KPK Usut Dugaan Korupsi Cukai Rokok, Pengamat Nilai Kejahatan Ekonomi Terorganisir

KPK Usut Dugaan Korupsi Cukai Rokok, Pengamat Nilai Kejahatan Ekonomi Terorganisir

BentengSumbar.com On Senin, April 13, 2026

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut dugaan korupsi terkait penyalahgunaan pita cukai rokok. 

BENTENGSUMBAR.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut dugaan korupsi terkait penyalahgunaan pita cukai rokok. 

Penyelidikan ini merupakan pengembangan dari kasus dugaan suap impor yang terjadi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Kementerian Keuangan.

Sejumlah pengusaha rokok di Jawa Timur dan Jawa Tengah telah diperiksa oleh penyidik KPK. 

Salah satunya adalah pengusaha asal Pamekasan, Jawa Timur, H. Khairul Umam alias Haji Her, yang diperiksa pada Kamis (9/4).

Selain itu, KPK juga telah memanggil M. Suryo pada Kamis (2/4). Namun, yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan penyidik KPK.

Pengamat industri mikro, Chabibi Syafiuddin, menilai kasus ini telah masuk dalam kategori kejahatan ekonomi terorganisir.

Ia menduga adanya distorsi sistem yang disengaja, bukan sekadar pelanggaran administratif.

"Jika pita cukai beredar tidak sesuai kapasitas produksi, itu menunjukkan adanya permainan sistemik. Ini bukan kesalahan kecil, melainkan pola yang terstruktur,” kata Syafiuddin, Minggu (12/4).

Ia menambahkan, persoalan ini tidak hanya melibatkan pelaku di lapangan, tetapi juga berkaitan dengan jaringan distribusi dan aliran dana yang lebih luas.

Karena itu, langkah KPK bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dinilai tepat karena menyasar inti permasalahan.

Namun demikian, Syafiuddin mengkritik kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dinilai belum tegas dalam menindak produksi rokok ilegal.

“Rokok ilegal adalah barang fisik, pabriknya ada, jalurnya jelas. Jika ini tidak disentuh, publik berhak curiga ada yang tidak beres,” tegasnya.

Menurutnya, kondisi saat ini tidak memberi ruang bagi kepolisian untuk bertindak lambat, terlebih KPK telah membuka jalan dalam pengusutan kasus ini.

“KPK sudah memetakan persoalan. Jika Polri masih tertinggal, itu bukan lagi soal teknis, melainkan soal kemauan,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa membiarkan produksi ilegal tetap berjalan sama saja dengan memberi ruang bagi jaringan untuk bertahan dan berkembang.

“Jika hulu dibongkar tetapi hilir dibiarkan, maka penegakan hukum hanya berjalan setengah,” imbuhnya.

Sebelumnya, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengaku telah mengantongi sejumlah produsen rokok yang diduga memberikan suap kepada pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk mengakali pengurusan cukai.

Menurutnya, penyidik telah mengumpulkan berbagai data dan keterangan mengenai dugaan aliran dana dari perusahaan-perusahaan kepada oknum di lingkungan Bea Cukai.

"Kami sudah mendapatkan berbagai data informasi termasuk keterangan juga dari para pihak terkait dengan perusahaan-perusahaan yang diduga memberikan sejumlah uang kepada para oknum di Ditjen Bea Cukai untuk pengurusan cukai atas produk barang-barang tersebut," ucap Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (5/3).

Namun, Budi belum merinci identitas perusahaan yang diduga terlibat dalam praktik suap tersebut. 

Ia hanya menyebut bahwa KPK telah mengantongi bukti dan informasi terkait produsen rokok yang diduga memberi suap kepada pihak DJBC untuk mengakali cukai, yang berasal dari wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur.

"Sehingga nanti penyidik tentu akan melakukan pemanggilan terhadap perusahaan-perusahaan yang produknya dikenai cukai dan diduga dilakukan pengaturan di Ditjen Bea Cukai ini," bebernya.

Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara dugaan suap terkait importasi di DJBC. 

