BentengSumbar.com

Bukan Sekadar Drum Band, Pelajar MTsN Kota Solok Siap Gegarkan Pembukaan Porprov XVI

Para pelajar MTsN se-Kota Solok sedang menempa diri untuk sebuah penampilan yang tak sekadar menghibur. (Foto: Oktaryoni).

BENTENGSUMBAR.COM - Lapangan Merdeka Kota Solok mendadak dipenuhi energi berbeda. Di tengah persiapan menuju Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XVI Sumatera Barat 2026, derap langkah, hentakan musik, dan suara komando berpadu menjadi satu. Dari sana, para pelajar MTsN se-Kota Solok sedang menempa diri untuk sebuah penampilan yang tak sekadar menghibur.

Mereka adalah barisan muda yang dipercaya membawa nama Kota Solok dalam upacara pembukaan Porprov XVI. Tahun ini, Drum Band Kota Solok sepenuhnya diperkuat siswa-siswi Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) se-Kota Solok. Usia mereka masih belia, tetapi tanggung jawab yang dipikul tidak kecil.

Jumat (12/9/2026), latihan itu mendapat perhatian langsung dari Wali Kota Solok. Ia turun ke Lapangan Merdeka untuk melihat dari dekat kesiapan para pelajar yang terus mengasah kekompakan, ketepatan gerakan, disiplin, hingga keberanian tampil di hadapan publik.

Tatapan para siswa tampak serius. Setiap gerakan harus presisi, setiap irama mesti selaras, dan setiap langkah harus mengikuti komando. Kesalahan kecil dalam sebuah barisan besar bisa terlihat jelas. Karena itu, latihan bukan sekadar pengulangan, melainkan proses membangun mental untuk tampil sempurna.

Melihat semangat tersebut, Wali Kota Solok memberikan apresiasi sekaligus suntikan motivasi. Ia meminta seluruh peserta tidak kehilangan semangat, menjaga kekompakan, disiplin, serta tampil penuh percaya diri saat momen pembukaan Porprov tiba.

“Teruslah bersemangat, jaga kekompakan, kedisiplinan, dan tetap percaya diri. Kalian membawa nama Kota Solok, berikanlah penampilan terbaik kalian,” ujar Wali Kota kepada para peserta.

Bagi para pelajar itu, tugas tersebut memiliki makna lebih dari sekadar tampil dalam sebuah seremoni olahraga. Mereka tengah mendapatkan pengalaman berharga untuk berada di tengah panggung besar, membawa identitas daerah, sekaligus menunjukkan bahwa generasi muda Kota Solok mampu mengambil peran dalam momentum penting.

Wali Kota menilai keterlibatan generasi muda dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari proses pembentukan karakter. Melalui latihan drum band, para siswa belajar tentang kedisiplinan, kerja sama, tanggung jawab, sekaligus keberanian menghadapi tantangan.

“Kegiatan ini melatih lebih dari sekadar gerakan dan irama. Di sini anak-anak kita belajar bekerja sama, berjuang bersama, dan bangga berkontribusi untuk kota tercinta,” tambahnya.

Di balik penampilan yang nantinya terlihat singkat di hadapan ribuan pasang mata, ada waktu, tenaga, dan kesabaran yang terus dicurahkan. Para pelatih menjadi bagian penting dari proses tersebut. Mereka memastikan setiap anggota memahami perannya dan mampu bergerak sebagai satu kesatuan.

Wali Kota pun menyampaikan penghargaan kepada para pelatih yang telah membimbing para siswa dengan tekun. Menurutnya, proses panjang yang dijalani selama latihan merupakan investasi penting bagi pembentukan generasi muda yang disiplin dan memiliki rasa tanggung jawab.

“Terima kasih kepada para pelatih yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran. Semoga hasil latihan yang maksimal ini terwujud dalam penampilan yang membanggakan kita semua,” ungkapnya.

Kini, waktu menuju pembukaan Porprov XVI Sumatera Barat 2026 terus berjalan. Latihan akan menjadi kunci, sementara kekompakan menjadi modal utama. Ketika genderang mulai ditabuh dan barisan memasuki arena pembukaan, para siswa MTsN Kota Solok bukan hanya akan membawa alat musik dan seragam—mereka membawa nama Kota Solok dan harapan agar penampilan mereka meninggalkan kesan kuat di panggung olahraga terbesar tingkat provinsi itu. (80)

Editor: Zamri Yahya, WU

Jumat, September 18, 2026

Gubernur Mahyeldi Apresiasi Kesiapan Mentawai Sambut Porprov XVI

BentengSumbar On Jumat, September 18, 2026

Apresiasi itu disampaikan Mahyeldi setelah melihat keseriusan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam mempersiapkan penyelenggaraan Porprov XVI. (Foto: Budi).

