HEADLINE
Dari Musala Menjadi Masjid, Al Furqan Kini Jadi Pusat Ibadah dan Pembinaan Generasi    
Selasa, November 17, 2026

On Selasa, November 17, 2026

Dari Musala Menjadi Masjid, Al Furqan Kini Jadi Pusat Ibadah dan Pembinaan Generasi
Wali Kota Padang, Fadly Amran, meresmikan Masjid Al Furqan, Selasa (17/11/2026). (Fotdok: Faisal). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Perjalanan sebuah tempat ibadah tidak hanya diukur dari bangunan yang berdiri megah, tetapi juga dari seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat. Semangat itulah yang kini tumbuh di Masjid Al Furqan, Jalan Andalas Sumua Gadang, Kelurahan Andalas, Kecamatan Padang Timur. Berawal dari musala sederhana, tempat ibadah ini akhirnya resmi menjadi masjid dan diharapkan semakin hidup sebagai pusat kegiatan umat.

Wali Kota Padang, Fadly Amran, meresmikan Masjid Al Furqan, Selasa (17/11/2026). Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pengguntingan pita, disaksikan pengurus masjid, jamaah, unsur Forkopimca Padang Timur, serta masyarakat setempat. Perubahan status dari musala menjadi masjid tersebut menjadi babak baru bagi aktivitas keagamaan masyarakat di lingkungan Andalas.

Namun, bagi Fadly Amran, makna kehadiran Masjid Al Furqan tidak berhenti pada pelaksanaan salat berjamaah. Ia berharap masjid ini berkembang menjadi community center atau pusat kegiatan masyarakat yang mampu merangkul semua kelompok usia, mulai dari anak-anak, generasi muda, orang dewasa hingga para lansia.

“Kita berharap Masjid Al Furqan ini tidak hanya menjadi pusat ibadah bagi anak-anak muda, tetapi juga ramah bagi para lansia. Masjid harus menjadi ruang bersama yang nyaman bagi seluruh lapisan masyarakat,” ungkapnya. Harapan tersebut menegaskan bahwa masjid harus hadir sebagai ruang kebersamaan, tempat masyarakat saling mengenal, belajar, dan memperkuat kepedulian sosial.

Fadly Amran juga mendorong pengurus dan jamaah untuk menjadikan Masjid Al Furqan sebagai bagian penting dalam menyukseskan Program Smart Surau yang telah diluncurkan Pemerintah Kota Padang sejak 2025. Program tersebut diarahkan untuk memakmurkan masjid sekaligus memperkuat pembinaan karakter, akhlak, dan kehidupan keagamaan generasi muda. Ia pun mengapresiasi pengurus masjid dan musala yang telah berpartisipasi mendukung program tersebut.

Menariknya, aktivitas positif di Masjid Al Furqan tidak hanya terlihat dari kegiatan ibadah dan pendidikan agama. Keberadaan papan informasi serta aktivitas Bank Sampah di lingkungan masjid turut mendapat apresiasi Wali Kota. Menurutnya, langkah tersebut menjadi contoh nyata dalam membangun kesadaran masyarakat untuk memilah sampah rumah tangga secara mandiri. Ia juga mengajak masyarakat memulai budaya hidup bersih dari lingkungan masjid agar menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari.

Di balik berdirinya masjid tersebut, ada semangat gotong royong yang menjadi fondasi utama. Ketua Pengurus Masjid Al Furqan, Yunior, menjelaskan bahwa pembangunan dimulai sejak Oktober 2025 melalui swadaya masyarakat dan dukungan para donatur. Pembangunan dilakukan secara bertahap hingga akhirnya masjid tersebut mampu menggelar salat Jumat perdana pada 20 Februari 2026. Perjalanan itu menjadi bukti bahwa kebersamaan dan kepedulian warga mampu mewujudkan fasilitas ibadah yang dibutuhkan bersama.

Kini, Masjid Al Furqan juga berkembang sebagai tempat pendidikan keagamaan bagi anak-anak. Tercatat sebanyak 53 santri Taman Pendidikan Al Quran (TPQ) dan 32 santri Taman Pendidikan Al Quran tingkat Awaliyah (TQA) mengikuti pembinaan dengan bimbingan para guru mengaji. Aktivitas tersebut menjadi modal penting dalam menanamkan kecintaan terhadap Al Quran sekaligus membentuk generasi yang memiliki bekal keagamaan sejak dini.

