BentengSumbar.com

Putusan MK Berikan Kepastian Hukum Sekaligus Pertegas Pelindungan Terhadap Hak-hak Normatif Pekerja

Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi, mengatakan putusan MK tersebut merupakan langkah positif dalam memperkuat pelindungan hak-hak normatif pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan ketentuan mengenai dana pensiun. (Foto: Ist).

BENTENGSUMBAR.COM – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperkuat pelindungan hak-hak normatif pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum terkait pengaturan manfaat dana pensiun.

Putusan MK tersebut merupakan hasil pengujian materiil Pasal 161 ayat (2) serta Pasal 164 ayat (1) huruf d dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) dalam Perkara Nomor 139/PUU-XXIII/2025 dan Nomor 164/PUU-XXIII/2025 terkait pengaturan manfaat dana pensiun dan hak pekerja atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja (UPMK), serta uang penggantian hak.

"Kemnaker mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan kepastian hukum sekaligus mempertegas pelindungan terhadap hak-hak normatif pekerja. Putusan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat pelindungan hak pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak," kata Cris melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Rabu (1/7/2026).

Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja (UPMK), dan uang penggantian hak merupakan hak normatif pekerja yang wajib dibayarkan oleh pengusaha apabila terjadi pemutusan hubungan kerja, termasuk karena pekerja memasuki masa pensiun.

Mahkamah juga menegaskan bahwa manfaat dana pensiun tidak dapat menggantikan hak pekerja atas pesangon, UPMK, dan uang penggantian hak. Program dana pensiun bersifat sukarela dan memberikan manfaat tambahan bagi pekerja, sedangkan hak-hak normatif tersebut tetap wajib dipenuhi sesuai ketentuan hukum ketenagakerjaan.

Selain itu, Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan pengujian materiil terhadap keten tuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Dalam amar putusannya, Mahkamah menyatakan bahwa pembayaran manfaat pensiun yang kepesertaannya bersifat sukarela dan terbentuk dari uang pesangon, UPMK, dan uang penggantian hak dapat dilakukan secara sekaligus atau berkala sesuai kehendak peserta, janda/duda, atau anak, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun.

Menurut Cris, putusan tersebut menjadi rujukan penting dalam memperkuat pelindungan pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan ketentuan mengenai dana pensiun.

"Pada prinsipnya, Kemnaker mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi. Kami memandang putusan ini semakin memperkuat komitmen Kemnaker dalam melindungi hak pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan ketentuan mengenai dana pensiun," ujarnya.

Cris menambahkan, Kemnaker akan terus mengawal pelaksanaan kebijakan kete nagakerjaan agar selaras dengan amanat konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga pelindungan terhadap pekerja semakin kuat serta hubungan industrial di Indonesia semakin harmonis, produktif, dan berkeadilan. (*)

Kamis, Juli 02, 2026

Ini Daftar Pejabat yang Dilantik Menaker: Berikan yang Terbaik bagi Kementerian, Negara, dan Masyarakat

BentengSumbar On Kamis, Juli 02, 2026

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli melantik dan mengambil sumpah jabatan Pejabat Tinggi Madya, Direktur Politeknik Ketenagakerjaan, serta Pejabat Administrator dan Pengawas di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. (Foto: Ist).

BENTENGSUMBAR.COM – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli melantik dan mengambil sumpah jabatan Pejabat Tinggi Madya, Direktur Politeknik Ketenagakerjaan, serta Pejabat Administrator dan Pengawas di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, di Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Yassierli mengatakan, pejabat yang dilantik telah melalui tahapan seleksi dan asesmen secara menyeluruh. Rangkaian tersebut dilakukan untuk memastikan setiap individu memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi sekaligus mampu menjalankan amanah dengan baik.

Ia menyebut pengambilan sumpah jabatan bukan sekadar agenda seremonial, melainkan tanggung jawab yang harus diwujudkan melalui dedikasi dan kontribusi nyata.

"Saudara telah mengucapkan sumpah jabatan. Itu bukan sekadar formalitas, melainkan komitmen nyata untuk memberikan yang terbaik bagi kementerian, negara, dan masyarakat," ujar Yassierli.

Selaras dengan upaya meningkatkan pelayanan ketenagakerjaan, Yassierli menekankan kepada Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) agar mempercepat penyempurnaan tata kelola layanan.

Langkah tersebut mencakup peningkatan efektivitas layanan ketenagakerjaan, penguatan fungsi pengantar kerja, serta perluasan akses kerja yang lebih inklusif, termasuk bagi penyandang disabilitas.

