Dialog Bersama Aktivis, Gubernur Mahyeldi: Persoalan Daerah Harus Diselesaikan hingga ke Akar

Dialog Bersama Aktivis, Gubernur Mahyeldi: Persoalan Daerah Harus Diselesaikan hingga ke Akar

BentengSumbar On Sabtu, Juni 13, 2026

Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah saat berdialog bersama aktivis di Sreca Coffee Eatery, Padang, Jumat (12/6/2026). (Foto: adpsb). 

BENTENGSUMBAR.COM - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah menegaskan penyelesaian berbagai persoalan daerah tidak cukup dilakukan melalui langkah-langkah sesaat atau sekadar penertiban di lapangan.

Menurutnya, setiap persoalan harus diselesaikan hingga ke akar penyebabnya melalui pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif.

Penegasan itu disampaikannya saat berdialog bersama aktivis di Sreca Coffee Eatery, Padang, Jumat (12/6/2026). 

Kegiatan tersebut menjadi ruang dialog terbuka antara pemerintah daerah dan para aktivis untuk membahas berbagai isu strategis yang berkembang di tengah masyarakat.

Dalam forum itu, sejumlah persoalan menjadi perhatian bersama, mulai dari distribusi dan pengawasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, penanganan pertambangan emas tanpa izin (PETI), sektor pendidikan, hingga penguatan ketahanan sosial berbasis keluarga, masyarakat, dan nagari.

Menanggapi persoalan PETI, Mahyeldi menekankan pentingnya melihat persoalan secara utuh. 

Menurutnya, aktivitas tambang ilegal tidak bisa diselesaikan hanya dengan penertiban di lokasi, tetapi harus menyasar faktor-faktor yang mendukung berlangsungnya aktivitas tersebut.

“Kalau ingin menyelesaikan persoalan, jangan hanya melihat masalah di muaranya. Kita harus masuk ke sumber persoalannya.

Untuk yang berkaitan dengan aktivitas tambang ilegal, salah satu titik kendalinya adalah distribusi BBM dan pengawasan di SPBU,” ujar Mahyeldi.

Ia menjelaskan, aktivitas pendulangan tradisional perlu dibedakan dengan praktik pertambangan yang menggunakan alat berat karena memiliki dampak lingkungan yang berbeda. 

Oleh sebab itu, kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan kelestarian lingkungan secara seimbang.

Menurut Mahyeldi, pengawasan distribusi BBM menjadi salah satu instrumen penting untuk menekan aktivitas pertambangan ilegal yang menggunakan alat berat. 

Karena itu, pemerintah daerah terus mendorong penguatan pengawasan bersama aparat penegak hukum dan seluruh pemangku kepentingan terkait.

“Kalau suplai bisa dikendalikan dengan baik, maka aktivitas di hilir juga akan berkurang. Jadi yang kita selesaikan bukan hanya gejalanya, tetapi sumber persoalannya,” katanya.

Pada sektor pendidikan, Mahyeldi menegaskan komitmen Pemprov Sumbar untuk terus meningkatkan kualitas layanan pendidikan secara bertahap dan berkelanjutan. 

Ia menilai tantangan pendidikan saat ini membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat dan tidak dapat sepenuhnya bergantung pada kemampuan anggaran pemerintah.

“Yang kita dorong adalah bagaimana sekolah mampu meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Karena kebutuhan pendidikan terus berkembang dan memerlukan dukungan semua pihak,” ujarnya.

Sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan mutu pendidikan, Pemprov Sumbar tengah menyiapkan penguatan regulasi terkait peran komite sekolah agar partisipasi masyarakat dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan akuntabel.

Di saat yang sama, pemerintah juga terus memperluas akses pendidikan melalui pengembangan sekolah berasrama serta pembelajaran jarak jauh, khususnya bagi wilayah yang memiliki keterbatasan akses.

“Prinsipnya jangan sampai ada anak yang kehilangan akses pendidikan hanya karena persoalan lokasi atau keterbatasan fasilitas,” tegas Mahyeldi.

Selain membahas pendidikan dan lingkungan, dialog juga menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan sosial masyarakat. 

Menurut Mahyeldi, berbagai tantangan sosial perlu dihadapi melalui penguatan peran keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, dan institusi nagari dengan tetap mengedepankan aturan serta koridor hukum yang berlaku.

“Kita ingin memperkuat peran nagari dan ruang dialog masyarakat sehingga persoalan sosial bisa diselesaikan lebih dekat dengan komunitas dan lebih cepat ditangani,” katanya.

Di akhir diskusi, Mahyeldi menegaskan bahwa pembangunan di Sumbar harus berjalan seiring dengan upaya menjaga harmoni sosial, memperkuat persatuan, dan memperluas kolaborasi seluruh elemen masyarakat.

“Yang ingin kita bangun adalah Sumatera Barat yang maju, tetapi tetap menjaga persatuan, saling menghormati, dan membuka ruang kolaborasi untuk semua,” tutup Mahyeldi. (adpsb/cen/bud)

Prof.Aj. Yusuf Liu Usulkan Aksara Jawi untuk Jam Gadang Ikonik Bukittinggi

Prof.Aj. Yusuf Liu Usulkan Aksara Jawi untuk Jam Gadang Ikonik Bukittinggi

BentengSumbar On Sabtu, Juni 13, 2026

Prof.Aj. Yusuf Liu Baojan, Presiden Dunia Islam-Melayu (DMDI) cabang Tiongkok, telah menyampaikan proposal visioner kepada Pemerintah Kota Bukittinggi. (Foto: Armaidi). 

