HEADLINE
Ajak Kembali ke Zaman Batu, Begini Terobosan Dedi Mulyadi agar Pelajar di Jabar Banyak Jalan Kaki    
Kamis, Oktober 30, 2025

On Kamis, Oktober 30, 2025

Ajak Kembali ke Zaman Batu, Begini Terobosan Dedi Mulyadi agar Pelajar di Jabar Banyak Jalan Kaki
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengungkapkan terobosan agar pelajar banyak jalan kaki.
BENTENGSUMBAR.COM
- Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengungkapkan terobosan agar pelajar banyak jalan kaki. Dia mengaku akan membangun trotoar di sekitar sekolah dengan jarak tertentu agar pelajar, guru dan staf sekolah tidak terlalu jauh jalan kaki.

Hal ini karena Dedi merasa ada sorotan pada dorongannya agar lebih banyak pelajar yang berjalan kaki ke sekolahnya. Dia mengajak pelajar kembali ke zaman batu.

"Dalam surat edaran, saya minta yang jaraknya ke sekolah masih bisa jalan, ya jalan kaki. Dan ini katanya Dedi Mulyadi mengajak orang kembali ke zaman batu. Padahal Jepang, jalan kaki, naik sepeda. Singapura jalan kaki jadi tradisi. Nah problem di kita ini jalan kaki karena panas aja, dan lalu lintasnya enggak baik," kata Dedi di Gedung Sate Bandung dilansir Antara, Rabu (29/10/2025).

Dedi menyebutkan, masalah yang memicu warga enggan berjalanan kaki itu menjadi motivasi untuk membangun akses pendukung trotoar sepanjang satu kilometer di sekitar sekolah.

"Karenanya konsep saya berikutnya adalah, satu kilometer menjelang sekolah, akan saya bangunkan trotoar-trotoar yang layak untuk berjalan kaki. Satu kilometer," ujarnya.

Tidak hanya trotoar, Dedi mengatakan pihaknya juga akan membangun instalasi air minum yang bisa dikonsumsi langsung.

"Jalan kepanasan minum. Itu bagian peradaban," ucapnya.

Sekolah Kawasan Bebas Kendaraan

Selain Infrastruktur, Dedi mengatakan dirinya akan mengeluarkan kebijakan bahwa sekolah menjadi kawasan bebas kendaraan siswa.

"Siswa yang di bawah umur, itu nitip nitip motornya di warung tetangga sekolahnya. Enggak usah begitu," katanya.

Dedi Mulyadi juga meminta kebijakannya jangan salah diartikan, karena dia yakin langkah tersebut akan membawa manfaat bagi para siswa itu sendiri.

"Yang penting orang jalan dulu. Kenapa anak sekarang itu jalan kaki itu malas.Badannya lemah, kakinya lemah. Besok dia mau jadi tentara, besok jadi pelaut, jadi polisi. Kakinya harus kokoh," tuturnya. (*)

Sumber: Liputan6

Wako Fadly Amran: Dubalang Kota adalah Langkah Konkret untuk Menegakkan Nilai-nilai Adat dan Budaya Minangkabau    
Kamis, Oktober 30, 2025

On Kamis, Oktober 30, 2025

Wako Fadly Amran: Dubalang Kota adalah Langkah Konkret untuk Menegakkan Nilai-nilai Adat dan Budaya Minangkabau
Wali Kota juga menyerahkan kendaraan operasional berupa 79 unit motor listrik kepada Dubalang Kota, petugas Dishub dan Satpol PP.
BENTENGSUMBAR.COM
- Sebagai langkah nyata mengoptimalkan Program Unggulan (Progul) Padang Sigap, Wali Kota Padang, Fadly Amran, secara resmi mengukuhkan Dubalang Kota Padang di Gedung Bagindo Aziz Chan Youth Center, Kamis (30/10/2025).

Dalam momentum tersebut, Wali Kota juga menyerahkan kendaraan operasional berupa 79 unit motor listrik kepada Dubalang Kota, petugas Dishub dan Satpol PP.

Fadly Amran menegaskan bahwa pembentukan Dubalang Kota merupakan langkah strategis Pemko Padang dalam memperkuat sistem keamanan dan ketertiban masyarakat berbasis kearifan lokal.

