Padang Bidik Kota Gastronomi Dunia, Fadly Amran Ajak Peneliti Internasional Promosikan Kuliner Minang

Padang Bidik Kota Gastronomi Dunia, Fadly Amran Ajak Peneliti Internasional Promosikan Kuliner Minang

BentengSumbar On Selasa, November 10, 2026

Wali Kota Padang, Fadly Amran, saat menghadiri Gala Dinner The 5th ICAPFS 2026 di Rumah Gadang Baiturrahmah, Senin malam (9/11/2026). (Fotdok: Tommi). 

BENTENGSUMBAR.COM - Kota Padang semakin serius membidik pengakuan dunia sebagai Kota Gastronomi UNESCO. Momentum konferensi internasional The 5th International Conference on Animal Production for Food Sustainability (ICAPFS) 2026 dimanfaatkan Pemerintah Kota Padang untuk memperkenalkan potensi kuliner dan memperkuat kolaborasi di bidang ketahanan pangan berkelanjutan.

Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Padang, Fadly Amran, saat menghadiri Gala Dinner The 5th ICAPFS 2026 di Rumah Gadang Baiturrahmah, Senin malam (9/11/2026). Kegiatan ini dihadiri akademisi, peneliti, dan praktisi dari berbagai negara yang berkumpul di Kota Padang untuk mengikuti konferensi internasional tersebut.

Fadly Amran mengaku bangga karena Kota Padang dipercaya menjadi tuan rumah kegiatan internasional yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan di bidang peternakan dan ketahanan pangan. Menurutnya, pertemuan ini bukan sekadar forum akademik, tetapi juga peluang besar membangun kerja sama dan bertukar gagasan lintas negara.

Ia menegaskan, pengembangan sektor peternakan berkelanjutan memiliki keterkaitan erat dengan ketahanan pangan yang selama ini menjadi salah satu agenda penting pemerintah. "Bapak Presiden selalu menggaungkan pentingnya ketahanan pangan. Melalui konferensi ini, kita berharap terbangun kolaborasi dan pertukaran gagasan untuk mendukung pengembangan sektor peternakan, pertanian, serta ketahanan pangan berkelanjutan," ungkapnya.

Lebih jauh, Fadly mengaitkan pengembangan peternakan, pertanian, dan agroindustri dengan ambisi Padang menjadi Kota Gastronomi Dunia. Saat ini, Kota Padang masuk dalam nominasi UNESCO Creative Cities Network (UCCN) 2027 untuk kategori Gastronomi. Ia menyebutkan, Indonesia telah memiliki tujuh kota kreatif yang mendapat pengakuan UNESCO, tetapi belum ada kota Indonesia yang memperoleh pengakuan pada kategori gastronomi.

Menurutnya, cita-cita tersebut tidak boleh hanya berhenti pada upaya memperoleh pengakuan internasional. Padang harus membangun ekosistem gastronomi secara menyeluruh, mulai dari rantai pasok bahan pangan, proses produksi, industri pengolahan, kuliner, restoran hingga kualitas pelayanan. "Keinginan kita bukan sekadar mendapatkan pengakuan sebagai Kota Gastronomi, tetapi bagaimana seluruh tahapan menuju ke sana benar-benar kita jalani," tegas Fadly.

Fadly juga mengajak seluruh peserta konferensi dari berbagai negara untuk ikut memperkenalkan kekayaan gastronomi Kota Padang melalui platform digital. Ia berharap para akademisi, peneliti, dan praktisi yang berada di Padang dapat menjadi bagian dari promosi kuliner daerah. "Selama berada di Kota Padang, mari promosikan gastronomi Padang melalui platform digital dengan menggunakan tagar #PadangGastronomi," ajaknya.

Sementara itu, Presiden ICAPFS, James Hellyward, menyampaikan apresiasi atas sambutan dan dukungan Pemerintah Kota Padang terhadap penyelenggaraan konferensi internasional tersebut. Ia menyebutkan, ICAPFS 2026 diikuti peneliti dan peserta dari Indonesia, Malaysia, Ghana, Yaman, Thailand, China, Timor-Leste, dan Oman. James berharap kegiatan ini semakin memperkuat kolaborasi antara Universitas Andalas dan Pemerintah Kota Padang.

