HEADLINE
Ketua DPRD Sumbar Muhidi Berkomitmen Kuatkan Anggaran Lembaga Adat dan Bundo Kanduang setiap Tahun​    
Senin, Mei 18, 2026

On Senin, Mei 18, 2026

Ketua DPRD Sumbar Muhidi Berkomitmen Kuatkan Anggaran Lembaga Adat dan Bundo Kanduang setiap Tahun  ​
Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi saat menjadi narasumber dalam kegiatan Bimtek Bundo Kanduang Angkatan II yang diikuti oleh ratusan peserta di salah satu hotel di Kota Padang, Sabtu (17/5). (Foto: Idris). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, berkomitmen untuk terus mendorong penguatan anggaran bagi lembaga adat di Sumbar, termasuk organisasi Bundo Kanduang, secara berkelanjutan setiap tahunnya.

Langkah ini diambil karena tantangan dalam membangun kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) ke depan dinilai semakin berat, terutama di tengah maraknya peredaran narkotika dan berbagai perilaku menyimpang di tengah masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan Muhidi saat menjadi narasumber dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Bundo Kanduang Angkatan II yang diikuti oleh ratusan peserta di salah satu hotel di Kota Padang, Sabtu (17/5).

"Ke depan, kita akan mengupayakan agar seluruh lembaga adat mendapatkan porsi anggaran setiap tahun. Hal ini tentunya bertujuan untuk peningkatan kualitas, baik secara keilmuan maupun keahlian (skill)," ujar Muhidi.

Ia menambahkan bahwa seluruh masyarakat Sumatera Barat mendambakan lahirnya generasi masa depan yang berkualitas.

Sebagai Ketua DPRD Sumbar, dirinya siap menggandeng Bundo Kanduang untuk mewujudkan target tersebut.

"Sekarang musuh bersama kita adalah narkoba, LGBT, hingga tantangan negatif dari kemajuan teknologi. Bundo Kanduang harus mengambil andil dalam mewujudkan generasi yang berdaya saing," tegasnya.

Di akhir penyampaiannya, Muhidi meminta para pengurus dan anggota Bundo Kanduang untuk tidak patah semangat menghadapi berbagai fenomena sosial yang terjadi saat ini. 

Ia mengajak semua pihak untuk tetap optimis dalam melahirkan SDM yang unggul di Sumatera Barat. Muhidi juga mengatakan DPRD Sumbar terbuka untuk membahas kebutuhan regulasi yang memperkuat posisi dan peran Bundo Kanduang di tengah masyarakat.

Sementara itu, perwakilan organisasi Bundo Kanduang menyampaikan aspirasi terkait perlunya payung hukum resmi dan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur peran mereka di tengah masyarakat.

Tanpa adanya legalitas yang kuat, peran Bundo Kanduang dinilai kurang optimal dan hanya sebatas bisa melakukan perubahan di tingkat keluarga masing-masing.

Melalui perpanjangan tangan pihak pemerintah/legislatif, Bundo Kanduang berharap regulasi tersebut dapat segera dibahas

Kehadiran payung hukum ini nantinya diharapkan mampu membuka jalan bagi Bundo Kanduang untuk masuk ke instansi pendidikan (sekolah) serta memberikan program penyuluhan pranikah bagi calon pengantin.

Langkah ini dirasa kian mendesak mengingat melonjaknya angka perceraian saat ini. Berdasarkan data dan penelitian lapangan, tren kasus perceraian tersebut kini justru didominasi oleh gugatan yang diajukan dari pihak perempuan. (*)

KPK Panggil Muhadjir Effendy Terkait Kasus Korupsi Kuota Haji    
Senin, Mei 18, 2026

On Senin, Mei 18, 2026

KPK Panggil Muhadjir Effendy Terkait Kasus Korupsi Kuota Haji
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Menteri Agama Ad Interim Tahun 2022, Muhadjir Effendy, untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2023-2024, Senin (18/5). (Foto: Int) 

BENTENGSUMBAR.COM
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Menteri Agama Ad Interim Tahun 2022, Muhadjir Effendy, untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2023-2024, Senin (18/5).

Saat ini, Muhadjir mengemban jabatan Penasihat Khusus Presiden Bidang Urusan Haji.

"Dalam lanjutan penyidikan perkara terkait kuota haji, hari ini penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi saudara MHJ selaku Menteri Agama adinterim Tahun 2022," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Senin (18/5).

Budi mengatakan Muhadjir sudah memberi konfirmasi tidak bisa menghadiri pemeriksaan hari ini.

"Yang bersangkutan sudah konfirmasi dan mengajukan penundaan pemeriksaan," kata Budi.

"Penyidik akan menjadwalkan ulang untuk pemeriksaannya mengingat pada prinsipnya setiap keterangan dari para saksi tentunya dibutuhkan dalam proses penyidikan perkara ini," tandasnya.

Sebelumnya, KPK secara masif memeriksa saksi-saksi dari pihak biro perjalanan haji dan umrah atau Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).

