BentengSumbar.com

Kamis, Juli 23, 2026

Dipercaya Jadi Tuan Rumah Hari Bakti TNI AU Ke-79, Sumbar Perkuat Sinergi TNI AU dan Pemerintah Daerah untuk Pengabdian kepada Masyarakat

BentengSumbar On Kamis, Juli 23, 2026

Wakil Gubernur Sumatera Barat (Wagub Sumbar), Vasko Ruseimy saat menghadiri Pusat Pelaksanaan Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79 di Lanud Sutan Sjahrir Padang, Kamis (23/7/2026). (Foto: adpsb).

BENTENGSUMBAR.COM – Kepercayaan TNI Angkatan Udara (TNI AU) menunjuk Sumatera Barat (Sumbar) sebagai pusat pelaksanaan Hari Bakti TNI AU ke-79 Tahun 2026 menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara TNI AU, Pemerintah Daerah, Forkopimda, dunia usaha, dan masyarakat dalam menghadirkan pengabdian nyata bagi rakyat.

Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat (Wagub Sumbar), Vasko Ruseimy saat menghadiri Pusat Pelaksanaan Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79 di Lanud Sutan Sjahrir Padang, Kamis (23/7/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Udara (Wakasau) Marsdya TNI Ir. Tedi Rizalihadi beserta jajaran pejabat utama TNI AU, Forkopimda Sumbar, serta para mitra pembangunan.

Atas nama Pemerintah Daerah dan masyarakat, Vasko menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat datang kepada Wakasau beserta seluruh rombongan.

Menurutnya, dipusatkannya pelaksanaan Hari Bakti TNI AU di Sumbar merupakan sebuah kehormatan sekaligus bentuk kepercayaan yang patut disyukuri.

"Kehadiran Bapak Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Udara beserta jajaran merupakan suatu kehormatan sekaligus kebanggaan bagi masyarakat Sumatera Barat. Kami bangga karena perhatian TNI Angkatan Udara kepada daerah ini begitu besar," ujar Vasko.

Ia mengatakan, Hari Bakti TNI AU tidak hanya menjadi momentum mengenang sejarah perjuangan TNI AU dalam mempertahankan kedaulatan bangsa, tetapi juga menghadirkan manfaat nyata melalui berbagai kegiatan sosial yang langsung dirasakan masyarakat.

Pelayanan kesehatan gratis, renovasi tempat ibadah dan fasilitas umum, pembagian ribuan paket sembako, hingga berbagai bentuk bantuan sosial lainnya menunjukkan bahwa TNI AU tidak hanya menjaga kedaulatan udara, tetapi juga hadir dan mengabdi di tengah masyarakat.

"Melalui berbagai kegiatan tersebut, TNI Angkatan Udara menunjukkan bahwa keberadaannya benar-benar dirasakan masyarakat, hadir di tengah rakyat, menyatu dengan rakyat, dan memberikan manfaat nyata," katanya.

Menurut Vasko, semangat pengabdian yang dibangun TNI AU sangat sejalan dengan falsafah masyarakat Minangkabau barek samo dipikua, ringan samo dijinjiang.

Karena itu, kolaborasi antara TNI, pemerintah daerah, Forkopimda, dunia usaha, dan masyarakat harus terus diperkuat sebagai modal dalam mempercepat pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkokoh ketahanan nasional.

"Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berkomitmen terus memperkuat kolaborasi dengan TNI Angkatan Udara maupun seluruh matra TNI dalam mewujudkan keamanan, stabilitas, dan kesejahteraan masyarakat," tegasnya.

Vasko juga menyampaikan apresiasi atas dukungan TNI AU kepada Sumbar, khususnya dalam penanganan berbagai bencana alam.

Menurutnya, bantuan personel maupun alutsista TNI AU, terutama helikopter dalam operasi kemanusiaan, telah memberikan kontribusi besar dalam membantu masyarakat saat menghadapi kondisi darurat.

Sementara itu Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Udara (Wakasau), Marsdya TNI Ir. Tedi Rizalihadi mengatakan Hari Bakti TNI AU diperingati setiap akhir Juli sebagai penghormatan atas gugurnya tiga pahlawan Angkatan Udara yang sedang menjalankan misi kemanusiaan pada Agresi Militer Belanda Tahun 1947. Semangat pengabdian tersebut hingga kini terus diwujudkan melalui berbagai kegiatan bakti sosial di seluruh Indonesia.