BENTENGSUMBAR.COM - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah mengapresiasi kesiapan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai salah satu daerah yang akan menjadi tuan rumah bersama Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XVI Sumbar Tahun 2026. Mentawai dijadwalkan menjadi lokasi pertandingan lima cabang olahraga sekaligus menyiapkan kontingen terbaik untuk berlaga pada ajang olahraga terbesar tingkat provinsi tersebut.

Apresiasi itu disampaikan Mahyeldi setelah melihat keseriusan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam mempersiapkan penyelenggaraan Porprov XVI. Menurutnya, perhatian pemerintah daerah terhadap pembinaan olahraga menjadi bagian penting dalam memastikan pelaksanaan Porprov berjalan baik dan memberikan manfaat bagi perkembangan prestasi olahraga di Sumbar.

Mahyeldi menegaskan, Porprov XVI direncanakan akan dilaksanakan pada 2-14 Oktober 2026, dengan pembukaan di Kota Solok pada 2 Oktober dan penutupan di Kabupaten Padang Pariaman pada 14 Oktober 2026.

“Melalui rakor kepala daerah terakhir yang dipimpin Pak Wagub, kembali ditegaskan bahwa pelaksanaan Porprov XVI Tahun 2026 dilaksanakan pada 2-14 Oktober, dengan pembukaan di Kota Solok,” ujar Mahyeldi.

Menurutnya, kepastian jadwal tersebut merupakan tindak lanjut dari rangkaian pembahasan pemerintah provinsi bersama kabupaten dan kota se-Sumbar, termasuk Rapat Koordinasi Kepala Daerah pada 28 Agustus 2026 yang dipimpin Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy.

Gubernur mengatakan, Porprov XVI merupakan momentum yang telah lama dinantikan para atlet dan insan olahraga di Sumbar. Selain menjadi ajang kompetisi, Porprov juga menjadi bagian penting dari proses pembinaan atlet secara berkelanjutan.

“Atlet kita sudah sangat merindukan event ini. Porprov juga menjadi rangkaian persiapan Sumatera Barat menuju prestasi di PON NTB-NTT-Jakarta Tahun 2028,” katanya.

Mahyeldi menilai, Porprov memiliki peran strategis sebagai wadah menemukan dan mengembangkan bibit-bibit atlet potensial dari seluruh kabupaten dan kota. Atlet-atlet berprestasi dari ajang tersebut selanjutnya dapat dibina lebih lanjut oleh pengurus provinsi cabang olahraga bersama KONI Sumbar untuk dipersiapkan menghadapi kompetisi di tingkat nasional.

“Bibit-bibit inilah nantinya yang akan mengukir prestasi dan meraih medali di ajang pesta olahraga multi-event terbesar tanah air,” ucapnya.

Ia menambahkan, perjalanan seorang atlet untuk mencapai prestasi tidaklah singkat. Di balik pencapaian seorang atlet terdapat proses latihan panjang serta pengorbanan tenaga, pikiran, waktu, dan dukungan berbagai pihak.

“Ajang Porprov menjadi wadah bagi mereka untuk mengorbitkan diri dan menapaki jenjang yang lebih tinggi ke tingkat nasional. Di sinilah peran pemerintah daerah hadir menyediakan wadah bagi atlet untuk menguji kemampuan mereka selama menjalani latihan,” tegas Mahyeldi.

Porprov XVI Tahun 2026 merupakan hasil dari proses perencanaan dan evaluasi yang telah dilakukan sejak 2025. Pemprov Sumbar sebelumnya menetapkan penyelenggaraan Porprov XVI melalui SK Gubernur Sumbar Nomor 426-615-2025 dan diperkuat SK Gubernur Nomor 426-815-2025, dengan konsep tuan rumah bersama kabupaten/kota se-Sumbar serta jadwal awal Juni-Juli 2026.

Seiring evaluasi kesiapan anggaran bersama pemerintah kabupaten dan kota pada awal 2026, jadwal pelaksanaan kemudian ditetapkan menjadi 2-14 Oktober 2026 melalui SK Gubernur Sumbar Nomor 426-121-2026 tanggal 23 Februari 2026. Pengaturan lebih lanjut mengenai tuan rumah bersama, cabang olahraga, dan jadwal pertandingan dituangkan dalam SK Gubernur Nomor 426-377-2026.

Kepastian penyelenggaraan Porprov XVI kemudian diperkuat melalui soft launching pada 27 Agustus 2026 di Istana Gubernur Sumbar yang dihadiri Gubernur Mahyeldi Ansharullah dan Wakil Gubernur Vasko Ruseimy.

Dengan seluruh tahapan persiapan yang telah dilakukan, Mahyeldi meminta seluruh bupati dan wali kota se-Sumatera Barat bersama KONI kabupaten/kota untuk memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan Porprov XVI.

“Berbagai langkah dan upaya sudah dilakukan agar Porprov yang sudah delapan tahun tidak terlaksana dan jadwal penundaan sudah dua kali terundur. Tidak ada lagi cerita untuk ditunda-tunda,” tegasnya.