BENTENGSUMBAR.COM - Menara jam Jam Gadang, yang berdiri kokoh di jantung kota Bukittinggi, akan segera menampilkan keanggunan yang lebih megah, kaya akan warisan Islam. Prof.Aj. Yusuf Liu Baojan, Presiden Dunia Islam-Melayu (DMDI) cabang Tiongkok, telah menyampaikan proposal visioner kepada Pemerintah Kota Bukittinggi: menghiasi landmark ikonik Sumatera Barat dengan aksara Jawi (Arab-Melayu).

Inisiatif ini diharapkan bukan sekedar hiasan dekoratif, namun sebagai upaya strategis untuk memperkuat identitas religius dataran tinggi Minangkabau (Ranah Minang), meningkatkan estetika kota tanpa mengubah arsitektur asli monumen era kolonial.

Dalam siaran persnya pada 12 Juni 2026, Prof. Adj. Yusuf Liu Baojan menyarankan untuk menuliskan nama "Jam Gadang" di samping landasan filsafat Minangkabau, “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah” (Tradisi berdasarkan Hukum Islam, Hukum Islam berdasarkan Al-Quran), dalam kaligrafi Jawi yang sangat indah.

Cendekiawan Muslim terkemuka Tiongkok ini menekankan bahwa sentuhan artistik ini sangat selaras dengan bahasa lokal kuno dan nilai-nilai tradisional, sekaligus mewujudkan keagungan peradaban Islam yang telah lama berlabuh di Sumatera Barat.

Jembatan Melintasi Waktu

Integrasi aksara Jawi membawa makna sejarah yang kuat, yang berfungsi sebagai pintu gerbang menuju memori kolektif wilayah tersebut. Selama berabad-abad, aksara Arab-Melayu merupakan wahana sastra utama untuk diplomasi, perdagangan, dan penyebaran skolastik di seluruh kepulauan Indonesia sebelum asimilasi abjad Latin.

Dengan mengembalikan naskah ini ke ruang publik, Jam Gadang tidak hanya akan meningkatkan resonansi spiritualnya sebagai tujuan wisata tetapi juga berubah menjadi magnet baru bagi wisatawan internasional—khususnya dari diaspora Melayu dan Timur Tengah—yang mencari warisan budaya yang autentik dan abadi.

Ide tersebut muncul di sela-sela Prof. Adj. Pameran tunggal kaligrafi Yusuf Liu Baojan pada Festival Literasi Minang Internasional ke-4 (IMFL-4), yang digelar pekan lalu (3–7 Juni 2026) di Bukittinggi.

Menggarisbawahi kedudukan akademis dan diplomatisnya, profesor tersebut juga menjadi pembicara utama pada Seminar Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada tanggal 5 Juni 2026, yang merupakan inti dari festival tersebut. 

Sepanjang rencana perjalanan budayanya di "Kota Pariwisata", Prof. Adj. Yusuf Liu Baojan didampingi oleh rekan penelitinya: Dr. Irwandi, Kepala Pusat Hubungan Internasional UIN Bukittinggi; Dr. Albert Nashir, dosen Universitas Deztron Indonesia; dan Ali Rahman, MH, Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Bukittinggi yang bersama-sama mengevaluasi potensi dampak pelestarian ini terhadap ekosistem ekonomi kreatif lokal.

Menunjukkan kesungguhan usulannya, Prof. Adj. Yusuf Liu Baojan sudah menyusun sketsa desain kaligrafi custom sebagai cetak biru awal pemerintah daerah. 

Rancangan fisik tersebut memperkuat argumen yang kuat: bahwa modernisasi perkotaan tidak perlu mengorbankan akar leluhur. 

Sebaliknya, kemajuan dan warisan dapat hidup berdampingan melalui rekayasa visual yang menghormati konteks sejarah. 

Ia berharap visi mulia ini akan memicu dialog lebih lanjut di antara para pengambil kebijakan dan departemen kota terkait di Bukittinggi.

Jika visi ini terwujud, Jam Gadang akan melampaui perannya sebagai pencatat waktu mekanis, dan bertransformasi menjadi monumen hidup yang menyiarkan keharmonisan tradisi, budaya, dan kesatuan Tuhan ke panggung global. (Irwandi Nashir)

Kemendagri dan DPR RI Perkuat Sinergi Program Tiga Juta Rumah di Kabupaten Sumedang

Kemendagri dan DPR RI Perkuat Sinergi Program Tiga Juta Rumah di Kabupaten Sumedang

BentengSumbar On Sabtu, Juni 13, 2026

Anggota Komisi II DPR RI, Ujang Bey menegaskan bahwa Program Tiga Juta Rumah merupakan program strategis nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak huni. (Foto: Ist). 

BENTENGSUMBAR.COM – Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri menggelar Rapat Fasilitasi dan Sosialisasi Program Pembangunan Tiga Juta Rumah dalam rangka Kemitraan Bersama DPR RI, Kamis (11/6) di Aula Tampomas, Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

Rapat dihadiri oleh perwakilan Komisi II DPR RI, Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Ditjen Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Bank BJB, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Sumedang, Camat Paseh, Kepala Desa Paseh Kidul, serta masyarakat Desa Paseh Kiduh.

Anggota Komisi II DPR RI, Ujang Bey menegaskan bahwa Program Tiga Juta Rumah merupakan program strategis nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak huni. 

"DPR RI akan terus mendukung dan mengawal pelaksanaan program melalui fungsi pengawasan serta kolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan agar pelaksanaannya tepat sasaran," katanya. 

Pada kesempatan itu, Direktur SUPD II Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Suprayitno menegaskan bahwa Program Tiga Juta Rumah merupakan salah satu program prioritas nasional dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan sehat.

Kemendagri, lanjutnya, memiliki peran penting dalam memfasilitasi sinergi dan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR RI, dunia usaha, dan masyarakat guna mendukung pelaksanaan program.

“Kami mengapresiasi inovasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Sumedang, khususnya dalam percepatan penerbitan PBG. Praktik baik ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mendukung percepatan pembangunan perumahan,” ungkap Suprayitno.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang, Tuti Ruswati menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan sosialisasi tersebut. 

