Pendataan Susulan Penerima Bansos Tunai Terdampak di Kelurahan Gunung Sarik, Simak Penjelasan Pak Camat Rozaldi Rosman

Pendataan Susulan Penerima Bansos Tunai Terdampak di Kelurahan Gunung Sarik, Simak Penjelasan Pak Camat Rozaldi Rosman

BentengSumbar On Rabu, Agustus 12, 2026

Camat Kuranji, Rozaldi Rosman, mengakui masih ada beberapa rumah warga terdampak yang mengalami kerusakan akibat banjir belum terdata, khususnya di Kelurahan Gunung Sarik. (Foto: Diskominfo). 

BENTENGSUMBAR.COM - Sebagai salah satu kecamatan terdampak bencana banjir di Kota Padang, sejumlah warga di Kecamatan Kuranji telah menerima bantuan tunai yang diserahkan Wali Kota Padang, Fadly Amran, Sabtu (8/8/2026) lalu.

Di Kecamatan Kuranji, bantuan sosial berupa uang tunai Rp2 juta untuk warga yang rumahnya mengalami rusak berat akibat banjir terdapat di tiga kelurahan, yaitu Kelurahan Kuranji, Kelurahan Korong Gadang, dan Kelurahan Gunung Sarik. Total rumah yang sudah terdata sebanyak 191 rumah.

Camat Kuranji, Rozaldi Rosman, mengakui masih ada beberapa rumah warga terdampak yang mengalami kerusakan akibat banjir belum terdata, khususnya di Kelurahan Gunung Sarik.

"Pada Selasa (11/8/2026), kami telah melakukan mediasi dan mengundang warga setempat serta pengurus RT dan RW terdampak untuk menyampaikan bantuan sosial susulan tahap kedua," katanya. 

Dia menyebut, di Kelurahan Gunung Sarik sudah terdata sebanyak 74 rumah terdampak. Dari jumlah tersebut, masih terdapat rumah warga terdampak yang belum terakomodasi dalam penyaluran bantuan sosial tahap pertama.

"Data tersebut sedang kami rekap untuk dikoordinasikan dan diteruskan kepada BPKAD Kota Padang untuk proses selanjutnya," terangnya. 

Langkah lanjutan sudah dilakukan pihak Kecamatan Kuranji dengan melakukan mediasi dan sosialisasi untuk memberikan kejelasan kepada warga serta pengurus RT/RW terkait dengan rencana penyaluran bantuan sosial susulan (tahap kedua) sesuai dengan arahan Wali Kota Padang. Sosialisasi dilakukan pada Selasa (11/8/2026).

Pihak kecamatan dan kelurahan melakukan sosialisasi prosedur pendataan ulang dengan mengumpulkan dokumen persyaratan warga yang valid sesuai dengan aturan yang berlaku.

Data hasil rekapitulasi susulan selanjutnya akan dikoordinasikan dan diteruskan ke BPKAD Kota Padang untuk proses pencairan lebih lanjut, sembari menunggu arahan dan petunjuk teknis lanjutan dari dinas terkait.

Pihak kecamatan berharap proses pendataan susulan ini berjalan lancar tanpa kendala saat penyaluran bantuan uang tunai nantinya.

"Harapan kami, pendataan selanjutnya tidak ada kendala lagi ke depannya pada saat bantuan diberikan," ujar Rozaldi Rosman. (*) 

Editor: Zamri Yahya, WU

Sekdaprov Sumbar Dorong Harmonisasi Kelembagaan BPBD Se-Sumbar Pasca Permendagri 18/2025

Sekdaprov Sumbar Dorong Harmonisasi Kelembagaan BPBD Se-Sumbar Pasca Permendagri 18/2025

BentengSumbar On Rabu, Agustus 12, 2026

FGD yang berlangsung selama dua hari, 12–13 Agustus 2026, dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi. (Foto: adpsb). 

BENTENGSUMBAR.COM — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) mendorong harmonisasi kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di seluruh kabupaten/kota sebagai tindak lanjut terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2025. Upaya tersebut dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) Pemerintah Provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota se-Sumbar di Auditorium Gubernuran, Rabu (12/8/2026).

