BentengSumbar.com

Kamis, Juni 11, 2026

Ini Kata Wako Fadly Amran soal MoU tentang Rencana Kerja Sama Investasi dan Pembangunan Kawasan Wisata Terpadu Padang Sarai

BentengSumbar On Kamis, Juni 11, 2026

Wali Kota Padang Fadly Amran menyaksikan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) tentang Rencana Kerja Sama Investasi dan Pembangunan Kawasan Wisata Terpadu Padang Sarai. (Foto: Prokompin).

BENTENGSUMBAR.COM - Wali Kota Padang Fadly Amran menyaksikan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) tentang Rencana Kerja Sama Investasi dan Pembangunan Kawasan Wisata Terpadu Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang, Kamis, 11 Juni 2026.

Penandatanganan dilakukan oleh pemilik lahan Fauzi Bahar bersama Direktur PT Tasake Indo Service (DAP 69) Dede Mulyana, Direktur PT Nusa Indah Permata Muhammad Yunus, dan Direktur PT Win Sekawan Utama Syafri.

Fadly Amran menegaskan komitmen Pemerintah Kota Padang untuk membuka peluang investasi seluas-luasnya melalui berbagai kemudahan bagi investor yang ingin berinvestasi di Kota Padang.

Menurutnya, investasi memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), menurunkan angka pengangguran, serta membuka lapangan pekerjaan baru bagi warga Kota Padang.

"Kita mencatat selama tahun 2025 realisasi investasi, baik penanaman modal dalam negeri maupun luar negeri, lebih kurang Rp4,5 triliun. Sektor hotel dan restoran menjadi salah satu penyumbang terbesar investasi di Kota Padang," katanya.

Fadly Amran menambahkan, Pemerintah Kota Padang tengah mempersiapkan diri menjadi Kota Gastronomi melalui nominasi Kota Kreatif UNESCO. Status tersebut diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara.

"Kami mendukung penuh pembangunan kawasan wisata terpadu Padang Sarai ini dan berharap segera memasuki tahap groundbreaking. Pemerintah Kota Padang akan memberikan kemudahan investasi sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan daerah yang berlaku," ujarnya.

Direktur PT Tasake Indo Service Dede Mulyana menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Kota Padang terhadap rencana investasi tersebut.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kota Padang yang telah mendukung investasi ini. Kami berharap pembangunan yang dirancang dapat berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi masyarakat Kota Padang," cakapnya.

Ia menjelaskan bahwa PT Tasake Indo Service (DAP 69) juga tengah mengembangkan kawasan wisata terpadu di Tasikmalaya yang mencakup berbagai fasilitas, termasuk rumah sakit dan kawasan perkantoran.

Selain Wali Kota Padang Fadly Amran, hadir pada kesempatan itu, Kepala DPMPTSP Kota Padang Fauzan Ibnovi, Kepala Dinas PUPR Kota Padang Malvi Hendri, Kepala DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat Luhur Budianda, mewakili Gubernur Sumatera Barat, Direktur PT Tasake Indo Service (DAP 69) Dede Mulyana, Direktur PT Nusa Indah Permata Muhammad Yunus, Direktur PT Win Sekawan Utama Syafri dan Pemilik lahan Fauzi Bahar. (Prokompin).

Kamis, Juni 11, 2026

BKN dan Microsoft Indonesia Bekerja Sama Latih 145 ribu ASN Hadapi Era AI

BentengSumbar On Kamis, Juni 11, 2026

Kepala BKN, Prof. Zudan, mengungkapkan transformasi birokrasi di era kecerdasan buatan bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan yang harus segera direspons oleh seluruh ASN. (Foto: Husnie).

BENTENGSUMBAR.COM - Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan membekali 145 ribu Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menghadapi era kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) melalui program pelatihan dan penguatan kapasitas kepemimpinan digital, hasil kolaborasi dan kerja sama dengan Microsoft Indonesia.

Kepala BKN, Prof. Zudan, mengungkapkan transformasi birokrasi di era kecerdasan buatan bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan yang harus segera direspons oleh seluruh ASN.

Perkembangan AI akan mengubah cara kerja pemerintahan secara fundamental, terutama karena banyak pekerjaan administratif dan rutin yang kini dapat dilakukan secara otomatis oleh teknologi.

Menurutnya, investasi terbesar yang harus dilakukan pemerintah saat ini adalah membangun ASN yang siap menghadapi era AI, sehingga mampu menjadi motor penggerak birokrasi yang profesional, inovatif, dan berbasis data.

Prof. Zudan mengarahkan agar ASN masa depan memiliki karakter agile, digital, dan AI-ready. ASN dituntut tidak hanya mampu menggunakan teknologi digital, tetapi juga memiliki pola pikir adaptif, kemauan belajar yang tinggi, serta kesiapan menghadapi perubahan yang berlangsung sangat cepat. Kompetensi masa depan ASN tidak lagi cukup bertumpu pada pemahaman regulasi dan administrasi, melainkan harus diperkuat dengan literasi data, literasi AI, kemampuan berpikir kritis, kemampuan memecahkan masalah kompleks, dan growth mindset agar mampu bersaing, serta memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

“ASN harus mampu bertransformasi dari pelaksana pekerjaan administratif menjadi aparatur yang memiliki kemampuan analitis, strategis, dan mampu menghasilkan solusi bagi berbagai persoalan publik,” tegasnya, Kamis (11/6/2026).

