Sekda Rida Ananda Tampil Sebagai Mentor Pada Seminar Rancangan Proyek Perubahan PKN

Sekda Rida Ananda Tampil Sebagai Mentor Pada Seminar Rancangan Proyek Perubahan PKN

Bang Yahya On Selasa, Mei 05, 2026

Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh, Rida Ananda, tampil sebagai mentor dalam seminar rancangan Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II. (Foto/Diskominfo). 

BENTENGSUMBAR.COM - Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh, Rida Ananda, tampil sebagai mentor dalam seminar rancangan Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II di Gedung Graha Wisesa, Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Jakarta, Senin (4/4/2026).

Sekda Rida menjadi mentor untuk Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Delni Putra dan Kepala Dinas Pendidikan, Nalfira, yang masing-masing mempresentasikan gagasan transformatif di hadapan para penguji.

Rida menekankan kedua proyek perubahan yang digagas ini selaras dengan semangat Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta dalam mewujudkan pemerintahan yang kehadirannya benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

"Kita sangat berharap implementasi kedua proyek perubahan ini bermanfaat bagi masyarakat Kota Payakumbuh" ujar Rida.

Rida menegaskan bahwa peningkatan kompetensi manajerial dua Kepala Dinas Pemko Payakumbuh dalam PKN Tingkat II ini bukanlah tujuan akhir. 

Sebaliknya, kompetensi tersebut harus bermuara pada inovasi pelayanan publik yang lebih prima dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Di hadapan penguji yang terdiri dari Coach Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dikdasmen dan LAN RI, Kepala Dinas Pendidikan Nalfira memperkenalkan konsep Kelas Bernalar, sebuah strategi konkret untuk mendongkrak kemampuan literasi dan numerasi siswa Sekolah Dasar di Kota Payakumbuh. 

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Delni Putra memaparkan pendekatan inovatif pengelolaan persampahan melalui ekonomi sirkular yang sekaligus mendorong kemandirian lingkungan di tingkat masyarakat.

Menanggapi kedua paparan tersebut, Sekda Rida menyatakan dukungan penuh terhadap dua proyek perubahan itu.

Menurutnya, peningkatan literasi dan numerasi anak didik SD merupakan investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia. 

Di sisi lain, strategi pengolahan sampah dari hulu diyakini mampu mengurangi beban lingkungan sekaligus membangun kesadaran kolektif warga Payakumbuh.

PKN Tingkat II sendiri berlangsung mulai 2 Maret hingga 12 Juli 2026 dan diikuti oleh para Pejabat Tinggi Pratama dari berbagai kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Pelatihan ini mengusung tema Kepemimpinan Adaptif untuk Mewujudkan Organisasi Publik yang Resilien Melalui Manajemen Risiko dan Inovasi Pelayanan Publik ,sebuah cerminan kebutuhan birokrasi modern yang lincah dan berorientasi pada dampak nyata bagi masyarakat. (HM)

Canangan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM, Payakumbuh Selatan Luncurkan Inovasi “Seribu Asa Bebas Stunting”

Canangan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM, Payakumbuh Selatan Luncurkan Inovasi “Seribu Asa Bebas Stunting”

Bang Yahya On Selasa, Mei 05, 2026

Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta melalui Asisten I Nofriwandi di kantor Camat Payakumbuh Selatan, Padang Karambia, Payakumbuh, Senin (04/05/2026). (Foto/Diskominfo). 

BENTENGSUMBAR.COM - Kecamatan Payakumbuh Selatan meluncurkan inovasi “Seribu Asa Bebas Stunting” bersamaan dengan pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

“Ini langkah kita menjawab isu strategis nasional terkait stunting yang berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia,” kata Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta melalui Asisten I Nofriwandi di kantor Camat Payakumbuh Selatan, Padang Karambia, Payakumbuh, Senin (04/05/2026).

Ia menjelaskan, pemerintah menempatkan stunting sebagai persoalan serius karena tidak hanya berkaitan dengan tinggi badan anak, tetapi juga menyangkut kualitas gizi, kesehatan, hingga pola asuh yang menentukan masa depan generasi.

“Kita mengapresiasi langkah konkret Kecamatan Payakumbuh Selatan melalui inovasi ‘Seribu Asa Bebas Stunting’. Ini bukan hanya program, tetapi gerakan kolektif yang melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk melahirkan generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas,” ujarnya.

Menurut dia, anak yang mengalami stunting berisiko memiliki kemampuan kognitif lebih rendah, produktivitas menurun, serta lebih rentan terhadap penyakit di masa depan.

Karena itu, ia mendorong penanganan stunting dilakukan secara menyeluruh, terintegrasi, dan berkelanjutan.

“Peran ibu sangat penting dalam memastikan tumbuh kembang anak berjalan optimal. Edukasi gizi seimbang, pentingnya 1.000 hari pertama kehidupan, serta pola asuh yang tepat harus terus digencarkan,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi berbagai pihak, termasuk TP-PKK, Bunda PAUD, dan kader posyandu, dalam memberikan pendampingan kepada masyarakat.

Pemerintah daerah, kata dia, berkomitmen penuh mendukung percepatan penurunan stunting melalui sinergi lintas sektor.

“Dengan kolaborasi yang baik, kita yakin Payakumbuh Selatan dapat menjadi contoh kecamatan yang mampu menekan angka stunting secara signifikan,” tutupnya.

