HEADLINE
Dukung Pogram Saga Saja Plus, Akpar Bunda Padang Akan MoU dengan Pemko Pariaman    
Senin, Mei 11, 2026

On Senin, Mei 11, 2026

Dukung Pogram Saga Saja Plus, Akpar Bunda Padang Akan MoU dengan Pemko Pariaman
Tim Publikasi dalam Public Relation Akpar Bunda Padang, Lili Monalisa saat melakukan audiensi dengan Wali Kota Pariaman, Yota Balad. (Foto/Diskominfo). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Dukung Pogram Satu Keluarga Satu Sarjana (Saga Saja) Plus, kampus Akedemi Pariwisata (Akpar) Bunda Padang akan melakukan MoU dengan Pemerintah Kota Pariaman.

Hal ini disampaikan Tim Publikasi dalam Public Relation Akpar Bunda Padang, Lili Monalisa saat melakukan audiensi dengan Wali Kota Pariaman, Yota Balad didampingi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan 9Olahraga (Dikpora) Kota Pariaman, Hertati Taher dan Sekretaris Dikpora, Yurnal di Ruang Kerja Walikota Pariaman, Senin (11/5/2026).

Lili Monalisa mengatakan kampus Akpar Bunda Padang menyatakan dukungannya terhadap program tersebut. Kami ingin memberikan kontribusi untuk Kota Pariaman dalam meningkatkan SDMnya.

“Kita sudah komunikasi dengan Wali Kota Pariaman. Alhamdulillah beliau sangat mendukung program kami, karena program ini membuka lowongan pekerjaan di bidang perhotelan dan tata boga”, ujarnya.

Ia menyebutkan bahwa  kampus Akpar Bunda Padang mempunyai dua program studi (prodi) Diploma 3 (D3), jurusan perhotelan dan tata boga kuliner.

Saat ini, kampus Akpar Bunda Padang ada program magang ke Taiwan di semester 5 dan 6, Bapak Yota Balad sangat tertarik dan menawarkan untuk melakukan MoU program Saga Saja Plus.

“Kami akan siapkan MoUnya dalam waktu dekat ini dan juga melakukan sosialisasi kepada calon mahasiswa program Saga Saja Plus tentang perhotelan dan tata boga yang ada di kampus Akpar Bunda Padang”, tuturnya.

“Perhotelan dan tata boga adalah pilihan karier yang menjanjikan bagi mereka yang memiliki passion di bidang pelayanan, kreativitas, dan kuliner, serta menginginkan fleksibilitas karier baik di dalam negeri maupun luar negeri”, ulasnya.

Menurutnya, Program Saga Saja Plus dari Pemko Pariaman sangat luar biasa karena meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan tinggi.

“Kami berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam pembangunan daerah, khususnya dalam peningkatan SDM di Kota Pariaman terutama dibidang pariwisata dan tentunya juga untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Kota Pariaman,”, tutupnya. (R/at)

Wartawan Batu Bara Gelar Aksi Massa di Depan Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku, Hamdi Hasibuan: Kami Berkomitmen Menjalin Hubungan Baik dengan Media    
Senin, Mei 11, 2026

On Senin, Mei 11, 2026

Wartawan Batu Bara Gelar Aksi Massa di Depan Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku, Hamdi Hasibuan: Kami Berkomitmen Menjalin Hubungan Baik dengan Media
Sekitar 70 orang Wartawan dann Wartawati insan pers yang tergabung dalam gerakan "Wartawan Batu Bara" menggelar aksi massa di depan Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku, Selasa (11/05/2026). (Foto/Herman M). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Sekitar 70 orang Wartawan dann Wartawati insan pers yang tergabung dalam gerakan "Wartawan Batu Bara" menggelar aksi massa di depan Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku, Selasa (11/05/2026). 

Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan berbagai tuntutan terkait dugaan intimidasi terhadap wartawan, lemahnya sistem keamanan yang dinilai menyebabkan tahanan dapat melarikan diri, serta dugaan pembiaran sistemik di lingkungan lembaga pemasyarakatan tersebut.

Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan menjadi perhatian masyarakat sekitar yang turut menyaksikan jalannya penyampaian aspirasi.

Dalam orasinya, massa menyoroti dugaan adanya pembatasan terhadap kerja jurnalistik, termasuk anggapan bahwa pemberitaan terkait aktivitas di dalam lapas harus mendapat izin tertentu. 

Kondisi itu dinilai mencederai kebebasan pers dan bertentangan dengan prinsip keterbukaan informasi publik.

Selain isu kebebasan pers, massa juga menyoroti berbagai dugaan praktik ilegal yang disebut masih berlangsung di dalam lapas. 

Mereka menilai persoalan tersebut telah merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemasyarakatan serta mencederai rasa keadilan publik.

Perwakilan Wartawan Batu Bara, Nando Sagala, menegaskan bahwa aksi tersebut bukan bentuk perlawanan terhadap institusi negara, melainkan bentuk kepedulian masyarakat sipil terhadap dugaan penyimpangan yang dinilai merusak marwah hukum dan keadilan.

“Jika penjara justru berubah menjadi ruang aman bagi jaringan kejahatan, maka publik berhak mempertanyakan siapa sebenarnya yang sedang dikendalikan,” tegasnya dalam orasi aksi.