Terkait pentingnya pemanfaatan AI sebagai alat untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, Prof. Zudan menekankan agar teknologi digunakan untuk mempercepat proses kerja, meningkatkan akurasi pengambilan keputusan, serta menciptakan layanan yang lebih cepat, mudah, dan responsif.

BKN sendiri telah mengimplementasikan berbagai inovasi berbasis AI, seperti Chatbot AI BKN (Melinda), AI Proctoring pada sistem CAT, klasifikasi dokumen kepegawaian secara otomatis, serta otomasi verifikasi dan validasi dokumen.

Berbagai inovasi tersebut merupakan bagian dari upaya modernisasi manajemen ASN dan dukungan terhadap implementasi 12 Kebijakan Pro-Karier ASN.

“Pada akhirnya, tujuan seluruh transformasi ini adalah menghadirkan birokrasi yang semakin modern, efektif, dan berkelas dunia, sekaligus mewujudkan layanan publik yang mampu memudahkan, melindungi, dan membahagiakan masyarakat, serta ASN di era digital,” jelasnya.

Namun keberhasilan transformasi digital menurutnya tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi terutama oleh kualitas sumber daya manusia.

Karena itu, BKN terus mendorong penguatan kompetensi ASN melalui berbagai program pengembangan kapasitas, termasuk kolaborasi dengan Microsoft Indonesia dan Binar Academy dalam pelatihan AI bagi ASN.

Program ini merupakan bagian dari upaya BKN sebagai instansi pembina manajemen ASN untuk mendukung percepatan transformasi digital pemerintahan.

Kolaborasi strategis BKN dan Microsoft Indonesia sendiri telah ditandai melalui penandatanganan kerja sama pada 28 April 2026 lalu.

Pelatihan yang berlangsung Mei hingga Juli 2026 ini disambut antusias oleh para ASN, dimana terhitung telah diikuti 12.551 peserta, dan akan menyasar hingga 145 ribu target ASN.

Untuk pelatihannya terdiri atas enam angkatan AI for Public Impact dan satu angkatan AI Policy Lab for Leaders.

Selain memberikan pemahaman dasar mengenai AI, pelatihan ini juga memperkenalkan berbagai praktik penerapan AI dalam penyusunan kebijakan, pengolahan informasi, peningkatan produktivitas kerja, hingga pengembangan inovasi layanan publik. Sementara itu, peserta AI Policy Lab for Leaders memperoleh pembelajaran yang berfokus pada tata kelola, kebijakan, dan arah strategis implementasi AI di lingkungan pemerintahan. (*)

Kamis, Juni 11, 2026

Wako Fadly Amran Sebut Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Kota Padang Capai 93,67

BentengSumbar On Kamis, Juni 11, 2026

Penandatanganan nota kesepahaman dengan Ombudsman RI tentang Sinergi Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan Pemko Padang. (Foto: Prokompin).

BENTENGSUMBAR.COM - Pemerintah Kota (Pemko) Padang memperkuat komitmennya dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas melalui penandatanganan nota kesepahaman dengan Ombudsman Republik Indonesia (RI) tentang Sinergi Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan Pemko Padang.

Kesepakatan tersebut ditandatangani langsung oleh Wali Kota Padang, Fadly Amran, bersama Pimpinan Ombudsman RI, Maneger Nasution, didampingi Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Adel Wahidi, di Gedung Putih Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Kamis (11/6/2026).

"Berkat berbagai upaya perbaikan yang terus dilakukan, alhamdulillah nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Kota Padang kini mencapai 93,67, jauh melampaui target nasional. Sementara itu, Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kota Padang tercatat 87,31 menjadi yang tertinggi di Sumatera Barat dan terbaik di Pulau Sumatera," katanya.

Kerja sama ini mencakup pencegahan maladministrasi, percepatan penyelesaian laporan dan pengaduan masyarakat, pertukaran data dan informasi, serta sosialisasi peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala.

Fadly Amran menegaskan, kolaborasi dengan Ombudsman RI merupakan bagian dari komitmen Pemko Padang dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Komitmen itu menurutnya adalah implementasi Program Unggulan (Progul) Padang Amanah sebagai program unggulan utama dari sembilan Progul Pemko Padang.

Lebih lanjut, Wali Kota berharap sinergi dengan Ombudsman RI semakin memperkuat sistem pelayanan publik yang profesional, meningkatkan standar layanan, serta mempermudah masyarakat dalam menyampaikan laporan dan pengaduan.

"Kami berterima kasih kepada Ombudsman yang selama ini terus memberikan pendampingan, masukan, dan pengawasan. Semoga kerja sama ini semakin memperkuat kualitas pelayanan publik di Kota Padang sehingga masyarakat dapat merasakan pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan transparan," cakapnya.

Sementara itu, Maneger Nasution mengapresiasi respons cepat dan komitmen Pemko Padang dalam menindaklanjuti berbagai rekomendasi Ombudsman.

Menurutnya, berbagai persoalan pelayanan publik yang sebelumnya menjadi perhatian masyarakat telah diperbaiki melalui tindak lanjut yang konkret dari pemerintah daerah.

Maneger menambahkan, Ombudsman RI siap terus bersinergi dengan Pemko Padang dalam memperkuat kualitas pelayanan publik, sekaligus mencegah maladministrasi yang berpotensi menjadi pintu masuk terjadinya korupsi.

