HEADLINE
Wako Pariaman Serahkan SK dan Ambil Sumpah 150 PNS    
Jumat, Juli 24, 2026

On Jumat, Juli 24, 2026

Wako Pariaman Serahkan SK dan Ambil Sumpah 150 PNS
Walikota Pariaman Yota Balad mengucapkan selamat kepada seluruh PNS yang baru saja diambil sumpahnya. (Foto: Diskominfo). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Wali Kota Pariaman, Yota Balad menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan mengambil sumpah 150 PNS  di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pariaman formasi tahun 2024 di aula Balaikota Pariaman, Jum’at (24/7).

Dalam sambutannya, Walikota Pariaman Yota Balad mengucapkan selamat kepada seluruh PNS yang baru saja diambil sumpahnya. 

Tidak hanya itu, Yota Balad juga mengatakan  pengambilan sumpah ini bukan sekadar seremoni formalitas, melainkan komitmen moral dan janji kepada Tuhan Yang Maha Esa serta masyarakat.

"Pengangkatan sebagai PNS ini adalah awal dari pengabdian yang sesungguhnya. 

Saya berharap saudara-saudara sekalian dapat menerapkan core values ASN 'BerAKHLAK' dan bangga melayani bangsa.

Tunjukkan integritas, profesionalisme, serta dedikasi terbaik untuk kemajuan Kota Pariaman," ujarnya.

Adapun 150 PNS yang diambil sumpah terdiri dari 148 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi tahun 2024, 

1 orang Lulusan Politeknik Transportasi Darat Indonesia (PTDI-STTD) dan 1 orang Purna Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).(wi/fad/at)

Perkuat Mutu Pendidikan, Wali Kota Solok Terima Audiensi Strategis BGTK Sumatera Barat    
Jumat, Juli 24, 2026

On Jumat, Juli 24, 2026

Perkuat Mutu Pendidikan, Wali Kota Solok Terima Audiensi Strategis BGTK Sumatera Barat
Pertemuan berlangsung hangat ini menjadi wadah penyelarasan langkah strategis antara pemerintah pusat dan daerah demi kemajuan dunia pendidikan. (Foto: Diskominfo). 

BENTENGSUMBAR.COM
– Wali Kota Solok Dr. H. Ramadhani Kirana Putra, S.E., M.M., menerima kunjungan kerja dan audiensi dari jajaran pengurus Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) Provinsi Sumatera Barat di Ruang Kerja Wali Kota, Jumat (24/7/2026).

Pertemuan berlangsung hangat ini menjadi wadah penyelarasan langkah strategis antara pemerintah pusat dan daerah demi kemajuan dunia pendidikan.

Fokus utama diskusi diarahkan pada peningkatan kapasitas profesional pendidik, percepatan penerapan Program Guru Penggerak, serta penguatan kompetensi tenaga kependidikan di lingkungan Pemerintah Kota Solok.

Dalam arahannya, Wali Kota menyampaikan apresiasi tinggi atas inisiatif sinergi yang dibawa BGTK Sumatera Barat. 

Ia menegaskan bahwa pengembangan sumber daya manusia, khususnya para guru, adalah pilar fundamental untuk mencetak generasi muda yang unggul, kreatif, dan berkarakter kuat.

“Guru dan tenaga kependidikan adalah garda terdepan dalam transformasi pendidikan. Kami sangat menyambut baik kolaborasi ini demi menghadirkan pelatihan yang adaptif, aplikatif, dan berbasis teknologi bagi pendidik kita,” ujar Wali Kota Ramadhani.

Sementara itu, perwakilan BGTK Sumatera Barat memaparkan sejumlah rencana strategis, mulai dari optimalisasi kebijakan Merdeka Belajar, pendampingan intensif satuan pendidikan, hingga pemetaan kompetensi berkelanjutan. 

Kemitraan ini diharapkan mampu menjawab tantangan pendidikan modern sekaligus meratakan kualitas mutu antar satuan pendidikan di Kota Solok.

Di akhir pertemuan, kedua belah pihak sepakat menyusun langkah tindak lanjut yang konkret dan terukur. 