Ia juga mendorong balai perluasan kesempatan kerja agar menyesuaikan diri dengan perkembangan kebutuhan dunia kerja dan karakter generasi muda.

Menurutnya, fungsi balai tidak lagi sebatas tempat pelatihan, tetapi juga perlu dikembangkan menjadi ruang kolaborasi, inkubasi usaha, dan pusat lahirnya inovasi.

"Dibutuhkan jejaring yang lebih luas dan kolaborasi dengan berbagai mitra strategis agar semakin banyak peluang kerja yang dapat tercipta," katanya.

Selain penguatan layanan ketenagakerjaan, Yassierli juga memberikan perhatian pada sektor pendidikan vokasi.

Kepada Direktur Politeknik Ketenagakerjaan, ia menekankan pentingnya memperkuat keterhubungan antara dunia pendidikan dan industri melalui evaluasi kurikulum secara berka la agar lulusan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan mampu bersaing di tingkat global.

Selain peningkatan kualitas sumber daya manusia, Yassierli menegaskan bahwa perlindungan tenaga kerja juga harus menjadi perhatian utama.

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) menjadi landasan penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman sekaligus mendukung keberhasilan berbagai program ketenagakerjaan.

"K3 harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya kita menciptakan dunia kerja yang aman dan produktif," ucap Yassierli.

Yassierli mengajak seluruh jajaran Kemnaker untuk mengesampingkan sekat antarsatuan kerja dan memperkuat kerja sama lintas unit.

Ia menilai masyarakat memandang hasil kerja kementerian secara menyeluruh, bukan berdasarkan capaian masing-masing bagian.

Berikut daftar pejabat yang dilantik:

1. Prof. Dr. Sugeng Heri Suseno, S.Pi, M.Si. sebagai Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.

2. Dr. Agus Triyono, S.Si., M.Kes. sebagai Staf Ahli Bidang Sosial, Politik, dan Kebijakan Publik.

3. Prof. Dede Rahmat Hidayat, M.Psi, Ph.D. sebagai Direktur Politeknik Ketenagakerjaan.

4. Rahmat Parhimpunan Siregar, S.T, M.M. sebagai Kepala Bagian Umum Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Medan Ditjen Binalavotas.

5. Taufik Hidayat Sitompul, S.H. sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan Barenbang. (*)

Rabu, Juli 01, 2026

Bukan Sekadar Modal: Wabup Solok Tanamkan Semangat Kemandirian bagi Korban Bencana

BentengSumbar On Rabu, Juli 01, 2026

Kegiatan Pembinaan Motivasi dan Penguatan Kapasitas bagi Calon Penerima Bantuan Usaha Pemulihan Ekonomi Dampak Bencana Tahun 2026, yang berlangsung di Aula Kantor Camat Kubung, Rabu (1/7). (Foto: Diskominfo).

BENTENGSUMBAR.COM – Pemerintah Kabupaten Solok tidak hanya hadir untuk menyalurkan bantuan, tetapi juga membangkitkan semangat warga yang terdampak bencana untuk kembali tegak dan mandiri.

Hal ini terungkap dalam kegiatan Pembinaan Motivasi dan Penguatan Kapasitas bagi Calon Penerima Bantuan Usaha Pemulihan Ekonomi Dampak Bencana Tahun 2026, yang berlangsung di Aula Kantor Camat Kubung, Rabu (1/7).

Mewakili Bupati Solok, Wakil Bupati Solok H. Candra, S.H.I. hadir langsung di tengah masyarakat untuk menyampaikan pesan penting: bantuan yang diberikan bukan sekadar materi, melainkan pintu gerbang menuju masa depan yang lebih baik.

“Yang kita bangun hari ini bukan hanya usaha, tetapi juga optimisme. Ketika masyarakat memiliki semangat untuk bangkit dan berusaha, maka sesungguhnya kita sedang menyiapkan fondasi yang kokoh bagi kemajuan daerah,” ujar H. Candra di hadapan ratusan peserta.

Ia mengajak para calon penerima manfaat untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan penuh tanggung jawab. Modal usaha yang diterima diharapkan dikelola secara bijaksana, menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan, serta memperkuat ketahanan ekonomi keluarga masing-masing.

Lebih lanjut, Wakil Bupati menegaskan bahwa keberhasilan program tidak diukur dari seberapa besar nilai bantuan yang disalurkan, melainkan dari perubahan nyata yang dirasakan masyarakat.

Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, pendamping teknis, dan pelaku usaha menjadi kunci utama agar tujuan pemulihan tercapai.

Kegiatan ini menjadi bukti nyata komitmen Pemkab Solok untuk terus mendampingi warga dalam proses bangkit dari keterpurukan.

Dengan bekal motivasi dan dukungan modal, diharapkan masyarakat Kabupaten Solok tumbuh menjadi pribadi yang tangguh, mandiri, dan semakin sejahtera di masa mendatang.(80)

Rabu, Juli 01, 2026

Wawako Pariaman Hadiri Upacara Peringatan Hari Bhayangkara ke-80

BentengSumbar On Rabu, Juli 01, 2026

Wakil Wali Kota Pariaman, Mulyadi hadiri upacara peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang dilaksanakan di Halaman Mapolres Pariaman, Rabu (1/7/2026). (Foto: Diskominfo).

BENTENGSUMBAR.COM - Wakil Wali Kota Pariaman, Mulyadi hadiri upacara peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang dilaksanakan di Halaman Mapolres Pariaman, Rabu (1/7/2026).

Upacara dipimpin Kapolres Pariaman, AKBP Andreanaldo Ademi dan dihadiri unsur Forkopimda, Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kota Pariaman, Ferry Ferdian Bagindo Putra, Kepala Dinas Perhubungan, Alfian dan Plt. Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar, Erigustian.

Wawako Mulyadi mengatakan peringatan Hari Bhayangkara menjadi momentum memperkuat sinergi antara Pemerintah Kota Pariaman dan Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sekaligus mendukung kelancaran pembangunan daerah.

“Momentum Hari Bhayangkara ke-80 ini diharapkan semakin memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan Polri dalam menciptakan Kota Pariaman yang aman, kondusif, dan sejahtera”, ujarnya.

Ia juga menyampaikan di usia yang ke-80, Polri diharapkan terus bertransformasi menjadi institusi yang profesional, modern, transparan, dan semakin dipercaya masyarakat.

“Dirgahayu Bhayangkara ke-80, semoga Polri terus menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang selalu hadir untuk negeri”, singkatnya mengakhiri.

Kapolres Pariaman, AKBP Andreanaldo Ademi, pada upacara peringatan Hari Bayangkhara ke-80 membacakan amanat Presiden RI, Prabowo Subianto.

Dalam amanat Presiden tersebut menyatakan peringatan Hari Bhayangkara ke-80 harus menjadi refleksi sekaligus motivasi bagi seluruh anggota Polri untuk terus meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat melalui pelayanan yang profesional, berintegritas dan humanis.

Menurutnya, Polri memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, sekaligus memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. (R/at)

Rabu, Juli 01, 2026

Peringati Hari Bhayangkara ke-80, Kapolda Sumbar Tegaskan Sinergitas dan Pelayanan Berorientasi Masyarakat

BentengSumbar On Rabu, Juli 01, 2026

Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat menggelar upacara peringatan Hari Bhayangkara ke-80 di lapangan Istana Gubernur Provinsi Sumatera Barat pada Rabu (1/7/2026). (Foto: Ist).

BENTENGSUMBAR.COM - Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat menggelar upacara peringatan Hari Bhayangkara ke-80 di lapangan Istana Gubernur Provinsi Sumatera Barat pada Rabu (1/7/2026).

Peringatan tahun ini mengusung tema "Polri untuk Masyarakat", yang menegaskan kembali komitmen kepolisian sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

Dalam amanatnya, Kapolda Sumatera Barat Komjen Pol Gatot Tri Suryanta menyampaikan bahwa momentum Hari Bhayangkara merupakan waktu yang sangat penting bagi seluruh insan kepolisian untuk melakukan refleksi terhadap pelaksanaan tugas yang telah diemban.

"Peringatan ini menjadi pengingat bahwa setiap langkah dan kebijakan Polri harus senada serta berorientasi pada kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara," ujar Komjen Pol Gatot Tri Suryanta di hadapan para peserta upacara dan tamu undangan.

Komjen Pol Gatot mengakui bahwa tantangan tugas kepolisian ke depan akan semakin rumit dan dinamis. Mulai dari perkembangan teknologi informasi, maraknya kejahatan siber, peredaran gelap narkotika, tindak pidana perdagangan orang (TPPO), kejahatan transnasional, hingga potensi bencana alam dan dinamika sosial.

Untuk menghadapi hal tersebut, ia menegaskan bahwa Polri tidak dapat bekerja sendiri. Keberhasilan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) hanya dapat diwujudkan melalui sinergi yang solid dengan berbagai pihak.