Ia berharap seluruh pihak bersama-sama menyukseskan Porprov XVI sebagai momentum kebangkitan pembinaan olahraga Sumbar sekaligus menjawab harapan para atlet yang telah lama menantikan ajang tersebut.

“Karena ajang ini merupakan harapan dan mimpi besar atlet Tuah Sakato yang sudah lama mereka dambakan,” pungkasnya. (adpsb/bud)

Jumat, September 18, 2026

KONKER PDPI XVIII di Padang Meledak! 1.000 Dokter Paru Bergerak, TB hingga Kabut Asap Jadi Sorotan

BentengSumbar On Jumat, September 18, 2026

KONKER PDPI XVIII berlangsung pada 16–19 September 2026 di The ZHM Premiere Hotel, Padang. (Foto: By).

BENTENGSUMBAR.COM - Lebih dari 1.000 peserta dari berbagai daerah di Indonesia berkumpul di Kota Padang dalam Konferensi Kerja Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (KONKER PDPI) XVIII Tahun 2026. Mengusung tema “Expanding Horizons in Every Breath”, forum nasional ini menjadi momentum memperluas cakrawala ilmu sekaligus memperkuat kolaborasi dalam menghadapi berbagai tantangan kesehatan respirasi.

KONKER PDPI XVIII berlangsung pada 16–19 September 2026 di The ZHM Premiere Hotel, Padang. Pesertanya berasal dari berbagai unsur, mulai dari dokter spesialis paru, dokter bidang terkait, tenaga kesehatan, akademisi, peneliti, peserta didik, hingga pemangku kepentingan lainnya yang memiliki perhatian terhadap perkembangan kesehatan respirasi di Indonesia.

Hadir pada kegiatan itu, Wakil Menteri Kesehatan RI dr. Benjamin Paulus Octavianus, Sp.P, FISR, Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah, Kepala Dinas Kesehatan Sumbar dr. Aklima, MPH, Kepala Dinas Kesehatan Padang . Srikurnia Yati, M.K.M, Direktur Utama RSU M Jamil Dr. dr. Dovy Djanas, Sp.OG, KFM, MARS, FISQua, Ketua PDPI Sumbar DR. dr. Masrul Basyar, Sp.P(K), FISR, FAPSR., dan tamu undangan lainnya.

Dr. Osa Khairsyaf, Sp. P (K), MARS, FAPSR, selaku Ketua Panitia Konker PDPI Padang 2026 mengatakan, bukan sekadar forum pertemuan organisasi, KONKER PDPI XVIII dikemas sebagai ruang pertukaran gagasan, pengetahuan, pengalaman, penelitian, dan inovasi. Rangkaian kegiatan mencakup forum ilmiah, workshop, simposium, presentasi penelitian, forum organisasi hingga pengabdian kepada masyarakat.

Ia menjelaskan, salah satu isu penting yang mendapat perhatian adalah pengendalian tuberkulosis (TB). Penyakit ini membutuhkan penanganan berkelanjutan, mulai dari peningkatan kesadaran masyarakat, penemuan kasus secara aktif, pemeriksaan dan diagnosis, pengobatan, pencegahan, hingga edukasi kesehatan.

"Upaya pengendalian TB tidak dapat berjalan sendiri. Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, organisasi profesi, fasilitas pelayanan kesehatan, akademisi, peneliti, serta masyarakat. Sinergi lintas sektor menjadi bagian penting untuk memperkuat upaya menemukan kasus lebih dini dan memastikan masyarakat memperoleh penanganan yang tepat," katanya, Jumat, 18 September 2026.

Di sisi lain, Ketua PDPI Sumbar DR. dr. Masrul Basyar, Sp.P(K), FISR, FAPSR., menjelaskan, perkembangan ilmu pulmonologi terus bergerak cepat. Melalui workshop, simposium dan presentasi ilmiah, KONKER PDPI XVIII membuka ruang bagi para peserta untuk mendalami perkembangan diagnosis, terapi, penelitian, inovasi, serta pendekatan multidisiplin dalam pelayanan kesehatan respirasi.

Momentum tersebut sekaligus memperkuat peran penelitian dan inovasi dalam meningkatkan kualitas layanan. Pertukaran pengetahuan dan pengalaman antarpeserta diharapkan dapat memperkaya wawasan sekaligus mendorong penerapan perkembangan ilmu dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Menurutnya, tidak berhenti di ruang konferensi, PDPI juga membawa semangat pengabdian langsung kepada masyarakat. Cek Kesehatan Gratis (CKG) digelar selama dua hari, yakni pada 17 September 2026 di Puskesmas Pauh dan 18 September 2026 di Kantor Camat Lubuk Begalung.

Program tersebut menargetkan sekitar 300 masyarakat untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan, edukasi kesehatan, serta skrining TB. Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi PDPI dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kota Padang, sekaligus menjadi bentuk nyata kontribusi organisasi profesi di tengah masyarakat.