Dalam tuntutannya, massa mendesak Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, Yusril Ihza Mahendra, turun langsung melakukan investigasi menyeluruh terhadap berbagai dugaan penyimpangan yang terjadi di Lapas Labuhan Ruku.

Mereka juga meminta Direktur Jenderal Pemasyarakatan mengusut secara transparan dan independen dugaan kematian seorang narapidana, termasuk membuka rekam medis, kronologi kejadian, serta pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab.

Tak hanya itu, massa turut mendesak Kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) dan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (sebelumnya Kemenkumham) evaluasi terhadap pimpinan . Kalapas) Kelas IIA Labuhan Ruku saat ini adalah Dr. Hamdi Hasibuan, S.T., S.H., M.Hum..

Mereka meminta pencopotan kepala lapas sebagai bentuk tanggung jawab moral dan administratif atas berbagai persoalan yang dinilai terus berulang.

Dalam materi aksi, massa juga menyinggung sejumlah dugaan pelanggaran lain seperti peredaran narkotika di dalam lapas, penggunaan telepon genggam ilegal oleh warga binaan, dugaan praktik wartel modus menit, rekening penampung transaksi napi, hingga dugaan jual beli kamar dan fasilitas tertentu di lingkungan lapas.

Massa aksi menilai maraknya dugaan praktik tersebut tidak mungkin berjalan tanpa adanya sistem yang saling melindungi.

Karena itu, mereka meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan adanya aktor intelektual maupun jaringan yang diduga bermain di balik peredaran narkoba di dalam lapas.

Selain mendesak pemerintah pusat dan aparat penegak hukum, massa juga meminta Komnas HAM, Ombudsman RI, serta lembaga pengawas terkait turun langsung melakukan pemantauan terhadap dugaan pelanggaran hak warga binaan dan penyalahgunaan kewenangan di lingkungan pemasyarakatan.

“Lapas bukan tempat membesarkan mafia dan jaringan narkotika. Negara tidak boleh kalah di balik tembok penjara,” seru massa aksi.

Menanggapi aspirasi tersebut, Kepala Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku, Hamdi Hasibuan, menyatakan pihaknya akan memperbaiki komunikasi dengan insan pers serta memperketat sistem keamanan di dalam lapas.

“Kami akan memperbaiki komunikasi yang baik terhadap pers atau media dan menjalin hubungan yang baik. Terkait keamanan, kami juga akan memperketat sistem pengamanan di dalam lapas,” ujarnya.

Ia juga menegaskan komitmennya untuk terus membangun hubungan yang harmonis dengan media.

“Kami berkomitmen menjalin hubungan baik dengan media,” tambahnya. (*) 

Laporan: Herman Manurung

Kemnaker Gelar Seleksi Kerja Penyandang Disabilitas Tuli bersama Dunia Usaha    
Senin, Mei 11, 2026

On Senin, Mei 11, 2026

Kemnaker Gelar Seleksi Kerja Penyandang Disabilitas Tuli bersama Dunia Usaha
Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK), Estiarty Haryani. (Foto/Biro Humas Kemenaker). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Kementerian Ketenagakerjaan menyelenggarakan seleksi kerja bagi penyandang disabilitas Tuli melalui pertemuan langsung dengan dunia usaha dalam skema rekrutmen berbasis kompetensi dan kesetaraan akses kerja.

Kegiatan bertajuk “Interview dan Seleksi Penempatan Tenaga Kerja bagi Penyandang Disabilitas Tuli pada PT Bumi Berkah Boga (Kopi Kenangan)” ini dilaksanakan di Gedung Pusat Pasar Kerja, Jakarta, Senin (11/5/2026).

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK), Estiarty Haryani, mengatakan kegiatan ini menjadi langkah konkret dalam mempertemukan pencari kerja disabilitas Tuli dengan dunia usaha secara langsung.

“Kegiatan ini membuka ruang yang setara bagi penyandang disabilitas untuk menunjukkan kompetensi dan potensi di dunia kerja,” ujar Estiarty.

Ia menjelaskan, penempatan kerja bagi penyandang disabilitas membutuhkan sistem rekrutmen yang adaptif terhadap kebutuhan komunikasi serta dukungan pendampingan yang sesuai. Karena itu, Kemnaker memperkuat peran Pengantar Kerja yang menjalankan fungsi job matching, job counselling, dan job intermediaries.

“Pengantar Kerja memastikan proses penempatan tidak hanya mempertemukan pencari kerja dengan pekerjaan, tetapi juga menjembatani kebutuhan komunikasi dan kompetensi secara tepat,” katanya.

Saat ini terdapat 1.859 Pengantar Kerja yang tersebar di seluruh Indonesia di lingkungan Kemnaker, Balai Pelatihan Kerja, Dinas Ketenagakerjaan, dan Unit Layanan Disabilitas daerah.

Dalam kegiatan ini, Parakerja turut mendukung proses komunikasi dan interview agar lebih inklusif, khususnya bagi peserta penyandang disabilitas Tuli melalui penggunaan Bahasa Isyarat Indonesia.

Estiarty menegaskan, penguatan penempatan kerja inklusif membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, komunitas disabilitas, dan dunia usaha.

Ia berharap kegiatan seperti ini dapat diperluas dan direplikasi oleh lebih banyak perusahaan, sehingga membuka akses kerja yang lebih luas dan berkelanjutan bagi penyandang disabilitas.