Ia menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam mendukung Program Tiga Juta Rumah melalui berbagai inovasi dan percepatan layanan, termasuk penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang dapat diselesaikan dalam waktu 15 hingga 60 menit untuk berkas yang telah lengkap.

Menurutnya, tantangan perumahan di Kabupaten Sumedang masih cukup besar. Saat ini terdapat sekitar 90.147 unit rumah yang memerlukan peningkatan kualitas serta kawasan kumuh seluas 164,69 hektare yang membutuhkan penanganan bersama.

Untuk mendukung penanganan yang lebih tepat sasaran, Pemerintah Kabupaten Sumedang telah mengembangkan Sistem Tata Loka sebagai inovasi pendataan dan pemetaan kondisi rumah berbasis digital.

Direktur Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan Kementerian PKP, Agus Wahidin menjelaskan bahwa Program Pembangunan Tiga Juta Rumah merupakan implementasi Asta Cita Presiden yang dilaksanakan melalui semangat gotong royong antara pemerintah, swasta, pengembang, dan masyarakat. Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah terus memperluas akses bantuan perumahan bagi MBR, termasuk melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang, Marlina menambahkan bahwa Kabupaten Sumedang masih menghadapi sekitar 74 ribu rumah tidak layak huni (RTLH) dan 164 hektare kawasan kumuh yang belum tertangani. 

Untuk memperkuat akurasi penanganan, pihaknya mengembangkan aplikasi Tata Loka (Tata Hunian Layak Lokasi) yang mengintegrasikan seluruh data dan intervensi bantuan secara digital berbasis by name by address.

Dari sektor pembiayaan, Group Head Bisnis KPR dan KKB Bank BJB, Deasy Maulita Sundoro menjelaskan berbagai kemudahan yang diberikan melalui skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi FLPP.

Fasilitas tersebut meliputi uang muka 1 persen, subsidi uang muka Rp4 juta, suku bunga tetap 5 persen hingga lunas, tenor hingga 20 tahun, serta angsuran sekitar Rp1 juta per bulan.

Melalui kegiatan ini, seluruh pemangku kepentingan sepakat untuk terus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, lembaga keuangan, dan masyarakat guna memperluas akses terhadap hunian yang layak, sehat, dan terjangkau.

Kolaborasi tersebut diharapkan dapat mempercepat pencapaian target Program Pembangunan Tiga Juta Rumah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. (*)

Jons Manedi Ungkap Peran Krusial DKPP: Tanpa Benteng Integritas, Demokrasi Bisa Hancur‎

Jons Manedi Ungkap Peran Krusial DKPP: Tanpa Benteng Integritas, Demokrasi Bisa Hancur‎

BentengSumbar On Sabtu, Juni 13, 2026

Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM KPU Sumbar yang juga anggota Tim Pemeriksaan Daerah (TPD) Jons Manedi. (Foto: Romelt). 

‎

BENTENGSUMBAR.COM - Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM KPU Sumbar yang juga anggota Tim Pemeriksaan Daerah (TPD) Jons Manedi mengucapkan selamat ulang tahun ke-14 kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang  jatuh pada Jumat (12/6/2026).

Peringatan kali ini mengusung tema "Benteng Integritas Penyelenggara Pemilu". Menurut Jons, tema itu menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen menjaga moralitas dan etika penyelenggara dalam setiap proses demokrasi di Indonesia.

Jons Manedi menyampaikan bahwa peran DKPP sangat krusial. Lembaga ini ia sebut sebagai fondasi utama yang menjaga agar pemilu tetap bersih dan tepercaya.

"DKPP konsisten berdiri tegak sebagai Benteng Integritas Penyelenggara Pemilu demi menjaga demokrasi yang bersih dan tepercaya," ujar Jons Manedi, Jumat (12/6/2026).

‎Sebagai informasi, DKPP memiliki wewenang memeriksa dan memutus pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara pemilu, termasuk komisioner KPU dan Bawaslu.

Dalam perjalanannya selama 14 tahun, DKPP mencatatkan statistik signifikan dalam penegakan etika penyelenggara. Sekretaris DKPP, Syarmadani, memaparkan bahwa lembaganya telah menerima 5.894 pengaduan masyarakat. Dari jumlah itu, 2.672 perkara teregistrasi dan 2.671 perkara telah diputus.

Tak semua yang diadukan terbukti bersalah. Dari total 10.966 orang yang menjadi teradu, sebanyak 5.823 orang dipulihkan nama baiknya melalui putusan rehabilitasi karena tidak terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP).

Namun bagi yang terbukti melanggar, DKPP tegas memberikan sanksi berat. Tercatat:

- 815 orang diberhentikan tetap

- 86 orang diberhentikan sementara

- 106 orang dicopot dari jabatan ketua

Ketua DKPP Heddy Lugito juga mengungkapkan bahwa sepanjang 2025 hingga 2026, terdapat 67 penyelenggara pemilu (terdiri dari jajaran KPU dan Bawaslu) yang diberhentikan karena kasus asusila, manipulasi suara, hingga pelanggaran lainnya.

Menanggapi hal itu, Jons Manedi menambahkan bahwa peran DKPP tak tergantikan.

"Tanpa benteng integritas ini, demokrasi bisa hancur dari dalam," tegasnya. (Romelt)

Sosialisasikan Perda Provinsi Sumbar Nomor 1 Tahun 2025, Anggpta DPRD Sumbar Irwan Zuldani Bersinergi dengan DLH Sumbar

Sosialisasikan Perda Provinsi Sumbar Nomor 1 Tahun 2025, Anggpta DPRD Sumbar Irwan Zuldani Bersinergi dengan DLH Sumbar

BentengSumbar On Sabtu, Juni 13, 2026

Anggpta DPRD Provinsi Sumatera Barat H. Irwan Zuldani, SE, MM., bersinergi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sumbar. (Foto: Ist). 