Pada pelaksanaan Hari Bakti TNI AU ke-79 di Sumbar, TNI AU menyelenggarakan berbagai kegiatan kemasyarakatan, meliputi pelayanan kesehatan, khitanan massal, pembagian 2.500 paket sembako, serta renovasi 10 fasilitas umum di Kota Padang dan Kabupaten Agam dengan dukungan pemerintah daerah, BUMN, perbankan, dan berbagai mitra strategis.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Forkopimda, pemerintah kabupaten/kota, serta seluruh masyarakat atas dukungan yang diberikan kepada TNI Angkatan Udara. Kami berharap seluruh bantuan yang disalurkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Sumatera Barat," ujar Wakasau.

Ia juga menegaskan komitmen TNI AU untuk terus mendukung pemerintah daerah, khususnya dalam penanggulangan bencana.

Pengalaman saat terjadi banjir di Sumatera Barat menunjukkan bahwa dukungan helikopter TNI AU sangat membantu proses evakuasi maupun distribusi bantuan kepada masyarakat terdampak.

Melalui penyelenggaraan Hari Bakti TNI AU ke-79 di Sumatera Barat, diharapkan sinergi antara TNI Angkatan Udara, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Forkopimda, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, dan seluruh elemen masyarakat semakin erat dalam mendukung pembangunan daerah, memperkuat ketahanan nasional, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Wagub Sumbar didampingi oleh sejumlah Kepala OPD di lingkup Pemprov Sumbar, di antaranya Kepala Dinas Perhubungan, Dedy Diantolani; Kepala Badan Kesbangpol, Mursalim; Kepala Biro Umum, Andree Harmadi Algamar. (adpsb/bud)

Kamis, Juli 23, 2026

Kapolda Sumbar, Wali Kota Padang, dan BPVP Padang Bersinergi Dorong Berkah Rasa yBAS Kembangkan UMKM

BentengSumbar On Kamis, Juli 23, 2026

Tim BPVP Padang mengunjungi Sekretariat Yayasan Berkah Amal Salih di Perum Mitra Utama II, Kelurahan Banuaran Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Kamis (23/7/2026). (Foto: Bang Sari).

BENTENGSUMBAR.COM – Program pelatihan vokasi yang digelar Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia melalui Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Padang membuahkan hasil nyata. Salah satu kisah suksesnya hadir melalui Berkah Rasa, unit usaha kuliner milik Yayasan Berkah Amal Salih (yBAS), yang kini berkembang berkat sinergi pelatihan, inovasi, dan dukungan berbagai pihak.

Keberhasilan tersebut mendorong tim BPVP Padang mengunjungi Sekretariat Yayasan Berkah Amal Salih di Perum Mitra Utama II, Kelurahan Banuaran Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Kamis (23/7/2026), untuk mendokumentasikan video success story para alumni pelatihan.

Perwakilan BPVP Padang, Hendro, mengatakan kunjungan tersebut merupakan bentuk apresiasi atas keberhasilan peserta dalam mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama mengikuti pelatihan berbasis kompetensi.

Menurutnya, BPVP menilai Herwaty Taher sebagai salah satu peserta terbaik karena mampu mengembangkan keterampilan menjadi usaha produktif sekaligus menularkan ilmu kepada para lansia dan ibu rumah tangga lainnya.

"Berdasarkan penilaian kami, Ibu Herwaty Taher merupakan salah satu peserta terbaik. Yang paling membanggakan, ilmu dari pelatihan langsung diterapkan melalui usaha Berkah Rasa dan dibagikan kepada masyarakat," ujar Hendro.

Herwaty Taher, yang akrab disapa Cece Waty, mengungkapkan bahwa Berkah Rasa lahir sebagai tindak lanjut pelatihan kue kering BPVP Padang yang diikutinya bersama Suwarni dan Arlita pada Februari 2026.

Berbekal modal swadaya dari Tim Kreatif Yayasan Berkah Amal Salih, mereka membangun usaha bersama yang terus berkembang. Perjalanan tersebut kemudian mendapat perhatian dari berbagai pihak.

Dukungan besar datang dari Kapolda Sumatera Barat Komjen Pol. Gatot Tri Suryanta yang memberikan bantuan peralatan berupa oven berkapasitas besar untuk meningkatkan produksi.

Tak lama berselang, Wali Kota Padang Fadly Amran turut memberikan apresiasi melalui dukungan terhadap pengembangan usaha sekaligus mempromosikan produk Berkah Rasa kepada masyarakat. Dukungan serupa juga diberikan Kapolsek Lubuk Begalung Kompol Robby Setiadi Purba.