Yunior menyampaikan terima kasih kepada Wali Kota Padang yang telah meresmikan Masjid Al Furqan. Ia berharap perhatian dan dukungan Pemerintah Kota Padang terus berlanjut, terutama untuk pengembangan fasilitas masjid ke depan. “Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota yang telah meresmikan masjid ini. Kami berharap dukungan dari Pemerintah Kota Padang untuk mendukung pembangunan fasilitas masjid ke depannya,” tuturnya. Dengan semangat gotong royong yang telah mengantarkan musala menjadi masjid, Al Furqan kini memikul harapan lebih besar: bukan sekadar tempat bersujud, melainkan rumah bersama untuk pendidikan, kepedulian, dan penguatan kehidupan masyarakat. (*)

Belajar Siaga Sebelum Bencana Datang, Wawako Pariaman Edukasi Siswa MTsN 2    
Selasa, November 17, 2026

On Selasa, November 17, 2026

Belajar Siaga Sebelum Bencana Datang, Wawako Pariaman Edukasi Siswa MTsN 2
Wakil Wali Kota Pariaman, Mulyadi, hadir memimpin apel sekaligus memberikan Sosialisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana di lingkungan sekolah. (Fotdok: Armaidi). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Bencana bisa datang tanpa mengetuk pintu. Tidak ada yang tahu kapan dan di mana peristiwa itu terjadi. Namun, satu hal yang bisa dilakukan adalah mempersiapkan diri agar tidak panik dan mengetahui langkah yang tepat untuk menyelamatkan diri. Pesan inilah yang ingin ditanamkan Pemerintah Kota Pariaman kepada para pelajar.

Suasana di MTsN 2 Pariaman, Selasa (17/11/2026), menjadi momentum penting bagi para siswa untuk mengenal lebih dekat ancaman bencana sekaligus memahami cara menghadapinya. Wakil Wali Kota Pariaman, Mulyadi, hadir memimpin apel sekaligus memberikan Sosialisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana di lingkungan sekolah.

Di hadapan para siswa, Mulyadi menegaskan bahwa edukasi kebencanaan bukan sekadar pengetahuan tambahan, melainkan bekal penting yang dapat menyelamatkan nyawa. Anak-anak perlu mengetahui apa yang harus dilakukan ketika bencana terjadi, bagaimana melindungi diri, serta ke mana harus mencari tempat aman.

"Kami datang ke sini dalam rangka memberikan pengetahuan kepada anak-anak tentang bagaimana mempersiapkan diri dan menyelamatkan diri apabila terjadi bencana," ujarnya.

Menurut Mulyadi, kesiapsiagaan harus dibangun sejak dini. Sebab, bencana tidak pernah bisa dipastikan waktu kedatangannya. Ketika pengetahuan sudah tertanam, seseorang diharapkan mampu mengambil tindakan yang tepat dan tidak larut dalam kepanikan saat menghadapi situasi darurat.

Karena itu, sosialisasi tersebut tidak berhenti pada penyampaian materi. Setelah pemberian edukasi, para siswa juga dijadwalkan mengikuti simulasi kebencanaan yang dipandu oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pariaman. Melalui praktik langsung, siswa diharapkan lebih memahami tindakan penyelamatan diri ketika menghadapi keadaan darurat.

"Kita tidak bisa mengetahui kapan bencana akan datang, tetapi kita harus selalu siap siaga untuk menghadapinya," ungkap Mulyadi, seraya mengingatkan pentingnya mengikuti arahan petugas saat simulasi berlangsung.

Kegiatan yang didampingi BPBD Kota Pariaman itu turut dihadiri Kepala MTsN 2 Pariaman, Nurul Hidayati Suhaimi, bersama jajaran sekolah. Selain mengajak siswa meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana, Mulyadi juga memotivasi mereka agar terus bersemangat belajar dan mempersiapkan diri untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Melalui edukasi dan simulasi ini, sekolah diharapkan tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu, tetapi juga ruang untuk membangun budaya sadar bencana. Sebab, siswa yang memahami risiko, mengenali langkah penyelamatan, dan terbiasa bersikap tenang saat keadaan darurat merupakan bagian penting dalam mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman, tangguh, dan siap menghadapi bencana. (*) 

Pewarta: Armaidi Tanjung

Gubernur Mahyeldi Dorong Optimalisasi Peran TTIC untuk Perkuat Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan    
Selasa, November 17, 2026

