Nelayan Tradisional Bersatu Guna Antisipasi Kegiatan Ilegal Fishing dan Pencemaran Laut di Air Bangis

Nelayan Tradisional Bersatu Guna Antisipasi Kegiatan Ilegal Fishing dan Pencemaran Laut di Air Bangis

Bang Yahya On Kamis, Mei 21, 2026

Perkumpulan Nelayan Tradisional Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas melakukan Musyawarah Besar pertama di Aula Gedung Pertemuan Nagari Aia Bangih, Minggu 17 Mei 2026. (Foto: Buyung). 

BENTENGSUMBAR.COM - Perkumpulan Nelayan Tradisional Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas melakukan Musyawarah Besar pertama di Aula Gedung Pertemuan Nagari Aia Bangih, Minggu 17 Mei 2026.

Terbentuknya Perkumpulan Nelayan Tradisional Air Bangis bertujuan sebagai wadah kebersamaan serta sarana komunikasi Nelayan Air Bangis mulai dari menerima keluhan masyarakat dan memperjuangkan kan hak - hak  masrakat nelayan tradisional, Ujar Ketua Panitia Pelaksana Mubes Perkumpulan Nelayan Tradisional Air Bangis Febri  Ferdiansyah.

Di samping sarana wadah komunikasi masyarakat nelayan tradisional air bangis wadah ini juga memberikan edukasi menjaga kelestarian laut, serta kearifan lokal yang nantinya akan kita teruskan mulai dari  Pemeritah Nagari,  Kabupaten hingga Pemerintah Provinsi Sumbar dan Pemerintah Pusat guna kesejahteraan Nelayan Tradisional Air Bangis.

Dalam Musyawarah Besar yang pertama ini , perkumpulan Nelayan Tradisional Air Bangis dapat hendaknya bersatu saling bahu membahu pencegahan akan tindakan - tindakan yang merugikan para Nelayan tradisional Air Bangis dari ancaman - ancaman yang nantinya akan berdampak langsung kepada nelayan itu sendiri mulai dari kegiatan seperti Ilegal Fishing , Pencemaran laut yang di lakukan oleh Perusahaan yang sudah beroperasi maupun yang akan beroperasi di Nagari Aia Bangis.

Ia menambahkan, Musyawarah Besar  Perkumpulan Nelayan Tradisional Air Bangis perdana kali di selenggarakan dengan mengusung Tema " Merawat Persatuan, Menegakkan Keadilan, dan Mewujudkan Kesejahteraan Nelayan Tradisional Air Bangis, Berstu, Peduli dan Lestari". mengjaga ruang lingkup kehidupan nelayan tradisional Air Bangis.

Dalam kesempatan Mubes pertama ini , hadir lebih kurang 700 Masyarakat Nelayan Air Bangis , dalam pembahasan tersebut disamping minimnya kesejahteraan nelayan sudah banyak yang tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, hal ini dikarenakan sulitnya bagi nelayan memenuhi kebutuhan sehari - hari di tambah iuran bulanan yang akan di bayar jika mereka mendaftar BPJS Ketenagakerjaan secara Mandiri.

"Untuk itu kami juga berharap , kepada Pemerintah Kabupaten maupun Provinsi bisa membantu mengalokasikan anggaran BPJS Ketenagakerjaan bagi Nelayan Tradisional khususnya Pasaman Barat umumnya Nelayan Tradisional Air Bangis," tutup Febri mengakhiri sambutannya.

Sementara itu, Pj Wali Nagari Air Bangis Nelvia Warman menambahkan pihaknya sangat mendukung perkumpulan Nelayan Tradisional Air Bangis, wadah sarana guna membahas isu - isu penting dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan tradisional air bangis, pihaknya terus berupaya bagaimana nelayan - nelayan tradisional air bangis di samping dapat menghasilkan produksi hasil tangkapan tentunya kepada pemegang kebijakan dapat di bantu seperti alat - alat tangkap , jaring, hingga kapal , serta juga terdaftar aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam kesempatan tersebut turut hadir Forkopimca Sungai Beremas, Dandramil, Kapolsek Sungai Beremas, Kacabjari, Kasatpol Air, dan Pemerintahan Nagari Air Bangis. (BUYUNG)

Pemerintah Kota Payakumbuh Gelar Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118

Pemerintah Kota Payakumbuh Gelar Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118

Bang Yahya On Kamis, Mei 21, 2026

Pemerintah Kota Payakumbuh menggelar Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-118 di halaman Balai Kota Payakumbuh, Rabu (20/05/2026). (Foto: Diskominfo). 

BENTENGSUMBAR.COM - Pemerintah Kota Payakumbuh menggelar Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-118 di halaman Balai Kota Payakumbuh, Rabu (20/05/2026). 

Upacara tersebut diikuti unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh, serta para pelajar.

Wakil Wali Kota Payakumbuh Elzadaswarman bertindak selaku inspektur upacara sekaligus membacakan amanat Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

“Semangat 1908 adalah tonggak ketika perjuangan bangsa bertransformasi menjadi perjuangan intelektual dan diplomatik demi mewujudkan kedaulatan bangsa yang bermartabat,” ujar Elzadaswarman.

Ia juga menyampaikan semangat Kebangkitan Nasional harus terus dijaga sebagai fondasi dalam menghadapi berbagai tantangan kebangsaan di era modern.