Konferensi yang diselenggarakan Fakultas Peternakan Universitas Andalas tersebut berlangsung pada 9–10 November 2026 dengan tema "Transforming Sustainable Animal Production through Green Agro-Industry, Gastronomy, and Innovation for the SDGs". Melalui forum ini, Padang tidak hanya menjadi tempat bertemunya peneliti internasional, tetapi juga memperoleh kesempatan memperkenalkan potensi gastronomi Minangkabau ke panggung dunia. (*) 

Editor: Zamri Yahya, WU

87 Wali Nagari di Pasaman Barat Dilantik, Gubernur Mahyeldi : Segera Pahami Regulasi

87 Wali Nagari di Pasaman Barat Dilantik, Gubernur Mahyeldi : Segera Pahami Regulasi

BentengSumbar On Selasa, November 10, 2026

Pelantikan 87 wali nagari hasil pemilihan serta pengukuhan perpanjangan masa jabatan tiga wali nagari, yakni Kapa, Katiagan, dan Sinuruik, di Aula Kantor Bupati Pasaman Barat, Senin (9/11/2026). (Fotdok: Budi). 

BENTENGSUMBAR.COM - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah mengingatkan para wali nagari agar memahami dan mematuhi seluruh regulasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama terkait pengelolaan keuangan nagari. Hal itu penting agar pemerintahan nagari berjalan secara tertib, transparan, dan terhindar dari persoalan hukum.

“Saya tidak ingin ada wali nagari di Sumatera Barat, termasuk Pasaman Barat, yang nantinya berurusan dengan hukum. Karena itu, kepada Saudara yang baru dilantik, saya sarankan agar segera pahami, cermati, dan pedomani seluruh aturan, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan nagari,” tegas Mahyeldi.

Pesan tersebut disampaikan Mahyeldi saat menghadiri pelantikan 87 wali nagari hasil pemilihan serta pengukuhan perpanjangan masa jabatan tiga wali nagari, yakni Kapa, Katiagan, dan Sinuruik, di Aula Kantor Bupati Pasaman Barat, Senin (9/11/2026).

Ia mengatakan, pemahaman terhadap regulasi merupakan salah satu fondasi penting dalam menjalankan pemerintahan nagari. Dengan demikian, setiap kebijakan dan penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan serta benar-benar diarahkan untuk kepentingan masyarakat.

Selain itu, Mahyeldi mengingatkan bahwa pemerintahan nagari di Sumbar memiliki kekhasan yang harus terus dijaga, yakni adat salingka nagari dan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK). Karena itu, wali nagari diharapkan mampu menjalankan pemerintahan dengan tetap menjunjung tinggi adat, nilai agama, dan kearifan lokal.

Pada kesempatan tersebut, Mahyeldi juga menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Kabupaten Pasaman Barat menyelenggarakan pemilihan wali nagari menggunakan sistem elektronik atau e-voting.

Menurutnya, penggunaan sistem tersebut merupakan sebuah terobosan yang patut diapresiasi karena dinilai lebih efisien dari sisi biaya dan waktu, sekaligus memberikan pengalaman baru dalam penyelenggaraan demokrasi di tingkat nagari.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, saya mengapresiasi Bupati, Wakil Bupati, DPRD, dan seluruh pihak yang telah menyukseskan pemilihan wali nagari melalui e-voting. Ini sebuah capaian yang patut kita apresiasi bersama,” ujarnya.

Mahyeldi berharap pengalaman Pasaman Barat tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan bagi kabupaten dan kota lainnya di Sumbar untuk penerapan sistem yang sama. Bahkan menurutnya, penerapan sistem serupa dapat dikaji lebih luas untuk penyelenggaraan pemilihan di berbagai tingkatan karena berpotensi menekan biaya penyelenggaraan.