“Ini bagian dari upaya membangun ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif dan berkeadilan,” pungkasnya. (*) 

Sumber: Biro Humas Kemnaker

DPRD Sumbar Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Fraksi Terhadap Ranperda Penyelenggaraan Jalan Provinsi, Ini Kata Muhidi    
Senin, Mei 11, 2026

On Senin, Mei 11, 2026

DPRD Sumbar Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Fraksi Terhadap Ranperda Penyelenggaraan Jalan Provinsi, Ini Kata Muhidi
DPRD Provinsi Sumatera Barat menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian tanggapan Gubernur terhadap Ranperda Perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2019. (Foto/Idris). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian tanggapan Gubernur terhadap Ranperda Perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan serta Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, sekaligus penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda Penyelenggaraan Jalan Provinsi, Senin (11/6/2026) di ruang Sidang Utama.

Rapat paripurna dipimpin lansung oleh Ketua DPRD Sumbar Muhidi didampingi wakil ketua Iqra Chissa dan Nanda Satria, Sekwan Maifrizon, Kabag Persidangan dan Perundang-undangan Dahrul Idris serta anggota dewan yang hadir sesuai quorum rapat.

Sementara dari pihak Pemprov Sumbar dihadiri Gubernur Mahyeldi serta jajaran OPD dan unsur Forkopimda Sumbar.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Sumbar, Muhidi menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Pemerintah Daerah atas capaian pertumbuhan ekonomi daerah pada triwulan I tahun 2026 sebesar 5 07% berdasarkan data Badan Pusat Statistik. 

Capaian tersebut merupakan indikator penting yang menunjukkan bahwa roda pembanqunan daerah bergerak secara positif di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian dan proses pemulihan pascabencana yano masih berlangsung pada saat ini.

Pertumbuhan ekonomi ini tentu tidak hadir dengan sendirinya, melainkan melalui kerja keras, konsistensi kebijakan, penquatan tata kelola pemerintahan, serta sinerg antara pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan seluruh elemen masyarakat.

"Kami memandang bahwa capaian ini menjadi modal strategis untuk memperkuat daya saing daerah, meningkatkan investasi, memperluas kesempatan kerja, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan," ujar Muhidi

Dalam rapat tersebut. seluruh fraksi DPRD Sumbar menyampaikan berbagai catatan, kritik, dan masukan terkait kondisi infrastruktur jalan, tata kelola regulasi, hingga pemerataan pembangunan di daerah.

Fraksi PDI Perjuangan-PKB menekankan pentingnya sinkronisasi pembangunan jalan dengan proyek strategis nasional, peningkatan anggaran infrastruktur, serta pemerataan pembangunan hingga daerah terisolir seperti Kepulauan Mentawai. Fraksi juga menyoroti tingginya kerusakan jalan akibat kendaraan ODOL dan mendorong peningkatan alokasi pajak kendaraan untuk infrastruktur jalan.

Fraksi NasDem menyoroti lemahnya pengawasan kendaraan bertonase berlebih, keterbatasan anggaran, serta ketimpangan pembangunan antarwilayah. NasDem juga meminta kejelasan mekanisme sanksi penanganan darurat infrastruktur serta percepatan pembangunan jalan vital seperti kawasan Sicincin.

Fraksi Golkar menilai persoalan utama infrastruktur terletak pada arah kebijakan anggaran dan lemahnya penegakan aturan ODOL. Golkar juga menyoroti banyaknya ruas jalan rusak serta minimnya fasilitas keselamatan seperti rambu dan penerangan jalan.

Fraksi PKS menegaskan jalan sebagai urat nadi ekonomi dan menekankan pentingnya keselamatan serta mitigasi bencana, PKS juga menyoroti lemahnya pengawasan Rumija, keterbatasan pemeliharaan jalan, serta perlunya sanksi tegas terhadap pelanggaran muatan kendaraan.

Fraksi Gerindra menyoroti data kerusakan jalan yang masih tinggi serta belum teqasnya kewajiban perusahaan pengguna jalan. Gerindra juga meminta penguatan audit jalan, digitalisasi data infrastruktur, serta skema pembiayaan jangka panjang termasuk kontribusi perusahaan.

Fraksi PPP menekankan aspek keselamatan, percepatan perbaikan jalan rusak, serta perhatian terhadap kawasan warisan dunia Sawahlunto (WTBOS). PPP juga menyoroti belum terbentuknya badan pengelola kawasan tersebut dan meminta peningkatan akses ialan wisata.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat dalam tanggapannya menyampaikan bahwa Ranperda pendidikan dan petani merupakan sektor strategis yang harus disusun secara selaras dengan regulasi nasional, kemampuan daerah, dan kebutuhan masvarakat. Pemerintah juga menekankan pentingnya penguatan data, harmonisasi aturan, serta efektivitas implementasi di lapangan.

Gubernur berharap seluruh Ranperda yang dibahas dapat menghasilkan regulasi yang implementatif, tidak tumpang tindih, serta benar-benar menjawab kebutuhan pembangunan daerah.

