BentengSumbar.com

Sektor Perikanan Bisa Buka Banyak Lapangan Kerja, Dukungan untuk Usaha Pengolahan Diperkuat

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli saat meninjau pabrik pengolahan hasil perikanan di kawasan Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus, Kota Padang, Jumat (25/9/2026). (Foto: Ist).

BENTENGSUMBAR.COM - Potensi sektor perikanan di Sumatera Barat kembali mendapat perhatian. Pengembangan usaha pengolahan hasil perikanan dinilai mampu membuka lapangan kerja baru sekaligus menyerap tenaga kerja lokal.

Hal itu disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli saat meninjau pabrik pengolahan hasil perikanan di kawasan Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus, Kota Padang, Jumat (25/9/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Yassierli mengapresiasi langkah wirausahawan muda yang mengembangkan usaha pengolahan hasil perikanan hingga mampu menyerap puluhan tenaga kerja lokal.

Menurutnya, usaha yang memiliki prospek menciptakan lapangan kerja perlu mendapat dukungan agar dapat berkembang dan memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.

“Selama prospeknya untuk penciptaan lapangan kerja baru, pasti insyaallah saya akan dukung,” ujar Yassierli.

Dukungan terhadap sektor tersebut salah satunya dilakukan melalui peningkatan kapasitas tenaga kerja. Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) secara berkala memberikan fasilitas pelatihan bagi pekerja dan nelayan dengan materi yang disesuaikan kebutuhan di lapangan.

Pelatihan tersebut juga didukung fasilitas operasional serta uang saku bagi peserta. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan keterampilan tenaga kerja sekaligus memperkuat produktivitas usaha di sektor perikanan.

Namun, pengembangan industri perikanan tidak hanya bergantung pada keterampilan tenaga kerja. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha juga dinilai penting untuk meningkatkan efisiensi pengolahan produk turunan perikanan dan memperluas akses pasar.

Di kawasan PPS Bungus, pelaku usaha juga menyampaikan sejumlah kebutuhan operasional yang dinilai berpengaruh terhadap kelancaran aktivitas perikanan. Di antaranya ketercukupan BBM bersubsidi dan ketersediaan air bersih untuk mendukung operasional sekitar 70 hingga 80 kapal penangkap ikan.

Menanggapi aspirasi tersebut, Yassierli menyatakan siap membantu menjembatani komunikasi dengan kementerian maupun lembaga terkait. Langkah tersebut diarahkan agar berbagai kebutuhan pendukung aktivitas usaha dapat dicarikan solusi secara bersama.

“Aspirasi yang berkaitan dengan sarana operasional dan efisiensi kawasan ini akan terus kita dorong bersama agar aktivitas ekonomi sektor perikanan di Bungus terus berkembang secara berkelanjutan,” pungkasnya.

Penguatan sektor perikanan di Bungus diharapkan tidak berhenti pada peningkatan produksi, tetapi juga mampu memperluas hilirisasi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal, serta memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah. (*)

Editor: Zamri Yahya, WU

Sabtu, September 26, 2026

LPTQ Kota Padang Siapkan Quran Center 2027, Pembinaan Kafilah MTQ Tak Lagi Sekadar Jelang Lomba

BentengSumbar On Sabtu, September 26, 2026

Rapat koordinasi dan evaluasi pembinaan serta pengembangan kegiatan LPTQ Kota Padang yang dipimpin Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir selaku Ketua Umum LPTQ Kota Padang di Gedung Putih Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Sabtu (26/9/2026). (Foto: Tommi).

BENTENGSUMBAR.COM - Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Kota Padang mulai memperkuat pola pembinaan kafilah secara terstruktur dan berkelanjutan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas generasi Qurani sekaligus mendorong prestasi Sumatera Barat (Sumbar) pada ajang Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) di tingkat nasional.

Penguatan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi dan evaluasi pembinaan serta pengembangan kegiatan LPTQ Kota Padang yang dipimpin Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir selaku Ketua Umum LPTQ Kota Padang di Gedung Putih Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Sabtu (26/9/2026). Rapat turut dihadiri Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang Yasril, Kabag Kesra Setda Kota Padang Zul Asfi Lubis, Ketua FKUB Kota Padang Salmadanis, Ketua FKDT Kota Padang Syaifuddin Zuhri, pengurus LPTQ, serta perwakilan Baznas Kota Padang.

