Pemprov Sumbar Rilis Data Perkembangan Sementara Dampak Bencana Hidrometeorologi, Perkiraan Kerugian Material Mencapai Rp1,76 Triliun

Pemprov Sumbar Rilis Data Perkembangan Sementara Dampak Bencana Hidrometeorologi, Perkiraan Kerugian Material Mencapai Rp1,76 Triliun

BentengSumbar On Minggu, Desember 07, 2025

Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi menyampaikan bahwa hingga pagi ini Minggu (7/12), tercatat 16 kabupaten/kota dan 50 kecamatan terdampak bencana. (Foto: Pengungsi di SDN 02 Cupak Tangah). 

BENTENGSUMBAR.COM - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) melalui Posko Terpadu Kebencanaan kembali merilis data perkembangan sementara dampak bencana hidrometeorologi yang terjadi di sejumlah wilayah Sumbar sejak (25/11) lalu. Data per Minggu, 7 Desember 2025 pukul 09.00 WIB, mencatat sebaran dampak yang sangat luas, baik pada masyarakat maupun infrastruktur vital. Total kerugian material diperkirakan mencapai Rp1,76 triliun

Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi menyampaikan bahwa hingga pagi ini Minggu (7/12), tercatat 16 kabupaten/kota dan 50 kecamatan terdampak bencana.

“Data yang dihimpun berasal dari laporan resmi kabupaten/kota dan telah diverifikasi oleh instansi terkait. Dengan demikian tingkat akurasinya dapat dipertanggungjawabkan. Ini adalah gambaran situasi terkini yang akan terus kita perbarui setiap hari,” ujar Arry Yuswandi di Padang, Minggu (7/12/2025).

Jumlah masyarakat terdampak hampir seperempat juta orang, yakni 247.402 jiwa. Dengan rincian keterangan sebagai berikut :

• Meninggal dunia: 228 orang

• Hilang: 98 orang

• Luka-luka: 112 orang

• Mengungsi: 20.604 orang

• Total masyarakat terdampak: 247.402 jiwa

Arry mengungkapkan keprihatinan mendalam atas tingginya jumlah korban, terutama di wilayah yang mengalami longsor dan banjir bandang.

“Setiap korban adalah kehilangan besar bagi keluarga dan bagi kita semua. Kami memohon doa untuk para korban dan memohon kekuatan dari Allah SWT agar masyarakat Sumbar diberikan ketabahan dan semangat untuk kembali bangkit,” ucapnya.

Tidak hanya itu, sambung Arry, bencana turut mengakibatkan kerusakan signifikan pada ribuan rumah masyarakat dan ratusan fasilitas publik. Dengan rincian sebagai berikut:

• Rumah rusak ringan: 3.831 unit

• Rumah rusak sedang: 1.032 unit

• Rumah rusak berat: 1.572 unit

• Rumah terendam banjir: 35.213 unit

• Rumah hanyut/hilang: 735 unit

Sedangkan Dampak pada Pelayanan Dasar, dilaporkan sebanyak :

• Rumah ibadah terdampak: 148 unit

• Fasilitas kesehatan: 66 unit

• Kantor pemerintahan: 28 unit

• Sekolah: 338 unit

Arry menegaskan selain pembukaan kembali akses jalan, pemulihan layanan pendidikan, kesehatan, dan keagamaan yang terganggu juga menjadi prioritas percepatan penanganan oleh pemerintah.

Sektor ekonomi produktif masyarakat juga mengalami kerusakan luas, terutama pada lahan pertanian, perkebunan, dan perikanan. Kemudian, sejumlah ruas jalan dan jembatan juga mengalami kerusakan, sehingga akses menuju lokasi terdampak menjadi terkendala dan memengaruhi distribusi bantuan dan mobilitas warga di sejumlah daerah.

Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

• Sawah terdampak: 6.749 hektare

• Lahan terdampak: 6.713 hektare

• Kebun terdampak: 1.031 hektare

• Kolam ikan terdampak: 10.486 unit

Kerusakan Sarana dan Prasarana Vital

• Ruas jalan terdampak: 172 ruas

• Jembatan terdampak: 46 unit

Ia menyebut, perkiraan total kerugian material sementara mencapai Rp1.766.715.469.355, dengan rincian:

• Rumah masyarakat: Rp451.242.880.850

• Pelayanan dasar (faskes, rumah ibadah, kantor pemerintah, sekolah): Rp26.944.102.000

• Sektor sosial ekonomi: Rp1.086.951.741.505

• Sarana prasarana: Rp201.576.745

“Perkiraan kerugian mencapai 1,76 triliun. Angka ini masih bersifat sementara karena kita masih terus melakukan verifikasi lapangan. Yang lebih penting saat ini adalah memastikan seluruh masyarakat terdampak mendapatkan layanan, perlindungan, dan bantuan yang tepat serta cepat,” ujar Sekdaprov Sumbar.

Arry menutup penjelasannya dengan mengajak seluruh pihak untuk memperkuat sinergi dalam penanganan darurat dan pemulihan jangka menengah. Sembari memastikan komunikasi dengan Pemerintah Pusat tetap lancar agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana bisa berjalan cepat dan lancar.

“Sumatera Barat adalah daerah yang tangguh. Dengan kebersamaan, gotong royong, dan doa, kita akan mampu melewati ujian ini. Pemerintah Pusat juga sudah berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh baik dalam penanganan darurat, maupun saat rehap rekon nantinya,” pungkasnya. (adpsb/bud)

Meninggal Dunia 228, Hilang 98, dan 112 Luka-Luka serta 20.604 Mengungsi, Simak Update Sementara Jumlah Korban Akibat Bencana Hidrometeorologi di Sumbar

Meninggal Dunia 228, Hilang 98, dan 112 Luka-Luka serta 20.604 Mengungsi, Simak Update Sementara Jumlah Korban Akibat Bencana Hidrometeorologi di Sumbar

BentengSumbar On Minggu, Desember 07, 2025

Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi mengungkap berdasarkan data yang dihimpun Posko Terpadu Kebencanaan Provinsi Sumbar. 

BENTENGSUMBAR.COM - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) melalui Website Dashboard Satu Data Bencana kembali merilis data terbaru korban bencana hidrometeorologi, per Minggu (7/12) pukul 09.00 WIB.

Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi mengungkap berdasarkan data yang dihimpun Posko Terpadu Kebencanaan Provinsi Sumbar, diketahui jumlah kabupaten/kota terdampak sebanyak 16, sedangkan kecamatan terdampak berjumlah sebanyak 50 kecamatan.

Sementara jumlah total masyarakat terdampak sebanyak 247.402 jiwa. Dari jumlah tersebut, mengungsi sebanyak 20.604 orang, luka-luka sebanyak 112 orang, dan 98 orang lainnya hilang, serta 228 orang meninggal dunia.

"Data tersebut bersumber dari laporan resmi kabupaten/kota terdampak dan telah melalui verifikasi instansi pengampu. Atas alasan itu, maka potensi biasnya menjadi kecil," tegas Sekdaprov Sumbar di Padang, Minggu (7/12/205).

Adapun rincian per kabupaten/kotanya adalah sebagai berikut :

1. Kota Pariaman, jumlah masyarakat terdampak sebanyak 7.662 jiwa. Tidak menimbulkan korban luka, hilang, dan meninggal dunia.

2. Kota Payakumbuh, terdampak banjir tapi tidak menimbulkan korban luka, hilang, atau pun meninggal dunia.

3. Kota Bukittinggi, masyarakat terdampak sebanyak 68 jiwa, tapi tidak menimbulkan korban luka, hilang, atau pun meninggal dunia.

4. Kota Padang Panjang, jumlah total masyarakat terdampak sebanyak 359 jiwa. Sebanyak 130 orang mengungsi, luka-luka 4 orang, hilang sebanyak 34 orang dan meninggal dunia sebanyak 18 orang.

5. Kota Solok, jumlah masyarakat terdampak sebanyak 9.375 jiwa, tapi tidak menimbulkan korban luka, hilang, atau pun meninggal dunia.

6. Kota Padang, jumlah masyarakat terdampak sebanyak 27.153 jiwa, mengungsi sebanyak 1.939 orang. Sedangkan korban luka tercatat sebanyak 2 orang, korban hilang nihil, dan meninggal dunia sebanyak 11 orang.