Sementara itu, Camat Payakumbuh Selatan Dewi Mulia menyebut program “Seribu Asa Bebas Stunting” hadir sebagai inovasi berbasis partisipasi masyarakat untuk memperkuat intervensi gizi dan kesehatan anak di wilayahnya.

“Program ini kita rancang sebagai langkah kolaboratif untuk mempercepat penurunan stunting, sekaligus melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap tahap pelaksanaannya,” ujarnya.

Ia menjelaskan, inovasi tersebut berangkat dari program DAHSYAT (Dapur Sehat Atasi Stunting) yang sebelumnya digagas bersama DP3AP2KB dan Dinas Kesehatan.

Seiring perkembangan kebijakan, intervensi kini disesuaikan dengan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) agar lebih tepat sasaran.

“Ke depan, kita fokus pada pemberian susu dan makanan tinggi protein yang dapat membantu memicu pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal,” katanya.

Dewi menambahkan, program itu juga dilengkapi kegiatan pemijatan bayi oleh terapis dari Puskesmas Padang Karambia sebagai upaya mendukung tumbuh kembang dan kesehatan fisik anak sejak dini.

“Melalui pendekatan ini, kita ingin memastikan intervensi yang diberikan tidak hanya dari sisi gizi, tetapi juga stimulasi tumbuh kembang anak,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, seluruh aparatur sipil negara (ASN) Kecamatan Payakumbuh Selatan menyatakan komitmen bersama mendukung pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM melalui penandatanganan pakta integritas.

“Kami berkomitmen membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas,” terangnya.

Kegiatan tersebut juga dihadiri sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), unsur Forkopimca, BNN, Puskesmas Padang Karambia, Ketua KAN, Bundo Kanduang, serta lembaga kemasyarakatan di lingkungan Kecamatan Payakumbuh Selatan.

“Jika hari ini kita abai, maka kita sedang mempertaruhkan masa depan generasi kita. Tapi jika kita bergerak bersama sekarang, kita sedang menyiapkan Payakumbuh yang lebih kuat, lebih cerdas, dan bebas stunting. Ini bukan pilihan, ini keharusan,” pungkasnya. (HM)

Wawako Payakumbuh Jadi Pembina Upacara Bendera di MTsN 2

Wawako Payakumbuh Jadi Pembina Upacara Bendera di MTsN 2

Bang Yahya On Selasa, Mei 05, 2026

Wakil Wali Kota Payakumbuh Elzadaswarman menekankan pentingnya penguatan pendidikan moral dan keimanan bagi generasi muda. (Foto/Diskominfo). 

BENTENGSUMBAR.COM - Wakil Wali Kota Payakumbuh Elzadaswarman menekankan pentingnya penguatan pendidikan moral dan keimanan bagi generasi muda saat menjadi pembina upacara bendera di MTsN 2 Kota Payakumbuh, Senin (04/05/2026).

Penguatan Pendidikan moral dan keimanan ini merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan visi dan misi Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta dan Wakil Wali Kota Elzadaswarman yaitu "Payakumbuh Maju Bermartabat melalui Pemberdayaan, Pengembangan Kualitas Pendidikan, dan Sentra UMKM yang Kompetitif".

“Kondisi lingkungan saat ini menuntut kita semua untuk lebih serius dalam membangun karakter anak-anak. Ancaman itu nyata, bahkan saat waktu magrib kita masih melihat anak-anak berkeliaran bebas, ini harus menjadi perhatian kita bersama,” kata Wawako Elzadaswarman.

Ia menyebutkan, perubahan perilaku menyimpang pada generasi muda menjadi tantangan serius yang harus dihadapi bersama oleh pemerintah, sekolah, dan orang tua.

Menurutnya, jika tidak diantisipasi sejak dini, kondisi tersebut dapat mengancam masa depan anak-anak.

Elzadaswarman mengajak seluruh elemen untuk bergandengan tangan dalam mencegah berbagai bentuk penyimpangan tersebut.

Ia menilai penguatan pendidikan agama dan nilai-nilai budaya menjadi salah satu langkah strategis dalam membentengi generasi muda.

“Peningkatan keimanan dan kebudayaan menjadi kunci. Pendidikan agama saat ini sangat penting untuk membentuk karakter dan menjadi benteng bagi anak-anak kita,” ujarnya.

Ia juga menyinggung capaian MTsN 2 Payakumbuh yang beberapa waktu lalu menggelar Haflah Tahfizhul Quran Angkatan XVIII.

Kegiatan itu, menurutnya, menjadi bukti bahwa madrasah mampu melahirkan generasi yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga kuat dalam nilai keagamaan.

“Ini bukti nyata bahwa Kota Payakumbuh melahirkan generasi yang mencintai Al-Qur’an dan menghidupkannya dalam hati serta karakter sehari-hari,” katanya.

Elzadaswarman mengaku bangga atas prestasi para siswa yang berhasil menghafal Al-Qur’an. Ia berharap program tahfizh tersebut terus berkembang dan menjadi inspirasi bagi sekolah lainnya di Payakumbuh.

“Al-Qur’an di hati, karakter dalam diri, langkah pasti menuju masa depan Qur’ani. Ini fondasi penting untuk membangun Payakumbuh yang berkah,” ujarnya.

Selain itu, ia juga mendorong pihak sekolah untuk memanfaatkan pekarangan sebagai sarana edukasi produktif.

Ia menilai kegiatan bercocok tanam dapat melatih kemandirian sekaligus memberikan nilai tambah bagi lingkungan sekolah.

Elzadaswarman berharap para siswa dapat tumbuh menjadi generasi berkualitas dan calon pemimpin masa depan yang membawa kemajuan bagi daerah.