BENTENGSUMBAR.COM - Anggpta DPRD Provinsi Sumatera Barat H. Irwan Zuldani, SE, MM., bersinergi dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumbar melaksanakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pengelolaan Sampah pada Jum'at (12/6/2026). 

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Glory Car Wash & Cafe Air Pacah, Padang yang diikuti oleh 200 orang tokoh masyarakat yang berasal dari berbagai wilayah di Kota Padang.

Anwar salah seorang tokoh masyarakat Padang dari Gunung Sarik yang hadir pada kegiatan tersebut  mengatakan, "Kegiatan Sosper ini sejalan dengan Progul Pemko Padang yaitu Padang Rancak."

Dalam sambutannya, Anggota DPRD Sumbar yang juga Wakil Ketua DPW Partai NasDem Sumatera Barat Irwan Zuldani mengungkapkan, "Persoalan sampah harus dikelola dengan baik, karena jika tidak terkelola dengan baik hal itu akan mempengaruhi sektor lainnya seperti pariwisata."

Irwan Zuldani melanjutkan, "Saya mendorong terlaksananya kegiatan-kegiatan positif untuk warga Kota Padang seperti keagamaan, UMKM, budaya, olah raga, pertanian dan hal lainnya yang dibutuhkan warga Kota Padang."

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sampah disosialisasikan oleh Wardoyo dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sumatera Barat. 

Wardoyo menjelaskan, "Perda ini bertujuan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat Sumbar dalam mengelola sampah dengan baik sehingga bisa bermanfaat untuk kebersihan dan kesejahteraan masyarakat Sumbar."

Wardoyo menambahkan, "Kita berharap dengan terlaksananya Perda ini dengan baik di tengah masyarakat, sampah bisa menjadi sumber daya."

Wardoyo memaparkan, "Saat ini Pemko Padang dan Pemprov Sumbar bersinergi membangun PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah) dengan dukungan dari Pemerintah Pusat sehingga persoalan sampah yang makin menumpuk bisa diatasi dan tidak menjadi bencana dikemudian hari."

"Kita juga mendukung Pemko Padang yang mendorong terbentuknya Bank Sampah di setiap RT di Padang sehingga sampah memiliki nilai ekonomi yang bermanfaat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat", pungkas Wardoyo. (*)

Tanam 1.000 Pohon di Hutan Kota Malvinas, Mahyeldi Serukan Aksi Nyata Cegah Banjir dan Krisis Iklim

Tanam 1.000 Pohon di Hutan Kota Malvinas, Mahyeldi Serukan Aksi Nyata Cegah Banjir dan Krisis Iklim

BentengSumbar On Sabtu, Juni 13, 2026

Mahyeldi saat memimpin aksi penanaman 1.000 pohon di kawasan Hutan Kota Malvinas, sempadan Sungai Batang Kuranji, Kota Padang, Jumat (12/6/2026). (Foto: adpsb). 

BENTENGSUMBAR.COM - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah menegaskan pemulihan lingkungan tidak lagi bisa ditunda setelah banjir dan longsor meninggalkan jejak kerusakan besar di berbagai wilayah Sumbar. Menurutnya, bencana yang terjadi menjadi peringatan keras bahwa menjaga lingkungan jauh lebih murah dibanding menanggung biaya pemulihan.

Pesan itu disampaikan Mahyeldi saat memimpin aksi penanaman 1.000 pohon di kawasan Hutan Kota Malvinas, sempadan Sungai Batang Kuranji, Kota Padang, Jumat (12/6/2026), dalam rangka peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia sekaligus rehabilitasi kawasan terdampak banjir besar akhir tahun lalu.

“Tidak boleh ditunggu lagi. Kita harus bertindak sekarang untuk pengendalian iklim karena ini menyangkut keberlangsungan hidup manusia itu sendiri,” kata Mahyeldi.

Kegiatan yang diinisiasi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sumbar itu melibatkan ratusan peserta dari unsur pemerintah, BUMN, dunia usaha, perguruan tinggi, komunitas lingkungan, pelajar, hingga organisasi masyarakat.

Mahyeldi menyebut kolaborasi lintas sektor menjadi modal penting membangun kembali kepedulian terhadap lingkungan yang menurutnya harus menjadi karakter bersama, terutama bagi generasi muda.

“Alhamdulillah hari ini kita hadir bersama. Ini bukan sekadar memperingati Hari Lingkungan Hidup, tetapi bagaimana membangun kepedulian terhadap sampah, melakukan penanaman, menjaga dan merawat pohon, serta mewariskan kepedulian lingkungan kepada generasi muda,” ujarnya.

Ia mengingatkan masyarakat telah merasakan langsung dampak ketika lingkungan tidak terjaga.

“Kita sudah merasakan akibatnya. Ketika lingkungan rusak, yang muncul adalah banjir, longsor, dan kerusakan yang lebih luas. Karena itu kepedulian terhadap lingkungan harus menjadi karakter yang melekat dalam kehidupan kita,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Mahyeldi juga menyoroti kondisi Sungai Batang Kuranji yang mengalami pendangkalan akibat sedimentasi pascabanjir.

“Ketika lingkungan terganggu dan rusak, maka inilah hasilnya: banjir, longsor, sungai mengalami pendangkalan. Kalau sedimentasi tidak segera ditangani, saat curah hujan tinggi air tidak lagi tertampung dan risikonya banjir akan kembali melebar,” katanya.

Mahyeldi mengungkapkan kerusakan akibat bencana tidak hanya menghantam infrastruktur dan permukiman, tetapi juga memukul ekosistem yang selama ini menopang kehidupan.

