BentengSumbar.com

Selasa, Oktober 14, 2025

Ini Kata Gubernur Mahyeldi soal Pemprov Sumbar Matangkan Rencana Penerbitan Sukuk Daerah untuk Dorong Pembangunan Infrastruktur

BentengSumbar On Selasa, Oktober 14, 2025

Gubernur Mahyeldi berharap penerbitan Sukuk Daerah ini dapat menjadi jawaban atas tantangan pembiayaan pembangunan daerah.

BENTENGSUMBAR.COM - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) terus mematangkan rencana penerbitan Sukuk Daerah sebagai langkah inovatif untuk mendukung pembangunan infrastruktur di daerah.

Pembahasan dilakukan dalam rapat koordinasi yang digelar secara zoom meeting bersama Direktorat Jenderal Pengembangan Keuangan Kementerian Keuangan RI, pada Senin (13/10/2025).

Rapat diikuti langsung oleh Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, dari Ruang Podcast Azwar Anas, Istana Gubernur Sumbar.

Turut mendampingi adalah Asisten Administrasi Umum Medi Iswandi, Kepala BPKAD Rosail Akhyari, Kepala Biro Perekonomian Kuartini Deti Putri, Plt Kepala Bappeda Sumbar Yuda, Direktur Utama Bank Nagari Gusti Candra dan Tim Sembilan sebagai pelaksana teknis rencana penerbitan Sukuk.

Gubernur Mahyeldi menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas kelengkapan peserta rapat yang dihadiri oleh berbagai pihak dari pusat, antara lain:

*Kementerian Keuangan, Kemenko Perekonomian, Kemendagri, dan OJK.

"Alhamdulillah, sore ini kita sudah melakukan pertemuan lengkap dengan seluruh pihak terkait. Semua memberikan pandangan dan dukungan terhadap rencana penerbitan Sukuk Pemerintah Provinsi Sumatera Barat," ujar Gubernur Mahyeldi.

Tujuan dan manfaat penerbitan sukuk daerah tersebut diantaranya, dana hasil penerbitan Sukuk akan masuk ke dalam APBD Provinsi Sumatera Barat dan sepenuhnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur daerah. Penerbitan Sukuk ini menjadi bentuk inovasi dan terobosan fiskal untuk mengatasi keterbatasan pembiayaan pembangunan di daerah. Dan Pemprov Sumbar akan bersinergi dengan Bank Nagari dalam pengelolaan Sukuk.

Skema dan mekanisme penerbitan sukuk dari jenis transaksi, yaitu menggunakan skema Ijarah (sewa) sesuai arahan dari Dewan Syariah Nasional (DSN). Pemprov Sumbar berencana menerbitkan Sukuk Daerah dengan estimasi kupon 10%. Total dana penerbitan: Rp1 triliun.

Dimana, Rp750 miliar dialokasikan sebagai Penyertaan Modal ke BUMD (Unit Syariah Bank Nagari). Rp250 miliar digunakan untuk pembangunan ruang operasi RSUD Ahmad Muchtar Bukittinggi. Dana hasil penerbitan dimasukkan ke komponen Pendapatan Pembiayaan APBD Sumbar. Dan Dividen dari Unit Usaha Syariah Bank Nagari akan disetorkan ke Pemprov Sumbar dan digunakan kembali untuk pembangunan infrastruktur serta pembayaran kupon kepada investor.

Gubernur Mahyeldi berharap penerbitan Sukuk Daerah ini dapat menjadi jawaban atas tantangan pembiayaan pembangunan dan menjadi contoh inovasi keuangan daerah yang efektif. Dengan dukungan Kementerian Keuangan, Kemenko Perekonomian, Kemendagri, OJK, serta lembaga terkait lainnya, Pemprov Sumbar optimistis Sukuk Daerah akan memperkuat kemandirian fiskal dan mempercepat pembangunan infrastruktur di Ranah Minang. (ADPSB)

Selasa, Oktober 14, 2025

Alasan Purbaya Emoh Lunasi Utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung: Untungnya Dia, Susahnya Kita

BentengSumbar On Selasa, Oktober 14, 2025

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa keukeuh tidak mau APBN dipakai untuk membayar utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh.