Maigus Nasir menilai Kota Padang perlu mengambil peran lebih besar dalam memperkuat prestasi Sumbar, terutama setelah dilakukan evaluasi terhadap capaian Sumbar pada MTQ Nasional ke-31 di Semarang, Jawa Tengah. Menurutnya, pembinaan kafilah perlu dilakukan jauh sebelum pelaksanaan MTQ sehingga peserta memiliki waktu yang cukup untuk meningkatkan kemampuan dan mematangkan berbagai cabang yang diikuti.

“Kota Padang harus menjadi penguat prestasi Sumbar. Jika LPTQ Kota Padang bersama seluruh pihak terkait berkomitmen kuat mengembangkan tilawatil Quran, kita yakin prestasi Sumbar dapat kembali meningkat,” ujar Maigus Nasir. Ia menegaskan, perubahan pola pelaksanaan MTQ yang direncanakan setiap tahun membuat sistem pembinaan harus semakin konsisten dan tidak bergantung pada persiapan menjelang perlombaan.

Konsep pembinaan ke depan akan disinergikan dengan program Smart Surau melalui program 3T, yakni Tahsin, Tafsir dan Tahfiz. Program tersebut diarahkan untuk menemukan anak-anak yang memiliki potensi di bidang Alquran dari TPQ/TQA maupun MDTA/MDTW. Peserta didik yang memiliki kemampuan dan potensi selanjutnya akan mendapatkan pembinaan lebih intensif dan berjenjang.

“Kita menginginkan persiapan kafilah tidak lagi sifatnya momentum, tetapi pendidikan yang tersistem dan berkelanjutan. Proses pembelajaran itu dimulai dari masjid dan musala, kemudian ke kelurahan, kecamatan, dan pemantapannya di tingkat kota melalui Quran Center,” kata Maigus. Dengan pola tersebut, pembinaan tilawatil Quran diharapkan menjadi bagian dari proses pendidikan yang berlangsung secara terus-menerus.

Tidak berhenti pada program 3T, LPTQ Kota Padang juga merancang pengembangan Pondok Alquran di tingkat kelurahan dan Quran Center di tingkat kota. Skema pembinaan tersebut akan dimulai dari tingkat kelurahan, dilanjutkan melalui pembinaan di kecamatan, kemudian peserta dengan kemampuan terbaik mendapatkan pemantapan di Quran Center Kota Padang.

“Melalui program 3T, kita berharap lahir calon-calon kafilah. Anak-anak yang memiliki potensi akan direkrut untuk dibina secara berjenjang, sehingga pembinaan tilawatil Quran tidak hanya berlangsung ketika MTQ akan dilaksanakan,” ungkap Maigus. Program ini sekaligus menjadi upaya memperluas akses pembinaan Alquran kepada generasi muda di berbagai wilayah Kota Padang.

Maigus menyebut 2027 menjadi salah satu target penting dalam pengembangan sistem tersebut. “Pada 2027 kita berencana akan meluncurkan Pondok Alquran dan Quran Center untuk memasifkan pembinaan yang sudah didukung program 3T. Dari program tersebut, kita akan menjaring anak-anak berbakat dan berpotensi untuk kemudian dibina secara berkelanjutan,” ujarnya. Melalui sinergi LPTQ, Kemenag, pemerintah daerah, lembaga pendidikan Alquran, masjid, musala, serta berbagai pihak terkait, pembinaan generasi Qurani di Kota Padang diharapkan semakin terarah dan mampu melahirkan kafilah berprestasi. (*)

Editor: Zamri Yahya, WU

Sabtu, September 26, 2026

Kuliah PTN Gratis Mengguncang Pendidikan Tinggi, Handi Risza: PTS Jangan Sampai Tergilas

BentengSumbar On Sabtu, September 26, 2026

Wakil Rektor Universitas Paramadina, Dr. Handi Risza, mengingatkan agar kebijakan afirmatif untuk PTN tidak berjalan sendirian. (Foto: Int).

