HEADLINE
LILA, Inovasi Digital Pariaman yang Pangkas Layanan ASN dan Hemat Anggaran Rp199 Juta    
Kamis, November 19, 2026

On Kamis, November 19, 2026

LILA, Inovasi Digital Pariaman yang Pangkas Layanan ASN dan Hemat Anggaran Rp199 Juta
Melalui aplikasi LILA (Linked Information and Live Administration), Pemerintah Kota Pariaman mencoba menghadirkan pelayanan kepegawaian yang lebih cepat, praktis, dan terintegrasi. (Fotdok: Wi/At). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Urusan administrasi kepegawaian yang selama ini identik dengan tumpukan berkas, proses panjang, dan waktu tunggu berhari-hari mulai menemukan wajah baru di Kota Pariaman. Melalui aplikasi LILA (Linked Information and Live Administration), Pemerintah Kota Pariaman mencoba menghadirkan pelayanan kepegawaian yang lebih cepat, praktis, dan terintegrasi.

Bukan sekadar memindahkan pekerjaan administrasi ke layar komputer, LILA membawa perubahan dalam cara pelayanan aparatur sipil negara (ASN) dijalankan. Aplikasi yang mulai diuji coba pada November 2026 ini dirancang untuk memangkas birokrasi sekaligus menghubungkan berbagai kebutuhan administrasi pegawai dalam satu sistem digital.

Menariknya, inovasi ini dikembangkan secara mandiri oleh tim teknis internal Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pariaman. Dengan memanfaatkan fasilitas Server Data Center Dinas Kominfo, pengembangan LILA tidak membutuhkan anggaran pengadaan aplikasi dari pihak ketiga. Hasilnya, inovasi tersebut diperkirakan mampu menghemat anggaran operasional daerah hingga Rp199,17 juta setiap tahun.

Kepala BKPSDM Kota Pariaman, Radius Syahbandar, menjelaskan bahwa penerapan LILA dilakukan secara bertahap. Pada tahap awal, tiga organisasi perangkat daerah (OPD) menjadi lokasi percontohan, yakni BKPSDM, BPKPD, dan Bappeda Kota Pariaman. Setelah melalui proses uji coba dan evaluasi, sistem ini direncanakan diperluas ke seluruh perangkat daerah.

Bagi ASN, salah satu perubahan paling terasa adalah kecepatan pelayanan. Jika sebelumnya proses administrasi kepegawaian secara manual membutuhkan waktu antara empat hingga 30 hari kerja, melalui fitur layanan mandiri atau self-service, pengajuan hingga persetujuan cuti kini dapat diselesaikan secara elektronik dalam waktu kurang dari 15 menit. Proses tersebut juga terhubung langsung dengan data presensi pegawai.

Sekretaris BKPSDM Kota Pariaman sekaligus penggagas aksi perubahan, Reza Novandri, menyebut LILA dirancang untuk mengakhiri persoalan data kepegawaian yang selama ini tersebar di berbagai instansi. Melalui integrasi dengan Inspektorat Daerah, BPKPD, dan Dinas Dukcapil, sistem ini dapat membantu memvalidasi penyelesaian temuan pemeriksaan, kepatuhan pembayaran PBB, hingga kesesuaian data kependudukan berdasarkan NIK dan Kartu Keluarga yang terhubung dengan SIASN BKN.

Lebih jauh, LILA juga dilengkapi fitur Early Warning System (EWS) yang memberikan pengingat otomatis mengenai kedisiplinan kehadiran, pemenuhan pengembangan kompetensi minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun, serta kewajiban perpajakan. Sistem ini sekaligus menjadi gerbang validasi kelengkapan administrasi bagi ASN, terutama untuk layanan yang berkaitan dengan penghargaan dan pengembangan karier seperti mutasi, promosi, maupun kenaikan pangkat. Namun, hak dasar pegawai seperti cuti sakit dan cuti melahirkan tetap dapat diproses tanpa penahanan sistem.

Untuk memastikan aplikasi berjalan sesuai kebutuhan, BKPSDM turut menggandeng STIA Bina Nusantara Mandiri (BNM) Pariaman dalam melakukan evaluasi akademis terhadap tata kelola dan pengalaman pengguna. Dengan demikian, pengembangan LILA tidak hanya mengejar kecanggihan teknologi, tetapi juga memastikan kemudahan penggunaan dan ketepatan pelayanan. Jika inovasi ini berjalan sesuai harapan, LILA berpotensi menjadi salah satu langkah penting Kota Pariaman dalam membangun birokrasi yang lebih efisien, transparan, dan responsif. Sebab, digitalisasi yang sesungguhnya bukan hanya mengurangi penggunaan kertas, melainkan menghadirkan pelayanan yang lebih cepat sekaligus menghemat uang rakyat. (Wi/At)