"Persoalan kesehatan respirasi juga semakin relevan ketika kualitas udara menurun akibat kabut asap. Masyarakat perlu memantau kualitas udara, mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kondisi memburuk, serta menggunakan pelindung pernapasan yang sesuai apabila harus beraktivitas di luar ruangan," cakapnya.

Perhatian lebih perlu diberikan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, serta masyarakat yang memiliki penyakit paru atau penyakit kronis. Jika muncul keluhan seperti batuk atau sesak napas, terlebih ketika gejalanya semakin berat, masyarakat dianjurkan segera mendapatkan pemeriksaan di fasilitas pelayanan kesehatan.

Pada akhirnya, KONKER PDPI XVIII Padang menjadi panggung penting untuk mempertemukan ilmu, penelitian, inovasi dan pengabdian dalam satu gerakan kesehatan respirasi. Melalui tema “Expanding Horizons in Every Breath”, PDPI menegaskan pentingnya memperluas wawasan sekaligus memperkuat kolaborasi agar tantangan kesehatan pernapasan dapat dihadapi secara lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

Kemenkes Gandeng Pemerintah Daerah dan Lintas Sektor

Sementara itu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terus memperkuat langkah strategis dalam penanganan dan pengendalian kasus Tuberkulosis (TBC) di Indonesia. Penanganan penyakit menular ini dinilai membutuhkan sinergi dan kolaborasi erat lintas sektor, khususnya bersama pemerintah daerah hingga tingkat desa/kelurahan.

Dalam keterangannya kepada awak media, Jumat, 18 September 2026, Wakil Menteri Kesehatan, dr. Benjamin Paulus Octavianus, Sp.P, FISR , pihak Kemenkes memaparkan dinamika dan tantangan penanganan TBC dari tahun ke tahun.

"Tahun 2024,Diperkirakan terdapat sekitar 824.000 kasus TBC di Indonesia. Dari jumlah tersebut, kasus yang berhasil ditemukan baru mencapai sekitar 48%. Hal ini mengindikasikan masih ada ratusan ribu penderita yang belum terdeteksi dan berpotensi menularkan ke lingkungan sekitar," jelasnya.

Sedakan tahun 2025, kasus terdeteksi mengalami peningkatan menjadi 1.090.000 kasus. Cakupan pengobatan pun meningkat signifikan dari 48% menjadi 80% (sekitar 867.000 penderita yang diobati). Sebagai gambaran di tingkat daerah, di Kabupaten Bandung pada tahun 2024 tercatat sekitar 15.000 kasus TBC.

Menurutnua, meskipun tingkat penemuan/notifikasi mencapai 97%, tingkat pengobatan 95%, dan angka kesembuhan di atas 90%, jumlah kasus pada tahun berikutnya (2025) tetap berada di angka kisaran 15.000 kasus.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengobatan pasien yang sakit saja tidak cukup. Penanganan dari sisi hulu melalui pemutusan rantai penularan dan pencegahan pada orang dengan kontak erat (kontak serumah) sangat krusial untuk dilakukan.

Tantangan Otonomi Daerah dan Pentingnya Peran Lintas Sektor

Kemenkes menegaskan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan seperti Puskesmas, Posyandu, hingga Rumah Sakit Daerah berada di bawah kewenangan pemerintah daerah (otonomi daerah). Oleh karena itu, Kemenkes tidak dapat bekerja sendiri dan terus melakukan kunjungan kerja ke berbagai provinsi untuk merangkul para Gubernur, Bupati, Walikota, kader kesehatan, serta tokoh masyarakat.

"Kami mampu mengobati, tetapi untuk mencegah dan mendatangkan masyarakat melakukan pemeriksaan, kami membutuhkan bantuan Pak Gubernur, Pak Bupati, kader Posyandu, serta tokoh masyarakat," tegas Wamenkes Benjamin.

Strategi Penguatan: Dari CKG hingga Target Penurunan 2029

Untuk mempercepat penemuan kasus dan pencegahan penyakit secara menyeluruh, Kemenkes mendorong pemanfaatan program CKG (Cek Kesehatan Gratis) yang dilengkapi dengan pemeriksaan foto Rontgen (X-ray). Langkah ini diharapkan tidak hanya menemukan kasus TBC secara lebih cepat, tetapi juga mendeteksi penyakit tidak menular lainnya seperti hipertensi, diabetes, jantung, dan penyakit paru.

