Wako Fadly Amran Apresiasi Pelaksanaan PIAGEX 2026 yang Menjadi Ruang bagi Pelajar

Wako Fadly Amran Apresiasi Pelaksanaan PIAGEX 2026 yang Menjadi Ruang bagi Pelajar

BentengSumbar On Minggu, Juli 26, 2026

Wali Kota Padang Fadly Amran mengapresiasi pelaksanaan PIAGEX 2026 yang menjadi ruang bagi pelajar. (Foto: Diskominfo). 

BENTENGSUMBAR.COM - Pemerintah Kota Padang berkolaborasi dengan Sekolah Vokasi Universitas Negeri Padang (UNP), Musyawarah Guru Mata Pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi Sekolah Menengah Pertama (MGMP TIK SMP), dan Industri Animasi menggelar Padang International Animation & Game Expo (PIAGEX) 2026 di Gedung Bagindo Aziz Chan Youth Center, 25–27 Juli 2026, mulai pukul 08.30 WIB. 

Ketua Panitia PIAGEX 2026 Bayu R. Fajri menyampaikan PIAGEX 2026 menghadirkan expo, pameran, dan stand yang diikuti perguruan tinggi, SMP, serta industri animasi. Kegiatan juga dirangkai dengan berbagai perlombaan yang melibatkan pelajar, guru, perguruan tinggi, industri, dan masyarakat umum.

"Pembukaan kegiatan ini akan kita laksanakan pada 26 Juli 2026 mendatang. Untuk hari ini kita ada special screening Film Animasi Puti dan Batu Batikam yang merupakan program Kementerian Kebudayaan," katanya di Gedung Bagindo Aziz Chan Youth Center, 25 hingga 27 Juli 2026.

Bayu berharap kegiatan ini dapat mendorong pengembangan kemampuan coding, pembuatan game, dan robotik yang sejalan dengan penerapan mata pelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial (KKA) di tingkat SMP. Hal tersebut diharapkan dapat membiasakan siswa berpikir kritis sekaligus berkompetisi secara positif.

“Ada tujuh cabang perlombaan, diantaranya lomba desain game tingkat SMP, pembuatan educational game bagi guru, lomba animasi pendek untuk umum, serta live coding bagi siswa SMP dalam membuat game. Jumlah peserta yang terlibat mencapai sekitar 300 orang," cakapnya. 

Wali Kota Padang Fadly Amran mengapresiasi pelaksanaan PIAGEX 2026 yang menjadi ruang bagi pelajar untuk mengembangkan kreativitas dan kemampuan di bidang teknologi digital, khususnya animasi dan pengembangan game.

Menurutnya, kegiatan tersebut sejalan dengan semangat Padang Balomba sebagai bagian dari aktivasi Program Unggulan Padang Juara, yang mendorong masyarakat, khususnya generasi muda, untuk berkompetisi secara positif dan meraih prestasi terbaik.

Fadly Amran berharap PIAGEX 2026 dapat menjadi agenda berkelanjutan yang memberikan ruang bagi generasi muda untuk mengasah kreativitas, kemampuan coding, animasi, dan pengembangan gim. Sekaligus memperkuat ekosistem industri kreatif dan digital di Kota Padang.

“Kolaborasi antara Pemko Padang, perguruan tinggi, dan dunia industri yang tersaji dalam PIAGEX 2026 sangat penting dalam membangun ekosistem yang mendukung pengembangan talenta muda di Kota Padang, khususnya dalam bidang teknologi dan digital. Kita berharap anak-anak Kota Padang semakin berani berkompetisi dan menunjukkan kemampuan mereka. Ini merupakan bagian dari upaya kita mewujudkan generasi juara di Kota Padang,” tegasnya. (*) 

Editor: Zamri Yahya, SH.i, WU

Wawako Maigus Nasir Pimpin Koordinasi dan Konsultasi Pemko ke Kemensos RI dan Kementerian ATR/BPN untuk Percepatan Pembangunan SR

Wawako Maigus Nasir Pimpin Koordinasi dan Konsultasi Pemko ke Kemensos RI dan Kementerian ATR/BPN untuk Percepatan Pembangunan SR

BentengSumbar On Sabtu, Juli 25, 2026

Rombongan yang dipimpin Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, terlebih dahulu diterima Ketua Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat Kemensos RI, Herman Koswara. (Foto: Diskominfo). 

