HEADLINE
Wako Fadly Amran Bicara soal SPI KPK RI: Hasil Ini Menjadi Penyemangat bagi Pemerintah Kota Padang    
Selasa, Juni 30, 2026

On Selasa, Juni 30, 2026

Wako Fadly Amran Bicara soal SPI KPK RI: Hasil Ini Menjadi Penyemangat bagi Pemerintah Kota Padang
Hadir pada kesempatan itu, Wali Kota Padang Fadly Amran, Inspektur Kota Padang Sony Budaya Putra dan Auditor Ahli Muda Inspektorat Dodi Stapet. (Foto: Prokompin). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Pemko Padang mencatat capaian membanggakan dalam hasil SPI Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh KPK Republik Indonesia. Berdasarkan hasil survei tersebut, Kota Padang meraih skor 78,00, menempati peringkat pertama di antara ibu kota provinsi di Pulau Sumatera.

Hadir pada kesempatan itu, Wali Kota Padang Fadly Amran, Inspektur Kota Padang Sony Budaya Putra dan Auditor Ahli Muda Inspektorat Dodi Stapet.

Posisi berikutnya Banda Aceh (74,95), Palembang (72,24), Jambi (68,29), Pekanbaru (67,73), Medan (67,05), Bandar Lampung (66,80), Bengkulu (64,83).

Wali Kota Padang Fadly Amran mengatakan capaian tersebut sejalan dengan semangat Program Unggulan (Progul) Padang Amanah, yang menempatkan integritas, transparansi, dan akuntabilitas sebagai fondasi penyelenggaraan pemerintahan.

"Alhamdulillah, hasil ini menjadi penyemangat bagi Pemerintah Kota Padang untuk terus menghadirkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan melayani. Nilai-nilai tersebut merupakan bagian dari implementasi Progul Padang Amanah yang kami dorong di seluruh perangkat daerah," katanya, kemaren ini. 

Inspektur Sony Budaya Putra menjelaskan bahwa pelaksanaan SPI Tahun 2025 di Pemerintah Kota Padang melibatkan 1.551 responden, yang terdiri dari pegawai internal, pengguna layanan, mitra kerja atau vendor, serta para ahli yang berinteraksi dengan Pemerintah Kota Padang dalam kurun waktu sedikitnya 12 bulan terakhir.

"Survei yang dilakukan oleh KPK melibatkan berbagai unsur, mulai dari masyarakat, tenaga ahli seperti Ombudsman, BPKP, advokat, asosiasi profesi, hingga para pemangku kepentingan lainnya. Hasilnya menjadi cerminan tingkat integritas penyelenggaraan pemerintahan di Kota Padang," ujarnya. 

Sony menambahkan, hasil survei menunjukkan Indeks Integritas Kota Padang Tahun 2025 berada pada angka 78,00, sehingga masuk dalam kategori Terjaga. Nilai tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, dengan kontribusi peningkatan terbesar berasal dari komponen internal yang naik sebesar 2,47 poin.

"Penilaian beberapa indikator ini menjadi catatan penting bagi kami. Hasil SPI tidak hanya menjadi ukuran capaian, tetapi juga menjadi instrumen evaluasi untuk memperkuat pengawasan internal, meningkatkan kepatuhan aparatur terhadap aturan, serta membangun budaya kerja yang semakin berintegritas di seluruh perangkat daerah," cakapnya. 

Pada komponen internal, Kota Padang memperoleh skor 74,63 dengan kategori Waspada, meningkat dari 72,25 pada tahun sebelumnya. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam proses dan manajemen internal pemerintahan.

Sementara itu, komponen eksternal mencatat skor 88,73 dengan kategori Terjaga, naik dari 86,47 pada tahun sebelumnya. Capaian ini mencerminkan semakin kuatnya integritas serta kepercayaan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan di luar instansi.

Lebih lanjut, hasil SPI juga mengidentifikasi sejumlah tantangan yang perlu dibenahi, di antaranya peningkatan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa serta penguatan sistem promosi dan mutasi pegawai yang berbasis merit guna mencegah praktik nepotisme.