“Dubalang Kota adalah langkah konkret untuk menegakkan nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau di tengah masyarakat. Inisiatif ini menjadi bagian dari aktivasi Progul Padang Sigap, salah satu dari sembilan program unggulan Pemerintah Kota Padang,” ujar Fadly.

Fadly Amran menjelaskan, kehadiran Dubalang Kota tidak hanya berfungsi sebagai penjaga ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum), tetapi juga berperan sebagai motor penggerak yang menjembatani nilai-nilai adat dengan perkembangan zaman.

“Dengan hadirnya Dubalang Kota, kita ingin Padang semakin aman, tertib, dan kokoh menjaga identitas adat Minangkabau. Alhamdulillah, hari ini para Dubalang telah menerima fasilitas kendaraan operasional untuk mendukung kinerja di lapangan. Semoga dapat dimanfaatkan dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang, Chandra Eka Putra, menyampaikan bahwa sebanyak 208 Dubalang Kota yang dikukuhkan merupakan utusan yang direkomendasikan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) di masing-masing wilayah Kota Padang.

Para Dubalang, lanjutnya, akan ditempatkan di seluruh kecamatan dengan formasi dua orang per kelurahan. Mereka bekerja di bawah koordinasi Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban (Kasi Trantib) Kecamatan, bersinergi dengan Babinsa, Babinkamtibmas, serta unsur masyarakat di tingkat kelurahan.

“Untuk mendukung kinerja, para Dubalang Kota difasilitasi dengan kendaraan operasional, seragam tugas, serta uang transportasi per kegiatan. Mereka menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan lingkungan berbasis adat nagari, sesuai dengan semangat Badagok, Badantang, dan Badunsanak,” terang Chandra.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut unsur Forkopimda Kota Padang, Ketua LKAAM Sumbar Fauzi Bahar Dt. Nan Sati, Ketua KAN se-Kota Padang, pimpinan OPD terkait, serta para camat se-Kota Padang. (*)

Autodebit Bantu Zakiah Tetap Tenang: Iuran JKN Selalu Tepat Waktu!    
Kamis, Oktober 30, 2025

On Kamis, Oktober 30, 2025

Autodebit Bantu Zakiah Tetap Tenang: Iuran JKN Selalu Tepat Waktu!
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Payakumbuh, Defiyanna Sayodase menjelaskan bahwa fitur autodebit BPJS Kesehatan.
BENTENGSUMBAR.COM
- Bagi sebagian masyarakat, membayar iuran BPJS Kesehatan tepat waktu sering kali menjadi tantangan tersendiri. Kesibukan kerja, urusan rumah tangga, hingga lupa tanggal bayar sering membuat pembayaran iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terlambat.

Kini, kekhawatiran itu sirna dengan adanya layanan autodebit, sebuah fitur pembayaran otomatis yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dengan bekerja sama di berbagai kanal layanan baik digital maupun konvensional. Dengan adanya kerja sama ini, iuran bulanan 
peserta JKN dapat dibayarkan tepat waktu tanpa harus repot mengantre di loket pembayaran atau mengingat tanggal jatuh tempo.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Payakumbuh, Defiyanna Sayodase menjelaskan bahwa fitur autodebit BPJS Kesehatan memungkinkan peserta mandiri untuk membayar iuran BPJS Kesehatannya setiap bulan melalui mekanisme pemotongan saldo tabungan di rekening bank atau uang elektronik peserta pada tanggal yang telah ditentukan, sehingga peserta tidak perlu khawatir lupa membayar. Autodebit juga terbukti sangat membantu peserta agar tidak menunggak iuran dan menghindari denda keterlambatan.

“Fitur autodebit merupakan salah satu inovasi yang memberikan kemudahan bagi peserta mandiri untuk membayar iuran BPJS Kesehatan setiap bulannya dan menjadi salah satu solusi bagi yang sering lupa bayar iuran karena kesibukan waktu. Dengan fitur autodebit, kita dapat memastikan iuran dibayarkan tepat waktu dan menjaga status kepesertaan BPJS Kesehatan tetap aktif,” jelas Defiyanna, Kamis (30/10).