Hal ini dilakukan guna memastikan program pengembangan kompetensi bagi guru dan kepala sekolah dapat berjalan secara inklusif, berkelanjutan, dan memberikan dampak nyata bagi kemajuan pendidikan di Kota Solok.(80)

12 Tahun Jadi Peserta JKN Aktif, Pengusaha Air Isi Ulang di Payakumbuh Bagikan Manfaatnya    
Jumat, Juli 24, 2026

On Jumat, Juli 24, 2026

12 Tahun Jadi Peserta JKN Aktif, Pengusaha Air Isi Ulang di Payakumbuh Bagikan Manfaatnya
Yudhi Jumaidi Hadi (38), seorang pengusaha air isi ulang di Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, Indonesia. (Foto: Hermiko). 

BENTENGSUMBAR.COM
– Musibah bisa datang tanpa pernah memberi tanda dan keyakinan itulah yang membuat Yudhi Jumaidi Hadi (38), seorang pengusaha air isi ulang di Kota Payakumbuh, tidak pernah lalai menjaga status kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) miliknya 
tetap aktif selama 12 tahun terakhir. 

Baginya, iuran yang dibayarkan setiap bulan bukan sekadar kewajiban, melainkan investasi perlindungan kesehatan bagi keluarga sekaligus wujud nyata semangat gotong royong 
antarsesama peserta.

Menurut Yudhi, memiliki status kepesertaan JKN yang aktif memberikan rasa tenang karena ia tidak perlu khawatir menghadapi risiko biaya pengobatan ketika sakit datang secara tiba-tiba. Terlebih, pekerjaan yang ia tekuni saat ini membutuhkan fisik yang sehat dan kuat.

“Punya status BPJS Kesehatan yang aktif itu sangat penting karena saat kita membutuhkan layanan sudah ada yang menjamin dan kita bisa terhindar dari risiko finansial. Kita tidak pernah tahu kapan sakit itu datang, sehingga perlindungannya harus dipersiapkan dari sekarang,” ujar Yudhi.

Sebagai peserta JKN segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), Yudhi mengaku selalu berusaha membayar iuran sebelum tanggal 10 setiap bulan. Menurutnya, manfaat yang diterima jauh lebih besar dibandingkan iuran yang dibayarkan.

Ia juga menilai Program JKN merupakan salah satu bentuk gotong royong terbaik yang dimiliki Indonesia karena memungkinkan peserta yang sehat membantu peserta yang sedang sakit, sementara peserta yang mampu turut membantu mereka yang membutuhkan pelayanan kesehatan.

“Saya tidak pernah merasa rugi membayar iuran setiap bulan. Justru dengan iuran itu kita saling membantu. Yang sehat membantu yang sakit, yang mampu membantu yang membutuhkan. Semangat gotong royong seperti ini harus terus dijaga,” kata Yudhi.

Pengalaman keluarganya menjadi bukti nyata manfaat Program JKN. Salah satu momen yang paling membekas baginya adalah ketika anaknya mengalami patah tulang akibat terjatuh saat bermain. Dalam kondisi darurat tersebut, Yudhi segera membawa sang anak ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) rumah sakit terdekat dan langsung mendapatkan penanganan medis.

Selain itu, kepesertaan JKN juga dimanfaatkan untuk pemeriksaan kesehatan rutin di puskesmas hingga pemeriksaan kehamilan dan persalinan anak ketiganya.

“Saya sudah beberapa kali memanfaatkan JKN. Mulai dari pemeriksaan kesehatan di puskesmas, pemeriksaan kehamilan hingga persalinan anak ketiga kami. Termasuk, saat anak kami membutuhkan pertolongan medis segera akibat cidera patah tulang. Saya merasa bersyukur ada JKN yang menjaminnya,” ungkap Yudhi.

Selama memperoleh pelayanan kesehatan menggunakan JKN, Yudhi mengaku tidak pernah merasakan adanya perbedaan perlakuan dibandingkan pasien umum. Menurutnya, pelayanan yang diterima selalu ramah, cepat, dan profesional.