Menindaklanjuti rekomendasi KPK, Pemerintah Kota Padang akan terus memperkuat keterbukaan informasi pelayanan publik, meningkatkan sosialisasi pengendalian gratifikasi, memperkuat pengawasan internal, serta melakukan evaluasi layanan secara berkala guna meningkatkan integritas, kualitas pelayanan, dan kepercayaan masyarakat. (Prokompin)

Ini Kata Wawako Maigus Nasir saat Studi Komparatif Pemko Padang ke Pemko Bandung terkait Pengelolaan Parkir Digital    
Selasa, Juni 30, 2026

On Selasa, Juni 30, 2026

Ini Kata Wawako Maigus Nasir saat Studi Komparatif Pemko Padang ke Pemko Bandung terkait Pengelolaan Parkir Digital
Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir dan Sekretaris Daerah Kota Padang, Raju Minropa ketika saling tukar cinderamata. (Foto: Prokompin) 

BENTENGSUMBAR.COM
- Studi komparatif ke Pemko Bandung untuk mempelajari pengelolaan parkir digital, khususnya penerapan pembayaran retribusi parkir secara non tunai pada pelayanan parkir di tepi jalan umum, Balai Kota Bandung, Senin (29/6/2026).

Dari Pemerintah Kota Padang hadir Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, Sekretaris Daerah Kota Padang, Raju Minropa, Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang, Yudi Indra Syani, Kepala Disdukcapil Kota Padang, Ances Kurniawan, yang juga mantan Kadishub Kota Padang, Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi Dinas Kominfo Kota Padang, Romi Elpa Segas, Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Padang, Irfan Febrian, dan Kepala UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Padang, Hendriadi.

Sedangkan dari Pemerintah Kota Bandung hadir Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung, Rasdian Setiadi, dan Kepala UPT Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Bandung, Nandar Arkandar beserta jajaran.

Dilatarbelakangi masih diterapkannya sistem pembayaran tunai dalam pengelolaan retribusi parkir di Kota Padang yang dinilai memiliki berbagai kelemahan, baik dari aspek pelaksanaan di lapangan maupun administrasi dan pelaporannya.

Pemko Padang ingin mempelajari proses implementasi, mekanisme pengawasan, serta pola kerja sama yang diterapkan Pemko Bandung dalam pengelolaan parkir digital.

Berharap penerapan sistem parkir digital nantinya tidak hanya mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), tetapi juga mewujudkan pelayanan parkir tepi jalan umum yang lebih tertib, transparan, aman, nyaman, dan bebas pungli.

"Studi komparatif ini diharapkan menjadi referensi bagi Kota Padang dalam menerapkan pengelolaan parkir digital. Semoga dengan itu terwujudnya layanan parkir yang lebih lancar, aman, nyaman, transparan, dan mudah diakses masyarakat, sekaligus meningkatkan PAD," kata Wawako Maigus Nasir.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengatakan, pengelolaan parkir dulunya menjadi tantangan besar pihaknya mengingat jumlah kendaraan bermotor di Kota Bandung hampir sebanding dengan jumlah penduduknya.

Pemko Bandung mulai menerapkan pembayaran retribusi parkir non tunai di sejumlah titik melalui kerja sama dengan pihak ketiga sebagai pengelola. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan efektivitas layanan sekaligus mengoptimalkan PAD.

"Jumlah kendaraan bermotor di Kota Bandung hampir sama dengan jumlah penduduknya. Karena itu, pengelolaan parkir menjadi salah satu tantangan yang terus kami benahi melalui penerapan sistem pembayaran non tunai berkerja sama dengan pihak ketiga," cakapnya. (Prokompin)

Peringati Hari Bhayangkara ke-80, Satreskrim Polres Solok Salurkan 500 Paket Sembako ke Masyarakat    
Selasa, Juni 30, 2026

On Selasa, Juni 30, 2026

Peringati Hari Bhayangkara ke-80, Satreskrim Polres Solok Salurkan 500 Paket Sembako ke Masyarakat
Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026, Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Solok menggelar kegiatan bakti sosial. (Foto: Oktryoni). 