"Kami menyadari tantangan tugas kepolisian semakin kompleks. Oleh karena itu, Polri dituntut untuk terus beradaptasi dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan. Sinergi yang solid bersama TNI, pemerintah daerah, instansi vertikal, lembaga penegak hukum, akademisi, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, insan media, dan seluruh komponen bangsa adalah kunci utama," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kapolda Sumbar menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Forkopimda, pemerintah kabupaten/kota, serta seluruh elemen masyarakat yang selama ini telah menjadi mitra strategis Polri.

Ucapan terima kasih juga dialamatkan kepada seluruh personel Polda Sumbar dan jajaran, serta pengurus Bhayangkari atas loyalitas dan dukungannya.

Di akhir sambutannya, Jenderal bintang tiga tersebut mengajak seluruh jajarannya untuk menjadikan momentum Hari Bhayangkara ke-80 ini sebagai pemacu semangat dalam memperbaiki diri dan menghindari segala bentuk penyimpangan.

"Mari kita bersama-sama memperkokoh semangat pengabdian, memperkuat sinergi, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Kami memohon doa, dukungan, kritik yang membangun, serta partisipasi aktif dari masyarakat Sumatera Barat. Dengan semangat kebersamaan, kami meyakini Polri akan senantiasa hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang profesional, modern, dan terpercaya. Salam presisi!" pungkas Komjen Pol Gatot Tri Suryanta. (*)

Rabu, Juli 01, 2026

Sawahlunto Percepat Penanggulangan TBC, Capaian Cek Kesehatan Gratis Terbaik di Sumbar

BentengSumbar On Rabu, Juli 01, 2026

Pemerintah Kota Sawahlunto menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TBC) dan Pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis (CKG). (Foto: Diskominfo).

BENTENGSUMBAR.COM – Pemerintah Kota Sawahlunto menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TBC) dan Pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Ruang Rapat M. Yamin, Balai Kota Sawahlunto, Selasa (30/6/2026).

Rakor tersebut menjadi langkah memperkuat upaya pencegahan penyakit sekaligus meningkatkan cakupan layanan kesehatan masyarakat.

Rakor dibuka Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto, Rovandly Abdams, dan dihadiri Asisten II, kepala organisasi perangkat daerah terkait, camat, lurah, serta kepala desa se-Kota Sawahlunto.

Dalam arahannya, Sekda mengapresiasi kinerja Dinas Kesehatan beserta seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis.

Berdasarkan capaian terbaru, Kota Sawahlunto mencatat tingkat partisipasi masyarakat tertinggi di Provinsi Sumatera Barat dalam pelaksanaan program tersebut.

Menurutnya, capaian itu merupakan hasil kolaborasi antara tenaga kesehatan, pemerintah kecamatan, kelurahan, desa, serta partisipasi aktif masyarakat dalam memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis.

Selain mengevaluasi pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis, rakor juga membahas strategi percepatan penanggulangan tuberkulosis di Kota Sawahlunto.

Pemerintah daerah menekankan pentingnya peran camat, lurah, dan kepala desa sebagai ujung tombak dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pencegahan dan penanganan TBC.

Upaya tersebut diarahkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar melakukan skrining sejak dini, menjalani pengobatan secara tuntas bagi penderita, serta menerapkan langkah-langkah pencegahan guna memutus rantai penularan di lingkungan keluarga maupun masyarakat.

Pemerintah Kota Sawahlunto menargetkan penanggulangan TBC dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan melalui penguatan kolaborasi lintas sektor, sehingga angka penemuan kasus, keberhasilan pengobatan, dan kualitas kesehatan masyarakat terus meningkat. (*)

Pewarta: marjafri

Rabu, Juli 01, 2026

Pekan Muharram II Desa Lunto Barat Resmi Dibuka, Perkuat Ukhuwah dan Pembinaan Generasi Muda

BentengSumbar On Rabu, Juli 01, 2026

Pemerintah Desa Lunto Barat, Kecamatan Lembah Segar, Kota Sawahlunto, resmi membuka Pekan Muharram II pada Selasa (30/6/2026). (Foto: Marjafri).

BENTENGSUMBAR.COM – Pemerintah Desa Lunto Barat, Kecamatan Lembah Segar, Kota Sawahlunto, resmi membuka Pekan Muharram II pada Selasa (30/6/2026).