BENTENGSUMBAR.COM - Wacana pembebasan biaya kuliah di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) membuka peluang perubahan besar dalam wajah pendidikan tinggi Indonesia. Namun di balik kabar yang disambut harapan mahasiswa dan orang tua itu, terselip pertanyaan serius: bagaimana nasib Perguruan Tinggi Swasta (PTS) jika PTN semakin murah, bahkan gratis?

Wakil Rektor Universitas Paramadina, Dr. Handi Risza, mengingatkan agar kebijakan afirmatif untuk PTN tidak berjalan sendirian. Menurutnya, pemerintah juga perlu menyiapkan regulasi yang menjaga keberlangsungan PTS karena pendidikan tinggi merupakan ekosistem yang saling berkaitan. “Pendidikan tinggi adalah ekosistem yang saling bertaut satu dengan yang lain. Intervensi regulasi secara ekstrem tanpa kalkulasi makro yang matang dan teknokratis, niscaya akan berdampak terhadap stabilitas tata kelola komponen lainnya,” ujarnya.

Sorotan Handi juga mengarah pada persoalan jalur mandiri PTN. Ia menjelaskan, perubahan sejumlah PTN menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) dalam satu dekade terakhir turut menghadirkan tantangan pembiayaan. Kebutuhan meningkatkan kemandirian pembiayaan kemudian mendorong optimalisasi penerimaan mahasiswa melalui jalur mandiri yang dalam praktiknya dapat dibarengi UKT kelompok tertinggi serta Iuran Pengembangan Institusi (IPI) bernilai besar.

Persoalan menjadi semakin panas ketika akses ke kampus negeri bersinggungan dengan kemampuan finansial. Handi menilai kondisi tersebut berpotensi menggeser prinsip meritokrasi akademik, sementara peningkatan daya tampung PTN juga dapat memperketat persaingan dengan PTS yang sebagian besar menggantungkan pembiayaan operasional dari pendapatan pendidikan. “Akses ke perguruan tinggi negeri kini terdistorsi oleh kemampuan finansial, menggeser prinsip meritokrasi akademis yang seharusnya menjadi panglima,” tegasnya.

Karena itu, Handi melihat arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pembebasan biaya kuliah PTN dan evaluasi tata kelola jalur mandiri sebagai momentum melakukan koreksi besar terhadap sistem pembiayaan pendidikan tinggi. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak cukup hanya berbicara soal siapa yang membayar UKT, tetapi juga harus menyentuh persoalan kuota dan daya tampung agar hubungan PTN dan PTS tetap berada dalam ekosistem yang seimbang.

Jika biaya kuliah PTN nantinya sepenuhnya didukung APBN, Handi menilai orientasi kampus negeri dapat diarahkan lebih kuat pada kualitas. PTN tidak lagi harus mengejar jumlah mahasiswa untuk menopang pembiayaan, tetapi dapat berkonsentrasi pada pengembangan talenta, kualitas akademik, riset, inovasi, laboratorium, publikasi ilmiah, hingga reputasi internasional. “Kampus negeri harus dikembalikan pada fungsi intinya: menjadi pilar keunggulan akademis, pusat riset terapan, pencetak inovasi nasional, serta mampu bersaing di jajaran universitas bereputasi internasional (world-class university),” katanya.

Sementara itu, PTS dinilai membutuhkan “ruang bernapas” agar tidak tersisih dalam perubahan kebijakan tersebut. Handi mendorong diferensiasi dan spesialisasi PTS, khususnya melalui pendidikan vokasi, kurikulum yang terhubung dengan kebutuhan industri, serta pembelajaran digital yang adaptif. “Eksistensi PTS ke depan harus dibangun di atas fondasi diferensiasi dan spesialisasi,” ujarnya.