Sementara itu Bupati Pasaman Barat, Yulianto mengatakan pelantikan tersebut menjadi momentum penting untuk menghadirkan kepastian kepemimpinan definitif di tingkat nagari. Masyarakat, menurutnya, membutuhkan pemimpin yang memiliki legitimasi demokratis sekaligus mampu menyatukan dan memajukan nagari.

Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah menyukseskan pemilihan wali nagari, mulai dari masyarakat, panitia, TNI-Polri, unsur pengawasan, tokoh adat hingga perangkat nagari. Pelaksanaan pemilihan di tengah keterbatasan anggaran, katanya, menunjukkan kuatnya semangat kebersamaan masyarakat Pasaman Barat.

Yulianto berpesan agar para wali nagari yang baru dilantik tidak memandang jabatan semata-mata sebagai kedudukan, melainkan amanah untuk membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan dipercaya masyarakat.

“Perjuangan kita belum berakhir. Justru hari ini perjuangan baru dimulai, yakni membangun pemerintahan nagari yang kuat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan potensi ekonomi, serta memperkuat adat dan budaya,” kata Yulianto.

Ia berharap para wali nagari mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, membangun kebersamaan, dan menghadirkan perubahan nyata sehingga manfaat kepemimpinan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. (adpsb/cen/bud)

Tujuh Perusahaan di Padang Lindungi Pekerja Rentan, Keluarga Penerima Manfaat Bisa Dapat Santunan Rp42 Juta

Tujuh Perusahaan di Padang Lindungi Pekerja Rentan, Keluarga Penerima Manfaat Bisa Dapat Santunan Rp42 Juta

BentengSumbar On Selasa, November 10, 2026

Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, saat menghadiri Sosialisasi dan Penyerahan Penghargaan Program Sertakan BPJS Ketenagakerjaan di CGV Raya Padang, Senin (9/11/2026). (Fotdok: Tommi). 

BENTENGSUMBAR.COM - Kepedulian dunia usaha terhadap pekerja informal dan rentan di Kota Padang mendapat apresiasi. Sebanyak tujuh perusahaan dinilai berkontribusi nyata memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui Program Sertakan BPJS Ketenagakerjaan dengan memanfaatkan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Apresiasi tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, saat menghadiri Sosialisasi dan Penyerahan Penghargaan Program Sertakan BPJS Ketenagakerjaan di CGV Raya Padang, Senin (9/11/2026). Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Padang, Afrialdi, beserta jajaran dan pimpinan 105 perusahaan Platinum di Kota Padang.

Tujuh perusahaan penerima penghargaan tersebut yakni RSI Siti Rahmah, PT Alfa Karya Abadi, Hotel Santika Premiere Padang, Pangeran Beach Hotel, PT Semen Padang, PT Kunango Jantan, dan Pangeran City Hotel. Kontribusi perusahaan-perusahaan ini menjadi contoh kolaborasi dunia usaha dalam memberikan perlindungan kepada pekerja yang selama ini rentan menghadapi risiko kecelakaan kerja maupun kematian.

Maigus Nasir mengatakan, perlindungan pekerja rentan merupakan bagian dari Program Unggulan (Progul) Pemerintah Kota Padang, yakni Padang Melayani. Hasilnya mulai terlihat dari peningkatan jumlah pekerja rentan yang terlindungi, dari 3.000 orang pada 2025 menjadi 13.682 orang hingga Oktober 2026. Capaian tersebut menjadi langkah penting dalam memperluas Universal Coverage Jamsostek (UCJ).

Pemko Padang sendiri menargetkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi 37.584 pekerja rentan dari kelompok desil 1-5 pada 2029. "Kami berharap semakin banyak pekerja rentan yang terlindungi sehingga memiliki jaminan saat menghadapi risiko kerja," ujar Maigus. Menurutnya, jaminan sosial bukan sekadar kepesertaan, melainkan perlindungan ekonomi bagi keluarga ketika pencari nafkah mengalami musibah.

Maigus juga membagikan pengalaman ketika mengikutsertakan 100 marbot masjid dalam program BPJS Ketenagakerjaan selama Ramadan hingga Iduladha. Ketika dua petugas masjid meninggal dunia, masing-masing keluarga menerima santunan sebesar Rp42 juta. Bantuan tersebut sangat berarti untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup sekaligus melanjutkan usaha keluarga yang ditinggalkan.