Defiyanna menambahkan, pendaftaran layanan autodebit bisa dilakukan melalui Aplikasi Mobile JKN pada menu pendaftaran autodebit dengan mengisi jenis rekening bank atau uang elektronik yang akan digunakan. Selain itu, pendaftarannya juga dapat langsung mendatangi bank nasional dan bank daerah yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, seperti BNI, Mandiri, BRI, BTN, BCA dan lainnya.

“Cara pendaftaran layanan autodebit sangat praktis dan fleksibel, peserta mandiri bisa mendaftar melalui Aplikasi Mobile JKN, datang ke bank mitra BPJS Kesehatan, e-commerce atau uang elektronik, seperti Gopay, Shopee, Tokopedia, Dana dan lainnya. Setelah mendaftar, peserta mandiri harus memastikan saldo tabungannya cukup setiap bulan agar iuran dapat didebet secara otomatis, minimal untuk pembayaran iuran sekeluarga perbulannya,” tambah Defiyanna.

Defiyanna berharap agar semakin banyak peserta mandiri yang beralih ke layanan autodebit. Selain menjaga status kepesertaan JKN tetap aktif, ini juga membantu pemerintah dalam menjaga stabilitas pembiayaan layanan kesehatan bagi seluruh peserta JKN.

Bagi Zakiah Yoga Puspita (27), seorang warga asal Payakumbuh, kesehatan keluarga adalah prioritas utama dan setiap bulan, ia tak pernah lupa untuk membayar iuran BPJS Kesehatan
karena telah memanfaatkan fitur autodebit agar seluruh anggota keluarganya tetap terlindungi oleh program JKN. Ia mengungkapkan jika layanan autodebit ini sangat bagus karena sebelum tanggal 10, saldo tabungan langsung terpotong otomatis untuk iuran sekeluarga.

“Kami sekeluarga sudah memanfaatkan fitur autodebit ini sejak pertama kali mendaftar jadi peserta JKN di tahun 2023. Kami tidak perlu khawatir dan panik jika lupa bayar iuran dan yang penting status kepesertaan JKN kami tetap aktif,” ungkap Zakiah.

Zakiah mengatakan jika autodebit bukan hanya soal kemudahan, tetapi juga memberikan rasa tenang dan aman. Ia tidak perlu lagi membawa uang tunai atau antre lama di loket pembayaran karena semua sudah berjalan otomatis dan tercatat dalam sistem BPJS Kesehatan.

“Kadang kalau bayar iuran BPJS Kesehatan secara manual lewat aplikasi, seperti mobile
banking, sinyal suka lemot atau server sibuk. Jika lewat fitur autodebit, kita hanya perlu memastikan saldonya cukup dan semuanya jadi beres dan kami juga mendapatkan pesan
notifikasi dari bank setelah iurannya terpotong,” kata Zakiah.

Zakiah telah membuktikan secara nyata, bagaimana fitur autodebit ini membantu ayahnya Agus Suparman (63) tetap dijamin oleh BPJS Kesehatan saat membutuhkan pelayanan kesehatan secara rutin di rumah sakit. Hal ini membuat Zakiah semakin bersyukur karena
status kepesertaan JKN aktif tetap terjaga berkat keputusannya untuk mengaktifkan fitur autodebit.

“Sejak awal jadi peserta JKN, ayah saya sudah sering menggunakan BPJS Kesehatan untuk mengobati penyakit jantung hingga operasi pengangkatan benjolan di bagian punggungnya
akibat penyakit diabetes. Bahkan, ayah saya pernah dirawat inap beberapa kali di ruang ICU dan beruntung saat itu kepesertaan JKN ayah saya tetap aktif karena iuran selalu dibayarkan
tepat waktu berkat fitur autodebit, sehingga pengobatan ayah bisa dijamin gratis sepenuhnya,” ujar Zakiah.

Tak hanya itu, Zakiah pun ikut merasakan kenyamanan dan kemudahan lainnya lewat fitur lain dari Aplikasi Mobile JKN, yang memungkinkan ia untuk mengubah data kepesertaan, mengecek tagihan, hingga mengakses antrean online di fasilitas kesehatan. Semua dapat dilakukan dari rumah dan genggaman, tanpa harus meluangkan banyak waktu.