FGD yang berlangsung selama dua hari, 12–13 Agustus 2026, dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi. Forum tersebut menjadi ruang koordinasi, konsultasi, dan sinkronisasi untuk memperkuat pembentukan serta pelaksanaan kelembagaan BPBD kabupaten/kota sesuai ketentuan regulasi terbaru.

Sekda Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi mengatakan Sumbar merupakan daerah dengan potensi risiko bencana yang kompleks, mulai dari gempa bumi, tsunami, banjir bandang hingga tanah longsor. Kondisi tersebut membutuhkan kelembagaan penanggulangan bencana yang kuat, profesional, dan mampu bergerak cepat dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat.

“BPBD merupakan garda terdepan perlindungan masyarakat. Keselamatan dan kesiapsiagaan daerah sangat bergantung pada sejauh mana kelembagaan kebencanaan kita dirancang dan dijalankan,” ujar Arry.

Menurutnya, Permendagri Nomor 18 Tahun 2025 memberikan landasan baru dalam pengelolaan suburusan bencana di era otonomi daerah. Regulasi tersebut juga membawa konsekuensi terhadap penyesuaian tugas, fungsi, kewenangan, koordinasi, serta hubungan kerja antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Karena itu, implementasinya harus diikuti harmonisasi agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun kesenjangan pelaksanaan di lapangan.

Arry menekankan tiga hal yang perlu menjadi perhatian dalam FGD, yakni harmonisasi regulasi dan produk hukum daerah, penguatan kapasitas serta kewenangan BPBD, dan sinkronisasi struktur organisasi dan tata kerja (SOTK). Penguatan tersebut mencakup fungsi komando kebencanaan, mitigasi, koordinasi lintas sektor, kesiapsiagaan, hingga dukungan anggaran dan sumber daya manusia sesuai tingkat kerawanan masing-masing daerah.

“Sinergi antara Biro Organisasi sebagai penyusun kelembagaan, Kanwil Kementerian Hukum dan Biro Hukum sebagai pengawal regulasi, serta BPBD sebagai pelaksana teknis adalah kunci utama,” tegasnya.

Sementara itu Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Sumbar, Dina Febrianti menyampaikan penyesuaian kelembagaan BPBD merupakan amanat Permendagri Nomor 18 Tahun 2025. Berdasarkan ketentuan tersebut, pembentukan organisasi dan tata kerja BPBD wajib disesuaikan paling lama satu tahun sejak peraturan berlaku. Karena itu, penyesuaian kelembagaan BPBD kabupaten/kota ditargetkan dapat diselesaikan pada 2026.

Dina menjelaskan, FGD tersebut merupakan tindak lanjut rapat koordinasi penataan kelembagaan BPBD kabupaten/kota yang telah dilaksanakan pada 18 Juni 2026 dengan melibatkan Kementerian Dalam Negeri, BNPB, pemerintah kabupaten/kota, Biro Organisasi, Bagian Organisasi, serta BPBD se-Sumbar.

Berdasarkan perkembangan terakhir, sebanyak 10 kabupaten/kota telah menyelesaikan proses dan siap menerbitkan kebijakan terkait kelembagaan BPBD, lima daerah masih dalam proses, sedangkan lima daerah lainnya masih melengkapi persyaratan dokumen.

Melalui FGD tersebut, Pemprov Sumbar menargetkan tersusunnya kesepahaman mengenai arah kebijakan pembentukan kelembagaan BPBD, rekomendasi penyesuaian struktur organisasi, identifikasi kebutuhan sumber daya manusia dan sarana prasarana, serta dukungan regulasi. Forum yang menghadirkan narasumber dari Kanwil Kementerian Hukum, BPBD Sumbar, dan Biro Hukum Setda Sumbar tersebut diharapkan memperkuat sinergi pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam membangun BPBD yang efektif, adaptif, dan responsif menghadapi risiko bencana. (adpsb/rmz/bud)

Wako Pariaman Lepas 76 Orang Mahasiswa Program Saga Saja Plus

Wako Pariaman Lepas 76 Orang Mahasiswa Program Saga Saja Plus

BentengSumbar On Rabu, Agustus 12, 2026

Sebanyak 76 orang mahasiswa program Satu Keluarga Satu Sarjana Plus (Saga Saja Plus) tahun 2026 yang tersebar di 18 perguruan tinggi (PT). (Foto: Diskominfo). 