Sementara itu, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Padang, Afrialdi, mengapresiasi komitmen Pemko Padang dan tujuh perusahaan yang berpartisipasi dalam Program Sertakan. Ia menjelaskan, dengan iuran Rp16.800 per bulan, peserta memperoleh perlindungan berupa santunan kematian Rp42 juta serta beasiswa pendidikan bagi dua anak dengan total manfaat mencapai Rp174 juta sesuai ketentuan program.

Afrialdi menambahkan, saat ini tersedia diskon iuran sebesar 50 persen sehingga donatur cukup membayar Rp8.400 per bulan untuk mengikutsertakan pekerja rentan. Ia berharap semakin banyak perusahaan tergerak memberikan perlindungan kepada pekerja informal, pedagang kecil, dan pelaku UMKM di lingkungan usaha masing-masing. Dengan biaya relatif terjangkau, manfaat perlindungan yang diberikan dapat berdampak besar bagi keluarga pekerja.

Kolaborasi Pemko Padang, BPJS Ketenagakerjaan, dan dunia usaha ini diharapkan menjadi kekuatan untuk mempercepat tercapainya Universal Coverage Jamsostek. Semakin banyak perusahaan yang ikut ambil bagian, semakin besar pula peluang pekerja rentan mendapatkan kepastian perlindungan, sehingga keluarga mereka tidak harus menghadapi kesulitan ekonomi sendirian ketika musibah datang. (*) 

Editor: Zamri Yahya, WU

Sekda Provinsi Sumbar: Pejabat Fungsional Jangan Hanya Sibuk Urusan Administrasi

Sekda Provinsi Sumbar: Pejabat Fungsional Jangan Hanya Sibuk Urusan Administrasi

BentengSumbar On Selasa, November 10, 2026

Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Arry Yuswandi saat melantik dan mengambil sumpah jabatan fungsional di lingkungan Pemprov Sumbar, di Aula Kantor Gubernur, Senin (9/11/2026). (Fotdok: Budi)

BENTENGSUMBAR.COM - Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Arry Yuswandi meminta pejabat fungsional di lingkungan Pemprov Sumbar tidak hanya disibukkan oleh pekerjaan administratif dan rutinitas perkantoran. Sebaliknya, pejabat fungsional dituntut mampu mengoptimalkan keahlian masing-masing melalui kajian, analisis, dan rekomendasi yang dapat mendukung pengambilan keputusan serta perumusan kebijakan pemerintah.

Menurut Arry, jabatan fungsional memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan karena setiap pejabat dituntut bekerja berdasarkan keahlian dan kompetensi sesuai bidang tugasnya. Karena itu, keberadaan jabatan fungsional harus mampu memberikan nilai tambah bagi organisasi, bukan sekadar menjalankan pekerjaan rutin.

Ia mencontohkan, pejabat fungsional seperti Analis Kebijakan dan Analis Hukum harus mampu menjalankan fungsi utamanya melalui kajian dan analisis terhadap berbagai persoalan pemerintahan, termasuk kebijakan yang akan dirumuskan maupun yang telah berjalan.

“Yang namanya analis, tugasnya sederhana adalah melakukan kajian dan analisis. Kalau Analis Kebijakan, dia akan melakukan kajian atau analisis terhadap sebuah kebijakan yang akan dibuat ataupun yang sudah dibuat dan sudah berjalan,” jelas Arry.

Hal tersebut disampaikannya saat melantik dan mengambil sumpah jabatan fungsional di lingkungan Pemprov Sumbar, di Aula Kantor Gubernur, Senin (9/11/2026).

Ia mengingatkan, pekerjaan administratif seperti mengetik surat, menyusun laporan, dan merekap data tetap dapat dilakukan sesuai kebutuhan. Namun, pekerjaan tersebut tidak boleh menggeser tugas utama pejabat fungsional yang semestinya lebih mengedepankan penerapan keahlian dan kompetensi profesional.

