HEADLINE
Gubernur Mahyeldi: Nobar Piala Dunia 2026, Perkuat Kebersamaan dan Hidupkan UMKM    
Sabtu, Juni 27, 2026

On Sabtu, Juni 27, 2026

Gubernur Mahyeldi: Nobar Piala Dunia 2026, Perkuat Kebersamaan dan Hidupkan UMKM
Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah saat mengikuti nobar piala dunia antara Mesir melawan Iran di Aula Kantor Gubernur Sumbar, Sabtu (27/6/2026). (Foto: adpsb). 

BENTENGSUMBAR.COM
– Nonton bareng (nobar) pertandingan Piala Dunia 2026 bukan sekadar menjadi ajang menikmati pertandingan sepak bola, tetapi juga momentum mempererat kebersamaan masyarakat sekaligus menggerakkan perekonomian pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). 

Hal itu disampaikan Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah saat mengikuti nobar piala dunia antara Mesir melawan Iran di Aula Kantor Gubernur Sumbar, Sabtu (27/6/2026).

Kegiatan tersebut diikuti unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala OPD di lingkungan Pemprov Sumbar, mahasiswa, organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, serta masyarakat.

Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan apresiasi kepada TVRI yang telah menginisiasi penyelenggaraan nobar sebagai ruang kebersamaan yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat.

“Sepak bola memiliki kekuatan menyatukan berbagai kalangan. Antusiasme yang hadir hari ini menunjukkan bahwa olahraga dapat menjadi perekat kebersamaan. Semoga kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan pada pertandingan-pertandingan berikutnya hingga partai final,” ujar Mahyeldi.

Gubernur mengungkapkan, Pemprov Sumbar bersama TVRI juga telah berkoordinasi untuk pemanfaatan videotron yang tersebar di tujuh kabupaten dan kota sebagai lokasi penyelenggaraan nobar.

Pemerintah daerah diharapkan dapat menginisiasi kegiatan serupa sehingga masyarakat di berbagai daerah memiliki kesempatan menikmati pertandingan bersama.

Menurut Mahyeldi, siaran Piala Dunia ini juga memiliki nilai edukatif, terutama bagi generasi muda yang bercita-cita menjadi pesepak bola profesional.

Tayangan pertandingan kelas dunia diharapkan menjadi inspirasi sekaligus media pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan dan semangat berprestasi.

Ia juga mengapresiasi komitmen TVRI dalam menghadirkan siaran olahraga internasional hingga ke pelosok desa dan nagari, termasuk rencana penayangan Piala Dunia U-17. 

Dengan jangkauan siaran yang luas, masyarakat dapat menikmati tontonan berkualitas sekaligus mengikuti perkembangan sepak bola dunia.

Selain memperkuat kebersamaan, Mahyeldi menilai penyelenggaraan nobar juga memiliki dampak ekonomi yang nyata. 

Pada kegiatan kali ini, pemerintah turut menghadirkan pelaku UMKM agar dapat memanfaatkan tingginya jumlah pengunjung.

“Ke depan, apabila nobar bertepatan dengan Car Free Day, kawasan Kantor Gubernur yang didukung sejumlah videotron bisa menjadi pusat aktivitas masyarakat. Ini akan membuka peluang yang lebih besar bagi UMKM untuk meningkatkan penjualan,” katanya.

Menurut Gubernur, semakin banyak masyarakat yang hadir, semakin besar pula perputaran ekonomi yang tercipta bagi pelaku usaha. 

Karena itu, kegiatan nobar diharapkan menjadi salah satu instrumen yang mampu menghidupkan ruang publik, menggerakkan ekonomi kerakyatan, sekaligus memperkuat kebersamaan masyarakat.

Mahyeldi menambahkan, inisiatif tersebut juga sejalan dengan semangat pemerintah pusat yang menjadikan momentum Piala Dunia sebagai sarana hiburan yang memberi manfaat sosial dan ekonomi. 

Ia berharap semakin banyak pertandingan yang dapat disaksikan bersama di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota di Sumbar sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas. (Adpsb/rmz/bud)

Dinas ESDM Sumbar Berikan Penjelasan Terkait Perizinan Tambang Andesit di Kasang    
Sabtu, Juni 27, 2026

On Sabtu, Juni 27, 2026

Dinas ESDM Sumbar Berikan Penjelasan Terkait Perizinan Tambang Andesit di Kasang
Kepala Dinas ESDM Provinsi Sumbar, Helmi Heriyanto mengatakan izin diterbitkan setelah seluruh persyaratan yang diatur dalam regulasi terpenuhi. (Foto: adpsb). 

BENTENGSUMBAR.COM
– Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menegaskan bahwa proses penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) batu andesit di Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjelasan ini disampaikan untuk memberikan informasi yang utuh kepada masyarakat mengenai proses penerbitan maupun mekanisme evaluasi izin pertambangan.

Kepala Dinas ESDM Provinsi Sumbar, Helmi Heriyanto mengatakan izin diterbitkan setelah seluruh persyaratan yang diatur dalam regulasi terpenuhi. Persyaratan tersebut meliputi aspek administratif, teknis, lingkungan, dan tata ruang, termasuk rekomendasi serta dokumen yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, sebelum diverifikasi oleh instansi teknis sesuai kewenangannya.

“Izin usaha pertambangan batu andesit di Nagari Kasang tidak diterbitkan secara serta-merta. Ada tahapan yang harus dipenuhi dan seluruh persyaratan tersebut telah dilengkapi oleh pihak yang mengajukan izin,” ujar Helmi di Padang, Sabtu (27/6/2026).

Ia menjelaskan, setiap proses penyelenggaraan perizinan pertambangan memiliki mekanisme yang jelas dan berjenjang. Karena itu, apabila muncul dinamika setelah izin diterbitkan, penyelesaiannya juga harus ditempuh melalui mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Terkait adanya surat Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang meminta agar izin usaha pertambangan tersebut ditinjau kembali, Helmi mengatakan pihaknya menghormati langkah tersebut sebagai bagian dari komunikasi antarpemerintah dan akan menjadi salah satu bahan dalam proses evaluasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Namun demikian, Helmi menilai masyarakat juga perlu memahami secara utuh kronologi proses perizinan yang telah berjalan. Sebelum izin usaha pertambangan diterbitkan, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui perangkat daerah yang berwenang telah menerbitkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) atau persetujuan tata ruang sebagai salah satu persyaratan utama dalam proses perizinan.

