HEADLINE
Mahasiswa Pasang Badan Kejagung Bongkar Korupsi Kakap    
Rabu, Desember 10, 2025

On Rabu, Desember 10, 2025

BENTENGSUMBAR.COM - Kejaksaan Agung tidak sendirian. Ratusan mahasiswa menyatakan pasang badan membela Korps Adhyaksa yang belakangan gencar membongkar skandal korupsi kelas kakap.

Dukungan disuarakan Aliansi Mahasiswa Seluruh Indonesia (AMSI) dalam diskusi publik bertajuk "Suara Mahasiswa dan Rakyat: Supremasi Penegakan Hukum Kejaksaan Agung di Tengah Serangan Buzzer dan Hoaks" di Hotel Arion Suites, Kemang, Jakarta, Selasa, 9 Desember 2025.

"Kami mendukung penuh Kejaksaan Agung untuk terus menyikat habis para koruptor," ucap perwakilan AMSI, Faris, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Diskusi digelar sekaligus menjadi momentum peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia). 

Tak cuma itu, mereka juga mengecam keras aksi para buzzer bayaran yang dinilai kerap menyerang Kejagung setiap kali lembaga itu menyentuh kasus-kasus besar.

Serangan lewat hoaks hingga framing negatif dinilai sebagai upaya melemahkan pemberantasan korupsi.

Diskusi makin panas dengan kehadiran sejumlah figur. Mulai dari Guru Besar Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) Suparji, Ketua Tim Tenaga Ahli Jaksa Agung Barita Simanjuntak, hingga praktisi hukum Farhat Abbas.

Suparji menegaskan, di bawah kepemimpinan Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kejaksaan dikenal berani, keras, dan pantang mundur. 

Terutama dalam membongkar perkara korupsi jumbo dengan nilai kerugian negara yang tembus triliunan rupiah.

"Kejaksaan yang tegas dan berani memang jadi harapan rakyat. Mereka sudah buktikan, termasuk dalam perkara korupsi sawit, baik orangnya maupun korporasinya. Pasal pencucian uang dipakai sebagai senjata untuk mengembalikan kerugian negara yang nilainya triliunan," tegas Suparji. (*) 

Sumber: RMOL

Pitra Ramadoni Bongkar Alasan Jokowi Tak Tunjukkan Ijazah Asli!    
Rabu, Desember 10, 2025

On Rabu, Desember 10, 2025

Pitra Ramadoni Bongkar Alasan Jokowi Tak Tunjukkan Ijazah Asli!
Presiden Perkumpulan Praktisi Hukum dan Ahli Hukum Indonesia (Petisi Ahli), Pitra Ramadoni, mengungkap alasan mantan Presiden RI Joko Widodo tidak kunjung mempublikasikan ijazah aslinya.
BENTENGSUMBAR.COM
- Presiden Perkumpulan Praktisi Hukum dan Ahli Hukum Indonesia (Petisi Ahli), Pitra Ramadoni, mengungkap alasan mantan Presiden RI Joko Widodo tidak kunjung mempublikasikan ijazah aslinya.

Pernyataan itu disampaikan Pitra dalam program Rakyat Bersuara bertajuk “UGM: Ijazah Jokowi Asli, Kasus Selesai?” di iNews, Selasa (9/12/2025).

Awalnya, Pitra menjelaskan mengapa Jokowi tidak diwajibkan memperlihatkan ijazahnya.

“Beban pembuktian itu ada pada jaksa penuntut umum dan penuntutnya, bukan Pak Jokowi, karena dalam kasus Bambang Tri ini pelapornya bukan Pak Jokowi,” jelas Pitra.

Ia menerangkan, bahwa Jokowi bukanlah pelapor dalam kasus dugaan ijazah palsu tersebut sehingga tidak memiliki kewajiban hukum untuk melakukan pembuktian. 

Hal ini disampaikan setelah dua sidang berlangsung namun Jokowi masih belum menampilkan ijazah aslinya kepada publik.

“Terlepas dari tidak pernah ditunjukkannya ijazah asli, karena pelapornya bukan Jokowi. Pasal yang disampaikan Mbak Kurnia tadi terkait penyebaran berita bohong dan penghasutan, itu unsur pasal yang diuji, bukan malah Pak Jokowi yang harus membuktikan. Karena pelapornya saja sudah berbeda,” tambah Pitra.

Sementara itu, Kurnia Tri Royani mengaku ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan fitnah ijazah Jokowi karena adanya pengaruh pihak berkuasa. 

