BentengSumbar.com

Minta 169 Pejabat yang Baru Dilantik untuk Langsung Berlari, Ini Pesan Wako Fadly Amran

Proses pelantikan dilakukan langsung oleh Wali Kota Padang, Fadly Amran di Gedung Bagindo Azis Chan Youth Center, Rabu (31/12/2025).

BENTENGSUMBAR.COM - Pemerintah Kota (Pemko) Padang menutup 2025 dengan melakukan pelantikan terhadap 169 pejabat administrator, pengawas, fungsional, dan kepala sekolah.

Proses pelantikan dilakukan langsung oleh Wali Kota Padang, Fadly Amran di Gedung Bagindo Azis Chan Youth Center, Rabu (31/12/2025). Ikut hadir Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir bersama sejumlah kepala dinas di lingkungan Pemko Padang.

Diantara pejabat yang dilantik adalah Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang, yaitu Syafriadi yang sebelumnya menempati posisi sama di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang.

Sementara untuk posisi Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang kini ditempati Wismeiliar Teinike Yulvera, dia sebelumnya adalah Kepala Bidang (Kabid) Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Diskominfo Kota Padang.

Selanjutnya, posisi Kabid IKP Diskominfo Kota Padang dipercayakan kepada Suryani yang sebelumnya menempati posisi Kabid Keluarga Berencana, Ketahanan, dan Kesejahteraan Keluarga pada DP3AP2KB.

Pada kesempatan itu juga dilakukan pelantikan untuk sejumlah jabatan lain termasuk terhadap 131 kepala sekolah di lingkungan Pemko Padang.

Wali Kota Padang, Fadly Amran meminta para pejabat yang baru dilantik untuk langsung melakukan percepatan di lingkungan kerjanya yang baru.

"Rotasi adalah hal biasa dalam sistem birokrasi. Sekarang bagaimana bapak ibu yang baru dilantik dapat melakukan percepatan di tempat yang baru," katanya.

Menurut dia, penyesuaian harus dilakukan dengan program-program pemerintah pusat serta visi misi Pemko Padang, yaitu menggerakkan segala potensi untuk mewujudkan Kota Padang sebagai Kota Pintar (Smart City) dan Kota Sehat, berlandaskan agama dan budaya, menuju kota yang maju dan sejahtera.

"Progul dalam visi tersebut harus benar-benar dipahami demi Satujuan Menuju Kejayaan Kota Padang. Kami menitipkan harapan kepada bapak ibu, berlarilah. Saya yakin, dari muka dan raut wajah bapak ibu ini akan bisa dilakukan semaksimal mungkin," pungkasnya. (Taufik)

Kamis, Januari 01, 2026

Cair!! Korban Banjir di Padang Terima Dana Tunggu Hunian

BentengSumbar.com On Kamis, Januari 01, 2026

Kalaksa BPBD Kota Padang, Hendri Zulviton saat dihubungi Diskominfo mengatakan bahwa DTH itu dialokasikan bagi korban banjir yang rumahnya rusak berat dan hanyut.

BENTENGSUMBAR.COM – Pemerintah Kota Padang akhirnya mencairkan Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi korban terdampak banjir yang terjadi akhir November lalu. Pencairan DTH tersebut dilakukan di salah satu bank swasta yang telah ditunjuk.

Kalaksa BPBD Kota Padang, Hendri Zulviton saat dihubungi Diskominfo mengatakan bahwa DTH itu dialokasikan bagi korban banjir yang rumahnya rusak berat dan hanyut.

“Iya, DTH sudah kita salurkan tadi (Selasa),” jelasnya, Selasa (30/12/2025).

Penerima DTH di Padang sesuai by name by address. Penerima berasal dari empat kecamatan yang terdampak, yakni Kecamatan Pauh, Nanggalo, Koto Tangah, serta Kuranji.

“Ada sebanyak 370 kepala keluarga yang menerima DTH,” ungkap Hendri.

DTH tersebut dibayarkan untuk tiga bulan, Desember 2025 hingga Februari 2026. Nominal yang diperoleh yakni Rp600 ribu perbulan.