BENTENGSUMBAR.COM
– Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026, Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Solok menggelar kegiatan bakti sosial dengan menyalurkan bantuan sembako kepada warga yang membutuhkan di wilayah hukumnya. Kegiatan ini dilaksanakan pada Minggu, 28 Juni 2026, mulai pukul 14.00 WIB hingga selesai.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Tugas Kapolda Sumatera Barat Nomor ST/471/VI/HUM.1.1./2026 tanggal 18 Juni 2026 yang menginstruksikan pelaksanaan bakti sosial sebagai wujud pengabdian Polri kepada masyarakat.

Penyaluran bantuan dilakukan secara terbagi oleh masing-masing unit di lingkungan Satreskrim. Unit Tipidum membagikan 100 paket kepada korban bencana dan masyarakat kurang mampu. 

Unit Tipidter menyalurkan 100 paket bagi pekerja sektor informal. Selanjutnya, Unit Tipidkor bersama Unit Identifikasi membagikan 100 paket kepada buruh harian dan warga di kawasan padat penduduk.

Unit PPA juga menyerahkan 100 paket kepada kelompok rentan, penghuni panti asuhan, fakir miskin, dan kaum dhuafa.

Sementara itu, Tim Operasional Satreskrim menyalurkan 100 paket lagi sekaligus memantau jalannya kegiatan serta mendokumentasikan seluruh rangkaiannya.

Secara keseluruhan, tercatat sebanyak 500 paket sembako berhasil disalurkan tepat sasaran. Kegiatan ini berjalan aman, tertib, dan lancar serta mendapatkan sambutan hangat dan apresiasi positif dari warga yang menerima bantuan.

Kasat Reskrim Polres Solok, IPTU Albeth Salomo Sinulaki, S.Tr.K, S.I.K, M.H., menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat. 

“Bakti sosial ini adalah cara kami mempererat silaturahmi, membangun kepercayaan, serta menunjukkan bahwa Polri selalu hadir dan peduli terhadap kebutuhan warga,” ujarnya.

Melalui momen Hari Bhayangkara ini, diharapkan hubungan harmonis antara kepolisian dan masyarakat semakin erat, sehingga tercipta lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif di wilayah Kabupaten Solok.(80)

Wako Fadly Amran Sampaikan Komitmen dalam Pertemuan Strategis Bersama Jajaran BWS Sumatera V Padang Padang    
Senin, Juni 29, 2026

On Senin, Juni 29, 2026

Wako Fadly Amran Sampaikan Komitmen dalam Pertemuan Strategis Bersama Jajaran BWS Sumatera V Padang Padang
Pertemuan strategis bersama jajaran Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang Padang, di Gedung Putih Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Senin (29/6/2026). (Foto: Prokompin). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Pemerintah Kota (Pemko) Padang menegaskan komitmennya untuk mempercepat pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana hidrometeorologi.

Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Padang, Fadly Amran, dalam pertemuan strategis bersama jajaran Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang Padang, di Gedung Putih Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Senin (29/6/2026).

Hadir Wali Kota Padang, Fadly Amran, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BWS Sumatera V Padang, Reski Wahyudi, beserta jajaran, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Padang, Didi Aryadi, Kepala Dinas PUPR Kota Padang, Malvi Hendri, Kalaksa BPBD Kota Padang, Hendri Zulviton, Kepala Dinas Pertanahan Kota Padang, Desmon Danus, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang, Fadelan Fitra Masta, Camat Pauh, Yandry, Camat Kuranji, Rozaldi Rosman, Camat Koto Tangah, Rio Ebu Pratama, dan Camat Nanggalo, David Ferdinand.

Pertemuan ini membahas percepatan penanganan pascabanjir, mulai dari penyelesaian lahan, normalisasi sungai, pengendalian sedimentasi, serta pembangunan infrastruktur pengendali banjir, hingga penguatan tata ruang sebagai langkah mitigasi untuk mengurangi risiko bencana di masa mendatang.

Fadly Amran mengaku telah menginstruksikan OPD terkait, camat, dan lurah untuk mempercepat penyelesaian seluruh kebutuhan di lapangan agar pelaksanaan rehab-rekon dapat dimulai sesuai target pada Agustus 2026.