Dalam pengembangannya, KPK menetapkan Kepala Seksi Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, Budiman Bayu Prasojo, sebagai tersangka baru.

KPK lebih dulu menetapkan Rizal, Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC (2024–Januari 2026); Sisprian Subiaksono, Kepala Subdirektorat Intelijen; Orlando Hamonangan, Kepala Seksi Intelijen; Budiman Bayu Prasojo, Kepala Seksi P2. 

Kemudian, John Field, pemilik PT Blueray; Andri, Ketua Tim Dokumen Importasi PT Blueray; serta Dedy Kurniawan, Manajer Operasional PT Blueray. 

Mereka diduga melakukan pemufakatan jahat antara pejabat Bea Cukai dan pihak swasta untuk mengatur jalur importasi barang. (*) 

Sumber: Jawapos.com

Pemerintahan Jokowi Terburuk Sepanjang Sejarah RI

Pemerintahan Jokowi Terburuk Sepanjang Sejarah RI

BentengSumbar.com On Senin, April 13, 2026

Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Prof. Ryaas Rasyid dalam podcast Madilog dikutip dari kanal YouTube Forum Keadilan TV. 

BENTENGSUMBAR.COM - 10 tahun kepemimpinan Presiden ke-7 RI Joko Widodo dianggap menjadi yang terburuk sepanjang sejarah pemerintahan negara Republik Indonesia. Analisis pasar Indonesia.

Hal itu disampaikan Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Prof. Ryaas Rasyid dalam podcast Madilog dikutip dari kanal YouTube Forum Keadilan TV, Senin, 13 April 2026.

“Jadi memang kesimpulan saya dari dulu tetap saya anggap (masih) berlaku bahwa pemerintahan Jokowi itu adalah pemerintahan paling buruk yang pernah kita miliki sepanjang sejarah,” kata Ryaas.

Menteri Negara Otonomi Daerah era Presiden Abdurrahman Wahid ini menjelaskan beberapa hal terkait keburukan pemerintahan Jokowi.

Di antaranya mulai dari kepemimpinan yang rusak, manajemen hancur hingga korupsi yang merajalela.

“Jadi sepuluh tahun terakhir itu hancur-hancuran, BUMN hancur, utang berlipat ganda yang sampai sekarang masih anda rasakan semua. Nah itu tidak ada pertanggungjawaban,” bebernya.

Ryaas menyebut proyek yang dijalankan pemerintah saat itu banyak mengandung markup. Ia mencontohkan proyek Whoosh (kereta cepat) yang menjadi polemik hingga sekarang.

“Jadi ini (Whoosh) luar biasa korupsinya. Itu pun dilindungi oleh Pak Prabowo. Ketika Purbaya berusaha mengangkat itu dan mau melempar itu yang bukan sebagai tanggung jawab pemerintah, Pak Prabowo malam muncul, berusaha mengambil alih. Bagaimana bisa mengambil alih sesuatu yang bermasalah?” tandasnya. (*) 

Sumber: RMOL

Gerindra Tanggapi Kritik Toxic pada Prabowo: Terlalu Besar Ongkos Politik yang Harus Dibayar Rakyat

Gerindra Tanggapi Kritik Toxic pada Prabowo: Terlalu Besar Ongkos Politik yang Harus Dibayar Rakyat

BentengSumbar.com On Senin, April 13, 2026

Ketua DPP Partai Gerindra yang juga Ketua Komisi III DPR Habiburokhman. Habiburokhman bicara soal kritik yang disampaikan ke Ketua Umum Gerindra H. Prabowo Subianto. 

BENTENGSUMBAR.COM - Pernyataan Sekretaris Kabinet Letnan Kolonel Teddy Indrawijaya bahwa ada fenomena inflasi pengamat ada benarnya. Banyak sekali pengamat yang menyampaikan kritik membangun yang disampaikan kepada Pemerintah Prabowo, dan banyak pula yang sudah ditindaklanjuti. Namun demikian tidak semua kritik bagus, ada juga kritik yang tidak membangun dan bahkan merusak alias toxic.

