BentengSumbar.com

Kondisi Jokowi Memprihatinkan, Kondisi Raut Wajah Tak Ceria, Muka Pucat

Dari foto yang diunggah peneliti media dan politik Buni Yani di akun Facebook pribadinya, Jokowi terlihat pucat dan melamun.

BENTENGSUMBAR.COM - Kondisi mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang makin mengkhawatirkan.

Dari foto yang diunggah peneliti media dan politik Buni Yani di akun Facebook pribadinya, ayah kandung Wapres Gibran Rakabuming Raka itu terlihat pucat dan melamun.

Padahal biasanya Jokowi berwajah ceria.

Postingan Buni Yani dikomentari ribuan warganet yang umumnya bernada negatif.

"Mungkin bukan bengong, tapi rindu berat ama gorong2...?" tulis Munir Mahyudin Munir dikutip Kamis 9 Oktober 2025.

"Masa lalunya mengancam akhir hidupnya...!!?" sambung Riky Bastian.

"Yang dipikir harta dan kekuasaan," kata Moh Muzaki.

Sebelumnya, Jokowi diketahui mengalami alergi yang menyebabkan iritasi pada kulit tubuhnya setelah menjalankan kunjungan kerja ke Vatikan beberapa bulan lalu. (*)

Sumber: Pojoksatu

Kamis, Oktober 09, 2025

Gubernur Mahyeldi Menghadiri Rapat Koordinasi Regional Program TPPS Provinsi Sumbar

BentengSumbar On Kamis, Oktober 09, 2025

Gubernur Mahyeldi Ansharullah, menghadiri Rapat Koordinasi Regional Program TPPS Provinsi Sumbar.

BENTENGSUMBAR.COM - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, menghadiri Rapat Koordinasi Regional Program Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Sumbar yang diadakan di Pangeran Beach Hotel Padang pada Kamis, (9/10/2025).

Hadir pada kesempatan tersebut, Plt. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia, Sekretariat Wakil Presiden, Asisten Deputi Ketahanan Gizi dan Promosi Kesehatan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Plt. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN dan lainnya.

Dalam rapat tersebut, Gubernur Mahyeldi menyampaikan permasalahan stunting merupakan salah satu bagian dari Double Burden Malnutrition (DBM) mempunyai dampak yang sangat merugikan baik dari sisi kesehatan maupun dari sisi produktivitas ekonomi, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Penderita stunting pada anak dapat mengakibatkan perkembangan sel otak yang akhirnya akan menyebabkan tingkat kecerdasan menjadi tidak optimal. "Tentunya kemampuan kognitif anak dalam jangka panjang akan lebih rendah dan akhirnya menurunkan produktifitas dan menghambat pertumbuhan ekonomi," kata Mahyeldi.

Sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia pada tahun 2045 adalah “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” yang akan diwujudkan dengan 8 Misi yang disebut Asta Cita. Penurunan stunting masuk dalam Asta Cita ke 4, yaitu: “Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas”.

Ini juga sesuai dengan Misi ke 1 RPJMD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 yaitu Pendidikan yang merata dan kesehatan yang berkualitas. Stunting merupakan salah satu isu prioritas nasional dalam RPJMN 2025-2029 dengan target penurunan yang signifikan dari kondisi 19,8 persen pada tahun 2024 menjadi 14,2 persen tahun 2029. "Sementara Sumbar pada tahun 2024 prevalensi Stunting meningkat 1,3 persen dari 23,6 persen di tahun 2023 menjadi 24,9 persen," jelasnya.

Sementara kasus wasting (gizi kurang) mengalami penurunan sebesar 2,3 persen dari 9,3 persen tahun 2023 menjadi 7 persen di tahun 2024. "Berdasarkan hal tersebut maka Pemprov Sumbar terus melakukan upaya-upaya agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan," ujarnya.