Arry juga menyebutkan bahwa pemerintah telah memberikan ruang yang semakin luas bagi ASN untuk mengembangkan karier melalui jabatan fungsional. Kesempatan tersebut harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas dan menghasilkan kinerja yang berkualitas sesuai bidang keahlian masing-masing.

Menurutnya, pengembangan karier ASN harus ditopang oleh tiga kompetensi utama, yakni kompetensi teknis, manajerial, dan sosiokultural. Khusus bagi pejabat fungsional, penguasaan kompetensi teknis menjadi aspek penting yang harus terus diperkuat, disertai kemampuan manajerial dan sosiokultural dalam pelaksanaan tugas.

“Jabatan hari ini adalah sebuah kepercayaan yang didasari atas kinerja dan kompetensi. Kompetensi ASN itu ada tiga, yaitu kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosiokultural,” ungkapnya.

Ia berharap para pejabat fungsional mampu menerjemahkan kepercayaan yang diberikan melalui hasil kerja yang konkret, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, kehadiran pejabat fungsional dapat memperkuat kualitas kebijakan, mendukung efektivitas organisasi, serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

Pada kesempatan tersebut, Arry juga mengingatkan bahwa pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan bukan sekadar prosesi formal, melainkan bentuk komitmen moral dan tanggung jawab ASN untuk menjalankan tugas sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.

“Pengambilan sumpah dan pelantikan pada prinsipnya ingin menegaskan bahwa kita yang dilantik menyadari dan bersumpah atas nama Allah, atas nama Tuhan, bahwa kita siap menjalankan tugas sesuai dengan aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan,” ujarnya.

Adapun pejabat yang dilantik antara lain Roni Putra Hafera, S.STP., M.M. sebagai Perencana Ahli Pertama; Ade Mila Silvia Syahputri S., S.STP., M.M. dan Alan Ilham, S.STP., M.M. sebagai Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama pada Biro Administrasi Pimpinan.

Selanjutnya, Mirawati, S.H., M.M. dan Hari Rizki Satria, S.H., M.H. sebagai Analis Hukum Ahli Pertama pada Biro Hukum; Mery Nurfatli Yusan, S.STP., M.Si. sebagai Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Biro Umum; Dani Aristiyawan, S.STP., M.M. sebagai Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Kesbangpol; serta Dan Ibnu Razi Putra Dasri, S.STP., M.M. sebagai Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Biro Administrasi Pembangunan. (adpsb/rmz/bud)

Tekan Pengangguran 9,28 Persen, Pemko Padang Gandeng Binawan Buka Peluang Kerja ke Luar Negeri

Tekan Pengangguran 9,28 Persen, Pemko Padang Gandeng Binawan Buka Peluang Kerja ke Luar Negeri

BentengSumbar On Selasa, November 10, 2026

Wali Kota Padang, Fadly Amran, bersama Direktur Utama Binawan Group, Said Saleh Arwaini, di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang, Senin (9/11/2026). (Fotdok: Tommi). 

BENTENGSUMBAR.COM - Pemerintah Kota Padang mengambil langkah strategis untuk menekan angka pengangguran terbuka yang masih mencapai 9,28 persen. Salah satunya melalui kerja sama dengan Yayasan Binawan dan PT Binawan Inti Utama dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM), mulai dari beasiswa pendidikan, pelatihan keterampilan hingga penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke luar negeri.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama oleh Wali Kota Padang, Fadly Amran, bersama Direktur Utama Binawan Group, Said Saleh Arwaini, di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang, Senin (9/11/2026). Kesepakatan ini diharapkan membuka akses lebih luas bagi generasi muda Kota Padang untuk memperoleh pendidikan dan pekerjaan dengan standar internasional.

Fadly Amran mengatakan, kolaborasi tersebut sejalan dengan Program Unggulan (Progul) Pemko Padang, yakni Padang Melayani dan Padang Juara. Kedua program itu diarahkan untuk meningkatkan keterampilan generasi muda sekaligus mempersiapkan tenaga kerja yang kompeten, berkarakter, dan mampu bersaing di pasar kerja global.