Ia bahkan membantah anggapan yang masih berkembang di masyarakat mengenai adanya diskriminasi terhadap peserta JKN ataupun pembatasan lama hari rawat inap. Menurutnya, masyarakat perlu memastikan kebenaran informasi melalui sumber resmi agar memperoleh pemahaman yang tepat mengenai penyelenggaraan Program JKN.

“Kami tidak pernah merasakan perbedaan pelayanan antara pasien JKN dengan pasien umum. Anak kami bahkan menjalani rawat inap lebih dari tiga hari sesuai kebutuhan medis dan diagnosa dokter. Mulai dari administrasi sampai mendapatkan ruang perawatan semuanya berjalan lancar dan tidak berbelit-belit,” jelas Yudhi.

Di sisi lain, Yudhi juga mengapresiasi transformasi digital yang dilakukan BPJS Kesehatan melalui Aplikasi Mobile JKN. Sejak diluncurkan, ia telah memanfaatkan berbagai fitur yang tersedia untuk mempermudah kebutuhan administrasi kepesertaan tanpa harus datang ke kantor BPJS Kesehatan.

Melalui aplikasi tersebut, ia dapat mengecek status kepesertaan, melihat informasi tagihan iuran, mengakses kartu digital, mengubah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), melihat riwayat pelayanan, hingga mengambil antrean online sebelum berobat.

“Saya sudah menggunakan Aplikasi Mobile JKN sejak awal diluncurkan. Semua kebutuhan administrasi sekarang jauh lebih mudah karena cukup melalui handphone. Fitur-fiturnya lengkap dan sangat membantu peserta,” tutur Yudhi.

Yudhi juga mengingat kembali kondisi pelayanan kesehatan sebelum hadirnya Program JKN. Menurutnya, tidak sedikit masyarakat yang harus mencari pinjaman bahkan menjual harta 
benda demi memperoleh biaya pengobatan.

Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk mensyukuri keberadaan Program JKN dengan menjadi peserta aktif dan disiplin membayar iuran setiap bulan. Bahkan, peserta PBPU bisa mendaftar layanan autodebit iuran JKN setiap bulan melalui Aplikasi Mobile JKN agar terhindari dari risiko tunggakan.

“Kita patut bersyukur memiliki Program JKN. Program ini membantu masyarakat terhindar dari risiko kemiskinan akibat biaya berobat. Selama mengikuti prosedur yang berlaku dan status kepesertaannya aktif, masyarakat bisa memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas tanpa perlu khawatir terhadap biaya pengobatan,” tegas Yudhi.

Menutup perbincangan, Yudhi berharap BPJS Kesehatan terus menjaga kualitas pelayanan, menghadirkan inovasi yang memudahkan peserta, serta terbuka menerima berbagai masukan dari masyarakat. Ia juga mengingatkan bahwa keberlangsungan Program JKN tidak hanya menjadi tanggung jawab BPJS Kesehatan, tetapi juga seluruh peserta JKN.

“Saya berharap BPJS Kesehatan terus memberikan pelayanan terbaik dan selalu menghadirkan inovasi yang memudahkan peserta. Mari kita jaga Program JKN ini dengan rutin 
membayar iuran setiap bulan dan memastikan status kepesertaannya tetap aktif. Setiap iuran yang kita bayarkan sangat bermakna bagi mereka yang membutuhkan,” pungkas Yudhi. (HM)

Gubernur Mahyeldi: Penguatan Mitigasi Bencana di Sumbar Harus Terus Berlanjut    
Jumat, Juli 24, 2026

On Jumat, Juli 24, 2026

Gubernur Mahyeldi: Penguatan Mitigasi Bencana di Sumbar Harus Terus Berlanjut
Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah saat menerima audiensi Kepala BMKG Stasiun Geofisika Padang Panjang, Suaidi Ahadi, yang berpamitan setelah mendapat amanah baru sebagai Kepala Stasiun Geofisika Kelas I Bandung, di Istana Gubernur Sumbar, Jumat (24/7/2026). (Foto: adpsb). 