Menurut Gubernur Mahyeldi, Pemprov Sumbar sejak tahun 2024 telah melakukan beberapa upaya dalam percepatan pencegahan dan penurunan stunting diantaranya dengan Membentuk Nagari Generasi Emas dengan lokus 60 Nagari. Kegiatan ini bertujuan mempersiapkan ibu hamil, balita dan remaja melalui skrining kesehatan dengan peningkatan kapasitas layanan kesehatan di tingkat nagari. Pelibatan RS, Perguruan tinggi dan Organisasi Profesi dengan tokoh Masyarakat dan Pemda setempat. "Dalam ini kita telah melakukan kolaborasi dengan lima Perguruan Tinggi dalam pelaksanaan KKN tematik stunting tersebar di 19 Kab/Kota," terangnya.

Selain itu juga melakukan Pemberian PMT pada Ibu Hamil KEK dan Balita Bermasalah Gizi, Optimalisasi edukasi ke masyarakat melalui aktivasi kelas ibu hamil, dan Kolaborasi dengan Mitra melalui Program CSR. "Dalam percepatan penurunan stunting setidaknya dilaksanakan melalui tiga pendekatan, yakni pendekatan intervensi gizi, pendekatan multisektor dan multipihak, dan pendekatan berbasis keluarga berisiko Stunting," jelasnya.

Gubernur Mahyeldi berharap dengan adanya rapat ini menjadikan semangat dalam percepatan penurunan stunting di Provinsi Sumatera Barat. Dengan hadirnya Plt. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia menjadi langkah awal ini akan menjadi komitmen kita bersama untuk dapat menurunkan angka Stunting di Provinsi Sumatera Barat. (ADPSB)

Kamis, Oktober 09, 2025

Hari Ketiga Presentasi Monev KI Sumbar, Mona Sisca: Antusiasme Pimpinan Badan Publik Melebihi Ekspektasi

BentengSumbar On Kamis, Oktober 09, 2025

Ketua Tim Monev KI Sumbar, Mona Sisca, mengaku terkejut dengan tingginya euforia dan antusiasme para pimpinan badan publik yang ikut serta.

BENTENGSUMBAR.COM - Hari ketiga tahapan presentasi monitoring dan evaluasi (Monev) Komisi Informasi (KI) Sumatera Barat berlangsung meriah.

Ketua Tim Monev KI Sumbar, Mona Sisca, mengaku terkejut dengan tingginya euforia dan antusiasme para pimpinan badan publik yang ikut serta.

Kegiatan Monev tahun 2025 sempat diragukan terlaksana karena adanya pemotongan anggaran akibat efisiensi.

Namun, sesuai amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, kegiatan wajib ini tetap digelar secara offline di Kantor KI Sumbar, Jalan Sisingamangaraja, Padang. Pelaksanaan berlangsung sejak 7 hingga 16 Oktober 2025 dengan peserta mencapai 128 badan publik dari 11 kategori.

Presentasi Badan Publik ini di menghadirkan 4 Panelis, yakni Mona Sisca, Musfi Yendra, Idham Fadhli dari KI Sumbar dan Tokoh Keterbukaan Informasi Sumatera Barat HM. Nurnas.

Pada hari pertama, sebanyak 16 pimpinan badan publik kategori pemerintah kabupaten dan kota hadir langsung di kantor KI Sumbar.

Tercatat sembilan kepala daerah turut mengikuti presentasi, seperti Wali Kota Padang, Wakil Bupati Tanah Datar, Wakil Wali Kota Bukittinggi, dan Wakil Bupati Solok Selatan.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan presentasi kategori Nagari yang juga dihadiri para wali nagari.

Hari kedua diisi dengan presentasi kategori instansi vertikal. Pimpinan lembaga besar seperti Ketua dan Komisioner Bawaslu Sumbar, lima Komisioner KPU Sumbar, Kepala BPS Sumbar, Kepala LLDIKTI, dan Ketua Pengadilan Tinggi Sumbar turut hadir.

Pada hari ketiga, giliran kategori lembaga yudikatif tampil. Para ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di seluruh Sumatera Barat hadir untuk menyampaikan pemaparan.