“Saya baru mengetahui banyak pohon di kawasan ini mati. Dulu Malvinas sangat hijau. Ternyata banjir tidak hanya memakan korban manusia, tetapi juga mematikan tumbuhan dan merusak keseimbangan lingkungan,” ucapnya.

Ia menyebut total kerugian dan kerusakan akibat banjir dan longsor di Sumbar beberapa bulan lalu diperkirakan mencapai sekitar Rp33 triliun.

“Kerusakan dan kerugian akibat banjir longsor itu tidak kurang dari Rp33 triliun. Nilainya setara beberapa kali kemampuan anggaran daerah. Ini menunjukkan menjaga lingkungan jauh lebih murah dibanding memperbaiki kerusakan,” ujar Mahyeldi.

Gubernur juga mengingatkan agar kawasan sempadan sungai yang telah dibebaskan tetap dijaga dan tidak kembali dipadati permukiman guna mengurangi risiko bencana di masa depan.

Sementara itu, Kepala DLH Sumbar menjelaskan penanaman dilakukan sebagai bagian dari revitalisasi kawasan sempadan Sungai Batang Kuranji yang sempat terendam banjir hingga sekitar dua meter dan menyebabkan ratusan pohon mati.

Sebanyak 1.000 bibit ditanam dengan melibatkan sekitar 250 peserta dari OPD provinsi dan kota, instansi vertikal, BUMN, BUMD, perusahaan, komunitas, organisasi masyarakat, hingga kelompok sadar wisata (Pokdarwis).

Bibit berasal dari berbagai pihak, antara lain BPDAS Agam Kuantan, Dinas Kehutanan, PT Semen Padang, PT Incasi Raya Group, PT Pertamina Patra Niaga, PLN UID Sumbar, PLN PLTU Teluk Sirih, PTPN IV Regional 4, PT Supreme Energy Muara Laboh, dan sejumlah perusahaan lainnya.

Ketua Pokdarwis Kota Padang, Renaldo Saputra Leo, berharap kegiatan tersebut menjadi titik awal kolaborasi jangka panjang dalam pemulihan kawasan.

“Harapan kami ini tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial. Kami ingin Hutan Kota Malvinas berkembang menjadi Green Forest City yang memberi manfaat ekologis sekaligus ekonomi bagi masyarakat,” katanya.(adpsb/cen/bud)

Pasar Satelit di Kota Padang yang Belum Berstandar SNI Memerlukan Sejumlah Pembenahan, Apa Saja?

Pasar Satelit di Kota Padang yang Belum Berstandar SNI Memerlukan Sejumlah Pembenahan, Apa Saja?

BentengSumbar On Sabtu, Juni 13, 2026

Pemerintah Kota Padang terus memperkuat pengembangan delapan pasar satelit sebagai pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat di berbagai wilayah. (Foto: Diskominfo). 

BENTENGSUMBAR.COM - Pemerintah Kota Padang terus memperkuat pengembangan delapan pasar satelit sebagai pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat di berbagai wilayah.

Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana, pemenuhan Standar Nasional Indonesia (SNI), hingga pengembangan potensi unggulan yang dimiliki masing-masing pasar.

Saat ini dua pasar satelit, yakni Pasar Alai dan Pasar Tanah Kongsi, telah berstatus pasar berstandar SNI. Sementara itu, tahun ini Pemerintah Kota Padang mulai mempersiapkan Pasar Ulak Karang untuk memperoleh standar yang sama.

"Saat ini Kota Padang memiliki delapan pasar satelit. Dua di antaranya sudah berstandar SNI, yaitu Pasar Alai dan Pasar Tanah Kongsi. Tahun ini kami mempersiapkan Pasar Ulak Karang menjadi pasar SNI sebagai bagian dari peningkatan kualitas pelayanan pasar," jelas Kepala Dinas Perdagangan, Fizlan Setiawan, Jumat, 12 Juni 2026, di Padang. 

Dikatakannya, selain memenuhi standar fasilitas, pengembangan pasar satelit juga diarahkan sesuai karakteristik masing-masing kawasan. 

Pasar Tanah Kongsi akan dikembangkan sebagai kawasan heritage dengan mengangkat potensi kuliner, kopi, serta berbagai produk nonbahan pokok melalui kolaborasi bersama kecamatan dan tokoh masyarakat setempat.

Penataan Pasar Banda Buek juga menjadi perhatian. Pemerintah akan memperbaiki berbagai fasilitas pendukung sebelum melakukan penataan pedagang ke lantai atas, sehingga aktivitas perdagangan dapat berlangsung lebih nyaman dan tertata

Menurutnya, pasar-pasar satelit yang belum berstandar SNI masih memerlukan sejumlah pembenahan, terutama pada instalasi pengolahan air limbah (IPAL), drainase, dan fasilitas penunjang lainnya. Kebutuhan tersebut telah dikoordinasikan bersama berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat.

"Kami sudah menganggarkan perbaikan IPAL, terutama di Pasar Belimbing. Meski ada efisiensi anggaran, kebutuhan sarana dan prasarana pasar tetap menjadi prioritas. Kami juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum agar pemenuhan IPAL di seluruh pasar satelit dapat diselesaikan secara bertahap hingga 2028," ujarnya. 

Pemerintah Kota Padang berharap pasar satelit semakin berkembang sebagai pusat perdagangan yang bersih, nyaman, dan mampu meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat di setiap wilayah. (*) 

Sumber: Diskominfo Kota Padang

Seleksi Porwanas PWI Sumbar 2026 Digelar di Payakumbuh-Limapuluh Kota, Target Cetak Atlet Berprestasi

Seleksi Porwanas PWI Sumbar 2026 Digelar di Payakumbuh-Limapuluh Kota, Target Cetak Atlet Berprestasi

BentengSumbar On Sabtu, Juni 13, 2026

Rangkaian Seleksi Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas) tingkat Sumatera Barat resmi dilaksanakan di Kota Payakumbuh dan Kabupaten Limapuluh Kota pada 12–14 Juni 2026. (Foto: Oktryoni). 