Menurutnya, dokumen tersebut merupakan dasar yang menyatakan bahwa lokasi yang diajukan telah sesuai dengan peruntukan tata ruang daerah. Tanpa adanya persetujuan tersebut, proses perizinan tidak dapat dilanjutkan ke tahapan berikutnya.

“Artinya, persetujuan tata ruang dari pemerintah kabupaten telah menjadi bagian dari rangkaian proses penerbitan izin. Karena itu, ketika saat ini muncul permintaan peninjauan kembali, kami cukup heran. Kenapa pihak Kabupaten tidak menarik surat Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) yang telah diterbitkannya saja? ,"ungkap Helmi

Selain itu, pembahasan dokumen izin lingkungan berupa UKL-UPL juga telah dibahas Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumbar bersama tim teknis sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ia menegaskan bahwa penjelasan ini penting disampaikan agar masyarakat memperoleh informasi yang lengkap dan tidak melihat persoalan hanya dari satu sudut pandang saja.

Helmi menambahkan, apabila terdapat perubahan kondisi di lapangan ataupun keberatan dari masyarakat, pemerintah memiliki mekanisme evaluasi yang dapat ditempuh sesuai ketentuan hukum. Oleh karena itu, setiap persoalan perlu diselesaikan melalui prosedur yang berlaku agar memberikan kepastian hukum serta menjamin proses pengambilan keputusan dilakukan secara objektif dan akuntabel.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Sumbar menghormati berbagai aspirasi masyarakat yang berkembang terkait rencana kegiatan pertambangan di Nagari Kasang. Aspirasi tersebut akan menjadi perhatian pemerintah dalam proses pengambilan kebijakan.

“Kami memahami adanya kekhawatiran masyarakat. Semua aspirasi tentu akan menjadi bagian dari bahan evaluasi pemerintah. Namun setiap keputusan harus tetap berada dalam koridor hukum, berdasarkan data, fakta, dan ketentuan yang berlaku,” katanya.

Helmi mengatakan Dinas ESDM Sumbar terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten, kementerian terkait, serta instansi teknis lainnya guna memastikan seluruh proses berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi.

Ia juga mengajak seluruh pihak untuk mengedepankan dialog, menyampaikan informasi secara objektif, serta menghormati proses yang sedang berlangsung agar penyelesaian persoalan dapat dilakukan secara baik dan tetap menjaga kondusivitas di tengah masyarakat.

“Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berkomitmen mewujudkan tata kelola pertambangan yang baik. Setiap keputusan akan diambil secara hati-hati dengan mengedepankan kepastian hukum, perlindungan lingkungan, keselamatan masyarakat, serta pembangunan yang berkelanjutan,” tutup Helmi. (adpsb/bud)

Dibuka Kadis Arpus Sumbar, Musda IKAPI Pilih Alizar Ketua IKAPI Sumbar 2026-2031    
Sabtu, Juni 27, 2026

On Sabtu, Juni 27, 2026

Dibuka Kadis Arpus Sumbar, Musda IKAPI Pilih Alizar Ketua IKAPI Sumbar 2026-2031
Musyawarah Daerah (Musda) IKAPI Sumatera Barat yang digelar Sabtu (27/6/2026) di ruang Theater Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang. (Foto: Ist). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Alizar Tanjung terpilih menjadi Ketua Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) Provinsi Sumatera Barat periode 2026-2031, pada Musyawarah Daerah (Musda) IKAPI Sumatera Barat yang digelar Sabtu (27/6/2026) di ruang Theater Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang. Alizar Tanjung unggul meraih 25 suara, sedangkan pesaingnya Novic Ferial meraih 24 suara. 

Pimpinan sidang Armaidi Tanjung usai penghitungan suara menyebutkan, dengan perolehan suara tersebut, maka Alizar Tanjung ditetapkan sebagai Ketua IKAPI Sumatera Barat periode 2026-2031. 

“Sedangkan untuk penyusunan kepengurusan lengkap, disepakati peserta Musda IKAPI tujuh orang tim formatur. Masing-masing Ketua terpilih Alizar Tanjung sebagai ketua, didampingi Novic Ferial, Armaidi Tanjung, Resthy Anggreta Sari, Heru Sumaryanto,   Engriyo dan Ilham. Tim Formatur diberi waktu 15 hari untuk penyusunan kepengurusan lengkap IKAPI Sumatera Barat lima tahun ke depan,” tutur Armaidi Tanjung.

Musda IKAPI Sumatera Barat dibuka Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat Jumaidi, S.Pd, M.Pd, dihadiri Ketua IKAPI Sumatera Barat 2021-2026 Purwadi dan peserta dari 60 penerbit di Sumatera Barat.

Jumaidi dalam sambutannya menyebutkan, pentingnya peran IKAPI yang menghimpun para penerbit dalam mendukung meningkatkan indeks membaca masyarakat. Penerbit yang menerbitkan buku merupakan jembatan antara penulis dengan publik. 

Penerbit menghasilkan buku yang merupakan karya para penulis, kemudian didistribusikan ke masyarakat, baik melalui toko buku, perpustakaan maupun kepada pembaca buku.

“IKAPI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari gerakan literasi. Terkait literasi jangan hanya tertuju kepada Dinas Perpustakaan. Karena literasi bisa oleh siapa saja, kapan saja dan di mana saja. Karena aktivitas membaca tidak hanya di Dinas Perpustakaan. Aktivitas membaca bisa dilakukan di banyak tempat,” tutur Jumaidi.

Jumaidi berharap, Musda IKAPI Sumatera Barat akan melahirkan kepengurusan yang lebih kreatif, inovatif, dan bersama-sama mendorong peningkatan literasi membaca di tengah masyarakat.