Salah satu saksi yang sudah dimintai keterangannya ialah Pemilik PT Zahra Oto Mandiri (Uhud Tour) Khalid Zeed Abdullah Basalamah.

KPK mengonfirmasi perihal pengembalian uang dan pembahasan mengenai kuota haji kepada Khalid. 

Adapun dalam pemeriksaan Kamis (23/4), Khalid menyatakan telah mengembalikan uang terkait kuota haji sejumlah Rp8,4 miliar.

Sejauh ini, KPK telah menetapkan empat orang tersangka dalam kasus yang diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp622 miliar ini.

Mereka ialah mantan Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas dan Staf Khususnya yang bernama Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex yang sudah ditahan.

Dua tersangka lain dan belum ditahan atas nama Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham; dan Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus Ketua Umum Asosiasi Kesthuri, Asrul Azis Taba.

Dalam menangani kasus kuota haji, KPK menerapkan Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 603 atau Pasal 604 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 20 huruf (c) UU KUHP. (*) 


Jokowi Bakal Keliling Indonesia, Pengamat Nilai Ada Sinyal Kuat Kembali ke Panggung Politik    
Senin, Mei 18, 2026

On Senin, Mei 18, 2026

Jokowi Bakal Keliling Indonesia, Pengamat Nilai Ada Sinyal Kuat Kembali ke Panggung Politik
Mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yoga bareng warga Solo. Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menilai agenda keliling Indonesia yang akan dilakukan Jokowi. (Foto: Int). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Rencana Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi untuk kembali berkeliling Indonesia dinilai bukan sekadar agenda silaturahmi biasa.

Langkah tersebut disebut sebagai sinyal kuat bahwa Jokowi belum selesai di panggung politik nasional dan tengah menyiapkan konsolidasi kekuatan menuju kontestasi politik mendatang.

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menilai agenda keliling Indonesia yang akan dilakukan Jokowi merupakan pesan politik bahwa mantan Wali Kota Solo itu siap kembali ke garis depan politik Tanah Air.

"Beliau mengirimkan pesan bahwa siap kembali ke panggung depan politik Tanah Air sekaligus memanaskan mesin politik relawannya secara bertahap," kata Agung kepada Tribunnews.com, Minggu (17/5/2026).

Menurut Agung, keputusan Jokowi kembali "turun gunung" sangat beralasan jika melihat dinamika politik pasca dirinya tak lagi menjabat sebagai presiden.

Ia menilai, selama ini Jokowi kerap menjadi sasaran serangan dari lawan-lawan politiknya.

"Apalagi selama ini serangan demi serangan yang diluncurkan lawan-lawan politik beliau cukup masif," ujarnya.

Agung menambahkan, menyapa langsung masyarakat di berbagai daerah menjadi cara efektif bagi Jokowi untuk menjaga modal sosial sekaligus mempertahankan pengaruh politiknya.

"Sehingga perlu direspons dengan langkah-langkah terukur dan harapannya mampu menarik simpati publik sehingga Jokowi Effect tetap berefek di Pemilu 2029," ungkapnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Projo Freddy Alex Damanik menyebut Jokowi akan kembali turun ke masyarakat mulai Juni 2026.

Menurut Freddy, kondisi kesehatan mantan Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu sudah pulih hampir sepenuhnya.

"Kesehatannya sudah pulih 99 persen, dan rencananya bulan depan (Juni), beliau sudah akan keliling Indonesia kembali untuk menyapa masyarakat," ujar Freddy, Rabu (13/5/2026).

Sumber: Wartakota

Prabowo Tekankan Pangan Harga Mati, Siap Disalahkan Jika Rakyat Kelaparan    
Senin, Mei 18, 2026

On Senin, Mei 18, 2026

Prabowo Tekankan Pangan Harga Mati, Siap Disalahkan Jika Rakyat Kelaparan
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa urusan pangan bukan sekadar agenda pembangunan, melainkan persoalan fundamental menyangkut hidup dan mati sebuah bangsa. (Foto: Int). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa urusan pangan bukan sekadar agenda pembangunan, melainkan persoalan fundamental menyangkut hidup dan mati sebuah bangsa.

Mengutip pernyataan di Nganjuk, Jawa Timur, Senin, 18 Mei 2026, Prabowo menekankan bahwa mandat sebagai presiden mengharuskannya memastikan kebutuhan dasar rakyat terpenuhi.

“Saya sebagai Presiden, mandataris rakyat. Saya yang disumpah. Saya bertanggung jawab kalau bangsa ini lapar. Tidak akan ada orang lain yang akan dihujat,” kata Prabowo.

Menurut Presiden, pembangunan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menjadi salah satu instrumen strategis pemerintah untuk memperkuat fondasi ekonomi rakyat dari desa, sekaligus memutus berbagai persoalan klasik seperti jerat tengkulak, lemahnya distribusi hasil anen, keterbatasan fasilitas penyimpanan, hingga akses pembiayaan yang selama ini menahan kemajuan masyarakat kecil.