"Pelaksanaan rehab-rekon ini menjadi tanggung jawab bersama. Saya meminta seluruh pihak memastikan pekerjaan BWS berjalan lancar dan selesai tepat waktu, sebab ini menyangkut keselamatan masyarakat," katanya. 

Wali Kota menambahkan bahwa Pemko Padang siap mendukung penyelesaian persoalan lahan, termasuk apabila relokasi warga menjadi solusi terbaik di kawasan yang berisiko tinggi terhadap bencana.

"Kita juga akan mempercepat revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai dasar penataan kawasan rawan bencana, termasuk membuka opsi relokasi warga jika menjadi solusi terbaik demi keselamatan masyarakat," ujarnya. 

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BWS Sumatera V Padang, Reski Wahyudi, menyatakan pihaknya siap melaksanakan program rehab-rekon pascabencana di Kota Padang yang didanai APBN sebesar Rp1,1 triliun melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU). 

"Kami siap melaksanakan rehab-rekon, tetapi pengendalian banjir tidak akan tuntas tanpa penyelesaian lahan. Kami berharap Pemko Padang dapat mempercepat prosesnya, sehingga target pelaksanaan mulai Agustus dapat terealisasi," cakapnya. 

Reski menjelaskan, tahap awal pekerjaan difokuskan pada rehabilitasi irigasi Bendung Koto Tuo dan Bendung Gunung Nago, serta penanganan sejumlah titik pengendalian banjir. Pekerjaan meliputi pembangunan dinding penahan tanah, perkuatan tebing, dan check dam untuk mengendalikan sedimen di sepanjang aliran Batang Kuranji dan Air Dingin.

"Seluruh pekerjaan ditargetkan rampung dalam waktu tiga tahun sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan Kota Padang terhadap ancaman banjir di masa mendatang," tukuknya. (Prokompin)

Soal Percepatan Implementasi Digitalisasi Bantuan Sosial, Ini Kata Feri Mulyani Hamid    
Senin, Juni 29, 2026

On Senin, Juni 29, 2026

Soal Percepatan Implementasi Digitalisasi Bantuan Sosial, Ini Kata Feri Mulyani Hamid
Rapat Koordinasi Percepatan Implementasi dan Persiapan Launching Digitalisasi Bansos di Aula Kantor Dinas Sosial. (Foto: Diskominfo). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Pemerintah Kota Padang terus mematangkan langkah menuju penyaluran bantuan sosial (bansos) yang lebih tepat sasaran melalui digitalisasi pendataan. Langkah strategis ini dibahas dalam Rapat Koordinasi Percepatan Implementasi dan Persiapan Launching Digitalisasi Bansos di Aula Kantor Dinas Sosial. 

Kegiatan ini berfokus pada penguatan implementasi Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos), sebuah platform digital yang menjadi basis pendataan masyarakat penerima bantuan. Melalui sistem ini, masyarakat kini dapat melakukan pendaftaran dan pembaruan data secara mandiri melalui laman resmi https://perlinsos.kemensos.go.id/.

Rakor ini merupakan sosialisasi Perlinsos ketiga yang menyasar seluruh camat di Kota Padang. Langkah cepat harus segera diambil mengingat tenggat waktu program yang cukup ketat.

"Setelah rakor ini, program Perlinsos akan langsung berjalan hingga akhir Agustus, karena pada September mendatang kita sudah memasuki masa sanggah," kata Staf Ahli Wali Kota, Feri Mulyani Hamid. 

Digitalisasi ini menjadi instrumen penting untuk meminimalisasi salah sasaran dalam penyaluran bantuan.

"Kita ingin memotivasi para camat agar mengawal pendataan digital ini dengan optimal. Tujuannya jelas, agar masyarakat yang benar-benar berhak masuk kategori penerima tidak lagi terabaikan," ujarnya. 

Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinsos Kota Padang, Syaiful Andri, mengungkapkan bahwa Kota Padang mendapatkan kepercayaan khusus dari pemerintah pusat dalam program ini.

"Kota Padang terpilih masuk dalam 42 kabupaten dan kota di Indonesia yang ditetapkan sebagai daerah piloting (proyek percontohan) implementasi digitalisasi bansos," cakapnya. 