“Jangan takut dengan era digital yang menyaingi buku. Di banyak negara majuu saat ini, sudah mulai banyak juga yang kembali menggunakan buku dalam aktifitas belajar di lembaga pendidikan. Itu artinya, buku kembali dibutuhkan dalam proses belajar di sekolah atau di perguruan tinggi,” tutur Jumaidi.

Ketua IKAPI Sumatera Barat terpilih periode 2026-2031 Alizar Tanjung usai terpilih menyebutkan, agenda yang mendesak tentu menyusun kepengurusan lengkap. Selanjutnya Menyusun program kerja lima tahun ke depan dengan melibatkan semua pengurus yang sudah dipilih.

“Terutama meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak, baik Pemerintah Daerah, Lembaga Pendidikan maupun pihak lainnya dalam mendorong pertumbuhan buku di Sumatera Barat. Bagaimana penerbit Sumatera Barat bisa berkembang lebih baik ke depannya,” tutur Alizar Tanjung Direktur Rumahkayu Pustaka Utama.

Usai pembukaan Musda, tujuh penerbitkan menyumbangkan 77 buku kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang yang diwakili Nurpitri. 

Masing-masing dari penerbit Pustaka Artaz, Afifa Utama, Jasa Surya, Suri, Langsung Terbit, Brimeta Publisher dan UMSB Press.  (at)

Kolaborasi RSUD dr. Rasidin dan Ikasmandu 91, 103 Anak Mengikuti Khitan Massal    
Sabtu, Juni 27, 2026

On Sabtu, Juni 27, 2026

Kolaborasi RSUD dr. Rasidin dan Ikasmandu 91, 103 Anak Mengikuti Khitan Massal
Kegiatan yang mengusung slogan "Khitan Massal: Wujud Nyata Padang Melayani" tersebut menjadi bagian dari upaya memberikan pelayanan kesehatan sekaligus kepedulian sosial kepada masyarakat. (Foto: Diskominfo). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Sebanyak 103 anak mengikuti kegiatan khitan massal yang digelar oleh RSUD dr. Rasidin Kota Padang bekerja sama dengan Ikatan Alumni SMA Negeri 2 Padang (Ikasmandu) Angkatan 1991, Sabtu, 27 Juni 2026, di Lantai IV RSUD dr Rasidin. 

Hadir pada kesempatan itu, Direktur RSUD dr Rasidin, dr. Lismawati, Ketua Ikasmandu 91, Rilianty Basril dan Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Padang, Nuragusman Eka Putra. 

Kegiatan yang mengusung slogan "Khitan Massal: Wujud Nyata Padang Melayani" tersebut menjadi bagian dari upaya memberikan pelayanan kesehatan sekaligus kepedulian sosial kepada masyarakat.

Direktur dr. Lismawati mengatakan, pelaksanaan khitan massal ini sejalan dengan visi dan program Pemerintah Kota Padang, yakni Padang Melayani dengan menempatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai prioritas utama.

"Rumah sakit bukan hanya sekadar melayani pasien yang datang berobat, tetapi juga hadir melalui kegiatan sosial seperti khitan massal untuk membantu masyarakat, khususnya keluarga yang kurang mampu," ujarnya. 

Di pelaksanaan tahun ini terdapat dua peserta yang merupakan mualaf dan turut mengikuti prosesi khitan massal tersebut. Menurutnya, kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan keberkahan bagi para peserta serta keluarga mereka.

"Khitan massal bukan hanya memiliki nilai sosial dan keagamaan, tetapi juga memiliki manfaat medis berupa menjaga kebersihan organ reproduksi serta membantu menurunkan risiko penyakit tertentu, termasuk kanker kelamin," cakapnya. 

Ketua Ikasmandu 91, Rilianty Basril mengatakan, kegiatan khitan massal merupakan salah satu program sosial rutin yang dijalankan oleh alumni selain kegiatan donor darah.

Kerja sama dengan berbagai pihak menjadi bentuk komitmen alumni untuk terus hadir dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat Kota Padang melalui kegiatan-kegiatan kemanusiaan dan sosial.

"Untuk kegiatan donor darah, kami sudah melaksanakannya dua kali, yakni pada tahun 2023 dan 2026. Sedangkan khitan massal juga telah dua kali kami selenggarakan, yaitu pada tahun 2024 di Rumah Sakit Unand dan tahun ini di RSUD dr. Rasidin," ujarnya. 

Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Padang, Nuragusman Eka Putra, mengapresiasi dedikasi alumni Angkatan 1991 yang secara konsisten menjalankan berbagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

"Hari ini kegiatan berjalan lancar dengan jumlah peserta mencapai 103 orang. Kami atas nama sekolah mengucapkan terima kasih kepada alumni 91 atas dedikasi luar biasa yang terus berlanjut setiap tahun untuk anak-anak bangsa, khususnya di Kota Padang," tukuknya. 

Pihak sekolah merasa bangga karena para alumni tetap menjaga hubungan dengan almamater dan terus memberikan kontribusi positif bagi masyarakat maupun dunia pendidikan.

"Kami mengucapkan selamat dan sukses kepada alumni 91. Mudah-mudahan segala urusan dimudahkan, diberikan kelancaran rezeki, dan terus dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Kami bangga karena alumni selalu mengingat sekolah tempat mereka menimba ilmu," harapnya. 

Melalui kolaborasi antara RSUD dr. Rasidin dan Ikasmandu 91 tersebut, semangat gotong royong dan kepedulian sosial kembali diwujudkan dalam bentuk pelayanan kesehatan yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, sekaligus memperkuat implementasi visi Kota Padang sebagai kota yang hadir dan melayani warganya. (Diskominfo)

Wawako Maigus Nasir Subuh Mubarakah di Masjid Nurul Ikhlas Surau Gadang Nanggalo    
Sabtu, Juni 27, 2026

On Sabtu, Juni 27, 2026

Wawako Maigus Nasir Subuh Mubarakah di Masjid Nurul Ikhlas Surau Gadang Nanggalo
Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir memberikan tausiyah pada kegiatan Subuh Mubarakah yang digelar Masjid Nurul Ikhlas, Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo. (Foto: Prokompin) 

BENTENGSUMBAR.COM
- Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir memberikan tausiyah pada kegiatan Subuh Mubarakah yang digelar Masjid Nurul Ikhlas, Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Sabtu 27 Juni 2026.