Sebagai mantan prajurit, Prabowo mengaku memahami betul bahwa kekuatan bangsa sangat bergantung pada kecukupan pangan. 

Pengalaman panjang di dunia militer membentuk keyakinannya bahwa pasukan, bahkan negara, tidak akan mampu bertahan tanpa jaminan makanan yang cukup.

“Karena itu saya mengerti pentingnya pangan. Dan selalu saya katakan, pangan adalah masalah hidup dan mati,” tegas Prabowo. (*) 

Sumber: RMOL

Prabowo Cerita Kepala BPKP Izin Periksa Penyelewengan Orang Dekatnya    
Senin, Mei 18, 2026

On Senin, Mei 18, 2026

Prabowo Cerita Kepala BPKP Izin Periksa Penyelewengan Orang Dekatnya
Presiden Prabowo Subianto berbagi cerita perihal dilema yang dihadapi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (Foto: Int). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Presiden Prabowo Subianto berbagi cerita perihal dilema yang dihadapi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 

Suatu hari, Kepala BPKP mendatangi dirinya untuk meminta arahan.

Menurut cerita Prabowo, saat itu, Kepala BPKP mengaku tengah memeriksa pejabat yang diduga melakukan penyelewengan dan memiliki kedekatan dengan Presiden.

"Kepala BPKP datang ke saya agak gemetar, heran saya, kenapa? Stres dia Pak, karena yang dia laporkan, diketahui lah bahwa itu beberapa orang itu dekat sama saya. Jadi dia minta petunjuk apa boleh diteruskan nggak pemeriksaan? Karena dia tahu ini dekat sama Presiden," kata Prabowo di Nganjuk, Jawa Timur, dikutip Senin (18/5/2026).

"Dia lihat saya, masalahnya apa? Bagaimana Pak, petunjuk. Teruskan pemeriksaan, tidak ada, nggak ada, mau orang Prabowo, bukan orang Prabowo, dekat sama saya, ya, nggak ada urusan. Kalau ada indikasi, terus periksa," paparnya.

Prabowo pun dengan tegas memerintahkan Kepala BPKP untuk meneruskan pemeriksaan, sekalipun yang bersangkutan merupakan orang dekatnya.

"Teruskan pemeriksaan, tidak ada mau orang Prabowo deket sama saya kalau ada indikasi, terus periksa," tegasnya.

"Justru kalau diberi kehormatan, harus lebih hati-hati dan lebih jaga. Bukan diberi wewenang, kepercayaan, malah merasa adigang, adigung, adiguna, merasa di atas dan merasa negara ini bodoh," tambahnya.

Dia pun mengaku sedih karena masih ada pihak-pihak yang mencoba bermain dengan kekuasaannya. 

Prabowo juga heran mengapa ada pihak yang masih menyalahgunakan bermain di era digital saat ini.

"Saya heran hari gini masih ada nyoba-nyoba di aparat ya saya heran sekarang ada digital ada macam-macam sekarang pasti ketahuan deh ya. Saya sedih, diujung puncak karir yang paling saya sedih adalah anak dan istri," ungkapnya.

Kendati demikian, dia menegaskan kepada Kepala BPKP M. Yusuf Ateh agar semua perkara dapat diteruskan tidak memandang jabatan dan statusnya. 

Sekalipun orang yang bersangkutan berasal dari partai Gerindra, Prabowo meminta BPKP tetap memprosesnya.

Bahkan, Prabowo mengaku sudah ada beberapa kadernya yang diproses hukum.

Prabowo pun tidak peduli sekalipun jenderal atau mantan jenderal mereka harus tetap membuktikan kepada rakyat bahwa mereka bisa bertanggung jawab.

"Teruskan, tidak ada siapapun begitu menjabat jabatan negara berarti tanggung jawabnya kepada negara dan rakyat. Ga ada, saya sendiri katakan mau partai saya sendiri Gerindra cek sudah berapa yang di proses dan justru harus memberi contoh," katanya. (*) 

Soroti Kasus Chromebook, Anggota Komisi III DPR Hinca Pandjaitan Angkat Suara    
Senin, Mei 18, 2026

On Senin, Mei 18, 2026

Soroti Kasus Chromebook, Anggota Komisi III DPR Hinca Pandjaitan Angkat Suara
Anggota Komisi III DPR Hinca Pandjaitan mengapresiasi kinerja Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam menangani kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek.  (Foto/Int). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Anggota Komisi III DPR Hinca Pandjaitan mengapresiasi kinerja Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam menangani kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek. 

Konstruksi hukum dan alat bukti yang dibangun oleh Kejaksaan sejak pembacaan dakwaan hingga tuntutan sangat solid, logis, dan berbasis pada fakta-fakta hukum yang terang benderang. 

"Saya mengikuti jalannya persidangan ini secara saksama dari awal. Saya harus katakan bahwa fakta-fakta serta alat bukti yang diajukan JPU sangat kuat. Analisis yuridis yang dipaparkan jaksa terstruktur dengan baik dan memiliki dasar pembuktian yang kokoh," ujar Hinca di Jakarta, Minggu (17/5/2026). 

