BentengSumbar.com

Digitalisasi Kemitraan Media, Diskominfo Sawahlunto Pelajari Sistem PAKEM Batang Hari

Sistem bernama Portal Aplikasi Kerja Sama Media (PAKEM) ini menjadi perhatian Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Sawahlunto bersama 19 wartawan mitra yang melakukan studi komparatif ke daerah tersebut, Kamis (5/11/2026). (Fotdok: Marjafri).

BENTENGSUMBAR.COM - Tak perlu lagi berkutat dengan tumpukan kliping dan administrasi berbelit. Kabupaten Batang Hari, Jambi, telah menerapkan sistem digital untuk mengelola kerja sama pemberitaan dengan media. Sistem bernama Portal Aplikasi Kerja Sama Media (PAKEM) ini menjadi perhatian Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Sawahlunto bersama 19 wartawan mitra yang melakukan studi komparatif ke daerah tersebut, Kamis (5/11/2026).

Melalui PAKEM, seluruh proses kemitraan media dilakukan secara daring, mulai dari pendaftaran perusahaan pers, pemeriksaan persyaratan, verifikasi publikasi berita hingga administrasi pembayaran. Sistem yang sudah berjalan sekitar dua tahun itu menjadi jawaban atas persoalan birokrasi dan administrasi yang selama ini berpotensi menyita waktu wartawan maupun pemerintah daerah.

Sistem ini sekaligus mengubah pola lama kerja sama media. Perusahaan pers wajib mendaftar melalui portal dan memenuhi persyaratan yang ditentukan. Salah satu ketentuannya, pembayaran harus menggunakan rekening atas nama perusahaan media, bukan rekening pribadi wartawan. Perusahaan juga wajib memiliki pewarta yang bertugas di wilayah Kabupaten Batang Hari.

Keseriusan Batang Hari membangun kemitraan digital terlihat dari jumlah media yang terakomodasi. Saat ini, tercatat 75 media daring, sembilan media cetak, dan empat stasiun televisi menjadi mitra Diskominfo. Untuk media daring, nilai kerja sama ditetapkan Rp150 ribu per berita dengan kuota maksimal 10 berita setiap bulan.

Namun, kerja sama tersebut tidak diberikan tanpa aturan. Setiap berita kegiatan pemerintah daerah wajib diterbitkan paling lambat 24 jam setelah kegiatan berlangsung. Berita yang melewati tenggat waktu tersebut tidak dapat diverifikasi untuk pembayaran. Media juga diwajibkan mengunggah publikasi ke akun media sosial resmi perusahaan sebagai bagian dari proses pemeriksaan.

Urusan pembayaran pun dibuat lebih terstruktur. Diskominfo mengirimkan invoice kepada admin perusahaan media untuk ditandatangani penanggung jawab perusahaan. Setelah seluruh persyaratan dan publikasi dinyatakan memenuhi ketentuan, pembayaran langsung ditransfer ke rekening perusahaan. Selanjutnya, perusahaan mengatur pembagian honorarium wartawan sesuai kebijakan internal masing-masing.

Dampaknya, wartawan tidak lagi dibebani kewajiban menyerahkan kliping berita setiap bulan ataupun mengurus sendiri administrasi pembayaran ke Diskominfo. Seluruh urusan administratif dipusatkan melalui perusahaan media sebagai mitra resmi pemerintah daerah. Pola ini membuat tanggung jawab perusahaan pers menjadi lebih jelas sekaligus memangkas proses administrasi yang tidak perlu.

Bagi rombongan Diskominfo Sawahlunto dan 19 wartawan mitra, praktik di Batang Hari menjadi bahan perbandingan penting. Digitalisasi bukan sekadar memindahkan formulir ke internet, tetapi bagaimana membangun sistem yang transparan, tertib, terukur, dan memberikan kepastian dalam hubungan kerja sama antara pemerintah daerah dengan perusahaan pers.