“Melihat euforia kehadiran pimpinan badan publik ini sungguh melebihi ekspektasi kami,” ujar Mona Sisca. Ia menilai tingginya partisipasi mencerminkan meningkatnya kepedulian dan komitmen badan publik terhadap keterbukaan informasi.

“Ini semua berkat kerja sama solid antara komisioner, tim Monev, dan dukungan mitra KI Sumbar yang terus membersamai proses hingga tahap anugerah nanti,” tutup Mona. (*)

Kamis, Oktober 09, 2025

Rocky Gerung: Usul Jokowi Konyol Duetkan Prabowo-Gibran Dua Periode

BentengSumbar On Kamis, Oktober 09, 2025

Pengamat Rocky Gerung mengatakan, mengusulkan supaya Gibran dan Presiden Prabowo jadi paket ke depan di 2029.

BENTENGSUMBAR.COM - Keinginan mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi agar putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi Wakil Presiden bersama Presiden Prabowo Subianto pada Pilpres 2029, dinilai aneh.

Pengamat Rocky Gerung menyampaikan hal tersebut dalam podcast bersama Jurnalis Senior Hersubeno Arief, di kanal Youtube Rocky Gerung Official, pada Kamis 9 Oktober 2025.

"Mengusulkan supaya Gibran dan Presiden Prabowo jadi paket ke depan di 2029, orang berpikiran ngapain?" tanya dia.

"(Di masa) Prabowo satu tahun aja masih mau dievaluasi, bagaimana mungkin tiba-tiba Gibran harus dipastikan mendampingi Prabowo di 2029. Itu kan konyol," ujar Rocky.

Mantan dosen filsafat Universitas Indonesia (UI) itu menganggap, terdapat makna lebih dalam dari keanehan usul Jokowi menjadikan Gibran Wapres dua periode bersama Presiden Prabowo di 2029 mendatang.

"Walaupun ide itu konyol, tapi dalam kekonyolan usulan Pak Jokowi itu terbaca kegelisahan dia," sambungnya.

Menurutnya, terdapat sebab utama yang membuat Jokowi gelisah, sehingga mengharuskan Gibran tetap berada dalam pucuk kekuasaan tertinggi negara.

"Dia menginginkan reputasi dia sebagai pemimpin Indonesia selama 10 tahun itu tidak dibatalkan oleh satu keputusan pengadilan nanti, entah tentang dia atau tentang anaknya, Gibran," kata Rocky. (*)

Sumber: RMOL

Kamis, Oktober 09, 2025

Gubernur Mahyeldi Ansharullah Buka MUSDA ke VI ASPADIN Sumbar: Potensi Ini Merupakan Anugerah yang Harus Dikelola Secara Bijak dan Profesional

BentengSumbar On Kamis, Oktober 09, 2025

Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, membuka acara MUSDA ke VI ASPADIN Sumatera Barat.

BENTENGSUMBAR.COM - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, membuka acara Musyawarah Daerah (MUSDA) ke VI Asosiasi Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan Indonesia (ASPADIN) Sumatera Barat yang diselenggarakan di Pangeran Beach Hotel Padang pada Kamis, (9/10/2025).

Gubernur Mahyeldi Ansharullah dalam sambutannya mengatakan Sumbar memiliki kekayaan alam yang luar biasa, termasuk potensi air bersih yang melimpah dari mata air pegunungan dan daerah hulu sungai yang terjaga kelestariannya.

"Potensi ini merupakan anugerah yang harus dikelola secara bijak dan profesional. Dengan begitu ASPADIN memiliki peran strategis. ASPADIN tidak hanya berperan sebagai wadah koordinasi antar pelaku usaha AMDK, tetapi juga sebagai mitra pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian sumber daya air," kata Mahyeldi.

Industri AMDK bisa mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan penerimaan daerah melalui sektor industri. "Untuk itu kami mengingatkan beberapa prinsip penting yang hendaknya menjadi perhatian dan komitmen bersama seluruh pelaku industri," tekannya.