“Sekarang kalau ayah atau keluarga lainnya mau berobat ke puskesmas atau rumah sakit, kami cukup menunjukkan KTP atau kartu JKN digital yang ada di Aplikasi Mobile JKN saja. Daftar antreannya pun bisa online lewat Aplikasi Mobile JKN itu, jadi rasanya lega sekali karena tidak perlu antre lama di fasilitas kesehatan,” ucap Zakiah.

Zakiah berharap agar masyarakat lainnya dapat memanfaatkan semua kemudahan yang telah disediakan oleh BPJS Kesehatan dan semakin sadar akan pentingnya membayar iuran tepat waktu, sehingga perlindungan kesehatan tetap berlanjut tanpa hambatan.

“Di saat darurat, kita baru sadar betapa berharganya status kepesertaan JKN yang aktif dan kami sangat bersyukur karena telah memanfaatkan fitur autodebit. Dengan cara sederhana, saya bisa memastikan seluruh anggota keluarga terlindungi kapan pun dan autodebit ini
rasanya, seperti asisten pribadi saya yang diam-diam bekerja setiap bulan, tapi hasilnya luar biasa,” tutup Zakiah. (HM)

Wawako Maigus Nasir: Saya Mengingatkan Agar Seluruh OPD Terus Menggenjot Kinerja    
Kamis, Oktober 30, 2025

On Kamis, Oktober 30, 2025

Wawako Maigus Nasir: Saya Mengingatkan Agar Seluruh OPD Terus Menggenjot Kinerja
Rapat Evaluasi Realisasi Penerimaan PAD Kota Padang yang digelar di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang, Kamis (30/10/2025).
BENTENGSUMBAR.COM
- Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang hingga 29 Oktober 2025 telah mencapai Rp 767,74 miliar atau 85,52 persen dari target Rp 897,69 miliar.

Hal ini disampaikan dalam Rapat Evaluasi Realisasi Penerimaan PAD Kota Padang yang digelar di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang, Kamis (30/10/2025).

Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, yang memimpin rapat tersebut menyampaikan apresiasi kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengumpul pajak atas capaian yang dinilai sangat baik. Ia berharap semangat ini terus dijaga agar target PAD dapat tercapai 100 persen menjelang akhir tahun.

“Saya mengingatkan agar seluruh OPD terus menggenjot kinerja dan menjaga keseimbangan antara realisasi pendapatan dan pelaksanaan program. Masing-masing OPD silakan fokus mengejar targetnya. Harapan kita, akhir tahun nanti tidak hanya mencapai target, tapi juga surplus,” ujarnya.

Maigus Nasir juga menambahkan bahwa target PAD Kota Padang tahun 2025 mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun 2024 target PAD sebesar Rp 706 miliar, sementara tahun 2025 naik menjadi Rp 897,69 miliar atau meningkat hampir Rp 200 miliar.

“Tahun 2026 target kita jauh lebih besar lagi, yakni Rp 1,025 triliun, naik sekitar Rp100 miliar. Karena itu, mari kita perkuat digitalisasi penerimaan daerah kita agar target kita dapat tercapai,” pungkasnya.

Sementara itu, Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang, Didi Aryadi, dalam paparannya menyampaikan rincian capaian PAD per triwulan.

Pada triwulan I, realisasi mencapai Rp 214,64 miliar. Triwulan II mencapai Rp 427,05 miliar. Triwulan III sebesar Rp 692,52 miliar.

Hingga triwulan IV per 29 Oktober 2025, realisasi PAD telah menyentuh 85,52 persen dari target Rp 897,69 miliar. (*)

Bebas Bersyarat Setya Novanto Digugat, Ditjenpas Buka Suara    
Kamis, Oktober 30, 2025

On Kamis, Oktober 30, 2025

Bebas Bersyarat Setya Novanto Digugat, Ditjenpas Buka Suara
SK yang diterbitkan pada 15 Agustus 2025 terkait pembebasan bersyarat terpidana korupsi E-KTP, Setya Novanto (Setnov) digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
BENTENGSUMBAR.COM
- Surat Keputusan (SK) Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor: PAS-1423.PK.05.03.