Peringatan Harkitnas tahun 2026 mengusung tema “Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara”. Tema tersebut menjadi refleksi penting untuk meneguhkan kembali semangat persatuan, nasionalisme, dan perjuangan bangsa sebagaimana dicetuskan melalui lahirnya organisasi Boedi Oetomo pada 1908.

Semangat Kebangkitan Nasional, kata Elzadaswarman, dinilai tetap relevan di tengah perkembangan zaman yang semakin dinamis.

Seluruh elemen bangsa diharapkan memiliki komitmen bersama dalam menjaga dan mempersiapkan generasi penerus sebagai fondasi utama menuju Indonesia yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing.

Dalam amanat itu juga ditegaskan bahwa Kebangkitan Nasional bukan sekadar catatan sejarah, melainkan tonggak perubahan perjuangan bangsa dari perlawanan fisik menuju perjuangan berbasis intelektualitas, persatuan, dan diplomasi.

Elzadaswarman menyampaikan bahwa semangat Kebangkitan Nasional harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan jati diri bangsa.

Menurutnya, tantangan kebangsaan saat ini tidak lagi hanya berkaitan dengan kedaulatan wilayah, tetapi juga menyangkut kedaulatan informasi, penguasaan teknologi, dan transformasi digital.

“Saat ini tantangan bangsa telah bergeser dari kedaulatan teritorial menuju kedaulatan informasi dan transformasi digital,” lanjutnya.

Pemerintah pusat, kata dia, terus menjalankan berbagai program strategis nasional yang diarahkan untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu program prioritas yang disoroti ialah Program Makan Bergizi Gratis yang mulai diterapkan secara masif di sekolah-sekolah di berbagai daerah di Indonesia. 

Program tersebut diharapkan mampu membangun fondasi kesehatan dan meningkatkan kualitas generasi muda sejak usia dini.

Di sektor kesehatan, pemerintah juga memperluas layanan Cek Kesehatan Gratis guna memastikan akses pelayanan kesehatan yang lebih adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Selain itu, pemerintah terus memperkuat perlindungan generasi muda di ruang digital sebagai bagian dari upaya membangun sumber daya manusia yang unggul, adaptif, dan mampu menghadapi tantangan era digital.

Usai pelaksanaan upacara, kegiatan dilanjutkan dengan pelantikan dan pengambilan sumpah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tahun 2025 serta pengangkatan Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2026.

Sebanyak 45 orang PNS resmi diambil sumpahnya, sementara 32 orang calon pegawai negeri sipil (CPNS) formasi tahun 2025 diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang.

Pelantikan tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kota Payakumbuh dalam memperkuat kualitas aparatur sipil negara yang profesional, berintegritas, dan memiliki kapasitas pelayanan publik yang optimal.

Elzadaswarman menegaskan bahwa ASN yang baru dilantik harus mampu menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, disiplin, serta dedikasi tinggi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif dan pelayanan publik yang semakin berkualitas.

“Kita berharap ASN yang baru dilantik mampu bekerja secara profesional, menjaga integritas, serta terus meningkatkan kompetensi demi kemajuan Kota Payakumbuh,” pungkasnya. (HM)

Universitas Mohammad Natsir Resmi Gandeng IMLF-4, Perkuat Literasi Global di Bukittinggi

Universitas Mohammad Natsir Resmi Gandeng IMLF-4, Perkuat Literasi Global di Bukittinggi

Bang Yahya On Kamis, Mei 21, 2026

Rektor Universitas Mohammad Natsir, Afridian Wirahadi Ahmad, S.E., M.Sc., Ak., CA, CGAE, saat penandatanganan MoU bersama Ketua IMLF-4, Sastri Bakry. (Foto: Armaidi). 

BENTENGSUMBAR.COM - Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi-Yarsi Sumatera Barat resmi menjalin kerja sama dengan International Minangkabau Literacy Festival ke-4 (IMLF-4) melalui penandatanganan Nota Kesepahaman atau MoU, Rabu [20/5/2026] di kampus Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi.

Langkah ini menjadi bukti komitmen kampus dalam membangun peradaban melalui literasi dan kolaborasi internasional. IMLF-4 yang digagas DPD Satupena Sumatera Barat bukan sekadar agenda seremonial. Festival ini dirancang sebagai ruang kolaboratif untuk memperkuat kesadaran bahwa literasi adalah fondasi kemajuan bangsa dan peradaban dunia.

“Universitas Mohammad Natsir hadir sebagai bagian dari gerakan besar ini dengan semangat pengabdian, kolaborasi, dan kontribusi nyata bagi masyarakat global,” ujar Rektor Universitas Mohammad Natsir, Afridian Wirahadi Ahmad, S.E., M.Sc., Ak., CA, CGAE, saat penandatanganan MoU bersama Ketua IMLF-4, Sastri Bakry

Penandatanganan disaksikan Sekretaris IMLF-4 Armaidi Tanjung dan ketua bidang Seminar Pariwisata IMLF-4 Zusneli Zubir. Dari pihak kampus, hadir Wakil Rektor II Yessi Andriani, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Wahib Asyari, Kepala Kerjasama Internasional Noval Fadli serta Kepala Kerjasama Dalam Negeri Florid Irfan. 