Menurut Kurnia, sebagai praktisi hukum ia seharusnya mendapat perlindungan berdasarkan Undang-Undang Advokat dan berada di bawah naungan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi). (*) 

Sumber: Okezone. com

Gus Yahya Melawan, Siap Tempuh Jalur Hukum Usai Digulingkan dari Kursi Ketum PBNU    
Rabu, Desember 10, 2025

On Rabu, Desember 10, 2025

Gus Yahya Melawan, Siap Tempuh Jalur Hukum Usai Digulingkan dari Kursi Ketum PBNU
Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya siap menempuh jalur hukum terkait konflik internal yang terjadi di dalam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
BENTENGSUMBAR.COM
- Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya siap menempuh jalur hukum terkait konflik internal yang terjadi di dalam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Jika itu dilakukan menurutnya hanya untuk menegaskan posisinya sebagai Ketua Umum (Ketum) PBNU yang sah sesuai dengan AD/ART. 

"Ya kita siap apapun yang diperlukan kita siap (tempuh jalur hukum)," kata dia di kantornya, Selasa (9/12/2025).

Kendati demikian Gus Yahya menegaskan bahwa dirinya dan beberapa pengurus yang lain saat ini tengah berupaya untuk menjaga tatanan organisasi.

Ia juga berharap masalah atau konflik yang terjadi di internal PBNU saat ini segera dapat selesai dan kembali bersatu.

"Jabatan sih soal nantilah. Tapi tatanan organisasinya dulu itu yang harus dijaga supaya tidak rusak," tegasnya. 

Diketahui, PBNU saat ini tengah dihadapi dengan konflik internal. 

Dimana Gus Yahya yang saat ini menjabat sebagai ketua umum didesak untuk mundur oleh Syuriyah. 

Bahkan hari ini Syuriyah rencananya akan menggelar rapat pleno di Hotel Sultan, Jakarta untuk membahas soal jabatan dari Gus Yahya untuk segera digantikan. 

"Insyaa Allah. Salah satu agendanya adalah penetapan Pj Ketum PBNU," kata Ketua PBNU Bidang Pendidikan Moh Mukri dalam keterangannya, dikutip Jumat (5/12/2025). 

Ia menegaskan, proses yang dilakukan untuk menentukan pemimpin PBNU dilakukan dengan hati-hati dan sesuai tata tertib. (*)   

Kayu di Pantai Barat Lampung Milik PT Minas Pagai Lumber, Bukan Hanyut Akibat Banjir di Sumatera, Simak Penjelasan Kemenhut    
Rabu, Desember 10, 2025

On Rabu, Desember 10, 2025

Kayu di Pantai Barat Lampung Milik PT Minas Pagai Lumber, Bukan Hanyut Akibat Banjir di Sumatera, Simak Penjelasan Kemenhut
Menanggapi pemberitaan dan temuan sejumlah kayu di wilayah Lampung, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri Kemenhut, Krisdianto, S.Hut., M.Sc., Ph.D., memberikan klarifikasi bersama aparat penegak hukum.
BENTENGSUMBAR.COM
- Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dalam siaran pers
Nomor: SP.328/HUMAS/PP/HMS.3/12/2025, tanggal 09 Desember, atau hari ini, memberikan penjelasan  terkait temuan kayu di pantai barat Lampung yang banyak diposting di media sosial.

Menanggapi pemberitaan dan temuan sejumlah kayu di wilayah Lampung, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Kehutanan, Krisdianto, S.Hut., M.Sc., Ph.D., memberikan klarifikasi bersama aparat penegak hukum.

Pertama, kayu yang ditemukan di Lampung bukan kayu hanyut akibat banjir di Sumatera. 

Polda Lampung dan Balai Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Lampung Kementerian Kehutanan sudah mengecek keberadaan kayu terdampar dari kapal di pantai Pesisir Barat, Provinsi Lampung.

Kedua, kayu tersebut berasal dari kecelakan kapal tagboat kayu dari Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT. Minas Pagai Lumber di Mentawai (Izin oleh Menteri Kehutanan atas areal hutan produksi melalui izin SK.550/1995 tanggal 11 Oktober 1995 dan telah dilakukan perpanjangan di tahun 2013 sesuai SK.502/Menhut-II/2013 tanggal 18 Juli 2013).

”Mesin tagboat mati dan terkena badai sejak 6 November 2025 sehingga ada banyak kayu yang jatuh dari ponton,” kata Krisdianto.

