 |
| Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat melakukan pertemuan dengan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Ahmad Muzani, di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (13/1/2026) sore. |
BENTENGSUMBAR.COM - Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat melakukan pertemuan dengan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Ahmad Muzani, di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (13/1/2026) sore.
Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan reflektif, membahas makna profesi wartawan sebagai panggilan nurani sekaligus peran pers dalam kehidupan kebangsaan.
Dalam pertemuan tersebut, Ahmad Muzani mengenang kembali perjalanannya sebagai wartawan. Ia bercerita bahwa pada tahun 1991 dirinya mengikuti ujian menjadi wartawan muda di PWI DKI Jakarta, dengan satu pertanyaan yang hingga kini membekas kuat dalam ingatannya.
“Salah satu pertanyaannya adalah, jika dalam meliput kita menemukan kecelakaan di tengah jalan, mana yang didahulukan, membantu korban atau menulis berita?” ujar Muzani.
Ia mengaku memilih membantu korban terlebih dahulu, baru kemudian memberitakan peristiwa tersebut. Bagi Muzani, kemanusiaan harus selalu berada di atas kepentingan apa pun. Dari proses itu, ia dinyatakan lulus sebagai wartawan muda PWI.
“Menjadi wartawan itu bukan sekadar profesi, tapi panggilan hati. Artinya memilih untuk mengatakan yang benar itu benar, dan yang salah itu salah,” tegas Ahmad Muzani yang pernah menjadi wartawan di majalah Amanah dan penyiar radio Ramako.
Menurutnya, esensi menjadi wartawan adalah memperjuangkan kebenaran dan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi. Nilai itu, kata dia, harus terus hidup meski seseorang telah berpindah peran.
“Saya tidak pernah merasa terpisah dari wartawan. Hati saya sampai sekarang masih wartawan.
Muzani juga mengingatkan kembali nilai-nilai dasar PWI yang dirumuskan sejak Kongres PWI tahun 1946 di Solo, yang menempatkan pers sebagai alat perjuangan serta pengabdian kepada bangsa dan negara.
“Di PWI wartawan itu disebut pejuang sebab memperjuangkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi,” tuturnya.
Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, menyambut baik refleksi yang disampaikan Ketua MPR RI tersebut. Menurutnya, kisah itu menjadi pengingat penting bagi seluruh insan pers tentang esensi profesi wartawan.
“Apa yang disampaikan Ketua MPR menunjukkan bahwa jurnalisme sejati selalu bertumpu pada kebenaran dan kemanusiaan. Nilai-nilai inilah yang terus kita jaga di PWI,” ujar Akhmad Munir yang juga menjabat Ketua Dewas LKBN Antara.
Menurut Munir, PWI sampai sekarang tetap memelihara dan merawat nilai-nilai luhur dari para pendiri, sebagai rumah besar wartawan Indonesia yg menjaga nilai-nilai perjuangan yang berkontribusi besar terhadap kemajuan bangsa dan negara.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PWI Pusat, Zulmansyah Sekedang, menyampaikan bahwa pertemuan ini juga menjadi bagian dari komunikasi PWI dengan pimpinan lembaga negara menjelang pelaksanaan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Provinsi Banten.
“Kami secara resmi mengundang Ketua MPR RI untuk dapat hadir pada peringatan Hari Pers Nasional. Kehadiran beliau tentu akan menjadi kehormatan dan penguat semangat insan pers dalam menjalankan peran kebangsaan,” kata Zulmansyah yang juga Ketua Panitia HPN 2026.
Ia menambahkan, HPN merupakan momentum refleksi bersama antara pers dan negara dalam menjaga demokrasi, persatuan, serta kepentingan nasional.
Ahmad Muzani juga menyinggung perubahan lanskap jurnalistik saat ini, di mana peran pewarta turut dijalankan oleh netizen dan konten kreator di ruang digital.
“Dari pemberitaan mereka kita mengetahui bahwa ada bantuan yang belum sampai dan penanganan yang belum optimal,” ujarnya.
Audiensi dengan Ketua MPR RI tersebut turut dihadiri jajaran Pengurus PWI Pusat lainnya, yakni Bendahara Umum Marthen Selamet Susanto, Ketua Bidang Kemitraan dan Kerjasama Ariawan beserta wakilnya Kadirah, Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri Irfan Junaidi.
Hadir pula Wakil Sekretaris Jenderal Haryo Ristamadji, Ketua Departemen Hankam TNI-Polri Johnny Hardjojo, beserta wakilnya Musrifah dan Badar Subur, Ketua Departemen Parlemen Ade Candra, Ketua Departemen Seni, Musik, Film, dan Budaya Ramon Damora, Ketua Departemen Kajian dan Litbang Akhmad Sefudin dan Wakil Humas Akhmad Dani. (*)