BENTENGSUMBAR.COM - Sebanyak 76 orang mahasiswa program Satu Keluarga Satu Sarjana Plus (Saga Saja Plus) tahun 2026 yang tersebar di 18 perguruan tinggi (PT)  dilepas Wali Kota Pariaman, Yota Balad untuk berangkat melaksanakan pendidikan di berbagai PT mitra Pemerintah Kota Pariaman yang bertempat di aula Balaikota Pariaman, Rabu (12/8/2026).

Wali Kota Pariaman, Yota Balad dalam sambutannya mengatakan  Program Saga Saja Plus adalah pemberian beasiswa kepada masyarakat Kota Pariaman yang berasal dari masyarakat kurang mampu di Kota Pariaman yang terdata pada data Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk kuliah di PT yang ditunjuk.

“Program ini tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga memberikan pembekalan life skill, yang sangat dibutuhkan untuk mempersiapkan mereka terjun ke dunia kerja”, ungkapnya.

Yota Balad juga menekankan agar para mahasiswa memasang target akademis yang tinggi.

“Ananda sudah sukses di tahap pertama, tahap keduanya belajar dengan rajin, kejar target Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling tinggi dan yakinlah pekerjaan akan mudah didapatkan dan ketika sudah mendapatkan pekerjaan yang layak, ananda bisa membantu menambah penghasilan keluarga,” ulasnya.

Yota Balad di hadapan para mahasiswa dan orang tua, menyampaikan rasa bangga sekaligus menitipkan pesan penting kepada para penerima beasiswa.

“Pendidikan adalah investasi terbaik untuk mengubah nasib keluarga. Kami meminta anak-anak kami untuk belajar dengan sungguh-sungguh, jangan lupa shalat tahajud, jangan pernah jumawa, jaga nama baik orang tua, serta menjaga nama baik Kota Pariaman di daerah lain,” terangnya.

“Kami mendoakan ananda selamat sampai tujuan, ingat cita-citakan diri ananda semua untuk menjadi orang hebat dan kebanggan Kota Pariaman”, tutupnya. (R/at)

KPU dan Diskominfo Sawahlunto Tandatangani PKS untuk Perkuat Penyebaran Informasi Publik

KPU dan Diskominfo Sawahlunto Tandatangani PKS untuk Perkuat Penyebaran Informasi Publik

BentengSumbar On Rabu, Agustus 12, 2026

Penandatanganan PKS berlangsung di Aula Rapat KPU Kota Sawahlunto, Rabu (12/8/2026), dan dihadiri Ketua KPU Kota Sawahlunto, Kepala Diskominfo Kota Sawahlunto, Sekretaris KPU, anggota KPU, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dan Statistik (IKPS), serta unsur terkait lainnya. (Foto: Diskominfo). 

BENTENGSUMBAR.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sawahlunto bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Sawahlunto menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk memperkuat kolaborasi dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat.

Penandatanganan PKS berlangsung di Aula Rapat KPU Kota Sawahlunto, Rabu (12/8/2026), dan dihadiri Ketua KPU Kota Sawahlunto, Kepala Diskominfo Kota Sawahlunto, Sekretaris KPU, anggota KPU, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dan Statistik (IKPS), serta unsur terkait lainnya.

Ketua KPU Kota Sawahlunto mengatakan, penandatanganan PKS tersebut merupakan tindak lanjut dari pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya sekaligus menjadi dasar kerja sama antara kedua lembaga.

Menurutnya, melalui kerja sama tersebut, berbagai kegiatan KPU yang perlu disampaikan kepada masyarakat dapat dikoordinasikan secara lebih mudah dan efektif.

“Mudah-mudahan dengan PKS ini menjadi langkah awal dalam menjalankan tugas dan kewenangan kita sebagai lembaga negara yang tujuannya melayani masyarakat. Bagaimana agar layanan dapat terlaksana dengan baik melalui kolaborasi yang baru kita bangun,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Diskominfo Kota Sawahlunto mengatakan, kerja sama tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh informasi yang benar, jelas, mudah diakses, dan mudah dipahami.