BENTENGSUMBAR.COM - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa keukeuh tidak mau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dipakai untuk membayar utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh.

Dalihnya, Whoosh saat ini dikelola oleh Danantara. Danantara juga sudah mengambil dividen dari BUMN yang biasanya masuk ke kas negara sampai dengan Rp80 triliun.

Dengan fakta itu, kata Purbaya, akan sangat lucu bila dana APBN digunakan lagi untuk membayar utang Whoosh.

"Itu kan Whoosh sudah dikelola oleh Danantara kan. Danantara sudah ngambil Rp80 triliun lebih dividen dari BUMN, seharusnya mereka manage dari situ saja," kata Purbaya usai Inspeksi Mendadak (Sidak) di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (13/10).

"Kalau pakai APBN agak lucu. Karena untungnya ke dia (Danantara), susahnya ke kita. Harusnya kalau diambil (dividen BUMN), ambil semua gitu (termasuk beban utang BUMN)," tegas sang Bendahara Negara.

Whoosh alias Kereta Cepat Jakarta-Bandung dibangun dengan nilai total investasi US$7,2 miliar atau setara Rp116,54 triliun (asumsi kurs Rp16.186 per dolar AS).

Investasi ini bengkak dari proposal awal yang diajukan oleh China pada 2015 lalu saat rebutan dengan Jepang. Saat itu, China menawarkan Kereta Cepat Jakarta-Bandung dengan nilai investasi US$5,13 miliar.

Investasi lebih murah dibandingkan dengan tawaran Jepang yang mengajukan proposal investasi US$6,2 miliar.

Nah, dari total biaya investasi itu US$7,2 miliar itu, 75 persen di antaranya didapat dari pinjaman China Development Bank.

Sementara sisanya berasal dari setoran modal pemegang saham, yaitu gabungan dari PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) (60 persen) dan Beijing Yawan HSR Co Ltd (40 persen).

Keberadaan utang itu, membebani kinerja keuangan PT KAI sebagai salah satu pihak yang terlibat dalam pengoperasian Whoosh.

Nah, untuk mengatasi masalah itu, Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) menyiapkan dua opsi untuk membereskan utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Chief Operating Officer (COO) BPI Danantara Dony Oskaria mengungkap dua cara itu adalah menyuntik dana ke KAI atau mengambilalih infrastruktur Kereta Cepat. (*)

Sumber: CNN Indonesia

Selasa, Oktober 14, 2025

Lestarikan Budaya Minangkabau Lewat Festival Adat Budaya Pauh IX Kuranji 2025

BentengSumbar On Selasa, Oktober 14, 2025

Niniak Mamak Kecamatan Kuranji, Kota Padang dan Festival Adat Budaya Pauh IX Kuranji tahun 2025.

BENTENGSUMBAR.COM - Di tengah gempuran teknologi dan modernisasi yang kiat cepat, Niniak Mamak Kecamatan Kuranji, Kota Padang memilih Festival Adat Budaya Pauh IX Kuranji tahun 2025 sebagai salah satu wadah untuk melestarikan dan menanamkan nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau di tengah-tengah masyarakat.

Dalam kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, mulai Senin (13/10/2025) sampai Rabu (15/10/2025) itu terdapat tiga agenda, yaitu lomba Sasambah Adat Batagak Panghulu, lomba Sasamba di Bawah Payuang, dan Festival Randai.

"Terdapat sebanyak 441 peserta selaku perwakilan kelurahan atau IX Tapian Kecamatan Kuranji," kata Camat Kuranji, Ridho Satria, Senin (12/10/2025).

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) Kota Padang, Jasman mengapresiasi kegiatan ini. Menurut dia, di tengah gempuran teknologi dan modernisasi yang luar biasa maka perlu upaya bersama untuk memastikan adat budaya Minangkabau tetap lestari di tengah-tengah masyarakat.

"Tentu kegiatan ini tidak saja dalam bentuk seremonial atau hiburan. Tapi bagaimana melestarikan adat budaya Minangkabau dan menurunkan kepada generasi muda," ujarnya.