BENTENGSUMBAR.COM
– Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah menegaskan penguatan sistem mitigasi bencana di Sumbar harus terus berlanjut meski terjadi pergantian kepemimpinan di BMKG. Hal itu disampaikan saat menerima audiensi Kepala BMKG Stasiun Geofisika Padang Panjang, Suaidi Ahadi, yang berpamitan setelah mendapat amanah baru sebagai Kepala Stasiun Geofisika Kelas I Bandung, di Istana Gubernur Sumbar, Jumat (24/7/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Mahyeldi menyampaikan apresiasi atas dedikasi Suaidi beserta jajaran BMKG yang selama ini menjadi mitra strategis Pemprov Sumbar dalam memperkuat sistem peringatan dini, mitigasi bencana, serta meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi berbagai potensi ancaman alam.

“Selamat bertugas di tempat yang baru. Terima kasih atas pengabdian dan kerja sama selama ini dalam mengawal potensi bencana di Sumatera Barat. Saya berharap seluruh program yang telah direncanakan bersama tetap dilanjutkan dan dikawal dengan baik,” ujar Mahyeldi.

Gubernur menilai sinergi antara Pemprov Sumbar dan BMKG telah menjadi fondasi penting dalam upaya membangun masyarakat yang tangguh terhadap bencana. Karena itu, ia berharap hubungan baik yang telah terjalin selama ini tetap terpelihara di bawah kepemimpinan yang baru.

Mahyeldi juga menitipkan apresiasi kepada jajaran BMKG RI atas dukungan yang selama ini diberikan kepada Sumbar dalam memperkuat kapasitas mitigasi bencana di daerah.

“Sampaikan ucapan terima kasih saya kepada BMKG Pusat atas kolaborasi yang telah terjalin selama ini. Dukungan tersebut sangat berarti dalam memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah daerah menghadapi potensi bencana,” katanya.

Sementara itu, Suaidi Ahadi menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan Pemprov Sumbar selama dirinya mengemban amanah sebagai Kepala Stasiun Geofisika Padang Panjang sekaligus Koordinator BMKG Provinsi Sumbar selama satu tahun delapan bulan.

Menurutnya, koordinasi yang erat antara BMKG dengan Pemprov Sumbar melalui BPBD, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta pemerintah kabupaten dan kota menjadi salah satu faktor penting dalam optimalisasi penyebarluasan informasi kebencanaan kepada masyarakat.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Selama ini hubungan BMKG dengan BPBD, Kominfo, dan seluruh stakeholder sangat erat. Sumatera Barat menjadi salah satu provinsi yang paling responsif terhadap setiap informasi yang kami keluarkan,” ungkap Suaidi.

Ia menjelaskan, jabatan Kepala Stasiun Geofisika Padang Panjang selanjutnya akan diemban oleh Toni, yang saat ini masih menyelesaikan penugasan di Manado sebelum resmi bertugas di Sumbar.

Pada kesempatan itu, Suaidi juga melaporkan sejumlah agenda strategis yang akan dilaksanakan BMKG di Sumbar, salah satunya penyerahan sertifikat Tsunami Ready Community dari UNESCO kepada Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kabupaten Pesisir Selatan pada 30 September 2026 mendatang.

Menurutnya, Sumbar saat ini menjadi provinsi dengan pengakuan Tsunami Ready Community terbanyak di Indonesia. Sejumlah wilayah yang telah memperoleh pengakuan tersebut antara lain Kelurahan Purus di Kota Padang, Nagari Tapakis di Kabupaten Padang Pariaman, Kampai Parak di Kabupaten Pesisir Selatan, serta dua kawasan di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

“Pengakuan ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dan masyarakat Sumatera Barat dalam membangun budaya kesiapsiagaan menghadapi ancaman tsunami,” jelasnya.

Suaidi menambahkan, Kepala BMKG RI dijadwalkan hadir di Padang pada akhir September mendatang sebagai pembicara utama dalam Indonesia Conference on Disaster Management (ICDM), sekaligus menyerahkan sertifikat UNESCO tersebut bersama Gubernur Sumbar.