Rapat paripurna ditutup dengan harapan agar pembahasan lanjutan dapat menghasilkan kebijakan yang memperkuat infrastruktur, meningkatkan kualitas pendidikan dan pertanian, serta mendorong <esejahteraan masvarakat Sumatera Barat secara berkelanjutan.(*)

Lima Bulan Pascabencana, Anggota DPRD Sumbar Endarmy Soroti Jembatan Anduriang Belum Diperbaiki    
Senin, Mei 11, 2026

On Senin, Mei 11, 2026

Lima Bulan Pascabencana, Anggota DPRD Sumbar Endarmy Soroti Jembatan Anduriang Belum Diperbaiki
Anggota Komisi V DPRD Sumatera Barat, Hj. Endarmy menyoroti belum diperbaikinya Jembatan Anduriang di Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman. (Foto/Novrianto). 

BENTENGSUMBAR.COM
  – Anggota Komisi V DPRD Sumatera Barat, Hj. Endarmy menyoroti belum diperbaikinya Jembatan Anduriang di Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, meski bencana banjir bandang telah berlalu selama lima bulan.

Menurut Endarmy, jembatan tersebut merupakan akses vital masyarakat yang menghubungkan Nagari Anduriang dan Nagari Kayu Tanam. Sebelum rusak akibat banjir bandang, jembatan itu menjadi jalur utama warga dan pelajar untuk beraktivitas setiap hari.

“Jembatan ini sangat penting bagi masyarakat. Sebelum rusak, akses itu menjadi satu-satunya jalur utama warga dan pelajar di dua nagari,” kata Endarmy saat diwawancarai, Senin (11/5).

Politisi dari daerah pemilihan Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman itu menjelaskan, hingga kini masyarakat masih menggunakan rakit untuk menyeberangi sungai. Kondisi tersebut dinilai membahayakan, terutama saat debit air meningkat dan arus sungai deras.

Meski terdapat jalur alternatif, Endarmy menyebut akses tersebut memerlukan waktu tempuh lebih lama karena jaraknya cukup jauh.

“Akses lain ada, akan tetapi butuh waktu dan jaraknya lebih jauh,” ujarnya.

DPRD Dorong Jembatan Darurat

Endarmy meminta pemerintah segera mengambil langkah cepat untuk membantu aktivitas masyarakat. Ia mendorong pembangunan jembatan darurat sebagai solusi jangka pendek agar mobilitas warga kembali normal.

Selain itu, ia juga meminta pemerintah melakukan normalisasi sungai guna mempercepat pemulihan pascabencana di kawasan tersebut.

Menurutnya, percepatan pembangunan infrastruktur sangat dibutuhkan agar aktivitas ekonomi dan pendidikan masyarakat tidak terus terganggu.

Diketahui, Jembatan Anduriang mengalami rusak berat setelah diterjang banjir bandang dan longsor pada akhir November 2025. Hingga kini, warga masih menunggu realisasi perbaikan dari pemerintah. (*)

Gubernur Mahyeldi Tekankan Ranperda Harus Realistis dan Berdampak bagi Masyarakat    
Senin, Mei 11, 2026

On Senin, Mei 11, 2026

Gubernur Mahyeldi Tekankan Ranperda Harus Realistis dan Berdampak bagi Masyarakat
Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah ketika diwawancarai awak media usai rapat paripurna di ruang sidang utama DPRD Sumbar, Senin (11/5/2026). (Foto/Adpim). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah memberikan sejumlah masukan terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) usulan DPRD Sumbar dalam rapat paripurna di ruang sidang utama DPRD Sumbar, Senin (11/5/2026). 

Dua Ranperda yang dibahas yakni perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan serta Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Mahyeldi menegaskan regulasi yang disusun harus memperhatikan kewenangan daerah dan kemampuan fiskal pemerintah agar dapat diterapkan secara efektif.

“Peraturan daerah yang dihasilkan nantinya harus dapat dilaksanakan secara efektif dan tidak menimbulkan permasalahan dalam implementasinya,” ujar Mahyeldi.

Terkait Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan, Mahyeldi mengapresiasi inisiatif DPRD Sumbar yang dinilai responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan tantangan zaman. 

Menurutnya, substansi Ranperda telah mengakomodasi sejumlah kebutuhan strategis daerah, seperti pembangunan asrama sekolah, penguatan pendidikan karakter berbasis budaya lokal, pendidikan inklusif, penguatan vokasi, hingga sistem pendidikan adaptif kebencanaan.

Meski demikian, ia meminta sejumlah pengaturan diperjelas, di antaranya terkait indikator sekolah yang perlu dukungan asrama, pola kemitraan SMK dengan dunia usaha dan industri, serta mekanisme penerimaan murid baru agar tetap selaras dengan kebijakan nasional.

“Di Mentawai anak-anak kita tinggal di pulau-pulau. Ketika cuaca buruk mereka sulit hadir ke sekolah. Solusinya adalah asrama, dan itu yang kita usulkan,” ujar Mahyeldi.

Sementara itu, dalam pembahasan Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Mahyeldi menegaskan sektor pertanian masih menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat Sumbar, khususnya di wilayah pedesaan. 

Namun, petani masih menghadapi berbagai persoalan mulai dari keterbatasan lahan, akses permodalan, irigasi, hingga fluktuasi harga hasil pertanian.

“Perlindungan dan pemberdayaan petani merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani serta memperkuat sektor pertanian di daerah,” ungkapnya.