7. Kabupaten Pasaman Barat, jumlah masyarakat terdampak sebanyak 59.959 jiwa, mengungsi sebanyak 4.627 jiwa. Sedangkan korban luka sebanyak 1 orang, hilang 3 orang, dan meninggal dunia 4 orang.

8. Kabupaten Solok Selatan, jumlah masyarakat terdampak sebanyak 312 orang. Tapi tidak menimbulkan korban luka, hilang maupun meninggal dunia.

9. Kabupaten Kepulauan Mentawai, jumlah masyarakat terdampak 7.170 jiwa. Tapi tidak menimbulkan korban luka, hilang maupun meninggal dunia.

10. Kabupaten Pasaman, terdampak banjir tapi tidak menimbulkan korban.

11. Kabupaten Limapuluh Kota, jumlah masyarakat terdampak sebanyak 1.287 jiwa, mengungsi sebanyak 554 orang. Dilaporkan, tidak menimbulkan korban luka, hilang maupun meninggal dunia.

12. Kabupaten Agam, jumlah masyarakat terdampak hampir disemua wilayah, sebanyak 1.619 orang di antaranya mengungsi ketempat yang lebih aman. Sedangkan korban meninggal dunia diketahui sebanyak 145 orang dan 59 orang lainnya hilang.

13. Kabupaten Padang Pariaman, jumlah masyarakat terdampak sebanyak 24.419 jiwa, mengungsi sebanyak 1.634 orang. Sedangkan jumlah korban luka-luka tercatat sebanyak 5 orang, korban hilang  1 orang dan meninggal dunia sebanyak 21 orang.

14. Kabupaten Tamah Datar, jumlah masyarakat terdampak sebanyak 6.129 jiwa dan  4.809 di antaranya mengungsi ketempat yang lebih aman. Korban luka-luka sebanyak 4 orang, sedangkan korban hilang dan meninggal dunia dilaporkan nihil.

15. Kabupaten Solok, jumlah masyarakat terdampak sebanyak 34.946 jiwa dan sebanyak 2.592 orang di antaranya mengungsi ketempat yang lebih aman. Korban luka-luka berjumlah sebanyak 96 orang, sedangkan korban hilang dan meninggal dunia dilaporkan nihil.

16. Kabupaten Pesisir Selatan, jumlah masyarakat terdampak sebanyak 67.875 jiwa dan sebanyak 2.700 orang di antaranya mengungsi ketempat yang lebih aman. Terdapat 1 korban hilang, sedangkan untuk korban luka dan meninggal dunia dilaporkan nihil.

Berdasarkan data tersebut, dapat kita ketahui dari 16 daerah terdampak, ada 3 daerah yang nihil korban manusianya, yakni Kota Payakumbuh, Kabupaten Pasaman, dan Kabupaten Limapuluh Kota.

"Korban terbanyak terdapat di Kabupaten Agam, sebanyak 145 orang meninggal dunia dan 59 lainnya hilang," ungkap Sekdaprov Sumbar yang juga merupakan ex officio Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumbar.

Ia menegaskan, data akan terus diperbarui sesuai kondisi terbaru. Masyarakat juga dapat mengakses informasi sementara tentang dampak bencana hidrometeorologi melalui Website https://dashboardbencana.sumbarprov.go.id/incident-region-detail/138f0b15-d4d8-41fa-a8ab-822550bfd9f8?id_daerah=1371

"Data terbuka untuk umum dan akan diperbaharui petugas di posko terpadu setiap pukul 09.00 WIB dan 21.00 WIB," jelasnya. (adpsb/bud)

Gubernur Sumbar: Bencana Hidrometeorologi adalah Ujian dan Peringatan dari Allah SWT

Gubernur Sumbar: Bencana Hidrometeorologi adalah Ujian dan Peringatan dari Allah SWT

BentengSumbar On Minggu, Desember 07, 2025

Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) , Mahyeldi Ansharullah  menyampaikan rangkaian bencana hidrometeorologi yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. 