Selain Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir, hadir Plt Kabag Kesra Zul Asfi Lubis, Camat Nanggalo David Ferdinand, para lurah se-Kecamatan Nanggalo dan Jamaah Masjid Nurul Ikhlas.

Maigus Nasir mengajak masyarakat memaknai hijrah tidak hanya sebagai perpindahan tempat, tetapi juga sebagai perubahan diri menuju kehidupan yang lebih baik dengan meninggalkan segala perbuatan yang dilarang Allah SWT.

"Secara bahasa, hijrah berarti meninggalkan atau berpindah. Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim bersabda bahwa orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT," katanya. 

Maigus Nasir menjelaskan semangat hijrah harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dengan menjauhi dan menolak berbagai bentuk kemaksiatan. Pemerintah Kota Padang terus menggaungkan upaya pencegahan kemaksiatan melalui berbagai kegiatan sosial dan keagamaan, seperti Parade Tauhid, Deklarasi Anti Narkoba, serta gerakan Tolak LGBT.

"Momentum 1 Muharram 1448 Hijriah ini hendaknya menjadi pengingat bagi kita semua. Jika ingin meraih rahmat dan keberkahan Allah SWT, maka wujudkanlah masyarakat yang beriman, bertakwa, serta menjauhi segala bentuk kemaksiatan," ujarnya. 

Menurut Maigus, jihad pada masa sekarang tidak selalu diwujudkan dengan mengangkat senjata sebagaimana pada masa Rasulullah SAW. Jihad yang paling berat saat ini adalah melawan kemungkaran dan menjaga generasi muda agar tidak terjerumus dalam perbuatan yang merusak.

"Jihad hari ini adalah menjaga anak-anak kita. Karena itu Pemerintah Kota Padang menghadirkan Program Smart Surau yang bertujuan mengajak anak-anak kembali meramaikan masjid, belajar mengaji, serta membiasakan diri dengan berbagai kegiatan keagamaan," cakapnya. 

Ketua Pengurus Masjid Nurul Ikhlas Idrial Idrus menyampaikan bahwa kegiatan Subuh Mubarakah tersebut untuk pertama kalinya digelar sejak memasuki Tahun Baru Islam 1448 Hijriah.

"Kami berharap Subuh Mubarakah ini menjadi awal yang baik dalam menjalani Tahun Baru Islam. Semoga semangat hijrah tidak hanya menjadi seremonial, tetapi benar-benar diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui peningkatan ibadah, akhlak, dan kepedulian terhadap sesama," terangnya. (Prokimpin)

Pemko dan DPRD Kota Padang Sepakati Perubahan KUA dan Perubahan PPAS APBD TA 2026, Ini Kata Wako Fadly Amran    
Sabtu, Juni 27, 2026

On Sabtu, Juni 27, 2026

Pemko dan DPRD Kota Padang Sepakati Perubahan KUA dan Perubahan PPAS APBD TA 2026, Ini Kata Wako Fadly Amran
Wako Fadly Amran menyampaikan bahwa penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS APBD TA 2026 telah melalui seluruh tahapan sesuai ketentuan. (Foto: Prokompin). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Dewan Perwakil Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap KUA-PPAS APBD Perubahan TA 2026, Ruang Sidang DPRD Kota Padang, Sabtu 27 Juni 2026.

Hadir pada kesempatan itu, Wali Kota Padang Fadly Amran, Wakil Ketua DPRD Kota Padang Mastilizal Aye, Wakil Ketua DPRD Kota Padang Osman Ayub, Asisten Pemerintahan dan Kesra Tarmizi Ismail, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Didi Aryadi, Asisten Administrasi Umum Corri Saidan, Unsur Forkopimda, Anggota DPRD, Pimpinan OPD dan stakholder terkait.

Penandatanganan kesepakatan Perubahan KUA dan PPAS APBD TA 2026 ditandatangani langsung Wali Kota Fadly Amran bersama Wakil Ketua DPRD Kota Padang Mastilizal Aye dan Osman Ayub.

Wako Fadly Amran menyampaikan bahwa penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS APBD TA 2026 telah melalui seluruh tahapan sesuai ketentuan. Proses tersebut diawali dengan penyampaian dokumen kepada DPRD pada 15 Juni 2026, dilanjutkan dengan rapat kerja komisi bersama perangkat daerah serta pembahasan antara badan anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

"Alhamdulillah, pada hari ini kita telah menyelesaikan salah satu tahapan penting dalam proses penyusunan Perubahan APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2026, yaitu penandatanganan Kesepakatan Bersama tentang Perubahan KUA dan Perubahan PPAS APBD TA 2026," katanya. 

Fadly Amran memaparkan gambaran umum postur APBD Kota Padang pada tahap kesepakatan tersebut. Setelah melalui pembahasan bersama antara perangkat daerah, komisi DPRD, Badan Anggaran DPRD, dan TAPD, total APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2026 disepakati sebesar Rp3,21 triliun, meningkat sekitar 18,8 persen dibandingkan APBD awal yang sebesar Rp2,7 triliun.

 "Anggaran ini akan kita gunakan untuk mencapai-capai terget tahun ini, seperti penyelenggaraan Porprov, penanganan bencana hidrometerologi yang terjadi 2025 lalu, Perayaan Hari jadi Kota Padang, dan mewudkan cita-cita Kota Padang menjadi Kota Gastronomi Dunia dibawah pengakuan Unesco. Selain itu anggaran ini juga digunakan untuk mewujudkan visi misi kejayaan Kota Padang," cakapnya. 