Sebagai langkah konkret, Pemko Padang telah menunjuk dua kelurahan yang akan menjadi lokasi uji coba (sampel) perdana pada 7 hingga 8 Juli mendatang. Kedua wilayah tersebut adalah Kelurahan Kuranji (Kecamatan Kuranji) serta Kelurahan Pengambiran Ampalu Nan XX (Kecamatan Lubuk Begalung. (Diskominfo)

Menaker dan Seskab Luncurkan MagangHub Angkatan II, Kuota Peserta Naik Jadi 150 Ribu    
Senin, Juni 29, 2026

On Senin, Juni 29, 2026

Menaker dan Seskab Luncurkan MagangHub Angkatan II, Kuota Peserta Naik Jadi 150 Ribu
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli bersama Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya meluncurkan Program Pemagangan Nasional (MagangHub) Angkatan II Tahun 2026 di Jakarta, Senin (29/6/2026). (Foto: Ist). 

BENTENGSUMBAR.COM
– Menteri Ketenagakerjaan Yassierli bersama Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya meluncurkan Program Pemagangan Nasional (MagangHub) Angkatan II Tahun 2026 di Jakarta, Senin (29/6/2026).

Pada angkatan II ini, pemerintah meningkatkan kuota peserta dari 100 ribu menjadi 150 ribu orang sebagai upaya memperluas kesempatan lulusan perguruan tinggi memperoleh pengalaman kerja sekaligus mempercepat transisi mereka ke dunia kerja.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan peningkatan kuota tersebut merupakan tindak lanjut atas evaluasi pelaksanaan angkatan pertama yang menunjukkan hasil positif dalam mendukung penyerapan tenaga kerja. 

Karena itu, pemerintah terus menyempurnakan penyelenggaraan program agar manfaatnya semakin luas dan semakin mampu menjawab kebutuhan dunia usaha dan industri.

"Ini tentu menjadi kabar baik bagi adik-adik kita yan g baru lulus dari perguruan tinggi. Penambahan kuota ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk memperluas kesempatan kerja sekaligus memperkuat transisi lulusan perguruan tinggi menuju dunia kerja," kata Yassierli.

Selain meningkatkan jumlah peserta, pemerintah juga memperkuat kualitas penyelenggaraan program. Perusahaan, kementerian, dan lembaga terlebih dahulu menyampaikan kebutuhan posisi magang yang tersedia.

Selanjutnya, Kementerian Ketenagakerjaan melakukan verifikasi untuk memastikan posisi tersebut sesuai dengan kompetensi dan latar belakang pendidikan calon peserta.

Yassierli menambahkan, proses seleksi mitra penyelenggara juga dilakukan secara ketat agar peserta memperoleh pengalaman kerja yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri serta memiliki peluang lebih besar untuk mengembangkan karier setelah menyelesaikan masa magang.

Selain memperoleh pengalaman kerja, seluruh peserta yang berhasil menyelesaikan Program Pemagangan Nasional (Maga ngHub) juga akan mendapatkan fasilitasi sertifikasi kompetensi secara gratis sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.

Fasilitas tersebut diharapkan semakin memperkuat daya saing lulusan karena memiliki pengakuan kompetensi yang dibutuhkan dunia usaha dan industri.

"Kami menyampaikan apresiasi kepada kementerian, lembaga, dunia usaha, serta seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan program ini. Pemagangan merupakan salah satu program prioritas yang mendapat arahan langsung dari Presiden. Karena itu, kami terus melakukan penyempurnaan agar manfaatnya dapat dirasakan semakin luas," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan pemerintah terus memperkuat transisi lulusan perguruan tinggi ke dunia kerja melalui program yang semakin inklusif.

Menurut Teddy, pelaksanaan MagangHub Angkatan II tidak hanya terbuka bagi lulusan baru jenjang sarjana, tetapi juga bagi lulusan pendidikan profesi serta penyandang disabilitas. 

Langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memperluas akses terhadap kesempatan kerja yang setara.