Melalui kerja sama dan aksi luar biasa (extraordinary movement) yang melibatkan media massa untuk edukasi publik, pemerintah menargetkan penurunan kasus TBC sebesar 50% pada tahun 2029. Target ini dinilai lebih realistis dan terukur dibandingkan target eliminasi total secara mendadak. (*)

Pewarta: Zamri Yahya, WU

Jumat, September 18, 2026

Zulmaeta Sentil ASN Pemburu Sertifikat: Jangan Cuma Pintar Kumpulkan Kertas, Tapi Gagap Hadapi Masalah

BentengSumbar On Jumat, September 18, 2026

Zulmaeta saat membuka Sosialisasi Relaksasi Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di Aula Josrizal Zain, Balai Kota Payakumbuh, Kamis (17/9/2026). (Foto: Hermiko).

BENTENGSUMBAR.COM – Sertifikat pelatihan bisa memenuhi map dan menambah panjang daftar riwayat pendidikan. Namun bagi Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta, tumpukan sertifikat belum otomatis membuktikan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) benar-benar kompeten. Ukuran sesungguhnya justru terlihat dari pengalaman, rekam jejak, dan kemampuan menghadirkan solusi nyata.

Pesan keras itu disampaikan Zulmaeta saat membuka Sosialisasi Relaksasi Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di Aula Josrizal Zain, Balai Kota Payakumbuh, Kamis (17/9/2026). Di hadapan jajaran ASN, ia mengingatkan bahwa pengembangan kompetensi tidak boleh berhenti pada kegiatan seminar, pendidikan, pelatihan, lalu berujung pada selembar sertifikat.

Zulmaeta menggunakan perumpamaan sederhana namun menohok. ASN, katanya, ibarat seorang sopir. Seorang sopir tidak cukup hanya mengetahui kendaraan yang dikemudikannya, tetapi juga harus memahami medan yang dilalui. Jika tidak, perjalanan menuju tujuan justru bisa berakhir celaka.

“ASN itu ibarat sopir. Dia harus memahami kendaraannya sekaligus mengenali medan yang dilalui. Kalau tidak, bagaimana bisa membawa Kota Payakumbuh sampai ke tujuan? Jangan sampai malah masuk jurang,” ujar Zulmaeta.

Karena itu, ilmu yang diperoleh dari berbagai pelatihan harus mampu diterjemahkan menjadi tindakan. Kompetensi ASN, menurut arahannya, harus terlihat dalam cara menyelesaikan persoalan, meningkatkan pelayanan publik, mengambil keputusan, serta menghadirkan manfaat bagi masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Zulmaeta juga menegaskan fondasi yang disebutnya sebagai “Trilogi Zuzema”, yakni kejujuran, loyalitas, dan profesionalitas. Loyalitas, ia tekankan, harus tegak lurus terhadap aturan. Sementara penempatan seseorang dalam jabatan harus berpijak pada rekam jejak dan prestasi, bukan semata-mata karena kedekatan.

Di tengah tuntutan membangun ASN yang benar-benar kompeten, Pemko Payakumbuh kini mencoba memotong persoalan klasik: panjangnya antrean pejabat yang membutuhkan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan. Solusinya diarahkan melalui skema Rekognisi Pembelajaran Lampau atau RPL, yang memungkinkan pengalaman dan pembelajaran yang telah dimiliki ASN diakui dalam proses pengembangan kompetensi.

Kepala BKPSDM Kota Payakumbuh Dafrul Pasi mengungkapkan, antrean tersebut tidak sedikit. Tercatat ada 13 Pejabat Pimpinan Tinggi (JPT), 70 administrator, dan 263 pengawas yang masih menunggu kesempatan mengikuti diklat sesuai jenjangnya.

Persoalan anggaran membuat pola konvensional sulit menjadi jawaban cepat. Pada 2026, Pemko Payakumbuh hanya mampu membiayai pelatihan delapan pejabat. Jika 70 administrator harus mengikuti pola pendidikan secara konvensional, prosesnya diperkirakan bisa memakan waktu hingga satu dekade. Melalui RPL pada 2027, anggaran yang sama diproyeksikan mampu menjangkau hingga 52 pejabat administrator.

“Kalau mengandalkan cara konvensional, menyekolahkan 70 administrator bisa memakan waktu 10 tahun. Namun, melalui skema RPL pada 2027, alokasi anggaran yang sama diproyeksikan mampu menjangkau hingga 52 pejabat administrator,” jelas Dafrul.

Paradigma tersebut sejalan dengan arah pengembangan ASN di tingkat nasional. Deputi Bidang Transformasi Pembelajaran ASN LAN RI Erna Irawati menjelaskan bahwa pembelajaran ASN kini bergerak menuju pengalaman empiris yang terhubung langsung dengan pekerjaan, termasuk melalui mentoring, coaching, dan penugasan proyek lapangan. Artinya, pengalaman bekerja tidak lagi dipandang sekadar rutinitas, tetapi dapat menjadi bagian penting dari proses pembelajaran.