Menurutnya, perkembangan transformasi digital yang berlangsung cepat membuat kolaborasi antarlembaga menjadi penting, terutama dalam memastikan informasi publik yang disampaikan kepada masyarakat dapat tersaring dan tersampaikan secara tepat.

Kerja sama tersebut juga diharapkan dapat mendukung upaya menangkal penyebaran informasi palsu atau hoaks yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Kepala Diskominfo mengapresiasi terjalinnya kerja sama tersebut dan mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga kepercayaan serta kredibilitas lembaga melalui penyampaian informasi publik yang akurat dan bertanggung jawab.

Melalui PKS tersebut, KPU dan Diskominfo Kota Sawahlunto diharapkan dapat memperkuat koordinasi dalam penyebarluasan informasi sehingga masyarakat memperoleh informasi kelembagaan yang lebih mudah diakses, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. (*)

Pewarta: Marjafri

DWP Lakukan Kunjungan ke SD Negeri Percobaan Padang dan SMP Negeri 3 Padang

DWP Lakukan Kunjungan ke SD Negeri Percobaan Padang dan SMP Negeri 3 Padang

BentengSumbar On Rabu, Agustus 12, 2026

Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Padang untuk pertama kalinya melaksanakan program inovatif bertajuk "DWP Mengajar" di Kota Padang, Rabu (12/8/2026). (Foto: Diskominfo). 

BENTENGSUMBAR.COM - Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Padang untuk pertama kalinya melaksanakan program inovatif bertajuk "DWP Mengajar" di Kota Padang, Rabu (12/8/2026).

Kegiatan ini diwujudkan melalui kunjungan edukatif ke SD Negeri Percobaan Padang dan SMP Negeri 3 Padang guna memberikan pembekalan karakter, perlindungan diri, serta pemahaman mendalam terkait isu-isu krusial di lingkungan anak dan remaja.

Ketua DWP Kota Padang, Nova Raju Minropa, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian nyata para pengurus DWP dalam berbagi ilmu dan menumbuhkan semangat belajar bagi generasi muda di Kota Padang.

"DWP Mengajar adalah wujud nyata kepedulian Dharma Wanita Persatuan dalam berbagi ilmu, menumbuhkan semangat belajar, dan berkontribusi bagi kemajuan pendidikan. Melalui kegiatan ini, kami ingin menanamkan nilai-nilai karakter kepada anak-anak sehingga mereka memperoleh pengalaman yang bermanfaat," katanya. 

Nova menyebutkan, sebanyak 20 orang pengurus DWP terjun langsung dalam kegiatan ini. Program "DWP Mengajar" sendiri telah dimulai sejak Februari 2026 dan akan terus berlanjut ke sejumlah sekolah lain di Kota Padang.

"Jadilah teman yang penyayang dan pelindung. Sekolah harus menjadi tempat yang aman dan membahagiakan untuk semua orang tanpa ada yang saling mengejek," katanya. 

Tema yang diangkat disesuaikan dengan isu yang tengah hangat di lingkungan sekolah, dengan sasaran utama jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Materi yang disampaikan dirancang selaras dengan tingkat perkembangan psikologis siswa di masing-masing jenjang.

Pada tingkat SD, Materi difokuskan pada pencegahan bullying (perundungan) dan perlindungan diri yang disampaikan oleh anggota DWP Kota Padang, Gusmardina.

Penyampaian dikemas menyenangkan melalui cerita interaktif, analisis video pendek, serta kuis berhadiah dengan jargon "Say No to Bullying". Para siswa tampak antusias dan bersama-sama mendeklarasikan komitmen anti-perundungan. 

Sementara pada tingkat SMP,  dengan materi pencegahan penyimpangan seksual dan batasan pergaulan, yang disampaikan oleh anggota DWP Kota Padang, Ria Sylfi. 

Pendekatan dilakukan secara santun dan tegas meliputi pengenalan batas privasi tubuh serta cara menyikapi konten negatif di media sosial, di mana siswa aktif memanfaatkan sesi konsultasi. 

Dalam arahannya kepada para peserta didik, Ketua DWP Kota Padang berpesan agar para siswa senantiasa membentengi diri dari pengaruh negatif lingkungan sekitar.

"Jagalah kehormatan dan kesehatan diri kalian. Masa depan yang cerah dimulai dari keberanian menyaring pergaulan dan menolak segala bentuk penyimpangan. Selalu terbuka kepada orang tua dan guru jika menghadapi masalah," katanya. 