Handi juga menawarkan tiga langkah afirmasi. Pertama, refocusing Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah agar lebih banyak menyasar mahasiswa kurang mampu yang memilih PTS. Kedua, memperluas insentif operasional dan afirmasi seperti Program Penguatan Perguruan Tinggi Swasta (PP-PTS), terutama bagi PTS di wilayah 3T dan kampus yang konsisten menjaga kualitas tridharma. Ketiga, memperkuat standardisasi serta pengendalian mutu agar perlindungan terhadap PTS tidak berubah menjadi pembenaran bagi institusi berkinerja buruk. “Proteksi negara terhadap PTS tidak boleh diartikan sebagai upaya memelihara kampus swasta berkinerja buruk atau institusi yang sekadar berfungsi sebagai pabrik ijazah,” tegas Handi.

Pada akhirnya, wacana kuliah gratis PTN menurut Handi harus dilihat sebagai momentum menata ulang seluruh ekosistem pendidikan tinggi. PTN dan PTS tidak semestinya ditempatkan sebagai dua kubu yang saling mematikan, melainkan sebagai institusi dengan fungsi strategis masing-masing. “Melalui sinergi yang tepat, intervensi regulasi yang adil, serta komitmen mutu dari penyelenggara swasta, PTN dan PTS tidak lagi terjebak dalam kompetisi yang saling mematikan. Sebaliknya, keduanya akan tumbuh bersama dalam harmoni ekosistem pendidikan nasional yang kokoh, berkeadilan, dan berdaya saing global,” pungkasnya. (*)

Laporan: Arief Tito

Editor: Zamri Yahya, WU

Sabtu, September 26, 2026

Jumat Bersih di Talawi, Kapolsek Arianto Sitorus Turun Tangan: Polisi Tak Lagi Cuma Jaga Keamanan

BentengSumbar On Sabtu, September 26, 2026

Dipimpin Kapolsek Talawi AKP Arianto Sitorus, S.H., personel kepolisian turun langsung melaksanakan kerja bakti membersihkan Musholla Yusuf dalam kegiatan Jumat Bersih dan Penuh Berkah, Jumat (25/9/2026). (Foto: Herman Manurung).

BENTENGSUMBAR.COM - Bukan sekadar menjaga keamanan, jajaran Polsek Talawi menunjukkan bahwa kedekatan dengan masyarakat harus dibuktikan lewat aksi nyata. Dipimpin Kapolsek Talawi AKP Arianto Sitorus, S.H., personel kepolisian turun langsung melaksanakan kerja bakti membersihkan Musholla Yusuf dalam kegiatan Jumat Bersih dan Penuh Berkah, Jumat (25/9/2026).

Tak ada sekat antara polisi dan warga dalam kegiatan tersebut. Personel Kurve Polsek Talawi ikut menyapu halaman, membersihkan lantai, merapikan lingkungan musholla, hingga memastikan rumah ibadah tersebut tetap bersih dan nyaman digunakan masyarakat. Kegiatan ini menjadi bagian dari semangat SiBara — Siap Jaga Batu Bara yang mengedepankan kehadiran polisi di tengah masyarakat.

Kapolsek Talawi AKP Arianto Sitorus mengatakan, kegiatan Jumat Bersih bukan hanya soal membersihkan lingkungan rumah ibadah, tetapi juga membangun kebersamaan dan kepedulian. “Kebersihan adalah cermin iman. Kalau rumah Allah bersih, hati kita pun tenang. Kami hadir bukan untuk memberi perintah, tapi untuk bekerja bersama Anda,” ujarnya.

Pesan tersebut memperlihatkan pola pelayanan yang tidak berhenti di balik meja. Polisi hadir langsung di tengah warga, ikut bekerja dan bergotong royong. Semangat itu sejalan dengan arahan Kapolres Batu Bara AKBP Dony Satria Wicaksono, S.H., S.I.K., M.H., CPHR., CBA., yang menekankan pentingnya polisi hadir, peduli, dan memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

Melalui kegiatan tersebut, semangat SiBara Peduli Rumah Ibadah kembali ditunjukkan. Kepolisian tidak hanya menjalankan fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban, tetapi juga membangun hubungan sosial dengan masyarakat melalui kegiatan positif, kepedulian terhadap fasilitas umum, serta gotong royong tanpa membedakan latar belakang warga.