BENTENGSUMBAR.COM - Pemerintah Kota Padang mempercepat langkah pembangunan Sekolah Rakyat (SR) dengan melakukan koordinasi dan konsultasi ke Kementerian Sosial (Kemensos) RI serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kamis (23/7/2026).

Upaya ini dilakukan untuk mempercepat pemenuhan seluruh persyaratan administrasi sehingga pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Padang dapat segera direalisasikan.

Rombongan yang dipimpin Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, terlebih dahulu diterima Ketua Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat Kemensos RI, Herman Koswara.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat Kemensos RI itu, Herman Koswara mengapresiasi komitmen Pemko Padang dalam menyediakan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat.

Ia menegaskan agar status kepemilikan lahan yang diusulkan harus segera diperjelas agar dapat diserahkan kepada Kemensos RI sebagai dasar pelaksanaan pembangunan.

"Alih fungsi lahan juga harus segera dituntaskan agar Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dapat diterbitkan. Untuk mempercepat proses tersebut, Pemko Padang mesti berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN guna memperoleh rekomendasi sehingga pembangunan Sekolah Rakyat oleh Kementerian Pekerjaan Umum dapat segera dilaksanakan," katanya. 

Usai dari Kemensos, rombongan melanjutkan koordinasi ke Kementerian ATR/BPN dengan diterima Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I Direktorat Jenderal Tata Ruang, Rahma Julianti.

Pertemuan itu membahas percepatan pemenuhan dokumen tata ruang dan persyaratan administrasi untuk lokasi Sekolah Rakyat yang diusulkan di Kelurahan Bungus Barat, Kecamatan Bungus Teluk Kabung.

Rahma Julianti menyatakan Kementerian ATR/BPN siap memberikan pendampingan sesuai kewenangan agar seluruh persyaratan tata ruang dapat dipenuhi sesuai ketentuan.

"Semoga Pemko Padang segera melengkapi dokumen yang diperlukan agar proses pembangunan dapat dipercepat," jelasnya. 

Sementara itu, Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, mengatakan kunjungan tersebut merupakan bentuk keseriusan Pemko Padang dalam memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan pemerintah pusat agar pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Padang segera terealisasi.

"Kami datang untuk memastikan seluruh persyaratan administrasi dapat dipenuhi secepatnya. Pemko Padang berkomitmen mendukung penuh program Sekolah Rakyat karena manfaatnya sangat besar dalam meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat," cakapnya. 

Maigus menambahkan, Kota Padang telah memiliki rintisan Sekolah Rakyat yang menjadi modal awal pengembangan program tersebut. Ia berharap hasil koordinasi dengan Kemensos dan ATR/BPN dapat mempercepat penetapan lokasi pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Padang, sehingga memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pendidikan dan pertumbuhan sosial ekonomi masyarakat.

"Selain memperluas akses pendidikan, kami berharap pembangunan Sekolah Rakyat juga menjadi pengungkit pertumbuhan kawasan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tukuknya. 

Selain dihadiri Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, Ketua Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat Kemensos RI, Herman Koswara, dan Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Rahma Julianti, tampak juga Kepala Dinas PUPR Kota Padang, Malvi Hendri, Kepala Dinas Pertanahan Kota Padang, Desmon Danus, Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Rina Melati dan Kepala Subbagian Umum Dinas Sosial Kota Padang, Erliza Putri. (*)

PVN Siapkan SDM Sesuai Kebutuhan Dunia Usaha dan Industri

PVN Siapkan SDM Sesuai Kebutuhan Dunia Usaha dan Industri

BentengSumbar On Sabtu, Juli 25, 2026

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menegaskan Pelatihan Vokasi Nasional (PVN) menjadi salah satu upaya Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). (Foto: Ist). 

