BentengSumbar.com

Presiden RI Izinkan Warga Negara Asing Pimpin BUMN, Tidak Harus WNI

Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan, ekspatriat atau WNA kini dapat memimpin BUMN.

BENTENGSUMBAR.COM - Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan, ekspatriat atau warga negara asing (WNA) kini dapat memimpin badan usaha milik negara (BUMN).

Prabowo mengaku sudah mengubah regulasi yang menyebut pemimpin BUMN harus seorang WNI agar pengelolaan BUMN sesuai dengan standar bisnis internasional.

"Saya sudah mengubah regulasinya. Sekarang ekspatriat, non-Indonesia bisa memimpin BUMN kita. Jadi, saya sangat bersemangat," ujar Prabowo dalam dialog bersama Chairman Forbes Media, Steve Forbes, di forum Forbes Global CEO Conference 2025 di St Regis, Jakarta, Rabu (15/10/2025).

Prabowo turut meminta Danantara mencari talenta terbaik untuk memimpin perusahaan BUMN.

"Dan saya sampaikan kepada manajemen Danantara untuk menjalankannya dengan standar bisnis internasional. Kalian bisa mencari otak-otak terbaik, talenta-talenta terbaik," tutur dia.

Di samping itu, Prabowo juga meminta agar jumlah perusahaan BUMN dipangkas, dari sekitar 1.000 BUMN menjadi hanya 200 perusahaan.

"Jadi, saya sudah memberikan arahan kepada ketua Danantara untuk merasionalisasi semuanya, mengurangi dari 1.000 BUMN mungkin menjadi angka yang lebih rasional, mungkin 200 atau 230, 240, lalu menjalankannya dengan standar internasional," beber Prabowo.

Prabowo pun meyakini imbal hasil keuntungan BUMN bisa lebih besar dirasakan negara jika jumlah perusahaan dipangkas seperti ini.

"Jadi, saya yakin imbal hasil 1 persen atau 2 persen bisa meningkat, harus meningkat," imbuh dia. (*)

Sumber: Kompas.com

Kamis, Oktober 16, 2025

Gubernur Mahyeldi Tegaskan Komitmen Sumbar Menjadi Pelopor Green Province di Indonesia

BentengSumbar On Kamis, Oktober 16, 2025

Gubernur saat meresmikan Tajak Sumur Pertama Pengembangan PLTP Muara Laboh Unit-2, di Nagari Muara Laboh, Kabupaten Solok Selatan, Kamis (16/10/2025).

BENTENGSUMBAR.COM - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah menegaskan komitmen kuat Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk menjadikan Sumbar sebagai pelopor provinsi hijau (Green Province) di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Gubernur saat meresmikan Tajak Sumur Pertama Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Muara Laboh Unit-2, di Nagari Muara Laboh, Kabupaten Solok Selatan, Kamis (16/10/2025). “Insyaallah, dengan sinergi semua pihak, Sumbar akan menjadi Green Province pada tahun 2026. Kegiatan hari ini adalah bukti kuatnya tekad kita untuk mewujudkan energi bersih dan berkelanjutan,” ujar Mahyeldi.

Menurut Mahyeldi, pengembangan PLTP Muara Laboh Unit-2 yang dikelola PT Supreme Energy Muara Laboh (SEML) dengan kapasitas rencana 80 MW, merupakan langkah strategis dalam mendukung transisi energi hijau nasional sekaligus mendukung agenda Net Zero Emission 2060. Diketahui, proyek ini merupakan kelanjutan dari Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL) antara PT PLN (Persero) dan PT SEML yang telah ditandatangani pada 16 Desember 2024 lalu. “Sumatera Barat memiliki potensi besar dalam pengembangan energi baru terbarukan, seperti energi air, panas bumi, biomassa, dan surya. Potensi ini bukan hanya untuk menjawab tantangan krisis energi dan perubahan iklim, tapi juga untuk menggerakkan ekonomi daerah,” jelas Gubernur.