Kini, tantangannya adalah bagaimana pengalaman Batang Hari dapat menjadi pemicu pembenahan tata kelola kemitraan media di Sawahlunto. Sebab, kerja sama pemerintah dengan pers semestinya tidak terjebak dalam urusan administrasi yang berbelit. Sistem harus memudahkan, aturan harus jelas, pembayaran harus tertib, dan profesionalisme perusahaan media serta wartawan harus sama-sama dihargai. (*)

Pewarta: Marjafri

Editor: Zamri Yahya, WU

Kamis, November 05, 2026

Pulang Basamo hingga Digitalisasi Pajak, S3 dan Pemkot Solok Siapkan Agenda Strategis

BentengSumbar On Kamis, November 05, 2026

Audiensi jajaran pengurus Solok Saiyo Sakato (S3) dengan Sekretaris Daerah Kota Solok di Ruang Kerja Wali Kota Solok, Rabu (4/11/2026). (Fotdok: Oktryoni).

BENTENGSUMBAR.COM - Pulang Basamo, pelestarian adat dan budaya Minangkabau, festival kreativitas anak muda hingga peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi agenda strategis yang dibahas Solok Saiyo Sakato (S3) bersama Pemerintah Kota Solok. Sejumlah gagasan tersebut diarahkan untuk memperkuat pembangunan daerah sekaligus membuka ruang kolaborasi antara perantau dan kampung halaman.

Salah satu agenda yang menjadi perhatian adalah rencana pelaksanaan Pulang Basamo. Kegiatan ini diharapkan tidak sekadar menjadi ajang pulang kampung, tetapi juga mempererat hubungan emosional masyarakat perantauan dengan Kota Solok serta mendorong kontribusi nyata perantau bagi kemajuan daerah.

Selain itu, S3 dan Pemkot Solok membahas rencana lokakarya adat dan budaya. Agenda ini dinilai penting untuk menjaga warisan nilai-nilai luhur Minangkabau agar tetap hidup dan dikenal generasi muda di tengah perkembangan zaman.

Perhatian terhadap generasi muda juga diwujudkan melalui gagasan festival band dan lomba lagu cipta serta solo song berbahasa Minang. Kegiatan yang dirancang melibatkan peserta dari wilayah Solok Raya tersebut diharapkan menjadi panggung kreativitas sekaligus memperkenalkan kekayaan musik dan bahasa daerah kepada masyarakat luas.

Tak hanya berbicara tentang kegiatan sosial dan budaya, pembahasan juga menyentuh sektor ekonomi daerah. Salah satu gagasan penting yang mengemuka adalah optimalisasi digitalisasi pajak daerah untuk meningkatkan PAD Kota Solok.

Digitalisasi perpajakan diharapkan mampu menciptakan sistem pembayaran yang lebih transparan, efektif, dan mudah diakses masyarakat. Langkah ini sekaligus menjadi peluang memperkuat tata kelola pendapatan daerah agar potensi penerimaan pajak dapat dioptimalkan.

Berbagai agenda tersebut dibahas dalam audiensi jajaran pengurus Solok Saiyo Sakato (S3) dengan Sekretaris Daerah Kota Solok di Ruang Kerja Wali Kota Solok, Rabu (4/11/2026). Rombongan dipimpin langsung Ketua DPP S3, Prof. Dr. Lukman Roka, S.E., M.Si. Pertemuan berlangsung hangat dengan pembahasan sejumlah gagasan strategis untuk kemajuan daerah.

Pemerintah Kota Solok menyambut positif berbagai inisiatif yang disampaikan S3. Kolaborasi antara pemerintah daerah dan organisasi masyarakat perantauan dinilai memiliki potensi besar dalam memperkuat pembangunan, mulai dari pelestarian budaya, pemberdayaan pemuda hingga peningkatan perekonomian daerah.