Antusiasme masyarakat pun terlihat ketika warga ikut bergabung dalam kerja bakti. Suasana yang biasanya identik dengan hubungan formal antara aparat dan masyarakat berubah menjadi kebersamaan. Polisi dan warga bahu-membahu membersihkan Musholla Yusuf, sekaligus memperkuat komunikasi dan kepercayaan di lingkungan masyarakat Talawi.

Jumat Bersih di Talawi akhirnya bukan hanya meninggalkan halaman musholla yang lebih rapi dan bersih. Kegiatan ini juga menjadi pesan bahwa polisi semakin dekat dengan masyarakat ketika kehadirannya diwujudkan dalam tindakan nyata. Dengan semangat SiBara Hadir, Peduli, dan Lindungi, kepolisian bersama masyarakat terus mendorong terciptanya Batu Bara yang aman, nyaman, dan damai. (*)

Laporan: Herman Manurung

Editor: Zamri Yahya, WU

Sabtu, September 26, 2026

Hari Paru Sedunia, Maigus Nasir Ajak Kader PKK Jadi Garda Terdepan Tuntaskan TBC di Kota Padang

BentengSumbar On Sabtu, September 26, 2026

Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir mendorong kader Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kota Padang. (Foto: Tommi).

BENTENGSUMBAR.COM - Peringatan Hari Paru Sedunia 2026 di Kota Padang menjadi momentum untuk memperkuat gerakan bersama dalam menanggulangi Tuberkulosis (TBC). Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir mendorong kader Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kota Padang agar semakin aktif membantu pemerintah dalam menemukan kasus, memberikan edukasi, serta mendampingi masyarakat menghadapi TBC.

Kegiatan yang berlangsung di Gedung Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Padang, Aie Pacah, Sabtu (26/9/2026), mengangkat tema “A Lifetime of Lung Health” atau “Kesehatan Paru Sepanjang Hayat”, dengan subtema “Sinergi Aksi Tuntaskan Tuberkulosis (TBC)”. Kegiatan tersebut dihadiri Ketua TP-PKK Kota Padang Dian Puspita Fadly Amran, Ketua II TP-PKK Kota Padang Nova Raju Minropa, Kepala Dinas P3AP2KB Bobby Firman, para camat, serta pengurus TP-PKK Kota dan kecamatan se-Kota Padang.

Maigus Nasir menyampaikan, TBC masih menjadi persoalan kesehatan masyarakat yang membutuhkan perhatian serius dan penanganan bersama. Pada 2026, Kota Padang diestimasikan memiliki 4.847 kasus TBC. Hingga 15 September 2026, sebanyak 2.705 kasus atau 55,8 persen telah ditemukan dan tersebar di seluruh kecamatan di Kota Padang.

Untuk mempercepat penemuan dan penanganan kasus TBC, Pemerintah Kota Padang terus menjalankan berbagai strategi, di antaranya pembentukan Kelurahan Siaga TBC dan penjaringan kasus melalui Active Case Finding (ACF). Pemerintah juga mendorong skrining TBC secara aktif di tengah masyarakat melalui tracing TBC yang terintegrasi dengan program Cek Kesehatan Gratis (CKG).

“Untuk meningkatkan penemuan kasus, pemerintah pusat saat ini melakukan skrining TBC secara aktif di masyarakat melalui kegiatan tracing TBC yang terintegrasi dengan Cek Kesehatan Gratis (CKG). Kota Padang mendapatkan kegiatan pada 242 lokus dengan waktu pelaksanaan sampai November 2026. Saat ini sudah dilakukan tracing TBC pada 115 lokus dengan sasaran 11.500 orang,” ujar Maigus Nasir.

Menurutnya, keberhasilan penanggulangan TBC tidak hanya bergantung pada sektor kesehatan. Dukungan lembaga pendidikan, organisasi sosial dan profesi, tempat kerja, dunia usaha, tokoh masyarakat, hingga mitra TBC diperlukan agar upaya pencegahan, penemuan kasus, pengobatan, dan pendampingan pasien dapat berjalan lebih efektif. Pada 2025, keberhasilan pengobatan TBC di Kota Padang mencapai 90,5 persen.