Politikus senior Partai Demokrat ini juga menyoroti adanya kecenderungan di ruang publik atau pembelaan yang mencoba menyederhanakan beberapa kejanggalan dalam proyek tersebut sebagai rentetan kebetulan. 

Hinca menilai dalam hukum pidana korupsi tidak ada ruang bagi argumen yang hanya bersandar pada asas kebetulan jika pola penyimpangannya terjadi secara berulang dan sistematis.

"Terlalu banyak hal yang disebut sebagai kebetulan dalam perkara ini. Dalam analisis hukum yang mendalam, jika sebuah pola penyimpangan atau pengondisian terjadi berulang kali, itu bukan lagi kebetulan, melainkan indikasi kuat adanya kesengajaan atau mens rea (niat jahat) yang terorganisasi. Jaksa berhasil mengurai benang kusut itu menjadi satu kesatuan pembuktian yang utuh," ungkap Hinca. 

Dia mengingatkan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) agar tetap menjaga muruah dan independensi lembaga peradilan.

Dia meminta para hakim untuk tidak terpengaruh oleh opini, tekanan, atau narasi-narasi di luar ruang sidang yang sengaja dibentuk untuk menggiring persepsi publik. 

"Independensi hakim adalah pilar utama keadilan. Saya berharap dan memercayakan sepenuhnya kepada majelis hakim agar tetap teguh pada pendiriannya. Putusan harus diambil murni berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan keyakinan hakim, bukan karena intervensi opini dari luar," ujar Hinca. 

Kendati demikian, dia tetap menghormati hak terdakwa dan penasihat hukum untuk menyampaikan nota pembelaan (pledoi) pada agenda persidangan berikutnya.

Diketahui, mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim dituntut pidana 18 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan oleh JPU dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dalam amar tuntutannya, JPU menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama terkait proyek pengadaan Chromebook beserta layanan pendukungnya pada Tahun Anggaran 2020–2022. 

Selain tuntutan pidana badan, jaksa juga membebankan uang pengganti yang fantastis yakni Rp5,68 triliun. 

Jika uang pengganti tersebut tidak dibayarkan dalam jangka waktu yang ditentukan setelah putusan inkrah, maka harta benda terdakwa akan disita dan dilelang. 

Apabila nilai harta benda tidak mencukupi, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 9 tahun. 

Langkah tegas Kejaksaan Agung ini dinilai banyak pihak sebagai bukti nyata komitmen aparat penegak hukum dalam menyelamatkan keuangan negara, khususnya pada sektor krusial seperti anggaran pendidikan nasional. (*) 

‎Estafet Kepemimpinan, Brigjen TNI Aji Mimbarno Resmi Jabat Danrem 032/Wirabraja, Kasrem dan Dua Dandim juga Dilantik‎    
Minggu, Mei 17, 2026

On Minggu, Mei 17, 2026

‎Estafet Kepemimpinan, Brigjen TNI Aji Mimbarno Resmi Jabat Danrem 032/Wirabraja, Kasrem dan Dua Dandim juga Dilantik‎
Brigjen TNI Aji Mimbarno, S.A.P., M.A., secara resmi mengemban amanah baru sebagai Komandan Korem (Danrem) 032/Wira Braja, menggantikan Brigjen TNI Mahfud, S.E., M.Si. (Foto: Panrem 032).
BENTENGSUMBAR.COM – Gerbong mutasi dan penyegaran organisasi di lingkungan TNI Angkatan Darat kembali bergulir. Brigjen TNI Aji Mimbarno, S.A.P., M.A., secara resmi mengemban amanah baru sebagai Komandan Korem (Danrem) 032/Wira Braja, menggantikan Brigjen TNI Mahfud, S.E., M.Si.

Upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) dan Tradisi Korps ini dipimpin langsung oleh Panglima Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol (Pangdam XX/TIB), Mayjen TNI Arief Gajah Mada, S.E., M.M., bertempat di Gedung Sapta Marga, Makodam XX/TIB, pada Minggu (17/5/2026).

Momentum Penyegaran dan Inovasi Satuan

Dalam amanatnya, Pangdam XX/TIB Mayjen TNI Arief Gajah Mada menegaskan bahwa serah terima jabatan di lingkungan TNI AD merupakan bagian krusial dari dinamika organisasi dan pembinaan personel. Langkah ini diambil guna meningkatkan kinerja satuan serta mendukung pengembangan karier prajurit secara berkesinambungan.

“Pergantian jabatan hendaknya dimaknai sebagai momentum untuk menghadirkan semangat baru, inovasi, dan pengabdian terbaik dalam menjalankan tugas pokok demi kepentingan bangsa dan negara,” tegas Jenderal Bintang Dua tersebut.

Sebelum dipercaya memimpin Korem 032/Wbr, Brigjen TNI Aji Mimbarno menduduki jabatan sebagai Waaspers Kasad Bidang Watpers. Sementara itu, pejabat lama Brigjen TNI Mahfud, Saat ini melaksanakan tugas belajar untuk mengikuti pendidikan di Lemhannas RI.