Fadly Amran melanjutkan bahwa dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang telah disepakati, beserta laporan akhir Badan Anggaran dan pandangan akhir fraksi, akan menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Pemerintah Kota Padang akan melaksanakan desk pembahasan RKA bersama seluruh perangkat daerah sebagai bagian dari penyempurnaan rancangan perubahan APBD TA 2026. Rancangan tersebut dijadwalkan akan disampaikan kepada DPRD Kota Padang pada 3 Juli 2026 untuk memasuki tahapan pembahasan berikutnya," urainya. (Prokompin)

Dipimpin Mastilizal Aye, DPRD Kota Padang Gelar Rapat Paripurna Pendapat Akhir Fraksi-fraksi terhadap P-KUA dan P-PPAS TA 2026    
Sabtu, Juni 27, 2026

On Sabtu, Juni 27, 2026

Dipimpin Mastilizal Aye, DPRD Kota Padang Gelar Rapat Paripurna Pendapat Akhir Fraksi-fraksi terhadap P-KUA dan P-PPAS TA 2026
Wakil Ketua DPRD Kota Padang Mastilizal Aye, SH., salaman dengan Wali Kota Padang Fadly Amran didampingi Wakil Ketua DPRD Osman Ayub dan Asisten Cory Saidan. (Foto: Humas). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Wakil Ketua DPRD Kota Padang Mastilizal Aye, SH., memimpin rapat paripurna dengan agenda Pendapat Akhir Fraksi-fraksi terhadap P-KUA dan P-PPAS tahun Anggaran 2026, Sabtu, 27 Juni 2026, bertempat di ruang sidang utama DPRD Kota Padang. 

Pada kesempatan itu, ia didampingi Wakil Ketua Osman Ayub, dan Sekretaris DPRD Kota Padang Hendrizal Azhar serta dihadiri segenap anggota DPRD Kota Padang. 

Rapat paripurna itu dihadiri langsung Wali Kota Padang Fadly Amran dan segenap Kepala OPD, Direktur RSUD Rasyidin, Direktur Perumda, Baznas, unsur Forkopinda dan tamu undangan lainnya.  

Menurut Mastilizal Aye, berdasarkan absensi, anggota DPRD Kota Padang yang tercatat menghadiri rapat adalah berjumlah 31 orang dari 45 orang dan selebihnya menyatakan izin, sehingga rapat memenuhi kuorum.

"Karena rapat paripurna sudah memenuhi kuorum, maka kita nyatakan dapat dibuka secara umum," kata Aye, dan meminta masing-masing fraksi menyapaikan pendapat akhirnya. 

Fraksi PAN Singgung Bertambahnya Belanja Modal

Dipimpin Mastilizal Aye, DPRD Kota Padang Gelar Rapat Paripurna Pendapat Akhir Fraksi-fraksi terhadap P-KUA dan P-PPAS TA 2026
Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kota Padang, Rustam Effendi. (Humas). 

Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kota Padang, Rustam Effendi membacakan pendapat akhir fraksi PAN. Ia pun menyoroti kenaikan belanja modal. 

Fraksi PAN berharap  dengan  bertambahnya  belanja  modal  sebesar Rp304,422 miliar, belanja barang dan jasa sebesar Rp153,389 miliar  dan  belanja  hibah  sebesar  Rp59,350  miliar  dapat mendukung  dan  mempercepat  akselari  visi  Smart  City  dan Kota  Sehat,  peningkatan  daya  tarik  pariwisata  dan peningkatan produktivitas industri kreatif. 

"Masih  terkait  dengan  kenaikan  belanja  modal  yang mencapai  Rp306,422  miliar  itu,  Fraksi  PAN  berharap  bisa dilaksanakan hingga tuntas, mengingat dari tahapan APBD-P 2026, diperkirakan bisa dieksekusi di tiga atau empat bulan terakhir tahun ini. Fraksi PAN tidak ingin, belanja modal yang tidak terlaksana dan tuntas itu menjadi Silpa," tegasnya.

Selain itu, dengan adanya  penambahan  anggaran  Satpol  PP  ini,  Fraksi  PAN berharap dalam penegakan Perda dan Perkada, Satpol PP jangan tebang pilih. 

Sebab hingga saat ini, masih ada yang pedagang  yang  berjualan  memanfaatkan  fasilitas  umum (fasum) maupun fasum dijadikan untuk kepentingan pribadi dan kelompok.  

Fraksi Partai Gerindra Singgung Inspektorat, Setuju Pemberdayaan UMKM

Dipimpin Mastilizal Aye, DPRD Kota Padang Gelar Rapat Paripurna Pendapat Akhir Fraksi-fraksi terhadap P-KUA dan P-PPAS TA 2026
Juru bicara Fraksi Partai Gerindra, Dewi Susanti. (Humas). 

Melalui juru bicaranya, Dewi Susanti, Fraksi Partai Gerindra mendesak agar kegiatan pemantauan dan evaluasi Inspektorat tidak lagi sekadar formalitas, melainkan diintegrasikan sepenuhnya dengan indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) dari KPK. 

Hal ini mencakup tiga langkah konkret: (1) Integrasi Sistem Digital: Seluruh hasil pemantauan dan evaluasi harus terhubung dengan sistem e-government; (2) Mitigasi Risiko Berbasis Data dari indikator MCP  untuk  memprioritaskan  audit  terhadap  OPD  yang  memiliki risiko  tinggi;  dan  (3)  Kolaborasi  Penegakan  Hukum:  apabila ditemukan adanya pelanggaran. 

Selain itu, Fraksi  Partai  Gerindra  setuju  agar  anggaran  pemberdayaan difokuskan pada UMKM produktif yang berpotensi menghasilkan PAD, yang disalurkan melalui Dinas teknis terkait (Koperasi dan UKM, Perdagangan,  Ketenagakerjaan,  serta  Perindustrian). 