Seperti Kepatuhan terhadap regulasi perizinan dan tata kelola sumber daya air, baik di tingkat nasional maupun daerah, termasuk analisis dampak lingkungan (AMDAL) dan pengawasan pemanfaatan air tanah dan permukaan dan Penerapan standar kualitas produk yang ketat, sebagaimana diatur dalam ketentuan BPOM, SNI, serta sertifikasi halal dan higienitas dari instansi terkait.

Yang terpenting pengelolaan limbah produksi dan kemasan secara bertanggung jawab, harus ada penerapan sistem daur ulang (recycling), dan kolaborasi dengan program pengelolaan sampah pemerintah. "Kita tidak hanya menjaga keberlangsungan industri AMDK, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang," pintanya.

Menjaga keberlanjutan sumber air, termasuk memelihara kawasan hulu, melakukan konservasi air, mitigasi dampak perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan agar sumber air tetap terjaga. Pemprov Sumatera Barat bermaksud memastikan bahwa pemanfaatan air dilakukan tanpa merusak lingkungan dan sumber daya alam.

Ketua Umum ASPADIN, Rachmat Hidayat mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Sumatera Barat atas dukungan penuh hadirnya AMDK di Sumbar. Pertumbuhan AMDK di Sumbar cukup baik meningkatnya, sempat jatuh akibat musibah Covid 19 melanda Indonesia. "Tapi kita sudah mulai bangkit mengikuti pertumbuhan ekonomi nasional," kata Rachmat.

Walaupun masih banyak tantangan yang harus dihadapi di berbagai aspek, seperti aspek sumber daya alam, aspek kemasan dan bahan baku plastik. Untuk itu Rachmat mengajak seluruh produsen di Sumbar berkontribusi mengurangi jumlah sampah. "Sebagai upaya pengurangan sampah, dibutuhkan kontribusi dari berbagai pihak, termasuk produsen," tegas Ketua Umum ASPADIN.

Pada kesempatan itu Ketua ASPADIN memberi pemahaman para anggotanya untuk pengurangan sampah serta cara agar rencana pengurangan sampah oleh produsen itu dapat diimplementasikan dengan baik. Menurut Rachmat, produsen pada dasarnya bertanggung jawab untuk membantu memenuhi target pengurangan sampah yang disusun oleh pemerintah sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan. "Pengurangan sampah tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi juga membutuhkan kontribusi dari berbagai pihak, termasuk produsen," jelasnya. (ADPSB)

Kamis, Oktober 09, 2025

BPBD Kota Padang Sigap Tangani Pohon Tumbang yang Menimpa Mobil di By Pass Km 7

BentengSumbar On Kamis, Oktober 09, 2025

Pohon tumbang yang menimpa satu unit mobil di Jalan By Pass Km 7, tepatnya di depan SPH Kelurahan Pisang, Kecamatan Pauh.

BENTENGSUMBAR.COM - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang kembali menunjukkan kesigapan dalam merespons laporan masyarakat terkait kejadian pohon tumbang yang menimpa satu unit mobil di Jalan By Pass Km 7, tepatnya di depan Semen Padang Hospital (SPH) Kelurahan Pisang, Kecamatan Pauh, pada Kamis (9/10/2025) pagi sekitar pukul 07.15 WIB.

Pohon jenis Trambesi dengan panjang sekitar 15 meter dan diameter 70 cm tumbang akibat pelapukan pada bagian akar.

Akibatnya, pohon tersebut menimpa sebuah mobil Toyota Avanza bernomor polisi B 2029 SRK milik Andi Saputra (41), seorang karyawan swasta yang berdomisili di Perum Keyzana, Sungai Sapih.

Saat kejadian, korban tengah menurunkan istrinya yang bekerja di Klinik Semen Padang.

Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun, mobil mengalami kerusakan dengan estimasi kerugian materi sekitar Rp15.500.000.