Ia juga menyoroti pentingnya kejelasan pengaturan terkait subsidi pertanian, penguatan kelembagaan petani, serta mekanisme asuransi pertanian dalam Ranperda tersebut.(adpsb/cen/bud)

Persiapan Event Akbar BOM Run 2026 Terus Dimatangkan, Wako Fadly Amran Angkat Bicara    
Senin, Mei 11, 2026

On Senin, Mei 11, 2026

Persiapan Event Akbar BOM Run 2026 Terus Dimatangkan, Wako Fadly Amran Angkat Bicara
Wako Fadly Amran menerima panitia event akbar Blue Ocean Minang (BOM) Run 2026 di kediaman resminya. (Foto/Davip). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Persiapan event akbar Blue Ocean Minang (BOM) Run 2026 terus dimatangkan. Ajang lomba lari yang diinisiasi Ikatan Alumni SMA Negeri 3 (Ikasmantri) Padang itu kembali mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Kota Padang.

Komitmen tersebut ditegaskan Wali Kota Padang, Fadly Amran, saat menerima Ketua Pelaksana BOM Run 2026, Revdi Iwan Syahputra, bersama Ketua Harian PB Ikasmantri, Yulviadi Adek, dalam rapat pematangan di Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Senin (11/5/2026).

Turut hadir dalam pertemuan ini Asisten Administrasi Umum, Corri Saidan, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Eka Putra Buhari, serta Kepala Dinas Pariwisata, Yenni Yuliza.

Fadly Amran menilai BOM Run bukan sekadar ajang olahraga, tetapi juga momentum strategis untuk memperkuat citra Kota Padang sebagai destinasi sport tourism dan gastronomi dunia.

“Pemko Padang siap mendukung penuh kegiatan ini. BOM Run 2026 menjadi peluang besar untuk mempromosikan pariwisata sekaligus kekayaan kuliner Kota Padang,” tegasnya.

Menurut Fadly, BOM Run 2026 juga akan menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Padang ke-357 pada Agustus mendatang. Ia berharap momentum tersebut menjadi pesta besar bagi masyarakat, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui sektor pariwisata, kuliner, perhotelan, dan UMKM.

Sementara itu, Revdi Iwan Syahputra mengungkapkan, BOM Run 2026 dijadwalkan berlangsung pada 7-9 Agustus 2026 dengan target partisipasi hingga 6.000 peserta dari tingkat regional, nasional, termasuk negara-negara ASEAN.

"BOM Run tahun ini tidak hanya dirancang sebagai lomba lari, tetapi juga sebagai sarana memperkuat promosi wisata, sejarah, budaya, dan kawasan pesisir Kota Padang. Konsep yang diusung selaras dengan Program Unggulan (Progul) Pemko Padang ‘Jelajah Padang’ yang mengintegrasikan olahraga dengan eksplorasi destinasi wisata dan kuliner,” terangnya.

Menurut Revdi, selain menyediakan lomba lari kategori 5K, 10K, dan 21K, BOM Run tahun ini juga membuka kategori khusus anak usia 6-12 tahun serta lansia. 

"Peserta akan melintasi sejumlah ikon wisata Kota Padang, seperti Kota Tua, Pantai Padang, Muaro, hingga Bukit Gado-Gado. Selain lomba lari, juga digelar festival UMKM dan gastronomi khas Padang di Bagindo Aziz Chan Youth Center saat pengambilan race pack,” tambahnya. (Dv/Prokopim)

Pemko Padang Matangkan Langkah Strategis untuk Perlebar akses Jalan Menuju Terminal Anak Air    
Senin, Mei 11, 2026

On Senin, Mei 11, 2026

Pemko Padang Matangkan Langkah Strategis untuk Perlebar akses Jalan Menuju Terminal Anak Air
Pemko Padang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mulai mematangkan langkah strategis untuk memperlebar akses jalan menuju Terminal Anak Air. (Foto/Taufik). 

BENTENGSUMBAR.COM
– Pemerintah Kota (Pemko) Padang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mulai mematangkan langkah strategis untuk memperlebar akses jalan menuju Terminal Anak Air. 

Pada Senin (11/5/2026), jajaran Dinas PUPR Kota Padang bersama tim dari Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Sumbar, Dishub Kota Padang, Kecamatan Koto Tangah melakukan peninjauan langsung ke lokasi guna menyesuaikan rencana pembangunan dengan kondisi lapangan.

Kepala Dinas PUPR Kota Padang Malvi Hendri menekankan bahwa proyek ini merupakan prioritas untuk meningkatkan kenyamanan akses publik. 

Malvi Hendri menjelaskan bahwa saat ini fokus utama pemerintah adalah melakukan sinkronisasi antara desain rencana dengan kondisi lahan yang ada saat ini (existing).

"Kebetulan juga bagian dari arahan Pak Wali Kota Fadly Amran terkait dengan peningkatan akses ke lokasi Terminal Anak Air. Nah, kebetulan ini sekarang lagi kita lakukan desain terkait dengan rencana yang ada. Kita menyesuaikan dengan kondisi existing yang ada," ujar Malvi Hendri. 

Rencana teknis yang disiapkan mencakup penambahan lebar jalan secara signifikan. Dia memaparkan bahwa dengan kondisi jalan yang ada sekarang, dibutuhkan penambahan ruang di sisi kiri dan kanan agar kendaraan besar dapat melintas dengan lebih leluasa.