Meski demikian, Fraksi Partai Gerindra memberikan beberapa syarat dengan menerapkan tiga langkah konkret: 

(1) Memberikan stimulus modal kerja dan bantuan restocking bagi UMKM yang terdampak banjir;  

(2)  Memberikan  pendampingan  digitalisasi  untuk memperluas pasar usaha; dan 

(3) Melakukan verifikasi ulang data secara akurat guna memastikan bantuan tepat sasaran kepada UMKM yang benar-benar terdampak dan produktif.

Fraksi PKS Berikan Apresiasi

Dipimpin Mastilizal Aye, DPRD Kota Padang Gelar Rapat Paripurna Pendapat Akhir Fraksi-fraksi terhadap P-KUA dan P-PPAS TA 2026
Gufron dari Fraksi PKS serahkan dokumen ke pimpinan sidang. (Humas) 

Fraksi PKS mengapresiasi meningkatnya pendapatan daerah sebesar 1,03 Triliun rupiah, sebelumnya pada APBD awal 2026 1,02 Triliun rupiah, khususnya bertambahnya dana transfer dari pemerintah pusat sebesar 2,02 triliun sebelumnya APBD awal 2026 1,53 Triliun rupiah. 

Namun demikian, peningkatan pendapatan tersebut harus diikuti dengan peningkatan kualitas belanja daerah, bukan sekadar peningkatan nominal anggaran. 

Fraksi PKS mencermati bahwa struktur pendapatan Kota Padang masih didominasi oleh Pendapatan Transfer sebesar Rp2,02 triliun atau sekitar 66% dari total pendapatan daerah sebesar Rp3,06 triliun, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sebesar Rp1,04 triliun atau sekitar 34%. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian fiskal Kota Padang masih perlu ditingkatkan.

Fraksi PKS mendorong Pemerintah Kota untuk lebih serius menggali potensi PAD melalui optimalisasi pajak dan retribusi daerah, peningkatan kinerja BUMD, digitalisasi pelayanan perpajakan, serta pemanfaatan aset daerah secara produktif tanpa menambah beban masyarakat.

"Setiap tambahan anggaran harus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui pelayanan publik yang semakin baik, pembangunan infrastruktur yang berkualitas, serta pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk masyarakat," katanya. 

Selain itu, Fraksi PKS melihat belanja pegawai masih dominan. Alasannya, dengan melihat struktur KUPA PPAS 2025.

"Kami mencermati komposisi belanja daerah, Fraksi PKS mencermati bahwa Belanja Pegawai mencapai Rp1,526 triliun, atau sekitar 47,6% dari total belanja daerah sebesar Rp3,207 triliun," jelasnya.

Sementara itu, Belanja Modal hanya sebesar Rp527,36 miliar atau sekitar 16,4% dari total belanja. Komposisi ini menunjukkan bahwa ruang fiskal pemerintah untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat masih relatif terbatas. 

Fraksi PKS berharap efisiensi belanja aparatur terus dilakukan sehingga porsi belanja pembangunan dapat ditingkatkan.

"Kami mendorong Pemerintah Daerah agar melakukan langkah-langkah strategis dalam menata ulang struktur belanja daerah, terutama dengan memastikan bahwa belanja pegawai tidak menggerus ruang fiskal untuk belanja publik yang lebih produktif," cakapnya. 

Perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap beban pegawai, termasuk perencanaan pegawai kedepan yang lebih realistis dan terukur, agar tidak menjadi beban jangka panjang yang tidak seimbang dengan kemampuan keuangan daerah. 

Fraksi Partai Demokrat Sorot SiLPA

Dipimpin Mastilizal Aye, DPRD Kota Padang Gelar Rapat Paripurna Pendapat Akhir Fraksi-fraksi terhadap P-KUA dan P-PPAS TA 2026
Juru bicara Fraksi Partai Demokrat, Rusdi. (Humas). 

Kenaikan penerimaan SiLPA sebesar Rp66,4 miliar yang bersumber dari SiLPA Tahun 2025 pada Perubahan KUA-PPAS merupakan salah satu gambaran bahwa sebagian kemungkinan bersumber dari kegiatan tahun sebelumnya yang tidak terlaksana dengan berbagai alasan. 

"Oleh karena itu, kami mengingatkan agar pelaksanaan kegiatan tidak dilakukan pada akhir tahun anggaran sehingga tidak terjadi SiLPA yang terlalu besar pada Tahun 2026," ujar jubir Fraksi Partai Demokrat, Rusdi. (Adv)

Teman Hebat Records Rilis 15 Lagu Penyanyi Berkebutuhan Khusus, Dunia Musik Jadi Ruang Inklusif untuk Berkarya    
Sabtu, Juni 27, 2026

On Sabtu, Juni 27, 2026

Teman Hebat Records Rilis 15 Lagu Penyanyi Berkebutuhan Khusus, Dunia Musik Jadi Ruang Inklusif untuk Berkarya
Teman Hebat Records rilis 15 lagu penyanyi berkebutuhan khusus, dunia musik jadi ruang inklusif untuk berkarya. (Dok. Istimewa)

BENTENGSUMBAR.COM
– Teman Hebat Records kembali menghadirkan langkah besar bagi dunia musik Indonesia dengan merilis 15 lagu terbaru yang dibawakan oleh anak-anak dan remaja berkebutuhan khusus. 

Seluruh karya tersebut resmi tersedia di berbagai platform musik digital mulai Jumat, 26 Juni 2026, sekaligus menjadi tonggak lahirnya penyanyi-penyanyi muda yang memiliki karya orisinal dan identitas musikal masing-masing.

Peluncuran tersebut menjadi bagian dari misi besar Teman Hebat Records sebagai rumah kreatif bagi anak dan remaja berkebutuhan khusus, meliputi Down Syndrome, Autism, ADHD, Dyslexia, Slow Learner, hingga penyandang disabilitas. 

Bersama Senada Studio's, Teman Hebat Records membuktikan bahwa dunia musik mampu menjadi ruang yang inklusif bagi siapa saja yang ingin berkarya.

Founder Teman Hebat Records, Rulli Aryanto kepada awak media pada Sabtu (27/6/2026) mengatakan antusiasme masyarakat saat proses open talent semakin menguatkan alasan berdirinya label musik tersebut. 