Demikian disampaikan Ketua DPP Partai Gerindra yang juga Ketua Komisi III DPR Habiburokhman pada wartawan di Jakarta, Senin (13/4/2026), menaggapi berbagai kritik yang disampaikan para pengamat dan masyarakat bahkan dianggap akan menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto akhir-akhir ini.

Menurut Habiburokhman,

ada pengamat yang mengklaim sebagai pengkritik, tetapi yang disampaikan lebih merupakan propaganda hitam, kebohongan dan kebencian. 

“Bisa saja motif mereka hanyalah merebut kekuasaan baik dengan jalur konstitusional maupun dengan jalur inkonstitusional,” ujarnya.

Namun, lanjut Habiburokhman pihaknya tidak boleh menggeneralisir bahwa semua kritikan itu tidak bagus, sebaliknya juga tidak boleh menggenaralisir bahwa semua kritikan itu bagus. 

“Kritikan yang bagus kita tindaklanjuti, sementara kritikan yang tidak bagus kita sikapi dengan edukasi kepada rakyat agar jangan sampai justru menjadi racun bagi demokrasi,” ungkapnya.

Dikatakan, kritik yang berisi ajakan untuk menjatuhkan Presiden Prabowo oleh Saiful Mujani dan beberapa tokoh lain juga perlu dikritisi. 

“Kita tahu bahwa Saiful Mujani adalah elit politik kaya raya yang selama ini berseberangan dengan Presiden Prabowo, termasuk pada Pilpres lalu. Apakah kritik Saiful Mujani murni disebarkan untuk perbaikan, atau hal tersebut hanya operasi politik partisan?” tanya Habiburokhman.

Kalau pun Saiful Mujani bernafsu untuk merebut kekuasaan, kata Habiburokhman, itu merupakan hak beliau. 

Namun terlalu besar ongkos politik yang harus dibayar oleh rakyat jika ada pihak yang menginginkan perebutan kekuasaan secara inkonstitusional.

Presiden Prabowo punya waktu setidaknya 5 tahun untuk memenuhi janji-janji politiknya, rakyat bisa melakukan evaluasi pada Pemilu 2029 mendatang.

“Jika kinerja Pak Prabowo tidak memuaskan rakyat bisa hentikan mandat, namun jika dianggap memuaskan rakyat bisa lanjutkan memberi mandat untuk 5 tahun berikutnya,” tambahnya.

“Yang jelas Presiden Prabowo berkomitmen menjaga demokrasi. Itulah sebabnya, hingga saat ini setelah hampir 1,5 tahun Presiden Prabowo berkuasa,tidak ada seorangpun warga negara Indonesia dijatuhi hukuman karena mengkritik atau bahkan menghina Presiden Prabowo,” pungkasnya. (*)

Sumber: suarainvestor.com

Polri Bongkar Penipuan Haji, Kerugian Tembus Rp92,64 Miliar

Polri Bongkar Penipuan Haji, Kerugian Tembus Rp92,64 Miliar

BentengSumbar.com On Senin, April 13, 2026

Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo mengungkapkan, bahwa kasus dugaan penipuan haji menyebabkan kerugian hingga puluhan miliar rupiah. 

BENTENGSUMBAR.COM - Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo mengungkapkan, bahwa kasus dugaan penipuan haji menyebabkan kerugian hingga puluhan miliar rupiah. 

Kejahatan tersebut disebut masih marak hingga saat ini.

"Data Polri menunjukkan praktik penipuan haji masih marak. Sebanyak 42 kasus tengah diproses hukum dan 1 kasus sudah memasuki tahap lanjutan," kata Dedi, Minggu (12/4/2026).

Dedi menuturkan, masyarakat harus lebih waspada terhadap berbagai modus haji ilegal.

"Kerugian mencapai Rp92,64 miliar," ujarnya.

Oleh karena itu, Polri bersama Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Haji 2026 sebagai langkah konkret melindungi calon jemaah dari praktik haji ilegal dan penipuan.