Pergantian Pejabat Utama di Internal Korem 032/Wbr

Satu hari sebelum pucuk pimpinan Korem berganti, bertempat di Youth Center Bagindo Azis Chan pada Sabtu (16/5/2026), Brigjen TNI Mahfud telah lebih dulu memimpin rangkaian upacara Sertijab dan tradisi korps di internal jajaran Korem 032/Wbr.

Langkah ini merupakan bagian dari rangkaian transisi kepemimpinan agar roda organisasi di jajaran Korem 032/Wbr tetap berjalan optimal. Beberapa pejabat penting yang resmi dilantik antara lain:

- Kolonel Inf Irvan Yusri, S.I.P., M.Han., menjabat  sebagai Kepala Staf Korem (Kasrem) 032/Wbr.

- Dandim 0306/Lima puluh Kota kini diemban oleh Letkol Inf Adi Nofriadi Nata, menggantikan Letkol Inf Ucok Namara.

- Dandim 0307/Tanah Datar Resmi dijabat oleh Letkol Arh Hendriyana, menggantikan Letkol Inf Agus Priyo Pujo Sumedi.

Seluruh rangkaian acara pelantikan, baik di tingkat Kodam maupun Korem, berlangsung dengan tertib dan khidmat.

Agenda ini turut dihadiri oleh para Pejabat Utama (PJU) Kodam XX/TIB, PJU Korem 032/Wbr, para Komandan Satuan (Dansat) jajaran, serta Ketua beserta pengurus Persit Kartika Chandra Kirana Daerah XX/Tuanku Imam Bonjol dan Koorcab Rem 032 PD XX/TIB. (*)

Batagak Pangulu di Bukittinggi, Mahyeldi Ingatkan Ancaman Degradasi Moral Generasi Muda Minangkabau    
Minggu, Mei 17, 2026

On Minggu, Mei 17, 2026

Batagak Pangulu di Bukittinggi, Mahyeldi Ingatkan Ancaman Degradasi Moral Generasi Muda Minangkabau
Mahyeldi saat menghadiri prosesi Batagak Pangulu Zulhamdi Nova Candra IB, A.Md yang resmi menyandang gelar Datuak Nagari Labiah di Nagari Guguak Panjang, Kota Bukittinggi, Minggu (17/5/2026). (Foto: Adpim). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menegaskan jabatan panghulu bukan sekadar simbol adat atau gelar kebesaran kaum, tetapi amanah besar untuk menjaga marwah nagari sekaligus membina generasi muda Minangkabau di tengah derasnya arus perubahan sosial.

Pesan itu disampaikan Mahyeldi saat menghadiri prosesi Batagak Pangulu Zulhamdi Nova Candra IB, A.Md yang resmi menyandang gelar Datuak Nagari Labiah di Nagari Guguak Panjang, Kota Bukittinggi, Minggu (17/5/2026).

Dalam sambutannya, Mahyeldi menekankan seorang panghulu harus menjadi figur teladan yang dipercaya kaum dan masyarakat. Menurutnya, gelar datuak tidak diberikan sembarangan karena melekat dengan tanggung jawab besar terhadap anak kemenakan serta kehidupan sosial nagari.

“Pangulu ditunjuak urang nan dipicayo, gala tibo di urang nan bana. Artinya, penghulu adalah orang yang dipercaya dan gelar itu diberikan kepada orang yang memang layak,” kata Mahyeldi.

Mahyeldi mengatakan tantangan niniak mamak dan pemimpin adat saat ini jauh lebih berat dibanding sebelumnya. Panghulu dituntut hadir membentengi generasi muda dari berbagai perilaku menyimpang yang mengancam masa depan nagari.

“Generasi muda harus dijaga dan dilindungi dari hal-hal negatif serta perilaku menyimpang. Panghulu bersama niniak mamak punya tanggung jawab membina dan menyosialisasikan nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, serta adat salingka nagari,” ujarnya.

Ia menyoroti ancaman degradasi moral generasi muda yang dipicu lemahnya pemahaman agama dan adat, penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas, hingga pengaruh negatif perkembangan teknologi.

“Saat ini moral generasi muda mengalami degradasi yang tinggi. Kalau generasi mudanya hancur, maka hancurlah suatu nagari,” tegasnya.

Mahyeldi menilai persoalan tersebut tidak bisa dibebankan kepada panghulu semata. Dibutuhkan kekompakan seluruh unsur masyarakat, mulai dari pemerintah daerah, niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai, hingga bundo kanduang agar nilai adat Minangkabau tetap terjaga.

“Jangan jadikan perbedaan peran sebagai sumber kelemahan yang memecah belah kita. Jadikan itu sebagai kekuatan bersama untuk membangun nagari,” katanya.

Ia berharap dengan dilewakannya Zulhamdi Nova Candra sebagai Datuak Nagari Labiah, nilai-nilai adat dan filosofi ABS-SBK di Bukittinggi, khususnya di Kurai Limo Jorong, semakin kuat dan tetap terpelihara di masa mendatang.