Sinergi ini diharapkan tidak berhenti pada pembahasan dan rencana kegiatan, tetapi berlanjut menjadi program nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan kekuatan kebersamaan antara ranah dan rantau, Kota Solok diharapkan semakin maju dan berdaya saing tanpa kehilangan jati diri serta akar budaya Minangkabau. (80)

Editor: Zamri Yahya, WU

Kamis, November 05, 2026

Syafriadi: Data OPD Harus Akurat, Jangan Sampai Kebijakan Pembangunan Salah Arah!

BentengSumbar On Kamis, November 05, 2026

Pembinaan Statistik Sektoral bertema "Bisnis Proses Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Alur Penyusunan Data" di Ruang Abu Bakar Ja'ar, Balai Kota Padang Aia Pacah, Kamis (5/11/2026). (Fotdok: Faisal Siregar).

BENTENGSUMBAR.COM - Kebijakan pembangunan tidak boleh dibangun di atas data yang keliru. Sebab, kesalahan dalam mengelola data bukan sekadar persoalan administrasi, tetapi bisa berujung pada salah sasaran program, perencanaan yang tidak tepat, hingga pemborosan anggaran daerah.

Persoalan inilah yang menjadi perhatian Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Padang melalui kegiatan Pembinaan Statistik Sektoral bertema "Bisnis Proses Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Alur Penyusunan Data" di Ruang Abu Bakar Ja'ar, Balai Kota Padang Aia Pacah, Kamis (5/11/2026).

Sekretaris Diskominfo Kota Padang, Syafriadi, menegaskan bahwa setiap organisasi perangkat daerah (OPD) harus memiliki keseriusan dalam menghasilkan data yang akurat, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, kualitas data menjadi salah satu penentu ketepatan pemerintah dalam mengambil keputusan dan menentukan arah pembangunan.

"Data merupakan salah satu dasar dalam menentukan kebijakan dan arah pembangunan. Karena itu, setiap OPD perlu memastikan data yang dihasilkan benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan," tegas Syafriadi.

Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa data bukan sekadar kumpulan angka dalam laporan tahunan atau dokumen administrasi. Di balik setiap angka terdapat kebutuhan masyarakat, kondisi lapangan, serta persoalan pembangunan yang harus dijawab pemerintah. Ketika data tidak sinkron antar-OPD, risiko kesalahan dalam menentukan prioritas pembangunan pun semakin besar.

Syafriadi berharap pembinaan tersebut mampu meningkatkan pemahaman seluruh OPD terhadap proses penyelenggaraan statistik sektoral, mulai dari perencanaan, pengumpulan, pengolahan, analisis hingga penyajian dan pemanfaatan data. "Melalui pembinaan ini, kita ingin seluruh OPD semakin memahami proses penyelenggaraan statistik sektoral. Dengan pengelolaan data yang baik, kebutuhan informasi untuk perencanaan dan pembangunan daerah bisa terpenuhi," ujarnya.

Dalam kegiatan itu, Statistisi Ahli Madya BPS Kota Padang, Chairil Fadly, menguraikan pentingnya memahami seluruh tahapan bisnis proses statistik sektoral. OPD tidak cukup hanya mengumpulkan data, tetapi juga harus mengetahui kebutuhan data, pihak yang memanfaatkan, metode pengolahan, serta proses analisis sebelum data disebarluaskan.

Chairil menekankan, data yang telah dikumpulkan dan dianalisis harus didiseminasikan agar memberikan manfaat nyata. Informasi tersebut tidak hanya dibutuhkan pemerintah daerah sebagai dasar penyusunan kebijakan, tetapi juga dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat. Karena itu, setiap tahapan pengelolaan data harus berjalan sesuai standar dan terkoordinasi.

Kegiatan yang turut dihadiri Kepala Bidang Statistik dan Persandian Diskominfo Kota Padang, Devisusanti Razif, serta perwakilan OPD tersebut juga menekankan pentingnya koordinasi lintas perangkat daerah. Kesamaan standar dan proses pengelolaan data menjadi kunci untuk mencegah perbedaan informasi antar-OPD, sekaligus memastikan data statistik sektoral benar-benar berkualitas.