SK yang diterbitkan pada 15 Agustus 2025 terkait pembebasan bersyarat terpidana korupsi E-KTP, Setya Novanto (Setnov) digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Gugatan dilayangkan Aliansi untuk Kesejahteraan Indonesia (Arukki) dan Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegak Hukum Indonesia (LP3HI). 

Sidang perdana gugatan tersebut digelar di PTUN Jakarta, pada Rabu 29 Oktober 2025 dengan agenda persiapan perbaikan. 

Arukki dan LP3HI menilai SK terkait pembebasan bersyarat itu bertentangan dengan aturan mengenai pembebasan bersyarat. 

Pada intinya, pembebasan bersyarat bisa diberikan kepada narapidana apabila berkelakuan baik. Sementara, mantan Ketua DPR RI itu dinilai tercatat pernah melakukan beberapa pelanggaran berat.

"Setya Novanto selama menjalani proses pemidanaan telah terbukti melanggar berbagai aturan," ujar Kuasa Hukum Arukki dan LP3HI, Boyamin Saiman.

Sementara itu, Kepala Bagian Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan HAM, Rika Aprianti, merespons adanya gugatan terkait pembebasan bersyarat Setnov. Rika memastikan SK pembebasan bersyarat itu telah mengikuti prosedur yang ada.

"SK pembebasan bersyarat yang sudah dikeluarkan pastinya sudah melalui pertimbangan dan juga sudah memenuhi persyaratan yang diatur dalam pemberian hak pembebasan bersyarat bagi warga binaan, memenuhi persyaratan administratif dan substantif, demikian," ujar Rika, Kamis (30/10/2025).

Ditjenpas berkomitmen mengikuti seluruh proses hukum yang ada. Adapun Ditjenpas merupakan pihak tergugat dalam perkara ini.

"Kami akan mengikuti prosedur," kata Rika.

Kuasa Hukum Setnov, Maqdir Ismail, mengungkap hal senada. Ia memastikan Setya telah memenuhi seluruh syarat pembebasan bersyarat.

"Semua syarat-syarat pembebasan bersyarat sudah terpenuhi. Uang pengganti dan denda semua sudah dibayar menjelang bebas bersyarat," tegasnya. (*)

Sumber: Okezone.com

Wako Fadly Amran: Kita Ingin DLH Semakin Tangguh dan Cepat dalam Menangani Urusan Kebersihan Kota    
Kamis, Oktober 30, 2025

On Kamis, Oktober 30, 2025

Wako Fadly Amran: Kita Ingin DLH Semakin Tangguh dan Cepat dalam Menangani Urusan Kebersihan Kota
Wako Padang, Fadly Amran, menyerahkan armada operasional baru kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang.
BENTENGSUMBAR.COM
- Wali Kota Padang, Fadly Amran, menyerahkan armada operasional baru kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang, bertempat di Pool DLH, Aia Pacah, Kecamatan Koto Tangah, Kamis (30/10/2025).

Penyerahan tersebut menjadi langkah nyata Pemerintah Kota Padang dalam memperkuat armada pendukung kebersihan kota serta peningkatan kinerja pengelolaan lingkungan hidup.

Armada yang diserahkan terdiri dari 19 unit truk arm roll, 11 unit dump truck, 1 unit truk tangki, 16 unit mobil pick up, serta 1 unit mini excavator.

Seluruh kendaraan tersebut akan digunakan untuk memperlancar operasional pengangkutan sampah dan perawatan kebersihan di berbagai wilayah Kota Padang.

Fadly Amran menyampaikan bahwa penambahan armada ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih optimal di bidang kebersihan dan pengelolaan lingkungan.

“Kita ingin DLH semakin tangguh dan cepat dalam menangani urusan kebersihan kota. Dengan tambahan armada ini, diharapkan pelayanan pengangkutan sampah bisa lebih merata hingga ke tingkat kelurahan,” ujar Fadly.

Fadly Amran juga menekankan pentingnya pemeliharaan armada secara berkala agar dapat digunakan dalam jangka panjang serta mendukung terciptanya Kota Padang yang bersih, hijau, dan berkelanjutan.

Sementara itu, Kepala DLH Kota Padang Fadelan Fitra Masta menyampaikan bahwa tambahan armada ini akan memperkuat upaya pemerintah dalam mewujudkan program unggulan “Padang Rancak”.