"Pemerintah ingin memastikan lulusan perguruan tinggi memiliki kesempatan yang lebih luas untuk memasuki dunia kerja. Karena itu, program ini tidak hanya memperkuat keterampilan dan pengalaman kerja, tetapi juga membuka akses yang lebih inklusif agar semakin banyak anak muda memperoleh peluang kerja yang layak," ujar Teddy.

Perlu diketahui, pendaftaran mitra penyelenggara dan pengajuan lowongan melalui platform SIAPKerja dibuka mulai 29 Juni hingga 15 Juli 2026.

Adapun pendaftaran peserta berlangsung pada 15–28 Juli 2026, proses seleksi dilaksanakan pada 29 Juli–5 Agustus 2026, dan peserta yang dinyatakan lolos dijadwalkan mulai mengikuti pemagangan pada 10 Agustus 2026. Kick Off MagangHub Angkatan II Batch I akan dilaksanakan pada 11 Agustus 2026. (*)

Jaga Damai Demokrasi: Bupati Solok Pimpin FGD Persiapan Pilwana Serentak di 23 Nagari    
Senin, Juni 29, 2026

On Senin, Juni 29, 2026

Jaga Damai Demokrasi: Bupati Solok Pimpin FGD Persiapan Pilwana Serentak di 23 Nagari
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Bupati Solok Dr. (HC) Jon Firman Pandu, SH, dan berlangsung di Ruang Rapat Sekretariat Daerah, Senin (29/06/2026). (Foto: Diskominfo). 

BENTENGSUMBAR.COM
– Menjelang pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) Serentak di 23 nagari yang tersebar di 11 kecamatan, Pemerintah Kabupaten Solok menggelar Focus Group Discussion (FGD) guna memastikan suasana tetap aman, tertib, dan kondusif. 

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Bupati Solok Dr. (HC) Jon Firman Pandu, SH, dan berlangsung di Ruang Rapat Sekretariat Daerah, Senin (29/06/2026).

FGD ini dihadiri Wakil Bupati Solok H. Candra, SHI, unsur Forkopimda, Ketua DPRD, kepala perangkat daerah, serta seluruh camat se-Kabupaten Solok.

Pertemuan ini menjadi wadah untuk menyamakan persepsi dan memperkuat sinergi antar seluruh pemangku kepentingan demi kelancaran proses demokrasi di tingkat nagari.

Dalam arahannya, Bupati Jon Firman Pandu menegaskan bahwa Pilwana merupakan momentum penting untuk memilih pemimpin yang akan membawa kemajuan nagari. 

Ia mengingatkan agar perbedaan pilihan tidak dijadikan alasan untuk memecah belah persatuan masyarakat.

“Perbedaan pendapat dan pilihan adalah hal yang wajar dalam demokrasi. Namun, jangan sampai hal itu merusak keharmonisan yang sudah terjalin. Mari kita wujudkan Pilwana yang aman, damai, jujur, adil, dan tetap menjunjung tinggi martabat bersama,” tegasnya.

Bupati juga menginstruksikan kepada seluruh camat untuk mempererat koordinasi dengan pemerintah nagari, aparat keamanan, tokoh adat, tokoh agama, serta tokoh masyarakat.

Langkah ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengantisipasi sejak dini segala potensi permasalahan yang dapat mengganggu jalannya pemilihan.

Sementara itu, Wakil Bupati H. Candra mengajak semua pihak untuk menjaga komunikasi yang terbuka dan transparan selama seluruh tahapan pemilihan berlangsung. 

Menurutnya, keterbukaan informasi adalah kunci utama mencegah kesalahpahaman yang bisa memicu perselisihan.

“Jadikan Pilwana ini sebagai pesta demokrasi yang penuh kebersamaan. Apa pun hasilnya nanti, kita harus menghormatinya sesuai aturan yang berlaku dan tetap menjaga tali persaudaraan antarwarga,” ujarnya.

Di sisi lain, unsur Forkopimda menyampaikan komitmen penuh untuk mendukung kelancaran proses pemilihan melalui pengamanan terpadu dan langkah-langkah pencegahan dini.