"Kota Padang di bawah kepemimpinan Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota sangat proaktif, akomodatif, dan kooperatif. Banyak rekomendasi tindakan korektif yang telah ditindaklanjuti, dan ini menunjukkan pemerintah daerah terbuka terhadap pengawasan dan memiliki komitmen kuat untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik," ujarnya.

Senada dengan itu, Adel Wahidi menyatakan kesiapan Ombudsman Perwakilan Sumbar untuk terus mendampingi Pemko Padang mewujudkan pelayanan publik yang semakin responsif, berkualitas, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Hadir pads kesempatan itu, Inspektur Kota Padang, Sonny Budaya Putra, Asisten Administrasi Umum Corri Saidan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Yopi Krislova, Kepala Dinas Kesehatan dr. Sri Kurniayati, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ances Kurniawan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Tommy TRD, Kepala Bagian Organisasi Setdako, Tablig Nasution, Kepala Bagian Umum Setdako, Diko Eka Putra, dan sejumlah pimpinan OPD terkait lainnya di lingkungan Pemko Padang. (Prokompin)

Kamis, Juni 11, 2026

UMKM Diimbau Adaptif Terhadap Perkembangan Digitalisasi, Syahrial Kamat: Perkembangan Teknologi Menuntut Kita untuk Berubah.

BentengSumbar On Kamis, Juni 11, 2026

Syahrial Kamat pada "Workshop Digital Selling Mastery: Dari Onboarding hingga Optimasi Penjualan", Kamis, 11 Juni 2026, di Balai Kota Padang. (Foto: Diskominfo).

BENTENGSUMBAR.COM - Pemerintah Kota Padang mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar mampu bertahan dan berkembang di tengah perubahan pola konsumsi masyarakat.

Pesan tersebut disampaikan Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi, dan Keuangan Setdako Padang, Syahrial Kamat, saat mewakili Wali Kota Padang ketika membuka "Workshop Digital Selling Mastery: Dari Onboarding hingga Optimasi Penjualan", Kamis, 11 Juni 2026, di Balai Kota Padang.

Perkembangan teknologi telah mengubah cara masyarakat berbelanja, dari yang sebelumnya mengandalkan toko fisik untuk kemudian memanfaatkan marketplace, media sosial, dan berbagai platform digital. Kondisi ini menjadi peluang besar sekaligus tantangan bagi pelaku usaha untuk meningkatkan daya saing.

“Perkembangan teknologi menuntut kita untuk berubah. Kalau tidak mampu beradaptasi dengan perubahan zaman, kita akan tertinggal. Produk yang hari ini unggul bisa saja tergeser jika tidak terus berinovasi,” ujarnya.

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi pelaku usaha adalah keengganan untuk berubah. Lebih karena belum memahami manfaat perubahan, merasa nyaman dengan kondisi saat ini, maupun baru bergerak ketika menghadapi tekanan. Karena itu, ia mengajak peserta memanfaatkan workshop sebagai sarana meningkatkan kapasitas dan wawasan pemasaran digital.

“Kami berharap UMKM Kota Padang terus naik kelas, dari pasar lokal hingga mampu menjangkau pasar nasional bahkan ekspor. Inilah salah satu program unggulan Pemerintah Kota Padang yang terus kami dorong,” cakapnya.

Pentingnya peran UMKM dalam mendukung perekonomian daerah. Saat ini terdapat sekitar 47 ribu UMKM binaan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang dengan total omzet mencapai Rp952 miliar. Potensi tersebut dinilai perlu diperkuat melalui pemanfaatan teknologi digital agar mampu memperluas pasar dan menyerap lebih banyak tenaga kerja.

“Manfaatkan forum ini sebaik-baiknya. Terus belajar dan terbuka terhadap ilmu baru, karena strategi pemasaran akan terus berkembang mengikuti perubahan zaman,” ujarnya.

Tema workshop sangat relevan dalam menjawab tantangan dunia usaha saat ini. Melalui kegiatan tersebut, peserta dibekali keterampilan praktis, mulai dari aktivasi toko di marketplace, pengelolaan katalog produk, hingga strategi pemasaran digital untuk meningkatkan penjualan.

Pemko juga mengapresiasi dukungan Sampoerna Entrepreneurship Training Center (SETC), Inotek Foundation, serta seluruh pihak yang berkolaborasi dalam pemberdayaan UMKM. Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem usaha yang sehat dan berdaya saing.

“Pengalaman saat pandemi Covid-19 menunjukkan bahwa UMKM merupakan salah satu sektor yang tetap bertahan. Karena itu, Kota Padang terus memperkuat UMKM agar tetap eksis dan mampu menghadapi berbagai tantangan di masa depan,” tutupnya. (*)

Sumber: Diskominfo Kota Padang

Kamis, Juni 11, 2026

700 Relawan KSB di Kota Padang akan mengikuti Jambore KSB, Simak Penjelasan Kalaksa BPBD Kota Padang

BentengSumbar On Kamis, Juni 11, 2026

Kalaksa BPBD Kota Padang, Hendri Zulviton menjelaskan, 700 relawan Kelompok Siaga Bencana (KSB) di Kota Padang akan mengikuti Jambore. (Foto: Diskominfo).

BENTENGSUMBAR.COM - Sebanyak 700 relawan Kelompok Siaga Bencana (KSB) di Kota Padang akan mengikuti Jambore KSB pada 12-14 Juni 2026 di Bumi Perkemahan ABG, Lubuk Minturun, Padang, Kamis, 11 Juni 2026, di Padang.