Pada kesempatan itu, Mahyeldi juga menyampaikan selamat kepada Zulhamdi Nova Candra IB, A.Md atas amanah baru yang diemban sebagai panghulu suku Jambak. Ia berharap gelar adat tersebut mampu dijalankan dengan penuh tanggung jawab demi menjaga marwah kaum dan nagari.

Sementara itu, Zulhamdi Nova Candra Datuak Nagari Labiah menyatakan siap menjalankan arahan dan pesan yang disampaikan Gubernur Sumbar. Ia menegaskan komitmennya bersama niniak mamak di Kurai Limo Jorong untuk menjaga adat serta memperkuat pembinaan terhadap anak kemenakan.

“Insya Allah apa yang disampaikan Pak Gubernur menjadi cita-cita kami di nagari. Apa yang dilakukan nantinya adalah untuk anak kemenakan dan untuk nagari kita bersama,” ujarnya. (adpsb/cen)

Wako Fadly Amran Apresiasi Kontribusi Huria Kristen Batak Protestan dalam Pembinaan Iman, Pendidikan, Kegiatan Sosial, dan Penguatan Kehidupan Masyarakat    
Minggu, Mei 17, 2026

On Minggu, Mei 17, 2026

Wako Fadly Amran Apresiasi Kontribusi Kristen Batak Protestan dalam Pembinaan Iman, Pendidikan, Kegiatan Sosial, dan Penguatan Kehidupan Masyarakat
Dalam kesempatan tersebut, Fadly Amran dipasangi Kain Ulos sebagai simbol penghargaan dari jemaat Huria Kristen Batak Protestan (HKBP). (Foto: Tommy). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Wali Kota Padang Fadly Amran menghadiri puncak Perayaan Jubileum ke-75 Tahun Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Padang, di Gereja HKBP Padang Ressort Sumatera Barat, Minggu (17/5/2026).

Perayaan Jubileum ke-75 HKBP Padang mengusung tema “Diperbaharui Menjadi Berkat dalam Penyertaan Tuhan”.

Selain Wako, hadir pada kesempatan itu Kepala Departemen Diakonia HKBP Pdt. Eldarton Simbolon, Praeses HKBP Distrik I Tabagsel-Sumbar Pdt. Jahor Purba, Pendeta Resort HKBP Padang Pdt. Daniel Marpaung, Ketua Panitia Hengki Cobra, serta ratusan jemaat HKBP Padang.

Wako Fadly Amran menegaskan pentingnya menjaga kerukunan umat beragama dan keberagaman sebagai fondasi membangun Kota Padang yang maju, harmonis, dan sejahtera.

“Padang adalah kota rantau yang penuh keberagaman dan tempat masyarakat hidup berdampingan secara harmonis sejak dulu. Keberagaman ini harus terus dijaga sebagai kekuatan untuk membangun kejayaan Kota Padang," katanya.

Menurutnya, semangat kerukunan sejalan dengan visi Kota Padang sebagai kota pintar dan kota sehat yang berlandaskan agama dan budaya menuju kota maju dan sejahtera.

Ia menyebut Kota Padang sejak dahulu merupakan kota majemuk yang tumbuh dari keberagaman budaya dan masyarakat perantau. Ia menilai toleransi dan kebersamaan harus terus dijaga sebagai kekuatan untuk membangun kejayaan Kota Padang.

Wako Fadly Amran juga mengapresiasi kontribusi HKBP Padang selama 75 tahun dalam pembinaan iman, pendidikan, kegiatan sosial, dan penguatan kehidupan masyarakat.

“Semoga di usia ke-75 tahun, HKBP Padang terus menjadi perekat kerukunan, membawa manfaat bagi masyarakat, serta berkontribusi dalam pembangunan Kota Padang," cakapnya. 

Dalam kesempatan tersebut, Fadly Amran dipasangi Kain Ulos sebagai simbol penghargaan dari jemaat HKBP.

Sementara itu, Kepala Departemen Diakonia HKBP, Eldarton Simbolon, menyebut kehadiran Wali Kota Padang menjadi simbol kuat toleransi dan keharmonisan antarumat beragama di Sumatera Barat, khususnya Kota Padang.

Eldarton menjelaskan HKBP berkembang bersama masyarakat Batak perantau di berbagai daerah, termasuk Kota Padang, dengan jumlah jemaat sekitar 6,5 juta dan 3.800 gereja di Indonesia maupun luar negeri.

“Orang Batak dan orang Minang sama-sama memiliki budaya merantau. Karena itu, kita berharap bisa terus bersama-sama berkontribusi untuk kejayaan Kota Padang," ungkapnya. 

Ia menilai budaya merantau masyarakat Batak dan Minang menjadi modal kebersamaan untuk terus berkontribusi bagi kejayaan Kota Padang.