BENTENGSUMBAR.COM - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menegaskan Pelatihan Vokasi Nasional (PVN) menjadi salah satu upaya Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyiapkan sumber daya manusia (SD M) yang siap kerja, produktif, dan sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Menurutnya, perubahan pasar kerja yang berlangsung semakin cepat menuntut tenaga kerja memiliki kompetensi yang relevan dan mampu beradaptasi dengan perkembangan industri.

Penegasan tersebut disampaikan Afriansyah saat membuka Pelatihan Vokasi Nasional (PVN) Batch 3 Tahun 2026 di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Padang, Sumatera Barat, Jumat (24/7/2026). Pelaksanaan program tersebut diikuti 982 peserta yang tersebar di BPVP Padang, Satuan Pelayanan (Satpel) Jambi dan Sawahlunto, serta sejumlah UPTD binaan di wilayah Sumatera Barat dan Jambi.

"Pelatihan vokasi bukan sekadar memberikan keterampilan, tetapi menjadi investasi untuk menyiapkan SDM yang siap bekerja, produktif, dan mampu menjawab kebutuhan dunia usaha maupun dunia industri," ujar Afriansyah.

Ia menjelaskan, pada 2026 Kemnaker menargetkan 300.000 peserta mengikuti berbagai program Pelatihan Vokasi Nasional d i seluruh Indonesia. Target tersebut merupakan bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap pelatihan berbasis kompetensi sekaligus meningkatkan kesiapan tenaga kerja agar selaras dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.

Selain memperluas akses pelatihan, Kemnaker juga memberikan perhatian kepada pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) serta masyarakat yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Melalui program reskilling dan upskilling, peserta dibekali keterampilan baru agar memiliki peluang lebih besar untuk kembali bekerja maupun mengembangkan usaha secara mandiri.

"Kami ingin memastikan masyarakat yang terdampak perubahan ekonomi tetap memiliki kesempatan meningkatkan kompetensinya. Dengan keterampilan baru, mereka memiliki peluang untuk kembali bekerja atau membangun usaha sendiri," kata Afriansyah.

Afriansyah menambahkan penyelenggaraan pelatihan vokasi perlu disesuaikan dengan potensi unggulan setiap daerah agar kompetensi yang diperoleh peserta benar-benar selaras dengan kebutuhan pasar kerja. Di Sumatera Barat, pengembangan kompetensi diarahkan pada sektor jasa, perdagangan, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi salah satu penopang perekonomian daerah.

Untuk mendukung upaya tersebut, BPVP perlu terus mengoptimalkan jejaring kemitraan dengan dunia usaha, dunia industri, dan UMKM guna meningkatkan penyerapan lulusan pelatihan sekaligus produktivitasnya.

Pendekatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan penyerapan lulusan pelatihan di dunia kerja sekaligus membuka peluang lahirnya wirausaha baru yang dapat menggerakkan perekonomian daerah.

Di BPVP Padang, sebanyak 85 peserta mengikuti pelatihan pada enam program, yakni barista, pengolahan makanan komersial, housekeeping, penggambaran modern 3D CAD, pengelasan Fillet Welder FCAW (Flux-Cored Arc Welding), dan tata rias pengantin.

Selanjutnya, pada 27 Juli 2026 akan dimulai lima program pelatihan lainnya, yaitu pemb uatan pakaian, petugas K3 konstruksi 1, petugas K3 konstruksi 2, perawatan dan perbaikan AC rumah tangga, serta juru ukur.

Menutup sambutannya, Afriansyah mengajak masyarakat mengubah cara pandang terhadap dunia kerja. Menurutnya, peluang berkarier tidak hanya terbatas menjadi aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga terbuka luas di sektor swasta maupun melalui kewirausahaan.