“Kami berharap anak-anak kita ini kelak menjadi pemimpin masa depan yang berkualitas dan mampu membawa perubahan positif bagi masyarakat,” pungkasnya.(HM)

Reses Wakil Ketua DPRD Kota Padang Jupri Digelar di Mushalla Nurul Yaqin RW II Tanjung Saba Pitameh Nan XX Lubeg

Reses Wakil Ketua DPRD Kota Padang Jupri Digelar di Mushalla Nurul Yaqin RW II Tanjung Saba Pitameh Nan XX Lubeg

Bang Yahya On Selasa, Mei 05, 2026

Reses Wakil Ketua DPRD Kota Padang Jupri,S.AP., berlangsung di Mushalla  Nurul Yaqin RW II Kelurahan Tanjung Saba,l Pitameh Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, pada Senin (4/5/2026). (Foto/Baim).

BENTENGSUMBAR.COM - Wakil Ketua DPRD Kota Padang Jupri,S.AP., menggelar kegiatan Reses Masa Sidang III Tahun 2026. Turun langsung menjemput aspirasi masyarakatnya.

Reses ini berlangsung di Mushalla  Nurul Yaqin RW II Kelurahan Tanjung Saba,l Pitameh Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, pada Senin (4/5/2026).

Kegiatan reses Wakil Ketua DPRD Kota Padang Jupri,S.AP., bertujuan untuk menyerap, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat di wilayah Dapil Padang IV yang meliputi Kecamatan Lubuk Begalung dan Kecamatan Bungus Teluk Kabung.

Jupri,S.AP., menegaskan bahwa kegiatan reses merupakan agenda rutin anggota DPRD Kota Padang. Dalam rangka untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat.

“Reses ini adalah agenda rutin DPRD Kota Padang dalam menyerap aspirasi dan masukan dari masyarakat. Demi kemajuan kecamatan ini dan Kota Padang secara umum,” ujarnya.

Pada sesi dialog, warga menyampaikan berbagai kebutuhan mendesak. Hal ini diharapkan dapat menjadi perhatian pemerintah daerah.

Dalam pertemuan tersebut beberapa aspirasi dari warga mencuat yakni masalah jalan rusak atau berlubang di JL.RW II Tanjung Saba Pitameh Nan XX. Kemudian masalah drainase tersumbat yang berdampak banjir ketika curah hujan turun lebat.

Selanjutnya terkait penerangan jalan umum (PJU) yang berada di beberapa titik di Sepanjang jalan RW II Tanjung Saba Pitameh Nan XX dalam kondisi mati atau tidak menyala lagi. 

Kondisi tersebut rawan berakibat pada hal - hal yang tidak di inginkan. Warga meminta agar secepatnya dapat lampu penerangan jalan si beberapa titik ini secepatnya di hidupkan kembali.

Selain itu warga juga meminta perbaikan pada Mushalla Nurul Yaqin serta minta bantuan untuk kongsi kematian untuk RW II Tanjung Saba Pitameh Nan XX.

Menanggapi berbagai usulan atau aspirasi yang disampaikan warga RW II Tanjung Saba Pitameh Nan XX. 

Wakil Ketua DPRD Kota Padang JupriS.AP., menyatakan akan menampung seluruh  aspirasi warga dan memperjuangkannya. Sesuai mekanisme yang berlaku di DPRD Kota Padang. 

"Saya telah mencatat dan akan memperjuangkan aspirasi yang telah disampaikan hari ini. Kita di Legislatif akan berjuang merealisasikan apa - apa yang urgent sesuai mekanisme yang berlaku serta berkoordinasi dengan pemerintah kota melalui dinas yang terkait," ungkapnya. (bim)

Ketua DPRD Kota Padang Muharlion Jemput Aspirasi Warga di Dadok Tunggul Hitam

Ketua DPRD Kota Padang Muharlion Jemput Aspirasi Warga di Dadok Tunggul Hitam

Bang Yahya On Selasa, Mei 05, 2026

Ketua DPRD Kota Padang H. Muharlion, S.Pd., melaksanakan kegiatan reses masa sidang III tahun 2026 di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam. (Foto/Baim). 

BENTENGSUMBAR.COM - Ketua DPRD Kota Padang H. Muharlion, S.Pd., melaksanakan kegiatan reses masa sidang III tahun 2026 di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Nanggalo.Kota Padang pada Senin (4/5/2026).

Ketua DPRD Kota Padang Muharlion mengatakan,  ada beberapa aspirasi dari warga yang kita tampung dalam reses ini.Ya, biasa karena di Tunggul hitam ini kan daerah yang pertama yakni darurat banjir.

Kemudian tentu perbaikan masalah banjir, kemudian juga ada tentang beberapa jalan evakuasi. Karena hari ini kan terpaku jalan utamanya kan hanya ke jalan DPR.

"Ada alternatif jalan, satu lagi jalan heler, yang itu menghubungkan juga sampai ke Aia Pacah Bypass, jadi kalau jalur itu juga bisa diperbaiki, ada jembatan yang dibangun.Karena jalur jalan ini kan sudah krodit nih, karena mau arah orang dari mana, ke pusat pemerintah, untuk jalur ini sangat padat." ujarnya.

Kemudian yang kedua, beberapa di sini kan masih banyak jalan lingkungan yang belum terbetonisasi.