"Perhatian dari Kapolda Sumbar, Wali Kota Padang, hingga Kapolsek Lubuk Begalung menjadi motivasi besar bagi kami untuk terus berkembang dan memberdayakan masyarakat," kata Cece Waty.

Berkah Rasa sendiri merupakan hasil kolaborasi alumni pelatihan BPVP Padang bersama Ketua Yayasan Berkah Amal Salih, Zetri Murni, yang juga memiliki pengalaman mengikuti pelatihan kuliner sebelumnya. Kolaborasi tersebut melahirkan kelompok usaha yang tidak hanya memproduksi aneka kue, tetapi juga menjadi wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Pembina Yayasan Berkah Amal Salih, Saribulih, menjelaskan bahwa Berkah Rasa hadir dengan misi yang lebih luas, yakni membantu pemasaran produk UMKM, khususnya hasil karya para lansia dan ibu rumah tangga di kawasan Banuaran dan sekitarnya.

"Kami tidak hanya memproduksi kue sendiri, tetapi juga memasarkan produk UMKM masyarakat, terutama para lansia dan ibu rumah tangga yang tergabung dalam Sekolah Lansia SETIA Banuaran. Bagi pelaku usaha kecil, tantangan terbesar bukan membuat produk, melainkan memperluas pasar," ujarnya.

Keberhasilan Berkah Rasa menjadi bukti bahwa pelatihan vokasi yang diberikan BPVP Padang mampu menciptakan wirausaha baru yang produktif. Sinergi antara pemerintah, aparat kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi modal penting dalam membangun usaha berbasis pemberdayaan yang berkelanjutan, sekaligus membuka peluang ekonomi bagi keluarga, lansia, dan pelaku UMKM di Kota Padang.(*)

Kamis, Juli 23, 2026

Ini Manfaat Program ASN Dekat Keluarga: Pengeluaran Berkurang, Kinerja Meningkat

BentengSumbar On Kamis, Juli 23, 2026

ASN bisa meningkatkan motivasi bekerja sekaligus memiliki ruang yang lebih baik dalam menjalankan peran sebagai orang tua maupun anggota keluarga. (Foto: Ist).

BENTENGSUMBAR.COM - Dengan semangat mewujudkan lingkungan kerja yang berkinerja lebih produktif, efektif, dan berorientasi pada kebahagian dan kesejahteraan pegawai, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof. Zudan menginisiasi terobosan manajemen ASN melalui program "Mendekatkan Pada Domisili dan Mendekatkan Pada Keluarga".

Pada tahap awal, program ini sudah mulai diuji coba bagi pegawai BKN dengan menempatkan pegawai yang ada di lingkup Kantor Pusat, Kantor Regional, dan UPT BKN agar bekerja lebih dekat dengan domisili dan keluarganya.

Kepala BKN, Prof. Zudan, mengatakan kebijakan ini dilatarbelakangi dari keyakinannya bahwa pegawai yang memiliki keseimbangan antara kehidupan keluarga dan pekerjaan (work-life balance) akan mampu memberikan kinerja yang lebih optimal.

Dengan bekerja lebih dekat dengan keluarga, menurutnya, ASN bisa meningkatkan motivasi bekerja sekaligus memiliki ruang yang lebih baik dalam menjalankan peran sebagai orang tua maupun anggota keluarga.

"Untuk tahap awal, BKN melakukan uji coba program ini untuk ASN BKN agar pegawai dapat berkinerja lebih tinggi karena merasa lebih bahagia setelah berkumpul dengan keluarga. Selain itu, pegawai juga dapat menata kondisi ekonominya dengan lebih baik karena tidak lagi terbebani biaya transportasi maupun akomodasi akibat tinggal berjauhan dengan keluarga," ujar Prof. Zudan, Kamis (23/07/2026).

Selain meningkatkan kualitas hidup pegawai, program ini juga menjadi upaya BKN untuk membantu ASN melakukan efisiensi pengeluaran rumah tangga.

Prof. Zudan menyampaikan bahwa selama ini tidak sedikit ASN yang harus hidup terpisah dari keluarga karena penempatan kerja sehingga harus menanggung biaya perjalanan, tempat tinggal, maupun kebutuhan rumah tangga di dua lokasi berbeda. Dengan penempatan yang lebih dekat dengan domisili, beban tersebut diharapkan dapat berkurang secara signifikan.