Ketiga, barcode di kayu adalah penanda SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu) yang dicek keabsahan/asal usul sumber kayu (traceability system untuk mencegah illegal logging).

”Secara detail sore ini (9/12/2025), Kementerian Kehutanan dan Kapolda Lampung akan menyelenggarakan konferensi pers bersama di Bandar Lampung untuk menjelaskan lebih terperinci mengenai hal di atas,” pungkas Krisdianto. (*) 

Sumber: Niaga Asia

Zulfa Mustofa Jabat Pj Ketum PBNU Hingga Muktamar 2026, Nasib Gus Yahya?    
Rabu, Desember 10, 2025

On Rabu, Desember 10, 2025

Zulfa Mustofa Jabat Pj Ketum PBNU Hingga Muktamar 2026, Nasib Gus Yahya?
Gus Yahya Kholil Staquf dan KH Zulfa Mustofa yang ditunjuk lewat rapat pleno Rais Syuriah sebagai Penjabat (Pj) Ketua Umum PBNU. (Kolase Foto). 
BENTENGSUMBAR.COM
- Pucuk pimpinan di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) akhirnya diputuskan. 

Lewat rapat pleno Rais Syuriah menunjuk KH Zulfa Mustofa sebagai Penjabat (Pj) Ketua Umum PBNU.

Keputusan diumumkan Rais Syuriah PBNU, M Nuh, yang memimpin jalannya rapat.

Tanpa banyak basa-basi Zulfa ditetapkan memegang kendali organisasi hingga Muktamar 2026.

"Penetapan Penjabat Ketua Umum PBNU masa bakti sisa saat ini adalah Yang Mulia Bapak KH Zulfa Mustofa," tegas M Nuh di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa malam, 9 Desember 2025.

Zulfa bukan figur asing di lingkaran elit PBNU. 

Ia sebelumnya duduk sebagai Wakil Ketua Umum Tanfidziyah.

Kini, tongkat komando penuh resmi berpindah ke tangannya.

M Nuh memastikan Zulfa akan memimpin organisasi warga nahdliyin hingga Muktamar PBNU yang merupakan forum tertinggi organisasi yang akan dilaksanakan di 20-26 Desember 2026.

Dia menjelaskan muktamar digelar Desember karena muktamar sebelumnya yang digelar di Lampung pada 2021 silam telah mundur setahun karena pandemi Covid-19.

"Muktamar bukan dipercepat, tetapi dikembalikan ke siklus semula," katanya.

Tak hanya menunjuk Pj ketum, rapat pleno juga sekaligus 'mengamankan' seluruh keputusan rapat harian Syuriah PBNU yang digelar pada 20 November 2025 di antaranya memecat Yahya Kholil Staquf sebagai ketum jika dalam tiga hari tidak mengundurkan diri.

Semua peserta rapat menyatakan menerima tanpa keberatan.

"Alhamdulillah, seluruh peserta pleno menerima dengan baik keputusan rapat harian Syuriah. Di daerah juga tidak ada penolakan," ujar Nuh.

Rapat pleno dibuka Rais Aam KH Miftachul Akhyar. Terlihat rapat dihadiri ratusan pengurus PBNU dari jajaran Rais Aam, Katib, Mustasyar, A'wan, hingga Tanfidziyah. 

Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) yang semula dicopot Gus Yahya dari kursi Sekretaris Jenderal PBNU juga terlihat datang.

Hadir pula Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang juga dikenal sebagai salah satu Ketua PBNU. (*) 

Sumber: RMOL

Masa Tanggap Darurat Diperpanjang, Ketua DPRD Padang Muharlion Angkat Suara, Singgung Data    
Selasa, Desember 09, 2025

On Selasa, Desember 09, 2025

Masa Tanggap Darurat Diperpanjang, Ketua DPRD Padang Muharlion Angkat Suara, Singgung Data
Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion menegaskan telah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) terkait masa tanggap darurat bencana banjir dan longsor. 
BENTENGSUMBAR.COM
- Sebagai Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion menegaskan telah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) terkait masa tanggap darurat bencana banjir dan longsor di Kota Padang, Sumatera Barat. 

"Masa tanggap darurat diperpanjang sepekan lagi, dari tanggal 9 ke 15 Desember 2025. Kita ingin lihat apa yang dilakukan? Sehingga jelas, kongkrit dan terukur di masa perpanjangan ini," tukuk Muharlion kepada awak media, Selasa, 9 Desember 2025.