Saat ini seluruh jajaran kepanitiaan tengah bekerja maksimal agar kegiatan berjalan lancar dan sukses.

Hingga kini pembenahan sarana dan prasarana di lokasi perkemahan dilakukan secara intensif. Fokus persiapan mencakup kesiapan area pendirian tenda, lokasi simulasi dan pelatihan, fasilitas kebersihan pendukung, hingga pengaturan teknis kedatangan peserta dari berbagai wilayah.

"Alhamdulillah, saat ini persiapan terus kita lakukan. Tinggal menghitung waktu menuju pelaksanaan Jambore KSB Kota Padang Tahun 2026. Sekitar 700 relawan akan hadir mengikuti kegiatan ini. Kami bersama panitia terus berbenah dan mematangkan seluruh kebutuhan agar pelaksanaan jambore berjalan lancar, aman, dan memberikan manfaat bagi seluruh peserta," ujar Kalaksa BPBD Kota Padang, Hendri Zulviton.

Jambore KSB Kota Padang tidak sekadar ajang berkumpul, melainkan momentum krusial untuk meningkatkan kapasitas para relawan yang selalu menjadi garda terdepan dalam membantu masyarakat saat krisis melanda.

"Seluruh kegiatan itu kita harapkan nantinya dapat mendongkrak kemampuan teknis, sinergi, dan solidaritas para relawan kebencanaan," Terangnya.

Di samping sebagai wadah pelatihan teknis, kegiatan ini dirancang untuk mempererat tali silaturahmi sekaligus memperkuat jaringan koordinasi antarrelawan KSB se-Kota Padang.

Sejumlah agenda telah disiapkan panitia. Seperti latihan manajemen posko darurat, pelatihan pertolongan pertama gawat darurat (PPGD), tata cara penggunaan gergaji mesin (chainsaw) dan radio komunikasi (handy talky), malam keakraban, serta aksi nyata berupa pengabdian kepada masyarakat sekitar.

Jambore KSB 2026 diharapkan mampu melahirkan sosok relawan yang semakin tangguh, bekerja secara profesional, dan memiliki daya respons cepat ketika ancaman bencana terjadi di tengah permukiman warga.

Sebagai wujud komitmen Pemerintah Kota (Pemko) Padang dalam mewujudkan lingkungan masyarakat yang tangguh terhadap bencana, Jambore KSB Tahun 2026 ini merupakan salah satu kegiatan kebencanaan terbesar yang pernah dihelat di Kota Padang. Sesuai jadwal, perhelatan edukatif ini direncanakan akan dibuka secara langsung oleh Wali Kota Padang.

"KSB merupakan ujung tombak penanggulangan bencana di tingkat masyarakat. Karena itu, peningkatan kapasitas dan kekompakan relawan menjadi hal yang sangat penting untuk terus kita perkuat," cakapnya. (*)

Sumber: Diskominfo

Kamis, Juni 11, 2026

Wako Fadly Amran Terima Kunjungan Silaturahmi Dansesko TNI, Marsekal Madya TNI Arif Widianto

BentengSumbar On Kamis, Juni 11, 2026

Wali Kota Padang, Fadly Amran, menerima kunjungan silaturahmi Komandan Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia (Dansesko TNI), Marsekal Madya TNI Arif Widianto. (Foto: Prokompin).

BENTENGSUMBAR.COM - Wali Kota Padang, Fadly Amran, menerima kunjungan silaturahmi Komandan Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia (Dansesko TNI), Marsekal Madya TNI Arif Widianto, beserta jajaran pejabat utama dan 62 Perwira Siswa (Pasis) Pendidikan Reguler (Dikreg) LV Sesko TNI Tahun Anggaran 2026 dalam jamuan makan malam di Rumah Bagonjong Baiturrahmah Padang, Rabu (10/6/2026).

Pertemuan ini merupakan momentum strategis untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah Kota (Pemko) Padang dan TNI dalam mendukung kemajuan pembangunan daerah, menjaga stabilitas keamanan, serta mempererat hubungan kelembagaan.

Dalam sambutannya, Fadly Amran menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas kunjungan Dansesko TNI bersama rombongan ke Kota Padang. Menurutnya, kehadiran para perwira peserta didik Sesko TNI menjadi momentum strategis untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan TNI.

"Kami menyambut dengan penuh kehormatan kunjungan Bapak Dansesko beserta jajaran dan para Pasis Dikreg LV Tahun 2026. Semoga kunjungan ini semakin memperkuat kolaborasi dan sinergi antara Pemko Padang dengan TNI dalam mendukung pembangunan serta menjaga kondusivitas daerah," katanya.

Pada kesempatan itu, Wali Kota juga memaparkan visi pembangunan Kota Padang sebagai kota pintar (smart city) dan kota sehat yang didukung sembilan Program Unggulan (Progul).

Ia menjelaskan bahwa kedua indikator visi Kota Padang tersebut dipilih karena memiliki parameter yang terukur terkait kualitas tata kelola pemerintahan serta pelayanan publik yang juga dinilai langsung oleh pemerintah pusat.

Selain itu, ia juga memperkenalkan berbagai potensi Kota Padang, mulai dari sejarah sebagai pelabuhan terbesar di pesisir barat Sumatera, upaya mendorong Padang menjadi Kota Kreatif Gastronomi yang diakui UNESCO, hingga pengembangan sektor perdagangan, jasa, pendidikan, dan pariwisata.