Prof. Zudan juga menjelaskan bahwa langkah tersebut merupakan bentuk inovasi kebijakan yang relevan dengan kondisi saat ini. Ketika peningkatan kesejahteraan melalui penyesuaian pendapatan belum dapat dilakukan dalam waktu dekat, ia berharap pengurangan beban pengeluaran menjadi salah satu solusi yang dapat ditempuh tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.

Program ini untuk sementara masih diterapkan sebagai uji coba di lingkungan internal BKN. Selama implementasinya ke depan, BKN akan melakukan evaluasi dampaknya terhadap produktivitas pegawai, efektivitas organisasi, serta kualitas layanan kepada masyarakat. Hasil evaluasi nantinya dapat menjadi praktik baik (best practice) dalam pengelolaan ASN berbasis kesejahteraan dan kinerja.

“Kami berharap inovasi ini tidak hanya memberikan manfaat bagi pegawai BKN, tetapi juga dapat menjadi inspirasi bagi kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah dalam merancang kebijakan pengelolaan ASN yang semakin adaptif terhadap kebutuhan pegawai tanpa mengesampingkan prinsip profesionalisme dan akuntabilitas. Semoga program BKN ini bisa menginspirasi pemerintah daerah maupun kementerian dan lembaga. Semoga bermanfaat," tegasnya.

Lewat uji coba program mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili ini, BKN ingin menghadirkan inovasi dalam manajemen ASN yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan kinerja organisasi, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan pegawai sebagai aset utama birokrasi.

Dengan pegawai yang lebih bahagia, lebih dekat dengan keluarga, serta memiliki beban ekonomi yang lebih ringan, diharapkan produktivitas kerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat juga akan semakin meningkat. (*)

Kamis, Juli 23, 2026

Kolaborasi Riset dan Inovasi Harus Menjadi Fondasi Utama dalam Membangun Industri Halal Nasional

BentengSumbar On Kamis, Juli 23, 2026

Diskusi publik bertajuk "Masa Depan Ekonomi Halal RI" di Kampus Universitas Paramadina Cipayung, Jakarta, pada Rabu (22/7). (Foto: Arief Tito).

BENTENGSUMBAR.COM – Universitas Paramadina bekerja sama dengan Center for Sharia Economic Development (CSED) INDEF menyelenggarakan diskusi publik bertajuk "Masa Depan Ekonomi Halal RI" di Kampus Universitas Paramadina Cipayung, Jakarta, pada Rabu (22/7). Kegiatan yang mempertemukan akademisi, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan ini membahas strategi memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pusat ekonomi halal dunia.

Forum tersebut menggarisbawahi bahwa industri halal global terus menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Berdasarkan Global Islamic Economy Indicator (GIEI) 2025/2026, nilai ekonomi halal dunia telah mencapai USD2,6 triliun pada 2024 dan diproyeksikan meningkat menjadi USD3,56 triliun pada 2029. Namun, di tengah besarnya potensi tersebut, Indonesia justru berada di peringkat keempat dalam GIEI 2025/2026, turun satu tingkat dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa besarnya populasi muslim dan pasar domestik belum sepenuhnya mampu diterjemahkan menjadi keunggulan kompetitif di tingkat global.

Membuka acara, Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, menegaskan komitmen Universitas Paramadina dalam memperkuat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah melalui pendidikan, riset, dan kolaborasi strategis. "Universitas Paramadina telah memiliki Program Magister Manajemen Keuangan Syariah dan Program Doktor Manajemen Keuangan Syariah. Kedua program tersebut akan terus kami kembangkan sebagai bagian dari kontribusi akademik dalam memperkuat ekosistem ekonomi syariah nasional. Selain itu, Pak Arsjad juga telah memberikan kontribusi nyata melalui wakaf Kampus Cikarang beserta tiga gedungnya sebagai implementasi nilai-nilai ekonomi syariah," ujar Prof. Didik.

Sebagai moderator, Dr. Handi Risza, Wakil Ketua Center for Sharia Economic Development (CSED) INDEF, menyampaikan bahwa forum ini diharapkan menjadi ruang strategis untuk memperkuat arah pengembangan ekonomi syariah Indonesia. Menurutnya, besarnya potensi pasar belum cukup untuk membawa Indonesia menjadi pemimpin ekonomi halal dunia apabila tidak diiringi pembangunan ekosistem yang terintegrasi.

"Forum ini kami harapkan menjadi ruang bertukar gagasan yang dapat melahirkan rekomendasi strategis bagi penguatan ekonomi syariah nasional. Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, namun potensi tersebut harus didukung oleh ekosistem yang saling terintegrasi," kata Handi.