Pendeta Resort HKBP Padang, Daniel Marpaung, menyampaikan terima kasih atas perhatian Pemerintah Kota Padang terhadap jemaat HKBP serta berharap hubungan harmonis lintas agama terus terjaga. (By/Tommy)

Wawako Maigus Nasir Ajak Jemaah BKMT Permata Kuranji Dukung dan Sukseskan Progul Pemko Padang    
Minggu, Mei 17, 2026

On Minggu, Mei 17, 2026

Wawako Maigus Nasir Ajak Jemaah BKMT Permata Kuranji Dukung dan Sukseskan Progul Pemko Padang
Wawako Padang Maigus Nasir mengajak jemaah BKMT Permata Kelurahan Kuranji untuk mendukung dan mensukseskan Progul Pemerintah Kota Padang. (Foto: Tommy). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Wakil Wali Kota (Wawako) Padang Maigus Nasir mengajak jemaah Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Permata Kelurahan Kuranji untuk mendukung dan mensukseskan Program Unggulan (Progul) Pemerintah Kota Padang.

"Kita berkomitmen menghadirkan program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, terutama di bidang pendidikan dan pembinaan generasi muda. Kami mengajak seluruh jemaah BKMT ikut mendukung dan mensukseskan program ini," katanya. 

Hal itu disampaikannya ketika berceramah di pengajian bulanan di BKMT Permata Kelurahan Kuranji Musala Nurul Jadid, Jalan Rambutan Nomor 17, Perumnas Belimbing, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Minggu (17/5/2026).

Kegiatan ini dihadiri oleh Camat Kuranji Rozaldi beserta unsur Forkopimca Kecamatan Kuranji, anggota majelis taklim se-Kelurahan Kuranji, serta tokoh masyarakat setempat.

"Saat ini kami telah bekerja sama dengan Sampoerna University dan mengirimkan 14 pelajar ke Arizona State University, Amerika Serikat. Kami juga sedang menjajaki kerjasama dengan Provinsi Guangdong dan Universitas Kuala Lumpur," cakapnya. 

Salah satu Progul Pemko Padang adalah Padang Juara, berupa pemberian beasiswa kuliah ke luar negeri bagi pelajar Kota Padang. Selain bidang pendidikan, Maigus Nasir juga memaparkan Program Smart Surau sebagai upaya membentuk generasi muda yang berkarakter Islami. Salah satu program yang telah berjalan yakni Subuh Mubarakah bagi siswa SD dan SMP se-Kota Padang.

"Ke depan anak-anak SMP juga akan kembali belajar di masjid pada waktu Magrib dan Isya. Kita ingin masjid kembali menjadi pusat pendidikan dan pembinaan karakter generasi muda," terangnya. 

Maigus turut mengajak jemaah memanfaatkan empat bulan haram untuk memperbanyak ibadah kepada Allah SWT. Empat bulan mulia dalam Islam tersebut yakni Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab.

"Mari kita perbanyak ibadah di bulan-bulan mulia ini, seperti puasa sunnah, shalat sunnah, shalat berjamaah ke masjid, membaca Al-Qur'an, dan bersedekah, karena pahalanya dilipatgandakan oleh Allah SWT," ajaknya. 

Ketua BKMT Permata Musala Nurul Jadid Asniati Zen mengatakan, kegiatan ini rutin dilaksanakan setiap bulan secara bergilir dengan tuan rumah dari kelurahan yang ada di Kecamatan Kuranji. Kegiatan ini juga mendukung program Pemerintah Kota Padang di bidang keagamaan. (*)

Sukses Gelar Jalan Santai dan Senam Massal di Kota Padang, Wako Fadly Amran Apresiasi Gebu Minang    
Minggu, Mei 17, 2026

On Minggu, Mei 17, 2026

Sukses Gelar Jalan Santai dan Senam Massal di Kota Padang, Wako Fadly Amran Apresiasi Gebu Minang
Wako Fadly Amran menghadiri jalan Santai dan Senam Massal Gebyar Gebu Minang Kota Padang, di kawasan Car Free Day Jalan Sudirman dan Lapangan Kantor Gubernur Sumbar. (Foto: Tommy). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Wali Kota Padang Fadly Amran, yang juga Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Gebu Minang Sumbar menghadiri jalan Santai dan Senam Massal Gebyar Gebu Minang Kota Padang, di kawasan Car Free Day Jalan Sudirman dan Lapangan Kantor Gubernur Sumbar, Minggu (17/5/2026) pagi.

Kegiatan itu juga dihadiri Ketua Harian DPP Gebu Minang Marwan Paris, Sekretaris Jenderal DPP Gebu Minang Yuliandre Darwis, dan unsur Forkopimda Kota Padang, sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumbar dan Pemerintah Kota (Pemko) Padang.

Kegiatan ini diikuti oleh ribuan peserta dan pelaku UMKM. Kegiatan diawali dengan jalan santai di kawasan Car Free Day sepanjang Jalan Sudirman sebelum dilanjutkan senam massal di Lapangan Kantor Gubernur Sumbar.

Acara berlangsung meriah dengan pembagian berbagai doorprize seperti sepeda motor listrik, sepeda sport, mesin cuci, kompor gas, dan perlengkapan rumah tangga lainnya.