Ini juga jadi aspirasi dari masyarakat, termasuk pemberdayaan wanita seperti KWT,karena di sini kan juga ada beberapa KWT, termasuk juga drainasi dari persoalan yang diusulkan untuk kita,

termasuk untuk masjid dan mushalla.

PAUD juga, ini kan PAUD Integrasi dimana saat ini belum ada gedung sendiri. Itu juga jadi usulan dari reses kita hari ini.

"Ia menyatakan bahwa sebagiannya sebenarnya kan ada yang dikerjakan tahun ini, sudah kita tampung sebelumnya di APBD 2026 dan 2027 juga sebagiannya kita masukkan. Mana yang belum tertampung nanti kan di sela APBD perubahan bisa 2026 atau di APBD perubahan 2027," pungkasnya. 

Terlihat hadir dalam kegiatan reses tersebut Sekcam Nanggalo, Lurah Dadok Tunggul Hitam, Ketua RT dan RW ,tokoh masyarakat, ketua pemuda,LPM serta warga setempat. (bim)

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Bang Yahya On Selasa, Mei 05, 2026

Jangankan melaporkan, menanggapi video Amien Rais itu saja, belum dilakukan Seskab Teddy Indra Wijaya. (Foto/Int). 

BENTENGSUMBAR.COM - Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais menjadi sorotan usai menyampaikan pernyataan kontroversial terkait Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Tuduhan Amien Rais terhadap Teddy Indra Wijaya itu bahkan dimuat di akun Youtube resminya pada Kamis 30 April 2026.

"Tapi anehnya, sudah masuk hari ke-5, Seskab Teddy belum juga menganggapi tuduhan Amien Rais yang sudah beredar luas itu. Ada apa? Kok, belum ditanggapi?" tanya Direktur ABC Riset & Consulting, Erizal, dikutip Selasa 4 Mei 2026.

Padahal, Menteri Komdigi, Kepala Bakom, dan Menteri HAM, sudah menanggapi video Amien Rais itu. Bahkan, video itu sudah hilang dari akun resmi Amien Rais.

"Bisa jadi itulah bentuk langkah hukum yang dimaksud Menteri Komdigi Meutya Hafid. Bukan melaporkan Amien Rais ke polisi, melainkan menghapus penyebarannya," kata Erizal.

Sebab, menurut Erizal, yang seharusnya melaporkan itu bukan lembaga, tapi individu.

"Jadi siapa lagi kalau bukan Teddy, atau malah Prabowo langsung," kata Erizal.

Tapi, jangankan melaporkan, menanggapi video Amien Rais itu saja, belum dilakukan Seskab Teddy. Sementara koleganya sudah pada marah-marah.

"Jangan-jangan Seskab Teddy sudah mengerti betul langgam politik elektoral dalam negara demokrasi. Kalau anda ditekan, difitnah, dan itu tidak benar, maka jangan buru-buru diklarifikasi. Mainkan dulu," pungkas Erizal. (*) 

Sumber: RMOL

Andi Gani: Yang Teriak MBG Tak Bermanfaat Depan Prabowo Buruh Lajang

Andi Gani: Yang Teriak MBG Tak Bermanfaat Depan Prabowo Buruh Lajang

Bang Yahya On Selasa, Mei 05, 2026

Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Panitia May Day 2026 sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea. (Foto/Int). 

BENTENGSUMBAR.COM - Ketua Panitia May Day 2026 sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea merespons video viral teriakan para buruh yang menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) di depan Presiden Prabowo Subianto.

Andi mengatakan bahwa suara penolakan yang nyaring saat May Day itu berasal dari barisan pekerja yang belum berkeluarga.

"Ketika kami identifikasi, bukan bermaksud mengintervensi atau apa, tidak. Kenapa kami tidak menerima MBG? Karena ternyata yang di bagian depan sebagian besar lajang," ujar Andi Gani di Hotel Grand Mansion, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (4/5).

Menurutnya, bagi mereka yang belum memiliki tanggungan anak, dana dari program pemerintah itu dinilai akan jauh lebih bermanfaat jika dialihkan untuk kebutuhan pengembangan masa depan mereka sendiri.

"Lajang, ya memang tidak mempunyai anak, ya menolak MBG. Buat mereka, ngapain, lebih penting dana itu untuk kebutuhan pengembangan yang lain. Nah itu, jadi, ya mesti kita tegaskan," ujar Andi.

Andi menyebut bahwa aksi spontan tersebut adalah bentuk murni kebebasan berpendapat kaum buruh. Ia memastikan, bagi kelompok pekerja yang sudah berumah tangga, program MBG tetap mendapat dukungan penuh.

"Itulah gerakan buruh. Nggak bisa ditekan-tekan dan apa adanya. Jadi ketika saya tegaskan hari ini, apakah kelompok buruh menerima MBG? Yang berkeluarga pasti menerima. Karena manfaatnya diterima oleh anak-anaknya," ujar Andi.

Prabowo sempat menanyakan kebermanfaatan program MBG kepada para buruh. Ia menekankan program andalannya itu penting bagi generasi ke depan.

Hal itu disampaikan Prabowo saat berpidato di depan massa aksi Hari Buruh Internasional atau May Day di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Jumat (1/5).

"MBG bermanfaat atau tidak?," tanya Prabowo.

"Tidak," teriak buruh. (*) 

Sumber: CNN Indonesia

Dukung Bareskrim Polri, Puspom TNI Bakal Tindak Beking Penyalahgunaan LPG dan BBM Ilegal

Dukung Bareskrim Polri, Puspom TNI Bakal Tindak Beking Penyalahgunaan LPG dan BBM Ilegal

Bang Yahya On Selasa, Mei 05, 2026

Komandan Puspom TNI Mayjen TNI Yusri Nuryanto menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mendukung penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi yang ditangani oleh Bareskrim Polri. (Foto/Int). 