Literasi untuk Lulusan Berwawasan Global

Afridian menekankan, keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam rangkaian IMLF-4 adalah bagian dari upaya menciptakan lulusan yang unggul secara akademik sekaligus memiliki kepedulian sosial, wawasan internasional, dan semangat menjaga lingkungan.

“Kami berharap kerja sama ini berkembang menjadi program kolaboratif di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, hingga penguatan jejaring internasional perguruan tinggi,” katanya.

Ia juga menyebut kehadiran delegasi dari 35 negara di Bukittinggi membuktikan Minangkabau memiliki daya tarik intelektual dan budaya mendunia. “Keterlibatan Universitas Mohammad Natsir diharapkan memperkuat posisi kampus sebagai motor penggerak literasi, inovasi, dan kolaborasi internasional demi masyarakat yang berdaya, berbudaya, dan berkelanjutan,” tambah Afridian.

Ruang Peran Perguruan Tinggi di IMLF-4

Ketua IMLF-4 Sastri Bakry menjelaskan, MoU ini adalah salah satu bentuk kolaborasi IMLF-4 dalam menggelar hampir 100 acara untuk memeriahkan 100 Tahun Jam Gadang di Bukittinggi. 

“Perguruan tinggi sangat strategis untuk menyukseskan rangkaian IMLF-4. Dengan kesepakatan ini, kami membuka ruang agar kampus bisa lebih berperan dalam meningkatkan literasi dan kecakapan di berbagai sisi kehidupan,” ujar penulis buku Kekuatan Cinta ini.

Senada, Sekretaris IMLF-4 Armaidi Tanjung merinci ruang lingkup kerja sama meliputi:

- Kolaborasi penyelenggaraan event literasi dan budaya, seminar, workshop, festival, dan kegiatan akademik lainnya

- Dukungan promosi dan publikasi kegiatan

- Keterlibatan dosen, mahasiswa, narasumber, dan praktisi dalam program bersama

- Bentuk kerja sama lain sesuai kebutuhan kegiatan

Dengan MoU ini, Universitas Mohammad Natsir menjadi salah satu mitra akademik utama yang akan menggerakkan IMLF-4 pada 2026. Kolaborasi ini diharapkan memperkuat posisi Bukittinggi sebagai pusat dialog literasi dan budaya internasional. (R/at)

Gubernur Launching Program ASN Peduli Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan

Gubernur Launching Program ASN Peduli Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan

Bang Yahya On Kamis, Mei 21, 2026

Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah pada sosialisasi yang digelar Pemerintah Provinsi Sumbar bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan di Hotel Pangeran Beach Padang, Rabu (20/5/2026). (Foto: Adpim). 

BENTENGSUMBAR.COM - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah melaunching Program ASN Peduli Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan dalam kegiatan sosialisasi yang digelar Pemerintah Provinsi Sumbar bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan di Hotel Pangeran Beach Padang, Rabu (20/5/2026).

Dalam sambutannya, Mahyeldi menegaskan bahwa pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, tetapi juga memastikan negara hadir memberikan perlindungan bagi masyarakat, khususnya kelompok pekerja rentan yang memiliki risiko sosial dan ekonomi tinggi.

Menurutnya, masih banyak pekerja rentan di Sumbar seperti petani, nelayan, pedagang kecil, buruh harian, pekerja informal, guru mengaji, marbot, hingga pekerja sektor transportasi yang belum memiliki perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Kondisi ini harus menjadi perhatian bersama. Ketika terjadi kecelakaan kerja atau risiko sosial lainnya, maka keluarga pekerja rentan bisa terdampak secara ekonomi. Karena itu negara harus hadir memberikan perlindungan,” ujar Mahyeldi.

Ia menegaskan, Program ASN Peduli Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bukan sekadar program administratif, melainkan gerakan sosial dan bentuk nyata keberpihakan kepada masyarakat kecil.

“Program ini bukan sekadar bantuan administratif, tetapi gerakan moral, gerakan solidaritas, dan gerakan keberpihakan kepada masyarakat kecil yang membutuhkan perlindungan negara,” katanya.

Mahyeldi menjelaskan, program tersebut sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, serta Surat Edaran Gubernur Sumbar Nomor 065/216/NAKERTRANS/IV/2026 tentang Program Peduli ASN terhadap Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan di Provinsi Sumbar.

Ia menyebut, Gerakan ASN Peduli Pekerja Rentan menjadi salah satu langkah strategis pemerintah daerah untuk meningkatkan cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Sumbar.

Berdasarkan data April 2026, jumlah pekerja yang telah terlindungi BPJS Ketenagakerjaan di Sumbar mencapai 674.841 pekerja atau sekitar 25,75 persen dari total angkatan kerja sebanyak 2.620.381 pekerja. Artinya, masih terdapat sekitar 1.945.540 pekerja yang belum terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan.

Menurut Mahyeldi, perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan menjadi bagian penting dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem melalui pengurangan beban pengeluaran masyarakat dan peningkatan ketahanan ekonomi keluarga pekerja.

Ia juga menegaskan bahwa pelaksanaan Gerakan ASN Peduli Pekerja Rentan akan terus dimonitor secara berkala. Pemerintah Provinsi Sumbar, kata Mahyeldi, akan menerima laporan perkembangan program setiap bulan guna memastikan implementasi berjalan optimal dan tepat sasaran.