Terobosan Payakumbuh tersebut juga mendapat apresiasi dari BPSDM Sumatera Barat. Kabid Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan BPSDM Sumbar Youlius Honesti menyebut Payakumbuh sebagai daerah pertama di Sumbar yang berinisiatif mengeksekusi skema RPL pada 2026. Pemko Payakumbuh menargetkan implementasi RPL untuk jenjang administrator dapat berjalan maksimal pada 2027, dengan memanfaatkan masa relaksasi aturan hingga 2028.

“Yang kita butuhkan bukan sekadar ASN bersertifikat, tetapi mereka yang berintegritas dan memiliki kemampuan nyata membawa Payakumbuh mencapai kemajuan,” pungkas Zulmaeta. Pesan itu sekaligus menjadi penanda arah baru: kompetensi ASN tidak berhenti pada berapa banyak sertifikat yang tersimpan, tetapi seberapa nyata kemampuan mereka mengemudikan pemerintahan dan menyelesaikan persoalan masyarakat. (HM)

Editor: Zamri Yahya, WU

Jumat, September 18, 2026

Lahan Tuntas, Fly Over Sitinjau Lauik Tancap Gas: Bentang 300 Meter Dibidik Rampung Mei 2028

BentengSumbar On Jumat, September 18, 2026

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah saat meninjau langsung pembangunan Fly Over Sitinjau Lauik, Kamis (17/9/2026). (Foto: Cen).

BENTENGSUMBAR.COM – Setelah melewati salah satu tahapan krusial, pembangunan Fly Over Sitinjau Lauik kini memasuki babak baru. Persoalan pengadaan tanah yang sebelumnya menjadi tantangan telah dituntaskan, membuka ruang bagi pekerjaan fisik proyek strategis tersebut untuk bergerak lebih optimal.

Kabar perkembangan itu disampaikan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah saat meninjau langsung pembangunan Fly Over Sitinjau Lauik, Kamis (17/9/2026). Bersama pihak Hutama Karya dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), Mahyeldi melihat perkembangan pekerjaan sekaligus mendengarkan paparan teknis terkait tahapan konstruksi.

“Alhamdulillah dengan dukungan semua pihak, untuk masalah tanah sudah selesai. Berarti sekarang HPSL selaku pelaksana sudah bergerak untuk pembangunan fisik. Dan sekarang ini progresnya cukup menggembirakan,” kata Mahyeldi.

Di balik proyek yang kini mulai bergerak itu, tersimpan pekerjaan konstruksi yang tidak sederhana. Tim teknis menjelaskan, Jembatan 3 dan Jembatan 4 memiliki karakter desain berbeda, termasuk konstruksi melengkung dengan bentang sekitar 180 meter serta konstruksi cable-stayed dengan bentang sekitar 300 meter.

“Ini suatu hal yang tidak sederhana. Alhamdulillah dari pelaksana dan juga tim yang ahli-ahli, mereka ini luar biasa. Ini suatu kebanggaan juga bagi kita,” ujar Mahyeldi, menyoroti kompleksitas sekaligus kemampuan teknis yang dibutuhkan dalam pengerjaan proyek tersebut.

Bagi Sumbar, Fly Over Sitinjau Lauik bukan sekadar bangunan beton dan baja yang membentang di kawasan perbukitan. Infrastruktur ini diarahkan untuk menjawab persoalan keselamatan dan kelancaran lalu lintas di jalur yang selama ini menjadi salah satu titik menantang bagi kendaraan, terutama angkutan logistik.

PPK Sitinjau Lauik, Risma, yang mewakili pihak Balai, menjelaskan proyek tersebut dilaksanakan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Dalam skema ini, badan usaha tidak hanya berperan dalam pembiayaan pembangunan, tetapi juga dalam operasional dan pemeliharaan infrastruktur selama masa layanan.

Salah satu titik yang menjadi perhatian adalah Tikungan Panorama 1. Kawasan tersebut memiliki radius tikungan kecil dan kemiringan yang cukup tinggi, sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi kendaraan yang melintas. Kehadiran fly over diharapkan dapat meningkatkan keselamatan sekaligus memperlancar arus kendaraan.

Setelah pengadaan tanah yang sebelumnya sempat terkendala akhirnya terselesaikan, pekerjaan konstruksi kini memiliki ruang yang lebih luas untuk digenjot. Penyesuaian jadwal kerja sama pun telah dilakukan, dengan target penyelesaian konstruksi ditetapkan pada Mei 2028.

“Dengan tuntasnya pembebasan lahan ini, kami optimis pembangunan akan berjalan lebih optimal. Target kita ini tuntas Mei 2028,” ujar Risma.

Mahyeldi pun menggarisbawahi satu hal yang dianggap menjadi kunci dalam pembangunan: sinergi. Ia mengapresiasi kontribusi HPSL, Kementerian Pekerjaan Umum, Agrinas, DPR RI, pemerintah kabupaten dan kota, jajaran teknis hingga masyarakat yang ikut mendukung kelancaran proyek.