"Mungkin kita coba desain dulu, mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa tuntaskan. Paling tidak kita mencoba membuka akses kiri-kanan lebih kurang 1-2 meter kiri kanan. Dengan kondisi existing sekarang 6 meter, dengan buka akses 1-2 meter, paling tidak bisa menambah lebar jalan lebih kurang 9-10 meter," jelas mantan Kabag Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) itu. 

Proyek pelebaran jalan ini sebenarnya telah direncanakan sejak beberapa tahun lalu, namun sempat terkendala pandemi COVID-19. 

Pemko Padang kini berupaya menjemput bola agar aspirasi masyarakat terkait infrastruktur terminal ini segera terealisasi.

"Koordinasi kita dengan Balai Jalan memang ini pada awalnya dulu di tahun 2019, ini memang sudah ada rencana pembangunan jalan lebar 20 (meter). Tapi karena memang ada kendala COVID beberapa waktu yang lalu, ini tertunda pelaksanaannya. Dan tentu ini kita coba tindaklanjuti lagi, kita jemput kembali supaya akses yang dulunya memang direncanakan jalan lebar 20 ini bisa kita realisasikan," pungkasnya.

Pihaknya berharap dengan rencana penambahan lebar jalan ini, arus transportasi menuju Terminal Anak Air akan semakin lancar dan mendukung pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut. 

Dukungan dari pihak kecamatan dan sosialisasi kepada masyarakat setempat akan menjadi langkah berikutnya untuk memastikan pembangunan berjalan tanpa hambatan. (Taufik)

Resmi Diluncurkan, Pilwana Serentak 2026 Kabupaten Solok Usung Semangat Damai: 23 Nagari Siap Pilih Pemimpin, Pemungutan Suara 9 September    
Senin, Mei 11, 2026

On Senin, Mei 11, 2026

Resmi Diluncurkan, Pilwana Serentak 2026 Kabupaten Solok Usung Semangat Damai: 23 Nagari Siap Pilih Pemimpin, Pemungutan Suara 9 September
Acara launching berlangsung khidmat di Gedung C Sekretariat Daerah Kabupaten Solok, Senin (11/05/2026), dan dihadiri langsung oleh Bupati Solok, DR. (HC) Jon Firman Pandu, SH, Wakil Bupati H. Candra, dan undangan lainnya. (Foto/Oktryoni). 

BENTENGSUMBAR.COM
– Pemerintah Kabupaten Solok secara resmi menandai dimulainya babak baru demokrasi di tingkat nagari dengan peluncuran Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) Serentak Tahun 2026. 

Acara launching berlangsung khidmat di Gedung C Sekretariat Daerah Kabupaten Solok, Senin (11/05/2026), dan dihadiri langsung oleh Bupati Solok, DR. (HC) Jon Firman Pandu, SH, Wakil Bupati H. Candra, unsur Forkopimda, para kepala perangkat daerah, camat, tokoh adat, serta para wali nagari se-Kabupaten Solok.

Kegiatan diawali laporan Ketua Panitia Pelaksana yang disampaikan Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten Solok, Drs. Zaitul Ikhlas, AP, M.Si. 

Ia menjabarkan dasar hukum, tahapan, dan gambaran umum pelaksanaan pemilihan. 

Tahun ini, sebanyak 23 nagari di wilayah Kabupaten Solok akan menggelar pemilihan secara serentak dengan mengusung tema utama: “Sejuk Warganya, Damai Pilwananya”. 

Tema ini menjadi komitmen bersama untuk menjaga suasana aman, kondusif, dan bebas dari konflik di tengah masyarakat selama proses berlangsung.

Dalam sambutan sekaligus arahannya, Bupati Solok, Jon Firman Pandu, menyampaikan apresiasi kepada seluruh elemen yang turut mempersiapkan agenda strategis ini. 

Ia menegaskan bahwa momen peluncuran ini bukan sekadar seremonial, melainkan langkah awal menciptakan kepemimpinan nagari yang berkualitas dan mampu mendorong kemajuan pembangunan di tingkat paling bawah.

“Pemilihan wali nagari adalah pilar demokrasi terdekat dengan masyarakat. Ini momen mencari orang-orang terbaik, yang amanah, dan benar-benar siap melayani. Kami ingin pemerintahan nagari hadir, bergerak, dan memberi manfaat nyata bagi warga,” tegas Bupati.

Bupati meminta panitia pelaksana, unsur Forkopimda, hingga tingkat kecamatan, untuk terus mengawal setiap tahapan agar berjalan sesuai aturan dan prinsip keadilan. 

Ia juga mengajak tokoh adat, Bundo Kanduang, LKAAM, serta seluruh elemen masyarakat untuk terlibat aktif menjaga ketertiban. 

Menurutnya, keberhasilan Pilwana bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, melainkan tugas bersama seluruh warga Kabupaten Solok.

“Keamanan, ketertiban, dan kedamaian adalah harga mati. Jangan biarkan perbedaan pilihan memecah persaudaraan. Mari kita jaga suasana tetap sejuk, agar pemilihan ini menjadi ajang silaturahmi dan pemilihan pemimpin terbaik, bukan ajang perselisihan,” tambahnya.

Di puncak acara, Bupati secara resmi menetapkan jadwal pelaksanaan pemungutan suara, yakni pada 9 September 2026.