BENTENGSUMBAR.COM  - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) , Mahyeldi Ansharullah  menyampaikan rangkaian bencana hidrometeorologi yang terjadi dalam beberapa hari terakhir, seperti banjir, longsor, hingga hujan ekstrem, merupakan ujian, teguran, sekaligus peringatan dari Allah SWT. Melalui musibah ini, umat diingatkan untuk memperbaiki diri dan semakin menyadari kebesaran-Nya.

“Surah Al-Baqarah ayat 286 mengingatkan kepada kita bahwa ujian bukanlah hukuman. Ia adalah cara Allah mengangkat derajat kita, menghapus dosa-dosa kita, serta menguatkan solidaritas dan kepedulian di antara kita,” ujar Mahyeldi dalam kegiatan Subuh Mubarak di Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabawi, Minggu (7/12/2025).

Gubernur menegaskan di tengah ujian ini, masyarakat tidak hanya dituntut untuk sabar dan ikhlas secara personal, tetapi juga tanggap dan sigap secara profesional. Ia mencontohkan bagaimana perangkat daerah dan instansi terkait lainnya bekerja siang dan malam untuk mengevakuasi warga, menyalurkan bantuan, membuka akses jalan yang terputus, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat terdampak.

“Dalam pendistribusian bantuan, saya minta agar tepat sasaran. Jangan hanya berfokus pada posko, tetapi pastikan bantuan sampai langsung kepada warga yang benar-benar terdampak,” tegasnya.

Mahyeldi turut menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh ASN yang telah terlibat dalam penanganan bencana. Ia mendo'akan,  semoga itu dinilai Allah Sebagai amal ibadah.

“Kami berdoa semoga setiap tetes keringat menjadi amal jariyah. Semoga Allah membalas semua kebaikan dengan pahala yang berlipat,” ungkapnya.

Meski demikian, Gubernur mengingatkan bahwa tugas belum selesai. Proses pemulihan, pembersihan, dan pendataan masih terus berlangsung. Karena itu, seluruh pihak diminta untuk tetap menjaga semangat, empati, dan profesionalisme.

“Saya menyaksikan sendiri bahwa masyarakat Sumbar adalah masyarakat yang tangguh. Meski berduka, mereka tetap sabar, bergotong royong, saling menguatkan, dan tidak saling menyalahkan. Inilah nilai luhur kearifan lokal kita,” sebutnya.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga menyampaikan terima kasih kepada Ustaz Dr. H. Amirsyah Tambunan, SH yang telah menyampaikan tausiyah dengan tema “Hidupmu Kan Selalu Diuji, Maka Selalulah Ikhlas dan Bersabar”, yang menjadi penguat bagi jamaah dalam kegiatan Subuh Mubarak tersebut. (adpsb/nov/bud)

Senator Koas dalam Pusaran Etika, Hukum, dan Bayang-bayang KKN

Senator Koas dalam Pusaran Etika, Hukum, dan Bayang-bayang KKN

BentengSumbar On Minggu, Desember 07, 2025

Ketika sorot lampu kampus masih mengikuti jejak, ia melangkah ke lorong istana di Jakarta. Pada 2024, Cerint Iralloza Tasya terpilih sebagai senator mewakili Sumatera Barat lewat kursi DPD periode 2024–2029. (Foto Ilustrasi/Net) 

OLEH: Muhibbullah Azfa Manik

Ketika sorot lampu kampus masih mengikuti jejak, ia melangkah ke lorong istana di Jakarta. Pada 2024, Cerint Iralloza Tasya terpilih sebagai senator mewakili Sumatera Barat lewat kursi DPD periode 2024–2029.

Tapi di tengah tanggung jawab sebagai wakil daerah, muncul tuduhan keras: Cerint disebut menjalani dua peran sekaligus — sebagai senator di Senayan dan mahasiswa koas di rumah sakit. Dugaan inilah yang membuahkan laporan resmi dari HMI Sumbar ke BKD DPD.

Bagi sebagian orang, kombinasi itu adalah masalah kode etik dan integritas — bagai berjalan di dua kapal sekaligus. Bagi pendukungnya, ini soal hak dan ambisi: mengapa dua dunia tak bisa dirangkul dalam satu figur?