Dikatakannya, Pemerintah Kota (Pemko) Padang di bawah kepemimpinan Wali Kota Fadly Amran dan Wakil Wali Kota Maigus Nasir memiliki perhatian besar terhadap pelestarian adat dan budaya.

Hal itu bahkan dituangkan dalam Program Unggulan Sinergi Nagari Kota Padang.

"Jadi bagaimana kita mengoptimalkan peran Tungku Tigo Sajarangan. Niniak Mamak, Alim. Ulama, dan Cadiak Pandai di tengah-tengah masyarakat," ujarnya.

Dikatakan Jasman, kegiatan Festival Adat Budaya Pauh IX Kuranji 2025 harus dapat jadi inspirasi untuk KAN Kota Padang dalam menggelar kegiatan serupa dalam upaya melestarikan adat dan Budaya Minangkabau.

"Tidak bisa dipungkiri, anak kemenakan kita mulai tergerus pemahamannya terhadap adat budaya ini. Untuk itu, jadi tugas kita bersama melestarikan adat ini agar bisa diimplementasikan dan dibumikan oleh semua kalangan, khususnya generasi muda," pungkaa Jasman. (Taufik)

Selasa, Oktober 14, 2025

Integrasi Program JKN dengan Program Haji, Dinkes Pastikan Jemaah Haji Lebih Siap Secara Kesehatan

BentengSumbar On Selasa, Oktober 14, 2025

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Payakumbuh, Defiyanna Sayodase menjelaskan bahwa pelayanan program JKN telah mendukung penuh kesiapan haji.

BENTENGSUMBAR.COM – Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan program haji tahun 2026 mendatang yang terintegrasi dengan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Dinas Kesehatan kota Payakumbuh bersama BPJS Kesehatan Cabang Payakumbuh menggelar kegiatan sosialisasi alur rujukan program JKN kepada fasilitas kesehatan (faskes) tingkat pertama dan lanjutan, serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di wilayah kota Payakumbuh.

Dalam sambutannya, Plt. Kepala Dinas Kesehatan kota Payakumbuh, Yuniri Yunirman menyampaikan bahwa pelayanan kesehatan kepada calon jemaah haji dan petugas haji memerlukan koordinasi lintas sektor dan pemahaman yang baik dari seluruh pihak, terutama fasilitas kesehatan. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan seluruh faskes memahami skema pelayanan dan rujukan yang sesuai bagi calon jemaah haji dan petugas haji, sehingga pelayanan kesehatan dapat berjalan optimal mulai dari tahap sebelum keberangkatan dan setelah kepulangan dari tanah suci.

“Sosialisasi ini bertujuan untuk memastikan jemaah haji dan petugas haji memperoleh layanan kesehatan yang optimal dan terlindungi oleh program JKN, serta mendapatkan penjaminan rujukan apabila ditemukan kondisi medis tertentu. Oleh karena itu, tenaga kesehatan dan faskes perlu memahami dengan baik alur rujukan agar prosesnya berjalan lancar,” kata Yuniri Yunirman.

Yunir menambahkan kesehatan jemaah haji adalah tanggung jawab bersama. Dengan sistem rujukan yang efektif dan kerja sama lintas sektor yang solid, pemerintah daerah bisa memastikan jemaah haji beserta petugas haji bisa berangkat dalam kondisi sehat dan aman.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Payakumbuh, Defiyanna Sayodase

menjelaskan bahwa pelayanan program JKN telah mendukung penuh kesiapan haji. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya sinergi antara BPJS Kesehatan dengan Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia, yang juga merupakan tindak lanjut atas Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Setiap calon jemaah haji wajib melewati tahapan pemeriksaan yang ketat, jika ditemukan kondisi medis yang memerlukan penanganan lanjutan saat skrining kesehatan, maka sistem

rujukan program JKN harus dijalankan secara tertib. Sosialisasi ini penting agar tidak terjadi kesalahan prosedur dan regulasi,” jelas Defiyanna.

Implementasi sistem rujukan berjenjang dalam program JKN telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) No. 28 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Program JKN. Peraturan tersebut, mengatur ketentuan terkait tata cara rujukan yang harus dilakukan, termasuk syarat dan prosedur yang berlaku.