Meski akan melanjutkan tugas di Bandung, Suaidi memastikan komitmennya untuk tetap mendukung berbagai program mitigasi bencana yang telah dirintis bersama Pemprov Sumbar.

“Walaupun saya bertugas di tempat yang baru, saya akan tetap mengawal program-program yang telah dirintis bersama di Sumatera Barat,” tegasnya. (adpsb/cen/bud)

Puncak Penghargaan JNE Content Competition 2026, Wadah Kreativitas Anak Bangsa    
Jumat, Juli 24, 2026

On Jumat, Juli 24, 2026

Puncak Penghargaan JNE Content Competition 2026, Wadah Kreativitas Anak Bangsa
JNE resmi menyelenggarakan puncak acara penghargaan JNE Content Competition 2026 di Wisma Habibie & Ainun, Jakarta Selatan. (Foto: Ist). 

BENTENGSUMBAR.COM
– JNE resmi menyelenggarakan puncak acara penghargaan JNE Content Competition 2026 di Wisma Habibie & Ainun, Jakarta Selatan. Ajang bergengsi ini menjadi penutup dari rangkaian kompetisi yang telah menjadi panggung bagi para kreator Indonesia untuk mengekspresikan talenta kreatif mereka. 

Tahun ini, antusiasme peserta yang sangat luar biasa dengan terkumpulnya 5.273 karya dari empat kategori lomba: karya tulis, foto, video, dan desain. Sebanyak 77 pemenang terpilih telah diumumkan pada 10 Juli 2026 lalu melalui situs JNEWS Online dan kanal media sosial resmi JNE.

Acara yang dipandu oleh MC Suci Patia ini berlangsung penuh kehangatan. Hadir memberikan apresiasi, Ilham Akbar Habibie, selaku Chairman ILTHABI REKATMA, jajaran manajemen JNE, Presiden Direktur JNE, M. Feriadi Soeprapto, serta SVP Marketing Group Head JNE, Eri Palgunadi, bersama para pemenang dan dewan juri. 

Dalam sambutannya, Ilham Akbar Habibie menyampaikan kekagumannya, “Saya melihat semangat yang sangat luar biasa dari para kreator muda Indonesia. Kompetisi ini bukan sekadar ajang unjuk bakat, melainkan bukti nyata potensi inovasi bangsa yang sangat besar. Saya sangat mengapresiasi langkah JNE dalam membina kreativitas anak bangsa. Semoga kompetisi ini terus menjadi wadah yang berkelanjutan, melahirkan talenta baru yang akan membawa Indonesia lebih maju di masa depan.”

Presiden Direktur JNE, M. Feriadi Soeprapto, mengungkapkan rasa bangganya terhadap partisipasi peserta. “Melihat lebih dari 5.273 karya kreatif masuk dari seluruh penjuru Indonesia, kami merasa sangat terinspirasi. Di usia JNE yang ke-35 tahun, kami mengusung semangat ‘Bergerak Bersama’. Melalui kompetisi ini, kami ingin merayakan beragam cerita, mulai dari perjuangan UMKM, konektivitas jarak, hingga kebahagiaan sederhana yang diantar dalam sebuah paket. Komitmen kami adalah terus menjadi bagian dari ekosistem kreatif Indonesia, mendukung setiap talenta untuk terus tumbuh dan berbagi dampak positif,” ujarnya. 

JNE Content Competition sendiri telah memasuki edisi ke-13 sejak pertama kali diadakan pada tahun 2011. Tahun ini, tema “Bergerak Bersama, Beragam Cerita” menjadi cerminan reflektif perjalanan panjang JNE dalam bertumbuh berdampingan dengan pelanggan, pelaku UMKM, karyawan, hingga komunitas di seluruh negeri.