Menurut Fadly, Pemko Padang terus memperluas akses pendidikan melalui berbagai program beasiswa dan kerja sama internasional. Saat ini, sebanyak 60 mahasiswa memperoleh beasiswa melalui kolaborasi empat perguruan tinggi di Kota Padang dengan tujuh politeknik di Provinsi Guangdong, China. Selain itu, 14 anak juga mendapatkan kesempatan melanjutkan pendidikan ke Arizona State University, Amerika Serikat.

Di bidang pendidikan vokasi, sebanyak 41 mahasiswa sedang menempuh pendidikan di Politeknik Kirana untuk dipersiapkan memasuki sektor aktivasi. Pemko Padang juga memfasilitasi pelatihan bahasa Jepang dan program magang ke Jepang melalui Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Proklamator Padang, serta pelatihan bahasa Inggris sebagai persiapan bekerja ke Turki.

"Saat ini angka pengangguran terbuka di Kota Padang masih berada pada angka 9,28 persen. Ini menjadi pekerjaan rumah yang harus dijawab melalui peningkatan kompetensi tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja," tegas Fadly. Ia berharap kerja sama dengan Binawan dapat memperluas akses pendidikan, pelatihan, sekaligus memfasilitasi penempatan tenaga kerja ke luar negeri.

Fadly juga mengungkapkan, saat ini sudah lebih dari 100 anak Kota Padang sedang menempuh pendidikan melalui beasiswa Padang Juara di luar negeri. Dengan adanya kesepakatan tersebut, peluang generasi muda untuk memperoleh pendidikan berkualitas dan pengalaman kerja internasional diharapkan semakin terbuka.

Direktur Utama Binawan Group, Said Saleh Arwaini, menjelaskan bahwa perusahaannya bergerak dalam pengembangan dan penyaluran SDM serta penyediaan layanan multisektor. Jaringan Binawan mencakup bidang kesehatan, pendidikan dan pelatihan, perekrutan serta penempatan tenaga kerja internasional, hingga sektor teknik, konstruksi, manufaktur, perhotelan, aviasi, pertanian, teknologi informasi, dan kuliner. Bahkan, peluang penempatan tenaga kesehatan tersedia ke sejumlah negara, seperti Arab Saudi, Dubai, Oman, Uni Emirat Arab, dan Kuwait.

"Kami juga mengembangkan program beasiswa pendidikan ke Singapura dengan skema pembiayaan penuh, serta program pemagangan ke luar negeri. Ini merupakan upaya meningkatkan keterampilan, pengalaman kerja internasional, dan daya saing tenaga kerja Indonesia," ungkap Said. Melalui kolaborasi ini, Pemko Padang berharap semakin banyak putra-putri daerah memperoleh kesempatan meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan, sekaligus membuka jalan menuju pekerjaan yang lebih luas di tingkat internasional. (*) 

Editor: Zamri Yahya, WU

Ketua Komisi III DPRD Padang Helmi Moesim Meradang: Proyek Molor di Tengah Cuaca Ekstrem, Jangan Sampai Warga "Tidur Jantungan"!

Ketua Komisi III DPRD Padang Helmi Moesim Meradang: Proyek Molor di Tengah Cuaca Ekstrem, Jangan Sampai Warga "Tidur Jantungan"!

BentengSumbar On Senin, November 09, 2026

Ketua Komisi III DPRD Kota Padang, Helmi Moesim, melontarkan peringatan keras terkait lambannya sejumlah proyek infrastruktur di tengah ancaman cuaca ekstrem yang melanda Kota Padang pada Senin (9/11/2026). (Fotdok: By/Yudi). 

BENTENGSUMBAR.COM – Ketua Komisi III DPRD Kota Padang, Helmi Moesim, melontarkan peringatan keras terkait lambannya sejumlah proyek infrastruktur di tengah ancaman cuaca ekstrem yang melanda Kota Padang pada Senin (9/11/2026). Mengingat tahun anggaran sudah berada di penghujung, Helmi meminta dinas terkait tidak main-main dalam mengawasi progres pekerjaan di lapangan. Sikap tegas ini diambil menyusul temuan langsung Komisi III yang mendapati adanya deviasi negatif pada beberapa titik proyek vital.