Pada akhirnya, tantangan pemerintah bukan sekadar memiliki banyak data, melainkan memastikan setiap data dapat dipercaya dan digunakan untuk mengambil keputusan yang tepat. Pembinaan ini diharapkan menjadi langkah konkret memperkuat tata kelola statistik sektoral di Kota Padang, sehingga kebijakan dan program pembangunan tidak hanya terlihat baik di atas kertas, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. (*)

Editor: Zamri Yahya, WU

Kamis, November 05, 2026

Dua Event Sawahlunto Bersaing Masuk KEN 2027, Ini Tahap Penentuannya

BentengSumbar On Kamis, November 05, 2026

Dua event yang diusung adalah Sawahlunto International Music Festival (SIMFES) 2027 dan Sawahlunto International Songket Silungkang Carnival (SISSCa) 2027. (Fotdok: Marjafri).

BENTENGSUMBAR.COM - Dua event unggulan Kota Sawahlunto, Sumatera Barat, bersaing masuk kalender Karisma Event Nusantara (KEN) 2027. Kedua agenda tersebut kini telah melewati tahap seleksi awal dan mengikuti wawancara kurasi yang digelar Kementerian Pariwisata RI.

Dua event yang diusung adalah Sawahlunto International Music Festival (SIMFES) 2027 dan Sawahlunto International Songket Silungkang Carnival (SISSCa) 2027. Keduanya menjadi andalan Sawahlunto dalam mempromosikan potensi seni, budaya, dan pariwisata daerah.

Wawancara kurasi berlangsung secara daring melalui Zoom dari Ruang Rapat Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat. Pemerintah Kota Sawahlunto diwakili Kepala Disparpora, Meldi Hidayah Marta, didampingi Kepala Bidang Pemasaran dan Ekonomi Kreatif, Prima Yogi Murphi.

Dalam sesi tersebut, Disparpora mempresentasikan konsep dan rencana penyelenggaraan kedua event untuk tahun 2027, termasuk inovasi yang disiapkan guna meningkatkan daya tarik kegiatan dan menjangkau lebih banyak wisatawan.

Tim kurator tidak hanya menilai konsep acara, tetapi juga membahas kesiapan anggaran, Rencana Anggaran Biaya (RAB), teknis pelaksanaan, hingga keberlanjutan penyelenggaraan. Seluruh aspek tersebut menjadi bagian penting dalam proses penilaian.

Dampak ekonomi bagi masyarakat juga menjadi perhatian. Penyelenggaraan SIMFES dan SISSCa diharapkan mampu menggerakkan sektor pariwisata, ekonomi kreatif, pelaku UMKM, serta usaha masyarakat di Kota Sawahlunto.

Masuknya dua event tersebut ke tahap wawancara kurasi membuka peluang bagi Sawahlunto untuk kembali memperluas promosi pariwisatanya melalui program nasional. Namun, keduanya masih harus melewati seluruh tahapan penilaian sebelum ditetapkan sebagai bagian dari KEN 2027.

KEN merupakan program Kementerian Pariwisata yang menghimpun event-event unggulan dari berbagai daerah di Indonesia. Program ini menjadi salah satu sarana promosi destinasi sekaligus mendorong penyelenggaraan kegiatan pariwisata berkualitas.

Dengan mengusung SIMFES dan SISSCa, Sawahlunto menargetkan seni musik dan kekayaan budaya Songket Silungkang semakin dikenal luas. Kini, hasil kurasi menjadi tahapan yang dinantikan untuk menentukan peluang kedua event tersebut masuk kalender pariwisata nasional 2027. (*)

Pewarta: Marjafri

Editor: Zamri Yahya, WU

Kamis, November 05, 2026

Wagub Vasko Dorong Nagari Creative Hub Jadi Penggerak Ekonomi Kreatif dan Kesejahteraan Masyarakat

BentengSumbar On Kamis, November 05, 2026

Rapat Kerja Teknis Nagari Creative Hub Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 di Aula Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Provinsi Sumatera Barat, Padang, Rabu (4/11/2026). (Fotdok: Tonni).