"Jangan terpaku hanya pada satu pilihan karier. Yang terpenting adalah memiliki keterampilan sehingga peluang bekerja maupun berwirausaha semakin terbuka," tuturnya. (*)

Tari Kolosal "Urang Padang Jalan Barampek" Karya Seni Budaya Persembahan FPK Kota Padang

Tari Kolosal "Urang Padang Jalan Barampek" Karya Seni Budaya Persembahan FPK Kota Padang

BentengSumbar On Sabtu, Juli 25, 2026

Tari Kolosal "Urang Padang Jalan Barampek", sebuah karya seni budaya persembahan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kota Padang. (Foto: Diskominfo). 

BENTENGSUMBAR.COM - Padang Harmoni Festival yang menjadi salah satu rangkaian peringatan Hari Jadi Kota (HJK) Padang ke-357 akan dimeriahkan dengan penampilan Tari Kolosal "Urang Padang Jalan Barampek", sebuah karya seni budaya persembahan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kota Padang.

Ketua FPK Kota Padang, Drs. Suardi Dt. Garang, mengatakan bahwa tarian kolosal ini merupakan simbol persatuan dan pembauran masyarakat multietnis yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan sejarah Kota Padang. 

Menurut Suardi, keberagaman budaya tersebut juga melahirkan kekayaan kuliner yang menjadi identitas Kota Padang. Pada bagian klimaks pertunjukan, para penari akan membawa dulang berisi aneka kuliner khas dari masing-masing etnis sebagai simbol lahirnya kekayaan gastronomi yang tumbuh dari harmoni dan pembauran masyarakat. 

"Tari Urang Padang Jalan Barampek menggambarkan kebersamaan empat etnis utama yang hidup berdampingan di Kota Padang, yaitu Minangkabau/Melayu, Tionghoa, India, dan Nias. Keberagaman tersebut menjadi kekuatan dalam membangun Kota Padang yang harmonis, damai, dan saling menghargai," ujarnya, Jumat, 24 Juli 2026, di Balai Kota Padang.

Kabid Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Badan Kesbangpol Kota Padang, Nofiandi Amir menjelaskan bahwa penampilan tari kolosal ini sejalan dengan semangat Padang Harmoni Festival yang mengangkat nilai persatuan dalam keberagaman sekaligus mendukung visi Taste of Padang Experience – Road to Gastronomy City. 

"Melalui pertunjukan ini, masyarakat diajak melihat bahwa kekayaan gastronomi Kota Padang lahir dari perpaduan budaya berbagai etnis yang telah hidup rukun selama ratusan tahun. Harmoni sosial menjadi fondasi berkembangnya budaya, pariwisata, dan kuliner Kota Padang," pungkasnya. 

Padang Harmoni Festival diharapkan menjadi ruang kebersamaan seluruh elemen masyarakat untuk merayakan keberagaman sebagai kekuatan serta memperkuat citra Kota Padang sebagai kota yang kaya budaya, toleran, dan berkelas dunia melalui kekuatan gastronominya. 

Penampilan Tari Kolosal "Urang Padang Jalan Barampek" menjadi salah satu atraksi yang akan menyuguhkan perpaduan seni, budaya, dan kuliner dalam satu panggung, sekaligus mengajak masyarakat terus merawat semangat pembauran demi Satujuan untuk Kejayaan Kota Padang. (*)

Gubernur Mahyeldi Apresiasi Inisiasi Konsep Touring MBI Medan yang Padukan Promosi Wisata dan Aksi Sosial

Gubernur Mahyeldi Apresiasi Inisiasi Konsep Touring MBI Medan yang Padukan Promosi Wisata dan Aksi Sosial

BentengSumbar On Sabtu, Juli 25, 2026

Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah melepas rombongan Mandatory Ride Motor Besar Indonesia (MBI) Wilayah Medan di halaman Kantor Gubernur Sumbar, Sabtu (25/7/2026). (Foto: adpsb). 