Dengan terselenggaranya FGD ini, diharapkan seluruh elemen memiliki komitmen yang sama. Sehingga Pilwana Serentak nanti dapat berjalan sukses, melahirkan pemimpin yang amanah, serta tetap menjaga stabilitas dan kemajuan Kabupaten Solok secara keseluruhan.(80)

Ini Kata Wako Fadly Amran saat Menghadiri CEO Talk yang Digelar Unand Bekerjasama dengan PT Pegadaian    
Senin, Juni 29, 2026

On Senin, Juni 29, 2026

Ini Kata Wako Fadly Amran saat Menghadiri CEO Talk yang Digelar Unand Bekerjasama dengan PT Pegadaian
Wali Kota Padang Fadly Amran menghadiri CEO Talk yang diselenggarakan oleh Unand bersama PT Pegadaian (Persero), Auditorium Unand, Senin 29 Juni 2026. (Foto: Prokompin). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Wali Kota Padang Fadly Amran menghadiri CEO Talk yang diselenggarakan oleh Unand bersama PT Pegadaian (Persero), Auditorium Unand, Senin 29 Juni 2026.

Kegiatan ini dirangkaikan dengan penyerahan hasil riset Program Kesiapsiagaan Mandiri Menghadapi Ancaman Gempa Megathrust Mentawai dan Tsunami di Kota Padang. 

Selain Wali Kota Padang Fadly Amran, tampak hadir, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Tarmizi Ismail, Kepala Pelaksana BPBD Hendri Zulviton, Kabag Kerja Sama OS Damanik, Camat Koto Tangah Rio Ebu Pratama, Direktur Manajemen Risiko, Legal, dan Kepatuhan PT Pegadaian Ismail Ilyas, Wakil Rektor III Unand Prof. Dr. Kurnia Warman, Ketua Tim Riset Universitas Andalas Prof. Yeni Narni, Jajaran sivitas akademika Universitas Andalas, Calon Alumni Unand dan tamu undangan. 

Fadly Amran menegaskan bahwa penanganan bencana, khususnya tsunami dan banjir bandang, merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan kolaborasi seluruh pihak. Menurutnya, bencana memang tidak dapat dihindari, namun dampaknya dapat diminimalkan melalui upaya mitigasi yang berkelanjutan.

"Kota Padang harus terus mempersiapkan diri karena berada di kawasan Ring of Fire dan menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi. Yang bisa kita lakukan adalah memperkuat mitigasi agar risikonya semakin kecil," katanya. 

Fadly Amran menjelaskan, salah satu langkah yang telah dilakukan Pemerintah Kota Padang adalah memperkuat sistem Early Warning System (EWS). Keberadaan sistem peringatan dini tersebut dinilai mampu meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat.

"Mitigasi bencana tidak hanya berkaitan dengan kesiapsiagaan, tetapi juga dimulai dari kepedulian terhadap lingkungan. Alhamdulillah, Kota Padang kini berhasil menempati peringkat kedelapan sebagai kota terbersih di Indonesia," cakapnya. 

Fadly juga mengapresiasi kolaborasi Universitas Andalas dan PT Pegadaian yang telah menghasilkan riset mengenai kesiapsiagaan menghadapi ancaman gempa megathrust dan tsunami. Ia berharap sinergi tersebut dapat terus diperluas bersama Pemerintah Kota Padang melalui berbagai penelitian yang mendukung pembangunan Kota Padang.

"Tahun ini kami akan memperkuat bank-bank sampah melalui dukungan sarana, kendaraan operasional, pembiayaan, hingga digitalisasi sistem. Harapannya, masyarakat dapat mengetahui jumlah sampah yang disetorkan beserta nilai tabungan emasnya secara real time," ujarnya. 

Wakil Rektor III Unand Prof. Kurnia Warman menjelaskan bahwa kolaborasi riset tersebut berhasil menghasilkan model mitigasi bencana berbasis masyarakat yang mengintegrasikan teknologi deteksi dini.

Kemudian sistem evakuasi berbasis komunitas,pemanfaatan masjid sebagai pusat informasi dan tempat evakuasi, penyusunan standar operasional evakuasi, edukasi masyarakat, hingga simulasi kebencanaan yang dapat direplikasi di berbagai wilayah pesisir.