Selain itu, Mahyeldi menyampaikan bahwa pada tahun 2026 iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja informal sebesar Rp8.400 per pekerja per bulan berlaku hingga Desember 2026, sedangkan untuk pekerja sektor transportasi berlaku hingga Maret 2027.

Pada kesempatan tersebut, Mahyeldi turut mengapresiasi BPJS Ketenagakerjaan yang terus memperluas perlindungan jaminan sosial bagi para pekerja di Sumbar.

Sementara itu Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang, Afrialdi menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sumbar atas dukungan terhadap optimalisasi perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja formal maupun informal.

Ia menegaskan, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang berkomitmen meningkatkan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan agar semakin banyak pekerja di Sumbar terlindungi dari berbagai risiko sosial saat bekerja.

Dalam kegiatan tersebut, BPJS Ketenagakerjaan juga menyerahkan pembayaran klaim manfaat BPJS Ketenagakerjaan periode Januari hingga April 2026 sebesar Rp295.194.810.210.

Turut hadir dalam kegiatan itu jajaran BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang serta kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumbar. (adpsb/rmz/bud)

Pemerintah Kota Payakumbuh Gelar Gerakan Pangan Murah

Pemerintah Kota Payakumbuh Gelar Gerakan Pangan Murah

Bang Yahya On Kamis, Mei 21, 2026

Pemerintah Kota Payakumbuh melalui Dinas Ketahanan Pangan menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di halaman Kantor Camat Payakumbuh Timur, Rabu (20/05/2026) pagi. (Foto: Diskominfo). 

BENTENGSUMBAR.COM - Pemerintah Kota Payakumbuh melalui Dinas Ketahanan Pangan menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di halaman Kantor Camat Payakumbuh Timur, Rabu (20/05/2026) pagi. 

Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan menjelang Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah sekaligus mengendalikan inflasi daerah.

Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta melalui Wakil Wali Kota Elzadaswarman menyampaikan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap bahan pangan pokok cenderung meningkat menjelang hari besar keagamaan. 

Karena itu, menyambut Iduladha kali ini, pemerintah daerah hadir untuk memastikan masyarakat Kota Payakumbuh tetap dapat memperoleh bahan pangan dengan harga yang terjangkau.

“Kita telah menyiapkan sejumlah komoditas pangan strategis dengan harga terjangkau guna membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok menjelang Iduladha,” ujar Elzadaswarman.

Ia menjelaskan, Gerakan Pangan Murah merupakan langkah konkret pemerintah dalam menjaga keterjangkauan harga pangan, mengendalikan inflasi daerah, serta memperkuat ketahanan pangan masyarakat.

“Kita mengajak seluruh pihak, mulai dari distributor, Bulog, pelaku usaha pangan, kelompok tani, hingga masyarakat untuk bersama-sama menjaga stabilitas pasokan dan tidak melakukan panic buying,” katanya.

Selain itu, Elzadaswarman juga mengimbau masyarakat agar mulai menerapkan pengelolaan pangan rumah tangga secara bijak, mengurangi pemborosan, serta memanfaatkan pangan lokal sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan keluarga.

Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Payakumbuh akan terus memantau perkembangan harga dan ketersediaan bahan pangan di pasaran guna memastikan kondisi daerah tetap aman dan kondusif menjelang Iduladha.

Menurutnya, selain mengantisipasi lonjakan kebutuhan pangan, pemerintah juga mewaspadai dampak anomali iklim yang diperkirakan dapat memengaruhi produksi pertanian serta distribusi sejumlah komoditas pangan strategis.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Edvidel Arda mengatakan, dalam kegiatan tersebut pemerintah menyediakan berbagai kebutuhan pokok dengan harga di bawah harga pasar.

Komoditas yang disediakan di antaranya beras lokal Anak Daro sebanyak 3,5 ton dalam kemasan 10 kilogram dengan harga Rp140 ribu per kemasan. Selain itu, tersedia pula beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebanyak 100 kilogram dengan harga Rp63 ribu.

Untuk komoditas hortikultura, Dinas Ketahanan Pangan menyediakan cabai merah sebanyak 300 kilogram dengan harga Rp30 ribu per kilogram dan bawang merah sebanyak 297 kilogram dengan harga Rp25 ribu per kilogram.

“Selain itu, gula pasir disediakan sebanyak 300 kilogram dengan harga Rp15 ribu per kilogram. Kemudian telur ayam sebanyak 300 lapiak dijual dengan harga Rp40 ribu per lapiak, serta minyak goreng sebanyak 300 liter dalam kemasan dua liter dengan harga Rp30 ribu,” jelas Edvidel.

Ia menambahkan, Gerakan Pangan Murah merupakan bentuk kepedulian pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan ketersediaan bahan pangan pokok tetap aman dan stabil.

Antusiasme masyarakat terlihat sejak pagi. Warga tampak memadati halaman Kantor Camat Payakumbuh Timur untuk membeli berbagai kebutuhan pokok yang dijual dengan harga terjangkau.