On Selasa, November 17, 2026

Gubernur Mahyeldi Dorong Optimalisasi Peran TTIC untuk Perkuat Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan
Mahyeldi saat menghadiri High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumbar Triwulan IV Tahun 2026 di Aula Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumbar, Selasa (17/11/2026). (Fotdok: Budi). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah mendorong optimalisasi Toko Tani Indonesia Center (TTIC) sebagai instrumen strategis pemerintah dalam memperkuat distribusi pangan, memperpendek rantai pasok, dan menjaga stabilitas harga di pasaran. Melalui penguatan TTIC dan kerja sama perdagangan antardaerah, pemerintah diharapkan mampu memastikan hasil produksi petani terserap dengan harga yang layak, sekaligus menjaga keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Mahyeldi saat menghadiri High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumbar Triwulan IV Tahun 2026 di Aula Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumbar, Selasa (17/11/2026). Pertemuan tersebut mengangkat tema penguatan produksi dan kelancaran distribusi pangan melalui optimalisasi TTIC dan kerja sama antardaerah.

Menurut Mahyeldi, pengendalian inflasi tidak cukup hanya mengandalkan peningkatan produksi, tetapi harus didukung sistem distribusi yang efektif dan terkoordinasi. TTIC perlu dioptimalkan untuk menghubungkan daerah sentra produksi dengan wilayah yang membutuhkan pasokan, sehingga keseimbangan harga di tingkat petani maupun konsumen dapat terjaga.

Ia menegaskan, pemerintah harus memastikan petani dan peternak memperoleh harga jual yang wajar tanpa membebani masyarakat dengan harga pangan yang terlalu tinggi. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah memperkuat perdagangan antardaerah, terutama ketika terjadi ketidakseimbangan pasokan dan harga. Mahyeldi mencontohkan distribusi bawang merah dari Solo ke Padang ketika harga di daerah asal mengalami penurunan, serta pengiriman telur ayam dalam jumlah besar untuk membantu penyerapan hasil produksi.

Selain distribusi, penguatan produksi komoditas strategis juga menjadi perhatian. Mahyeldi menyebut ketersediaan cabai saat ini dilaporkan mengalami surplus. Kondisi tersebut perlu dikelola melalui penguatan akses pasar dan peningkatan kapasitas petani, termasuk optimalisasi fasilitas greenhouse yang telah tersedia di sejumlah kabupaten dan kota. Sementara untuk komoditas jagung, peningkatan produksi perlu didorong melalui penyediaan benih berkualitas dengan harga terjangkau bagi petani.

Mahyeldi juga meminta pemerintah kabupaten dan kota memperkuat pemantauan harga, stok, data produksi, serta perkiraan waktu panen sebagai dasar membangun sistem peringatan dini. Kelancaran distribusi ke seluruh wilayah, termasuk Kabupaten Kepulauan Mentawai, juga perlu menjadi perhatian bersama. Koordinasi dengan kepolisian dan dinas perhubungan diperlukan untuk memastikan rantai pasok berjalan lancar, termasuk dalam menjaga kelancaran distribusi BBM yang berpengaruh terhadap biaya transportasi pangan.

Menghadapi tahun 2027, Gubernur meminta setiap bupati dan walikota menyusun Rencana Aksi Pengendalian Inflasi paling lambat akhir Desember 2026. Rencana tersebut harus memuat jadwal tanam, jadwal produksi, proyeksi kebutuhan pangan, serta skema kerja sama antardaerah. Dengan perencanaan berbasis data, daerah surplus dapat dihubungkan lebih cepat dengan daerah yang membutuhkan pasokan sehingga potensi gejolak harga dapat diantisipasi.

Sementara itu Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumbar, Muhammad Abdul Majid Ikram dalam paparannya menyampaikan bahwa sejumlah komoditas pangan masih berpotensi mengalami kenaikan harga menjelang akhir tahun. Hingga minggu kedua November, tekanan kenaikan harga diperkirakan berada di kisaran 0,06 persen. Komoditas yang perlu diwaspadai antara lain cabai merah, bawang merah, dan jengkol akibat keterbatasan pasokan. Potensi kenaikan cabai merah terutama berasal dari Padang Pariaman dan Pesisir Selatan, sedangkan cabai rawit menjadi perhatian di Payakumbuh dan Kabupaten Agam.

Di sisi lain, harga daging ayam ras relatif stabil karena pasokan yang mencukupi. Panen cabai rawit lokal juga diharapkan membantu menjaga stabilitas harga. Namun, kenaikan tarif angkutan udara menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) tetap perlu diantisipasi seiring meningkatnya permintaan perjalanan pada akhir tahun.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga menyerahkan penghargaan kepada TPID kabupaten/kota terresponsif melalui KIAT SUMBAR Triwulan III Tahun 2026. Penghargaan diberikan kepada Kabupaten Solok dengan 181 kegiatan, Kabupaten Tanah Datar dengan 163 kegiatan, dan Kota Padang Panjang dengan 155 kegiatan.