Kalimat sakti “Bismillahirrahmanirrahim” diucapkan Bupati disusuli pemukulan gong sebagai tanda dimulainya seluruh rangkaian tahapan Pilwana Serentak 2026.

Kegiatan ditutup dengan pemutaran video sosialisasi tahapan dan jadwal lengkap pemilihan, serta momen penuh makna berupa penandatanganan Deklarasi Damai oleh seluruh unsur yang hadir. 

Dokumen ini menjadi janji bersama untuk menjaga integritas, ketertiban, dan kedamaian hingga proses pemilihan selesai dan pemimpin nagari terpilih dilantik.(80)

Gubernur Lemhannas: Media dan Jurnalis Punya Peran Strategis dalam Menjaga Ketahanan Nasional    
Senin, Mei 11, 2026

On Senin, Mei 11, 2026

Gubernur Lemhannas: Media dan Jurnalis Punya Peran Strategis dalam Menjaga Ketahanan Nasional
Gubernur Lemhannas RI Ace Hasan Syadzily saat menerima jajaran Pengurus PWI Pusat yang dipimpin Ketua Umum PWI Pusat Munir Akmad di Jakarta, Senin (11/5/2026). (Foto/Taod). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Gubernur Lemhannas RI Ace Hasan Syadzily menegaskan media dan jurnalis memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan nasional di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi digital yang semakin cepat.

Hal tersebut disampaikan Ace saat menerima jajaran Pengurus PWI Pusat yang dipimpin Ketua Umum PWI Pusat Munir Akmad di Jakarta, Senin (11/5/2026).

Menurut Ace, perkembangan informasi saat ini harus direspons secara adaptif dengan tetap berlandaskan nilai-nilai kebangsaan agar tidak memicu disinformasi maupun konflik di tengah masyarakat.

“Media harus adaptif terhadap perkembangan, dan dalam konteks ketahanan nasional tentu harus disertai nilai-nilai kebangsaan,” ujar Ace.

Ia menjelaskan, di era digital saat ini masyarakat dapat dengan cepat menangkap berbagai peristiwa yang terjadi di lapangan, terutama melalui media sosial. 

Karena itu, peran media dan jurnalis menjadi sangat penting dalam melakukan verifikasi terhadap informasi yang beredar sebelum menjadi konsumsi publik secara luas.

“Sekarang ini masyarakat bisa langsung catch terhadap kejadian di lapangan. Lalu fungsi media dan jurnalis adalah memverifikasi apakah informasi itu betul atau tidak. Kalau betul lalu ikut memviralkan, maka informasi itu bisa berkembang menjadi sebuah cerita besar di masyarakat,” katanya.

Ace menilai tantangan ketahanan nasional saat ini tidak lagi hanya berbentuk ancaman fisik atau militer, melainkan juga perang informasi yang dapat memengaruhi opini publik dan stabilitas nasional.

“Rivalitas antarnegara sekarang bukan hanya secara fisik. Saat ini perang informasi menjadi bagian penting yang harus kita waspadai bersama,” tegasnya.

Karena itu, ia menekankan pentingnya media yang profesional, independen, dan bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, sekaligus menjadi bagian dari upaya menjaga persatuan dan stabilitas bangsa.

#Lemhannas #KetahananNasional #Media #Jurnalisme #AceHasanSyadzily #PWI #MunirAkmad #Disinformasi #LiterasiDigital #PersNasional

Sambut Piala Dunia 2026, JPS Bikin Turnamen Minisoccer yang Siap Gegerkan Sumbar    
Senin, Mei 11, 2026

On Senin, Mei 11, 2026

Sambut Piala Dunia 2026, JPS Bikin Turnamen Minisoccer yang Siap Gegerkan Sumbar
Jaringan Pemred Sumbar (JPS) akan menggelar Turnamen Minisoccer Cup 2026 untuk menyambut Piala Dunia 2026. (Foto/Novrianto). 

BENTENGSUMBAR.COM
– Jaringan Pemred Sumbar (JPS) akan menggelar Turnamen Minisoccer Cup 2026 untuk menyambut Piala Dunia 2026.

Kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus kompetisi sehat bagi pecinta sepak bola di Sumatera Barat.

Ketua Umum JPS, Adrian Tuswandi, mengatakan turnamen tersebut merupakan bentuk partisipasi JPS dalam menyambut pesta sepak bola terbesar dunia. 

Ia menyebut sepak bola selalu mampu menyatukan masyarakat melalui semangat sportivitas dan kebersamaan.

“Piala Dunia selalu menjadi momentum besar yang mampu menyatukan masyarakat lewat olahraga sepak bola. Karena itu, JPS ingin menghadirkan kegiatan positif yang dapat meningkatkan semangat sportivitas dan kebersamaan,” ujar Adrian, Senin, (11/5/2026) kepada wartawan.

Menurut Adrian, minisoccer dipilih karena olahraga tersebut kini semakin diminati berbagai kalangan, terutama generasi muda.

“Kami melihat antusiasme masyarakat terhadap minisoccer sangat tinggi. Ini menjadi momentum tepat untuk menghadirkan kompetisi yang sehat sekaligus mempererat silaturahmi,” katanya.

Digelar 6 Juni 2026

Ketua Pelaksana Turnamen JPS Cup 2026, Fardianto, menjelaskan turnamen akan berlangsung pada Sabtu, 6 Juni 2026, di Lapangan Mini Soccer Dobi Sport Hub.