Aduan ke BKD: Tuduhan, Bukti, dan Keheningan

Dalam aduannya, HMI berargumentasi bahwa dua status tersebut — senator dan mahasiswa koas — “harus dijalani penuh waktu”, sehingga tidak kompatibel jika dilakukan bersamaan. Mereka melampirkan dua jenis bukti: posting foto di rumah sakit tempat mahasiswa koas bertugas, dan daftar mahasiswa koas yang tercatat aktif. Laporan ini disampaikan ke BKD DPD pada 5 Desember 2025. Namun sampai saat ini, Cerint belum angkat suara untuk menjelaskan tuduhan tersebut.

Apa “Rangkap Jabatan” bagi Anggota DPD?

Secara yuridis, anggota DPD memang dilarang memegang “jabatan lain sebagai pejabat negara atau pimpinan organisasi yang menerima dana APBN/APBD”. Namun, muncul pertanyaan kritis: apakah menjadi mahasiswa koas (mahasiswa profesi kedokteran) termasuk “jabatan” yang dilarang?

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Pasal 182) mensyaratkan calon anggota DPD mengundurkan diri dari jabatan publik, dan tidak menduduki posisi yang dibiayai negara atau memegang posisi rangkap yang menimbulkan konflik kepentingan. Namun, UU tersebut secara spesifik menonjolkan jabatan yang berhubungan dengan aparatur negara, BUMN, BUMD — bukan profesi akademik seperti mahasiswa koas. Artinya, secara normatif, status sebagai mahasiswa/profesi medis tidak otomatis dilarang, menciptakan ruang abu-abu hukum.

Antara Etika, Profesionalisme, dan Hak Individu

Keluhan HMI menekankan aspek etika: bagaimana mungkin seseorang menjalani pendidikan koas — sebuah program pendidikan profesi yang menuntut waktu penuh dan konsentrasi — sambil mengemban tugas sebagai senator, yang juga menuntut dedikasi penuh? Apalagi koas (profesi medis) menuntut kesiagaan, disiplin, dan tanggung jawab etis — elemen yang harus dijaga. Namun dari sisi hak individu, apakah setiap orang tidak boleh mengejar dua cita-cita sekaligus jika secara hukum tidak dilarang?

Dimensi Baru: Bayang-bayang KKN dari "Kemudahan" di Rumah Sakit

Selain aspek legal dan etika dedikasi penuh, kasus rangkap peran ini membuka dimensi kritik yang lebih serius: potensi praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Pertanyaan muncul: apakah kemudahan atau perlakuan istimewa yang diduga diberikan oleh beberapa rumah sakit atau institusi pendidikan kepada Cerint sebagai anggota DPD termasuk KKN?

Secara definisi, KKN adalah tindakan melanggar hukum demi kepentingan pribadi atau kelompok, baik melalui penyalahgunaan uang negara, persekongkolan rahasia, maupun pengutamaan relasi pribadi/kedekatan.

Potensi Korupsi dan Konflik Kepentingan: Jika Cerint menggunakan posisi atau pengaruhnya di DPD—sebagai pejabat publik yang memiliki wewenang anggaran dan legislasi—untuk mendapatkan dispensasi, keringanan tugas, atau perlakuan istimewa dalam program koas dari pihak rumah sakit atau kampus, hal ini dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang (Korupsi). Walaupun tidak melibatkan penggelapan uang, penyalahgunaan fasilitas dan diskresi yang tidak adil kepada mahasiswa lain dapat menjadi indikasi korupsi jabatan dan merugikan kualitas pendidikan profesi yang menuntut kesiagaan penuh.

Potensi Kolusi: Unsur Kolusi dapat muncul jika terjadi perjanjian tersembunyi antara pihak rumah sakit/fakultas kedokteran dan Senator. Misalnya, rumah sakit memberikan "kemudahan" koas sebagai balasan atas bantuan Senator dalam melobi anggaran APBN/APBD atau memuluskan regulasi tertentu yang menguntungkan rumah sakit. Persekongkolan semacam ini merugikan kepentingan umum karena mengganggu proses pendidikan profesi medis yang ketat dan berpotensi memengaruhi netralitas pelayanan publik.