Melalui pertemuan tersebut, Pemprov Sumbar bersama pemerintah kabupaten dan kota, Bank Indonesia, serta instansi terkait berkomitmen memperkuat koordinasi pengendalian inflasi melalui peningkatan produksi, optimalisasi TTIC, dan kerja sama antardaerah. Langkah tersebut diharapkan dapat menjaga kelancaran rantai pasok, melindungi kepentingan petani dan konsumen, serta mempertahankan stabilitas ekonomi daerah. (Adpsb/rmz/bud)

Raih Gelar Doktor Hukum di Universitas Borobudur, Afriendi Sikumbang Usulkan SOP Terpadu untuk Akhiri "Ego Sektoral" Restorative Justice di Indonesia    
Selasa, November 17, 2026

On Selasa, November 17, 2026

Raih Gelar Doktor Hukum di Universitas Borobudur, Afriendi Sikumbang Usulkan SOP Terpadu untuk Akhiri "Ego Sektoral" Restorative Justice di Indonesia
Advokat sekaligus akademisi, Dr. Afriendi Sikumbang, S.H.I., S.H, M.H., CPM, SHEL, CCD, CWC dalam gagasan disertasi doktor hukum yang berjudul Harmonisasi Regulasi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia yang diumumkan saat wisuda Universitas Borobudur Minggu, 16/10 2026 di Jakarta International Covention Center (JICC) Jakarta Pusat. (Fotdok: Ist). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional melalui UU Nomor 1 Tahun 2023 serta KUHAP Baru melalui UU Nomor 20 Tahun 2025 sejak awal tahun 2026 menjadi tonggak baru peradilan pidana di Indonesia. Kedua regulasi tersebut secara tegas menggeser paradigma pemidanaan dari orientasi pembalasan menuju pemulihan melalui mekanisme keadilan restoratif (restorative justice).

Namun, hadirnya payung hukum di tingkat undang-undang tersebut dinilai tetap membutuhkan penyelarasan aturan teknis yang kuat di lapangan. Hal ini menjadi sorotan utama Advokat sekaligus akademisi, Dr. Afriendi Sikumbang, S.H.I., S.H, M.H., CPM, SHEL, CCD, CWC dalam gagasan disertasi doktor hukum yang berjudul Harmonisasi Regulasi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia yang diumumkan saat wisuda Universitas Borobudur Minggu, 16/10 2026 di Jakarta International Covention Center (JICC) Jakarta Pusat.

Menurut Afriendi, sebelum berlakunya KUHP dan KUHAP Baru, penerapan keadilan restoratif kerap terhambat oleh ego sektoral karena masing-masing lembaga penegak hukum mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, hingga Mahkamah Agung berpedoman pada peraturan internal sendiri seperti Perpol, Perja, dan Perma. 

"Masuknya mekanisme keadilan restoratif secara formal dalam KUHAP Baru adalah langkah maju yang menjawab fragmentasi aturan selama ini. Namun di masa transisi ini, penyusunan peraturan pelaksana dan Standar Operasional Prosedur (SOP) terpadu lintas lembaga tetap mutlak diperlukan agar tidak terjadi perbedaan tafsir antara penyidik, penuntut umum, dan hakim di lapangan," ujar Afriendi dalam keterangannya.

Ketua DPW Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) DKI Jakarta ini menambahkan, ketentuan dalam KUHAP Baru yang mewajibkan pengawasan pengadilan serta membatasi penerapan restorative justice hanya untuk tindak pidana tertentu harus diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia (SDM) aparat. Ia juga menekankan pentingnya jaminan perlindungan hak-hak korban agar proses perdamaian benar-benar memulihkan kerugian korban, bukan sekadar menjadi jalan pintas penghentian perkara.

Rekam Jejak Praktisi dan Aktivis Hukum


Raih Gelar Doktor Hukum di Universitas Borobudur, Afriendi Sikumbang Usulkan SOP Terpadu untuk Akhiri "Ego Sektoral" Restorative Justice di Indonesia
Prosesi wisuda Doktor. (Fotdok: Ist). 