Solidaritas Solok Selatan untuk Padang, Bantuan Rp200 Juta Jadi Harapan Warga Terdampak Bencana    
Kamis, November 19, 2026

On Kamis, November 19, 2026

Solidaritas Solok Selatan untuk Padang, Bantuan Rp200 Juta Jadi Harapan Warga Terdampak Bencana
Wakil Bupati Solok Selatan, Yulian Efi, kepada Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, di Gedung Putih Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Kamis (19/11/2026). (Fotdok: Faisal). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Di tengah perjuangan masyarakat bangkit dari dampak bencana alam, kepedulian dan solidaritas antardaerah menjadi kekuatan yang menghadirkan harapan. Kali ini, uluran tangan datang dari Kabupaten Solok Selatan. Sebesar Rp200 juta disalurkan untuk membantu masyarakat Kota Padang yang terdampak bencana hidrometeorologi.

Bantuan tersebut diserahkan Wakil Bupati Solok Selatan, Yulian Efi, kepada Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, di Gedung Putih Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Kamis (19/11/2026). Dana itu merupakan hasil donasi para pengusaha dan masyarakat Solok Selatan yang dihimpun melalui Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (FP-TJSLP).

Bagi masyarakat yang terdampak bencana, bantuan tersebut bukan sekadar angka. Ada keluarga yang harus menanggung kerugian besar setelah rumahnya terendam lumpur, meskipun bangunannya tidak mengalami kerusakan fisik. Perabotan, perlengkapan rumah tangga, dan berbagai kebutuhan hidup ikut terdampak, sementara mereka tidak seluruhnya memenuhi kriteria penerima bantuan pemerintah.

Maigus Nasir mengapresiasi kepedulian Pemkab Solok Selatan bersama dunia usaha dan masyarakatnya. Menurutnya, bantuan Rp200 juta tersebut sangat berarti untuk membantu warga yang terdampak bencana hidrometeorologi pada Agustus 2026 dan Oktober 2025. Terutama masyarakat di empat kecamatan yang belum tersentuh bantuan karena penilaian penerima selama ini lebih banyak berfokus pada tingkat kerusakan bangunan. "Sebagian rumah warga memang tidak mengalami kerusakan fisik, tetapi seluruh isinya terendam lumpur sehingga menimbulkan kerugian besar. Bantuan ini sangat berarti bagi warga terdampak," ungkapnya.

Di sisi lain, Pemko Padang masih terus mengupayakan pemulihan kehidupan masyarakat pascabencana. Lebih dari 500 warga terdampak menjadi bagian dari perhatian pemerintah, termasuk melalui pembangunan Hunian Tetap (Huntap) di kawasan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, dan Sungkai, Kecamatan Pauh. Sebagian hunian ditargetkan mulai ditempati pada akhir 2026, sedangkan keseluruhan pembangunan diperkirakan rampung pada pertengahan 2027.

Namun, pemulihan tidak berhenti pada penyediaan tempat tinggal. Ancaman bencana berulang juga membutuhkan penanganan infrastruktur yang serius. Maigus menyebut perbaikan sungai dan irigasi menjadi kewenangan pemerintah pusat dan provinsi. Sejumlah proyek dengan nilai mencapai triliunan rupiah ditargetkan mulai memasuki pekerjaan fisik pada awal 2027. Ia berharap rencana tersebut segera direalisasikan, mengingat cuaca ekstrem dan pendangkalan sungai masih menjadi ancaman bagi masyarakat.

Sementara itu, Yulian Efi menjelaskan bahwa bantuan yang diserahkan merupakan wujud kebersamaan masyarakat Solok Selatan dalam membantu daerah yang sedang menghadapi musibah. Ia menyampaikan terima kasih kepada perusahaan dan masyarakat yang telah ikut berdonasi melalui FP-TJSLP. "Semoga bantuan ini bermanfaat bagi masyarakat Kota Padang, serta semakin memperkuat kepedulian antardaerah dalam membantu masyarakat yang tertimpa musibah," tuturnya.

Penyerahan bantuan tersebut turut dihadiri Ketua FP-TJSLP Kabupaten Solok Selatan, Bujang Joan, Direktur Eksekutif Eko Agus Krisdiyanto, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Novrizon, serta Kepala DPMPTSP Alfiandri Putra. Dari Pemko Padang hadir Kalaksa BPBD Hendri Zulviton, Kabag Tata Pemerintahan Rina Melati, Camat Pauh Yandry, Camat Kuranji Rozaldi Rosman, Camat Nanggalo David Ferdinand, dan Camat Koto Tangah Rio Ebu Pratama.