BENTENGSUMBAR.COM - Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI mendukung penuh langkah Bareskrim Polri dalam penindakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan LPG dan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Setiap beking dalam kasus tersebut akan ditindak secara tegas.

Komandan Puspom TNI Mayjen TNI Yusri Nuryanto menegaskan hal itu. Dia menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mendukung penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi yang ditangani oleh Bareskrim Polri.

”TNI mendukung (penegakan hukum). Kami sudah bersinergi dengan Bareskrim terutama Dittipidter untuk membantu menyelesaikan masalah yang ada terutama penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi,” ungkap Yusri dikutip pada Senin (4/5).

Jenderal bintang dua TNI AD itu menyatakan bahwa pihaknya tidak akan segan-segan menindak prajurit TNI yang terlibat pelanggaran hukum pada bidang energi itu. Khususnya prajurit yang terbukti menyalahgunakan LPG dan BBM bersubsidi.

”Kalau ada oknum yang terlibat kami tidak akan mentolerir dan siap membantu penegakan hukum,” ujarnya.

Dalam keterangan yang sama, Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri Brigjen M. Irhamni menyampaikan bahwa pihaknya juga akan bersikap tegas jika ada personel Polri yang terlibat. Dia tegas menyebut, tidak ada ruang bagi pelanggaran bagi polisi yang terlibat dalam kasus tersebut.

”Setiap bentuk keterlibatan, baik sebagai pelaku maupun sebagai pihak yang memberikan perlindungan atau backing akan kami tindak tegas, tidak ada toleransi,” ujarnya.

Sejak awal tahun hingga 1 Mei 2026, seluruh jajaran Bareskrim Polri telah mengusut 403 kasus penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi dan menetapkan 517 tersangka. Terbaru, 2 orang tersangka diringkus di sebuah gudang di wilayah Klaten, Jawa Tengah (Jateng).

Dari tangan kedua tersangka, penyidik menyita sejumlah barang bukti dalam jumlah besar. Yakni 1.465 tabung gas berbagai ukuran, terdiri dari 435 tabung 3 kilogram kosong, 514 tabung 3 kilogram berisi, 262 tabung 12 kilogram kosong, 196 tabung 12 kilogram berisi, serta 58 tabung 50 kilogram berisi.

Selain itu, polisi juga menyita 6 unit kendaraan pick up berbagai merek, 3 unit troli, 2 timbangan duduk, 25 selang regulator untuk tabung 50 kilogram, 59 selang regulator untuk tabung 12 kilogram, serta 250 tutup segel tabung berwarna kuning. Irhamni memastikan, pihaknya terus mengembangkan penanganan kasus tersebut.

”Penyidikan akan terus dikembangkan untuk mengungkap jaringan yang lebih luas,” kata Irhamni. (*) 

Sumber: Jawapos.com

Ahmad Dhani Sambangi Bareskrim Gegara Akun Instagram Hilang

Ahmad Dhani Sambangi Bareskrim Gegara Akun Instagram Hilang

Bang Yahya On Selasa, Mei 05, 2026

Pentolan Band Dewa 19 sekaligus anggota Komisi X DPR RI Ahmad Dhani mendatangi Bareskrim Polri, Jakarta Selatan pada Senin, 4 Mei 2026. (Foto/Int). 

BENTENGSUMBAR.COM - Pentolan Band Dewa 19 sekaligus anggota Komisi X DPR RI Ahmad Dhani mendatangi Bareskrim Polri, Jakarta Selatan pada Senin, 4 Mei 2026.

Kedatangan Ahmad Dhani untuk berkonsultasi terkait akun Instagram miliknya yang tiba-tiba menghilang.

“Bagaimana proses Instagram bisa di-take down itu dari mana gitu,” kata Ahmad Dhani saat ditemui wartawan.

Dari konsultasi tersebut, politikus Gerindra itu menyebut bahwa akunnya tidak mungkin ditangguhkan karena mass report (laporan massal).

Sebaliknya, diduga seseorang yang sengaja melaporkan akunnya berkaitan dengan suatu unggahan. 

Di sisi lain, Dhani mengaku sudah melapor ke pihak Instagram terkait penangguhan akunnya dan tidak melanjutkan hal ini ke ranah hukum.

"Sudah ada komunikasi, sedang diurus. Cuma ini yang pasti bukan mass report. Ini ada otoritas lain di atas itu. Kita enggak bilang pemerintah ya," pungkasnya. 

Sebelumnya, akun Instagram miliknya @ahmaddhaniofficial yang terdapat foto dan video mendadak menghilang. (*) 

Sumber: RMOL

Pengadaan Sepatu Sekolah Rakyat Jadi Sorotan, KPK Lakukan Kajian

Pengadaan Sepatu Sekolah Rakyat Jadi Sorotan, KPK Lakukan Kajian

Bang Yahya On Selasa, Mei 05, 2026

KPK melakukan kajian terkait potensi kerawanan korupsi dalam program Sekolah Rakyat. Kajian ini dilakukan setelah anggaran pengadaan sepatu senilai Rp27 miliar menjadi sorotan publik. (Foto Ilustrasi/Int). 

BENTENGSUMBAR.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kajian terkait potensi kerawanan korupsi dalam program Sekolah Rakyat. Kajian ini dilakukan setelah anggaran pengadaan sepatu senilai Rp27 miliar menjadi sorotan publik.