Ia menjelaskan bahwa pangsa pasar industri keuangan syariah Indonesia hingga kini masih berada di kisaran 7 persen, sehingga belum mencerminkan besarnya potensi yang dimiliki. Di sisi lain, pengembangan industri halal nasional juga masih tertinggal dibandingkan beberapa negara, termasuk Uni Emirat Arab, yang dinilai berhasil membangun ekosistem halal secara lebih komprehensif.

Handi menilai percepatan ekonomi halal nasional harus bertumpu pada tiga pilar utama, yakni Capital, Governance, dan Inclusivity (CGI). Dari aspek capital, Indonesia masih menghadapi keterbatasan inovasi dan variasi produk keuangan syariah dibandingkan negara seperti Malaysia. Pada aspek governance, penguatan regulasi, kelembagaan, dan koordinasi antarinstansi menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Sementara itu, aspek inclusivity menuntut agar manfaat ekonomi syariah dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat melalui pemberdayaan sektor riil, termasuk optimalisasi instrumen ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf).

Menurut Handi, ketiga pilar tersebut hanya dapat diwujudkan apabila didukung oleh komitmen dan political will yang kuat dari pemerintah sehingga industri halal dapat menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam sesi utama, M. Arsjad Rasjid P.M., Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia sekaligus Ketua Umum Forum Bisnis Negara Islam Asia Pacific (B57+ Asia Pacific Chapter), menyoroti besarnya peluang ekonomi halal global yang belum dimanfaatkan secara optimal oleh Indonesia.

Arsjad mengungkapkan bahwa nilai ekonomi halal dunia pada 2024 mencapai USD2,6 triliun, atau sekitar 12 kali lipatrealisasi APBN Indonesia pada tahun yang sama yang mencapai USD211,4 miliar atau sekitar Rp3.350,3 triliun. Dengan nilai pasar yang diproyeksikan meningkat menjadi USD3,56 triliun pada 2029, Indonesia dinilai memiliki peluang besar untuk tampil sebagai pemain utama dalam industri halal global.

"Indonesia tidak boleh terus berada pada posisi sebagai konsumen. Kita memiliki sumber daya, populasi, dan pasar yang besar. Yang dibutuhkan sekarang adalah membangun ekosistem yang mampu menjadikan Indonesia sebagai pemimpin ekonomi halal global," tegas Arsjad.

Ia menjelaskan bahwa berdasarkan GIEI 2025/2026, Indonesia masih mencatatkan kinerja yang cukup baik pada sejumlah sektor, di antaranya peringkat pertama untuk modest fashion, peringkat ketiga pada sektor media dan rekreasi, serta peningkatan posisi sektor farmasi dan kosmetik dari peringkat kelima menjadi peringkat keempat.

Namun demikian, pencapaian tersebut belum diimbangi dengan kesiapan infrastruktur maupun penguatan ekosistem industri halal secara menyeluruh.

Mengacu pada kerangka Capital, Governance, dan Inclusivity (CGI), Arsjad menyoroti bahwa tata kelola ekonomi syariah Indonesia masih berada di peringkat ke-16 dunia, sehingga membutuhkan pembenahan dari sisi regulasi, koordinasi kelembagaan, dan implementasi kebijakan.

Ia juga menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi halal harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM, melalui ekosistem yang lebih inklusif dan saling terhubung.

Menurutnya, setiap sektor dalam ekonomi halal memiliki dimensi sosial yang kuat. Namun hingga kini, kolaborasi antara sektor industri, keuangan syariah, perdagangan, hingga sertifikasi halal masih belum berjalan optimal sehingga memperlambat laju pengembangan industri halal nasional.

Sebagai strategi jangka panjang, Arsjad mendorong percepatan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Halalsebagai pusat produksi dan investasi industri halal Indonesia. Ia juga mengapresiasi keberhasilan Indonesia menjalin 92 Mutual Recognition Agreement (MRA) dengan 24 negara, yang membuka peluang lebih besar bagi produk halal nasional memasuki pasar internasional.

Lebih jauh, Arsjad mengusulkan pengembangan paspor halal berbasis teknologi blockchain guna menghadirkan sistem ketertelusuran (traceability) produk halal yang transparan dari hulu hingga hilir. Ia juga menyinggung inisiatif Global Halal Mart yang tengah dikembangkan Arab Saudi sebagai contoh penguatan perdagangan halal lintas negara.