Helmi Moesim yang akrab disapa Bang Ay ini secara blak-blakan menyoroti pembangunan infrastruktur di kawasan Air Mancur, Pasar Raya, serta pemasangan drainase di Jalan Hiligo'o. Menurutnya, deviasi pekerjaan di dua lokasi tersebut sudah berada pada tahap yang mengkhawatirkan. Ia mendesak dinas terkait segera menekan kontraktor atau pihak ketiga untuk melakukan percepatan sebelum curah hujan tinggi memicu banjir yang makin meluas dan merusak target pekerjaan.

Tak hanya soal proyek fisik yang tersendat, politisi yang dikenal vokal ini juga membedah penanganan proyek pascabencana di Kota Padang. Helmi menjelaskan bahwa sekitar 80 persen pengerjaan pascabencana merupakan wewenang kementerian, termasuk urusan sungai dan wilayah hulu. Sementara itu, proyek yang ditangani langsung oleh Dinas PUPR melalui intervensi APBD Kota Padang dinilai sudah berjalan sesuai dengan harapan.

Meski demikian, Helmi Moesim menegaskan bahwa Dinas PUPR tidak bisa lepas tangan begitu saja terhadap persoalan banjir di Kota Bingkuang. Ia menekankan bahwa strategi penanganan banjir di Kota Padang saat ini bukan sekadar berjanji menghilangkan banjir 100 persen, melainkan bagaimana mempercepat genangan air agar segera terurai. Sinergi antara pemerintah kota dan kementerian harus terus dikawal demi keselamatan warga.

Sorotan paling tajam dari Helmi Moesim tertuju pada kawasan zona merah bencana, khususnya di area sempadan sungai. Dengan nada tegas, ia mengingatkan masyarakat agar tidak lagi nekat mendirikan bangunan di zona berbahaya tersebut. Di sisi lain, ia juga memberikan ultimatum kepada Dinas PUPR agar berhenti mengeluarkan izin bangunan di kawasan rawan bencana demi mencegah dampak buruk yang lebih besar di masa depan.

Pernyataan Helmi Moesim yang paling menyentuh perhatian publik adalah ketika ia menyinggung soal dampak psikologis warga akibat ancaman banjir. Baginya, kerugian akibat bencana tidak hanya diukur dari ada atau tidaknya korban jiwa, melainkan juga beban mental yang harus ditanggung masyarakat setiap kali langit mulai mendung. Ia menilai kondisi psikologis warga adalah hal krusial yang selama ini kerap luput dari perhatian.

"Hujan sedikit saja, warga sudah tidur jantungan dan stres," ungkap Helmi Moesim menggambarkan keresahan masyarakat. Kondisi penuh kecemasan tersebut, lanjutnya, membuat warga tidak bisa bekerja dengan tenang dan kehilangan rasa aman di rumah mereka sendiri. Empati mendalam yang ditunjukkan Ketua Komisi III ini menjadi sinyal kuat bahwa DPRD berdiri di barisan terdepan membela ketenangan batin rakyat.

Di akhir keterangannya, Helmi Moesim kembali mengingatkan seluruh jajaran pemerintah kota bahwa memberikan rasa nyaman dan aman adalah kewajiban mutlak kepada setiap warga Kota Padang. Ia meminta masyarakat tetap berhati-hati menghadapi cuaca ekstrem, sembari memastikan Komisi III akan terus mengawal ketat kinerja dinas terkait dan para kontraktor. Langkah tegas Helmi Moesim ini pun menuai sorotan luas sebagai bentuk pengawasan nyata demi melindungi warga Padang dari ancaman bencana. (*) 

Pewarta: Zamri Yahya, WU

ParagonCorp Gandeng Potion AI, Riset Kosmetik Kini Manfaatkan Kecerdasan Buatan

ParagonCorp Gandeng Potion AI, Riset Kosmetik Kini Manfaatkan Kecerdasan Buatan

BentengSumbar On Senin, November 09, 2026

ParagonCorp ingin menghadirkan proses pengembangan kosmetik yang lebih presisi, inovatif, dan mampu menjawab kebutuhan konsumen yang semakin beragam. (Fotdok: Eko Siswati). 