Pada akhirnya, bencana memang meninggalkan kerusakan, kehilangan, dan pekerjaan panjang untuk memulihkan kehidupan. Namun, kepedulian yang melintasi batas wilayah membuktikan bahwa masyarakat yang tertimpa musibah tidak harus berjuang sendirian. Bantuan Rp200 juta dari Solok Selatan menjadi pengingat bahwa di tengah kesulitan, solidaritas dan gotong royong tetap menjadi kekuatan untuk bangkit bersama. (*) 

BM PAN Tegaskan Kabar Zulkifli Hasan Sebut Rakyat "Omong Kosong" Adalah Hoaks, Desak Masyarakat Hentikan Penyebaran Berita Bohong    
Kamis, November 19, 2026

On Kamis, November 19, 2026

BM PAN Tegaskan Kabar Zulkifli Hasan Sebut Rakyat "Omong Kosong" Adalah Hoaks, Desak Masyarakat Hentikan Penyebaran Berita Bohong
Ketua DPP BM PAN Bidang Kajian Hukum dan HAM, DR. Afriendi Sikumbang, S.H., M.H., menegaskan bahwa tidak pernah ada pernyataan resmi dari Zulkifli Hasan yang melontarkan kata-kata merendahkan atau menyebut rakyat "omong kosong" sebagaimana yang diviralkan dalam narasi hoaks tersebut. (Dok: Istimewa/Foto: By

BENTENGSUMBAR.COM
- Dewan Pimpinan Pusat Barisan Muda Partai Amanat Nasional (DPP BM PAN) membantah keras beredarnya informasi palsu atau hoaks yang menarasikan seolah-olah Ketua Umum PAN, H. Zulkifli Hasan (Zulhas), menyebut rakyat "omong kosong". Klarifikasi ini sekaligus menegaskan bahwa konten grafis dan narasi bernuansa breaking news yang mengaitkan pernyataan tersebut dengan Zulkifli Hasan merupakan bentuk manipulasi informasi.   

Ketua DPP BM PAN Bidang Kajian Hukum dan HAM, DR. Afriendi Sikumbang, S.H., M.H., menegaskan bahwa tidak pernah ada pernyataan resmi dari Zulkifli Hasan yang melontarkan kata-kata merendahkan atau menyebut rakyat "omong kosong" sebagaimana yang diviralkan dalam narasi hoaks tersebut. 

"Kami menegaskan bahwa kabar yang menyebut Zulkifli Hasan mengatakan rakyat 'omong kosong' adalah hoaks. Foto dan narasi yang beredar luas tersebut merupakan hasil manipulasi serta penyebaran berita palsu yang sengaja dibuat untuk menyesatkan publik dan memecah belah kepercayaan masyarakat," ujar DR. Afriendi Sikumbang, S.H., M.H.   

Menurut Afriendi, substansi bantahan yang juga disuarakan melalui materi kampanye anti-hoaks BM PAN dan LBH BM PAN ini bertujuan meluruskan fakta sekaligus mengedukasi masyarakat agar lebih kritis dalam menerima informasi di ruang digital. 

Ia menekankan bahwa narasi yang menyebut rakyat terlalu banyak mengkritik dengan isi kosong sama sekali bukan datang dari Zulkifli Hasan.   

Lebih lanjut, Afriendi menyampaikan bahwa Zulkifli Hasan senantiasa menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama. 

"Zulkifli Hasan selalu berpihak kepada rakyat, hadir untuk mendengar aspirasi, dan bekerja demi kesejahteraan masyarakat. Jadi, narasi yang bertentangan dengan sikap tersebut jelas tidak berdasar dan merupakan kebohongan publik."

Sebagai bagian dari komitmen penegakan hukum dan perlindungan hak warga negara atas informasi yang benar, DPP BM PAN Bidang Kajian Hukum dan HAM mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi maupun mempercayai informasi yang belum jelas sumbernya.   

"Mari kita bersama-sama melawan penyebaran berita bohong dan menjaga persatuan bangsa. Pastikan setiap informasi yang diterima diverifikasi terlebih dahulu agar ruang publik kita tetap sehat, objektif, dan berkeadilan," tutup Afriendi. (*)

Berawal dari Pandemi, Ninano Kini Bersinar, Raih Juara II UMKM Champion Padang    
Kamis, November 19, 2026

On Kamis, November 19, 2026

Berawal dari Pandemi, Ninano Kini Bersinar, Raih Juara II UMKM Champion Padang
Kisah Ninano bermula ketika Akieno Satria bersama istrinya kehilangan pekerjaan akibat pandemi. (Fotdok: Faisal). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Di balik sehelai hijab, tersimpan cerita tentang perjuangan, keberanian, dan mimpi yang dirajut dengan kesabaran. Begitulah perjalanan Ninano, merek hijab lokal asal Kota Padang yang tumbuh dari keterbatasan saat pandemi Covid-19 hingga berhasil meraih Juara II kategori Kriya dalam ajang UMKM Champion Kota Padang 2026. Sebuah perjalanan yang membuktikan bahwa keadaan sulit bukanlah akhir dari harapan, tetapi bisa menjadi awal lahirnya peluang.