Pengadaan tersebut viral di media sosial X karena harga sepatu dinilai mencapai Rp700 ribu per pasang. Total pengadaan itu mencakup 39.345 pasang sepatu.

"Sebagai bentuk dukungan pada program Sekolah Rakyat (SR) yang merupakan salah satu program prioritas nasional, dalam kerangka pencegahan korupsi, saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Monitoring sedang melakukan kajian," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Senin (4/5/2026).

Budi menjelaskan, kajian ini bertujuan memotret potensi kerawanan korupsi dalam pelaksanaan program, khususnya pada pengadaan barang dan jasa (PBJ). Dengan demikian, para pemangku kepentingan diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan.

"Kajian ini bertujuan untuk memotret potensi kerawanan terjadinya korupsi dalam pelaksanaan program tersebut, termasuk pada area pengadaan barang dan jasa (PBJ). Dengan begitu, para pemangku kepentingan dapat meningkatkan kewaspadaan serta memastikan setiap proses berjalan secara cermat, transparan, dan akuntabel," kata Budi.

Ia menambahkan, sektor pengadaan barang dan jasa masih memiliki tingkat kerawanan korupsi yang tinggi. Beberapa modus yang kerap terjadi antara lain perencanaan pengadaan yang diarahkan dan tidak sesuai kebutuhan, penyalahgunaan sistem e-purchasing termasuk penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), hingga pengaturan pemenang tender yang berada dalam lingkaran pemangku kepentingan.

"Penguatan pencegahan korupsi juga menjadi titik krusial mengingat sektor PBJ masih memiliki tingkat kerawanan yang relatif tinggi," jelas Budi.

Berdasarkan data penindakan KPK sepanjang 2004–2025, tercatat 446 dari total 1.782 perkara berkaitan dengan pengadaan. Angka ini menjadi yang terbesar kedua setelah kasus suap/gratifikasi yang mencapai 1.100 perkara.

Selain itu, KPK juga terus memperkuat pemantauan melalui berbagai instrumen pencegahan, salah satunya Survei Penilaian Integritas (SPI). Dalam dua tahun terakhir, skor SPI Kementerian Sosial menunjukkan tren yang perlu menjadi perhatian, yakni dari 79,16 pada 2024 menjadi 75,79 pada 2025 atau berada pada kategori “waspada”.

"Secara lebih rinci, pengelolaan PBJ di dalam SPI 2024 Kemensos, hanya berada di angka 67,66. Sementara di area yang sama dalam SPI 2025 terjadi peningkatan, namun komponen Eksper atau Ahli masih memberikan nilai rendah yakni 69,94," tambah Budi.

Sementara itu, dalam postingan Instagram Kementerian Sosial, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa anggaran pengadaan sepatu Sekolah Rakyat pada 2026 telah direncanakan sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan dasar siswa.

Gus Ipul memastikan proses pengadaan akan berlangsung transparan serta diawasi ketat oleh lembaga resmi maupun masyarakat luas guna mencegah praktik penyimpangan. (*)

Sumber: SINDONews.com

Tolak Usul Yusril, PDIP Ingin Ambang Batas Parlemen 6 Persen

Tolak Usul Yusril, PDIP Ingin Ambang Batas Parlemen 6 Persen

Bang Yahya On Selasa, Mei 05, 2026

Anggota fraksi PDIP, Said Abdullah menilai jika ambang batas parlemen hanya didasarkan pada jumlah komisi sebanyak 13, fraksi tak akan memenuhi prinsip keterwakilan dalam pengambilan keputusan di DPR. (Foto/Int). 

BENTENGSUMBAR.COM - Fraksi PDIP di DPR menolak usul Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra agar ambang batas parlemen di RUU Pemilu disesuaikan dengan jumlah komisi di DPR.

Anggota fraksi PDIP, Said Abdullah menilai jika ambang batas parlemen hanya didasarkan pada jumlah komisi sebanyak 13, fraksi tak akan memenuhi prinsip keterwakilan dalam pengambilan keputusan di DPR.

"Karena kalau hanya komisi saja, kemudian satu orang, maka representasi keterwakilannya itu tidak akan terpenuhi," ujar dia di kompleks parlemen, Senin (4/5).

Jumlah AKD di DPR periode 2024-2029 saat ini berjumlah 19, yang meliputi 13 komisi dan enam badan. Dengan demikian, merujuk usulan Yusril, untuk masuk DPR, setiap partai minimal harus mengantongi 13 kursi jika dikonversi dari perolehan suara sah hasil pemilu.

Jumlah itu belum termasuk enam badan, meliputi Badan Anggaran, Badan Kehormatan, Badan Kerja Sama, Badan Urusan Rumah Tangga, Badan Legislasi, dan Badan Aspirasi.

Menurut Said, pihaknya sejak awal mengusulkan agar minimal jumlah kursi setiap fraksi atau partai di DPR adalah dua kali dari jumlah AKD atau 38 kursi jika disesuaikan dengan jumlah AKD di DPR saat ini.

"Dulu, seingat saya, saya pernah menyampaikan, yang ideal itu jumlah komisi plus AKD ada 6, itu artinya 19 kali 2, 38 kursi. Itulah jumlah minimal," kata Said.

Oleh karena itu, Ketua Badan Anggaran DPR itu mengusulkan agar ambang batas parlemen yang masuk dalam salah satu isu revisi UU Pemilu sebesar 5,5 hingga 6 persen.