Ia menegaskan, untuk mewujudkan Green Province, dibutuhkan dukungan investasi yang kuat dan sinergi lintas sektor, baik pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, maupun masyarakat. “Kita terus berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif, memberikan kemudahan birokrasi, serta memastikan keamanan dan ketersediaan infrastruktur yang memadai,” imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada PT Supreme Energy atas konsistensi dan komitmennya dalam pengembangan energi panas bumi di Sumbar. “Supreme Energy di Solok Selatan ini merupakan aset besar bagi Sumbar. Kita harus kawal dan dukung bersama agar manfaatnya terus dirasakan masyarakat secara berkelanjutan,” ungkapnya.

Ia juga berharap perusahaan dapat memperluas manfaat sosial melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) kepada masyarakat, seperti bantuan pendidikan, pembangunan fasilitas publik, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. “Insyaallah, dengan dukungan semua pihak, pembangunan ini akan membawa manfaat besar bagi masyarakat, membuka lapangan kerja, dan memperkuat ekonomi hijau di Sumatera Barat,” tutupnya.

Sementara itu, Direktur Panas Bumi EBTKE, Gigih Udi Atmo dalam acara tersebut menyampaikan proyek PLTP Muara Laboh Unit-2 merupakan bukti nyata komitmen kuat dari PT Supreme Energy dan mitranya dalam mendukung pengembangan energi panas bumi di Indonesia. “Penambahan kapasitas PLTP ini akan mengurangi emisi sekitar 900 ribu ton CO₂ per tahun. Ini kontribusi besar bagi upaya nasional dalam pengendalian perubahan iklim,” ujarnya.

President & CEO Supreme Energy, Nisriyanto menjelaskan bahwa proyek ini mencakup pengeboran 6 hingga 8 sumur produksi dan injeksi dengan kedalaman mencapai 3.200 meter, dan nilai investasi mencapai USD 490 juta.

Pembangunan ditargetkan selesai pada akhir 2027 dan akan menyuplai listrik bagi sekitar 435 ribu rumah tangga di Sumatera. Proyek ini juga membuka peluang kerja bagi sekitar 1.500 orang tenaga lokal dan memberi kontribusi royalti serta bonus produksi untuk pembangunan di Kabupaten Solok Selatan.

Bupati Solok Selatan, H. Khairunas, turut menyampaikan apresiasi kepada PT Supreme Energy atas kontribusinya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah. Ia juga mengajak seluruh pihak untuk menjaga kolaborasi dan memastikan proyek berjalan lancar. “Semoga tahap pengembangan kedua ini sukses dan menjadi berkah bagi seluruh masyarakat Solok Selatan,” ujarnya.

Peresmian Tajak Sumur Pertama PLTP Muara Laboh Unit-2 ditandai dengan penekanan tombol sirene oleh Gubernur Mahyeldi bersama perwakilan pemerintah pusat, daerah, dan manajemen PT Supreme Energy. (adpsb/nov)

Kamis, Oktober 16, 2025

Simbol Keberanian dan Kejujuran Seorang Musisi, Inungsky Rilis Single Perdana “Langit Biru”

BentengSumbar On Kamis, Oktober 16, 2025

Inungsky kampanyekan kejujuran dalam berkarya lewat rilis lagu perdana Langit Biru. (Dok. Istimewa)

BENTENGSUMBAR.COM - Dunia musik Tanah Air kembali kedatangan wajah baru yang membawa napas segar dan kejujuran dalam berkarya. Musisi asal Surabaya, Inungsky, resmi memperkenalkan single berjudul “Langit Biru” melalui konferensi pers pada Kamis (16/10/2025).

Dalam konferensi pers yang digelar di Surabaya, Inungsky mengatakan single perdananya tersebut dirilis melalui label Metronom Musik pada Sabtu (27/9/2025) di berbagai platform musik digital. Ia juga menyampaikan pandangannya tentang arah musik Indonesia yang ideal.

“Industri musik seharusnya bisa lebih menghargai kejujuran dalam berkarya, bukan cuma soal viral atau tren, tapi juga soal makna dan proses di balik lagu. Musik itu ruang berekspresi yang bebas, di mana setiap musisi bisa menyampaikan ceritanya tanpa kehilangan identitas,” ujar Inungsky.