“Mekanisme alur rujukan dilakukan secara berjenjang, di mana peserta JKN terlebih dahulu datang ke fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan dokter di FKTP akan melakukan pemeriksaan untuk mengetahui kondisi kesehatan peserta. Jika kondisi kesehatan peserta tidak dapat diobati di FKTP, maka dokter akan merujuk ke fasilitas Kesehatan rujukan Tingkat lanjutan (FKRTL),” ujar Defiyanna Defiyanna.

Dalam prakteknya, BPJS Kesehatan memberikan penjaminan bagi jemaah haji dan petugas haji yang sudah masuk ke dalam kategori istitha’ah. Bagi jemaah haji yang berpotensi

menderita penyakit tertentu setelah proses istitha’ah, maka jemaah haji dapat memanfaatkan kepesertaan JKN-nya untuk berobat dan seluruh biaya yang timbul akan dijamin oleh BPJS Kesehatan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Lebih lanjut, Defiyanna menuturkan program JKN memberikan perlindungan kesehatan sebelum dan setelah kepulangan haji. Jika jemaah sakit sebelum keberangkatan, biaya

perawatan akan ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Setelah kembali ke tanah air, jika masih membutuhkan perawatan medis, BPJS Kesehatan juga akan menanggung biayanya sesuai ketentuan yang berlaku.

Defiyanna berharap agar seluruh calon jemaah haji dapat memastikan kepesertaan JKN mereka aktif sebelum berangkat. Untuk pengecekan status kepesertaan JKN, peserta JKN dapat memanfaatkan beberapa kanal, seperti Pelayanan Administrasi Melalui Whatsapp

(PANDAWA) di nomor 08118165165, Aplikasi Mobile JKN, Care Center 165, BPJS Keliling atau datang ke Kantor Cabang BPJS Kesehatan terdekat.

“Kita berharap semua jemaah haji mendapatkan haji yang maqbul dan mabrur. Dengan perlindungan program JKN, calon jemaah haji dan petugas haji dapat merasa lebih aman dan nyaman dalam menjalankan ibadah, karena kesehatan mereka tetap terjamin sejak sebelum keberangkatan dan setelah kembali ke Indonesia,” tutup Defiyanna. (HM)

Senin, Oktober 13, 2025

Diusulkan Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan, Menkeu Purbaya Ogah Biayain Family Office Pakai APBN

BentengSumbar On Senin, Oktober 13, 2025

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dan jajaran dalam suatu kesempatan.

BENTENGSUMBAR.COM - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mengalihkan anggaran kementeriannya untuk mendukung pembentukan family office yang tengah diwacanakan oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN).

Purbaya mengaku sudah lama mendengar isu terkait pembentukan family office, namun ia menilai langkah tersebut sebaiknya dijalankan secara mandiri oleh DEN tanpa mengganggu alokasi anggaran kementeriannya.

“Oh, saya udah denger lama isu itu, tapi biar saja. Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun saja sendiri. Saya anggarannya nggak akan alihkan ke sana,” kata Purbaya saat ditemui di kantor Pusat DJP, Jakarta Selatan, Senin (13/10/2025).

Ia menambahkan, fokus utama Kementerian Keuangan adalah memastikan setiap anggaran digunakan secara efisien dan tepat sasaran.

“Saya fokus. Kalau kasih anggaran yang tepat, nanti pasti pelaksanaannya tepat waktu, tepat sasaran, dan nggak ada yang bocor,” ujarnya.

Ketika ditanya apakah dirinya sudah memberikan masukan atau pandangan kepada Dewan Ekonomi Nasional terkait family office, Purbaya menjawab dengan santai bahwa ia belum memberikan input apa pun.

“Nggak, kalau mau saya doian lah,” ujarnya.

Purbaya Belum Pahami Konsep Family Office

Lebih lanjut, Purbaya juga mengakui bahwa dirinya belum sepenuhnya memahami konsep family office yang dimaksud, meskipun Ketua DEN disebut kerap menyinggung hal tersebut dalam berbagai kesempatan.