“Dengan dukungan sarana yang memadai, DLH siap meningkatkan kebersihan lingkungan dan memperkuat kolaborasi bersama masyarakat menuju Kota Padang yang semakin indah dan tertata,” terang Fadelan. (*)

Benarkan Orang Dalam Video yang Beredar di Medos Dirinya, Mantan Bupati Dharmasraya Adi Gunawan Bantah Narasi yang Menuduhnya    
Kamis, Oktober 30, 2025

On Kamis, Oktober 30, 2025

Benarkan Orang Dalam Video yang Beredar di Medos Dirinya, Mantan Bupati Dharmasraya Adi Gunawan Bantah Narasi yang Menuduhnya
Akhirnya pria yang ada dalam video itu buka suara. Dia adalah Ketua DPD Golkar Dharmasraya, Adi Gunawan, pernah jadi Bupati daerah itu dengan periode jabatan 2010-2015.
BENTENGSUMBAR.COM
- Akhir-akhir ini publik Ranah Minang dihebohkan dengan beredar luasnya di jejaring media sosial sebuah vedio penggrebekan yang dilakukan warga terhadap salah seorang pejabat di Sumatera Barat.

Video berdurasi sekitar satu menit itu menampilkan suasana tegang saat beberapa warga terlihat mengamankan seorang pria yang diduga AG di area penginapan.

Bahkan sejumlah warga menduga pria tersebut penyuka sesama jenis dan sempat melakukan pemesanan melalui jasa Open BO.

Akhirnya pria yang ada dalam video itu buka suara. Dia adalah Ketua DPD Golkar Dharmasraya, Adi Gunawan, pernah jadi Bupati daerah itu dengan periode jabatan 2010-2015.

Ia pun membenarkan orang berinisial AG dalam video, yang beritanya sudah terlanjur beredar luas tersebut adalah dirinya.

"Benar, pria berinisial AG dalam video itu adalah saya," kata Adi Gunawan dalam sebuah video verifikasi yang beredar luas dan dikutip media ini, Kamis, 30 Oktober 2025.

Meski demikian dia tidak menjelaskan lokasi penggrebekan oleh warga dalam video itu. Menurut narasi yang beredar luas, lokasi kejadian di sebuah area penginapan di Kota Padang.

Namun narasi yang ada dalam video itu, Adi Gunawan membantahnya, karena dia tidak pernah melakukan perbuatan yang diberitakan dalam video itu.

"Narasi dalam video itu tidak benar adanya, karena saya tidak pernah melakukan perbuatan, seperti yang diberitakan dalam video itu," jelasnya.

Menurut Adi Gunawan, tindakan itu terjadi karena kesalahpahaman dan perbuatan orang yang tidak bertanggungjawab menyebarluaskan video itu, tanpa minta izin pada dirinya dan konteks yang sebenarnya.

Ia pun mengimbau masyarakat, Dharmasraya khususnya dan Sumatera Barat pada umumnya, dapat menjaring informasi yang sebenarnya dengan bijak dan tidak langung percaya pada video dan narasi yang tidak jelas sumbernya.

Ia berterimakasih pada doa dan dukungan keluarga, sahabat, masyarakat, tokoh-tokoh lainnya dan rekan-rekan media.

"Semoga kebenaran bisa terungkap dan keadilan segera ditegakkan," tutupnya. (*)

Penulis: Zamri Yahya, SH.i, WU

Ketua Komisi II DPRD Padang Rachmad Wijaya Soroti Rendahnya Pajak Air Tanah, Minta Bapenda Lebih Serius Garap PAD    
Kamis, Oktober 30, 2025

On Kamis, Oktober 30, 2025

Ketua Komisi II DPRD Padang Rachmad Wijaya Soroti Rendahnya Pajak Air Tanah, Minta Bapenda Lebih Serius Garap PAD
Ketua Komisi II DPRD Kota Padang, Rachmad Wijaya, menilai ada ketimpangan sekaligus kelemahan dalam pengelolaan serta pemungutan pajak.
BENTENGSUMBAR.COM
- Potensi pajak air tanah di Kota Padang dinilai masih rendah dan belum tergarap maksimal. Ketua Komisi II DPRD Kota Padang, Rachmad Wijaya, menilai ada ketimpangan sekaligus kelemahan dalam pengelolaan serta pemungutan pajak dari sektor tersebut, terutama di kalangan perhotelan yang menggunakan air tanah sebagai sumber utama operasionalnya.