Maman Suherman, salah satu juri kategori Writing Nasional, turut memberikan pandangannya, “Tema ‘Bergerak Bersama, Beragam Cerita’ mampu diterjemahkan dengan sangat emosional oleh para peserta. Banyak karya yang menyoroti sisi humanis dari setiap kiriman. Ini menegaskan bahwa di balik setiap paket yang diantar, terdapat cerita tentang harapan dan kasih sayang yang saling terhubung. Talenta kreatif Indonesia sungguh luar biasa.”

Kejutan spesial hadir saat penganugerahan gelar “Best of The Best”. Predikat ini diraih oleh Utomo Priyambodo (jurnalis National Geographic Indonesia) yang memenangkan Juara 1 Writing Jurnalis Regional Jakarta & Banten, serta Idris Prasetiawan (jurnalis Palopopos Fajar) yang meraih Juara 1 Photo Jurnalis Regional Sulawesi, Maluku & Papua. Keduanya mendapatkan hadiah utama berupa perjalanan ibadah umrah. 

Utomo Priyambodo menuturkan rasa syukurnya, “Ini adalah rezeki yang tak terduga. Karya saya tentang inspirasi layanan JNE yang menyentuh sisi kemanusiaan ternyata diapresiasi sejauh ini. Terima kasih JNE, ini menjadi motivasi besar bagi saya untuk terus menulis dan memberikan kontribusi inspiratif melalui karya jurnalistik.”

Senada dengan hal tersebut, perwakilan pemenang kategori pelajar, Teza Syahrudin dari Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, turut hadir mengungkapkan kegembiraannya, “Saya tidak menyangka karya saya bisa terpilih. Kehadiran saya di acara awarding ini memberikan pengalaman yang tak ternilai dan menjadi pemantik semangat saya untuk terus mengeksplorasi kreativitas di bidang foto.”

Acara awarding ini menegaskan posisi JNE bukan sekadar perusahaan logistik, melainkan fasilitator bagi pertumbuhan industri kreatif nasional. Menutup acara, Feriadi menegaskan, “JNE akan terus menjadi jembatan bagi setiap individu untuk mewujudkan aspirasi mereka menjadi karya nyata. Mari kita terus bergerak bersama menciptakan lebih banyak lagi narasi positif untuk kemajuan negeri.”(*) 

Interoperabilitas SIPD-MCSP untuk Tingkatkan Transparansi Perencanaan Pembangunan Daerah    
Jumat, Juli 24, 2026

On Jumat, Juli 24, 2026

Interoperabilitas SIPD-MCSP untuk Tingkatkan Transparansi Perencanaan Pembangunan Daerah
Interoperabilitas SIPD dan MCSP merupakan langkah strategis untuk memperkuat sistem pencegahan korupsi sejak tahap perencanaan pembangunan daerah. (Foto: Ist). 

BENTENGSUMBAR.COM
– Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Ditjen Bina Bangda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperkuat sinergi dalam upaya pencegahan korupsi melalui akselerasi interoperabilitas antara Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) melalui Informasi Pembangunan Daerah dengan Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP).

Pembahasan tersebut merupakan tindak lanjut penjajakan interoperabilitas kedua sistem guna mendukung tata kelola perencanaan dan penganggaran daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan berbasis data. Pertemuan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK, Maruli Tua mengatakan interoperabilitas SIPD dan MCSP merupakan langkah strategis untuk memperkuat sistem pencegahan korupsi sejak tahap perencanaan pembangunan daerah.

Menurutnya, integrasi kedua sistem tidak hanya berfokus pada pertukaran data, tetapi juga diarahkan untuk menghasilkan informasi yang mampu mendukung analisis risiko serta pengambilan kebijakan secara lebih tepat sasaran.

"Interoperabilitas SIPD dan MCSP bukan sekadar menghubungkan dua sistem informasi, tetapi menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan daerah yang semakin transparan, akuntabel, dan berbasis data. Melalui integrasi ini, data perencanaan daerah dapat dimanfaatkan untuk mendukung deteksi dini terhadap potensi risiko korupsi sejak proses perencanaan hingga penganggaran," ujar Maruli, dalam rilis yang diterima redaksi, Jumat (24/7/2026).

Interoperabilitas diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan keterlacakan data, memperkuat validasi berbasis bukti, serta mewujudkan proses perencanaan dan penganggaran daerah yang  lebih transparan dan akuntabel.