“Kami mengajak seluruh pihak, khususnya kader PKK Kota Padang, untuk bersama petugas kesehatan berada di garda terdepan untuk mendampingi masyarakat, memberikan edukasi, serta menghilangkan rasa takut dan stigma terhadap TBC,” kata Maigus. Ia juga menyampaikan bahwa pasien yang putus berobat pada 2025 sebesar 4,3 persen, meninggal 3,8 persen, gagal pengobatan 0,1 persen, serta pasien yang tidak dapat dilacak atau dihubungi sebesar 1,3 persen.

Ketua TP-PKK Kota Padang Dian Puspita Fadly Amran menegaskan, kader PKK memiliki posisi strategis dalam mendukung penanggulangan TBC karena memiliki jaringan hingga tingkat kelurahan, RW, RT, kelompok dasawisma, dan keluarga. “Kader tidak menggantikan peran dokter atau tenaga kesehatan. Namun, kader dapat menjadi mata dan telinga di tengah masyarakat untuk mengenali gejala, mendorong pemeriksaan, membantu penelusuran kontak, dan mendampingi pasien agar tidak berhenti berobat,” ujarnya.

Peringatan Hari Paru Sedunia di Kota Padang tersebut turut diisi dengan talkshow dan Lomba Penyuluh TBC. Kegiatan ini diharapkan semakin meningkatkan pengetahuan kader dan masyarakat mengenai kesehatan paru, gejala TBC, pentingnya pemeriksaan dini, kepatuhan menjalani pengobatan, serta pentingnya menghilangkan stigma terhadap pasien TBC. Sinergi pemerintah, tenaga kesehatan, kader PKK, keluarga, dan masyarakat menjadi salah satu kunci untuk mempercepat penanggulangan TBC di Kota Padang. (*)

Editor: Zamri Yahya, WU

Sabtu, September 26, 2026

Ijazah Saja Tak Cukup! Generasi Muda Wajib Kuasai Skill Ini agar Tak Tergusur AI

BentengSumbar On Sabtu, September 26, 2026

Di tengah perkembangan AI, peran manusia dalam kreativitas, empati, integritas, kemampuan mengambil keputusan harus terus diperkuat. (Foto Ilustrasi: By).

BENTENGSUMBAR.COM - Ijazah saja tak lagi cukup untuk menembus dunia kerja yang berubah semakin cepat. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan, generasi muda harus memiliki kompetensi, pengalaman, kemampuan beradaptasi, serta kemauan untuk terus belajar agar tidak tertinggal di tengah derasnya perkembangan kecerdasan artifisial (AI), digitalisasi, ekonomi hijau, dan perubahan demografi.

Pesan keras itu disampaikan Yassierli dalam Kuliah Umum Universitas Baiturrahmah di Padang, Jumat (25/9/2026). Menurutnya, perubahan teknologi bukan sekadar mengubah alat kerja, tetapi juga menggeser jenis pekerjaan dan cara manusia bekerja. Karena itu, generasi muda dituntut tidak hanya mengandalkan gelar akademik, tetapi juga membangun keterampilan yang benar-benar dibutuhkan pasar kerja.

“Dalam menyikapi perubahan tersebut, tidak cukup jika hanya berbekal ijazah. Kita perlu menyiapkan generasi muda agar memiliki kompetensi yang relevan, pengalaman kerja, kemampuan beradaptasi, dan memiliki kemauan untuk terus belajar,” ujar Yassierli.

Ia mendorong generasi muda aktif melakukan reskilling dan upskilling. Peningkatan keterampilan dinilai penting agar pekerja mampu mengikuti perubahan kebutuhan industri sekaligus menangkap peluang dari munculnya berbagai jenis pekerjaan baru berbasis teknologi. Semakin cepat seseorang beradaptasi, semakin besar ruang yang dapat dibuka untuk mengembangkan kariernya.

Kemnaker juga mendorong penguatan core skills dan integrated skills. Core skills meliputi kompetensi teknis, sertifikasi, portofolio, hingga pengalaman praktik. Sementara integrated skills menekankan kemampuan menggabungkan beragam kompetensi untuk menjawab kebutuhan pekerjaan yang semakin kompleks. Di era AI, kemampuan tersebut menjadi bagian penting dari kesiapan memasuki dunia kerja.