“Semangat kebersamaan ini harus dikembangkan. Jangan ada yang mengatakan bahwasanya ini adalah hasil saya, karena semuanya adalah hasil kerja bersama dan sinergi banyak pihak,” tegas Mahyeldi.

Menurut Mahyeldi, pengalaman menyelesaikan persoalan lahan dalam proyek ini juga menunjukkan pentingnya komunikasi dengan masyarakat. Ia menilai pembangunan akan lebih mudah bergerak ketika masyarakat merasa dihargai dan dilibatkan sejak awal. Dengan koordinasi yang terus dijaga, Fly Over Sitinjau Lauik diharapkan menjadi infrastruktur yang memperkuat keselamatan, konektivitas, mobilitas masyarakat, sekaligus memperlancar distribusi logistik di Sumatera Barat.(adpsb/cen).

Jumat, September 18, 2026

Anak Panti Tak Sekadar Butuh Tempat Tinggal, DP3AP2KB Padang Bongkar Ancaman di Balik Pola Asuh

BentengSumbar On Jumat, September 18, 2026

Kepala DP3AP2KB Kota Padang, Boby Firman, menegaskan bahwa anak merupakan potensi penting yang harus dijaga sejak dini. (Foto: Tommy).

BENTENGSUMBAR.COM – Di balik tembok panti asuhan, ada anak-anak yang sedang tumbuh dengan cerita dan luka yang tak selalu terlihat. Mereka bukan hanya membutuhkan tempat tinggal, makanan, pendidikan, dan pakaian, tetapi juga membutuhkan rasa aman, perhatian, serta lingkungan yang mampu membuat mereka merasa diterima dan dicintai.

Persoalan itu menjadi perhatian Pemerintah Kota Padang. Melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), pemerintah menggelar Sosialisasi Psikoedukasi Pola Asuh Anak bagi pengelola panti asuhan di Kota Padang, Kamis (17/9/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Aula Meeting DP3AP2KB Kota Padang tersebut diikuti sekitar 30 pengurus panti asuhan se-Kota Padang. Hadir Kepala DP3AP2KB Kota Padang Boby Firman, Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak Ade Yonanda Irza, narasumber dari Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) Sumatera Barat, serta mahasiswa Profesi Psikolog Universitas Andalas (Unand).

Angka anak-anak di Kota Padang bukanlah angka kecil. Mereka mencakup sekitar 32,16 persen dari total populasi kota. Di tangan generasi inilah kualitas sumber daya manusia dan masa depan pembangunan akan ditentukan. Karena itu, memastikan mereka tumbuh dalam lingkungan yang aman dan sehat secara psikologis bukan sekadar urusan keluarga, tetapi juga tanggung jawab bersama.

Tantangan menjadi semakin kompleks ketika anak harus menjalani masa tumbuh kembang tanpa kehadiran figur orang tua secara langsung. Anak-anak yang tinggal di panti asuhan dapat menghadapi tekanan psikologis, stres, kecemasan hingga risiko kekerasan dari teman sebaya. Kondisi tersebut membutuhkan pola pendampingan yang tidak sekadar disiplin, tetapi juga memahami kebutuhan emosional anak.

Kepala DP3AP2KB Kota Padang, Boby Firman, menegaskan bahwa anak merupakan potensi penting yang harus dijaga sejak dini. Menurutnya, kualitas anak akan menentukan kualitas sumber daya manusia Indonesia sekaligus menjadi salah satu pilar utama pembangunan bangsa.

“Anak merupakan potensi yang sangat penting, sebagai penentu kualitas sumber daya manusia Indonesia yang akan menjadi pilar utama pembangunan bangsa, sehingga perlu ditingkatkan kualitasnya dan mendapatkan perlindungan secara sungguh-sungguh,” ujar Boby.

Boby menilai panti asuhan tidak cukup hanya menyediakan fasilitas fisik yang memadai. Cara pengasuhan, komunikasi, dan kemampuan pengurus memahami kondisi psikologis anak juga menjadi bagian penting dalam menciptakan layanan yang benar-benar ramah anak.

“Kami DP3AP2KB Kota Padang terus mendorong agar semua layanan pemenuhan hak anak di panti asuhan dapat menjadi pusat layanan yang ramah anak, tidak hanya fasilitasnya namun juga lebih memperhatikan pola asuh yang berbasis kesejahteraan psikologis anak,” katanya.

Di sinilah peran pengurus panti menjadi sangat menentukan. Ade Yonanda Irza, selaku Ketua Pelaksana sekaligus Kabid Pemenuhan Hak Anak DP3AP2KB Kota Padang, menyebut pengurus panti memiliki posisi penting dalam membantu anak mengelola emosi sekaligus membentuk karakter mereka.

“Pengurus panti asuhan memegang peranan penting dalam mengatur regulasi emosi anak. Karakter pola asuh yang diberikan dan penciptaan lingkungan yang ramah anak menjadi indikator penting bagi pengurus panti untuk memberikan dampak yang positif terutama pembentukan karakter anak di panti asuhan,” jelas Ade.