Gagasan pembaruan hukum yang diusung putra kelahiran Padang Pariaman, Sumatera Barat ini lahir dari pengalaman panjangnya bersentuhan langsung dengan praktik penegakan hukum di masyarakat. Alumnus Fakultas Syariah IAIN (kini UIN) Imam Bonjol Padang ini mengawali kiprahnya sebagai aktivis mahasiswa yang pernah menakhodai Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sumatera Barat, serta aktif sebagai Pengurus Lembaga Bantuan Hukum Pimpinan Pusat GP Ansor hingga baru-baru ini dipercaya sebagai Ketua DPP Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BM PAN) bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Di dunia profesional, Afriendi merupakan pendiri firma hukum Afriendi Sikumbang & Associates Law Firm. Namanya kerap mencuat dalam berbagai penanganan perkara strategis, termasuk saat sukses mengawal sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilkada sebagai Kuasa Hukum KPU kab/kota Sumatera Barat di Mahkamah Konstitusi (MK).

Selain berkecimpung di dunia advokasi dan pernah mengajar sebagai dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Sumatera Barat. Afriendi juga memiliki rekam jejak panjang di lembaga negara. Ia tercatat pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Barat periode 2014–2018, sebelum kemudian dipercaya memimpin lembaga tersebut sebagai Ketua KPID Sumatera Barat periode 2018–2022.

Berbekal kombinasi pengalaman sebagai advokat, mediator, akademisi, mantan komisioner lembaga negara, hingga pimpinan organisasi advokat di ibu kota, Dr. Afriendi Sikumbang berharap gagasan harmonisasi teknis restorative justice tersebut dapat menjadi rujukan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam mengawal implementasi KUHP dan KUHAP Baru agar lebih humanis dan berkeadilan. (*)

Padang Bidik Anugerah Tertinggi PGRI, Pendidikan dan Kesejahteraan Guru Jadi Andalan    
Selasa, November 17, 2026

On Selasa, November 17, 2026

Padang Bidik Anugerah Tertinggi PGRI, Pendidikan dan Kesejahteraan Guru Jadi Andalan
Wali Kota Padang Fadly Amran memaparkan berbagai kebijakan dan program yang telah dijalankan untuk memperkuat sektor pendidikan. (Fotdok: Faisal). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Kemajuan pendidikan tidak hanya diukur dari banyaknya sekolah atau prestasi peserta didik. Lebih dari itu, perhatian terhadap kesejahteraan guru, pemerataan akses pendidikan, hingga kesiapan generasi muda menghadapi masa depan menjadi bagian penting dalam membangun dunia pendidikan yang berkualitas. Komitmen itulah yang ditunjukkan Pemerintah Kota Padang saat mengikuti verifikasi lapangan penilaian Anugerah Dwija Praja Nugraha (DPN) dari Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), di Rumah Gadang Baiturrahmah, Selasa (17/11/2026).

Di hadapan tim verifikator, Wali Kota Padang Fadly Amran memaparkan berbagai kebijakan dan program yang telah dijalankan untuk memperkuat sektor pendidikan. Mulai dari memperluas kesempatan belajar, membantu siswa dari keluarga kurang mampu, meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik, hingga mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam proses pendidikan. Baginya, pembangunan pendidikan harus menyentuh seluruh lapisan masyarakat, sekaligus memastikan tidak ada anak yang kehilangan kesempatan untuk meraih masa depan lebih baik.

Salah satu wujud nyata komitmen tersebut hadir melalui Program Unggulan (Progul) Padang Juara. Pemerintah Kota Padang memberikan bantuan seragam sekolah gratis kepada 17.710 siswa SD dan SMP sederajat, baik negeri maupun swasta, yang berasal dari keluarga kurang mampu. Tidak hanya itu, sebanyak 16.208 siswa juga mendapatkan bantuan Lembar Kerja Siswa (LKS) gratis. Program ini menjadi salah satu upaya meringankan beban orang tua sekaligus mendukung kebutuhan belajar peserta didik.

Langkah memperluas kesempatan pendidikan juga diarahkan hingga jenjang perguruan tinggi. Pada 2026, sebanyak 60 penerima memperoleh beasiswa ke Guangdong, China, dan 41 penerima mendapatkan beasiswa melalui kerja sama dengan Politeknik Kirana. Sementara itu, sepanjang periode 2025–2026, terdapat 14 penerima beasiswa ke Amerika Serikat. Dukungan tersebut turut mencakup bantuan biaya hidup, sehingga kesempatan melanjutkan pendidikan tinggi semakin terbuka bagi generasi muda Kota Padang.