Dedi menegaskan, Satgas Haji akan bekerja secara terpadu dari pusat hingga daerah dengan pendekatan menyeluruh, mulai dari edukasi hingga penegakan hukum.

"Satgas ini kami bentuk untuk memastikan masyarakat terlindungi dan tidak menjadi korban penipuan dengan berbagai modus," pungkasnya. (*) 

Sumber: Okezone.com

Isu Kudeta Prabowo Dinilai Bagian Konsolidasi Politik

Isu Kudeta Prabowo Dinilai Bagian Konsolidasi Politik

BentengSumbar.com On Senin, April 13, 2026

Presiden RI H. Prabowo Subianto dan Utusan Khusus Presiden RI, Hashim Djojohadikusumo. Sinyal adanya upaya kudeta terhadap Presiden Prabowo Subianto bisa ditafsirkan sebagai bagian dari konsolidasi politik.

BENTENGSUMBAR.COM - Sinyal adanya upaya kudeta terhadap Presiden Prabowo Subianto sebagaimana disampaikan Utusan Khusus Presiden RI, Hashim Djojohadikusumo belum lama ini bisa ditafsirkan sebagai bagian dari konsolidasi politik.

Pengamat politik dari Citra Institute, Efriza menilai pernyataan tersebut tidak bisa serta-merta dianggap sebagai fakta.

"Pernyataan Hashim perlu dilihat secara hati-hati. Jika sebagai alarm politik silakan, sebab negara punya lembaga intelijen," ujar Efriza kepada RMOL, Minggu, 12 April 2026.

Menurutnya, pernyataan dari orang dekat Presiden masih memerlukan klarifikasi lebih lanjut agar arah dan maksudnya menjadi jelas bagi publik.

Ia menegaskan, meskipun terdapat seruan atau narasi terkait upaya menggulingkan Presiden, hingga saat ini belum ada bukti konkret yang menguatkan adanya gerakan nyata untuk menjatuhkan kepala negara.

"Publik perlu mencermati. Tidak mudah menerima sebagai fakta tanpa bukti yang terang benderang," katanya.

Akademisi dari Universitas Nasional itu juga berpandangan, secara konstitusional tidak ada dasar yang mengarah pada pemakzulan Presiden Prabowo. Karena itu, Efriza melihat ada pesan politik di balik isu yang diangkat ke ruang publik tersebut.

"Pernyataan Hashim juga bisa dibaca sebagai upaya konsolidasi kekuasaan, agar kekuatan pendukung Presiden Prabowo semakin solid," demikian Efriza.

Pernyataan Hashim ini sebelumnya disampaikan dalam sambutan Paskah Nasional 2026 di Manado, Sulawesi Utara, Rabu, 8 April 2026. 

Ia menyebut sudah ada aroma pihak-pihak tertentu yang ingin menggoyang pemerintahan Prabowo yang sudah berjalan satu setengah tahun ini. 

"Saya hitung satu tahun lima bulan sudah ada yang ingin menggulingkan dia (Prabowo), sudah ada yang mau kudeta dia, mau menggantikan dia secara inkonstitusional," ujar Hashim. (*) 

Sumber: RMOL

Bangunan Liar Dibongkar, Pedagang Justru Ucap Terima Kasih ke Dedi Mulyadi Berkat Kompensasi

Bangunan Liar Dibongkar, Pedagang Justru Ucap Terima Kasih ke Dedi Mulyadi Berkat Kompensasi

BentengSumbar.com On Senin, April 13, 2026

Menurut Dedi Mulyadi, langkah ini bukan semata-mata untuk penertiban, tetapi juga bagian dari upaya jangka panjang dalam mengembangkan potensi ekonomi daerah.

BENTENGSUMBAR.COM - Penertiban bangunan liar atau bangli di kawasan Lembang yang dilakukan oleh Dedi Mulyadi sempat menjadi perhatian publik.

Namun di balik kebijakan yang kerap dianggap kontroversial itu, muncul fakta menarik, para pedagang yang terdampak justru mengucapkan terima kasih.