BENTENGSUMBAR.COM - Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy, mendorong pengembangan Nagari Creative Hub sebagai wadah untuk mengoptimalkan potensi lokal, memperkuat ekonomi kreatif, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari. Melalui program tersebut, setiap nagari diharapkan mampu mengembangkan produk unggulan dan budaya khasnya agar semakin dikenal serta memiliki daya saing di tingkat nasional.

Hal itu disampaikan Wagub Vasko saat menghadiri Rapat Kerja Teknis Nagari Creative Hub Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 di Aula Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Provinsi Sumatera Barat, Padang, Rabu (4/11/2026). Kegiatan tersebut mengusung tema “Nagari Kreatif, Masyarakat Produktif, dan Berdaya Saing”.

Dalam sambutannya, Wagub Vasko menjelaskan bahwa gagasan Nagari Creative Hub berangkat dari pengalamannya berkeliling ke berbagai nagari di Sumatera Barat. Dari kunjungan tersebut, ia melihat beragam potensi lokal yang memiliki nilai ekonomi tinggi apabila dikelola dan dipromosikan secara tepat.

Potensi tersebut tidak hanya berupa produk fisik, seperti kuliner dan pakaian khas nagari, tetapi juga kekayaan budaya yang tidak berwujud, seperti silek, randai, musik tradisional, serta berbagai tradisi lokal yang menjadi identitas masyarakat Minangkabau.

Menurut wagub vasko, kekayaan tersebut perlu dikemas dengan baik melalui penguatan identitas, kreativitas, dan strategi pemasaran agar mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Dengan demikian, potensi nagari tidak hanya menjadi kebanggaan masyarakat setempat, tetapi juga dapat menjadi sumber penghasilan dan penggerak ekonomi daerah.

Wagub Vasko menegaskan bahwa pengembangan ekonomi nagari harus berjalan seiring dengan upaya menjaga pemerataan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya dinikmati oleh sebagian kelompok, melainkan harus memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Yang kita bangun bukan hanya infrastruktur fisik, tetapi juga sistem, sumber daya manusia, dan pendampingan. Kita ingin nagari memiliki kemampuan untuk berkembang secara mandiri, produktif, dan berdaya saing,” ujarnya.

Sebagai langkah awal, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menyiapkan 13 nagari percontohan untuk menerapkan konsep Nagari Creative Hub. Program tersebut diharapkan menjadi model pengembangan potensi lokal yang dapat diterapkan dan dikembangkan lebih luas di nagari-nagari lainnya.

Nagari Creative Hub dirancang sebagai wadah kolaborasi masyarakat, bukan sekadar unit usaha. Melalui konsep ini, nagari diharapkan memiliki ruang untuk mengembangkan kreativitas, melakukan latihan dan pelestarian budaya, bertukar gagasan, serta memasarkan produk unggulan secara lebih terorganisasi.

Penguatan akses digital juga menjadi bagian penting dalam pengembangan program tersebut. Pemanfaatan teknologi, termasuk fasilitas internet dan platform pemasaran daring, diharapkan dapat membantu masyarakat nagari mempromosikan serta menjual produk secara mandiri tanpa terbatas oleh jarak dan wilayah pemasaran.

Selain itu, Wagub Vasko mendorong agar produk unggulan nagari dikembangkan dengan memperhatikan kualitas dan standar yang baik. Strategi pemasaran secara massal serta pemanfaatan media digital, termasuk platform siaran langsung, menjadi salah satu upaya untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan minat konsumen.