Setelah menerima laporan, Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) BPBD Kota Padang langsung menuju lokasi di bawah komando Kalaksa BPBD Kota Padang Hendri Zulviton bersama Kabid Kedaruratan dan Logistik (KL).

Tim segera melakukan pembersihan material pohon agar akses jalan kembali normal.

“Begitu laporan diterima oleh Pusdalops BPBD, personel langsung kami kerahkan ke lapangan untuk mengevakuasi batang pohon dan memastikan arus lalu lintas kembali lancar,” ujar Kalaksa BPBD Kota Padang Hendri Zulviton.

Dalam proses penanganan di lapangan, BPBD bekerja sama dengan Polisi, pihak Kecamatan Pauh, Lurah Pisang, Babinsa, Dubalang, security, serta masyarakat sekitar.

Berkat koordinasi cepat tersebut, pohon berhasil dievakuasi dan situasi kembali kondusif.

BPBD Kota Padang mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi pohon tumbang, terutama di musim hujan dan angin kencang seperti saat ini.

Jika menemukan kondisi pohon yang berisiko tumbang, warga diharapkan segera melapor melalui Call Center Padang Siaga 112, nomor telepon (0751) 778775, atau WhatsApp 085891522181. (*)

Kamis, Oktober 09, 2025

KPK Buru Pengusaha India Terkait Gratifikasi Batu Bara

BentengSumbar On Kamis, Oktober 09, 2025

KPK tengah memburu keberadaan pengusaha asal India, Sankalp Jaithalia, yang diduga terlibat dalam kasus dugaan gratifikasi batu bara.

BENTENGSUMBAR.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah memburu keberadaan pengusaha asal India, Sankalp Jaithalia, yang diduga terlibat dalam kasus dugaan gratifikasi batu bara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara ( Pemkab Kukar).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan, penyidik menjadwalkan pemeriksaan Sankalp pada Kamis (9/10/2025), tetapi yang bersangkutan tidak hadir tanpa keterangan.

“Benar, hari ini dijadwalkan pemeriksaannya. Berdasarkan data kami, yang bersangkutan adalah warga negara India. Saat ini penyidik masih mencari keberadaan dirinya, termasuk tim pengacaranya,” ujarnya di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

Budi menjelaskan, keterangan Sankalp sangat dibutuhkan untuk mengungkap skandal gratifikasi yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari. KPK juga akan menelusuri aktivitas bisnis tambang yang dikelola Sankalp maupun perusahaan yang terafiliasi dengannya.

“Penyidik akan mendalami pengelolaan tambang oleh yang bersangkutan dan menelusuri pembayaran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada sektor tersebut,” jelasnya.

Menurut Budi, korupsi tidak hanya terjadi pada belanja anggaran, seperti pengadaan barang dan jasa, tetapi juga bisa menyusup ke pos-pos penerimaan negara.

“Korupsi bisa masuk ke pos penerimaan. Terkait hal itu, dalam perkara gratifikasi batu bara ini, KPK menelusuri kepatuhan penyetoran PNBP dari para pengelola tambang,” tegasnya.

Budi menambahkan, KPK masih terus melacak keberadaan Sankalp Jaithalia dan berharap yang bersangkutan kooperatif dalam proses hukum.

“Kami mengimbau agar saksi dimaksud bersikap kooperatif dan memenuhi panggilan penyidik,” pungkasnya.

Diketahui, KPK sedang mengusut dugaan gratifikasi dan penerimaan suap Rita Widyasari yang berasal dari perizinan tambang batu bara di Kukar. Nilai gratifikasi itu mencapai jutaan dolar Amerika, dengan kisaran US$ 3,3 hingga US$ 5 per metrik ton batu bara. Rita Widyasari sebelumnya telah divonis 10 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta pada 6 Juli 2018. Ia terbukti menerima gratifikasi senilai Rp 110,7 miliar dan suap sebesar Rp 6 miliar dari sejumlah pengusaha. (*)

Sumber: BeritaSatu.com

Kamis, Oktober 09, 2025

Wagub Sumbar Bawa Rombongan Bertemu Wakil Menteri Sosial RI, Bahas Pembangunan Sekolah Rakyat

BentengSumbar On Kamis, Oktober 09, 2025

Wagub Sumbar, Vasko Ruseimy, Bupati Dharmasraya, pejabat teknis dari Kemensos dan Pemprov Sumbar bertemu dengan Wakil Menteri Sosial RI.