Perjalanan musik Inungsky berawal dari lingkungan keluarga yang akrab dengan nada dan irama. Salah satu kakaknya merupakan pemain musik, yang secara tidak langsung menumbuhkan rasa penasaran dalam dirinya.

“Awalnya aku cuma ikut-ikutan latihan karena penasaran. Lama-lama, rasa ingin tahuku makin besar. Aku belajar otodidak, dari main bass, gitar, sampai memahami struktur lagu,” cerita Inungsky.

Melalui proses panjang dan banyak pengalaman tampil bersama berbagai band, keinginannya untuk menulis karya sendiri semakin kuat. Dari sanalah “Langit Biru” lahir, bukan hanya sebagai karya debut, tapi juga sebagai simbol keberaniannya untuk bercerita lewat musiknya sendiri.

“Aku ingin punya karya yang benar-benar menggambarkan diriku. Langit Biru jadi langkah baru, bukan cuma sebagai musisi pengiring, tapi sebagai penyanyi dan penulis lagu,” tambahnya.

Meski dikerjakan oleh tim kecil, proses produksi “Langit Biru” berjalan dengan penuh semangat dan kesungguhan. Inungsky mengerjakan sendiri bagian bass dan vokal, sementara proses aransemen, mixing, dan mastering dibantu oleh sahabat-sahabat dekat yang memahami arah musiknya.

“Kami nggak pakai banyak gimmick. Timnya kecil tapi solid. Yang penting, semua dilakukan dengan jujur dan hati,” ungkapnya.

Dalam proses kreatifnya, Inungsky juga mendapat dukungan dari produser Savaz, yang dipercaya mampu menjaga warna dan karakter suaranya tetap natural. “Savaz memahami arah musikku sejak awal. Kami sepakat untuk membuat lagu yang terdengar alami tapi tetap punya identitas kuat,” jelasnya.

Kerja sama dengan label Metronom Musik menjadi langkah penting bagi Inungsky sebagai musisi independen. Ia mengaku tertarik dengan visi label tersebut yang membuka ruang bagi berbagai genre dan karakter musik tanpa batasan.

“Metronom Musik memberi ruang bagi musisi dengan gaya unik untuk berkembang. Itu sejalan dengan visiku, musik harus tetap bebas dan jujur tanpa harus ikut arus,” ujarnya.

Secara makna, “Langit Biru” menggambarkan kelegaan setelah badai berlalu, simbol dari ketenangan setelah perjuangan panjang. “Lagu ini tentang momen ketika hujan reda dan langit kembali cerah. Ada rasa lega, ada keindahan sederhana, tapi juga dalam,” tutur Inungsky.

Dengan aransemen yang lembut dan warna musik yang menenangkan, ia berharap pendengar bisa merasakan kedamaian dan ketulusan dari setiap nada. “Aku ingin pendengar merasa seolah diajak berbicara lembut, bukan hanya soal cinta, tapi juga keyakinan dan ketenangan dalam hubungan,” tambahnya.

Dikenal sebagai pemain bass, Inungsky kini menapaki jalur solo tanpa meninggalkan identitas musikalnya. “Aku pengen nunjukin kalau bassis juga bisa punya cerita sendiri. Selama ini orang mikir bassis itu cuma ‘backline’, padahal dari bass juga bisa lahir kisah yang hangat,” katanya.

Meski kini fokus sebagai solois, Inungsky tetap membawa jiwa bassis-nya ke dalam setiap karya. “Menjadi solois memberiku ruang lebih luas untuk bercerita lewat lirik dan warna suara. Tapi bass tetap bagian dari jiwaku. Dua-duanya aku cintai,” ungkapnya dengan senyum.

Berbeda dari promosi musik yang serba instan, Inungsky memilih pendekatan yang organik dan personal. Ia berencana membagikan proses kreatif “Langit Biru” melalui media sosial, video behind the scene, dan sesi live yang lebih intim. “Aku ingin promosinya tetap natural dan jujur, seperti makna lagu ini. Aku pengen orang tahu cerita di balik musikku, bukan cuma hasil akhirnya,” jelasnya.

Selain itu, ia juga berencana menjalin kolaborasi dengan berbagai musisi dan kreator konten, serta tampil dalam pertunjukan kecil untuk memperkuat koneksi dengan pendengarnya. “Aku percaya musik yang tulus akan menemukan pendengarnya sendiri,” ucapnya yakin.