Ke depan, Nagari Creative Hub juga diharapkan dapat berkembang melalui penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat, termasuk peluang pengembangan koperasi, sehingga aktivitas ekonomi yang tumbuh dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan dan menjaga kesejahteraan bersama.

Melalui Rapat Kerja Teknis Nagari Creative Hub Tahun 2026, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berharap terbangun sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah nagari, serta seluruh pemangku kepentingan dalam mengembangkan potensi lokal. Dengan pengelolaan yang tepat, nagari diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi kreatif yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.(rms/adpsb)

Kamis, November 05, 2026

Petani Milenial Kota Solok Baru 8 Persen, Ketahanan Pangan Terancam?

BentengSumbar On Kamis, November 05, 2026

Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal (RAD-PGBPSDL) 2026–2030. (Fotdok: Oktryoni).

BENTENGSUMBAR.COM - Ketahanan pangan Kota Solok menghadapi tantangan serius. Mulai dari penurunan produksi padi, alih fungsi lahan pertanian, dampak perubahan iklim hingga minimnya regenerasi petani menjadi persoalan yang harus segera diatasi. Kondisi ini menjadi perhatian dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal (RAD-PGBPSDL) 2026–2030.

Fakta yang cukup mengkhawatirkan, jumlah petani milenial berusia di bawah 45 tahun di Kota Solok baru berkisar 7,65 hingga 8,24 persen dari total petani. Angka ini memperlihatkan bahwa regenerasi sektor pertanian masih menjadi pekerjaan besar jika daerah ingin menjaga keberlanjutan produksi pangan dan memperkuat kemandirian pangan.

Persoalan lainnya terlihat dari produksi padi yang sempat meningkat sepanjang 2021–2024, tetapi mengalami penurunan pada 2025. Kemarau panjang dan banjir bandang menjadi faktor yang memengaruhi produksi. Komoditas unggulan hortikultura seperti bawang merah dan cabai keriting juga menghadapi tekanan akibat perubahan iklim dan bencana hidrometeorologi.

Di tengah tantangan tersebut, alih fungsi lahan pertanian menjadi ancaman yang tidak bisa diabaikan. Jika tidak diantisipasi melalui kebijakan yang tepat, penyusutan lahan produktif berpotensi semakin membebani upaya Kota Solok dalam menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakat.

Kondisi daya beli masyarakat juga menjadi perhatian. Pada 2025, rata-rata pengeluaran pangan per kapita per bulan mencapai Rp924.460. Sementara itu, rumah tangga mengalokasikan sekitar 49,79 hingga 58,69 persen pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan pangan. Artinya, keterjangkauan pangan bergizi masih menjadi persoalan penting yang membutuhkan perhatian pemerintah.

Meski demikian, Kota Solok memiliki capaian positif. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) tahun 2025 mencapai 94,13, melampaui target RPJMD sebesar 93,10. Namun, prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan masih berada di angka 7,35 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kualitas konsumsi pangan perlu terus diiringi pemerataan akses pangan bergizi dan terjangkau.

Menghadapi berbagai persoalan itu, Wakil Wali Kota Solok, H. Suryadi Nurdal, membuka Konsultasi Publik Penyusunan RAD-PGBPSDL 2026–2030 di Akmal Room Bapperida Kota Solok, Rabu (4/11/2026). Penyusunan dokumen ini merupakan tindak lanjut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024.