Program ini disambut dengan antusiasme dan apresiasi tinggi dari jajaran pimpinan sekolah. Plt. Wakil Kepala SD Percobaan Padang, Suciati Poro, mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih atas kunjungan tersebut.

"Alhamdulillah anak-anak kami sangat antusias karena memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Semoga dengan semakin gencarnya edukasi ini, tidak ada lagi kasus perundungan di sekolah, dan siswa semakin saling menghargai antarsesama," ujarnya. 

Senada dengan hal tersebut, Kepala SMP Negeri 3 Padang Rika Susiwaty, turut menyampaikan rasa bangga atas terpilihnya sekolah mereka.

"Kehadiran pengurus DWP dinilai sebagai wujud kasih sayang seorang ibu yang membekali para siswa dalam menghadapi kompleksitas pergaulan remaja masa kini, sekaligus menjadi perisai agar siswa lebih waspada terhadap lingkungan yang kurang sehat," ucapnya. (*) 

Editor: Zamri Yahya, WU

Mahyeldi Ajak ASN Jadikan HUT RI Momentum Perkuat Pelayanan dan Karakter Kepemimpinan

Mahyeldi Ajak ASN Jadikan HUT RI Momentum Perkuat Pelayanan dan Karakter Kepemimpinan

BentengSumbar On Rabu, Agustus 12, 2026

Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumbar. (Foto: adpsb). 

BENTENGSUMBAR.COM — Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumbar menjadikan momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai ruang refleksi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, momentum kemerdekaan juga harus dimanfaatkan untuk membangun kembali karakter dan kepemimpinan ASN, sekaligus mendorong semangat menghadirkan pelayanan publik yang semakin baik.

“Dalam momentum HUT RI ini mari kita merefleksi diri agar lebih terpacu dan bersemangat dalam menghadirkan pelayanan prima bagi masyarakat dan melahirkan kembali tradisi ketokohan nasional dari Sumatera Barat,” ujar Mahyeldi.

Ajakan itu disampaikan Mahyeldi saat membuka rangkaian lomba Semarak Kemerdekaan HUT ke-81 RI yang digelar Pemprov Sumbar di halaman Kantor Gubernur Sumbar, Rabu (12/8/2026).

Rangkaian Lomba Semarak Kemerdekaan tersebut diikuti perwakilan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sumbar. Pembukaan ditandai dengan pertandingan sepak bola ria yang diikuti langsung Gubernur Mahyeldi, Sekretaris Daerah Sumbar Arry Yuswandi, serta sejumlah pimpinan OPD. Kegiatan juga diisi dengan berbagai perlombaan tradisional dan kreatif lainnya, seperti lagu perjuangan dan lagu Minang, tarik tambang, makan kerupuk, serta balap karung.

Mahyeldi mengatakan, kemerdekaan Indonesia merupakan hasil perjuangan panjang yang tidak mungkin dicapai tanpa persatuan dan kebersamaan. Semangat tersebut, menurutnya, harus terus dirawat dan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.

“Penjajah bisa angkat kaki dari Nusantara ini berkat sinergi, kolaborasi, dengan semangat persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia. Bukan hasil perjuangan satu individu,” katanya.

Karena itu, Mahyeldi mengingatkan agar kegiatan Semarak Kemerdekaan tidak sekadar dipandang sebagai hiburan. Perlombaan dan berbagai kegiatan yang digelar harus menjadi sarana untuk mengingat kembali perjuangan para pendahulu sekaligus memperkuat hubungan dan kebersamaan antarsesama ASN.

Di sisi lain, Mahyeldi juga mengingatkan panitia dan peserta agar mengutamakan keselamatan dalam setiap kegiatan. Kepada seluruh peserta lomba, Ia juga berpesan agar menjaga sportivitas dan tidak menjadikan perlombaan sebagai sumber perselisihan.

“Jangan sampai terjadi permusuhan setelah pertandingan. Semuanya ini dalam rangka kegembiraan kita bersama dan membangun kebersamaan,” tegasnya.

