legitimasi kuat secara administratif.
Namun opini ini menunjukkan adanya jarak antara:
- predikat sebagai capaian formal
- pengalaman nyata anak dalam layanan publik
Di titik ini, muncul kritik yang lebih mendalam:
apakah sistem telah berjalan secara konsisten hingga ke detail terkecil ?
7. Masalah Inti: Sistem Tidak Gagal, tetapi Tidak Seragam
Kesimpulan utama dari analisis ini adalah:
sistem tidak sepenuhnya gagal, tetapi tidak berjalan secara seragam.
Dalam pelayanan publik, ketidakseragaman lebih berbahaya karena:
- sulit terdeteksi dalam evaluasi formal
- tidak tercermin dalam indikator penghargaan
- berdampak langsung pada masyarakat, khususnya anak
Penutup
Opini ini tidak menolak predikat Kota Layak Anak. Namun ia menempatkan predikat tersebut dalam konteks yang lebih substansial:
bahwa kelayakan sebuah kota tidak ditentukan oleh penghargaan, melainkan oleh konsistensi standar di setiap titik layanan.
Pada akhirnya, pertanyaan yang tersisa menjadi sangat mendasar:
apakah setiap anak benar-benar dilindungi oleh sistem yang bekerja tanpa kompromi terhadap standar ?
Jika masih terdapat ruang interpretasi dalam hal yang paling teknis sekalipun, seperti penggunaan alat medis, maka yang perlu diperkuat bukan sekadar capaian, melainkan disiplin sistem itu sendiri. (*)
Penulis: Marjafri - Wartawan, pendiri dan ketua Komunitas Anak Nagari Sawahlunto