"Karena enggak mampu satu orang di satu komisi itu tidak punya kemampuan. Minimal dua orang satu komisi, dua orang di AKD, itu baru make sense," kata dia.

Merujuk UU Pemilu saat ini, angka ambang batas parlemen sebesar 4 persen. Namun, MK melalui amar putusannya telah meminta agar angka itu kembali dikaji DPR.

Sementara, Yusril dalam usulannya, juga ingin agar partai-partai yang tidak memenuhi 13 jumlah komisi di DPR, bisa membentuk fraksi gabungan atau bergabung dengan fraksi besar. Menurut dia, ketentuan itu agar tak ada suara masyarakat di pemilu yang terbuang.

Oleh karena itu, dia juga mendorong revisi Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) agar bisa menjadi titik penentuan berapa jumlah ambang batas yang bisa disepakati.

"Dengan demikian, maka tidak ada suara yang hilang dan itu cukup adil bagi kita semua," kata Yusril usai menghadiri acara Bimbingan Teknis Anggota DPRD di Jakarta, Rabu (29/4) seperti dikutip dari Antara. (*) 

Sumber: CNN Indonesia

Ade Armando, Grace Natalie hingga Abu Janda Dilaporkan ke Polisi Terkait Dugaan Provokasi Ceramah JK

Ade Armando, Grace Natalie hingga Abu Janda Dilaporkan ke Polisi Terkait Dugaan Provokasi Ceramah JK

Bang Yahya On Selasa, Mei 05, 2026

Isi laporan itu terkait dugaan penghasutan dan provokasi serta framing di media sosial soal ceramah Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK). (Foto/Int). 

BENTENGSUMBAR.COM - Aliansi 40 organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam melaporkan konten kreator Permadi Arya alias Abu Janda, politisi PSI Grace Natalie dan Ade Armando ke Bareskrim Polri pada Senin, 4 Mei 2026.

Isi laporan itu terkait dugaan penghasutan dan provokasi serta framing di media sosial soal ceramah Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK).

"Apa yang mereka sampaikan dalam video ataupun podcast telah melakukan framing,” kata Direktur LBH Hidayatullah, Syaefullah Hamid kepada wartawan.

Dari sini, lanjut dia, tindakan tersebut mengandung unsur pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 32 ayat (1) UU ITE, serta Pasal 243 dan 247 KUHP.

Dikhawatirkan dari konten yang dibuat bisa berpotensi mengganggu kerukunan antarumat beragama.

“Kami laporkan karena kami menilai perbuatan tersebut telah mengancam kerukunan umat beragama di Indonesia,” pungkas Syaefullah. (*) 

Sumber: RMOL

Maklumat:

BentengSumbar.com menerima artikel dari pembaca sepanjang sesui visi misi perusahaan dan identitas lengkap. 

Unjuk Rasa di DPRD Sumbar, KSPSI Diterima Wakil Ketua Evi Yandri Rajo Budiman dan Sekwan Maifrizon

Unjuk Rasa di DPRD Sumbar, KSPSI Diterima Wakil Ketua Evi Yandri Rajo Budiman dan Sekwan Maifrizon

Bang Yahya On Senin, Mei 04, 2026

Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Evi Yandri Rajo Budiman bersama Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat, Maifrizon menerima pengunjuk rasa dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Sumatera Barat. (Foto/Idris). 

BENTENGSUMBAR.COM - Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Evi Yandri Rajo Budiman bersama Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat, Maifrizon menerima pengunjuk rasa dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Sumatera Barat, Senin (4/5). 

Evi Yandri dalam kesempatan itu menyampaikan, DPRD Provinsi Sumatera Barat berkomitmen untuk menerima dan menindaklanjuti tuntutan yang disampaikan pengunjuk rasa.

"Apa yang kawan kawan sampaikan nanti akan kita tindaklanjuti baik yang menjadi kewenangan pemerintah pusat maupun yang menjadi kewenangan daerah," sebut Evi Yandri. 

Evi Yandri menyampaikan, aksi unjuk rasa yang disampaikan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Sumatera Barat bersama masyarakat ke DPRD Provinsi Sumatera Barat merupakan tempat yang tepat menyampaikan aspirasi.

Kedatangan mereka menyampaikan aspirasi dan tuntutan ke DPRD Provinsi Sumatera Barat merupakan perwakilan dari ribuan pekerja, karyawan dan buruh yang ada di Sumatera Barat untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan yang sama. 

Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Sumatera Barat bersama masyarakat menggelar aksi unjuk rasa menuntut kenaikan upah ke DPRD Provinsi Sumatera Barat. Kedatangan mereka dalam rangka Hari Buruh se Dunia.

Selain menuntut kenaikan upah, mereka juga menyampaikan sejumlah perlakuan perusahaan tempat mereka bekerja yang dinilai tidak berpihak kepada mereka baik persoalan pekerjaan hingga BPJS Kesehatan maupun BPJS ketenagakerjaan. 

Aksi unjuk rasa tersebut berlangsung tertib dibawah pengamanan personil kepolisian. (*)

Pasca Mubes Ikasmanli Sukses, Amrizal Rengganis Dimutasi

Pasca Mubes Ikasmanli Sukses, Amrizal Rengganis Dimutasi

Bang Yahya On Senin, Mei 04, 2026

Mantan Camat Nanggalo Amrizal Rengganis berpelukan dengan Wakil Walikota Padang Maigus Nasir di acara pelantikan pejabat di lingkungan Kota Padang. (Foto/Ist). 