“Seluruh penerima mendatangi Bank Mandiri di empat kantor cabang,” jelas Kalaksa BPBD.(Charlie)

Kamis, Januari 01, 2026

Kado Akhir Tahun, Pengawasan Kearsipan Kota Padang Raih Predikat Sangat Memuaskan

BentengSumbar.com On Kamis, Januari 01, 2026

Jelang tutup tahun 2025, Pemerintah Kota Padang mendapat kado manis. Kado tersebut datang dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

BENTENGSUMBAR.COM – Jelang tutup tahun 2025, Pemerintah Kota Padang mendapat kado manis. Kado tersebut datang dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

Di ajang “Refleksi Kearsipan Akhir Tahun 2025 Menuju 2026”, Kota Padang berhasil meraih peringkat IV nasional pada kategori klaster pemerintah kabupaten / kota. Pengawasan Kearsipan Pemko Padang meraih nilai 96.39 dengan predikat AA (Sangat Memuaskan).

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang, Heriza Syafani mengatakan, penghargaan ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah yang konsisten membangun budaya tertib arsip.

“Prestasi ini bukan semata-mata tentang peringkat, tetapi tentang kesadaran bersama bahwa arsip adalah fondasi pemerintahan yang akuntabel. Ketika arsip dikelola dengan baik, maka pengambilan keputusan menjadi lebih tepat, pelayanan publik lebih terukur, dan kepercayaan masyarakat semakin kuat,” ujar Heriza Syafani, Selasa (30/12/2025).

Ia menambahkan, Pemerintah Kota Padang akan terus memperkuat sistem kearsipan berbasis standar nasional dan digitalisasi arsip sebagai bagian dari transformasi birokrasi modern.

“Kami berkomitmen menjadikan kearsipan bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen strategis dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan,” pungkasnya.

Keberhasilan ini menjadi bukti konkret komitmen Pemerintah Kota Padang dalam membangun tata kelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada kualitas administrasi. Pengawasan kearsipan yang dilakukan ANRI mencakup berbagai aspek strategis, mulai dari penciptaan arsip, pengelolaan arsip aktif dan inaktif, perlindungan arsip vital, hingga pengawasan dan pembinaan kearsipan secara berkelanjutan.

Seluruh aspek tersebut dinilai berdasarkan standar nasional yang ketat, guna memastikan arsip dikelola sebagai instrumen akuntabilitas, transparansi, serta memori kolektif bangsa. Nilai tinggi yang diraih Kota Padang mencerminkan konsistensi dan keseriusan seluruh perangkat daerah dalam menjalankan kebijakan kearsipan sesuai regulasi.(*/Charlie)

Kamis, Januari 01, 2026

Gubernur Mahyeldi Koordinasi dengan BPK Sumbar Terkait Penanganan Bencana Hidrometeorologi

BentengSumbar.com On Kamis, Januari 01, 2026

Gubernur Mahyeldi menyampaikan bahwa koordinasi ini penting untuk memastikan seluruh langkah penanganan bencana.

BENTENGSUMBAR.COM - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) terus memperkuat koordinasi lintas lembaga dalam penanganan bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah daerah. Upaya tersebut ditunjukkan melalui pertemuan Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, dengan Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sumbar di ruang rapat Istana Gubernuran, Rabu (31/12/2025).

Gubernur Mahyeldi menyampaikan bahwa koordinasi ini penting untuk memastikan seluruh langkah penanganan bencana, mulai dari tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi, berjalan tepat sasaran, akuntabel, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Penanganan bencana harus dilakukan secara cepat, tepat, dan bertanggung jawab. Koordinasi dengan BPK menjadi bagian dari ikhtiar kita agar setiap kebijakan dan penggunaan anggaran benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat terdampak,” ujar Mahyeldi.

Ia menegaskan, Pemprov Sumbar berkomitmen mengedepankan prinsip kehati-hatian dan transparansi dalam setiap tahapan penanganan bencana, sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.

Menurut Mahyeldi, dukungan dan masukan dari BPK sangat dibutuhkan agar program-program penanganan bencana dapat dilaksanakan sesuai aturan, tanpa mengurangi kecepatan dan kepekaan pemerintah dalam merespons kebutuhan masyarakat di lapangan.

“Kita ingin bergerak cepat membantu masyarakat, namun tetap berada dalam koridor tata kelola yang baik. Dengan koordinasi ini, diharapkan tidak ada keraguan dalam mengambil langkah-langkah strategis,” ungkapnya.

Dalam pertemuan tersebut, juga dibahas sejumlah aspek teknis terkait pengelolaan anggaran, mekanisme pelaksanaan kegiatan, serta langkah-langkah pengawasan yang diperlukan dalam penanganan dampak bencana hidrometeorologi di Sumbar.