BENTENGSUMBAR.COM – Rangkaian Seleksi Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas) tingkat Sumatera Barat resmi dilaksanakan di Kota Payakumbuh dan Kabupaten Limapuluh Kota pada 12–14 Juni 2026. 

Kedua daerah ini ditetapkan sebagai tuan rumah menggantikan rencana awal di Bukittinggi, setelah melalui kesepakatan bersama guna mengatasi berbagai kendala teknis di lapangan.

Dalam pembukaan tersebut, Ketua PWI Sumatera Barat, Widya Nafis, menjelaskan adanya perubahan besar dalam pelaksanaan ajang olahraga wartawan ini mulai tahun 2027 mendatang. 

Kegiatan yang sebelumnya diselenggarakan terpisah dari agenda Hari Pers Nasional (HPN), ke depannya akan digabungkan. 

Langkah ini diambil untuk menekan biaya operasional serta meringankan beban seluruh komponen olahraga di Indonesia, sehingga tidak perlu melaksanakan dua agenda besar dalam satu periode.

“Untuk edisi mendatang, total ada 14 cabang olahraga yang dipertandingkan. Namun, Sumatera Barat memutuskan memfokuskan pembinaan dan mengirimkan atlet terbaiknya pada tujuh cabang olahraga agar persiapan lebih maksimal,” ujar Widya.

Ia berharap melalui seleksi yang difasilitasi pemerintah provinsi dan seluruh kabupaten/kota ini, lahir atlet-atlet tangguh yang mampu mengharumkan nama daerah. 

“Kami berharap mereka nanti dapat membawa pulang prestasi gemilang untuk Sumatera Barat,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Payakumbuh Elzadaswarman menyatakan rasa bangganya dapat bersinergi dengan para wartawan yang selama ini menjadi mitra strategis pemerintah. 

“Alhamdulillah, kita dapat berkumpul dalam suasana kekeluargaan. Media ibarat rumah yang kokoh dengan jendela kaca jernih—menyampaikan informasi yang benar, membangun, dan bermanfaat bagi masyarakat,” katanya.

Apresiasi juga disampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk jajaran kepolisian dan pemerintah daerah, atas dukungan yang diberikan. 

“Semoga olahraga ini senantiasa menjadi sarana mempererat persatuan dan kebanggaan kita bersama,” ucapnya.

Bupati Limapuluh Kota Safni Sikumbang menegaskan komitmen penuh pemerintah daerah. 

Meski persiapan terkesan mendadak bagi sebagian pihak, sinergi antara kedua daerah terus diperkuat demi kelancaran acara. 

“Kami bergandeng tangan bahu-membahu mendukung penuh kegiatan PWI, yang tidak hanya menyebarkan informasi, tapi juga memajukan olahraga. Pelaksanaannya pun mengedepankan prinsip efisiensi dan kekeluargaan,” tegasnya.

Terkait keterlambatan pembukaan acara, pihak tuan rumah menyampaikan permohonan maaf. 

“Persiapan sebenarnya sudah dimulai sejak pukul 16.00 WIB, namun ada hal mendadak yang membuat sedikit tertunda. Kami mohon maklum, semoga hal ini tidak mengurangi semangat kita bersama,” pungkasnya disambut canda dan tawa peserta.

Di sisi lain, Ketua PWI Kota Solok Raunis Roni menyatakan kesiapan daerahnya untuk menjadi tuan rumah di masa mendatang. 

“Kota Solok siap menyambut amanah menjadi tuan rumah Porwanas ke depannya. Kami akan mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang, membangun sinergi dengan pemerintah daerah, serta memastikan kenyamanan dan kelancaran acara agar menjadi pengalaman berkesan bagi seluruh peserta,” tegasnya.

Seleksi ini diikuti oleh atlet dari seluruh Dewan Pimpinan Cabang PWI se-Sumatera Barat. Hasilnya akan menentukan wakil daerah yang akan ta mpil dalam ajang nasional mendatang.(80)

Fadly Amran Buka Jambore KSB 2026 di ABG Water Park

Fadly Amran Buka Jambore KSB 2026 di ABG Water Park

BentengSumbar On Sabtu, Juni 13, 2026

Wali Kota Padang Fadly Amran membuka Jambore KSB selama tiga hari, 12-14 Juni 2026 di ABG Water Park, Padang. (Foto: Prokompin). 

BENTENGSUMBAR.COM - Wali Kota Padang Fadly Amran membuka Jambore KSB selama tiga hari, 12-14 Juni 2026 di ABG Water Park, Padang. Pembukaan dilaksanakan pada Jumat, 12 Juni 2026. 

Hadir pada kesempatan itu, Wali Kota Padang, Fadly Amran, Kalaksa BPBD Kota Padang, Hendri Zulviton, Ketua DPRD Padang Muharlion, Sekretaris Camat Koto Tangah, Bambang Sutrisno dan Unsur Forkopimda.

Jambore diikuti sekitar 700 relawan KSB dari seluruh kecamatan di Kota Padang. Kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi, peningkatan kapasitas, serta penguatan sinergi antarrelawan dalam mendukung upaya penanggulangan bencana di Kota Padang.

Wali Kota Padang Fadly Amran menegaskan bahwa Kota Padang merupakan daerah yang memiliki risiko tinggi terhadap berbagai jenis bencana, sehingga keberadaan dan kesiapsiagaan relawan KSB sangat dibutuhkan.

“Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh relawan Kelompok Siaga Bencana yang selama ini telah menjadi mitra strategis pemerintah dalam membantu masyarakat saat terjadi bencana. Jambore ini menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas, meningkatkan kemampuan, serta membangun semangat kebersamaan dalam mewujudkan Kota Padang yang tangguh terhadap bencana,” ujarnya. 

Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Kota Padang juga menyerahkan berbagai bantuan peralatan penanggulangan bencana kepada Kelompok Siaga Bencana Kota Padang. Bantuan yang diserahkan meliputi 36 unit handy talky, 50 unit body harness, 36 unit chain saw, 51 unit helm vertical rescue, 53 stel life jacket, 14 unit pulley double, 50 unit senter standar safety, dan 14 roll tali karmantel.

Wali Kota berharap bantuan peralatan yang diserahkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kegiatan mitigasi, kesiapsiagaan, dan penanganan darurat bencana di tingkat kelurahan dan kecamatan.

Melalui pelaksanaan Jambore KSB Kota Padang Tahun 2026, Pemerintah Kota Padang menunjukkan komitmennya dalam membangun budaya sadar bencana dan memperkuat kapasitas masyarakat melalui keberadaan relawan yang terlatih, tanggap, dan siap membantu kapan pun dibutuhkan.

Dengan semangat “Padang Sigap, Padang Tangguh”, kegiatan jambore ini diharapkan mampu melahirkan relawan-relawan yang semakin profesional, solid, dan siap menghadapi berbagai tantangan kebencanaan di masa mendatang.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang, Hendri Zulviton, mengatakan bahwa kegiatan jambore ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Padang untuk meningkatkan kapasitas relawan yang menjadi garda terdepan dalam penanganan bencana di tingkat masyarakat.

“Jambore KSB Kota Padang Tahun 2026 tidak hanya menjadi ajang pertemuan dan silaturahmi antarrelawan, tetapi juga sarana untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan koordinasi dalam menghadapi berbagai potensi bencana. Relawan KSB merupakan kekuatan utama di tengah masyarakat yang harus terus diperkuat,” cakapnya. 

Bantuan peralatan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Padang merupakan bentuk dukungan nyata terhadap operasional KSB dalam menjalankan tugas kemanusiaan dan penanggulangan bencana di wilayah masing-masing. (Prokompin).

Peringati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Pemko Pariaman Goro di GOR St. Rajo Bujang

Peringati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Pemko Pariaman Goro di GOR St. Rajo Bujang

BentengSumbar On Sabtu, Juni 13, 2026

Walikota Pariaman Yota Balad bersama Wakil Walikota Pariaman, Mulyadi. Peringatan tahun ini mengusung tema global yang mendalam, yaitu "Inspired by Nature. For Climate, For Our Future". (Foto: Diskominfo). 

BENTENGSUMBAR.COM - Pemerintah Kota Pariaman menggelar apel bersama yang dilanjutkan dengan aksi gotong royong (goro) massal dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tingkat Kota Pariaman tahun 2026 di GOR St Rajo Bujang, Karan Aur, Kota Pariaman, Jumat (12/6).

Dipimpin  Walikota Pariaman Yota Balad bersama Wakil Walikota Pariaman, Mulyadi, ​peringatan tahun ini mengusung tema global yang mendalam, yaitu "Inspired by Nature. For Climate, For Our Future".

Walikota Pariaman Yota Balad menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi kota tidak boleh mengorbankan masa depan generasi mendatang. Pemerintah Kota Pariaman berkomitmen penuh untuk mendorong kebijakan yang berwawasan lingkungan. 

Namun, regulasi tersebut tidak akan cukup tanpa adanya tindakan nyata dari masyarakat.

"Melindungi lingkungan hidup bukan lagi sebuah pilihan, melainkan kewajiban mutlak demi kelangsungan hidup kita bersama. 

Kita tidak akan bisa bekerja sendiri tanpa dukungan penuh, kesadaran, dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat. 

Kita mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang hadir serta masyarakat luas untuk menerapkan prinsip Act Local for Global Impact (Aksi Lokal untuk Dampak Global)," ujarnya.(wi/fad/at)

Pemko Padang Gelar Rapat Koordinasi Lintas Sektor Penyelenggaraan KKS, Ini Tujuannya

Pemko Padang Gelar Rapat Koordinasi Lintas Sektor Penyelenggaraan KKS, Ini Tujuannya

BentengSumbar On Sabtu, Juni 13, 2026

Pemko Padang terus mematangkan persiapan dalam rangka penilaian Kabupaten/Kota Sehat (KKS) Tahun 2026. (Foto: Diskominfo Kota Padang). 

BENTENGSUMBAR.COM - Pemerintah Kota (Pemko) Padang terus mematangkan persiapan dalam rangka penilaian Kabupaten/Kota Sehat (KKS) Tahun 2026. Langkah ini ditegaskan melalui Rapat Koordinasi Lintas Sektor Penyelenggaraan KKS, Jumat, 12 Juni 2026, di Ruang Rapat Bappeda Kota Padang. 

Rapat koordinasi dihadiri oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu Kota Sehat untuk membahas pemenuhan berbagai indikator penting. 

Pertemuan tersebut menjadi wadah krusial untuk mengevaluasi dan menindaklanjuti kesiapan Kota Padang yang bertumpu pada sembilan tatanan penilaian Kota Sehat.

Sejumlah OPD diminta untuk segera melengkapi dokumen bukti (evidence) serta mempercepat pemenuhan indikator di sektor masing-masing. 

"Alhamdulillah, kita sudah selesai melaksanakan pertemuan koordinasi dengan seluruh OPD terkait. Banyak hal yang memang harus kita tindak lanjuti bersama terkait dengan sembilan tatanan penilaian," kata Kepala Dinas Kesehatan Kota (DKK) Padang, dr Srikurnia Yati. 

Beberapa poin penting yang menjadi sorotan antara lain, Sektor Pendidikan berupa pemenuhan ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di seluruh jenjang sekolah serta percepatan realisasi Sekolah Ramah Anak.