BENTENGSUMBAR.COM - Entah ada hubungannya atau cuma kebetulan saja, tapi yang jelas kebahagiaan itu hanya berlangsung sesaat.

Betapa tidak, pada hari Minggu (3/5/2026), Ketua Ikatan Alumni SMAN 5 (Ikasmanli) Padang demisioner, Amrizal Rengganis baru saja dinilai sukses menggelar kegiatan Mubes Ikasmanli Padang. Saat itu, dia masih menyandang jabatan Camat Nanggalo.

Namun esok harinya, tepatnya Senin (4/5/2026), Ketua Alumni Angkatan 1992 itu ikut kena mutasi besar-besaran Pemerintah Kota (Pemko) Padang dengan jabatan baru Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Sekban Kesbangpol) Kota Padang. 

Meski eselonnya tetap sama yakni 3 A, namun senyumnya agak sedikit berubah karena bukan lagi sebagai pucuk pimpinan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Padang.

"Tak masalah. Jabatan itu amanah. Saya siap ditempatkan dimana saja oleh pimpinan," ungkapnya sambil menghela nafas panjang usai pelantikan.

Kendati tetap berusaha tersenyum, namun dari sorot matanya ada kekecewaan. Tapi sebagai abdi negara, Rengga tidak bisa berbuat apa-apa karena keputusan berada di tangan pimpinannya.

"Sebagai PNS kita sudah disumpah untuk selalu loyal dan patuh pada keputusan pimpinan. Saya ikhlas menjalaninya," ucapnya pasrah.

Kondisi kurang beruntung juga dialami adik kandung Rengga yakni Syafrizal Cecep (Ketua Alumni Angkatan 1993). Cecep sebelumnya menjabat Lurah Mato Aie Kecamatan Padang Selatan, kini digeser menjadi Kasi Tata Pemerintahan Kelurahan Simpang Haru Kecamatan Padang Timur.

Itulah kehidupan di dunia. Tidak ada yang abadi. Hari ini kita tertawa, besok bisa saja menangis. Hari ini mendapat jabatan "empuk", besok bisa saja mendapat jabatan yang kurang kita sukai. Mari tetap bersyukur agar kita tidak menjadi orang kufur nikmat.

Selamat bertugas di tempat yang baru dua alumni terbaik SMAN 5 Padang. (Noa)

Perlindungan Optimal, Yassierli Tegaskan Jaminan Sosial untuk Semua Pekerja

Perlindungan Optimal, Yassierli Tegaskan Jaminan Sosial untuk Semua Pekerja

Bang Yahya On Senin, Mei 04, 2026

Ahli waris korban kecelakaan kereta api menerima santunan jaminan sosial sebesar Rp435.624.820 setelah korban tercatat sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan segmen Bukan Penerima Upah (BPU). (Foto/Biro Humas Kemenaker). 

BENTENGSUMBAR.COM - Ahli waris korban kecelakaan kereta api menerima santunan jaminan sosial sebesar Rp435.624.820 setelah korban tercatat sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan segmen Bukan Penerima Upah (BPU). Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menekankan pentingnya jaminan sosial untuk melindungi pekerja dan keluarganya dari berbagai risiko.

"Hari ini kita melihat secara nyata bagaimana negara hadir. Ahli waris pekerja sektor informal yang mengalami musibah kecelakaan menerima manfaat jaminan sosial dengan total lebih dari Rp435 juta. Ini bukti bahwa perlindungan sosial harus dapat dirasakan semua pekerja tanpa terkecuali," ujar Yassierli usai menyaksikan penyerahan santunan di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Senin (4/5/2026).

Santunan tersebut diberikan kepada Baskoro Aji (31), suami sekaligus ahli waris almarhumah Tutik Anitasari (31), yang menjadi salah satu korban kecelakaan kereta api di Stasiun Bekasi Timur pada 29 April 2026. Almarhumah meninggalkan seorang suami dan anak balita.

Rincian manfaat yang diterima meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar Rp235.238.400, santunan pemakaman Rp10.000.000, Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar Rp11.886.420, serta beasiswa bagi anak senilai Rp166.500.000.

Kasus tersebut menunjukkan pentingnya perlindungan jaminan sosial bagi seluruh pekerja, termasuk sektor informal. Pemerintah pun terus mendorong perluasan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan, salah satunya melalui kebijakan diskon iuran sebesar 50 persen untuk program JKK dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pekerja BPU.

Menurut Yassierli, kebijakan ini dirancang untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperluas akses perlindungan sosial di tengah berbagai tantangan ekonomi.

“Melalui keringanan iuran ini, kami ingin memastikan semakin banyak pekerja informal dapat terlindungi. Iuran boleh lebih ringan, tetapi manfaat perlindungan tetap diberikan secara penuh,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa manfaat jaminan sosial tidak hanya berupa santunan, tetapi juga mencakup perlindungan jangka panjang bagi keluarga pekerja, termasuk beasiswa bagi anak.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Saiful Hidayat, menyatakan bahwa manfaat jaminan sosial memberikan kepastian perlindungan bagi keluarga pekerja saat menghadapi risiko.

“Manfaat ini memastikan keluarga pekerja tetap memiliki jaminan ekonomi sehingga dapat melanjutkan kehidupan dengan lebih terjamin,” ujar Saiful.

Melalui berbagai kebijakan tersebut, pemerintah menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh pekerja—baik formal maupun informal—mendapatkan perlindungan sosial yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. (*) 

Sumber: Biro Humas Kemnaker