BENTENGSUMBAR.COM - Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Vasko Ruseimy, Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani, pejabat teknis dari Kemensos dan Pemprov Sumbar bertemu dengan Wakil Menteri Sosial RI, Agus Jabo Priyono di kantor Kementerian Sosial Republik Indonesia, Jakarta, Rabu (8/10/2025).

Pembahasan difokuskan pada pembangunan Sekolah Rakyat sebagai program prioritas nasional untuk memperluas akses pendidikan bagi keluarga pra-sejahtera. Pertemuan berlangsung selama sekitar empat jam dan dihadiri oleh perwakilan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.

Sumbar ditetapkan sebagai daerah prioritas nasional pembangunan Sekolah Rakyat dengan nilai investasi lebih dari Rp500 miliar. Tahap pertama pembangunan akan difokuskan di Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Solok.

Dua Sekolah Rakyat Rintisan (SRMP 4 dan SRMP 5) di Sumbar akan dimigrasikan menjadi Sekolah Rakyat permanen. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah melengkapi seluruh persyaratan administratif dan teknis, termasuk persetujuan penggunaan lahan milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Ditjen SDA) di Jorong Pulau Sawah, Kecamatan Pulau Punjung.

Nilai pembangunan Sekolah Rakyat di Dharmasraya diperkirakan mencapai lebih dari Rp200 miliar. Proses tender pembangunan direncanakan dimulai dalam tahun 2025.

Sekolah Rakyat merupakan sekolah terpadu yang menggabungkan jenjang SD, SMP, dan SMA dalam satu kawasan terpadu. Ditujukan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu (kategori desil satu). Daya tampung sekitar 1.000 murid. Dilengkapi asrama, fasilitas makan, dan biaya pendidikan 100% gratis melalui beasiswa penuh. Tujuan utamanya adalah memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan berkualitas.

Wakil Gubernur Vasko Ruseimy mengapresiasi atas kepercayaan pemerintah pusat terhadap Sumatera Barat. Ia menyebut pembangunan SR sebagai buah kolaborasi antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan kementerian.

Disamping itu, ia menegaskan komitmen Pemprov Sumbar untuk mengawal proses pembangunan agar tepat waktu dan tepat sasaran. Ia menyampaikan bahwa Dharmasraya dan Solok dipilih karena tingginya kebutuhan akses pendidikan di wilayah pinggiran.

Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengapresiasi langkah proaktif Wagub Vasko Ruseimy dalam memperjuangkan percepatan pembangunan pendidikan di Sumbar. Ia menyebut Wagub Vasko sebagai “wakil gubernur yang revolusioner dan progresif” dalam mendorong program prioritas nasional.

"Saya ingin menyampaikan pesan Presiden agar program prioritas negara dapat langsung dirasakan rakyat, termasuk Sekolah Rakyat. Tujuannya, agar ada peran pendidikan dalam memutus rantai kemiskinan," katanya. (ADPSB)

Kamis, Oktober 09, 2025

BPJS Kesehatan Dorong Peserta Hidup Sehat, Dengan LaguBPJS Kesehatan Nobatkan Faskes Terbaik 2025

BentengSumbar On Kamis, Oktober 09, 2025

Di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan yang mudah, cepat, dan setara, keberadaan Program JKN telah menjadi kebutuhan nyata bagi jutaan rakyat Indonesia.

BENTENGSUMBAR.COM - BPJS Kesehatan memberikan penghargaan kepada sejumlah fasilitas kesehatan yang dinilai berkomitmen dalam menghadirkan layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang lebih baik.