Lebih jauh, Mahyeldi mengajak seluruh peserta merefleksikan kembali perjalanan sejarah dan kebudayaan Minangkabau yang telah melahirkan banyak tokoh bagi bangsa Indonesia. Menurutnya, kekayaan sejarah dan tradisi tersebut merupakan modal pembentukan karakter yang harus terus diwariskan, sekaligus menjadi tantangan bagi generasi saat ini untuk meneruskan tradisi ketokohan dan kontribusi Sumbar bagi Indonesia. (adpsb/cen/bud)

Perkuat Daya Saing Produk Lokal dan PAD, Pemkab Solok Jalin Kemitraan Strategis dengan Kemenkumham dan PLN

Perkuat Daya Saing Produk Lokal dan PAD, Pemkab Solok Jalin Kemitraan Strategis dengan Kemenkumham dan PLN

BentengSumbar On Rabu, Agustus 12, 2026

Langkah nyata memperkuat fondasi pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat terus digulirkan Pemerintah Kabupaten Solok. (Foto: Diskominfo). 

BENTENGSUMBAR.COM – Langkah nyata memperkuat fondasi pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat terus digulirkan Pemerintah Kabupaten Solok. 

Rabu (12/8/2026), bertempat di Gedung C Sekretariat Daerah Kabupaten Solok, dilaksanakan penandatanganan Nota Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama strategis bersama dua mitra strategis: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat dan PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Solok.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Bupati Solok Dr. (HC) Jon Firman Pandu, S.H., turut didampingi Asisten I Setda Kabupaten Solok Drs. Zaitul Ikhlas, A.P., M.Si., serta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Solok. 

Hadir selaku perwakilan mitra kerja sama, Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat Lista Widyastuti, S.H., M.H., dan Manajer PT. PLN Unit Solok Hariani beserta jajaran.

Dalam pertemuan tersebut, dua agenda kerja sama utama disepakati untuk kemajuan Kabupaten Solok. Pertama, Nota Kesepakatan antara Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat dan Pemkab Solok yang berfokus pada penguatan perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual. 

Melalui kerja sama ini, pelaku UMKM, Industri Kecil dan Menengah, serta masyarakat kreatif didorong untuk mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual atas produk dan inovasi yang mereka hasilkan. 

Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing produk lokal sekaligus memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha di daerah.

Agenda kedua berupa Perjanjian Kerja Sama antara PT. PLN Unit Solok dan Pemkab Solok yang mengatur pemungutan dan penyetoran Pajak Atas Tenaga Listrik, Pajak atas Barang dan Jasa Tertentu, serta Pajak Penerangan Jalan. 

Kesepakatan ini menjadi wujud sinergi nyata untuk mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang ketenagalistrikan.

Manajer PT. PLN Unit Solok Hariani dalam sambutannya menyampaikan komitmen pihaknya untuk terus mendukung program-program Pemerintah Kabupaten Solok, terutama dalam hal tertib administrasi pendapatan serta peningkatan pelayanan penerangan jalan bagi masyarakat. 

Sementara itu, Plt. Kepala Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat Lista Widyastuti menekankan bahwa perlindungan Kekayaan Intelektual merupakan aset strategis yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan menjadi pengungkit kemajuan daerah.

Bupati Solok Dr. (HC) Jon Firman Pandu, S.H., menyambut hangat kedua kerja sama tersebut dan menyampaikan apresiasi mendalam kepada kedua belah pihak. 

“Kami sangat mengapresiasi dukungan yang diberikan Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat dan PT. PLN. Langkah ini merupakan bukti nyata kolaborasi untuk melindungi potensi unggulan daerah sekaligus memperkuat tata kelola pendapatan, yang pada akhirnya ditujukan demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Solok,” ujar Bupati.

Puncak acara ditandai dengan penyerahan sertifikat secara simbolis serta penandatanganan Nota Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama oleh para pihak yang bersepakat. 

Rangkaian kegiatan kemudian ditutup dengan sesi foto bersama sebagai wujud komitmen bersama membangun Kabupaten Solok yang semakin maju, berdaya saing, dan sejahtera.

Melalui kerja sama yang telah disepakati ini, Pemerintah Kabupaten Solok berharap dapat terus menghadirkan terobosan dan kolaborasi yang bermanfaat guna mewujudkan pelayanan terbaik bagi seluruh masyarakat.(80)