“Di tengah perkembangan AI, peran manusia dalam kreativitas, empati, integritas, kemampuan mengambil keputusan harus terus diperkuat. Karena itu, kita perlu belajar bekerja bersama teknologi,” kata Yassierli. Ia menambahkan, kemampuan beradaptasi harus dibangun melalui growth mindset, pengalaman, dan ketekunan dalam mengembangkan kompetensi secara berkelanjutan.

Untuk memperkuat kesiapan tenaga kerja muda, Kemnaker mendukung pengembangan kompetensi melalui Balai Pelatihan Vokasi, Program Pemagangan Nasional, pengembangan talenta, serta sertifikasi kompetensi yang berlandaskan standar Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). “Dunia kerja akan terus berubah. Karena itu, generasi muda harus memiliki semangat untuk terus belajar, meningkatkan keterampilan, dan beradaptasi dengan perubahan. Pemerintah hadir untuk memastikan ekosistem pendukungnya tersedia,” tegas Yassierli. (*)

Editor: Zamri Yahya, WU

Sabtu, September 26, 2026

Transaksi Keuangan Daerah Masuk Era Digital, Sekda Sumbar: Jangan Lagi Berjalan Lambat!

BentengSumbar On Sabtu, September 26, 2026

Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Arry Yuswandi saat mewakili Gubernur Sumatera Barat dalam Bank Nagari ETPD Partnership Gathering 2026, Jumat (25/9/2026). (Foto: Budi).

BENTENGSUMBAR.COM - Tata kelola transaksi keuangan pemerintah daerah di Sumatera Barat didorong semakin cepat bertransformasi ke sistem digital. Penguatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dinilai menjadi salah satu kunci untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Arry Yuswandi, menegaskan bahwa digitalisasi transaksi pemerintah daerah tidak boleh berhenti sebatas penggunaan teknologi. Lebih jauh, ETPD harus mampu menjadi instrumen yang memperkuat tata kelola keuangan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Penegasan itu disampaikan Arry saat mewakili Gubernur Sumatera Barat dalam Bank Nagari ETPD Partnership Gathering 2026, Jumat (25/9/2026). Ia menilai tuntutan terhadap pemerintahan yang efektif dan terbuka membuat transformasi transaksi keuangan daerah menjadi kebutuhan yang semakin penting.

“Penguatan ETPD perlu terus kita dorong melalui sinergi seluruh pihak, sehingga digitalisasi transaksi pemerintah daerah dapat memberikan manfaat nyata bagi tata kelola pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat,” ujar Arry.

Menurut Arry, penerapan ETPD dapat mendorong proses transaksi keuangan daerah menjadi lebih tertib dan efisien. Pada saat yang sama, sistem digital juga diharapkan memperkuat transparansi serta memastikan setiap transaksi dapat dipertanggungjawabkan.

Namun, transformasi tersebut membutuhkan kolaborasi yang kuat. Pemerintah daerah, pemerintah pusat, perbankan, dan berbagai pemangku kepentingan harus bergerak dalam arah yang sama agar ekosistem transaksi digital tidak berjalan sendiri-sendiri dan dapat berkembang secara berkelanjutan.

“Kolaborasi ini harus terus diperkuat agar setiap inovasi dalam transaksi digital dapat mendukung efisiensi, meningkatkan akuntabilitas, sekaligus memberikan kemudahan dalam pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Arry berharap Partnership Gathering 2026 tidak sekadar menjadi forum pertemuan, tetapi menghasilkan koordinasi dan langkah konkret untuk memperkuat implementasi ETPD di daerah. Ia juga membuka ruang bagi lahirnya berbagai inovasi baru dalam pengelolaan transaksi keuangan pemerintah daerah.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI Agus Fatoni, Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Perekonomian RI Puji Gunawan, Bupati Padang Pariaman, serta Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kemendagri Simon Saimima. Penguatan ETPD diharapkan mampu membawa transaksi pemerintah daerah menuju tata kelola yang lebih modern, efektif, transparan, dan akuntabel, sekaligus memudahkan masyarakat dalam bertransaksi dengan pemerintah. (adpsb/Budi)