“Saya belum terlalu ngerti konsepnya walaupun Pak Ketua DEN sering bicara, tapi saya nggak pernah lihat. Jadi, saya nggak bisa jawab,” ujarnya.

Penerapan Sistem Family Office

Sebelumnya, Indonesia tengah mempersiapkan diri untuk menjadi pusat investasi para konglomerat dunia dengan menerapkan sistem family office.

Gagasan ini diajukan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, sebagai upaya untuk menarik kekayaan keluarga super kaya dari berbagai negara. Sistem ini akan menjadi magnet investasi melalui pengelolaan kekayaan berbasis entitas privat.

Dalam perencanaannya, Bali dan Ibu Kota Nusantara (IKN) diproyeksikan menjadi lokasi utama untuk penerapan family office. (*)

Sumber: Liputan6

Senin, Oktober 13, 2025

DPRD Kota Padang Gelar Rapat Paripurna, Wawako Maigus Nasir Sampaikan R-APBD TA 2026

BentengSumbar On Senin, Oktober 13, 2025

Wawako Padang Maigus Nasir didampingi Sekdako Tuanku Andre Algamar menyerahkan dokumen kepada Ketua DPRD Kota Padang Muharlion didampingi Wakil Ketua Mastilizal Aye.

BENTENGSUMBAR.COM - DPRD Kota Padang menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian () , Senin (13/10/2025).

Rapat itu digelar di ruang sidang utama DPRD Kota Padang Komplek Balaikota Padang, , .

Hadir pada kesempatan itu, , para Wakil Ketua, yaitu Mastilizal Aye, , dan , dampingi , serta segenap anggota DPRD Kota Padang.

Pimpinan di rapat paripurna.

Di pihak tampak hadir Wakil Walikota Padang Maigus Nasir, Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Padang, Tuanku Andre Algamar, para kepala OPD. Hadir juga unsur Forkopimda dan undangan lainnya.

Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD, Muharlion. Rapat dilaksanakan setelah quarom memenuhi mekanisme dewan dan diawali lagu Indonesia Raya.

"Alhamdulillah rapat kami lanjutkan setelah menchek absensj anggota dewan, dimana quarom sudah memenuhi mekenisme kedewanan," ujar Muharlion.

Wakil Walikota Padang Maigus Nasir menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2026.

Setelah membuka rapat paripurna dan dinyatakan terbuka untuk umum, Muharlin sebegai pimpinan rapat, mempersilahkan Wakil Walikota Padang Maigus Nasir untuk menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2026.

Mewakili Wali Kota Padang, Maigus Nasir menyampaikan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang tahun 2026 direncanakan sebesar Rp1,12 triliun.

Angka ini menjadi salah satu komponen utama pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik di Kota Padang.

Anggota DPRD Kota Padang menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Sementara itu, pendapatan transfer disesuaikan dari Rp1,87 triliun menjadi Rp1,53 triliun, atau turun sekitar Rp345,8 miliar (18,4 persen) dari kesepakatan awal.

Penyesuaian ini mengikuti kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan.

Belanja daerah juga mengalami penurunan dari Rp3,31 triliun menjadi Rp2,79 triliun, atau berkurang sekitar Rp524,4 miliar (15,8 persen) dibanding rancangan sebelumnya.

Suasana rapat paripurna Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2026.

"Sesuai amanat Undang-undang, hari ini kita menyampaikan nota pengantar R-APBD 2026. Mudah-mudahan dengan kebersamaan dan sinergi antara eksekutif dan legislatif, pembahasan APBD dapat diselesaikan secara tepat waktu,” ujarnya.

“Dengan pengurangan dana transfer pusat yang sangat signifikan, kita harus memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memberi manfaat bagi masyarakat,” tegas Maigus Nasir.

Terkait pembangunan, sambungnya, nilai pinjaman daerah disesuaikan menjadi Rp81 miliar yang difokuskan pada revitalisasi Pasar Raya Padang, kawasan Pantai Padang, dan Kawasan Kota Tua.

Kepala OPD dan Sekretariat Dewan.