Menurutnya, banyak talenta luar biasa yang selama bertahun-tahun belum memperoleh ruang untuk berkembang.

"Semakin memperjelas arah dan tujuan didirikannya Teman Hebat Records sebagai rumah bagi anak-anak dan remaja berkebutuhan khusus yang ingin berkarya dan punya lagu sendiri. Waktu kami membuka talent, ternyata animonya sangat besar. Artinya masih banyak potensi yang bisa digali, terutama dalam bidang menyanyi," ujar Rulli Aryanto.

Sebanyak 15 lagu yang diluncurkan masing-masing dibawakan oleh Kinanthi Ulfidiyanaa melalui Wujudkan Impian, Evi Lugvianty Craib (Tak Harus Sama), Junior Noya (Kuat Dengan Cara Kita), Shafaminata (Aku Tak Sendiri), Vanessa Adelynn (Kisah Kita), Azka Farzana (Indah Dibalik Semua), Velovelyn Gwen (Semoga), Aisha Natasya (Aku Hebat Aku Bisa), Kenzie Rachel Andrea (Genggam Harapan), Ben Hite (Jangan Ragukan Dirimu), Azalea Dzahin (Pasti Bisa), Alika Ashadewi (Lebih Dari Segalanya), Vanesa Audrey (Hebat & Juara), Jihan Nicklany (Kita Semua Teman), serta Vanita Hiadah Rizky Aryo Putri melalui Caraku Sendiri.

Seluruh karya dipersembahkan oleh Teman Hebat Records bersama PasarLagu. Produksi musik dikerjakan oleh Rulli Aryanto, Tixxy (Tety Widiastuti), Senada Studio's, Kenneth Trevi, Denny Boy, Ivan Daniel, Andrea, serta didukung NPSCorp, Utut Utama Agung, BikinKlip, dan Kunamkane sebagai bagian dari gerakan yang menghadirkan ruang berkarya bagi setiap anak Indonesia tanpa memandang keterbatasan.

Proses produksi berlangsung dengan pendekatan yang berbeda dari rekaman musik pada umumnya. Tim produksi menyesuaikan setiap materi lagu dengan kemampuan masing-masing penyanyi agar mereka mampu menyampaikan pesan lagu secara maksimal tanpa kehilangan karakter.

Rulli menjelaskan penulisan lirik menjadi salah satu perhatian utama selama proses kreatif berlangsung. 

"Lirik tidak bisa terlalu rapat tanpa mengurangi pesan yang ingin disampaikan. Beruntung tim produksi sudah beberapa kali menangani produksi bersama anak Down Syndrome maupun anak berkebutuhan khusus lainnya," ungkapnya.

Bagi Teman Hebat Records, keberhasilan proyek tersebut tidak semata diukur dari kualitas rekaman atau jumlah pendengar.

Lebih dari itu, keberhasilan lahir ketika semakin banyak anak berkebutuhan khusus berani bermimpi menjadi penyanyi dan terus berkarya secara konsisten.

"Kami berharap mereka tidak berhenti pada satu lagu saja. Mereka perlu terus belajar dan berproses agar memiliki identitas sebagai penyanyi. Identitas tersebut akan menjadi bekal penting bagi masa depan mereka," kata Rulli.

Teman Hebat Records bersama Senada Studio's juga membawa visi yang jauh lebih luas daripada sekadar memproduksi musik.

Seluruh program dirancang agar setiap anak memperoleh kesempatan belajar, berkarya, hingga menjadikan bakat sebagai profesi yang dikelola secara profesional.

Rulli mengaku banyak momen emosional selama proses rekaman berlangsung. Salah satu pengalaman paling membekas hadir saat melihat perjuangan setiap anak memberikan kemampuan terbaik sesuai versi mereka masing-masing.

"Mereka mengajarkan bahwa menjadi bagus merupakan proses. Seseorang harus terus bergerak, tidak berhenti, tidak menyerah, dan terus belajar," tutur Rulli.

Pelajaran lain yang paling membekas baginya adalah bagaimana setiap anak mampu mensyukuri setiap langkah kehidupan meski menghadapi tantangan yang tidak ringan. Semangat tersebut menjadi pengingat bahwa perjuangan sering kali melahirkan rasa syukur yang lebih besar.

"Saya melihat pelajaran hidup yang luar biasa. Manusia yang diciptakan istimewa dengan tantangan yang istimewa akan lebih menghargai banyak hal yang Tuhan berikan dalam hidup," tambahnya.

Founder Teman Hebat Records, Yuly Twins, memandang perjalanan seluruh penyanyi jauh lebih bernilai dibanding hasil akhir rekaman. 

Sebagai ibu yang juga memiliki anak berkebutuhan khusus, ia memahami bahwa perjuangan sesungguhnya telah berlangsung jauh sebelum mereka memasuki studio.

"Bagi aku, proses mereka jauh lebih berharga. Mereka bukan hanya belajar menyanyikan lagu, tetapi sedang belajar percaya pada kemampuan mereka sendiri selangkah demi selangkah," ujar Yuly Twins.

Menurut Yuly Twins, setiap anak melewati tantangan yang berbeda. Sebagian masih belajar membaca, sebagian lain menghafal lirik melalui pendengaran, bahkan ada yang dibantu orang tua dengan gerakan visual agar lebih mudah memahami setiap bait lagu.

Pendampingan keluarga menjadi fondasi utama dalam membangun rasa percaya diri anak. 

Selama bertemu dengan 15 keluarga penyanyi, Yuly Twins melihat satu kesamaan yang sangat kuat, yakni keyakinan orang tua selalu menjadi sumber keberanian anak.

"Kepercayaan diri anak tumbuh dari keyakinan orang tuanya terlebih dahulu. Orang tua yang terus percaya akan memberi kesempatan lebih besar bagi anak untuk percaya kepada dirinya sendiri," jelasnya.