"Ekonomi halal bukan hanya milik umat Islam. Ini adalah ekosistem ekonomi yang terbuka bagi semua pihak. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan, termasuk saudara-saudara kita yang non-muslim, perlu bergotong royong membangun industri halal Indonesia," ujarnya.

Sementara itu, Prof. Nur Hidayah, Ketua Center for Sharia Economic Development (CSED) INDEF, menilai tantangan terbesar Indonesia saat ini adalah mengubah posisi dari negara dengan tingkat konsumsi produk halal yang tinggi menjadi negara produsen yang memiliki daya saing global. Ia menjelaskan bahwa permintaan produk halal dunia akan terus meningkat sehingga Indonesia perlu memperkuat kapasitas produksi melalui kolaborasi antara perguruan tinggi, lembaga riset, dunia usaha, dan pemerintah.

"Kolaborasi riset dan inovasi harus menjadi fondasi utama dalam membangun industri halal nasional. Kita tidak cukup hanya menjadi pasar, tetapi harus mampu menciptakan produk, teknologi, dan inovasi yang memiliki daya saing global," ujar Nur Hidayah.

Prof. Nur juga menyoroti besarnya potensi instrumen ZISWAF sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan yang tidak hanya memperkuat sektor filantropi Islam, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan sektor riil dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia menegaskan bahwa keberhasilan Indonesia menjadi salah satu pusat ekonomi halal dunia sangat bergantung pada sinergi seluruh pemangku kepentingan. Penguatan ekosistem halal yang terintegrasi, inovasi yang berkelanjutan, serta konsistensi kebijakan menjadi faktor utama dalam mengubah potensi besar yang dimiliki Indonesia menjadi kepemimpinan nyata di tingkat global.

Diskusi ini menegaskan bahwa masa depan ekonomi halal Indonesia tidak semata ditentukan oleh besarnya jumlah penduduk muslim maupun luasnya pasar domestik, melainkan oleh kemampuan membangun ekosistem yang kuat melalui penguatan aspek Capital, Governance, dan Inclusivity (CGI). Dengan kolaborasi lintas sektor, dukungan kebijakan yang konsisten, serta inovasi yang berkelanjutan, Indonesia memiliki peluang besar untuk bertransformasi dari sekadar pasar menjadi salah satu pusat ekonomi halal dunia. (*)

Laporan: Arief Tito

Kamis, Juli 23, 2026

990 Orang Kader KB se Kota Pariaman Terima Penggantian Biaya Operasional dan Transportasi

BentengSumbar On Kamis, Juli 23, 2026

Yota Balad sampaikan pemberian biaya operasional dan biaya transportasi ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kota Pariaman. (Foto: Diskominfo).

BENTENGSUMBAR.COM - Secara simbolis Wali Kota Pariaman Yota Balad didampingi Ketua TP PKK Kota Pariaman Ny. Yosneli Balad, menyerahkan uang penggantian “Biaya Operasional Honor Kader KB dan Biaya Transportasi Tim Pendamping Keluarga (TPK) 2026)” terhitung Januari s/d Mei 2026 di aula pertemuan Balaikota Pariaman, Kamis (23/7/2026).

Penggantian uang operasional dan transportasi tersebut diserahkan kepada 990 orang kader se-Kota Pariaman, seperti Kader PPKBD, Sub PPKBD, BKB, BKR, BKL, UPPKA dan TPK melalui Dinas P3AKB Kota Pariaman.

Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh, Plt. Kepala Dinas P3AKB Kota Pariaman Ika Septia Maulana beserta jajaran.

Dalam sambutannya Yota Balad sampaikan pemberian biaya operasional dan biaya transportasi ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kota Pariaman dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas seluruh Kader da TPK di lapangan.

“Kami menyadari bahwa keberhasilan Program Bangga Kencana maupun percepatan penurunan stunting tidak dapat dicapai hanya oleh pemerintah, tapi dibutuhkan kerja sama, kepedulian, dan semangat gotong royong dari seluruh Kader KB dan TPK yang setiap hari mendampingi masyarakat. Semoga dengan adanya penggantian uang operasional ini dapat menjadi penyemangat seluruh Kader dan TPK Kota Pariaman untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” sebut Yota Balad.

Menurut Yota Balad, Kader KB merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan pembangunan keluarga di tingkat desa dan kelurahan.