Kegiatan yang menjadi agenda tahunan desa sejak 2025 itu digelar sebagai upaya mempererat ukhuwah Islamiyah sekaligus memperkuat pembinaan karakter generasi muda melalui berbagai kegiatan keagamaan.

Pembukaan kegiatan dilakukan oleh Camat Lembah Segar dan dihadiri perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta warga yang memadati lokasi acara.

Pekan Muharram II akan berlangsung selama tiga hari, mulai 30 Juni hingga 2 Juli 2026. Berbagai perlombaan bernuansa Islami digelar untuk mendorong partisipasi anak-anak dan remaja sekaligus menumbuhkan kecintaan terhadap nilai-nilai keagamaan.

Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga menjadi sarana mempererat silaturahmi antarwarga serta memperkuat semangat kebersamaan di lingkungan Desa Lunto Barat.

Panitia menyiapkan tujuh cabang perlombaan, yakni Fashion Show Islami, Lomba Mewarnai, Puzzle Ayat Al-Qur'an, Nasyid, Adzan, Hafalan Doa Harian, dan Ranking 1 Keislaman.

Seluruh perlombaan dirancang untuk mengembangkan kreativitas, keberanian, serta menambah wawasan keislaman peserta sesuai kelompok usia.

Pemerintah Desa Lunto Barat berharap kegiatan tersebut tidak hanya menjadi perayaan menyambut Tahun Baru Islam, tetapi juga menjadi media pembinaan karakter bagi generasi muda agar tumbuh dengan akhlak yang baik, semangat belajar, serta kepedulian terhadap kehidupan bermasyarakat.

Melalui penyelenggaraan yang memasuki tahun kedua ini, Pekan Muharram diharapkan terus berkembang sebagai tradisi positif yang memperkuat nilai-nilai keagamaan, kebersamaan, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sosial di Desa Lunto Barat. (*)

Pewarta: marjafri

Rabu, Juli 01, 2026

Pimpin Upacara Hari Bhayangkara ke-80, Kapolres Sawahlunto Tegaskan Komitmen Tingkatkan Pelayanan

BentengSumbar On Rabu, Juli 01, 2026

Kepolisian Resor (Polres) Sawahlunto menggelar Upacara Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 di halaman Mapolres Sawahlunto, Rabu (1/7/2026). (Foto: Marjafri).

BENTENGSUMBAR.COM – Kepolisian Resor (Polres) Sawahlunto menggelar Upacara Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 di halaman Mapolres Sawahlunto, Rabu (1/7/2026).

Upacara dipimpin Kapolres Sawahlunto AKBP Simon Yana Putra, S.I.K., M.H., yang diawali dengan pemeriksaan pasukan.

Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto Rovandly Abdams, unsur pimpinan DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala perangkat daerah, para camat, tokoh masyarakat, serta tamu undangan lainnya.

Dalam kesempatan itu, Kapolres membacakan amanat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

Presiden menyampaikan bahwa peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang mengusung tema "80 Tahun Mengabdi, Polri untuk Masyarakat" menjadi refleksi atas komitmen Polri selama delapan dekade dalam memberikan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat.

Presiden menegaskan, pengabdian tersebut harus diwujudkan melalui pelayanan yang sigap, profesional, tegas, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Keberhasilan Polri tidak hanya diukur dari keberhasilan penegakan hukum, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat benar-benar merasakan kehadiran negara melalui pelayanan kepolisian yang responsif dan humanis," demikian amanat Presiden yang dibacakan Kapolres.

Dalam amanatnya, Presiden juga mengingatkan bahwa tantangan yang dihadapi Polri ke depan semakin kompleks, mulai dari dinamika geopolitik global, ancaman kejahatan siber dan kejahatan transnasional, hingga ketidakpastian ekonomi dunia akibat berbagai konflik internasional.

Kondisi tersebut, menurut Presiden, menuntut Polri terus meningkatkan kemampuan menjadi institusi yang adaptif, prediktif, dan profesional dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Selain menjaga stabilitas keamanan, Polri juga diharapkan berperan aktif mendukung berbagai program prioritas nasional, di antaranya Program Makan Bergizi Gratis melalui pembangunan satuan pelayanan pemenuhan gizi, mendukung swasembada pangan melalui optimalisasi lahan jagung, memberantas penyalahgunaan narkotika, penyelundupan, dan judi daring, serta menjaga keamanan investasi dan proyek-proyek strategis nasional.