Momen paling berkesan baginya hadir ketika para penyanyi pertama kali mengenakan headset dan mendengar suara mereka melalui perangkat rekaman profesional. Ekspresi bahagia, bangga, dan takjub menjadi pemandangan yang sulit dilupakan.

"Mereka tersenyum lebar, sangat bangga, bahkan tidak menyangka suara mereka akan didengar banyak orang. Bagi orang lain mungkin sederhana, tetapi bagi aku menjadi kebahagiaan yang sangat besar," kenangnya.

Selama proses latihan, tim Teman Hebat Records lebih mengutamakan rasa nyaman dibanding mengejar hasil secara instan. 

Pendekatan personal dilakukan kepada setiap anak sesuai karakter masing-masing sehingga mereka merasa diterima sebelum mulai bernyanyi.

"Kami memberikan ruang untuk mengenal studio, mengenal tim, bermain, bercanda, dan mengikuti ritme mereka. Setelah merasa aman dan diterima, mereka jauh lebih mudah menunjukkan kemampuan terbaik," kata Yuly Twins.

Yuly Twins juga mengajak seluruh orang tua agar tidak pernah berhenti memberi kesempatan kepada anak untuk mencoba. 

Konsistensi latihan, pengulangan, serta dukungan tanpa menghakimi diyakini mampu membuka potensi yang selama ini belum terlihat.

"Kemampuan anak tidak muncul hanya dalam satu atau dua kali percobaan. Ketika anak terus diberi ruang dan kesempatan, mereka bisa berkembang jauh melampaui yang kita bayangkan," ujarnya.

Bagi Teman Hebat Records, bernyanyi hanyalah media untuk membangun sesuatu yang jauh lebih besar. 

Seluruh perjalanan tersebut diarahkan agar setiap anak memiliki keberanian, pengalaman berhasil, rasa diterima, dan keyakinan bahwa mereka mampu meraih kesempatan yang sama seperti siapa pun.

"Lagu hanya menjadi kendaraan. Tujuan terbesar kami adalah membangun keberanian, kepercayaan diri, pengalaman berhasil, rasa diterima, dihargai, dipercaya, dan keyakinan bahwa mereka mampu meraih kesempatan yang sama," tutup Yuly Twins.

Lima belas lagu dari 15 penyanyi berkebutuhan khusus yang dirilis Teman Hebat Records tersebut bisa didengarkan melalui tautan playlist YouTube berikut ini: https://youtube.com/playlist?list=PLJUTfoaqTYqNnHUAkPv7EhawYFuIXYxos&si=qQ6-y5RMQztraDmN

Dilaporkan oleh Muhammad Fadhli

Kemendagri Perkuat Sinkronisasi Perencanaan Daerah dalam Konsultasi Usulan Rencana Kerja Provinsi Dampingan SKALA    
Sabtu, Juni 27, 2026

On Sabtu, Juni 27, 2026

Kemendagri Perkuat Sinkronisasi Perencanaan Daerah dalam Konsultasi Usulan Rencana Kerja Provinsi Dampingan SKALA
Konsultasi Usulan Rencana Kerja Provinsi Dampingan SKALA Semester III Tahun 2026 — Semester Terakhir Fase 1, Kamis (25/6). (Foto: Husnie). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) menyelenggarakan kegiatan Konsultasi Usulan Rencana Kerja Provinsi Dampingan SKALA Semester III Tahun 2026 — Semester Terakhir Fase 1, Kamis (25/6) di Novotel Jakarta Cikini. 

Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam menyiapkan penutupan Fase 1 Program SKALA sekaligus memperkuat arah transisi menuju Fase 2.

Kegiatan tersebut dihadiri berbagai pemangku kepentingan dari kementerian/lembaga, tim Program SKALA, serta perwakilan daerah dampingan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Analis Kebijakan Ahli Madya Direktorat Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah (PEIPD) Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Rendy Jaya Laksamana.

Pertemuan ini diselenggarakan sebagai forum konsultasi usulan rencana kerja provinsi dampingan SKALA Semester III Tahun 2026 kepada masing-masing direktorat teknis pengampu. Selain itu, kegiatan bertujuan memastikan keselarasan antara usulan daerah dengan kebijakan nasional serta kapasitas teknis kementerian/lembaga terkait.

Pada kesempatan itu, Kemendagri menekankan bahwa sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah perlu terus diperkuat agar berbagai usulan program mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan layanan dasar dan kelompok rentan. 

Hasil Midterm Review juga menjadi perhatian utama untuk dijadikan dasar dalam proses penyesuaian dan penyusunan strategi menjelang Fase 2 Program SKALA.

Selama pelaksanaan kegiatan, tim SKALA bersama kementerian/lembaga pengampu membahas dan mengkonsolidasikan berbagai usulan dari 12 provinsi dampingan yang telah dianalisis berdasarkan kesesuaian teknis dengan kapasitas masing-masing direktorat pengampu.

Selain itu, peserta juga memperkuat pemahaman bersama terhadap empat area intervensi utama Program SKALA, yakni tata kelola dan data, pengelolaan keuangan daerah (Public Financial Management/PFM), tata kelola pembangunan daerah yang responsif gender dan inklusi, serta tata kelola penyediaan layanan dasar melalui Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Pertemuan turut mengidentifikasi sejumlah isu strategis yang memerlukan perhatian, di antaranya sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, dan realisasi program, pemutakhiran nomenklatur Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), serta penguatan pengawasan pemanfaatan dana transfer.

Sebagai tindak lanjut, disepakati bahwa penyusunan dan penyampaian Annual Work Plan (AWP) atau usulan final daerah ditargetkan selesai paling lambat Oktober 2026. 

Target tersebut diharapkan dapat memberikan ruang yang cukup untuk proses konsolidasi Fase 1 sekaligus menjadi landasan kuat dalam mempersiapkan implementasi Fase 2 Program SKALA.

Melalui kegiatan ini, para pemangku kepentingan membangun komitmen bersama untuk memanfaatkan hasil Fase 1 sebagai pijakan strategis menuju pencapaian target Program SKALA hingga tahun 2030. (*)