“Bapenda harus lebih serius, lebih detail, dan memastikan berapa banyak air tanah yang digunakan serta berapa yang seharusnya dibayar. Jangan sampai ada yang tidak seimbang antara pemakaian dan pembayaran,” tegas Rachmad Wijaya kepada BentengSumbar.com, Kamis, 30 Oktober 2025.

Menurutnya, rendahnya pajak air tanah di sejumlah wajib pajak menunjukkan adanya potensi kebocoran pendapatan daerah. Ia menilai, hotel-hotel yang tidak berlangganan PDAM semestinya memiliki nilai retribusi air tanah yang lebih besar. Namun di lapangan justru ditemukan sebaliknya. “Kami melihat ada kejanggalan. Beberapa hotel yang tidak menggunakan air PDAM malah memiliki nilai pajak air tanah yang rendah. Ini harus segera ditelusuri,” ujarnya.

Rachmad meminta Bapenda turun langsung memeriksa hotel-hotel yang retribusi air tanahnya kecil tetapi tidak menggunakan air PDAM. “Kalau mereka tidak pakai PDAM, otomatis semua kebutuhan air bersumber dari tanah. Maka kontribusi pajaknya juga harus sepadan,” tambah Rachmad.

Berdasarkan data Bapenda Kota Padang hingga Agustus 2025, total penerimaan pajak air tanah hanya mencapai Rp2,06 miliar dari 263 wajib pajak. Angka ini dinilai masih rendah dibandingkan potensi sebenarnya. Rata-rata penerimaan per wajib pajak sekitar Rp7,8 juta, dengan pembayaran tertinggi Rp157,6 juta dan terendah hanya Rp6.110. “Sebagian kecil wajib pajak justru memberikan kontribusi terbesar terhadap penerimaan pajak air tanah. Ini menunjukkan adanya ketimpangan dan lemahnya pengawasan yang perlu dicermati bersama,” kata Rachmad yang juga menjabat sebagai Wakil Sekretaris DPD Partai Gerindra Sumatra Barat.

Ia menilai, sebagian wajib pajak membayar jumlah yang sama setiap bulan, menandakan sistem tarif yang konsisten. Namun, perlu dilakukan evaluasi terhadap wajib pajak dengan setoran sangat kecil karena bisa jadi mereka sudah tidak aktif atau terjadi kesalahan data. “Penerimaan ini baru sampai Agustus. Masih ada peluang meningkat di akhir tahun jika kepatuhan wajib pajak terus dijaga. Tapi kalau pola seperti ini terus berulang, PAD kita dari air tanah akan tetap rendah,” sebutnya.

Dari laporan Bapenda, sektor perhotelan menjadi salah satu penyumbang terbesar pajak air tanah. Hotel Pangeran Beach tercatat membayar Rp53,6 juta, sementara Hotel Grand Zuri Rp31,8 juta hingga Agustus 2025.

Namun, Rachmad juga menyoroti perbedaan mencolok antara Hotel Pangeran Beach dan ZHM Hotel. Meski keduanya sama-sama ramai dikunjungi, Hotel Pangeran Beach tetap membayar tagihan PDAM sekitar Rp47 juta per bulan, sementara ZHM tidak berlangganan PDAM. “Kami ingin memastikan, apakah ini logis atau bagaimana. Karena dua hotel ini sama-sama memiliki aktivitas tinggi. Apakah cukup hanya dengan air tanah bagi ZHM? Nanti akan kami kroscek kembali,” kata Rachmad.

Komisi II DPRD Padang, lanjutnya, akan terus mendorong pemerintah kota untuk memperkuat pengawasan terhadap penggunaan air tanah dan memastikan seluruh pengguna berizin membayar sesuai ketentuan. “Pajak air tanah bukan hanya kewajiban administrasi, tapi juga tanggung jawab sosial dalam menjaga sumber daya alam,” ujarnya.