Sinergi dengan TNI senantiasa diharapkan, terutama dalam menyukseskan berbagai agenda strategis daerah, termasuk dalam waktu dekat berkolaborasi menyukseskan peringatan Hari Jadi Kota (HJK) Padang ke-357 pada Agustus mendatang.

"Sinergi dengan TNI senantiasa kami harapkan, terutama dalam menyukseskan berbagai agenda strategis daerah, termasuk dalam waktu dekat berkolaborasi menyukseskan peringatan Hari Jadi Kota (HJK) Padang ke-357 pada Agustus mendatang," cakapnya.

Sementara itu, Dansesko TNI, Marsekal Madya TNI Arif Widianto, menyampaikan terima terima kasih atas penerimaan yang luar biasa dari Pemerintah Kota Padang.

"Kegiatan bertujuan mengaplikasikan teori yang diperoleh selama pendidikan melalui observasi lapangan, survei, dan pengumpulan data pada berbagai institusi strategis di daerah," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa kunjungan ke Sumatera Barat khususnya Kota Padang merupakan bagian dari kegiatan Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) Pasis Dikreg LV Sesko TNI Tahun Anggaran 2026 yang berlangsung pada 8-12 Juni 2026.

Kegiatan bertujuan mengaplikasikan teori yang diperoleh selama pendidikan melalui observasi lapangan, survei, dan pengumpulan data pada berbagai institusi strategis di daerah.

Ia menambahkan bahwa KKDN tahun ini mengangkat tema “Penanganan Ancaman Megathrust dalam Perspektif Kebijakan Nasional Pertahanan Negara dan Tata Kelola Pemerintah Daerah”.

Sebanyak 62 perwira siswa mengikuti kegiatan tersebut, terdiri dari 52 perwira TNI, tujuh perwira Polri, serta tiga peserta dari negara sahabat yakni Australia, India, dan Singapura.

Melalui program pendidikan ini, Sesko TNI berkomitmen mencetak perwira-perwira yang profesional, adaptif, berwawasan strategis, dan siap mengemban jabatan pada level kepemimpinan tinggi di lingkungan TNI maupun institusi negara lainnya.

"Melalui program pendidikan ini, Sesko TNI berkomitmen mencetak perwira-perwira yang profesional, adaptif, berwawasan strategis, dan siap mengemban jabatan pada level kepemimpinan tinggi di lingkungan TNI maupun institusi negara lainnya," katanya. (Prokompin)

Kamis, Juni 11, 2026

Singgung Fokus Pembangunan Daerah, Kemendagri Tekankan Kualitas Perencanaan

BentengSumbar On Kamis, Juni 11, 2026

Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2027 secara hybrid, Rabu (10/6) di Ruang Praja Bhakti Utama Lantai 2 Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri. (Foto: Husnie).

BENTENGSUMBAR.COM – Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri menggelar kegiatan Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2027 secara hybrid, Rabu (10/6) di Ruang Praja Bhakti Utama Lantai 2 Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri. Kegiatan tersebut dipimpin secara langsung oleh Direktur PEIPD Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Iwan Kurniawan.

Pada kesempatan itu, Iwan menegaskan bahwa fasilitasi Ranpergub RKPD bukan hanya tahapan administratif, tetapi instrumen penting untuk memastikan dokumen RKPD yang disusun daerah memiliki konsistensi dengan kebijakan nasional, selaras dengan target pembangunan jangka menengah daerah, serta mampu menjawab kebutuhan pembangunan masyarakat secara terukur dan berkelanjutan.

"Fasilitasi RKPD Tahun 2027 Provinsi Jawa Barat dilaksanakan dengan memanfaatkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai platform utama. Pemanfaatan SIPD difokuskan untuk menjaga konsistensi dokumen perencanaan, sinkronisasi arah kebijakan pembangunan, serta optimalisasi proses fasilitasi secara lebih efektif dan terintegrasi," jelas Iwan.

Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 pada aplikasi e-Dalev SIPD yang menunjukkan realisasi keuangan sebesar 89,12 persen, capaian kinerja program sebesar 44,74 persen, dan capaian kinerja subkegiatan sebesar 85,69 persen. Capaian tersebut menunjukkan pelaksanaan anggaran dan subkegiatan telah berjalan cukup baik.

Namun demikian, Iwan menekankan pentingnya peningkatan kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil pembangunan.

"Ke depan, fokus pembangunan daerah tidak hanya pada tingginya penyerapan anggaran, tetapi juga pada sejauh mana program yang dilaksanakan mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah," katanya.

Iwan menjelaskan RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Selain menjadi instrumen implementasi RPJMD setiap tahun, RKPD juga berfungsi sebagai pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah, instrumen pengendalian kinerja, alat ukur kinerja kepala daerah, wadah pengakomodasian pokok-pokok pikiran DPRD, dasar penilaian penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta acuan penyusunan dokumen penganggaran daerah.

"Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat didorong untuk mempercepat proses penyempurnaan dan penetapan RKPD Tahun 2027 agar tahapan penyusunan dokumen penganggaran dapat berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan," imbuh Iwan.