BENTENGSUMBAR.COM – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah melepas rombongan Mandatory Ride Motor Besar Indonesia (MBI) Wilayah Medan di halaman Kantor Gubernur Sumbar, Sabtu (25/7/2026). Kegiatan yang diikuti sekitar 40 motor besar itu mendapat apresiasi dari Gubernur Sumbar, sebab mereka tidak hanya berkeliling ke sejumlah destinasi wisata ranah minang, tetapi juga menghadirkan kepedulian sosial melalui penyaluran bantuan bagi rumah tahfiz.

Dalam kegiatan tersebut, MBI Wilayah Medan menyerahkan donasi sebesar Rp20 juta ke salah satu rumah tahfiz di Sumbar. Gubernur Mahyeldi pun menyampaikan apresiasi atas inisiatif tersebut.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, kami mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar MBI Medan. Kehadiran mereka bukan hanya untuk menikmati keindahan alam Sumbar, tetapi juga membawa kepedulian dengan memberikan donasi bagi rumah tahfiz. Ini adalah bentuk perjalanan yang memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Mahyeldi.

Menurut gubernur, kegiatan touring yang dipadukan dengan aksi sosial merupakan contoh positif bagaimana suatu komunitas dapat berkontribusi terhadap pembangunan sosial dan keagamaan, sekaligus mendukung promosi pariwisata daerah.

Ia berharap seluruh peserta dapat menikmati pengalaman berkesan selama menjelajahi berbagai destinasi wisata di Sumbar, mulai dari panorama alam, kekayaan budaya, hingga kuliner khas yang menjadi daya tarik Ranah Minang.

“Kami menyambut baik kegiatan seperti ini. Semoga perjalanan selama berada di Sumatera Barat berlangsung lancar, memberikan pengalaman yang berkesan, sekaligus mempererat silaturahmi antara masyarakat Sumbar dengan keluarga besar MBI Medan,” katanya.

Mahyeldi juga mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta touring dan berharap keindahan alam, jalur berkendara yang menantang, serta keramahan masyarakat Sumbar dapat menjadi pengalaman yang mendorong mereka kembali berkunjung di masa mendatang.

Sementara itu, Ketua MBI Wilayah Medan, Dody menyampaikan terima kasih atas sambutan hangat yang diberikan Pemprov Sumbar. Ia menjelaskan Mandatory Ride tahun ini memang dirancang tidak hanya sebagai kegiatan touring, tetapi juga membawa misi sosial.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur dan jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang telah menerima kami dengan sangat baik dan penuh kehangatan. Kami datang bukan hanya untuk touring menikmati keindahan Sumbar, tetapi juga ingin berbagi melalui donasi bagi rumah tahfiz,” ujarnya.

Dody berharap bantuan tersebut dapat memberikan manfaat bagi para santri sekaligus menjadi amal kebaikan bagi seluruh anggota MBI Medan. Ia juga berharap hubungan baik yang telah terjalin dapat terus berlanjut.

“Semoga silaturahmi ini terus terjalin dan kami berharap dapat kembali lagi menikmati keindahan Ranah Minang di kesempatan berikutnya. Sumatera Barat memiliki panorama luar biasa, jalur touring yang menantang, serta masyarakat yang sangat ramah,” tuturnya. (adpsb/cen/bud)

HJK ke-357, Perumda Air Minum Kota Padang Berikan Extra Discount

HJK ke-357, Perumda Air Minum Kota Padang Berikan Extra Discount

BentengSumbar On Sabtu, Juli 25, 2026

Perumda Air Minum Kota Padang menghadirkan program Padang Great Sale dengan memberikan extra discount sebesar Rp357.000 bagi pelanggan dan calon pelanggan. (Foto: Diskominfo). 

BENTENGSUMBAR.COM - Dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Kota Padang (HJK) ke-357, Perumda Air Minum Kota Padang menghadirkan program Padang Great Sale dengan memberikan extra discount sebesar Rp357.000 bagi pelanggan dan calon pelanggan.