Ia menegaskan, Bapenda harus lebih transparan dan profesional dalam mengelola PAD dari sektor ini. “Kami tidak ingin ada permainan dalam penerimaan PAD air tanah. Rendahnya penerimaan saat ini harus menjadi peringatan bagi Pemko agar lebih tegas dan serius. Komisi II DPRD Padang akan terus mengawasinya,” tutup Rachmad Wijaya. (*)

Harap Disimak! Perintah Tegas Presiden Prabowo Subianto ke Kapolri: Berantas Narkoba hingga Judol    
Kamis, Oktober 30, 2025

On Kamis, Oktober 30, 2025

Harap Disimak! Perintah Tegas Presiden Prabowo Subianto ke Kapolri: Berantas Narkoba hingga Judol
Di hadapan Kapolri dan jajaran kepolisian, Prabowo menyebutkan bahwa penugasan ini merupakan bagian dari upaya besar untuk melindungi bangsa.
BENTENGSUMBAR.COM
- Presiden Prabowo Subianto secara tegas menugaskan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dengan tiga prioritas utama dalam memimpin Kepolisian Republik Indonesia.

Penugasan ini disampaikan langsung oleh Presiden saat menghadiri pemusnahan barang bukti narkoba di Lapangan Bhayangkara Polri, Jakarta Selatan, Rabu (29/10/2025).

Di hadapan Kapolri dan jajaran kepolisian, Prabowo menyebutkan bahwa penugasan ini merupakan bagian dari upaya besar untuk melindungi bangsa dari berbagai ancaman yang merusak masa depan negara.

Pemusnahan narkoba tersebut menjadi momen simbolis penugasan tiga prioritas yang harus dipimpin oleh kapolri.

"Kapolri, tugas utama polisi sekarang saya letakkan di pundak Anda. Saya minta Kapolri tiga hal yang memimpin untuk saya," tegas Prabowo saat memberikan sambutan.

Prioritas 1: Pemberantasan Narkoba

Prabowo menempatkan pemberantasan narkoba sebagai tugas nomor satu, dengan penilaian tegas bahwa narkoba merupakan ancaman besar yang merusak masa depan bangsa, sama berbahayanya dengan ancaman psikologis, politis, dan militer.

Pada acara pemusnahan tersebut, Polri memusnahkan barang bukti narkoba sebanyak 214,84 ton senilai Rp 29,37 triliun. Jumlah barang bukti ini, yang disita sepanjang periode Oktober 2024–Oktober 2025, diperkirakan telah menyelamatkan kurang lebih 629,93 juta jiwa dari potensi penyalahgunaan narkoba.

Selain penindakan kasus dan tersangka, Polri juga menunjukkan capaian dalam penindakan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terkait narkoba. Penindakan TPPU ini bertujuan untuk memiskinkan bandar narkoba dengan total aset yang disita mencapai Rp 221,38 miliar.

Prioritas 2: Pemberantasan Penyelundupan

Tugas kedua yang diemban Kapolri adalah memberantas penyelundupan. Presiden tidak merinci jenisnya, namun menekankan pentingnya menghilangkan "kebocoran kekayaan negara."

Presiden mengibaratkan kekayaan negara seperti darah dalam tubuh, di mana kebocoran kekayaan negara akan membawa bangsa pada kegagalan. 

Pemberantasan penyelundupan diyakini menjadi kunci untuk mengamankan sumber daya dan kekayaan negara. 

Jenis penyelundupan yang menjadi fokus perhatian termasuk tambang ilegal, ekspor nikel ilegal, dan penyelewengan BBM bersubsidi yang merugikan pendapatan negara secara masif.

Prioritas 3: Pemberantasan Judi Online

Tugas ketiga yang harus dipimpin oleh Kapolri adalah pemberantasan judi online. Meskipun ancaman ini tidak dibahas dalam data pemusnahan barang bukti, penugasannya menunjukkan bahwa judi online dianggap sebagai ancaman psikologis dan sosial yang harus dihilangkan.

Judi online bukan hanya merusak moral bangsa, tetapi juga menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi masyarakat, memicu kriminalitas, bahkan menjadi penyebab kasus bunuh diri karena jerat utang. 

Penugasan ini bertujuan menjaga stabilitas sosial dan melindungi masyarakat dari praktik ilegal yang merusak tersebut. (*)