Kegiatan Gerakan Pangan Murah tersebut diperuntukkan bagi masyarakat Kota Payakumbuh dengan syarat menunjukkan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) saat melakukan pembelian. (HM)

Polres Solok Selatan Lakukan Olah TKP Pengerusakan Kantor PWI oleh OTK

Polres Solok Selatan Lakukan Olah TKP Pengerusakan Kantor PWI oleh OTK

Bang Yahya On Kamis, Mei 21, 2026

Kapolres Solok Selatan AKBP M. Faisal Perdana, S.I.K melalui Kasat Reskrim AKP Muhammad Yogi Biantoro, S.TrK., S.I.K membenarkan kegiatan tersebut. (Foto: Ist). 

BENTENGSUMBAR.COM - Solok Selatan. Menindaklanjuti laporan dugaan pengerusakan Kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang berada di Jorong Padang Alai, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Polres Solok Selatan langsung melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP), Rabu (20/05/2026).

Kapolres Solok Selatan AKBP M. Faisal Perdana, S.I.K melalui Kasat Reskrim AKP Muhammad Yogi Biantoro, S.TrK., S.I.K membenarkan kegiatan tersebut.

“Benar, Polres Solok Selatan melalui Satuan Reserse Kriminal yang dipimpin oleh Kanit Resum Ipda M. Akmal Dhaifullah Bakti, S.Tr.IK bersama tim identifikasi langsung melakukan olah TKP terkait pengerusakan Kantor PWI,” ujar Kasat Reskrim.

Dalam kegiatan tersebut, petugas melakukan serangkaian pemeriksaan di lokasi kejadian serta mengumpulkan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan tindak pengerusakan tersebut. 

Adapun barang bukti yang berhasil diamankan di antaranya hasil pengambilan sidik jari, satu pasang sandal slip, satu buah kotak amal, serta satu buah kursi plastik.

Kasat Reskrim menjelaskan, pihak kepolisian saat ini masih melakukan penyelidikan lebih lanjut guna mengungkap pelaku pengerusakan yang diduga dilakukan oleh orang tidak dikenal (OTK).

“Kami akan mendalami seluruh petunjuk dan barang bukti yang ditemukan di lokasi guna mengungkap pelaku serta motif dari kejadian ini,” tambahnya.

Peristiwa pengerusakan tersebut diketahui oleh Ketua PWI Solok Selatan, Hendrivon, pada Senin (18/05/2026). Saat itu, dirinya mendapati kondisi kaca kantor telah pecah serta pintu ruangan dalam keadaan didobrak.

Atas kejadian tersebut, pihak kepolisian mengimbau masyarakat apabila mengetahui informasi yang berkaitan dengan peristiwa tersebut agar segera melaporkannya kepada pihak berwajib guna membantu proses penyelidikan. (Abie)

Kubu Roy Suryo Desak Kejaksaan Segera Eksekusi Razman Nasution

Kubu Roy Suryo Desak Kejaksaan Segera Eksekusi Razman Nasution

Bang Yahya On Kamis, Mei 21, 2026

Pengacara Roy Suryo, Abdul Gafur Sangadji meminta agar pihak kejaksaan segera melakukan eksekusi terhadap Razman. (Foto Ilustrasi: Int). 

BENTENGSUMBAR.COM - Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi Razman Arif Nasution dalam kasus pencemaran nama baik Hotman Paris Hutapea. Hal tersebut direspons langsung oleh kubu Roy Suryo.

Pengacara Roy Suryo, Abdul Gafur Sangadji meminta agar pihak kejaksaan segera melakukan eksekusi terhadap Razman. 

Ia menyinggung ada pihak yang sampai saat ini tidak ditangkap Korps Adhyaksa.

"Maka mohon jaksa jangan lagi mengulangi kelalaian di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, salinan putusan hanya di meja dan sampai sekarang tidak dieksekusi," kata Abdul di Polda Metro Jaya, Rabu (20/5/2026).

Abdul juga mengapresiasi sikap Razman yang menyatakan tidak akan melarikan diri terkait penolakan kasasi itu. 

Ia berharap Razman bisa menghadapi seluruh proses hukum yang ada.

"Bahwa siapa pun orangnya, ayo kita patuhi hukum. Kita apresiasi Razman tidak mau melarikan diri," ujarnya.

Sementara itu, Roy Suryo mengapresiasi Mahkamah Agung yang telah menolak kasasi dari Razman. 

Menurutnya, hal itu menguatkan putusan yang sudah ada di tingkat Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Pengadilan Tinggi.

"Berikutnya, kita apresiasi langkah Mahkamah Agung yang sudah menolak kasasi. Itu menetapkan dan menguatkan putusan PN Jakarta Utara dan juga Pengadilan Tinggi," kata Roy pada kesempatan yang sama. (*) 

Sumber: Okezone.com

Kasasi Ditolak MA, Razman Nasution Terancam 1,5 Tahun Penjara

Kasasi Ditolak MA, Razman Nasution Terancam 1,5 Tahun Penjara

Bang Yahya On Kamis, Mei 21, 2026

Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi perkara 5227 k/pid.sus/2026 yang diajukan terdakwa Razman Arif Nasution dalam kasus tindak pidana pencemaran nama baik terhadap Hotman Paris Hutapea. (Foto: Int). 

BENTENGSUMBAR.COM - Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi perkara 5227 k/pid.sus/2026 yang diajukan terdakwa Razman Arif Nasution dalam kasus tindak pidana pencemaran nama baik terhadap Hotman Paris Hutapea. Dengan begitu Razman tetap dihukum selama 1,5 tahun penjara.