Sebagai musisi muda, Inungsky memiliki pandangan yang matang tentang masa depan industri musik Indonesia. Ia berharap dunia musik Tanah Air bisa lebih terbuka terhadap beragam warna dan karakter musisi. “Sekarang banyak banget musisi hebat dengan gaya yang unik, tapi belum semuanya punya ruang yang cukup untuk dikenal,” katanya.

Ia menegaskan bahwa musik Indonesia perlu bergerak ke arah yang lebih apresiatif terhadap kejujuran dan proses kreatif. “Buatku, musik itu bukan soal viral, tapi tentang makna dan perasaan yang tulus. Dan buat para pendengar, sekecil apa pun apresiasi kalian, itu sangat berarti buat kami para musisi,” tutup Inungsky.

Pewarta: Muhammad Fadhli

Kamis, Oktober 16, 2025

Membanggakan! Mitra BPJS Kesehatan Cabang Payakumbuh Raih Top 20 Nasional Satya JKN Award 2025

BentengSumbar On Kamis, Oktober 16, 2025

Pencapaian ini sekaligus menunjukkan kerja sama, komitmen dan dedikasi tinggi antara BPJS Kesehatan dengan badan usaha di daerah dalam mewujudkan perlindungan kesehatan yang menyeluruh bagi tenaga kerja.

BENTENGSUMBAR.COM - Kabar gemilang datang dari Payakumbuh, salah satu mitra badan usaha di wilayah BPJS Kesehatan Cabang Payakumbuh berhasil menorehkan prestasi nasional dengan masuk ke dalam top 20 nasional Satya JKN Award 2025. Pencapaian ini sekaligus menunjukkan kerja sama, komitmen dan dedikasi tinggi antara BPJS Kesehatan dengan badan usaha di daerah dalam mewujudkan perlindungan kesehatan yang menyeluruh bagi tenaga kerja.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Payakumbuh, Defiyanna Sayodase menjelaskan bahwa Satya JKN Award adalah penghargaan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan untuk mengapresiasi badan usaha yang menunjukkan komitmen, kepatuhan dan keteladanan yang tinggi dalam melaksanakan kewajiban Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kepatuhan tersebut, mulai dari pendaftaran seluruh pekerja, pelaporan data dan upah yang benar, hingga kepatuhan dalam pembayaran iuran setiap bulannya.

Menurut Defiyanna, nilai “Satya” memiliki makna kejujuran dan ketulusan untuk memberikan

perlindungan kepada pekerja dan keluarganya. Ia juga turut menyatakan rasa bangga dan mengapresiasi mitra usaha yang meraih penghargaan tersebut, salah satunya CV. Jaya Subur Cemerlang dari wilayah kota Payakumbuh yang terpilih masuk top 20 nasional dari 377.698

badan usaha terdaftar, dalam kategori badan usaha kecil (5 – 19 pekerja) dengan perolehan nilai kepatuhan 0,93.

Adapun penilaian dilakukan berdasarkan sejumlah indikator, seperti kepatuhan mendaftarkan

seluruh pekerja, pelaporan upah secara tepat, pembayaran iuran secara tepat waktu, serta penggunaan aplikasi sistem data badan usaha seperti EDABU (Electronic Data Badan Usaha).

“Kita patut bangga atas pencapaian yang diperoleh oleh CV. Jaya Subur Cemerlang yang menerima penghargaan Satya JKN Award 2025, tidak hanya menjadi perwakilan dari kota Payakumbuh, tetapi juga menjadi satu-satunya badan usaha yang terpilih dari daerah sumbar dan masuk top 20 nasional. Tentunya, penghargaan ini menjadi bukti nyata bahwa program

JKN tidak terlepas dari dukungan seluruh badan usaha agar pekerja mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan dalam bekerja, sehingga memberikan rasa aman," ucap Defiyanna, Kamis (16/10).