Kisah Ninano bermula ketika Akieno Satria bersama istrinya kehilangan pekerjaan akibat pandemi. Di tengah ketidakpastian ekonomi dan keterbatasan modal, keduanya memilih bangkit dengan membangun usaha hijab dari nol. Tidak ada tim besar ataupun fasilitas produksi yang memadai. Mereka mengerjakan hampir seluruh proses sendiri, mulai dari merancang desain, melayani pembeli, mengemas pesanan, hingga menyerahkannya kepada kurir. Sedikit demi sedikit, usaha kecil itu mulai menemukan jalannya.

Namun, Akieno tidak ingin Ninano sekadar menjadi merek hijab yang ikut meramaikan pasar. Ia bersama istrinya ingin menghadirkan sesuatu yang memiliki karakter dan cerita. Berangkat dari keinginan sang istri memiliki hijab yang berbeda, Ninano mulai mengembangkan desain klasik, etnik, dan elegan. Motif songket Minangkabau, batik, hingga songket dari berbagai daerah di Indonesia menjadi inspirasi. Keunikan desain dua sisi dengan warna berbeda juga menjadi identitas yang membedakan produk Ninano dari hijab kebanyakan.

“Awalnya istri ingin memiliki hijab yang berkarakter dan tidak sama dengan orang lain. Kami mencoba menghadirkan produk dengan bahan bagus, motif yang tidak pasaran, tetapi tetap terjangkau,” tutur Akieno saat ditemui di Toko Ninano, Jalan Teuku Umar No.12 B, Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara, Kamis (19/11/2026). Baginya, produk yang baik bukan hanya soal penampilan, tetapi juga bagaimana menghadirkan kenyamanan dan nilai tersendiri bagi konsumen. Karena itu, pengembangan desain dilakukan dengan memperhatikan hasil survei dan kebutuhan pasar.

Seiring waktu, Ninano mulai menemukan momentum pertumbuhan melalui pemasaran digital. Konsistensi beriklan menjadi salah satu strategi untuk memperkenalkan produk kepada konsumen yang lebih luas. Hasilnya cukup menggembirakan. Pada tahun kedua, penjualan disebut meningkat hingga delapan kali lipat dibandingkan tahun pertama. Pesanan yang semakin banyak membuat usaha ini mulai merekrut tenaga kerja dari lingkungan sekitar. Dari usaha yang dahulu dikerjakan berdua, Ninano perlahan tumbuh menjadi sumber penghidupan bagi orang lain.

Pertumbuhan itu ternyata membawa manfaat yang lebih luas. Para vendor yang menjadi mitra produksi Ninano ikut merasakan meningkatnya permintaan. Bahkan, mitra yang telah bekerja sama sejak awal mampu menambah mesin produksi dan merekrut karyawan baru. Ada kebahagiaan tersendiri bagi Akieno ketika melihat perkembangan usahanya turut membuka pintu rezeki bagi orang lain. “Ketika usaha kami berkembang, vendor kami juga ikut berkembang. Mereka bisa menambah mesin produksi dan merekrut karyawan baru. Jadi, dampaknya bukan hanya kepada karyawan yang kami rekrut, tetapi juga kepada mitra-mitra usaha kami,” ungkapnya.

Perjalanan Ninano bahkan mulai melampaui batas pasar lokal dan nasional. Kesempatan mengikuti program kurasi ekspor yang difasilitasi Kementerian Keuangan bersama mitra di Malaysia menjadi salah satu pengalaman berharga. Dari sekitar 60 merek produk Indonesia yang mengikuti kurasi, Ninano terpilih memasarkan produknya melalui Nusantara Fashion House dengan mengirimkan sekitar 100 potong hijab. Meski demikian, perjalanan membangun usaha tidak selalu dipenuhi keberhasilan. Akieno pernah mengalami kegagalan dalam percobaan desain dan produksi hingga produk tidak terserap pasar. Namun, setiap kegagalan justru menjadi ruang untuk belajar, mengevaluasi strategi, dan memperbaiki kualitas.

Semangat untuk terus bertumbuh itu pula yang membawa Ninano mengikuti UMKM Champion Kota Padang 2026. Selama kurang lebih satu tahun, Akieno menjalani lokakarya, inkubasi, pelatihan manajemen dan keuangan, hingga proses kurasi dan seleksi yang berlangsung bertahap. Dari ratusan peserta, persaingan akhirnya mengerucut menjadi enam finalis dari kategori fesyen dan kuliner. Perjuangan panjang tersebut berbuah manis pada malam penganugerahan di Hotel Santika Padang, Selasa (17/11/2026). Ninano berhasil membawa pulang Juara II kategori Kriya, sekaligus memperoleh hadiah uang tunai dan peralatan penunjang produksi. “Prosesnya panjang dan cukup menguras energi, tetapi banyak hal baru yang kami dapatkan dari para juri, pemateri, dan pendamping. Bagi kami, setiap kegiatan seperti ini selalu menjadi kesempatan untuk belajar dan mengembangkan usaha,” katanya.