Kegiatan dirangkai dengan sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan pembiayaan UMKM, serta peluncuran pembayaran retribusi berbasis QRIS bagi pelaku UMKM di kawasan GOR H. Agus Salim.

Pada kesempatan itu, DPP Gebu Minang menyerahkan bantuan 20 gerobak usaha kepada pelaku UMKM di Kota Padang.

Wako Fadly Amran mengapresiasi DPC Gebu Minang Kota Padang karena sukses menghadirkan kegiatan yang  tidak hanya mendorong pola hidup sehat, tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat melalui keterlibatan UMKM.

"Terima kasih kepada DPC Gebu Minang Kota Padang yang telah menghadirkan berbagai kegiatan bagi masyarakat, mulai dari layanan kesehatan, hiburan, dan kegiatan positif lainnya. Termasuk penguatan UMKM yang sejalan dengan Program Unggulan (Progul) Pemko Padang "UMKM Naik Kelas" yang terus kami dorong di Kota Padang,” ujar Fadly Amran.

Selain itu, ⁠Fadly Amran juga menyampaikan apresiasi kepada DPP Gebu Minang atas bantuan program peternakan ayam petelur lengkap dengan kandang dan pakan bagi kelompok masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi di Kota Padang.

"Semoga bantuan tersebut dapat mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat pascabencana hidrometeorologi yang terjadi akhir November 2025 lalu. Pada kesempatan ini kami juga berterima kasih atas adanya penyerahan bantuan 20 gerobak usaha kepada pelaku UMKM di Kota Padang, disertai sosialisasi HKI dan pembiayaan UMKM, serta peluncuran pembayaran retribusi berbasis QRIS bagi pelaku UMKM di kawasan GOR H. Agus Salim," tukasnya.

Sementara itu, Ketua Harian DPP Gebu Minang, Marwan Paris, menegaskan komitmen Gebu Minang membantu masyarakat Sumbar melalui program pemberdayaan ekonomi dan pemulihan pascabencana.

“Kami para perantau melalui wadah DPP Gebu Minang akan terus kompak dan berpartisipasi dalam pembangunan Sumatera Barat. Semoga melalui program pemberdayaan ekonomi ini, masyarakat Minangkabau bisa bangkit, semakin maju dan berjaya,” harap Marwan.

Ketua DPC Gebu Minang Kota Padang, Endrizal, menyebut kegiatan tersebut menjadi momentum menghidupkan kembali semangat Gebu Minang yang sempat redup dalam beberapa tahun terakhir.

Dikatakannya, mayoritas peserta kegiatan ini berasal dari komunitas pelaku UMKM di 11 kecamatan se-Kota Padang. Kita berterima kasih kepada semua pihak yang berkolaborasi mendukung kesuksesan acara tersebut. (Tommy)

580 Peserta Ikuti Kejuaraan Karate Fun Walikota  Cup 2026    
Minggu, Mei 17, 2026

On Minggu, Mei 17, 2026

580 Peserta Ikuti Kejuaraan Karate Fun Walikota  Cup 2026
Sebanyak 580 peserta se Sumatera Barat mengikuti Kejuaraan Karate Fun Walikota Cup 2026. (Foto: Diskominfo). 

BENTENGSUMBAR.COM-
Sebanyak 580 peserta se Sumatera Barat mengikuti Kejuaraan Karate Fun Walikota Cup 2026. 

Acara dibuka Wakil Wali Kota Pariaman, Mulyadi berlangsung  16 s.d 17 Mei 2026 di Gedung Olahraga (GOR) Radjo Bujang, Kelurahan Karan Aur, Kota Pariaman, Sabtu (16/5).

Dalam sambutannya, Mulyadi menyampaikan  iven ini merupakan salah satu program unggulan Pemerintah Kota Pariaman yakni sport tourism.

Disamping itu, fasilitasi berbagai kegiatan olahraga oleh Pemerintah Kota Pariaman memiliki tiga tujuan utama, yaitu peningkatan prestasi, menggerakkan roda ekonomi masyarakat, serta mempererat tali silaturahmi. 

"Hari ini kita melaksanakan kegiatan karate. Langkah ini sangat luar biasa untuk meminimalkan waktu anak-anak kita yang banyak terbuang percuma untuk bermain atau terlalu sering melihat HP. Kegiatan seperti ini menjadi kontribusi nyata untuk menekan angka kenakalan remaja yang kian hari kian mengkhawatirkan. Tidak hanya itu, hal ini juga telah menjadi rutinitas dan masuk dalam skala prioritas kita," ujarnya.

Selain dari sisi prestasi, Wakil Wali Kota juga menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah menyukseskan kejuaraan ini.

Kehadiran banyak orang dalam kejuaraan ini juga diharapkan mampu memberikan dampak atau efek domino yang positif bagi pertumbuhan ekonomi, khususnya bagi pelaku usaha mikro dan kecil di sekitar lokasi acara.(wi/at0)