Pemerintah Provinsi Sumbar berharap sinergi dan komunikasi yang baik dengan BPK Sumbar dapat terus terjaga, sehingga penanganan bencana dapat berjalan efektif, akuntabel, dan memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur didampingi oleh Inspektur Daerah Provinsi Sumbar, Andri Yulika dan Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setdaprov Sumbar, Nolly Eka Mardianto. (adpsb/bud)

Kamis, Januari 01, 2026

Mahyeldi Tinjau Pembangunan Huntara di Bayang Utara, Dorong Percepatan Pemulihan Warga Terdampak Bencana

BentengSumbar.com On Kamis, Januari 01, 2026

Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah meninjau pembangunan hunian sementara (huntara) bagi korban terdampak bencana hidrometeorologi.

BENTENGSUMBAR.COM - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah meninjau pembangunan hunian sementara (huntara) bagi korban terdampak bencana hidrometeorologi di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, Kabupaten Pesisir Selatan, Kamis (1/1/2026). Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan progres pembangunan berjalan sesuai rencana dan kebutuhan masyarakat.

Dalam kunjungan tersebut, Gubernur Mahyeldi melihat langsung kondisi lapangan serta perkembangan pembangunan huntara yang disiapkan sebagai tempat tinggal sementara bagi warga terdampak. Ia menegaskan pentingnya percepatan pembangunan agar masyarakat dapat segera keluar dari kondisi darurat dan menempati hunian yang lebih layak dan aman.

“Kita ingin masyarakat segera keluar dari kondisi darurat. Huntara ini harus dibangun dengan baik, aman, dan nyaman, sambil kita terus menyiapkan solusi hunian yang lebih permanen,” ujar Mahyeldi.

Mahyeldi juga mengingatkan agar pembangunan huntara memperhatikan aspek kesehatan lingkungan, ketersediaan air bersih, serta kebutuhan kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan ibu hamil. Menurutnya, penyediaan hunian sementara merupakan bagian penting dari proses pemulihan pascabencana yang harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Sementara itu, Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kabupaten Pesisir Selatan, Mulyandri Dt. Rajo Intan menjelaskan total hunian sementara yang akan dibangun berjumlah 62 unit. Dari jumlah tersebut, saat ini sebanyak 22 unit sedang dalam tahap pembangunan, sementara 40 unit lainnya masih dalam proses pencarian lahan.

“Kita menargetkan pada 10 Januari mendatang, seluruh pembangunan huntara dapat diselesaikan,” ungkapnya.

Ia juga menyampaikan untuk hunian tetap, pemerintah merencanakan pembangunan sebanyak 94 unit. Perbedaan jumlah dengan huntara disebabkan sebagian warga terdampak memilih mengungsi secara mandiri, sehingga tidak dibangunkan huntara dan hanya menerima Dana Tunggu Hunian (DTH).

“Hingga saat ini belum ada kendala berarti. Hanya saja, progres pembangunan sedikit melambat akibat faktor cuaca,” jelas Mulyandri.

Dalam peninjauan tersebut, Gubernur Mahyeldi turut didampingi sejumlah pejabat Pemprov Sumbar dan Kabupaten Pesisir Selatan, di antaranya Asisten Administrasi Umum Setdaprov Sumbar Medi Iswandi, Kepala Dinas BMCKTR Sumbar Armi, Kepala Biro Adpim Setdaprov Sumbar Nolly Eka Mardianto, Kepala Dinas Sosial Sumbar Syaifullah, Sekda Kabupaten Pesisir Selatan Zainal Arifin, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan, Adi Susilo; serta Kalaksa BPBD Kabupaten Pesisir Selatan Mulyandri Dt. Rajo Intan.

(adpsb/cen/bud)

Kamis, Januari 01, 2026

Tinjau Dampak Bencana di Pesisir Selatan, Gubernur Mahyeldi Tegaskan Pemerintah Hadir dan Dana Penanganan Siap

BentengSumbar.com On Kamis, Januari 01, 2026

Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah meninjau langsung lokasi terdampak bencana hidrometeorologi di Nagari Pancuang Taba.

BENTENGSUMBAR.COM - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah meninjau langsung lokasi terdampak bencana hidrometeorologi di Nagari Pancuang Taba, Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, Kabupaten Pesisir Selatan, Kamis (1/1/2026). Peninjauan ini dilakukan untuk melihat kondisi lapangan secara langsung sekaligus memastikan langkah penanganan bencana berjalan optimal.