“Revitalisasi ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Jika Pasar Raya, Pantai Padang, dan Kawasan Kota Tua tertata dengan baik, tentu akan meningkatkan kunjungan dan menggerakkan sektor UMKM,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menyampaikan apresiasi terhadap penyampaian R-APBD tersebut dan berharap pembahasan antara pemerintah daerah dan DPRD dapat berjalan lancar.

“Kita akan menelaah dan membahas R-APBD ini secara mendalam, agar menghasilkan kebijakan anggaran yang berpihak kepada masyarakat dan kemajuan daerah," ujarnya. (ADV)

Editor: Zamri Yahya

Senin, Oktober 13, 2025

Wakil Ketua DPRD Kota Padang Mastilizal Aye Ngaku Prihatin Maraknya Aksi Pungli dan Pemerasan di Pantai Padang

BentengSumbar On Senin, Oktober 13, 2025

Wakil Ketua DPRD Kota Padang Mastilizal Aye menyampaikan keprihatinannya atas maraknya aksi pungli dan pemerasan di Pantai Padang.

BENTENGSUMBAR.COM - Maraknya aksi pungli dan pemerasan di Pantai Padang Wakil Ketua DPRD Kota Padang Mastilizal Aye menyampaikan keprihatinannya atas persoalan itu. Bagaimana tidak mendekati momentum libur akhir tahun kondisi ini berpotensi menurunkan minat wisatawan untuk berkunjung ke kota Padang.

Seperti yang diketahui sebelumnya terjadi beberapa kali aksi dugaan pungli dan pemerasan dikawasan pantai Padang viral dimedia sosial. Cuitan keluh kesah masyarakat itu dilontarkan di beberapa postingan dari akun-akun informasi seputar kota Padang.

Berbagai ragam komentar masyarakat mengutuk keras atas aksi tersebut dimana mayoritas dari mereka sudah tidak mentolerir adanya aksi serupa di kota Padang.

“Pungli di Pantai Padang adalah kejadian berulang dan terus menerus, perlu kita pertanyakan kepada Pemko Padang terutama OPD terkait kenapa kondisi ini dapat terjadi secara berulang-ulang,” kata Mastilizal Aye Senin (13/10).

Aye mengatakan persoalan pungli di pantai ini merupakan dari berbagai persoalan yang kerap terjadi seperti persoalan punli parkir, pengamen dan sebagainya yang dalam berbagai kasus melakukan pengancaman kepada para pengunjung pantai padang dengan ancaman seperti berbuat hal tidak senonoh sehingga mereka dimintai uang dan sejenisnya.

“Jikalau pengunjung itu berbuat salah ada unsur-unsur yang memiliki wewenang untuk menindak hal tersebut. Jikalau apa yang dilakukan oleh pengunjung tersebut memang diluar kepatutan masyarakat dapat melakukan aksi teguran tampa perlu melakukan pungutan karena hal itu dapat berdampak pula kepada kondisi pariwiata kita di pantai Padang,”ucapnya.

Aye mengharapkan persoalan yang kerap terjadi dikawasan pantai Padang seperti pungli, pemerasan, persoalan sampah, PKL yang membandel dan sebagainya dapat lebih diperhatikan lagi oleh unsur yang memiliki kewenangan karena jika terus dibiarkan akan berpengaruh kepada tingkat kunjungan wisata masyarakat ke kota Padang.

“Satpol PP ketika mereka bertugas sering digertak bahkan mendapatkan perlawanan, betul mereka mencari makan namun tidak perlu melanggar aturan. Perlu ketegasan dari Pemko Padang karena kondisi ini merupakan bentuk promosi yang tidak baik kepada pariwisata kita. kita inginbagaimana pantai padang itu dapat dinikmati dimana pantai padang itu sendiri termasuk kawasan wisata yang menjadi tujuan kunjungan wisatawan,”tuturnya.

Kepada para pelaku pariwisata baik itu penjual, masyarakat sekitar dan sebagainya untuk ikut bekerja sama dalam menjaga kondusiftas objek wisata pantai Padang.