Selanjutnya, infrastruktur dan fasilitas publik berupa penyiapan trotoar yang ramah bagi penyandang disabilitas serta optimalisasi program Car Free Day di Kota Padang.

Dinas Perkim berkomitmen mewujudkan kawasan pemukiman yang sehat, aman, dan nyaman bagi seluruh warga.

Status Kota Sehat tidak akan bisa dicapai jika hanya mengandalkan satu instansi. Diperlukan sinergi yang kuat antarlini pemerintah serta kesadaran penuh dari masyarakat.

Melihat progres dan komitmen yang ditunjukkan sejauh ini, Dinas Kesehatan Kota Padang optimistis peluang Kota Padang untuk meraih penghargaan tertinggi KKS, yaitu Swasti Saba Wistara, sangat terbuka lebar.

Optimisme ini didasari oleh kuatnya komitmen dari Wali Kota Padang Fadly Amran, keseriusan para kepala OPD, serta aktifnya pergerakan Forum Kota Sehat Kota Padang yang menjangkau hingga tingkat kecamatan, kelurahan, bahkan sampai ke lini RT/RW.

Dengan sisa waktu persiapan yang ada, Pemko Padang bersama seluruh elemen masyarakat berkomitmen untuk bergerak bersama demi mewujudkan lingkungan kota yang bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk ditinggali. 

"Ini tidak bisa dilaksanakan oleh satu OPD saja, perlu kolaborasi. Selain itu, pemahaman masyarakat tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) juga sangat penting untuk mewujudkan Kota Padang sebagai Kota Sehat, sesuai dengan misi Wali Kota kita," ujarnya. (*) 

Sumber: Diskominfo Kota Padang

Jaga Harmoni Dua Daerah, Bupati Solok Terima Kunjungan Bupati Tanah Datar Perkuat Sinergi

Jaga Harmoni Dua Daerah, Bupati Solok Terima Kunjungan Bupati Tanah Datar Perkuat Sinergi

BentengSumbar On Sabtu, Juni 13, 2026

Semangat persaudaraan dan komitmen menjaga ketentraman menjadi landasan utama pertemuan antara Bupati Solok Dr. (HC) Jon Firman Pandu, SH dan Bupati Tanah Datar Eka Putra. (Foto: Diskominfo). 

BENTENGSUMBAR.COM – Semangat persaudaraan dan komitmen menjaga ketentraman menjadi landasan utama pertemuan antara Bupati Solok Dr. (HC) Jon Firman Pandu, SH dan Bupati Tanah Datar Eka Putra. 

Bertempat di Guest House Rumah Dinas Bupati Solok, Jumat (12/6/2026), kedua pemimpin daerah sepakat mempererat silaturahmi sekaligus mencari solusi terbaik atas berbagai isu strategis yang menjadi perhatian bersama.

Kunjungan balasan ini dihadiri pula oleh Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Jefrizal, para Asisten, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah, serta Tim Penyelesaian Masalah Perbatasan dari kedua belah pihak. 

Suasana pertemuan berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan, mencerminkan ikatan sejarah, sosial, dan budaya yang telah terjalin erat sejak lama.

Bupati Solok menegaskan, sebagai dua daerah yang bersaudara, tanggung jawab utama pemerintah adalah melayani masyarakat dan menjaga agar tidak terjadi gesekan di lapangan. 

Terkait persoalan batas wilayah yang sempat menjadi sorotan, ia menekankan bahwa penyelesaiannya harus ditempuh melalui jalur musyawarah, komunikasi intensif, serta menghormati proses hukum yang sedang berjalan di tingkat pusat.

“Apapun dinamika yang ada, kita harus selalu mengutamakan kepentingan masyarakat dan persatuan. Jangan sampai hubungan kekeluargaan yang sudah terjalin ratusan tahun ini terganggu. Kita serahkan prosesnya kepada pemerintah pusat, sementara kita terus menjaga ketenangan bersama,” tegas Jon Firman Pandu.

Lebih lanjut, ia menyampaikan dukungan penuh terhadap rencana Kodam I/Bukit Barisan membangun Batalion TNI di wilayah tersebut. 

Kehadiran satuan keamanan itu diharapkan mampu memperkuat stabilitas wilayah sekaligus memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar.

Sementara itu, Bupati Tanah Datar Eka Putra mengapresiasi sambutan hangat yang diberikan. Ia menegaskan bahwa kunjungan ini adalah wujud nyata keinginan kedua pihak untuk terus berkomunikasi.

Menurutnya, situasi kondusif harus tetap dipelihara sambil menunggu keputusan resmi dari Kementerian Dalam Negeri terkait batas wilayah.

“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat di kedua daerah untuk bersabar dan menahan diri. Proses sedang berjalan, dan keputusan yang diambil nanti pasti untuk kebaikan bersama. Kita juga mendukung rencana pembangunan Batalion, asalkan dilakukan dengan komunikasi yang baik agar tidak menimbulkan kesalahpahaman,” ujar Eka Putra.

Selain membahas isu perbatasan dan keamanan, kedua kepala daerah juga membuka peluang kerja sama pengembangan potensi unggulan daerah, terutama di sektor pertanian.

Sinergi ini dinilai sangat strategis untuk meningkatkan produktivitas, memperluas akses pasar, dan pada akhirnya mengangkat taraf hidup masyarakat di kedua wilayah.

Di akhir pertemuan, keduanya sepakat membangun komunikasi yang lebih erat dan berkelanjutan. 

Pertemuan ini diharapkan menjadi tonggak baru yang memperkuat persaudaraan, menyelesaikan persoalan secara damai, serta melahirkan kolaborasi pembangunan yang semakin bermanfaat bagi rakyat Solok dan Tanah Datar.(80)