Potensi Nepotisme: Jika perlakuan khusus yang diterima Cerint tidak diberikan kepada mahasiswa koas lain dan semata-mata didasarkan pada statusnya sebagai Pejabat Publik (Senator), maka hal ini dapat dikategorikan sebagai favoritisme/Nepotisme berbasis kedekatan posisi publik. Praktik ini mencederai prinsip keadilan, profesionalisme, dan kesetaraan di lingkungan pendidikan.

Berdasarkan potensi tersebut, jika "kemudahan" yang diberikan rumah sakit benar terjadi, hal itu berpotensi besar mengandung unsur KKN, khususnya Kolusi dan Nepotisme (Favoritisme) serta Korupsi (Penyalahgunaan Wewenang). Kemudahan ini menciptakan preseden buruk dalam dunia pendidikan profesional yang seharusnya mengedepankan disiplin, kompetensi, dan etika, bukan diskresi berbasis jabatan publik.

Dilema di Meja BKD DPD: Antar Kepastian Hukum & Moral Publik

BKD DPD sekarang berada di persimpangan. Jika mereka menolak aduan HMI dengan alasan bahwa koas bukan jabatan struktural negara, maka bisa muncul persepsi bahwa DPD abai terhadap etika dan integritas — terutama di mata publik. Sebaliknya, jika BKD menerima aduan, maka akan ada preseden baru: bahwa anggota DPD yang juga mahasiswa/profesional aktif bisa dilarang — memperluas definisi larangan rangkap jabatan.

Keputusan BKD akan sangat menentukan persepsi publik terhadap legitimasi DPD — apakah sebagai lembaga elit dengan standar etik tinggi, atau sebagai wadah kursi politik semata.

Wajah Rangkap Tanggung Jawab dalam Bingkai Demokrasi

Kasus Cerint menampilkan ketegangan antara dua wajah: hak individu dan aspirasi profesionalitas — serta ekspektasi publik terhadap pejabat. Seseorang disebut senator karena mewakili suara rakyat; sebagai koas, ia dibentuk untuk menyembuhkan dan merawat. Bila ia mampu melakukan kedua tugas dengan integritas, mungkin orang akan memaknainya sebagai contoh ideal. Tapi kalau beban ganda itu membuat salah satu tugas terganggu — baik pelayanan publik maupun pendidikan kedokteran — maka keluhan masyarakat dan kode etik bisa membayang.

Yang saat ini di depan kita bukan sekadar klaim politik, melainkan ujian serius terhadap: konsistensi regulasi dan kode etik, transparansi proses etik internal di DPD, dan batas antara hak pribadi dan pelayanan publik. BKD DPD RI tidak hanya memutuskan nasib Cerint — tapi juga memberi tanda kepada publik: seberapa jauh lembaga ini menjaga integritas, dan seberapa kuat klaim kode etik di atas hiruk-pikuk politik. (*)

Wali Kota Padang Pastikan Bantuan Tidak Menumpuk di Posko

Wali Kota Padang Pastikan Bantuan Tidak Menumpuk di Posko

BentengSumbar On Minggu, Desember 07, 2025

Wali Kota Padang Fadly Amran mengucapkan terimakasih kepada seluruh donatur yang sudah mengantarkan bantuan ke posko-posko bencana.

BENTENGSUMBAR.COM - Bantuan bagi korban banjir di Padang terus mengalir ke posko-posko bencana. Bantuan datang silih berganti dengan harapan sampai ke tangan korban bencana. 

Wali Kota Padang Fadly Amran mengucapkan terimakasih kepada seluruh donatur yang sudah mengantarkan bantuan ke posko-posko bencana.

"Terimakasih atas bantuan yang sudah diberikan," ucap Fadly Amran, Minggu (7/12/2025). 

Selain di kecamatan-kecamatan, Pemerintah Kota Padang juga membuka posko bencana di Rumah Dinas Wali Kota Padang di jalan A. Yani.

Wali Kota Fadly Amran memastikan seluruh bantuan yang datang segera dibagikan ke korban terdampak. 

"Kita pastikan seluruh bantuan tidak menumpuk di posko," katanya. 