Di lokasi terdampak, Gubernur Mahyeldi berdialog dengan masyarakat serta jajaran pemerintah nagari setempat. Ia menyampaikan keprihatinan atas musibah yang terjadi dan menegaskan bahwa pemerintah hadir untuk mendampingi masyarakat dalam menghadapi masa sulit akibat bencana.

“Musibah ini tentu menjadi ujian bagi kita semua. Pemerintah Provinsi bersama pemerintah kabupaten dan seluruh unsur terkait akan terus hadir, memastikan masyarakat terdampak mendapatkan perhatian dan penanganan yang dibutuhkan,” ujar Mahyeldi.

Mahyeldi meminta seluruh perangkat daerah terkait untuk terus meningkatkan koordinasi, khususnya dalam penanganan darurat, pembersihan material sisa bencana, serta pendataan kerusakan dan kebutuhan masyarakat di lapangan. Menurutnya, kerja cepat dan terkoordinasi menjadi kunci agar penanganan bencana berjalan efektif.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi bencana susulan, mengingat kondisi cuaca yang masih dinamis, sekaligus mengajak seluruh pihak memperkuat semangat kebersamaan dan gotong royong.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Mahyeldi menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan dukungan anggaran untuk penanganan dampak bencana di Kabupaten Pesisir Selatan. Total dana yang disiapkan mencapai lebih dari Rp5,7 miliar, terdiri dari Rp4 miliar bantuan dari Presiden Republik Indonesia dan Rp1,73 miliar dari Belanja Tidak Terduga (BTT) Provinsi Sumbar.

“Seluruh dana tersebut sudah ditransfer ke Kas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada akhir Desember lalu,” tegas Mahyeldi.

Ia menjelaskan, bantuan tersebut merupakan dana awal untuk penanganan tanggap darurat. Jika dalam pelaksanaannya masih dibutuhkan tambahan anggaran, pemerintah siap menyesuaikan sesuai kebutuhan di lapangan berdasarkan usulan pemerintah daerah setempat.

Turut hadir mendampingi Gubernur dalam peninjauan tersebut sejumlah pejabat dilingkup Pemprov Sumbar dan Kabupaten Pesisir Selatan. Diantaranya, Asisten Administrasi Umum Setdaprov Sumbar, Medi Iswandi, Kepala Dinas BMCKTR Sumbar, Armi; Kepala Biro Adpim Setdaprov Sumbar, Nolly Eka Mardianto; Kepala Dinas Sosial Sumbar, Syaifullah;

SekdaKab Pesisir Selatan, Zainal Arifin; Asisten Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan, Adi Susilo; Kalaksa BPBD Kabupaten Pesisir Selatan. (adpsb/cen/bud)

Kamis, Januari 01, 2026

Melompat Lebih Tinggi, Mal Pelayanan Publik Kota Padang Berpredikat Prima

BentengSumbar.com On Kamis, Januari 01, 2026

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) menetapkan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Padang dengan Predikat Prima.

BENTENGSUMBAR.COM – Lompatan jauh tinggi dicapai Pemerintah Kota Padang di tahun 2025 ini. Terutama soal urusan pelayanan publik.

Buktinya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) menetapkan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Padang dengan Predikat Prima.

Predikat Prima yang diraih Pemko Padang di tahun ini setelah Menpan-RB melakukan evaluasi. Evaluasi itu dilakukan setiap tahun. Sebanyak 106 lokus dinilai.

Kabar baiknya, capaian predikat MPP Kota Padang di tahun 2025 ini melompat dua tingkat dibanding tahun 2024.

“Alhamdulillah, MPP kita meraih Predikat Prima, sebagai terbaik kedua nasional untuk kelompok pemerintah kota,” kata Wali Kota Padang, Fadly Amran, Selasa (30/12/2025).

Di tahun 2024 lalu, MPP di Kota Padang hanya meraih Predikat Cukup. Seiring berjalan waktu dan tekad kuat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), akhirnya MPP Padang berada di tataran terbaik. MPP yang awalnya berada di Pasar Raya, pindah ke Plaza Andalas (pusat perbelanjaan modern).

Transformasi kepindahan MPP ke Plaza Andalas ini tidak mudah. Penuh perjuangan. Kepindahan ini membuat warga merasa nyaman dan terlayani. Sekaligus menjadi symbol pelayanan publik suatu daerah.

Diketahui, kepastian raihan Predikat Prima setelah Menpan-RB menerbitkan Keputusan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Tahun 2025.

Surat bernomor 1346 Tahun 20205 itu ditandatangani Menteri Pan-RB, Rini Widyantini.(Charlie)