Di sisi lain, perhatian terhadap guru dan tenaga kependidikan juga menjadi bagian penting dalam kebijakan pendidikan daerah. Peningkatan insentif Guru PAUD, pemberian honor bagi Tutor Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), serta program peningkatan kapasitas tenaga kependidikan menjadi sejumlah langkah yang dilakukan. Pemerintah Kota Padang juga mendorong penguatan karakter dan kompetensi peserta didik melalui program-program pendidikan, termasuk Smart Surau yang mendapat perhatian dari jajaran PGRI.

Fadly Amran menegaskan, berbagai kebijakan tersebut merupakan bagian dari komitmen jangka panjang pemerintah daerah dalam menyiapkan sumber daya manusia berkualitas. "Kita berkomitmen untuk terus memajukan dunia pendidikan melalui perluasan akses pendidikan, peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru serta tenaga kependidikan, hingga penguatan karakter dan kompetensi peserta didik. Pendidikan menjadi salah satu fondasi penting dalam menyiapkan generasi muda yang unggul menyambut Indonesia Emas 2045," ujarnya.

Apresiasi juga disampaikan Tim Verifikator PB PGRI, Dodi Wahyudi. Ia menjelaskan, Anugerah Dwija Praja Nugraha merupakan penghargaan tahunan dari PB PGRI sebagai bentuk apresiasi terhadap kepala daerah yang menunjukkan komitmen dan kepedulian terhadap kemajuan pendidikan. Jika berhasil meraih penghargaan tersebut, penyerahan akan dilaksanakan pada puncak peringatan HUT ke-81 PGRI dan Hari Guru Nasional tingkat nasional 2026, Sabtu (28/11/2026), di Stadion Benteng Reborn, Kota Tangerang, Provinsi Banten.

Ketua PGRI Sumatera Barat, Darmalis, turut menyampaikan bahwa Fadly Amran merupakan satu-satunya kepala daerah di Sumatera Barat yang mengikuti penilaian Anugerah Dwija Praja Nugraha tersebut. Ia menyebut penghargaan itu sebagai bentuk apresiasi tertinggi PB PGRI kepada kepala daerah atas komitmennya memajukan dunia pendidikan. Darmalis juga mengapresiasi sejumlah program unggulan Pemerintah Kota Padang, terutama Smart Surau dan Padang Juara, yang dinilai berperan dalam pembinaan generasi muda, penguatan karakter, serta peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan.

Verifikasi lapangan ini menjadi kesempatan untuk melihat sejauh mana kebijakan pendidikan diterjemahkan menjadi program yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Bagi Kota Padang, upaya meraih Anugerah Dwija Praja Nugraha bukan semata-mata tentang sebuah penghargaan, melainkan juga dorongan untuk terus memperkuat komitmen terhadap siswa, guru, dan masa depan pendidikan. Sebab, di balik lahirnya generasi unggul, ada akses yang harus dibuka, kesejahteraan pendidik yang perlu diperhatikan, serta kerja bersama yang tidak boleh berhenti. (*)

Pascabencana, BPJS Kesehatan Jemput Bola, Warga Tanah Datar Kini Lebih Mudah Urus JKN    
Selasa, November 17, 2026

On Selasa, November 17, 2026

Pascabencana, BPJS Kesehatan Jemput Bola, Warga Tanah Datar Kini Lebih Mudah Urus JKN
Semangat inilah yang dihadirkan melalui kegiatan MPP Peduli di Kabupaten Tanah Datar, Selasa (17/11/2026). (Fotdok: Hermiko). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Di tengah upaya masyarakat bangkit dari dampak bencana, kemudahan mendapatkan pelayanan publik menjadi kebutuhan yang tak kalah penting. Bukan hanya soal memulihkan rumah dan lingkungan, tetapi juga memastikan berbagai kebutuhan dasar, termasuk jaminan kesehatan, tetap terpenuhi. Semangat inilah yang dihadirkan melalui kegiatan MPP Peduli di Kabupaten Tanah Datar, Selasa (17/11/2026).

Melalui kolaborasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama sejumlah instansi, pelayanan publik kini didekatkan kepada masyarakat. BPJS Kesehatan Cabang Payakumbuh turut mengambil bagian dengan menghadirkan berbagai layanan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sehingga warga tidak harus menempuh perjalanan jauh hanya untuk mengurus kebutuhan administrasi kepesertaan.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Payakumbuh, Haery Yasdi, mengatakan keberlanjutan akses terhadap jaminan kesehatan menjadi perhatian penting selama masa pemulihan pascabencana. Menurutnya, masyarakat harus tetap mendapatkan kemudahan dalam mengurus administrasi kepesertaan agar perlindungan kesehatan dapat dimanfaatkan ketika dibutuhkan. Kehadiran BPJS Kesehatan melalui MPP Peduli menjadi salah satu upaya memastikan pelayanan tersebut tetap berjalan.