“Seharusnya mereka saling mengingatkan satu sama lain terkait hal itu kalau mereka ingin eksis terus. Kepada pengunjung silahkan menikmati wisata pantai padang tampa perlu melakukan hal-hal yang tidak baik dipandang serta saling menghormati agar persoalan seperti ini tidak terulang kembali di Pantai Padang,”tutupnya.(*)

Senin, Oktober 13, 2025

Setahun Pemerintahan Prabowo Harus Segera Bersihkan Geng Solo

BentengSumbar On Senin, Oktober 13, 2025

Pengamat politik Profesor Ikrar Nusa Bhakti, menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang baru berjalan satu tahun menunjukkan tanda-tanda perbaikan.

BENTENGSUMBAR.COM - Pengamat politik Profesor Ikrar Nusa Bhakti, menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang baru berjalan satu tahun menunjukkan tanda-tanda perbaikan, meski masih diwarnai sejumlah catatan penting.

“Kalau kita lihat belakangan ini memang ada upaya dari Presiden Prabowo untuk memperbaiki situasi di kabinet. Itu perlahan-lahan dilakukan,” ujar Ikrar lewat kanal Youtube Abraham Samad, seperti dikutip redaksi di Jakarta, Senin, 13 Oktobr 2025.

Namun begitu, Ikrar juga menyoroti langkah Prabowo yang dinilainya belum efisien dalam membentuk kabinet. Ia menganggap struktur pemerintahan saat ini terlalu gemuk dan mengulang gaya kabinet masa lalu.

“Prabowo di tengah kesulitan ekonomi masih juga merekrut banyak orang untuk duduk di dalam kabinet. Kalau buat saya pemborosan. Dulu saya mengatakan bahwa kabinet dari Presiden Prabowo Subianto seperti copy paste dari kabinet Bung Karno,” jelasnya.

Ikrar menambahkan, jumlah menteri dan pejabat tinggi di kabinet Prabowo saat ini sudah melebihi seratus orang, dan pola pengisian jabatan masih didominasi oleh pembagian kursi untuk partai politik. “Kayaknya Pak Prabowo ini masih banyak melakukan dengan pendekatan pembagian kursi untuk partai,” ujarnya.

Ia juga menyinggung keberadaan sejumlah tokoh lama dari era mantan Presiden Joko Widodo yang masih menduduki posisi penting, termasuk Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. “Yang kita tunggu-tunggu ini kan kapan orang-orang yang benar-benar orangnya Jokowi katanya mau dibersihkan. Geng Solo. Tapi masih ada aja, termasuk juga Bahlil,” kata Ikrar.

Lebih lanjut, Ikrar menyoroti sektor hukum sebagai bidang yang perlu segera diperbaiki. Ia menilai penegakan hukum di Indonesia masih jauh dari harapan publik.

Terkait reshuffle kabinet yang sempat mencopot Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Ikrar menilai langkah Prabowo itu patut diapresiasi.

“Kemarin ketika Prabowo mencabut Budi Arie, buat saya itu bagus. Dan mudah-mudahan si Budi juga nggak perlu takut untuk bicara siapa saja 5 besar judi online. Baik itu ke institusi atau ke pejabat tinggi,” ungkapnya.

Menutup pandangannya, Ikrar berharap Presiden Prabowo benar-benar bisa membuktikan diri sebagai pemimpin yang mampu bekerja nyata, bukan sekadar beretorika. “Jadi saya cuma bisa berharap komentar orang bahwa Pak Prabowo ini seorang presiden yang lebih banyak omon-omon, mudah-mudahan ini benar-benar dipatahkan. Paling tidak itu ya,” pungkasnya. (*)

Sumber: RMOL

Senin, Oktober 13, 2025

Gubernur Mahyeldi Ansharullah Menerima Audiensi dari Ketua DPD ASITA Sumatera Barat

BentengSumbar On Senin, Oktober 13, 2025

Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menerima audiensi dari Ketua DPD ASITA Sumatera Barat, Darmawi beserta jajaran.

BENTENGSUMBAR.COM

- Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menerima audiensi dari Ketua DPD ASITA Sumatera Barat, Darmawi beserta jajaran, bertempat Istana Gubernur Sumatera Barat, Senin, 13 Oktober 2025.