Defiyanna menilai, pencapaian Universal Health Coverage (UHC) juga tidak terlepas dari peran badan usaha. Per 01 Oktober 2025, jumlah kepesertaan program JKN di wilayah Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Tanah Datar telah mencapai

908.163 peserta atau 96,80% dari jumlah penduduk. Dari jumlah tersebut, 66.167 peserta

merupakan segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) yang terdiri atas pekerja di sektor publik maupun swasta.

”Kami percaya, pencapaian ini akan menjadi inspirasi bagi badan usaha lainnya di wilayah kota Payakumbuh dan sekitarnya untuk terus meningkatkan kepatuhan dan kesadaran akan pentingnya jaminan kesehatan bagi seluruh pekerja. Kami juga menyampaikan terima kasih

dan apresiasi kepada Dinas Ketenagakerjaan, Pemerintah Daerah dan seluruh stakeholder atas dukungan serta kerja sama yang selama ini terjalin dengan baik untuk mewujudkan

UHC,” ujar Defiyanna.

Akhir kata, Defiyanna berharap semoga kegiatan Satya JKN Award 2025 menjadi momentum untuk terus memperkuat komitmen, kolaborasi dan inovasi dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. “Semoga seluruh badan usaha, baik yang sudah terdaftar, maupun yang belum terdaftar bisa patuh mendaftarkan seluruh pekerjanya dalam program JKN agar semakin banyak tenaga kerja yang terlindungi demi kesejahteraan

bersama,” tutup Defiyanna.

Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh, Donisa Putra menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada BPJS Kesehatan atas terselenggaranya kegiatan ini. Ia menuturkan bahwa ajang Satya JKN Award 2025 bukan hanya sekedar penghargaan, melainkan wujud apresiasi negara atas komitmen badan usaha dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh pekerja di Indonesia.

”Kami merasa bangga dan terhormat, karena salah satu badan usaha di kota Payakumbuh, yaitu CV. Jaya Subur Cemerlang, berhasil masuk dalam top 20 nasional kategori badan usaha

dengan jumlah pekerja kurang dari 20 orang. Pencapaian ini menunjukkan bahwa kepatuhan dan kesadaran terhadap perlindungan tenaga kerja tidak hanya dimiliki oleh perusahaan besar, tetapi juga tumbuh kuat di sektor usaha kecil dan menengah,” ucap Donisa.

Donisa menambahkan jika Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh

berkomitmen untuk terus bersinergi dengan BPJS Kesehatan dalam memperluas cakupan

kepesertaan JKN, meningkatkan kepatuhan badan usaha dan memastikan seluruh tenaga kerja mendapatkan hak jaminan kesehatan yang layak.

Jerry Deswanto Kosasi selaku pimpinan CV. Jaya Subur Cemerlang, mengungkapkan rasa kagumnya atas penghargaan yang diterima. Sebagai pemilik perusahaan, ia percaya bahwa

kesehatan karyawan adalah investasi jangka panjang dan memberikan jaminan kesehatan merupakan bentuk tanggung jawab sosial dari perusahaan.

”Sejak awal kami berkomitmen untuk mendaftarkan seluruh pekerja kami dalam Program JKN yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Dengan JKN, karyawan kami merasa lebih tenang dan fokus bekerja, karena mereka tahu bahwa saat dibutuhkan, perlindungan kesehatan sudah tersedia,” tutur Jerry.

Jerry juga mengajak seluruh pelaku usaha untuk ikut patuh mendaftarkan seluruh pekerjanya dan mendukung program JKN. Selain untuk memenuhi kewajiban hukum, mendaftarkan

pekerja dalam program JKN menunjukkan kepedulian nyata perusahaan terhadap kesejahteraan pekerjanya.

Suci Permata Sari, yang telah bekerja selama 2 tahun di CV. Jaya Subur Cemerlang, mengaku bahwa sejak awal perusahaan memiliki komitmen yang tinggi dan langsung mendaftarkan ia

ke dalam program JKN melalui BPJS Kesehatan. Dengan begitu, Suci merasa aman dan tenang saat bekerja karena saat membutuhkan pengobatan sudah ada yang menjamin.