"Amar Putusan: Tolak kasasi Penuntut Umum dan tolak kasasi Terdakwa," tulis laman MA dikutip Rabu (20/5/2026).

Perseteruan antara dua pengacara kondang ini berawal pada 2022. 

Saat itu, Hotman Paris dilaporkan mantan asisten pribadinya Iqlima Kim atas tuduhan pelecehan seksual.

Dalam laporan itu, Iqlima juga menunjuk Razman Arif Nasution sebagai kuasa hukumnya. 

Tak terima dengan laporan itu, Hotman justru melaporkan balik Razman dan Iqlima atas dugaan pencemaran nama baik.

Belakangan Iqlima justru membantah dirinya pernah menuding Hotman melakukan pelecehan seksual. Iqlima juga mencabut Razman dari kuasa hukumnya.

Laporan pencemaran nama baik dengan terlapor Razman pun kembali berlanjut. 

Hasilnya dalam gelar perkara 20 Maret 2023 Razman pun ditetapkan tersangka.

Perkara itu selanjutnya diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Majelis hakim meyakini Razman bersalah atas tindak pidana pencemaran nama baik dan menjatuhkan hukuman 1,5 tahun penjara.

Hakim menyatakan Razman terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam UU ITE Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Razman juga dihukum membayar denda sebesar Rp200 juta. Apabila denda itu tidak dibayarkan maka diganti hukuman pidana kurungan selama 4 bulan penjara. (*) 

Sumber: SINDOnews.com

Prabowo Minta Pimpinan Bea Cukai Diganti Bukan Teguran

Prabowo Minta Pimpinan Bea Cukai Diganti Bukan Teguran

Bang Yahya On Kamis, Mei 21, 2026

Pidato Presiden Prabowo Subianto yang meminta Menteri Keuangan segera mengganti pimpinan Bea Cukai yang tidak becus dinilai bukan sekadar teguran administratif biasa. (Foto: Int). 

BENTENGSUMBAR.COM - Pidato Presiden Prabowo Subianto yang meminta Menteri Keuangan segera mengganti pimpinan Bea Cukai yang tidak becus dinilai bukan sekadar teguran administratif biasa.

Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai pernyataan keras tersebut merupakan sinyal politik bahwa Presiden mulai membuka perang terhadap kelompok-kelompok birokrasi yang selama ini dianggap menjadi “negara dalam negara”.

Amir melihat ucapan tersebut mencerminkan akumulasi kekecewaan Presiden terhadap berbagai persoalan di lapangan, mulai dari lambannya pelayanan, kebocoran penerimaan negara, mafia impor, hingga dugaan permainan elite ekonomi yang selama bertahun-tahun sulit disentuh.

“Pernyataan Presiden adalah kode bahwa ada persoalan serius yang sudah masuk kategori ancaman terhadap stabilitas ekonomi nasional,” kata Amir, dikutip Kamis 21 Mei 2026.

Menurut Amir, Bea Cukai memiliki posisi yang sangat strategis karena menjadi gerbang keluar masuk barang, arus perdagangan internasional, hingga pengawasan terhadap komoditas ilegal dan penyelundupan.

Karena itu, ketika Presiden berbicara keras soal reformasi Bea Cukai, maka sesungguhnya yang sedang disentuh adalah jantung kekuatan ekonomi nasional.

Amir Hamzah melihat ada pertarungan besar antara agenda nasionalisme ekonomi yang ingin dibangun Prabowo dengan kepentingan kelompok-kelompok ekonomi lama yang selama ini menikmati celah di sektor impor dan kepabeanan.

Menurutnya, selama bertahun-tahun Indonesia menghadapi persoalan klasik berupa kebocoran penerimaan negara akibat praktik permainan dokumen impor, under invoicing, manipulasi HS code, hingga penyelundupan komoditas tertentu.

“Presiden paham bahwa kebocoran negara itu bukan hanya karena korupsi biasa, tetapi ada jaringan ekonomi dan birokrasi yang bekerja sistematis," kata Amir. (*)

Sumber: RMOL 

Jaksa Sebut Dirjen Bea Cukai Terima Sin$213 Ribu dari Bos Blueray

Jaksa Sebut Dirjen Bea Cukai Terima Sin$213 Ribu dari Bos Blueray

Bang Yahya On Kamis, Mei 21, 2026

Orlando Hamonangan selaku Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan I Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di PN Tipikor. (Foto: Int). 

BENTENGSUMBAR.COM - Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai, Djaka Budhi Utama disebut menerima uang suap sebesar 213.600 dolar Singapura dalam satu bulan di kasus pemberian suap dan fasilitas dari Bos Blueray Cargo John Field.

Hal itu disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang pemeriksaan Orlando Hamonangan selaku Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan I Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di PN Tipikor, pada Rabu (20/5).

Orlando awalnya menyebut pada bulan Agustus 2025, John dan sosok perempuan Sri Pangastuti atau Tuti mendatangi dirinya di kantor sembari membawa sejumlah amplop yang bertuliskan kode 1 hingga 3.

"Untuk yang dititipkan sama saya itu amplop cokelat ada tulisan inisialnya nomor 2 sama nomor 1, Pak," ujar Orlando.

Kendati demikian, Orlando mengklaim dirinya tidak tahu menahu ihwal sosok yang ditujukan penerima amplop nomor kode 1 tersebut.