Program promo tersebut disampaikan Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Padang Hendra Pebrizal.

“Dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Kota Padang yang ke-357 tahun 2026, Perumda Air Minum Kota Padang memberikan great sale. Pertama, kami memberikan diskon kepada 357 calon pelanggan dengan potongan harga sebesar Rp357.000," kata Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Padang Hendra Pebrizal di Kantor Perumda Air Minum Kota Padang, Jalan H. Agus Salim No. 10, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Jumat (24/7/2026).

Program tersebut merupakan bentuk partisipasi Perumda Air Minum Kota Padang dalam memeriahkan HJK ke-357 tahun 2026. Promo diberikan dalam dua bentuk, yakni diskon biaya sambungan baru bagi calon pelanggan dan diskon biaya pemasangan kembali bagi pelanggan yang sebelumnya mengalami pemutusan sambungan.

Selain itu, Perumda Air Minum Kota Padang juga memberikan potongan biaya pemasangan kembali bagi 357 pelanggan yang sebelumnya mengalami pemutusan sambungan akibat tunggakan.

“Kami juga memberikan diskon biaya pemasangan kembali bagi pelanggan yang sebelumnya menunggak atau sudah diputus. Kami memberikan potongan sebesar Rp357.000 untuk 357 pelanggan," ujarnya. 

Hendra mengimbau masyarakat yang ingin memanfaatkan program tersebut agar segera mendatangi kantor unit Perumda Air Minum Kota Padang terdekat. Mengingat jumlah penerima promo terbatas, masyarakat diharapkan tidak menunda kesempatan tersebut. 

“Kami mengimbau kepada calon pelanggan maupun pelanggan Perumda Air Minum Kota Padang untuk datang ke kantor unit terdekat guna mendapatkan diskon tersebut," cakapnya.

Program Padang Great Sale ini berlaku mulai 1 hingga 31 Agustus 2026 dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui media sosial resmi Perumda Air Minum Kota Padang di Instagram, Facebook, dan TikTok @perumdampadang, situs web www.pdampadang.co.id, WhatsApp 0811669123, atau layanan Call Center 1500030.

Melalui program ini, Perumda Air Minum Kota Padang tidak hanya turut memeriahkan HJK ke-357, tetapi juga memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh layanan air minum perpipaan dengan memanfaatkan potongan biaya yang telah disediakan. (*)

Ini Perkembangan Kasus Dugaan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik yang Menimpa Aspon Dedi: Tahapan Penyelidikan

Ini Perkembangan Kasus Dugaan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik yang Menimpa Aspon Dedi: Tahapan Penyelidikan

BentengSumbar On Sabtu, Juli 25, 2026

PWI Sumbar terus mengawal kasus dugaan pencemaran nama baik di media massa serta platform media sosial/Medsos terhadap yang bersangkutan Aspon Dedi. (Foto: Emil). 

BENTENGSUMBAR.COM - Polres Kota Payakumbuh telah memanggil pelapor atas nama Aspon Dedi alias Popon yang juga Plt Ketua PWI Paliko Luak Limopuluah (Kabupaten 50 Kota & Kota Payakumbuh) guna menyelidiki sekaligus memproses secara hukum. Hal itu menyusul laporan pengaduan yang bersangkutan ke pihak kepolisian resor setempat. 

Kapolres Kota Payakumbuh melalui Kasat Reskrim AKP Andrio mengemukakan bahwa laporan Aspon Dedi atau yang akrab disapa Popon kini mulai ditindaklanjuti oleh pihak Satreskrim Polres Payakumbuh.

Menurut kasat, pihaknya memanggil pelapor Popon kali ini dalam tahap penyelidikan yang melapor atas dugaan pencemaran nama baik di media massa serta platform media sosial/Medsos terhadap yang bersangkutan tersebut. 