Pada fasilitasi tersebut juga ditegaskan bahwa penyusunan RKPD Tahun 2027 harus berpedoman pada Permendagri tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2027 sebagai penghubung antara arah kebijakan nasional dalam Rancangan RKP Tahun 2027 dan hasil Rakortekrenbang Tahun 2026 dengan perencanaan pembangunan daerah, dengan tetap memperhatikan karakteristik wilayah serta target RPJMD Tahun 2025–2029.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga diharapkan memastikan Program Strategis Nasional (ProSN) dan hasil kesepakatan Rakortekrenbang Tahun 2026 telah terakomodasi dalam dokumen RKPD serta selaras dengan prioritas pembangunan nasional.

Berbagai masukan dari unsur Kemendagri, kementerian/lembaga, serta Direktorat SUPD I sampai dengan SUPD IV terkait substansi urusan pemerintahan dan kebijakan sektoral turut disampaikan sebagai bahan penyempurnaan dokumen.

Seluruh masukan tersebut selanjutnya akan dituangkan dalam Surat Hasil Fasilitasi Ranpergub RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2027 yang diterbitkan oleh Ditjen Bina Pembangunan Daerah. (*)

Kamis, Juni 11, 2026

Wali Kota Sawahlunto Buka Sosialisasi Pencegahan Stroke Bersama RS Otak M. Hatta

BentengSumbar On Kamis, Juni 11, 2026

Wali Kota Sawahlunto Riyanda Putra membuka kegiatan sosialisasi dan edukasi penyakit stroke serta layanan unggulan RS Otak M. Hatta Bukittinggi di Balai Kota Sawahlunto, Kamis (11/6/2026). (Foto: Diskominfo).

BENTENGSUMBAR.COM - Wali Kota Sawahlunto Riyanda Putra membuka kegiatan sosialisasi dan edukasi penyakit stroke serta layanan unggulan RS Otak M. Hatta Bukittinggi di Balai Kota Sawahlunto, Kamis (11/6/2026).

Kegiatan tersebut diikuti unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala perangkat daerah, camat, kepala desa, dan lurah se-Kota Sawahlunto.

Sosialisasi yang menghadirkan tim dari RS Otak M. Hatta Bukittinggi itu membahas pencegahan, deteksi dini, penanganan stroke, serta layanan kesehatan yang tersedia bagi masyarakat.

Dalam sambutannya, Riyanda Putra mengatakan stroke merupakan salah satu penyakit yang perlu mendapat perhatian karena berdampak terhadap kualitas hidup penderitanya.

Menurut dia, upaya pencegahan perlu dilakukan melalui peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai faktor risiko serta gejala awal penyakit tersebut.

Ia menyebut kegiatan sosialisasi menjadi sarana untuk memperluas informasi kesehatan kepada aparatur pemerintahan daerah yang selanjutnya dapat diteruskan kepada masyarakat.

Riyanda juga menilai kehadiran RS Otak M. Hatta Bukittinggi memberikan kesempatan bagi peserta untuk memperoleh informasi mengenai penanganan stroke dan akses terhadap layanan kesehatan yang tersedia.

Kegiatan berlangsung dalam bentuk pemaparan materi dan diskusi bersama narasumber dari RS Otak M. Hatta Bukittinggi.

Selain membahas aspek medis penyakit stroke, peserta juga memperoleh informasi mengenai layanan unggulan yang dimiliki rumah sakit tersebut.

Pemerintah Kota Sawahlunto selama ini melibatkan berbagai institusi kesehatan dalam pelaksanaan program edukasi dan promosi kesehatan kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya peningkatan literasi kesehatan di daerah. (*)

Pewarta: Marjafri

Kamis, Juni 11, 2026

Perempuan Harus Menjadi Penggerak Utama Transformasi Dunia Kerja

BentengSumbar On Kamis, Juni 11, 2026

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa perempuan harus menjadi penggerak utama transformasi dunia kerja. (Foto: Ist).

BENTENGSUMBAR.COM - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa perempuan harus menjadi penggerak utama transformasi dunia kerja di tengah perkembangan teknologi digital, kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI), transisi hijau, dan perubahan demografi.

“Kesetaraan gender di dunia kerja bukan hanya soal memberi kesempatan yang sama, tetapi memastikan perempuan b enar-benar memiliki akses terhadap keterampilan, pekerjaan yang aman, pelindungan yang memadai, dan ruang untuk berkembang,” kata Menaker Yassierli di sela-sela Konferensi Perburuhan Internasional atau International Labour Conference (ILC) ke-114, Jenewa, Kamis (11/6/2026).

Menaker mengatakan, akar ketimpangan gender di dunia kerja masih bersifat kultural. Tantangannya mulai dari norma sosial dan stereotip gender, pandangan bahwa pekerjaan tertentu hanya cocok untuk laki-laki atau perempuan, beban perawat dan pekerja rumah tangga yang lebih banyak ditanggung perempuan tanpa bayaran, kesenjangan upah, terbatasnya akses perempuan ke posisi kepemimpinan, hingga kekerasan dan pelecehan di tempat kerja.

Menurut Menaker, kemajuan teknologi dapat membuka peluang kerja yang lebih fleksibel bagi perempuan, tetapi juga berisiko memperlebar kesenjangan jika literasi digital dan pelindungan dari kekerasan berbasis online tidak diperkuat.