Melalui peran dari Kader PPKBD, Sub PPKBD, BKB, BKR, BKL, UPPKA dan TPK Kota Pariaman berbagai program pembinaan keluarga dapat berjalan dengan dengan baik dan menjangkau masyarakat secara langsung.

“Saya berharap, dukungan yang diberikan hari ini dapat semakin memotivasi Bapak dan Ibu semua untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat koordinasi dengan pemerintah desa, kelurahan, dan puskesmas, serta seluruh pemangku kepentingan lainnya, sehingga manfaat program benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tegas Yot Balad.

Yota Balad sampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh Kader KB dan TPK yang selama ini telah menunjukan dedikasi dan pengabdian dalam mendukung “Program Bangga Kencana” serta upaya percepatan penurunan stunting di Kota Pariaman.

Dengan semangat kebersamaan dan gotong royong, para kader diharapkan terus menjadi mitra pemerintah dalam mewujudkan masyarakat Kota Pariman yang sehat, mandiri, dan sejahtera. (si/at)

Kamis, Juli 23, 2026

Rutan Sawahlunto Percepat Transformasi Digital, Terapkan Transaksi Nontunai dengan BRIZZI

BentengSumbar On Kamis, Juli 23, 2026

Sialisasi penggunaan uang elektronik BRIZZI kepada warga binaan, keluarga warga binaan, dan petugas Rutan. (Foto: Marjafri).

BENTENGSUMBAR.COM – Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Sawahlunto terus memperkuat transformasi digital di lingkungan pemasyarakatan melalui penerapan sistem transaksi nontunai.

Upaya tersebut diwujudkan dengan menggandeng Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Sijunjung untuk menyosialisasikan penggunaan uang elektronik BRIZZI kepada warga binaan, keluarga warga binaan, dan petugas Rutan.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Rutan Sawahlunto itu menjadi bagian dari penguatan layanan berbasis digital guna menciptakan sistem transaksi yang lebih mudah, aman, transparan, dan akuntabel di lingkungan pemasyarakatan.

Tim BRI Kantor Cabang Sijunjung memberikan pemahaman mengenai penggunaan kartu BRIZZI, mulai dari mekanisme pengisian saldo (top up), proses pembayaran melalui mesin Electronic Data Capture (EDC), hingga manfaat transaksi nontunai dalam mendukung pelayanan yang lebih efektif dan efisien. Peserta juga diberi kesempatan mempraktikkan penggunaan kartu BRIZZI secara langsung.

Kepala Rutan Kelas IIB Sawahlunto, Mustofa, mengatakan penerapan pembayaran nontunai merupakan bagian dari komitmen Rutan Sawahlunto dalam mendukung modernisasi sistem pemasyarakatan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Melalui implementasi pembayaran menggunakan BRIZZI, kami berharap seluruh proses transaksi di lingkungan Rutan Sawahlunto dapat berlangsung lebih mudah, aman, dan transparan. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen kami dalam mewujudkan pemasyarakatan yang modern, akuntabel, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujar Mustofa.

Sementara itu, BRI Kantor Cabang Sijunjung mengapresiasi kolaborasi yang terjalin dengan Rutan Sawahlunto dalam mendukung implementasi transaksi elektronik.

Sosialisasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan pemahaman seluruh peserta sehingga penggunaan BRIZZI dapat diterapkan secara optimal dalam mendukung pelayanan yang lebih cepat dan efisien.

Penerapan sistem pembayaran nontunai ini menjadi salah satu langkah Rutan Sawahlunto dalam memperkuat inovasi layanan berbasis digital.

Melalui kolaborasi dengan sektor perbankan, Rutan Sawahlunto berupaya menghadirkan tata kelola transaksi yang lebih tertib, aman, dan transparan, sejalan dengan program modernisasi pemasyarakatan yang terus dikembangkan di Indonesia. (*)

Pewarta: Marjafri

Kamis, Juli 23, 2026

Pelayanan Publik Harus Hadir di Tengah Masyarakat, Gubernur Sumbar Wajibkan Seluruh OPD Berinovasi

BentengSumbar On Kamis, Juli 23, 2026

Gubernur Mahyeldi saat membuka Entry Meeting Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2026 yang diselenggarakan Ombudsman Republik Indonesia di Auditorium Gubernur Sumbar, Kamis (23/7/2026). (Foto: adpsb).

BENTENGSUMBAR.COM – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah menegaskan bahwa pelayanan publik yang berkualitas tidak cukup dibangun melalui prosedur administrasi semata, tetapi harus berangkat dari kemampuan aparatur pemerintah memahami kebutuhan masyarakat secara langsung.