”Terima kasih kepada perusahaan yang sudah peduli pada kesehatan kami para pekerja dan kepada BPJS Kesehatan atas pelayanan yang telah diberikan. Alhamdulillah saya belum

pernah memanfaatkan BPJS Kesehatan untuk berobat dan kita berharap semoga sehat selalu dan iuran yang rutin kita bayarkan setiap bulannya bisa membantu peserta JKN lain yang membutuhkan,” tutur Suci.

Dengan makna gotong royong semua tertolong, Suci percaya akan ada banyak peserta lain yang terbantu dan tidak perlu khawatir soal biaya jika butuh biaya pengobatan. (HM)

Kamis, Oktober 16, 2025

Roy Suryo Pamer Kaus Samsul, Desak Surat Keterangan Kelulusan Gibran Dicabut

BentengSumbar On Kamis, Oktober 16, 2025

Pakar telematika Roy Suryo dan kawan-kawan mendatangi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kamis (16/10/2025).

BENTENGSUMBAR.COM - Pakar telematika Roy Suryo dan kawan-kawan mendatangi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kamis (16/10/2025). Menariknya, Roy tampak mengenakan kaus putih bertuliskan Samsul.

Dia mendesak Kemendikdasmen mencabut surat keterangan (SK) kelulusan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.

Dia pun membawa salinan surat keterangan yang menyatakan Gibran telah menyelesaikan pendidikan grade 12 di UTS Insearch, Sydney, Aurtralia tertanggal 6 Agustus 2019.

"Ya, yang jelas ini aja, surat keterangan ini menurut banyak pakar hukum juga ini tidak sah. Satu, ini harusnya berwujud surat keputusan, menimbang, dan seterusnya. (Padahal) ini hanya surat keterangan dan kita mau tanya dasarnya surat keterangan," kata Roy.

Dia mengatakan, ada 10 syarat penyetaraan ijazah, salah satunya rapor hingga kelas 3 atau 12 SMA. Namun, Roy mengaku hanya mendapat dua lembar salinan rapor Gibran yakni kelas 10 dan 11 SMA.

"Kurang, harusnya ada kelas 12. Nah, kelas 12 itu mau dicari-cari, coba diakali dengan UTS. UTS tidak mungkin menerbitkan rapor kelas 12, karena kelas 12 itu adalah kelas 3 SMA," kata Roy.

Namun, menurut dia, UTS yang ada di Australia itu hanya lembaga kursus, bukan lembaga pendidikan.

"Jadi hanya matrikulasi. Ini panjangnya sebenarnya maksimal 12 bulan, minimal 9 bulan. Gibran itu hanya 6 bulan, fakta itu sudah, Gibran itu hanya 6 bulan dan tidak lulus," katanya

"Makanya akan kami pertanyakan, dan mendesak suratnya dicabut. Kalau suratnya dicabut, berarti syarat Gibran untuk menduduki posisi selaku wakil presiden sekarang, gugur, berarti dia wajib dimakzulkan," pungkas Roy Suryo.

Sementara itu, advokat Kurnia Tri Royani menambahkan, pihaknya hanya ingin mencari kebenaran dengan cara mendatangi Kendikdasmen. Dia pun merujuk sebuah adagium ubi jus ibi remedium.

"Artinya adalah bahwa dalam setiap hak itu, ada kemungkinan untuk menuntut hak atau memperbaiki hak itu tersebut, jika hak tersebut dilanggar. Ini maknanya apa? Ini maknanya adalah bahwa keadilan itu tidak didapatkan gratis. Bahwa keadilan itu didapatkan dengan mencari keadilan tersebut," pungkasnya. (*)

Sumber: iNews.id

Kamis, Oktober 16, 2025

Anggota DPR RI Angkat Suara, M. Shadiq Pasadigoe: Jangan Persulit Anak Muda, Imigrasi Harus Benahi Sistem SDUWHV

BentengSumbar On Kamis, Oktober 16, 2025

Anggota Komisi XIII DPR RI, M. Shadiq Pasadigoe, menyoroti pelayanan publik di bidang keimigrasian.

BENTENGSUMBAR.COM - Ribuan calon peserta Working Holiday Visa atau SDUWHV mengeluhkan sistem Imigrasi yang dinilai bermasalah. Sekitar 29.000 pelamar menyuarakan kekecewaan di media sosial karena kesulitan mengurus surat dukungan. Mereka menilai sistem online tidak stabil dan memperlambat proses pendaftaran yang sangat ditunggu.

