 |
| Muhammad Khalidi Al Khair atau yang akrab disapa Khalil Chaniago ini mengawali pandangannya dengan mengingatkan bahwa kondisi fiskal Kota Padang pada 2027 menghadapi tekanan cukup berat. (Fotdok: Humas). |
BENTENGSUMBAR.COM - Di tengah tekanan fiskal yang membayangi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang Tahun Anggaran 2027, Fraksi PDI Perjuangan–PPP–Ummat DPRD Kota Padang menunjukkan sikap kritis dan konstruktif. Melalui juru bicaranya, Muhammad Khalidi Al Khair, fraksi gabungan ini menyampaikan sejumlah catatan strategis yang menitikberatkan pada kepentingan masyarakat, pemerataan pembangunan, serta transparansi pengelolaan keuangan daerah.
Sikap tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Padang dengan agenda Pendapat Akhir Fraksi terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027, Jumat (20/11/2026). Dalam forum penting itu, Muhammad Khalidi Al Khair tampil menyuarakan berbagai persoalan mendasar yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah sebelum anggaran ditetapkan dan dilaksanakan.
Bagi Fraksi PDIP–PPP–Ummat, APBD bukan sekadar dokumen angka dan administrasi pemerintahan. Lebih dari itu, anggaran daerah merupakan instrumen untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, setiap kebijakan belanja harus memiliki manfaat nyata, terutama bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian lebih besar.
Muhammad Khalidi Al Khair atau yang akrab disapa Khalil Chaniago ini mengawali pandangannya dengan mengingatkan bahwa kondisi fiskal Kota Padang pada 2027 menghadapi tekanan cukup berat. Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp2,74 triliun, turun Rp284,07 miliar atau 9,39 persen dibandingkan P-APBD 2026. Sementara belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp2,83 triliun, dengan defisit Rp90,39 miliar yang ditutup melalui SiLPA tahun sebelumnya.
Menghadapi situasi tersebut, Fraksi PDIP–PPP–Ummat mengingatkan pemerintah agar tidak menjadikan masyarakat kecil sebagai pihak yang menanggung beban peningkatan pendapatan daerah. Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,10 triliun harus dicapai melalui pembenahan sistem perpajakan, pemutakhiran data objek pajak, digitalisasi pemungutan, dan peningkatan kepatuhan wajib pajak.
Khalidi juga memberikan perhatian terhadap penurunan target pajak daerah dari Rp938,47 miliar menjadi Rp882,84 miliar. Menurutnya, langkah rasionalisasi tersebut patut diapresiasi. Namun, optimalisasi PAD harus tetap mengedepankan keadilan dan tidak menekan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat.
Tidak hanya persoalan pajak, Fraksi PDIP–PPP–Ummat turut mendesak evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Penurunan Lain-lain PAD yang Sah sebesar 73,69 persen menjadi Rp19,96 miliar serta kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp27,13 miliar menjadi catatan penting. Khalidi menilai aset dan penyertaan modal daerah harus mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi daerah.
Pada sisi belanja, Khalidi memberikan sorotan serius terhadap komposisi anggaran yang dinilai belum ideal. Belanja operasi mendominasi hingga 93,95 persen, sementara belanja modal hanya tersisa Rp164,43 miliar atau sekitar 5,80 persen dari total belanja. Bahkan, anggaran infrastruktur jalan, jaringan, dan irigasi mengalami penurunan hingga 85,83 persen menjadi Rp42,06 miliar.
 |
| Erismiati dari Fraksi Partai Ummat. (Foto: By). |
Bagi Fraksi PDIP–PPP–Ummat, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena pembangunan infrastruktur berhubungan langsung dengan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat. Jalan yang baik, jaringan yang memadai, serta infrastruktur pendukung lainnya merupakan kebutuhan penting yang tidak boleh terus terpinggirkan dalam kebijakan penganggaran.