Karena itu, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) diwajibkan terus melahirkan inovasi yang mampu mempermudah, mempercepat, dan meringankan pelayanan kepada masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Mahyeldi saat membuka Entry Meeting Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2026 yang diselenggarakan Ombudsman Republik Indonesia di Auditorium Gubernur Sumbar, Kamis (23/7/2026).

Menurut Mahyeldi, inovasi pelayanan hanya akan lahir apabila aparatur negara benar-benar hadir dan berinteraksi dengan masyarakat sehingga memahami persoalan yang mereka hadapi sehari-hari.

"Hadirnya pelayanan publik yang baik adalah ketika aparaturnya menyatu dengan masyarakat. Inovasi lahir karena pegawai berinteraksi dan memahami kebutuhan masyarakat," ujar Mahyeldi.

Sebagai bentuk komitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik, Pemprov Sumbar mewajibkan seluruh pejabat struktural untuk menghadirkan inovasi di unit kerja masing-masing.

"Seluruh pejabat struktural di Provinsi Sumatera Barat wajib menghadirkan inovasi. Intinya adalah bagaimana memudahkan, mempercepat, dan meringankan urusan masyarakat," katanya.

Mahyeldi menegaskan, sebagai pelayan masyarakat, aparatur sipil negara harus menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama. Menurutnya, indikator keberhasilan pelayanan publik bukanlah banyaknya laporan pengaduan yang masuk, melainkan semakin berkurangnya keluhan masyarakat karena pelayanan yang diberikan telah memenuhi harapan.

"Harapan kita ke depan bukan semakin banyak laporan yang masuk, tetapi justru tidak ada lagi masyarakat yang mengadu karena pelayanan yang diberikan sudah memuaskan," ungkapnya.

Ia menambahkan, pelayanan publik yang semakin baik juga akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Kepercayaan tersebut, menurutnya, akan berdampak positif terhadap meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi berbagai kewajibannya sebagai warga negara, termasuk membayar pajak.

"Kalau rakyat semakin nyaman dan semakin terlayani, maka kesadaran mereka menjalankan kewajiban juga akan meningkat. Karena itu, pelayanan kepada masyarakat harus menjadi prioritas," tegas Mahyeldi.

Sementara itu, Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Maneger Nasution mengatakan bahwa kualitas pelayanan publik di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Berdasarkan United Nations E-Government Development Index (EGDI) 2024, Indonesia berada pada peringkat ke-64 dunia. Di sisi lain, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia juga masih berada pada skor 34, yang menunjukkan perlunya penguatan integritas dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Menurut Maneger, tantangan tersebut tidak hanya berasal dari penyelenggara layanan, tetapi juga dari masih adanya budaya permisif di tengah masyarakat terhadap praktik-praktik yang berpotensi mengarah pada korupsi, seperti pemberian "uang rokok" kepada petugas pelayanan.

"Kalau layanan itu gratis tetapi masih memberi uang rokok dan dianggap biasa, itulah yang menunjukkan masyarakat kita masih permisif terhadap perilaku korupsi," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumbar, Adel Wahidi menyampaikan bahwa partisipasi masyarakat Sumbar dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik terus mengalami peningkatan.

Selama lima tahun terakhir, Ombudsman Sumbar menerima sebanyak 1.820 laporan masyarakat. Sementara itu, total akses masyarakat melalui berbagai kanal pengaduan mencapai sekitar 5.000 akses.

Menurut Adel, berbagai laporan tersebut telah mendorong lahirnya banyak perbaikan pelayanan publik, mulai dari penyerahan ribuan ijazah yang sempat tertahan, pembenahan pelayanan instalasi gawat darurat (IGD) rumah sakit, penyempurnaan proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), hingga penyelamatan hak-hak masyarakat dengan nilai mencapai miliaran rupiah.

"Laporan masyarakat telah menjadi instrumen koreksi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Tahun lalu saja valuasi kerugian masyarakat yang berhasil kami selamatkan mencapai sekitar Rp6 miliar," jelas Adel.

Entry Meeting Penilaian Maladministrasi

Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2026 merupakan tahapan awal pelaksanaan penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik oleh Ombudsman RI.

Kegiatan ini diharapkan semakin memperkuat tata kelola pelayanan publik yang transparan, akuntabel, responsif, serta mendorong pemerintah daerah terus meningkatkan kualitas layanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat. (adpsb/Cen/Bud)