"Kami masih dalam tahapan penyelidikan lalu mengambil keterangan pelapor melalui beberapa pertanyaan oleh petugas penyidik Satreskrim Polres Kota Payakumbuh, " ujar AKP Andrio menjawab wartawan pada Sabtu (25/7/2026). 

Sampai sejauh ini lanjutnya, sesuai proses hukum yang berjalan akan diambil juga keterangan dari saksi-saksi lainnya. Karenanya, imbuh kasat dalam menangani masalah ini tetap berpijak di landasan serta sesuai aturan dan hukum yang berlaku.

Sebelumnya, Popon menyampaikan pengaduan terkait dugaan tindak pidana pencemaran nama baik yang menimpanya lewat media sosial/medsos dan lainnya ke pihak Polres Kota Payakumbuh baru-baru ini.

Sejauh ini, laporan atau pengaduan Popon telah ditindaklanjuti oleh Satreskrim Polres Payakumbuh yang semula tempat dirinya melapor.

Kepada awak media, Aspon Dedi menyebutkan bahwa dirinya telah memenuhi panggilan penyidik pada Jumat (24/7/2026) kemarin. Pada kesempatan itu, dirinya didampingi kuasa hukumnya, Advokat Arie Alfikri, SH.

Seusai menjalani pemeriksaan, Popon mengungkapkan bahwa dirinya mendapat sekitar 25 pertanyaan dari penyidik seputar laporan yang telah diajukannya.

Sesuai keterangan yang disampaikannya, ia kembali membantah tudingan yang beredar di sejumlah platform media sosial yang menyebut dirinya meminta uang "upeti" dari aktivitas tambang emas ilegal. Yakni bersumber dari hasil praktik  penambangan tambangan ilegal/PETI di kawasan Galuguah, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat atau Sumbar.

"Hasil dari isi percakapan yang beredar terlihat jelas bahwa saya melarang dan mencegah pengelola tambang memberikan uang kepada wartawan. Tuduhan yang menyebut saya meminta upeti merupakan fitnah yang telah mencemarkan nama baik saya," kata Popon yang menampik segala tuduhan atas dirinya seperti dikutip dari sejumlah media massa.

Sejauh ini menurutnya, unggahan yang beredar di media sosial tersebut telah merusak nama baik, integritas, dan reputasinya sebagai Ketua Plt PWI Luak Limopuluah atau Paliko mencakup wilayah Kabupaten 50 Kota dan Kota Payakumbuh.

Karenanya, ia menilai informasi yang dipublikasikan juga tergolong penyebaran kabar berita tanpa dasar. Akibatnya, hal tersebut justru telah membentuk persepsi negatif serta dugaan penggiringan opini publik di tengah masyarakat.

"Oleh sebab itu, saya mengapresiasi Polres Payakumbuh yang telah menindaklanjuti laporan ini sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Saya berharap perkara ini dapat diproses secara profesional hingga memperoleh kepastian hukum," katanya.

Sementara itu, kuasa hukum pelapor, Advokat Arie Alfikri, SH, menjelaskan bahwa berdasarkan hasil penelusuran dan bukti-bukti yang telah diserahkan kepada penyidik, terlapor diduga mengelola sejumlah akun media sosial, di antaranya Instagram, Facebook, dan TikTok.

Menurutnya, konten yang diunggah melalui akun-akun tersebut bersifat terbuka untuk umum sehingga berpotensi memenuhi unsur dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan/atau fitnah melalui media sosial.

"Perbuatan tersebut diduga memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik," jelas Arie.

Ia menambahkan, selain dugaan pencemaran nama baik, juga membuka kemungkinan adanya dugaan tindak pidana lain berdasarkan bukti-bukti yang telah disampaikan kepada penyidik.

Bahkan dari bukti-bukti yang telah kami serahkan, tidak tertutup kemungkinan terdapat dugaan tindak pidana penyebaran dan/atau pengungkapan data pribadi tanpa hak melalui sistem elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi," pungkas Arie. (*)