Penertiban tersebut dilakukan di sepanjang Jalan Raya Lembang, yang selama ini dipenuhi bangunan semi permanen hingga warung kumuh yang berdiri di bahu jalan. 

Kondisi tersebut dinilai mengganggu keindahan kawasan wisata sekaligus mempersempit akses lalu lintas. 

Menurut Dedi Mulyadi, langkah ini bukan semata-mata untuk penertiban, tetapi juga bagian dari upaya jangka panjang dalam mengembangkan potensi ekonomi daerah. 

Ia menilai kawasan Lembang memiliki daya tarik wisata yang besar, sehingga perlu ditata dengan baik agar semakin nyaman bagi pengunjung. 

“Kita mau merapikan biar tidak kumuh dan ini di tikungan menggunakan badan jalan. Nanti kita pikirkan solusinya setelah dirapikan agar Lembang kelihatan bagus dan wisatanya makin banyak,” ujar Dedi Mulyadi. 

Tak hanya fokus pada penertiban, Dedi juga memastikan bahwa para pedagang yang terdampak tidak kehilangan mata pencaharian. 

Ia langsung menginstruksikan jajarannya untuk memberikan kompensasi berupa modal usaha agar para pedagang bisa memulai kembali aktivitas ekonominya. 

Langkah ini pun mendapat respons positif dari masyarakat. Dalam sebuah video yang diunggah di kanal YouTube Lembur Pakuan, terlihat suasana tertib saat para pedagang mengantre untuk proses verifikasi penerima bantuan. 

Para pedagang diarahkan untuk membuka rekening di Bank BJB KCP Lembang sebagai bagian dari mekanisme penyaluran bantuan. 

Bagi sebagian warga yang sebelumnya belum memiliki akses perbankan, ini menjadi pengalaman baru sekaligus langkah awal menuju inklusi keuangan. 

Petugas di lokasi juga memberikan penjelasan terkait proses pencairan dana.

Mereka mengimbau warga untuk membawa identitas asli saat ingin menarik dana, serta memberikan opsi pembuatan kartu ATM bagi yang membutuhkan kemudahan transaksi. 

“Bapak Ibu membutuhkan ATM, mangga dipersilakan untuk datang ke BJB terdekat di KCP Lembang. Di sini baru buku tabungan,” ujar salah satu petugas.

Kebijakan ini tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga mendorong masyarakat untuk lebih mengenal sistem perbankan. 

Hal ini dinilai penting dalam meningkatkan literasi keuangan di kalangan pedagang kecil. 

Salah satu pedagang yang sebelumnya berjualan kopi, rokok, dan makanan instan mengaku sangat terbantu dengan adanya kompensasi tersebut. 

Meski belum mengetahui nominal pasti yang akan diterima, ia optimistis bantuan tersebut dapat digunakan sebagai modal usaha baru. 

“Ya pakai itu aja modal lagi. Jualan lagi. Insyaallah gitu. Mudah-mudahan barokah. Terima kasih ke Bapak Gubernur sudah ada kompensasinya,” ungkapnya. 

Pernyataan tersebut mencerminkan bahwa pendekatan yang dilakukan pemerintah tidak hanya bersifat represif, tetapi juga solutif. 

Dengan memberikan kompensasi yang tepat, para pedagang tetap memiliki peluang untuk melanjutkan usaha mereka di tempat yang lebih layak. 

Selain itu, penataan kawasan di Lembang juga diharapkan dapat meningkatkan jumlah wisatawan.

Dengan lingkungan yang lebih rapi, bersih, dan tertata, daya tarik kawasan ini akan semakin meningkat, yang pada akhirnya berdampak positif bagi perekonomian lokal.

Langkah yang diambil Dedi Mulyadi ini pun mendapat banyak apresiasi dari berbagai pihak. Banyak yang menilai bahwa kombinasi antara penegakan aturan dan pemberian solusi nyata menjadi kunci keberhasilan kebijakan tersebut. (*) 

Sumber: TVOnenews.com