Bagi Akieno, penghargaan tersebut bukanlah garis akhir, melainkan pijakan untuk melangkah lebih jauh. Ia berharap UMKM Champion terus dilaksanakan setiap tahun oleh Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Koperasi dan UKM, sehingga semakin banyak pelaku usaha memperoleh kesempatan memperbaiki manajemen, meningkatkan kualitas produk, dan memperkuat fondasi bisnis. Sebab, perjalanan Ninano mengajarkan bahwa sebuah usaha tidak tumbuh hanya karena keberanian memulai, tetapi juga karena kesediaan untuk terus belajar dan bertahan. Dari keterbatasan di masa pandemi, Ninano kini merajut harapan melalui hijab, membawa sentuhan budaya Nusantara, sekaligus membuktikan bahwa mimpi yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh selalu memiliki jalan untuk berkembang. (*)

14 Ekor Sapi Jadi Harapan Baru Peternak Sungai Sapih, Khalil Turun Tangan    
Kamis, November 19, 2026

On Kamis, November 19, 2026

14 Ekor Sapi Jadi Harapan Baru Peternak Sungai Sapih, Khalil Turun Tangan
Anggota DPRD Kota Padang, Muhammad Khalidi Al Khair atau yang akrab disapa Khalil, dalam memperjuangkan kebutuhan masyarakat, khususnya petani dan peternak. (Fotdok: FWP). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Empat belas ekor sapi kini menjadi harapan baru bagi Kelompok Tani Putra Sejati di RT 01 RW 05, Kelurahan Sungai Sapih, Kota Padang. Bukan sekadar bantuan ternak, sapi-sapi tersebut diharapkan menjadi awal tumbuhnya usaha peternakan yang mampu menggerakkan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Di balik penyaluran bantuan itu, ada komitmen Anggota DPRD Kota Padang, Muhammad Khalidi Al Khair atau yang akrab disapa Khalil, dalam memperjuangkan kebutuhan masyarakat, khususnya petani dan peternak. Perjuangan tersebut diwujudkan melalui bantuan 14 ekor sapi yang disalurkan bersama Dinas Pertanian Kota Padang.

Bagi Khalil, sektor peternakan memiliki peluang besar untuk menjadi sumber penghasilan masyarakat apabila dikelola secara serius. Karena itu, bantuan yang diberikan tidak hanya berupa sapi, tetapi juga didukung pengadaan kandang sebagai fasilitas penting untuk menunjang pemeliharaan ternak.

Empat belas ekor sapi itu diharapkan tidak berhenti sebagai bantuan sesaat. Lebih dari itu, ternak tersebut menjadi modal produktif yang bisa dikembangkan secara bersama oleh anggota kelompok. Dengan pemeliharaan yang baik, usaha peternakan di Sungai Sapih diharapkan semakin berkembang dan memberikan manfaat ekonomi dalam jangka panjang.

Khalil mengaku bersyukur bantuan tersebut akhirnya dapat direalisasikan. Ia berharap kehadiran sapi-sapi itu membawa keberkahan sekaligus membuka kesempatan lebih besar bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha peternakan.

"Alhamdulillah, hari ini kita dapat menyerahkan bantuan sebanyak 14 ekor sapi untuk Kelompok Tani Putra Sejati di RT 01 RW 05 Sungai Sapih, sekaligus mendukung pengadaan kandang sapi. Mudah-mudahan bantuan ini membawa keberkahan, memberikan manfaat nyata, dan menjadi awal berkembangnya usaha peternakan masyarakat," ujar Khalil, Jumat (6/11/2026).

Namun, Khalil mengingatkan bahwa keberhasilan bantuan tersebut sangat bergantung pada kesungguhan kelompok dalam merawat dan mengembangkan ternak. Sapi-sapi itu harus dipelihara dengan baik, dikelola secara bersama, serta dijadikan aset yang terus memberikan nilai ekonomi bagi anggota kelompok. Baginya, tujuan akhir dari program ini adalah petani dan peternak yang semakin mandiri dan sejahtera.