Khalidi juga mempertanyakan kenaikan anggaran belanja modal tanah yang mencapai Rp24,63 miliar atau hampir 8,7 kali lipat. Di tengah pemangkasan anggaran pembangunan jalan dan gedung, ia meminta pemerintah memberikan penjelasan terbuka mengenai tujuan pengadaan tanah, dokumen perencanaan, serta status lahan yang akan dibeli. Transparansi diperlukan agar anggaran tidak berakhir menjadi SiLPA akibat persoalan teknis.
Persoalan belanja pegawai turut menjadi perhatian utama fraksi ini. Dengan alokasi mencapai Rp1,59 triliun atau 56,28 persen dari total belanja, Khalidi mengingatkan pentingnya penyusunan peta jalan penataan pegawai sesuai amanat Pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Di saat bersamaan, pemerintah juga diminta memperjuangkan kepastian hak, status, dan keberlanjutan pengabdian tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Dalam hal perlindungan sosial, Fraksi PDIP–PPP–Ummat menegaskan bahwa keterbatasan fiskal tidak boleh menghilangkan perhatian terhadap masyarakat rentan. Alokasi bantuan sosial dan hibah yang secara keseluruhan hanya sekitar 1,48 persen dari total belanja perlu dikawal agar tetap mampu menjangkau fakir miskin, lansia, penyandang disabilitas, serta masyarakat yang terdampak bencana. Penyalurannya pun harus transparan dan berbasis data yang akurat.
Sebagai kota yang memiliki risiko gempa bumi, tsunami, dan banjir, Padang juga membutuhkan perhatian serius dalam penganggaran kebencanaan. Khalidi menyoroti alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) yang hanya Rp7 miliar serta gabungan anggaran BPBD dan Dinas Pemadam Kebakaran sebesar 1,25 persen dari total APBD. Menurutnya, kesiapsiagaan dan mitigasi bencana merupakan kebutuhan mendasar yang tidak boleh dikorbankan atas nama efisiensi.
Perhatian terhadap pemerataan pembangunan juga menjadi salah satu pesan penting Muhammad Khalidi Al Khair. Ia meminta Pemko Padang membuka dasar penghitungan alokasi anggaran setiap kecamatan, terutama agar wilayah pinggiran seperti Bungus Teluk Kabung dan Lubuk Kilangan memperoleh perhatian yang proporsional. Pokok-pokok pikiran DPRD yang berasal dari aspirasi masyarakat melalui reses juga harus diakomodasi secara adil.
Di sisi lain, Fraksi PDIP–PPP–Ummat mendorong efisiensi birokrasi dengan memangkas belanja seremonial yang tidak memberikan dampak langsung terhadap pelayanan publik. Perjalanan dinas, rapat, dan konsumsi harus dievaluasi, sementara anggaran besar pada sektor pendidikan sebesar Rp954,26 miliar dan kesehatan Rp423,28 miliar wajib dipastikan benar-benar dirasakan peserta didik dan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan.
Menutup pandangannya, Khalidi mengingatkan pemerintah agar mempercepat penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan proses pengadaan barang/jasa sejak awal 2027. Langkah tersebut penting mengingat proyeksi SiLPA tahun berjalan berada pada titik nol sehingga pemerintah perlu menjaga kualitas penyerapan anggaran, menindaklanjuti temuan BPK, serta menghindari kebutuhan penarikan utang baru. Fraksi PDIP–PPP–Ummat juga menegaskan komitmennya mengawal pelaksanaan APBD melalui fungsi pengawasan secara konsisten dan meminta setiap pergeseran anggaran dilaporkan secara terbuka kepada DPRD maupun masyarakat.
Pada akhirnya, Fraksi PDI Perjuangan–PPP–Ummat menyatakan persetujuan terhadap Ranperda APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2027 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Persetujuan tersebut disertai catatan dan rekomendasi yang harus menjadi perhatian pemerintah. Melalui sikap kritis yang disampaikan Muhammad Khalidi Al Khair, fraksi ini menegaskan bahwa persetujuan anggaran bukan berarti menghentikan pengawasan. Justru, komitmen untuk memastikan setiap rupiah uang rakyat digunakan secara tepat, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat Kota Padang harus terus diperjuangkan.(Adv)