Masalah ini mulai muncul pada Rabu (15/10/2025) sekitar pukul 09.00 WIB. Server Direktorat Jenderal Imigrasi mengalami error hingga malam hari. Akibatnya, banyak pelamar gagal mengunggah dokumen.

“Kuota hanya 5.420 orang, sementara pendaftar 1,4 juta. Gawat banget,” tulis seorang peserta melalui media sosial.

Selama 12 jam pendaftaran berlangsung, hanya 80 pelamar yang berhasil menyelesaikan unggahan dokumen. Kondisi itu menimbulkan kekesalan luas karena dianggap menunjukkan lemahnya kesiapan sistem Imigrasi menghadapi lonjakan akses.

Selain itu, para pelamar juga menemukan perubahan mendadak pada persyaratan. Dana minimum di rekening koran yang semula 5.000 AUD atau sekitar Rp50 juta, kini naik menjadi Rp60 juta. Syarat nilai IELTS pun berubah. Peserta kini wajib memiliki skor 4.5 di setiap aspek, bukan hanya rata-rata.

“Banyak yang gagal karena tidak tahu aturan baru itu,” kata seorang peserta dari Jakarta dengan nada kecewa.

Menanggapi situasi tersebut, Anggota Komisi XIII DPR RI, M. Shadiq Pasadigoe, menyoroti pelayanan publik di bidang keimigrasian. Ia menegaskan bahwa pelayanan seharusnya memudahkan masyarakat, bukan menimbulkan kebingungan.

“Program SDUWHV seharusnya membuka peluang bagi anak muda menimba pengalaman di luar negeri, bukan mempersulit mereka,” ujar Shadiq saat diwawancarai melalui telepon oleh wartawan, Kamis (16/10/2025).

Shadiq menegaskan akan meminta penjelasan resmi dari Direktorat Jenderal Imigrasi. Ia menilai perubahan syarat administrasi tanpa pengumuman publik mencederai prinsip transparansi pelayanan publik.

“Kita akan memastikan evaluasi sistem digital di Imigrasi dilakukan menyeluruh. Kami ingin pelayanan publik lebih akuntabel, transparan, dan tahan gangguan teknis,” tegasnya.

Ia menambahkan, setiap perubahan kebijakan wajib diumumkan melalui kanal resmi agar tidak merugikan masyarakat.

“Kami ingin memastikan pelayanan keimigrasian berjalan profesional dan berpihak kepada rakyat, terutama generasi muda,” tutupnya. (*)

Kamis, Oktober 16, 2025

Evaluasi Ekonomi Syariah di 1 Tahun Pemerintahan Prabowo, Ini Kata Ekonom

BentengSumbar On Kamis, Oktober 16, 2025

Diskusi “Evaluasi Ekonomi Syariah di 1 Tahun Pemerintahan Prabowo” yang diselenggarakan secara daring (15/10/2025).

BENTENGSUMBAR.COM - Dr. Handi Risza Idris, S.E., M.Ec.- Wakil Rektor Paramadina, Peneliti CSED INDEF menegaskan bahwa fondasi kebijakan ekonomi syariah dalam pemerintahan Presiden Prabowo telah kuat secara konseptual.

Hal ini disampaikan dalam diskusi “Evaluasi Ekonomi Syariah di 1 Tahun Pemerintahan Prabowo” yang diselenggarakan secara daring (15/10/2025).

“Hal itu tercermin dari integrasinya dalam RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029, serta pembentukan dua lembaga strategis: Kementerian Haji dan Umrah serta BPJPH yang kini bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan signifikan,” ujarnya.

Menurutnya program prioritas nasional seperti Makanan Bergizi Gratis (MBG) dengan anggaran Rp 335 triliun dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) belum secara eksplisit mengadopsi skema dan sertifikasi halal, yang seharusnya menjadi standar wajib untuk menjamin keamanan dan membangun rantai nilai halal yang terintegrasi.

Untuk Mengoptimalkan potensi industri halal global yang diperkirakan mencapai US$ 3,36 triliun pada 2028, diperlukan strategi industrialisasi yang lebih agresif.