Dukungan terhadap bantuan tersebut juga datang dari Lurah Sungai Sapih, Syahrial. Ia mengapresiasi perhatian Khalil bersama Dinas Pertanian Kota Padang terhadap masyarakat setempat. Menurutnya, 14 ekor sapi beserta fasilitas kandang merupakan peluang berharga bagi Kelompok Tani Putra Sejati untuk mengembangkan kegiatan peternakan dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Kini, tantangan berikutnya berada di tangan kelompok penerima. Kesehatan ternak, pola pemeliharaan, dan pengelolaan usaha menjadi hal penting agar 14 ekor sapi tersebut benar-benar berkembang menjadi kekuatan ekonomi masyarakat. Khalil berharap sinergi DPRD, Dinas Pertanian, pemerintah kelurahan, dan kelompok tani terus berjalan sehingga program pemberdayaan semakin dirasakan manfaatnya.

Bagi Khalil, melihat petani dan peternak berjaya merupakan bagian dari tujuan perjuangan yang harus terus dilanjutkan. Empat belas ekor sapi di Sungai Sapih menjadi salah satu langkah nyata menuju harapan itu. Sebab, ketika ternak tumbuh dan usaha kelompok berkembang, peluang kesejahteraan masyarakat pun semakin terbuka. "Mudah-mudahan berkah, petani berjaya, peternak semakin sejahtera, dan ekonomi masyarakat Sungai Sapih terus tumbuh," tutup Khalil. (*)

Padang Bidik Juara Pertama Kota Sehat Sumbar, Targetkan Swasti Saba Wistara 2027    
Kamis, November 19, 2026

On Kamis, November 19, 2026

Padang Bidik Juara Pertama Kota Sehat Sumbar, Targetkan Swasti Saba Wistara 2027
Tim Verifikasi Lapangan Kota Sehat Bappeda Provinsi Sumatera Barat melakukan kunjungan ke Sekretariat Forum Kota Sehat (FKS) Kota Padang, Kamis (19/11/2026). (Fotdok: Faisal). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Kota sehat bukan sekadar tentang lingkungan yang bersih, jalan yang tertata, atau kawasan yang bebas dari sampah. Lebih dari itu, kota sehat merupakan gambaran bagaimana pemerintah dan masyarakat membangun kehidupan yang nyaman, aman, bersih, serta mendukung kualitas kesehatan warganya. Semangat itulah yang kini mengiringi langkah Kota Padang dalam penilaian Kabupaten/Kota Sehat tingkat Provinsi Sumatera Barat.

Keseriusan tersebut terlihat saat Tim Verifikasi Lapangan Kota Sehat Bappeda Provinsi Sumatera Barat melakukan kunjungan ke Sekretariat Forum Kota Sehat (FKS) Kota Padang, Kamis (19/11/2026). Kunjungan ini menjadi bagian penting untuk memastikan berbagai dokumen dan laporan penyelenggaraan Kota Sehat benar-benar sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.

Kota Padang sendiri berhasil masuk nominasi enam besar dari 17 kabupaten/kota yang mengikuti proses penilaian di Sumatera Barat. Capaian tersebut menjadi modal penting sekaligus tantangan untuk membuktikan bahwa berbagai upaya pembenahan lingkungan, kesehatan, dan tata kelola kawasan telah berjalan sebagaimana yang dilaporkan.

Ketua Tim Verifikasi Lapangan Kota Sehat Bappeda Sumbar, Yuda Prima, menilai Padang bukanlah daerah baru dalam penyelenggaraan program Kota Sehat. Menurutnya, perkembangan Kota Padang semakin terlihat dari kondisi lingkungan yang lebih tertib, bersih, dan sehat. Karena itu, verifikasi lapangan menjadi langkah untuk mencocokkan klaim keberhasilan dengan fakta sesungguhnya.

"Jadi sebenarnya verlap ini untuk memvalidasi saja terkait dengan apa yang telah dilakukan, yang telah diklaim pernyataan-pernyataan keberhasilannya dengan kondisi fakta lapangan," ungkap Yuda. Dalam proses tersebut, tim tidak hanya memeriksa kelembagaan dan sekretariat Forum Kota Sehat, tetapi juga mengunjungi lima lokus untuk melihat langsung pelaksanaan program di lapangan.

Hasil penilaian enam besar dijadwalkan diumumkan pada minggu pertama Desember 2026. Yuda menyebut tanggal 3 Desember menjadi agenda yang direncanakan, dengan menyesuaikan jadwal pimpinan daerah. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga berharap Gubernur dapat menyerahkan langsung penghargaan kepada kabupaten/kota peraih kategori juara maupun harapan.

Bagi Ketua FKS Kota Padang, Rukayah Anwar, proses verifikasi ini menjadi kesempatan untuk memperlihatkan kerja bersama yang selama ini dibangun. Ia menegaskan, target Kota Padang bukan sekadar bertahan di enam besar, melainkan meraih posisi pertama di tingkat Sumatera Barat. "Tentunya kita menargetkan untuk menjadi juara pertama di Sumatera Barat. Dan Insya Allah 2027 nanti kita juga mendapatkan Swasti Saba Wistara dari pemerintah pusat," ujarnya.