Direktur Manajemen Risiko, Legal, dan Kepatuhan PT Pegadaian Ismail Ilyas mengatakan perguruan tinggi berperan sebagai pusat inovasi, sedangkan BUMN mendukung agar hasil riset memberi manfaat luas bagi masyarakat.

"Kami menyampaikan apresiasi kepada Universitas Andalas, khususnya Sekolah Pascasarjana, yang telah menghasilkan riset dan Program Kesiapsiagaan Mandiri Menghadapi Ancaman Gempa Megathrust Mentawai dan Tsunami di Kota Padang," cakapnya. (Prokompin).

Corri Saidan Jelaskan Filosofi Logo HJK Padang ke-357, Ini Katanya    
Senin, Juni 29, 2026

On Senin, Juni 29, 2026

Logo Hari Jadi Kota (HJK) Padang ke-357 resmi diperkenalkan dengan mengusung tema "Padang Road to Gastronomy City", Senin, 29 Juni 2026, di Padang. (Foto: Diskominfo). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Logo Hari Jadi Kota (HJK) Padang ke-357 resmi diperkenalkan dengan mengusung tema "Padang Road to Gastronomy City", Senin, 29 Juni 2026, di Padang. 

Mengangkat tema yang sama seperti tahun sebelumnya, logo tersebut menjadi simbol komitmen Pemko Padang dalam mewujudkan Kota Gastronomi yang diakui UNESCO pada tahun 2027.

Asisten III Setdako Padang, Corri Saidan mengatakan, tema yang diangkat bukan sekadar identitas peringatan hari jadi, melainkan menggambarkan arah pembangunan Kota Padang yang berfokus pada penguatan sektor gastronomi.

Logo HJK ke-357 memadukan angka 357 dengan tiga elemen utama, yakni piktogram penari yang manantiang piriang (menatang piring), perahu layar, dan asap yang menyatu membentuk identitas visual Kota Padang.

"Proses untuk mendapatkan predikat UNESCO Gastronomy City telah dimulai sejak tahun 2025 hingga sekarang. Pada tahun ini, seluruh proses dan tahapan terus kita lakukan sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kota Padang agar pengakuan tersebut dapat diraih pada tahun 2027," katanya. 

Angka 357 melambangkan usia sekaligus perjalanan panjang Kota Padang sebagai pusat perdagangan, budaya, dan kuliner di pesisir barat Sumatera.

Sementara itu, piktogram penari yang terbentuk pada angka 3 merepresentasikan pramusaji Rumah Makan Padang yang sedang manantiang piriang.

Simbol tersebut menggambarkan keramahan masyarakat Minangkabau, keahlian dan profesionalisme dalam melayani tamu, serta tradisi kuliner yang diwariskan secara turun-temurun.

Elemen perahu layar yang terbentuk pada angka 5 melambangkan Kota Padang sebagai kota pelabuhan yang sejak dahulu menjadi tempat bertemunya berbagai bangsa, etnis, dan budaya. 

Simbol ini juga mencerminkan semangat merantau masyarakat Minangkabau, sekaligus menegaskan posisi Kota Padang sebagai kota pesisir dan gerbang perdagangan.

Adapun asap yang terbentuk pada angka 7 menggambarkan aroma khas masakan Minangkabau yang kaya akan rempah-rempah. 

Elemen tersebut menjadi simbol kehangatan, kenyamanan, serta daya tarik kuliner yang menggugah selera dan menjadi warisan gastronomi yang terus hidup di tengah masyarakat.

"Kita ada laut, kita punya masa depan yang memang harus kita tuju untuk mewujudkan visi kota, semangat merantau masyarakat Padang, serta melambangkan sebagai kota pesisir dan gerbang perdagangan," cakapnya. 

Seluruh elemen yang terdapat dalam logo Hari Jadi Kota Padang ke-357 merupakan representasi warisan gastronomi yang terus hidup dan berkembang di tengah masyarakat.

​"Ini seluruhnya adalah warisan gastronomi yang terasa hidup di Kota Padang," ujarnya. (Diskominfo)