Di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan yang mudah, cepat, dan setara, keberadaan Program JKN telah menjadi kebutuhan nyata bagi jutaan rakyat Indonesia.

Karena itu, seluruh fasilitas kesehatan wajib memberikan pelayanan terbaik bagi peserta. Penghargaan yang diberikan BPJS Kesehatan tahun ini mengusung semangat “Seva Paramahita”, yang menjadi landasan nilai dalam pemberian apresiasi kepada faskes terbaik.

Istilah “Seva” bermakna pelayanan kepada sesama dengan tulus sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui tindakan nyata, sedangkan “Paramahita” berarti kualitas luhur atau kesempurnaan yang menjadi jalan menuju kebaikan. Dengan filosofi tersebut, BPJS Kesehatan berharap seluruh faskes terus menumbuhkan semangat

pelayanan yang penuh integritas, empati, dan profesionalitas demi kebaikan bersama.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti menegaskan bahwa keberhasilan Program JKN tidak lepas dari kontribusi faskes di seluruh tingkatan. Ia menyebut, sinergi yang kuat antara BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi fondasi keberlanjutan sistem jaminan kesehatan nasional.

“Program JKN adalah milik kita bersama. Kami percaya, dengan sinergi yang kuat dan komitmen bersama, Program JKN akan terus menjadi harapan seluruh masyarakat dalam menjamin layanan kesehatan. Selain itu, hadirnya Program JKN sekaligus wujud nyata hadirnya negara dalam

melindungi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Ghufron, di Jakarta Kamis (9/10).

Per 1 Oktober 2025, jumlah kepesertaan Program JKN sudah mencapai 282,7 juta peserta atau

98,6% dari jumlah penduduk. Sebagai upaya memperkuat akses layanan, BPJS Kesehatan terus menjalin kerja sama dengan rumah sakit apung dan rumah sakit bergerak, serta memberikan kompensasi bagi Daerah Belum Tersedia Faskes Memenuhi Syarat (DBTMFS). Langkah ini memastikan masyarakat di wilayah terpencil tetap dapat memperoleh layanan kesehatan yang dijamin Program JKN.

Selain itu, berbagai inovasi juga dilakukan untuk menyederhanakan alur pelayanan, di antaranya penggunaan NIK/KTP sebagai identitas tunggal di faskes, fitur pendaftaran terjadwal di aplikasi Mobile JKN, serta simplifikasi proses rujukan bagi pasien hemodialisa, thalassemia, hemofilia, dan peserta program rujuk balik.

“BPJS Kesehatan juga telah memperkuat fondasi digital sistem pelayanan di fasilitas kesehatan. Melalui optimalisasi layanan digital, BPJS Kesehatan juga berupaya mengelola Program JKN dengan transparan. Hal ini juga dibuktikan dengan adanya Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (PIF FPKTP) dan penambahan fitur laporan Kekosongan Obat pada Aplikasi Apotek Online,” tambah Ghufron.

Portal Informasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (PIF FPKTP) merupakan dashboard berisi profil pelayanan kesehatan yang dapat diakses oleh setiap fasilitas kesehatan atas informasi pengelolaan pelayanan JKN secara lengkap dan terkini. Fasilitas Kesehatan dapat memantau proses pengajuan klaim, pembayaran kapitasi dan non kapitasi, data utilisasi pelayanan kesehatan, pelaksanaan komitmen dan mutu pelayanan seperti overview keluhan peserta.

Sementara itu, BPJS Kesehatan juga mendorong peningkatan transparansi ketersediaan obat di fasilitas kesehatan melalui fitur laporan Kekosongan Obat pada Aplikasi Apotek Online. Inovasi ini memungkinkan faskes melaporkan stok obat secara real time sehingga respon terhadap potensi kekosongan dapat dilakukan lebih cepat.

“Kolaborasi ini menunjukkan bahwa JKN bukan hanya program pemerintah, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Dengan semangat gotong royong dan inovasi yang berkelanjutan, kita bersama menjaga keberlangsungan sistem jaminan kesehatan yang adil dan inklusif bagi semua,” tutup Ghufron.