Setiap hari, Pemko Padang terus mendistribusikan bantuan yang datang ke Posko Utama. Bantuan disalurkan ke kecamatan terdampak bencana. 

Bantuan dalam bentuk sembako langsung diserahkan.(Charlie)

Bantuan di Posko Utama Terus Disalurkan, 1.2 Ton Beras Dikirim ke Kecamatan Koto Tangah

Bantuan di Posko Utama Terus Disalurkan, 1.2 Ton Beras Dikirim ke Kecamatan Koto Tangah

BentengSumbar On Minggu, Desember 07, 2025

Pendistribusian bantuan untuk korban bencana alam terus dilakukan dari Posko Bantuan Utama Palanta Rumah Dinas Walikota Padang Jl. A Yani terus dilakukan. 

BENTENGSUMBAR.COM - Pendistribusian bantuan untuk korban bencana alam terus dilakukan dari Posko Bantuan Utama Palanta Rumah Dinas Walikota Padang Jl. A Yani terus dilakukan. 

Pada Minggu (7/12/2025) pagi ini, sebanyak 1205 kg beras didistribusikan ke sejumlah posko yang ada di Kecamatan Koto Tangah untuk kemudian diteruskan kepada korban terdampak. 

"Pendistribusian ini diharapkan bisa segera sampai dan disebar luaskan ke warga terdampak bencana 25 November 2025 lalu," kata Kalaksa BPBD Kota Padang, Hendri Zulviton, Minggu (7/12/2025). 

Setiap bantuan dari masyarakat, lembaga pemerintah, OPD, dan swasta yang masuk ke Posko Bantuan Utama Palanta Rumah Dinas Walikota Padang memang langsung didistribusikan ke posko-posko kecamatan dan kelurahan untuk memastikan setiap warga terdampak dapat langsung memanfaatkan bantuan yang masuk tersebut.

Bersamaan dengan pendistribusian 12 ton lebih beras tersebut juga didistribusikan 17 item lain, yaitu air mineral 30 dus, minyak goreng 8 dus, sabun mandi 14 dus, sabun cuci ekonomi 15 dus, mie instan 50 dus, biskuit malkis 10 dus, gula 3 karung, dan susu bayi 5 dus.

Selanjutnya, roti 5 plastik, deterjen 6 dus, sikat gigi 2 dus, pasta gigi pepsodent 1 dus, susu kotak 2 dus, kopi cappuccino 2 dus, roti gabin 1 pack, sarden 1 dus, dan ekstra joss 1 dus. 

"Pemerintah bergerak cepat untuk menyalurkan bantuan-bantuan yang masuk ke posko utama dari berbagai kalangan, ke masyarakat yang tersebar di Kota Padang, " pungkasnya.

Berdasarkan data BPBD Kota Padang, korban terdampak bencana tersebar di 5 kecamatan, yaitu Koto Tangah, Pauh, Lubuk Kilangan, Nanggalo, dan Kuranji. 

Setiap bantuan yang masuk ke Posko Utama akan langsung didistribusikan ke lima kecamatan tersebut. (Taufik)

Cerita Korban Banjir di Padang: Embun, Rindu Rumahnya Kembali

Cerita Korban Banjir di Padang: Embun, Rindu Rumahnya Kembali

BentengSumbar On Minggu, Desember 07, 2025

Embun (8 tahun) merupakan salah satu korban banjir bandang yang menerjang daerahnya, Cupak Tangah, Pauh, Jumat (28/11/2025) lalu.

BENTENGSUMBAR.COM - Perempuan kecil itu nampak begitu lincah. Tangannya sibuk mengambil crayon warna yang berada di sampingnya. Wajahnya senang ketika mewarnai gambar di atas kertas.

Embun (8 tahun) merupakan salah satu korban banjir bandang yang menerjang daerahnya, Cupak Tangah, Pauh, Jumat (28/11/2025) lalu. Perempuan kelas dua SD Bustanul Ulum itu harus kehilangan rumahnya. 

"Rumah sudah hilang dibawa banjir, kini hanya tersisa lantainya saja," ungkap Embun di pengungsian SD 02, Cupak Tangah, Jumat (5/12/2025).