Tak tanggung-tanggung, BPJS Kesehatan menghadirkan tiga titik pelayanan sekaligus, yakni loket di gedung Mal Pelayanan Publik (MPP), tenda pelayanan, serta mobil BPJS Keliling. Strategi jemput bola ini dilakukan untuk menjangkau lebih banyak masyarakat sekaligus mengurangi hambatan jarak dan waktu. Warga pun memiliki pilihan untuk mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan dan kemudahan akses masing-masing.

Antusiasme masyarakat terlihat dari ramainya kunjungan ke seluruh titik pelayanan. Beragam kebutuhan dilayani, mulai dari pengecekan status kepesertaan, pendaftaran, pemutakhiran dan perubahan data, informasi iuran, informasi fasilitas kesehatan, hingga konsultasi serta pengaduan. Bagi Haery Yasdi, kehadiran petugas di tengah masyarakat bukan sekadar membuka loket pelayanan, melainkan memastikan setiap peserta memperoleh kemudahan yang benar-benar dibutuhkan.

Upaya mendekatkan pelayanan tersebut juga terlihat dari capaian BPJS Kesehatan Cabang Payakumbuh. Hingga Oktober 2026, layanan tatap muka melalui kanal MPP telah dimanfaatkan lebih dari 322 peserta JKN. Sementara itu, melalui layanan BPJS Keliling, sebanyak 5.917 peserta telah mendapatkan pelayanan yang tersebar di 312 titik lokasi. Capaian ini menunjukkan pentingnya menghadirkan berbagai alternatif pelayanan agar masyarakat tidak selalu bergantung pada kantor cabang.

Di sisi lain, kemudahan juga terus diperkuat melalui layanan digital. Peserta JKN dapat menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada KTP maupun kartu JKN digital melalui Aplikasi Mobile JKN sebagai identitas kepesertaan ketika mengakses layanan kesehatan. Bahkan, masyarakat yang kehilangan atau mengalami kerusakan dokumen fisik akibat bencana tidak perlu khawatir karena identitas kepesertaan tetap dapat ditunjukkan melalui NIK maupun kartu digital. Haery juga mengingatkan peserta agar rutin memperbarui data dan memastikan status kepesertaan tetap aktif.

Kolaborasi lintas instansi menjadi kekuatan lain dalam kegiatan MPP Peduli. Asisten Deputi Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik Kementerian PANRB, R. Roro Vera Yuwantari Susilastuti, menegaskan bahwa pelayanan publik harus tetap hadir secara cepat, mudah, dan terintegrasi dalam situasi pascabencana. Hal senada disampaikan Kepala DPMPTSP Kabupaten Tanah Datar, Yessy Akmaliza. Kehadiran gerai Dukcapil bersama layanan BPJS Kesehatan memungkinkan masyarakat memperbarui data kependudukan sekaligus mengurus administrasi JKN tanpa harus berpindah-pindah tempat.

Pada akhirnya, pemulihan pascabencana bukan hanya tentang membangun kembali apa yang rusak, tetapi juga memastikan masyarakat tetap mendapatkan hak-hak dasarnya. Melalui MPP Peduli, BPJS Kesehatan bersama Kementerian PANRB dan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar berupaya menghadirkan pelayanan yang lebih dekat, praktis, dan mudah dijangkau. Masyarakat pun diimbau memastikan seluruh anggota keluarga terdaftar sebagai peserta JKN aktif, membayar iuran secara rutin, serta memanfaatkan kanal resmi BPJS Kesehatan agar perlindungan kesehatan tetap terjaga. (HM)

Buka Lomba Integrity Champions, Mahyeldi Ajak ASN Jadikan Integritas Budaya Kerja    
Selasa, November 17, 2026

On Selasa, November 17, 2026

Buka Lomba Integrity Champions, Mahyeldi Ajak ASN Jadikan Integritas Budaya Kerja
Mahyeldi saat membuka Lomba Integrity Champions dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) Tahun 2026 di Aula Kantor Gubernur Sumbar, Selasa (17/11/2026). (Fotdok: Budi). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) menjadikan integritas sebagai landasan utama dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas tidak cukup hanya dipahami sebagai nilai atau slogan, tetapi harus diwujudkan melalui kejujuran, tanggung jawab, dan keteladanan dalam setiap pelaksanaan pekerjaan.