Presiden turut menekankan pentingnya penguatan reformasi kelembagaan Polri agar mampu menjawab meningkatnya harapan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Untuk itu, Presiden memberikan lima arahan kepada seluruh jajaran Polri, yakni memperkuat reformasi kelembagaan, meningkatkan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas, memperkuat kualitas sumber daya manusia, meningkatkan fleksibilitas organisasi dalam menghadapi dinamika global, serta memperkuat legitimasi institusi melalui peningkatan kepercayaan masyarakat.

"Polri harus menjadi institusi yang profesional, transparan, akuntabel, berintegritas, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas," demikian amanat Presiden.

Usai upacara, Kapolres Sawahlunto AKBP Simon Yana Putra menegaskan komitmen jajarannya untuk terus meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, peringatan Hari Bhayangkara ke-80 menjadi momentum bagi Polres Sawahlunto untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. (*)

Pewarta: marjafri

Rabu, Juli 01, 2026

FISIP Unand Gelar Workshop Jurnalistik, Bahas Tantangan AI hingga Ancaman Disinformasi

BentengSumbar On Rabu, Juli 01, 2026

Diskusi jurnalistik yang digelar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Andalas (Unand) dengan tema "Artificial Intelligence for Journalism and Gender Sensitive Reporting", Rabu (1/7/2026). (Foto: Guspa)

BENTENGSUMBAR.COM – Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) membawa perubahan besar dalam dunia jurnalistik.

Di balik berbagai kemudahan yang ditawarkan, pemanfaatan AI juga jadi tantangan serius yang menuntut insan pers tetap berpegang pada etika profesi.

Itu mencuat diskusi jurnalistik yang digelar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Andalas (Unand) dengan tema "Artificial Intelligence for Journalism and Gender Sensitive Reporting", Rabu (1/7/2026).

Kegiatan tersebut bertujuan membekali mahasiswa dan jurnalis dengan keterampilan digital yang relevan di tengah pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

"Perkembangan IPTEK, khususnya hadirnya AI, membuat kemampuan digital menjadi kebutuhan yang tidak bisa diabaikan. Karena itu, mahasiswa perlu memiliki keterampilan sekaligus pemahaman yang baik dalam memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab," ujar Rinaldi, seorang narasumber.

Sementara itu, Dekan FISIP Universitas Andalas, Jendrius, menegaskan kampus terus mendorong pengembangan riset dan penguatan literasi media sebagai bagian dari peningkatan kualitas pendidikan.

Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah pengembangan program literasi media di kawasan Batang Barus, Kabupaten Solok.

Dalam sesi pemaparan materi, narasumber Rinaldi mengulas berbagai peluang sekaligus tantangan pemanfaatan AI dalam dunia jurnalistik.

Menurutnya, teknologi AI dapat membantu proses kerja jurnalis, mulai dari pengolahan data hingga produksi konten, namun penggunaannya harus tetap berlandaskan kode etik jurnalistik.

Ia menjelaskan sejumlah persoalan etis yang perlu menjadi perhatian, seperti potensi bias dan diskriminasi algoritma, minimnya transparansi sistem AI, dampaknya terhadap lapangan pekerjaan, hingga persoalan hak cipta atas karya yang dihasilkan dengan bantuan teknologi tersebut.

Selain itu, Rinaldi juga mengingatkan pentingnya membedakan tiga bentuk penyimpangan informasi yang kerap muncul di ruang digital, yakni misinformasi, disinformasi, dan malinformasi, yang berpotensi menyesatkan publik apabila tidak diverifikasi secara cermat.

Untuk membantu proses verifikasi konten digital, peserta juga diperkenalkan dengan sejumlah perangkat pendeteksi gambar berbasis AI, seperti Istitai AI Image Detector dan Wasit AI. Namun, menurutnya, penggunaan teknologi tersebut masih memiliki keterbatasan.

"Tantangan dalam mendeteksi konten hasil AI antara lain teknik manipulasi yang semakin canggih, keterbatasan data pelatihan, serta kemungkinan munculnya hasil false positive maupun false negative," jelasnya.

Rinaldi menekankan pentingnya memperkuat literasi digital di kalangan masyarakat serta membangun kolaborasi lintas disiplin ilmu agar pemanfaatan AI dapat dilakukan secara bijak, akurat, dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai etika jurnalistik.

Melalui workshop ini, FISIP Universitas Andalas berharap peserta tidak hanya mampu mengikuti perkembangan teknologi, tetapi juga menjadi jurnalis yang adaptif, kritis, dan bertanggung jawab dalam menghasilkan informasi yang akurat serta sensitif terhadap isu-isu gender. (gp)