Ia hanya mengaku mengetahui maksud kode nomor 2 untuk Direktur Penindakan dan Penyidikan, Rizal dan kode nomor 3 untuk Kasubdit Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan, Sisprian Subiaksono.

"Nomor satu saya tidak tahu Pak, nomor dua saya tahu, nomor tiga saya tahu," jelas Orlando.

Setelahnya, JPU menampilkan data sampling amplop yang diterima masing-masing pejabat Bea Cukai. 

Dalam tabel yang ditampilkan, terdapat kode 1 DIR, 2 BR, 3 SIS, 4 HEN, 4 BY hingga 4 OC.

"Majelis, ini kami tampilkan foto tadi mengaitkan dengan kode-kode yang Pak Ocoy pahami tentang siapa-siapa yang dapat jatah amplop itu," ujar JPU.

Jaksa membenarkan apabila kode '2' dan '3' yang disebut Orlando masing-masing merupakan milik Rizal dan Sisprian.

Sementara untuk amplop kode '1' merupakan milik Djaka Budi Utama selaku Dirjen Bea dan Cukai. 

Jaksa juga menyebut dalam penyerahan di bulan Agustus itu, total uang yang diterima Djaka mencapai 200 ribu dolar Singapura.

"Izin Majelis, kami tegaskan yang sales 2-1 adalah Dirjen Bea Cukai nilainya 213.600 Dolar Singapura," ujar Jaksa.

"Itu kami yang tegaskan ya, kami, karena kami yang punya bukti ini," imbuhnya.

Adapun kode amplop suap '1' itu muncul setelah adanya pertemuan antara John Field dengan Djaka dan Rizal di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, pada 22 Juli 2025.

Sebelumnya John Field selaku Pimpinan Blueray Cargo (Grup) didakwa menyuap beberapa pejabat pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan uang sejumlah Rp61 miliar dan pemberian fasilitas hiburan dan barang mewah senilai Rp1,8 miliar.

Tindak pidana suap itu dilakukan John Field bersama-sama dengan Terdakwa II Dedy Kurniawan Sukolo selaku Manager Operasional Custom Clearance Pelabuhan pada Blueray Cargo (Grup) dan Terdakwa III Andri selaku Ketua Tim Dokumen Importasi pada Blueray Cargo (Grup).

Adapun penerima suap terdiri dari Direktur Penindakan dan Penyidikan, Rizal; Kasubdit Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan, Sisprian Subiaksono; dan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan I Direktorat Penindakan dan Penyidikan, Orlando Hamonangan.

Klaster pejabat Ditjen Bea dan Cukai akan dituntut dalam berkas terpisah.

Kata jaksa, suap diberikan agar para pejabat di Ditjen Bea dan Cukai mengupayakan barang impor milik Blueray Cargo (Grup) lebih cepat keluar dari proses pengawasan di bagian Kepabeanan. (*) 

Sumber: CNN Indonesia

Prabowo Puji PDIP, Sufmi Dasco: Ungkapan yang Tulus

Prabowo Puji PDIP, Sufmi Dasco: Ungkapan yang Tulus

Bang Yahya On Kamis, Mei 21, 2026

Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, angkat bicara terkait pidato Presiden Prabowo Subianto yang memuji keputusan PDIP soal tidak bergabung dengan pemerintah. (Foto: Int). 

BENTENGSUMBAR.COM - Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, angkat bicara terkait pidato Presiden Prabowo Subianto yang memuji keputusan PDIP soal tidak bergabung dengan pemerintah. 

Dasco mengatakan apa yang disampaikan oleh Prabowo merupakan ungkapan dari lubuk hatinya yang paling dalam. 

“Ya, yang disampaikan oleh Presiden tentunya kita tahu tadi, dan kalau kita lihat itu memang keluar dari lubuk hati yang paling dalam,” kata Dasco di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu (20/5/2026). 

Menurutnya, pernyataan Prabowo adalah ungkapan yang tulus kepda PDIP, khususnya Ketua Umum PDIP Megawari Soekarnoputri. 

Wakil Ketua DPR RI itu menilai pujian itu juga bisa diartikan sebagai bentuk penghargaan kepada PDIP yang menjadi penyeimbang dalam pemerintahan. 

“itu adalah ungkapan yang tulus dan penghargaan terhadap apa yang kemudian disampaikan oleh Presiden untuk menghidupkan demokrasi,” ujar Dasco.

“Dan kemudian kritik yang membangun yang selama ini juga dilakukan oleh teman-teman PDIP di Parlemen yang sudah berjalan selama pemerintahan Presiden Prabowo,” kata Dasco.

Sebelumnya, Prabowo memuji langkah PDIP yang tidak bergabung ke kabinetnya. PDIP lebih memilih berada di luar pemerintah sebagai partai penyeimbang. 

Prabowo mengungkapkan dirinya awalnya ingin agar seluruh partai bergabung ke dalam pemerintahan. 

Namun, dia menilai hal itu akan kurang baik untuk jalannya pemerintahan. 

“Memang maunya saya itu gotong royong. Kalau semua partai di pemerintah, alangkah manisnya. Alangkah manisnya untuk saya, tapi mungkin tidak baik. Setiap pemimpin harus mau dikritik. Setiap eksekutif harus diawasi,” kata Prabowo dalam Rapat Paripurna DPR di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu (20/5/2026). 