Melalui rencana aksi tersebut, Pemerintah Kota Solok ingin membangun sistem pangan yang lebih kuat dengan mengoptimalkan potensi sumber daya lokal. Kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat kemandirian pangan, meningkatkan status gizi masyarakat, mendorong keberagaman konsumsi pangan, serta menyelaraskan pembangunan daerah dengan Asta Cita dan target pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Konsultasi publik ini diharapkan menghasilkan strategi konkret, bukan sekadar dokumen perencanaan. Regenerasi petani, perlindungan lahan produktif, peningkatan produksi pangan lokal, serta pemerataan akses pangan bergizi harus menjadi prioritas. Sebab, keberhasilan ketahanan pangan Kota Solok hingga 2030 tidak hanya diukur dari ketersediaan bahan pangan, tetapi juga dari kemampuan masyarakat memperoleh pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman, dan terjangkau. (80)

Editor: Zamri Yahya, WU

Kamis, November 05, 2026

Pemko Padang Butuh Rp30 Miliar untuk Tuntaskan Infrastruktur Huntap Korban Bencana

BentengSumbar On Kamis, November 05, 2026

Wali Kota Padang Fadly Amran saat melakukan audiensi dengan Menteri PKP Maruarar Sirait di Kantor Kementerian PKP RI, Jakarta, Rabu (4/11/2026). (Fotdok: Tommi).

BENTENGSUMBAR.COM - Pemerintah Kota Padang meminta dukungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk menuntaskan pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) di kawasan hunian tetap (Huntap) korban bencana hidrometeorologi November 2025. Kebutuhan anggaran untuk penyelesaian infrastruktur tersebut diperkirakan mencapai Rp25 miliar hingga Rp30 miliar pada 2027.

Permintaan itu disampaikan Wali Kota Padang Fadly Amran saat melakukan audiensi dengan Menteri PKP Maruarar Sirait di Kantor Kementerian PKP RI, Jakarta, Rabu (4/11/2026). Pertemuan tersebut secara khusus membahas dukungan pemerintah pusat terhadap kelengkapan infrastruktur kawasan Huntap agar masyarakat korban bencana dapat menempati hunian secara layak.

Fadly menjelaskan, Pemko Padang telah menyiapkan lahan sekitar 12 hektare untuk pembangunan Huntap. Terdapat dua lokasi yang disiapkan, yakni Kelurahan Lambung Bukik, Kecamatan Pauh, dan Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah.

Pembangunan rumah bagi korban bencana di kedua lokasi tersebut melibatkan sejumlah pihak, yakni Kementerian PKP, Buddha Tzu Chi, dan Kamar Dagang Indonesia (KADIN). Pembangunan hunian juga telah berjalan melalui berbagai sumber pembiayaan dan dukungan lintas pihak.

Namun, menurut Fadly, pembangunan rumah saja belum cukup. Infrastruktur pendukung seperti jalan lingkungan, drainase, dan fasilitas utilitas umum harus diselesaikan agar kawasan Huntap benar-benar siap menjadi tempat tinggal masyarakat terdampak bencana.

"Kami berharap Bapak Menteri dapat memfasilitasi kelanjutan pembangunan infrastruktur tersebut. Sebab, penyelesaian Huntap tidak hanya soal pembangunan rumah, tetapi juga bagaimana masyarakat dapat tinggal dengan layak dan memperoleh kesejahteraan setelah menempati hunian baru," ujar Fadly.

Menanggapi permintaan tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait mendorong Pemko Padang agar tidak hanya mengandalkan pembiayaan dari APBD maupun APBN. Menurutnya, pemerintah daerah perlu membuka peluang pembiayaan kreatif (creative financing) dengan melibatkan BUMN, sektor swasta, dan berbagai sumber pendanaan lainnya.

"Kepala daerah harus mampu mencari berbagai peluang pembiayaan kreatif, termasuk melalui kolaborasi dengan BUMN, sektor swasta, dan sumber pendanaan lainnya. Dengan begitu, pembangunan dapat berjalan lebih optimal dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi," kata Maruarar.

Selain pembangunan Huntap, audiensi tersebut juga membahas penataan kawasan di sekitar PT Pelindo Regional 2 Teluk Bayur. Dalam pertemuan itu, Fadly didampingi Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tri Hadiyanto, Kepala Dinas PUPR Malvi Hendri, serta Kepala Dinas Pertanahan Raf Indria. (*)

Editor: Zamri Yahya, WU