Rukayah juga mengapresiasi dukungan organisasi perangkat daerah (OPD) yang dinilainya telah berjalan maksimal. Kemudahan memperoleh data dan pemahaman seluruh perangkat daerah terhadap program Kota Sehat menjadi bukti bahwa gerakan tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab FKS. "Ini bukan hanya programnya FKS, tetapi programnya Pemko Padang," tegasnya. Kolaborasi lintas sektor inilah yang menjadi kekuatan dalam membangun lingkungan perkotaan yang sehat dan berkelanjutan.

Kini, tantangan berikutnya adalah menjaga konsistensi dan memastikan setiap indikator Kota Sehat benar-benar dirasakan masyarakat. Target juara pertama Sumatera Barat menjadi langkah antara, sementara Swasti Saba Wistara pada 2027 menjadi tujuan yang lebih besar. Sebab, keberhasilan sebuah kota sehat pada akhirnya tidak hanya diukur dari penghargaan yang diterima, tetapi dari lingkungan yang semakin baik dan kualitas hidup masyarakat yang terus meningkat. (*)

Komisi IV dan Dinas Sosial Padang Kawal Perbaikan Data Desil, Pastikan Bantuan Tepat Sasaran    
Kamis, November 19, 2026

On Kamis, November 19, 2026

Komisi IV dan Dinas Sosial Padang Kawal Perbaikan Data Desil, Pastikan Bantuan Tepat Sasaran
Ketua DPRD Kota Padang H. Muharlion, S. Pd., MM., dan Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang Buya Drs. H. Iskandar, MH.i. (Fotdok: BY). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Di balik angka-angka desil dan data tingkat kesejahteraan masyarakat, tersimpan kisah kehidupan warga yang tidak selalu mudah dibaca melalui catatan administratif. Ada keluarga yang setiap hari berjuang memenuhi kebutuhan pokok, ada warga yang hidup dalam keterbatasan, dan ada pula masyarakat yang berharap agar perhatian pemerintah benar-benar hadir ketika mereka membutuhkan.

Persoalan inilah yang menjadi perhatian Komisi IV DPRD Kota Padang. Melalui fungsi pengawasan dan koordinasi bersama Dinas Sosial Kota Padang, Komisi IV terus mendorong agar persoalan pendataan kesejahteraan masyarakat mendapat perhatian serius. Sebab, ketepatan data bukan hanya menyangkut urusan administrasi, tetapi juga menentukan apakah masyarakat yang membutuhkan benar-benar mendapatkan perlindungan sosial.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang, Buya Iskandar, kepada wartawan, Kamis (19/11/2026), menjelaskan bahwa masyarakat perlu memahami mekanisme perbaikan desil agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap kewenangan masing-masing instansi. Menurutnya, Dinas Sosial memiliki peran dalam mengusulkan perbaikan data, sedangkan pengolahan dan penetapan data desil berada dalam kewenangan Badan Pusat Statistik (BPS).

Ia menerangkan, data desil merupakan hasil pengolahan berbagai sumber informasi yang diramu untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan seseorang atau keluarga. Karena itu, Dinas Sosial tidak dapat secara langsung mengubah angka desil warga berdasarkan permintaan atau keputusan sepihak. Ada mekanisme dan tahapan yang harus dilalui sesuai ketentuan.

Bagi masyarakat yang merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan data yang tercatat, pintu pengusulan tetap terbuka. Warga dapat menyampaikan permohonan melalui kelurahan maupun Dinas Sosial Kota Padang. Selanjutnya, usulan tersebut menjadi bahan untuk ditindaklanjuti melalui mekanisme pemutakhiran dan pengolahan data yang berlaku.

Buya Iskandar menegaskan, proses tersebut membutuhkan pemahaman bersama agar masyarakat tidak menaruh harapan pada kewenangan yang sebenarnya berada di luar pemerintah daerah. Dinas Sosial berperan sebagai pengusul dan penghubung kebutuhan masyarakat, sementara keputusan akhir mengenai hasil pengolahan desil mengikuti mekanisme yang ditetapkan BPS.

Persoalan semakin kompleks ketika data kesejahteraan terhubung dengan berbagai informasi administrasi melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK). Sejumlah aktivitas dan catatan ekonomi yang menjadi bagian dari pengolahan data dapat memengaruhi penilaian tingkat kesejahteraan. Kondisi tersebut membuat posisi desil seseorang berpotensi mengalami perubahan dari waktu ke waktu, termasuk dalam pembaruan data berkala.