Prabowo mengaku memahami sikap PDIP tersebut. Menurutnya, memang perlu ada pihak yang mengawasi setiap kebijakan dan program pemerintah dari luar kabinet. 

“Memang tidak semua partai di sini bagian dari pemerintah dan saya hormati dan saya hargai itu. Demokrasi kita perlu check and balances,” jelasnya.

“Saya paham dan saya mengerti bahwa PDIP berkorban untuk berada di luar pemerintah. Saya mengerti itu,” tambah Prabowo.

Prabowo lantas menyampaikan terima kasih kepada PDIP karena telah memberikan kritik dan masukan kepada pemerintah. 

“Sebenarnya saya ingin ucapkan terima kasih kepada PDIP. Saudara berjasa untuk demokrasi kita,” pungkas dia.(*)

Sumber: tvonenews.com

JPS Sangat Konsen Dorong Aktivitas Tambang Ilegal Agar Masuk ke Jalur Resmi dan Legal

JPS Sangat Konsen Dorong Aktivitas Tambang Ilegal Agar Masuk ke Jalur Resmi dan Legal

Bang Yahya On Rabu, Mei 20, 2026

Ketua Jaringan Pemred Sumbar (JPS), Adrian Tuswandi pemerintah tidak cukup hanya melakukan penertiban atau inspeksi sesaat. (Foto: Ist). 

BENTENGSUMBAR.COM - Tambang ilegal makin brutal di Sumbar. Dampaknya, lingkungan rusak dan korban jiwa pekerja terus berjatuhan.

Meski Gubernur Sumbar sering melakukan inspeksi mendadak ke lokasi tambang ilegal, aktivitas tersebut dinilai belum membuat para pelaku jera.

Padahal, menjadikan tambang rakyat ilegal menjadi legal sebenarnya tidak rumit, asalkan ada kemauan serius dari pemerintah provinsi maupun kabupaten untuk mendampingi masyarakat.

“Gubernur ke lokasi tambang ilegal jan managahan se, harus ada tim jemput bola mengurus izin tambang supaya legal,” ujar Ketua Jaringan Pemred Sumbar (JPS), Adrian Tuswandi, Rabu (20/5/2026).

Menurut Adrian, pemerintah tidak cukup hanya melakukan penertiban atau inspeksi sesaat. Pemprov Sumbar dinilai perlu membentuk tim khusus melalui Dinas ESDM untuk mendampingi masyarakat mengurus legalitas tambang rakyat melalui skema Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

JPS sendiri, kata Adrian, sangat konsen mendorong seluruh aktivitas tambang ilegal agar masuk ke jalur resmi dan legal.

“Kasihan kita, lingkungan rusak parah, korban jiwa pekerja berjatuhan dan bencana lingkungan justru mendera rakyat yang tidak tahu-menahu soal praktik tambang ilegal itu,” ujar Toaik, sapaan akrab Ketua JPS tersebut.

Belum lagi, kata dia, keuntungan tambang ilegal selama ini hanya dinikmati segelintir pihak tanpa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas maupun daerah.

“Kalau legal, tentu semua orang bisa merasakan dampak dari beroperasi secara legal tambang itu, baik emas, batubara, atau apa saja,” katanya.

Dorongan itu muncul di tengah maraknya kerusakan lingkungan akibat aktivitas penambangan ilegal di Sumatera Barat. Sejumlah daerah dilaporkan mengalami kerusakan hutan, pencemaran sungai, longsor hingga banjir bandang yang diduga berkaitan dengan aktivitas tambang tanpa izin.

Data yang beredar di berbagai media menyebutkan terdapat ratusan titik tambang ilegal tersebar di sejumlah kabupaten dan kota di Sumbar. Aktivitas tersebut tidak hanya merusak kawasan hutan dan aliran sungai, tetapi juga memakan korban jiwa.

Salah satu tragedi besar terjadi di kawasan Sungai Abu, Kabupaten Solok, pada September 2024 lalu. Longsor di lokasi tambang emas diduga ilegal menyebabkan belasan orang meninggal dunia dan puluhan lainnya tertimbun material longsor.

Kondisi itu memperkuat desakan agar pemerintah tidak hanya mengakui adanya tambang ilegal, tetapi segera mengambil langkah nyata melalui penertiban, pengawasan lingkungan, sekaligus percepatan legalisasi tambang rakyat.

Pemerintah pusat sendiri sebenarnya telah membuka jalur legal melalui mekanisme WPR dan IPR sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Minerba serta aturan turunannya. Pengurusan izin dilakukan melalui pemerintah provinsi dengan melibatkan Dinas ESDM.

Melalui mekanisme tersebut, masyarakat penambang dapat memperoleh kepastian hukum, pendampingan teknis, perlindungan keselamatan kerja, hingga pengawasan lingkungan yang lebih baik.

Namun hingga kini, proses penetapan WPR dan penerbitan IPR dinilai masih lambat. Minimnya pendampingan dan lemahnya pengawasan membuat praktik tambang ilegal terus tumbuh di berbagai daerah.

Karena itu, pemerintah daerah bersama Kementerian ESDM didorong mempercepat legalisasi tambang rakyat agar aktivitas masyarakat lebih mudah diawasi, ramah lingkungan, dan mampu menekan praktik tambang ilegal di Sumbar. (Novrianto)