BENTENGSUMBAR.COM - Industri kecantikan semakin memasuki era teknologi. ParagonCorp, perusahaan kosmetik asal Indonesia yang menaungi 15 merek kecantikan, mengambil langkah strategis dengan menggandeng Potion AI, perusahaan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) asal San Francisco, Amerika Serikat, untuk memperkuat riset dan pengembangan (R&D) produk kosmetik.

Kolaborasi yang diumumkan di Jakarta, 9 November 2026, ini menjadi kerja sama pertama Potion AI dengan perusahaan kecantikan di kawasan Asia Tenggara. Melalui kemitraan tersebut, ParagonCorp ingin menghadirkan proses pengembangan kosmetik yang lebih presisi, inovatif, dan mampu menjawab kebutuhan konsumen yang semakin beragam.

Dengan portofolio lebih dari 2.000 produk aktif di bawah 15 brand, ParagonCorp menghadapi tantangan untuk terus menghadirkan inovasi sesuai karakteristik dan kebutuhan konsumen. Pemanfaatan AI diharapkan membantu para ilmuwan mengakses pengetahuan ilmiah, menemukan informasi bahan baku, hingga mengeksplorasi berbagai kemungkinan formulasi produk secara lebih efektif.

Teknologi ini juga membuka peluang pengembangan produk kecantikan yang semakin personal dan inklusif. Salah satunya dalam menentukan pilihan shade yang lebih sesuai dengan warna kulit masyarakat Indonesia. Sebelumnya, riset konsumen ParagonCorp telah memanfaatkan data warna kulit lebih dari 1.000 perempuan Indonesia sebagai dasar pengembangan pilihan shade dan rekomendasi produk.

Tidak hanya soal warna kosmetik, Potion AI juga membantu ilmuwan ParagonCorp menemukan bahan aktif terbaru, menyusun dan mengoptimalkan formula, serta memeriksa kesesuaiannya dengan standar keamanan, ketentuan BPOM, dan persyaratan halal. Integrasi berbagai tahapan tersebut diharapkan membuat proses pengujian ide lebih cepat dan mengurangi hambatan dalam pengembangan produk.

Deputy CEO and Chief R&D Officer ParagonCorp, dr. Sari Chairunnisa, menegaskan bahwa kehadiran AI bukan untuk menggantikan peran ilmuwan, melainkan memperluas kemampuan mereka dalam melakukan eksplorasi dan riset. Menurutnya, keputusan formulasi, pengujian, hingga verifikasi keamanan produk tetap berada di tangan manusia dan para ahli.

"AI adalah co-pilot yang membantu ilmuwan mengeksplorasi lebih banyak kemungkinan. Manusia tetap menjadi pilot yang mengarahkan riset dan mengambil keputusan untuk menghadirkan inovasi yang relevan dengan kebutuhan konsumen," ujar dr. Sari.

Co-Founder sekaligus CEO Potion AI, Yahya Syed, menyambut positif kolaborasi tersebut. Ia menilai ParagonCorp memiliki keunggulan dalam memahami kebutuhan konsumennya. Melalui teknologi Potion AI, pemahaman tersebut dapat diterjemahkan menjadi proses riset yang lebih terarah hingga menghasilkan produk-produk baru yang sesuai dengan harapan pasar.

Kolaborasi ini sekaligus menjadi bagian dari perjalanan ParagonCorp menuju Cosmetic Smart Autonomous Laboratory, dengan memadukan kekuatan sains, teknologi, dan pemahaman konsumen. Dengan lebih dari 14.000 karyawan serta jangkauan pasar Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam, ParagonCorp berharap pemanfaatan AI dapat memperkuat daya saing industri kecantikan sekaligus membuka jalan bagi lahirnya inovasi kosmetik yang semakin relevan dengan kebutuhan masyarakat. (*) 

Laporan: Eko Siswati

Editor: Zamri Yahya, Wau