Pesan tersebut disampaikan Mahyeldi saat membuka Lomba Integrity Champions dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) Tahun 2026 di Aula Kantor Gubernur Sumbar, Selasa (17/11/2026). Kegiatan yang mengusung tema “Berantas Korupsi untuk Negeri” tersebut menjadi salah satu upaya memperkuat pemahaman sekaligus membangun budaya antikorupsi di lingkungan pemerintahan.

Menurut Mahyeldi, peringatan HAKORDIA bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum untuk merefleksikan kembali amanah dan tanggung jawab yang melekat pada setiap aparatur negara. Pemberantasan korupsi harus dipahami sebagai upaya menjaga masa depan bangsa dan daerah, sekaligus memastikan hak masyarakat atas pembangunan dan pelayanan publik terpenuhi.

Ia mengingatkan, korupsi memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Penyelewengan anggaran, misalnya, dapat menghambat pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga penyaluran bantuan bagi petani dan nelayan. Dalam kondisi tersebut, masyarakat kecil menjadi pihak yang paling dirugikan karena kehilangan hak atas pelayanan dan pembangunan yang semestinya mereka terima.

“Korupsi juga merusak hal yang jauh lebih mahal daripada uang, yaitu kepercayaan. Ketika masyarakat tidak lagi percaya kepada pemerintah, program sebaik apa pun akan sulit berjalan. Pembangunan membutuhkan kepercayaan, dan kepercayaan hanya tumbuh dari integritas,” tegasnya.

Mahyeldi menambahkan, nilai-nilai antikorupsi sejatinya telah berakar dalam ajaran agama dan budaya Minangkabau. Prinsip amanah dalam ajaran Islam serta falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah menjadi landasan moral bagi ASN untuk menjalankan kewenangan secara jujur dan bertanggung jawab. Jabatan merupakan amanah, bukan hak istimewa, sementara kewenangan adalah titipan yang harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat.

Ia juga mengingatkan bahwa praktik korupsi tidak selalu bermula dari tindakan besar. Kebiasaan menerima uang terima kasih atas layanan yang menjadi kewajiban, penyalahgunaan kewenangan, hingga manipulasi dalam pelaksanaan tugas merupakan perilaku yang dapat mengikis integritas apabila dibiasakan.

Karena itu, Pemprov Sumbar terus memperkuat upaya pencegahan korupsi melalui pengendalian gratifikasi, penguatan sistem pengendalian internal, transparansi pengadaan barang dan jasa, pemanfaatan sistem digital, serta perbaikan pelayanan publik yang terbuka dan akuntabel.

Terkait pelaksanaan Integrity Champions, Mahyeldi menjelaskan bahwa lomba tersebut dirancang sebagai ruang pembelajaran bagi ASN untuk memperdalam pemahaman mengenai gratifikasi, konflik kepentingan, benturan kepentingan dalam pengadaan, kewajiban pelaporan, serta perlindungan terhadap pelapor. Ia berharap peserta tidak hanya berorientasi pada kemenangan, tetapi mampu menerapkan pengetahuan dan nilai integritas yang diperoleh dalam pekerjaan sehari-hari.

“Kemenangan sejati bukan piala yang dibawa pulang, tetapi kemampuan membawa nilai integritas kembali ke ruang kerja masing-masing. Jadilah champion yang tidak hanya juara di atas panggung, tetapi juara dalam kejujuran dan keteladanan,” pesannya.

Sementara itu, Inspektur Daerah Provinsi Sumbar, Andri Yulika menyampaikan bahwa Integrity Champions merupakan bagian dari upaya meningkatkan kesadaran aparatur terhadap bahaya dan dampak korupsi sekaligus menanamkan sembilan nilai integritas, yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil.

Kegiatan tersebut diikuti 138 peserta, terdiri atas dua orang ASN dari setiap organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sumbar serta dua ASN dari Inspektorat kabupaten/kota se-Sumbar.

"Selain meningkatkan pemahaman aparatur, kegiatan ini juga mendorong partisipasi aktif dalam kampanye antikorupsi melalui media kreatif agar pesan integritas dapat menjangkau masyarakat lebih luas,"ujar Andri

Melalui kegiatan tersebut, ia berharap nilai-nilai antikorupsi semakin mengakar dalam budaya kerja ASN dan diwujudkan melalui tindakan nyata, sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, serta semakin dipercaya masyarakat. (adpsb/rmz/bud)