Di tengah mekanisme tersebut, Komisi IV melihat pentingnya kepekaan terhadap kondisi nyata masyarakat. Sebab, tidak sedikit warga yang secara administratif tercatat berada pada desil tinggi, tetapi dalam kehidupan sehari-hari justru menghadapi kesulitan ekonomi. Sebaliknya, ada pula warga yang masih tercatat sebagai kelompok kurang mampu, padahal kondisi kehidupannya telah mengalami peningkatan.

Komisi IV dan Dinas Sosial Padang Kawal Perbaikan Data Desil, Pastikan Bantuan Tepat Sasaran
Jajaran Komisi IV DPRD Kota Padang. (Foto: Humas). 

Perbedaan antara data administratif dan kenyataan di lapangan inilah yang perlu menjadi perhatian bersama. Komisi IV mendorong Dinas Sosial Kota Padang agar terus memperkuat pendataan, menerima aspirasi masyarakat, serta mengoptimalkan koordinasi dengan kelurahan dan pihak terkait. Dengan demikian, setiap keluhan warga dapat diarahkan pada mekanisme penyelesaian yang tepat.

Buya Iskandar juga mengingatkan bahwa warga yang benar-benar membutuhkan bantuan tetapi terkendala angka desil perlu mendapatkan perhatian melalui skema yang dimungkinkan oleh regulasi. Salah satu pendekatan yang dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan adalah kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Langkah ini penting agar kebutuhan masyarakat tetap mendapat ruang perhatian tanpa mengabaikan aturan yang berlaku.

Namun, penetapan standar kemiskinan maupun batas kesejahteraan bukanlah kewenangan DPRD dan Dinas Sosial untuk ditentukan secara sepihak. Seluruhnya harus mengacu pada regulasi nasional serta mekanisme pengolahan data oleh lembaga yang berwenang. Dalam hal ini, Komisi IV menjalankan fungsi pengawasan, menyampaikan aspirasi, dan memastikan kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai koridor aturan.

Selain persoalan pendataan, Komisi IV juga memberikan perhatian terhadap pelaksanaan program bantuan sosial yang disalurkan Dinas Sosial Kota Padang. Buya Iskandar menjelaskan bahwa bantuan yang disalurkan saat ini tidak lagi berorientasi pada pemberian uang tunai secara langsung, melainkan melalui bantuan barang maupun dukungan kegiatan sesuai program dan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan pemantauan Komisi IV, pelaksanaan penyaluran bantuan tersebut telah berjalan sesuai aturan dan dilengkapi dengan pelaporan sebagaimana mestinya. Meski demikian, pengawasan tetap diperlukan agar setiap bantuan yang menggunakan anggaran pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat penerima. Transparansi dan pertanggungjawaban menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik.

Komisi IV juga mendorong Dinas Sosial agar semakin proaktif dalam memperbarui informasi mengenai kondisi masyarakat. Perubahan keadaan ekonomi keluarga, perpindahan status kesejahteraan, hingga warga yang sebelumnya menerima bantuan tetapi kini tidak lagi terdaftar perlu menjadi bagian dari perhatian dalam proses pendataan. Pendekatan yang responsif akan membantu pemerintah memahami kebutuhan masyarakat secara lebih utuh.

Bagi Dinas Sosial Kota Padang, pekerjaan pendataan bukan sekadar mengumpulkan dokumen dan mencocokkan identitas. Di balik setiap nama terdapat kehidupan yang perlu dipahami, ada kebutuhan yang harus diperhatikan, serta ada harapan agar kebijakan pemerintah tidak meninggalkan mereka yang benar-benar membutuhkan. Karena itu, sinergi dengan perangkat kelurahan dan lembaga terkait menjadi bagian penting dalam menghadirkan pelayanan sosial yang lebih baik.

Melalui pengawasan yang berkelanjutan, Komisi IV DPRD Kota Padang berharap proses pemutakhiran data kesejahteraan semakin akurat dan penyaluran bantuan sosial semakin tepat sasaran. Kolaborasi antara DPRD dan Dinas Sosial diharapkan mampu memperkuat jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah, sehingga persoalan yang muncul di lapangan dapat disampaikan serta ditindaklanjuti melalui jalur yang benar.

Pada akhirnya, keberhasilan kebijakan sosial tidak hanya diukur dari banyaknya program yang dilaksanakan, tetapi juga dari seberapa jauh manfaatnya menyentuh kehidupan masyarakat. Komisi IV DPRD Kota Padang bersama Dinas Sosial Kota Padang terus mengawal upaya perbaikan data dan pelayanan sosial agar warga yang benar-benar membutuhkan memperoleh perhatian yang semestinya. Sebab, data yang akurat, pengawasan yang kuat, dan kepedulian yang tulus merupakan fondasi penting untuk menghadirkan keadilan sosial bagi masyarakat Kota Padang. (Adv)