Pertemuan ini turut dihadiri oleh Kepala Dinas Pariwisata Sumbar, Lila Yanwar, dan Ketua BPPD Sumbar, Sari Lenggogeni. Tujuan audiensi adalah menyampaikan berbagai masukan strategis terkait penguatan sektor pariwisata di Sumatera Barat.

Gubernur menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian serta masukan dari ASITA. Ia menyambut baik berbagai ide pengembangan pariwisata Sumbar yang disampaikan, terutama dalam hal peningkatan hospitality (keramahan masyarakat) dan kualitas pelayanan.

Ia menegaskan pentingnya regulasi yang jelas, baik berupa Peraturan Daerah (Perda) maupun kebijakan teknis lainnya, guna memperkuat tata kelola sektor pariwisata. Gubernur juga menugaskan Dinas Pariwisata Sumbar untuk menindaklanjuti usulan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pariwisata, dengan melakukan kajian dan penyusunan langkah konkret.

Ketua ASITA Sumbar, Darmawi, menyampaikan beberapa poin penting sebagai usulan kepada Pemerintah Provinsi, antara lain mitigasi bencana pariwisata. Selain itu, ASITA menyoroti pentingnya upaya mitigasi terhadap “bencana pariwisata”, yaitu kondisi ketika wisatawan merasa tidak puas, kecewa, atau tidak mendapatkan pengalaman menyenangkan selama berwisata.

Ia mengatakan, bencana seperti ini dinilai jauh lebih sering terjadi dibanding bencana alam, karena berhubungan langsung dengan kualitas pelayanan dan interaksi di lapangan. Diperlukan edukasi dan pelatihan bagi seluruh pelaku pariwisata untuk meningkatkan profesionalitas dan pelayanan yang berkesan. ASITA mengusulkan agar Pemprov Sumbar segera menyusun Perda atau Surat Edaran Gubernur yang mengatur alur ekosistem pariwisata dari hulu hingga hilir. Regulasi tersebut diharapkan dapat menciptakan standar pelayanan yang jelas, mulai dari mobilisasi wisatawan, pemanduan wisata, hingga operasional agen perjalanan dan operator tur.

ASITA juga mengusulkan pembentukan Satgas Pariwisata lintas instansi yang melibatkan Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan, Dinas Kebersihan, Satpol PP, Kepolisian dan pelaku dan pegiat wisata. Satgas ini bertugas menyiapkan perangkat aturan dan memastikan seluruh kegiatan pariwisata berjalan sesuai standar pelayanan yang ditetapkan.

Dikatakan Darmawi, ASITA mendorong dibukanya rute penerbangan langsung Padang–Kota Baru (Kelantan, Malaysia). Provinsi Kelantan dinilai strategis karena memiliki penduduk hampir 2 juta jiwa, mayoritas muslim. Selain itu, berbatasan dengan wilayah berpenduduk padat seperti Terengganu, Pahang, Pattani, dan Narathiwat (Thailand). Rute ini dinilai sejalan dengan pengembangan Muslim Friendly Tourism (pariwisata ramah muslim) yang sedang digalakkan Sumatera Barat.

ASITA siap memfasilitasi komunikasi antara Gubernur Sumbar, Gubernur Pattani, dan Sultan Kelantan untuk merealisasikan kerja sama pembukaan jalur ini. Selain membuka jalur wisata, ASITA juga menyoroti potensi edu-tourism atau pariwisata berbasis pendidikan. Pembukaan rute baru diyakini dapat menarik minat pelajar dari Malaysia dan Thailand untuk melanjutkan studi di Padang. Hal ini akan berdampak positif terhadap perekonomian daerah dan menjadikan Kota Padang sebagai pusat pendidikan internasional di Sumatera bagian barat. ASITA berharap seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat dapat memberikan perhatian serius terhadap sektor pariwisata. Wisatawan yang datang ke Sumatera Barat tidak hanya membawa cerita indah, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap PAD dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Gubernur Mahyeldi menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk terus mendukung langkah-langkah penguatan sektor pariwisata secara kolaboratif. (ADPSB)