Embun termasuk anak yang cerdas. Selain cerdas, Embun juga komunikatif. Setiap ada yang bertanya, pasti dijawabnya dengan lugas.

Sebelum banjir menerjang rumahnya, Embun kerap membantu orangtuanya mencari nafkah. Setelah pulang sekolah, Embun ikut mengamen bersama ayahnya di kawasan Pasar Baru. Sambil bernyanyi mendatangi rumah atau kendaraan umum yang sedang ngetem. 

Kini, Embun tidak lagi mengamen. Dirinya harus berada di pengungsian bersama orangtuanya. Rumahnya hilang, tidak tahu setelah ini akan ke mana. 

Saat Ketua TP-PKK Padang datang ke pengungsian, Embun nampak girang. Terlebih ketika dirinya melihat crayon warna yang dibagikan ke anak-anak di pengungsian. 

Setiap anak mendapat kertas gambar untuk diwarnai. Embun mencari kertas gambar yang disukainya. Gambar rumah yang berada di pinggir sungai menjadi pilihannya. 

"Saya rindu rumah," kata Embun sambil mewarnai gambar rumah tersebut. 

Dari sekian banyak anak yang ikut mewarnai, gambar Embun yang paling menarik. Rumah dalam gambar itu diwarnainya dengan kelir pink. Warnanya merata. Karena embun mewarnai dengan telaten.

"Embun cukup telaten mewarnai, karena itu ibu Ketua PKK menetapkan Embun sebagai juara pertama," ungkap pengurus PKK Kota Padang, Mayesti. 

Embun nampak girang. Tangannya mendekap gambar yang telah diwarnainya. Embun rindu akan rumahnya.(Charlie Ch. Legi)

200 Kg Rendang Disebar di Empat Kecamatan

200 Kg Rendang Disebar di Empat Kecamatan

BentengSumbar On Minggu, Desember 07, 2025

Aksi memasak Rendang digelar di Gedung Youth Center. Ratusan kilogram rendang dibagikan ke sejumlah korban bencana banjir bandang. 

BENTENGSUMBAR.COM - Kepedulian orang Minang itu hebat. Pantas diberi jempol. Saat saudaranya tertimpa bencana, empatinya muncul.

Seperti yang dilakukan Dinas Pariwisata Kota Padang, Sabtu (6/12/2025). 

Aksi memasak Rendang digelar di Gedung Youth Center. Ratusan kilogram rendang dibagikan ke sejumlah korban bencana banjir bandang. 

"Kegiatan ini bukan sekadar memasak makanan, tetapi juga tentang menyalurkan harapan, energi positif, dan memastikan bahwa para korban bencana tidak merasa sendirian dalam menghadapi cobaan ini," ujar Kepala Dinas Pariwisata Kota Padang, Yudi Indrasyani, siang itu. 

Prioritas utama dari kegiatan ini adalah menjamin kualitas nutrisi dan keamanan pangan bagi pengungsi, serta mengurangi beban psikologis mereka agar dapat segera bangkit menata kehidupan.

Kehadiran rendang siap santap ini sangat dinantikan, mengingat jumlah warga yang bertahan di pengungsian masih cukup signifikan. Berdasarkan data terkini per 5 Desember 2025, tercatat sebanyak 1.343 orang masih berada di lokasi pengungsian.

Sebaran pengungsi terpusat di lima kecamatan terdampak. Kecamatan Pauh mencatat jumlah pengungsi tertinggi dengan 708 orang, disusul Kecamatan Nanggalo sebanyak 404 orang. Wilayah lainnya meliputi Kecamatan Koto Tangah dengan 152 orang, Kecamatan Kuranji 68 orang, dan Kecamatan Lubuk Kilangan sebanyak 11 orang.

"Rendang ini kita kemas untuk kemudian kita sebar ke empat kecamatan terdampak," sebut Yudi. 

Empat kecamatan yang mendapatkan rendang yakni Koto Tangah, Pauh, Kuranji, serta Nanggalo. Sebanyak 200 kilogram rendang dipacking untuk kemudian disebarkan di dapur-dapur umum.(Charlie)