Melalui psikoedukasi tersebut, para pengurus dibekali pemahaman mengenai pola asuh positif tanpa kekerasan fisik maupun verbal, pengelolaan stres pengasuh, hingga cara menciptakan lingkungan panti yang dapat membantu anak menghadapi pengalaman traumatis. Pesannya sederhana tetapi mendasar: anak-anak di panti bukan hanya harus diasuh, melainkan harus dipahami.

“Dengan latar belakang itulah, DP3AP2KB Kota Padang melalui Bidang Pemenuhan Hak Anak melaksanakan psikoedukasi pola asuh anak bagi pengurus panti asuhan di Kota Padang,” kata Ade. Upaya ini diharapkan menjadi langkah konkret menuju panti asuhan yang bukan hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga ruang tumbuh yang aman, manusiawi, dan mampu memulihkan kepercayaan diri anak untuk menatap masa depan. (*)

Editor: Zamri Yahya, WU

Jumat, September 18, 2026

Laporan Warga Berujung Penangkapan Dini Hari, Dua Pemuda Diciduk Satresnarkoba Polres Solok

BentengSumbar On Jumat, September 18, 2026

Selain paket yang diduga sabu, polisi turut mengamankan satu unit ponsel pintar merek VIVO warna biru yang berada di atas meja di dalam rumah. (Foto: Oktryoni).

BENTENGSUMBAR.COM – Aktivitas yang dicurigai sebagai transaksi narkotika di kawasan Aie Angek, Jorong Bukit Kili, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, akhirnya terendus aparat. Informasi dari masyarakat menjadi pintu masuk bagi Satresnarkoba Polres Solok untuk melakukan penyelidikan hingga berujung pada penangkapan dua pria yang diduga memiliki narkotika jenis sabu.

Penindakan dilakukan pada Jumat (18/9/2026) sekitar pukul 00.40 WIB. Tim Satresnarkoba mendatangi sebuah rumah di kawasan tersebut setelah menerima laporan mengenai dugaan aktivitas transaksi narkotika.

Dari hasil penyelidikan, petugas menemukan dua orang yang disebut sesuai dengan ciri-ciri berdasarkan informasi masyarakat. Keduanya kemudian diamankan untuk menjalani pemeriksaan dan penggeledahan sesuai prosedur.

Dua pria yang diamankan masing-masing berinisial Ibra Novembera (24) dan Alfajri (25). Keduanya disebut berstatus pelajar/mahasiswa dan berada di lokasi ketika petugas melakukan penindakan.

Penggeledahan dilakukan di hadapan saksi-saksi. Dari proses tersebut, petugas menemukan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan kasus narkotika, termasuk satu paket diduga sabu yang ditemukan dalam genggaman tangan kanan Ibra Novembera.

Selain paket yang diduga sabu, polisi turut mengamankan satu unit ponsel pintar merek VIVO warna biru yang berada di atas meja di dalam rumah. Sebuah sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BA 4226 HAC juga diamankan sebagai barang bukti.

Barang bukti tersebut kemudian didata dan diamankan bersama kedua pria yang ditangkap. Berdasarkan keterangan kepolisian, keduanya mengakui barang-barang tersebut merupakan milik mereka dan mengaku tidak memiliki izin atas kepemilikan narkotika tersebut.

Dari sebuah laporan masyarakat, perkara itu pun bergerak ke proses hukum. Kedua pria tersebut selanjutnya dibawa ke Polres Solok bersama seluruh barang bukti untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut dan proses penyidikan.

Penangkapan ini sekaligus memperlihatkan pentingnya informasi masyarakat dalam membantu aparat mendeteksi dugaan peredaran narkotika. Laporan mengenai aktivitas mencurigakan menjadi bahan awal bagi petugas untuk melakukan penyelidikan di lapangan.

Dalam perkara tersebut, polisi menyebut kedua terduga pelaku disangkakan melanggar Pasal 114 Ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu, mereka juga diduga melanggar Pasal 609 Ayat (1) huruf a KUHP sebagaimana diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2023 dan UU Nomor 1 Tahun 2026.

Kasus tersebut tercatat dalam Laporan Polisi Nomor LP/A/41/IX/2026/SPKT.SATRESNARKOBA/POLRESSOLOK/POLDASUMBAR. Proses hukum selanjutnya akan menentukan status dan pertanggungjawaban hukum kedua orang yang diamankan berdasarkan alat bukti serta hasil penyidikan.

Perkara ini menjadi pengingat bahwa dugaan peredaran narkotika dapat terungkap dari informasi yang datang dari lingkungan masyarakat. Di sisi lain, seluruh proses terhadap kedua terduga tetap harus berjalan sesuai ketentuan hukum dan asas praduga tak bersalah hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. (Oktryoni)

Editor: Zamri Yahya, WU