Dikatakannya, persoalan mendasar mesti diselesaikan, seperti rumah yang terkena lumpur, jalan hunian sementara. 

"Itu semua seperti apa? Baru nanti kedepannya seperti apa? Seperti air bersih menjadi persoalan kita hari ini, menghantui masyarakat. Ini harus tuntas dan clear. Termasuk persolan ekonomi mereka, seperti apa? Hunian permanen mereka seperti apa?" ujarnya.

Sehingga semua itu, cakap Muharlion, kuncinya adalah data. 

"Data rumah, data keluarga, data itu harus clear. Jadi ketika orang datang mengasih bantuan, termasuk dari propinsi, kita sudah punya data untuk itu," katanya. 

Soal bangunan, kata Muharlion, tidak bisa cepat, yang bisa dilakukan sekarang hunian sementara. Apatah lagi, bangunan itu melalui proses yang panjang.

"Yang jelas, kalau rumah mereka kena lumpur, saya bantu mereka. Yang jelas kita dorong, kalau perlu semua ASN Pemko mebersihkan rumah mereka," tegasnya. (BY)

Satu Bulan Berjalan Asosiasi Pedagang Silo Sawahlunto, Langsungkan Rapat Anggota    
Selasa, Desember 09, 2025

On Selasa, Desember 09, 2025

Satu Bulan Berjalan Asosiasi Pedagang Silo Sawahlunto, Langsungkan Rapat Anggota
Dalam rapat tersebut dibahas segenap aktivitas asosiasi mulaï dari pembuatan akta. 
BENTENGSUMBAR.COM
- Perkuat kinerja sekaligus evaluasi kegiatan, Asosiasi Pedagang Silo Sawahlunto (Apesisto) yang baru berdiri pada tanggal 10 November lalu melakukan rapat anggota yang berlangsung di sekretariat Apesisto, Kawasan Silo Sawahlunto, Selasa (9/12/2025).

Dalam rapat tersebut dibahas segenap aktivitas asosiasi mulaï dari pembuatan akta, hingga berbagai kegiatan yang sudah berjalan khususnya penyelenggaraan dendang KIM Berhadiah yang sejalan dengan penggalangan dana untuk korban bencana yang tengah melanda berbagai daerah di Sumatera Barat saat ini.

Ketua Apesisto, Tristian Wicaksono menyampaikan bahwa untuk keberlanjutan acara yang bertujuan meramaikan Icon baru Sawahlunto yaitu pusat jajanan di kawasan Silo tersebut pengurus mengharapkan saran dan masukan dari para anggota.

"Kami ingin masukan dari bapak dan ibu terkait dengan imbas penyelenggaraan Dendang KIM berhadiah yang sudah dua kali kita laksanakan."

"Apakah ada peningkatan jual beli ataupun tata cara pelaksanaanya sebagai evaluasi kita kedepannya," ucap ketua Apesisto.

Lia, salah satu pedagang di lokasi tersebut mengatakan bahwa pelaksanaan acara KIM sangat membantu dalam meningkatkan jual belinya.

"Alhamdulillah, malam itu banyak jual beli dibandingkan dengan malam Minggu biasa tanpa acara KIM, kalau bisa di buat rutin minimal sekali sebulan" ucapnya.

Tidak hanya evaluasi acara Dendang berhadiah , salah satu pedagang juga menyampaikan pertanyaan sekaligus saran kepada para pengurus .

"Apakah Asosiasi sudah memiliki rekening giro , dan kami ingin keterbukaan seperti ini dapat berjalan di masa masa yang akan datang," kata Wit.

Menanggapi dan menutup rapat anggota , Tristian Wicaksono menyatakan bahwa kedepan para pengurus akan membuat berbagai inovasi berupa kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah pengunjung ke kawasan Silo.

"Untuk rekening, Insyaallah dalam proses. Terimakasih atas kehadiran serta saran dan masukan yang bapak ibu sampaikan , kita akan melaksanakan rapat bulanan seperti ini secara rutin sehingga setiap kita dapat mengetahui perkembangan Asosiasi ini," tutupnya.

Dalam rapat juga disepakati para pedagang akan melakukan iyuran bulanan yang nilainya Rp5 ribu rupiah per-pedagang dibayarkan setiap tanggal 15 serta iyuran bila ada salah satu anggota tertimpa musibah , sakit atau meninggal dunia.

Pewarta: marjafri