Pertandingan dijadwalkan berlangsung dalam dua sesi, yakni pukul 08.00–10.00 WIB dan dilanjutkan pukul 15.00–17.00 WIB. 

Panitia menargetkan delapan tim ikut berpartisipasi dalam turnamen tersebut.

“Turnamen ini bukan hanya ajang kompetisi, tetapi juga wadah untuk menumbuhkan semangat sportivitas dan mempererat kebersamaan antar peserta,” ujar Fardianto didampingi Sekretaris JPS Gilang Gardhiolla Gusvero.

Ia menambahkan, kegiatan tersebut juga menjadi sarana untuk menyalurkan minat dan bakat masyarakat serta pecinta sepak bola di Sumatera Barat.

Bangkitkan Antusiasme Sepak Bola

Fardianto menilai momentum Piala Dunia 2026 dipilih karena mampu membangkitkan antusiasme masyarakat terhadap sepak bola.

“Piala Dunia adalah ajang sepak bola terbesar yang selalu dinantikan masyarakat. Kami ingin menghadirkan semangat itu melalui Turnamen Minisoccer Cup JPS 2026,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris JPS Gilang Gardhiolla Gusvero berharap kegiatan tersebut dapat menjadi agenda positif yang meningkatkan gairah olahraga di Sumatera Barat.

“Kami berharap turnamen ini berjalan sukses dan menjadi kegiatan yang mempererat kebersamaan sekaligus meningkatkan gairah sepak bola masyarakat,” tutup Gilang. (*)

Pimpin Apel di Dinas Pendidikan, Wali Kota Solok Perketat Disiplin dan Larang Wisata Sekolah Demi Meringankan Beban Warga    
Senin, Mei 11, 2026

On Senin, Mei 11, 2026

Pimpin Apel di Dinas Pendidikan, Wali Kota Solok Perketat Disiplin dan Larang Wisata Sekolah Demi Meringankan Beban Warga
Wali Kota Solok, Dr. H. Ramadhani Kirana Putra, SE, MM, memimpin langsung apel gabungan seluruh jajaran Dinas Pendidikan Kota Solok pada Senin (11/05/2026). (Foto/Diskominfo). 

BENTENGSUMBAR.COM
– Wali Kota Solok, Dr. H. Ramadhani Kirana Putra, SE, MM, memimpin langsung apel gabungan seluruh jajaran Dinas Pendidikan Kota Solok pada Senin (11/05/2026).

Kegiatan ini menjadi momen penting untuk menyamakan langkah, memperkuat komitmen, serta menyampaikan kebijakan strategis demi kemajuan pendidikan daerah.

Dalam arahannya, Wali Kota menegaskan bahwa Dinas Pendidikan memegang peran sentral sebagai ujung tombak yang menentukan arah dan kualitas pendidikan di Kota Solok. 

Oleh karena itu, ia menuntut peningkatan disiplin kerja di setiap lini, serta mempererat kerja sama yang harmonis antara pimpinan dan staf. 

Hal ini dianggap kunci agar pelayanan pendidikan kepada masyarakat dapat berjalan maksimal, cepat, dan tepat sasaran.

“Kita harus sadar, apa yang kita lakukan di sini berdampak langsung pada masa depan anak-anak dan kualitas sumber daya manusia Kota Solok. Disiplin dan kekompakan tim adalah syarat mutlak agar semua program berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata,” tegas Wali Kota.

Selain soal kinerja, Wali Kota juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas elemen pendidikan — mulai dari dinas, pengawas, hingga pihak sekolah — untuk menyukseskan seluruh program unggulan pemerintah daerah. 

Fokus utamanya adalah peningkatan mutu pembelajaran dan pembinaan karakter generasi muda agar tumbuh menjadi pribadi yang cerdas dan berakhlak mulia.

Secara khusus, ia meminta peran pengawas sekolah dimaksimalkan. 

Pengawasan yang ketat dan terarah di setiap satuan pendidikan dinilai sangat diperlukan agar proses belajar mengajar berjalan optimal, sesuai standar, dan bebas dari penyimpangan.

Poin kebijakan paling menyita perhatian adalah instruksi tegas terkait kondisi ekonomi masyarakat. 

Wali Kota memerintahkan Dinas Pendidikan segera menerbitkan edaran resmi yang melarang pelaksanaan kegiatan dharma wisata atau wisata sekolah tahun ini. 

Kebijakan ini diambil sebagai bentuk kepedulian pemerintah melihat beban ekonomi dan daya beli masyarakat serta orang tua siswa yang sedang mengalami tekanan berat.

“Kita tidak boleh menambah beban warga. Di tengah kondisi ekonomi yang belum membaik, biaya perjalanan wisata sekolah akan sangat memberatkan. Mari kita tunda dulu kegiatan tersebut, dan alihkan anggaran atau kegiatan ke hal yang lebih mendukung proses belajar mengajar,” ujarnya.

Apel gabungan tersebut berlangsung dengan tertib dan khidmat, serta dihadiri oleh seluruh pejabat struktural dan staf di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Solok. 

Instruksi dan arahan Wali Kota tersebut diharapkan segera ditindaklanjuti demi kebaikan bersama dan kenyamanan seluruh masyarakat Kota Solok.(80)