Pada kesempatan yang sama, BPJS Kesehatan juga memberikan penghargaan khusus atas peran

dan kontribusi dalam pemberian kompensasi pada pelayanan kesehatan Program JKN di Daerah Belum Tersedia Fasilitas Kesehatan Memenuhi Syarat (DBTFMS) Tahun 2025.

Penghargaan tersebut diberikan kepada Puskesmas Taman Mataru Kabupaten Alor dan Rumah Sakit Kapal Nusa Waluya II.

Berikut Daftar Pemenang Fasilitas Kesehatan Berkomitmen Terbaik dalam Pelayanan Kesehatan Program JKN Tingkat Nasional Tahun 2025.

Kategori Klinik Pratama

Peringkat Pertama : Klinik Pertama Dokter Vitis Kabupaten Kediri

Peringkat Kedua : Klinik Aisyiyah Siti Hajar Kota Tegal

Peringkat Ketiga : Klinik Pratama Jentera Medika Kota Jambi

Kategori Tempat Praktik Mandiri Dokter

Peringkat Pertama : Dokter Fitrijah Kabupaten Jombang

Peringkat Kedua : Dokter Wiwi Marma Kota Padang

Peringkat Ketiga : Dokter Hasnur Elfiyeni Kota Banda Aceh

Kategori Puskesmas

Peringkat Pertama : UPTD Puskesmas Lamno Kabupaten Aceh Jaya

Peringkat Kedua : Puskesmas Kota Wilayah Utara Kota Kediri

Peringkat Ketiga : UPTD Puskesmas Tanah Sareal Kota Bogor

Kategori Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi

Peringkat Pertama : Dokter Gigi Dewi Susanty Kota Bukittinggi

Peringkat Kedua : Dokter Gigi Willy Kota Palembang

Peringkat Ketiga : Dokter Gigi Ivony Yesikertasari Kota Jayapura

Kategori Rumah Sakit D Pratama

Peringkat Pertama : RSUD Dr. Ir. H. Ibnu Saleh, MM Kabupaten Bangka Tengah

Peringkat Kedua : RSUD Kelas D Pratama Bulu Paccing Bikeru Kabupaten Sinjai

Peringkat Ketiga : RSUD Pratama Selaparang Kabupaten Lombok Timur

Kategori Klinik Utama

Peringkat Pertama : Klinik Jantung Hasna Medika Kota Malang

Peringkat Kedua : Klinik Utama Medika Antapani Kota Bandung

Peringkat Ketiga : Klinik Utama Alif Medika Kabupaten Luwu Utara

Kategori Rumah Sakit Kelas D

Peringkat Pertama : RS Hasyim Asy'ari Kabupaten Jombang

Peringkat Kedua : RSUD Cabangbungin Kabupaten Bekasi

Peringkat Ketiga : RS Pertamina Kota Dumai

Kategori Rumah Sakit Kelas C

Peringkat Pertama : RSI Aisyiyah Kota Malang

Peringkat Kedua : RS Bunda Kota Palembang

Peringkat Ketiga : RS Bhayangkara Kota Manado

Kategori Rumah Sakit Kelas B

Peringkat Pertama : RS Santa Maria Kota Pekanbaru

Peringkat Kedua : RSUD Welas Asih Provinsi Jawa Barat

Peringkat Ketiga : RSD Kota Tidore Kepulauan Kota Tidore Kepulauan

Kategori Rumah Sakit Kelas A

Peringkat Pertama : RSUD Dokter Soetomo Kota Surabaya

Peringkat Kedua : RSPAD Gatot Soebroto Kota Jakarta Pusat

Peringkat Ketiga : RSUP Dokter M. Djamil Kota Padang

Kategori Rumah Sakit Khusus

Peringkat Pertama : RSJD Dokter Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah

Peringkat Kedua : RSIA Selasih Medika Kota Bekasi

Peringkat Ketiga : RS Paru Manguharjo Kota Madiun. (HM)