Direktur Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah (PEIPD) Ditjen Bina Bangda Kemendagri, Iwan Kurniawan juga mengungkapkan bahwa Kemendagri akan menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut dalam penguatan penyusunan Dokumen Perencanaan Pembanguna Daerah terutama kaitannya dengan pokok-pokok pikiran anggota DPRD sebagaimana yang tertuang dalam Permendagri 86 tahun 2017 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.

Substansi tersebut akan menjadi salah satu bahan penyempurnaan dalam pedoman penyusunan RKPD yang bersifat tahunan sehingga penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dapat lebih akuntabel dan berintegritas.

"Kami menyambut baik masukan dari KPK dan akan mengakomodasi substansi tersebut dalam penyusunan Pedoman RKPD bersifat tahunan. Harapannya, regulasi yang disusun semakin mampu mendukung tata kelola perencanaan daerah yang transparan, akuntabel, serta memperkuat upaya pencegahan korupsi sejak tahap perencanaan," jelas Iwan.

Sebagai tindak lanjut, Kemendagri dan KPK sepakat untuk memperkuat koordinasi dalam implementasi interoperabilitas antara SIPD dan MCSP, termasuk mekanisme pertukaran data, penguatan transparasi melalui kertas kerja pemerintah daerah, serta penyelarasan regulasi yang mendukung implementasi sistem secara berkelanjutan. 

Melalui kolaborasi tersebut, diharapkan terwujudnya sistem perencanaan pembangunan daerah yang semakin berkualitas, transparan, dan akuntabel guna mendukung penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang berorientasi kepada pelayanan publik dan pencegahan korupsi secara berkelanjutan. (*)

Wali Kota Solok Hadiri Pembukaan Penilaian, Perkuat Komitmen Layanan Publik Bebas Maladministrasi    
Jumat, Juli 24, 2026

On Jumat, Juli 24, 2026

Wali Kota Solok Hadiri Pembukaan Penilaian, Perkuat Komitmen Layanan Publik Bebas Maladministrasi
Wali Kota Solok Dr. H. Ramadhani Kirana Putra, S.E., M.M., hadir dalam Entry Meeting Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2026 yang digelar Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat. (Foto: Diskominfo). 

BENTENGSUMBAR.COM
– Wali Kota Solok Dr. H. Ramadhani Kirana Putra, S.E., M.M., hadir dalam Entry Meeting Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2026 yang digelar Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat di Auditorium Gubernuran, Kamis (23/7/2026).

Acara ini juga dihadiri Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, Pimpinan Ombudsman RI Maneger Nasution, Kepala Perwakilan Adel Wahidi, serta seluruh Bupati dan Wali Kota se-Sumatera Barat.

Pertemuan ini menjadi gerbang awal pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di wilayah tahun ini. 

Tujuannya bukan hanya menilai, melainkan memperkokoh tekad bersama untuk mewujudkan layanan yang berkualitas, akuntabel, transparan, serta benar-benar berpusat pada kebutuhan masyarakat. 

Langkah ini juga menjadi upaya preventif guna mencegah segala bentuk penyimpangan atau maladministrasi di lingkungan pemerintah.

Diharapkan melalui momen ini, ikatan sinergi antara pemerintah daerah dan Ombudsman RI semakin erat. Kolaborasi yang harmonis dinilai mampu melahirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, profesional, dan berintegritas tinggi di mata publik.

Pemerintah Kota Solok sendiri menegaskan komitmennya untuk terus berbenah dan berinovasi. Segala upaya perbaikan sistem terus didorong agar masyarakat dapat menikmati pelayanan yang cepat, mudah, transparan, serta memberikan kepastian hukum dan rasa nyaman.

Melalui pertemuan pembukaan ini, seluruh pemerintah daerah di Sumatera Barat diharapkan semakin bersatu dalam semangat melayani, menghadirkan birokrasi yang bersih, dan menjamin kualitas pelayanan publik terbaik bagi masyarakat luas.(80)