Karena itu, perempuan perlu memiliki akses terhadap literasi digital, literasi keuangan, pendidikan sains dan teknologi, pelatihan vokasi, reskilling, serta pembelajaran sepanjang hayat agar tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga pencipta, pengembang, wirausaha, dan penggerak ekonomi keluarga maupun komunitas.

Komitmen pemerintah dalam memperkuat pelindungan perempuan, tambah Menaker Yassierli, melalui meratifikasi Konvensi ILO Nomor 100 tentang Pengupahan yang Sama dan Konvensi ILO Nomor 111 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan.

Pemerintah juga telah menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 88 Tahun 2023 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja, serta menjalankan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Indah Anggoro Putri, menegaskan bahwa kesetaraan gender harus hadir dalam prakti k hubungan industrial sehari-hari.

“Perempuan harus memiliki ruang yang aman, setara, dan bermartabat di tempat kerja. Itu hanya bisa terwujud jika pemerintah, pengusaha, dan pekerja membangun dialog sosial yang kuat, sehingga kebijakan kesetaraan gender benar-benar diterapkan dalam kehidupan kerja sehari-hari,” ujar Indah. (*)

Sumber: Biro Humas Kemnaker

Kamis, Juni 11, 2026

Pemko Pariaman Sambut Kepulangan 133 Jemaah Haji

BentengSumbar On Kamis, Juni 11, 2026

Wakil Wali Kota Pariaman Mulyadi sambut kepulangan sebanyak 133 Jemaah Haji Kota Pariaman di Bandara Internasional Minangkabau (BIM). (Foto: Diskominfo).

BENTENGSUMBAR.COM - Pemerintah Kota (Pemko) Pariaman sambut kepulangan sebanyak 133 Jemaah Haji Kota Pariaman

yang tergabung dalam Kloter 7 bersama jemaah asal Kota Bukittinggi, mendarat di Bandara Internasional Minangkabau (BIM) pukul 05.50 WIB pagi, Kamis (11/6/2026).

Hadir langsung dalam penyambutan tersebut Wakil Wali Kota Pariaman Mulyadi, Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Padang Afrizen,

Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pariaman Edy Oktafiadi, Kepala Kantor Kementerian Haji Kota Pariaman Syaiful Azmi,

Sekretaris Daerah Kota Pariaman Afrizal Azhar, Kepala Dinas Kominfo Kota Pariaman Yalviendri dan Kepala Bagian Kesra Setdako Pariaman Muharman.

“Atas nama pribadi dan Pemerintah Kota Pariaman, saya mengucapkan selamat datang kepada seluruh jamaah haji asal Kota Pariaman.

Alhamdulillah pulang lengkap, dan telah selesai menunaikan rukun Islam kelima. Semoga bapak dan ibu sekalian mendapatkan predikat haji yang mabrur dan mabruroh,” ucap Mulyadi. (R/at)

Kamis, Juni 11, 2026

Pemprov Sumbar: Kesiapsiagaan Bencana Harus Menjadi Atensi Bersama

BentengSumbar On Kamis, Juni 11, 2026

Sebagai salah satu daerah rawan bencana di Indonesia, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) terus berupaya memperkuat kesiapsiagaan melalui penguatan sistem, kelembagaan, dan kolaborasi lintas sektor. (Foto: adpsb).

BENTENGSUMBAR.COM - Sebagai salah satu daerah rawan bencana di Indonesia, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) terus berupaya memperkuat kesiapsiagaan melalui penguatan sistem, kelembagaan, dan kolaborasi lintas sektor.

Komitmen tersebut ditegaskan oleh Gubernur Sumbar yang diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Setdaprov Sumbar, Medi Iswandi saat menghadiri kegiatan paparan executive summary Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) Perwira Siswa (Pasis) Pendidikan Reguler (Dikreg) Level V Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia (Sesko TNI) Tahun Ajaran 2026 di Auditorium Gubernuran, Kamis (11/6/2026).

Medi menyampaikan Sumbar merupakan salah satu daerah dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi karena berada di kawasan aktif secara tektonik. Di sebelah barat Sumbar terdapat zona subduksi megathrust Mentawai yang berpotensi memicu gempa bumi besar dan tsunami.

Ia mengingatkan bahwa gempa besar yang melanda Sumbar pada tahun 2009 menjadi pelajaran penting bagi seluruh pihak. Selain ancaman gempa dan tsunami, daerah ini juga menghadapi risiko longsor, banjir, serta berbagai bencana hidrometeorologi lainnya.

“Sumatera Barat dapat dikatakan sebagai laboratorium nyata kebencanaan karena memiliki 13 jenis potensi bencana. Namun yang paling penting bukan hanya memahami ancamannya, melainkan memastikan seluruh unsur siap menghadapinya,” ujar Medi.

Menurutnya, dampak bencana tidak hanya ditentukan oleh besarnya ancaman alam, tetapi juga oleh tingkat kesiapan sistem, kekuatan kelembagaan, dan kesadaran masyarakat terhadap risiko yang dihadapi.

Karena itu, Medi menegaskan pertanyaan yang harus terus dijawab bersama bukan lagi apakah bencana akan terjadi, melainkan apakah seluruh pihak telah siap ketika bencana datang.

Salah bentuk implementasi nyata dari komitmen tersebut, ia menyebut, saat ini Pemerintah Provinsi Sumbar terus berupaya memperkuat sistem peringatan dini, meningkatkan kapasitas aparatur dan relawan, mengembangkan nagari tangguh bencana, menyusun rencana kontingensi tsunami, serta mendorong integrasi mitigasi bencana ke dalam perencanaan pembangunan daerah.

Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu dihadapi bersama, mulai dari keterbatasan infrastruktur evakuasi, penguatan literasi kebencanaan masyarakat, hingga peningkatan koordinasi antar lembaga. Oleh sebab itu, sinergi seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor kunci dalam membangun daerah yang tangguh terhadap bencana.

"Masih banyak tantangan yang perlu menjadi perhatian kita bersama, terutama pada aspek penguatan infrastruktur dan literasi masyarakat. Oleh karena itu, ini perlu dukungan banyak pihak, tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah semata,"tegas Medi.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menekankan pentingnya peran TNI dalam mendukung kesiapsiagaan bencana. Menurutnya, kehadiran TNI tidak hanya penting pada saat tanggap darurat, tetapi juga dalam membangun budaya siaga melalui edukasi, pelatihan, dan simulasi kebencanaan di tengah masyarakat.

Ia menilai kegiatan KKDN Sesko TNI menjadi ruang strategis untuk memperkuat konektivitas antara kebijakan nasional dan implementasinya di daerah. Hasil kajian yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi masukan kebijakan dan referensi dalam memperkuat sistem kesiapsiagaan bencana, baik di Sumatera Barat maupun secara nasional.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus meningkatkan literasi dan budaya sadar bencana. Menurutnya, kesiapsiagaan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama demi melindungi masyarakat, menjaga keberlanjutan pembangunan, dan memperkuat ketahanan nasional.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Komandan Sesko TNI Marsekal Madya TNI Arif Widianto, para pejabat utama Sesko TNI beserta istri, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sumbar, para pendamping dari Sesko TNI, kepala organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Sumbar, serta para Perwira Siswa Pendidikan Reguler (Dikreg) Level V Sesko TNI Tahun Ajaran 2026. (adpsb/bud)

Kamis, Juni 11, 2026

Tim Macan Bara Polres Sawahlunto Ungkap Kasus Pencurian Ternak, Dua Terduga Pelaku Diamankan Kurang dari 24 Jam

BentengSumbar On Kamis, Juni 11, 2026

Dua terduga pelaku berinisial A dan M diamankan kurang dari 24 jam setelah laporan diterima kepolisian. (Foto: humaspolres).

BENTENGSUMBAR.COM – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Sawahlunto melalui Tim Macan Bara berhasil mengungkap kasus dugaan pencurian hewan ternak yang terjadi di Dusun Batu Kakok, Desa Tumpuk Tangah, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto. Dua terduga pelaku berinisial A dan M diamankan kurang dari 24 jam setelah laporan diterima kepolisian.

Peristiwa tersebut diketahui terjadi pada Rabu (10/6/2026) sekitar pukul 16.00 WIB. Korban menyadari empat ekor kambing miliknya hilang saat hendak memberi makan ternak di kandang.

Setelah mengetahui kehilangan tersebut, korban melakukan pengecekan rekaman kamera pengawas (CCTV) di sekitar SMP Negeri 5 Sawahlunto.

Dari rekaman itu terlihat seorang laki-laki berinisial A membawa empat ekor kambing menggunakan sepeda motor Yamaha Mio dengan memanfaatkan keranjang anyaman milik korban.

Korban kemudian memperoleh keterangan dari seorang warga yang mengaku melihat kambing tersebut dimasukkan ke dalam karung sebelum dibawa menggunakan sepeda motor. Atas kejadian itu, korban melaporkannya ke Polres Sawahlunto.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Tim Opsnal dan Unit I Tindak Pidana Umum (Tipidum) Satreskrim Polres Sawahlunto melakukan penyelidikan dan mengumpulkan informasi mengenai keberadaan para terduga pelaku.

Pada hari yang sama sekitar pukul 21.30 WIB, petugas memperoleh informasi bahwa dua terduga pelaku berada di sebuah rumah di Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang.

Tim Satreskrim Polres Sawahlunto kemudian berkoordinasi dengan Unit Opsnal Satreskrim Polresta Padang untuk melakukan penangkapan.

Kedua terduga pelaku berhasil diamankan tanpa perlawanan dan selanjutnya dibawa ke Polres Sawahlunto untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi turut mengamankan barang bukti berupa empat ekor kambing, satu unit mobil Toyota Avanza bernomor polisi B 2678 SFQ, satu unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam kombinasi merah, serta satu buah keranjang anyaman rotan.

Kasat Reskrim Polres Sawahlunto, IPTU Doni Rahmadian, S.E., mengatakan pengungkapan kasus tersebut merupakan tindak lanjut atas laporan masyarakat yang segera direspons oleh jajaran Satreskrim.

"Setelah menerima laporan dari korban, Tim Macan Bara bersama Unit Tipidum Satreskrim Polres Sawahlunto langsung melakukan penyelidikan hingga mengetahui keberadaan para terduga pelaku. Berkat koordinasi dengan Satreskrim Polresta Padang, kedua terduga pelaku berhasil diamankan beserta barang bukti dan saat ini masih menjalani proses pemeriksaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku," ujarnya.

Polisi menjerat kedua terduga pelaku dengan ketentuan Pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait tindak pidana pencurian.

Polres Sawahlunto juga mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan setiap dugaan tindak pidana maupun gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat agar dapat segera ditindaklanjuti oleh aparat kepolisian. (*)

Pewarta: marjafri