“Rekomendasi kunci mencakup: (1) Menetapkan industri halal sebagai program strategis nasional yang didukung oleh peta jalan (roadmap) terpadu; (2) Membangun ekosistem industri halal terintegrasi melalui pengembangan Kawasan Industri Halal (KIH); (3) Memastikan program nasional seperti MBG dan KDMP mengadopsi prinsip halal value chain secara penuh; serta (4) Mendorong percepatan regulasi payung (omnibus law) untuk ekonomi syariah guna menciptakan kepastian hukum dan menyelaraskan kebijakan lintas kementerian/lembaga, sehingga Indonesia dapat benar-benar menjadi pusat ekonomi syariah dunia.”

Prof. Nur Hidayah, Ph.D – Kepala CSED INDEF mengevaluasi kinerja perbankan syariah pada tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo, yang telah diintegrasikan dalam RPJMN 2025-2029 dan Asta Cita II sebagai pilar utama pembangunan.

“Secara makro, pertumbuhan pembiayaan syariah (8.13% YoY) melampaui konvensional, didorong oleh kebijakan strategis seperti penempatan dana pemerintah Rp200 triliun di Himbara, pendirian Bank Syariah Nasional (BSN) sebagai second anchor, dan peluncuran Bullion Bank,” katanya.

Kebijakan likuiditas ini berhasil menurunkan cost of fund dan memperluas pembiayaan ke sektor produktif, meski berisiko evergreening dan perlu pengawasan syariah yang ketat. Namun, tantangan implementasi masih signifikan, terutama stagnasinya market share di 7.7%, transformasi KNEKS menjadi Badan Ekonomi Syariah yang belum terealisasi, dan lemahnya koordinasi kelembagaan.

Ia menyatakan bahwa untuk Tahun 2026, rekomendasi kunci mencakup percepatan pembentukan badan tunggal penggerak ekonomi syariah, transparansi penyaluran dana Rp200T, optimalisasi peran BSN untuk UMKM halal, serta inovasi produk ZISWAF (SRIA & CWLD) guna mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas, bukan hanya kuantitas semata.

Prof. Dr. Murniati Mukhlisin, M.Acc – Peneliti CSED INDEF menekankan bahwa fondasi ekonomi syariah bertumpu pada kesejahteraan rumah tangga, di mana literasi keuangan syariah yang rendah (43,42%) dan kesenjangan digital menjadi hambatan inklusi utama. Tantangan krusial adalah fragmentasi kelembagaan dan koordinasi yang lemah antara KNEKS, BPJPH, dan kementerian/daerah, yang memicu tumpang tindih kebijakan dan implementasi tidak merata.

“Untuk mengakselerasi ekosistem halal yang berkontribusi Rp 9.827 triliun terhadap PDB, diperlukan tata kelola terpadu, integrasi data dalam National Halal Data Dashboard, serta sinergi pembiayaan yang tepat sasaran bagi UMKM dan keluarga untuk menciptakan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.” pungkasnya. (*)

Kamis, Oktober 16, 2025

TP-PKK dan DWP Kota Padang Salurkan Bantuan Korban Kebakaran di Jalan Pemancungan RT 03 RW 05

BentengSumbar On Kamis, Oktober 16, 2025

TP-PKK dan DWP Kota Padang, menyalurkan bantuan korban kebakaran di Jalan Pemancungan RT 03 RW 05.

BENTENGSUMBAR.COM - Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kota Padang bersama Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Padang, menyalurkan bantuan korban kebakaran di Jalan Pemancungan RT 03 RW 05, Kelurahan Pasar Gadang, Kecamatan Padang Selatan.

Penyerahan bantuan dilakukan langsung oleh Ketua TP-PKK Kota Padang, Ny. dr. Dian Puspita Fadly Amran, Sp.Jp bersama Ketua DWP Kota Padang, Ny. Vanny Andree Algamar, pada Kamis (16/10/2025).

Kebakaran besar yang terjadi di Kelurahan Pasa Gadang pada 9 Oktober 2025 pukul 10.51 WIB menghanguskan 19 unit rumah, mengakibatkan 36 kepala keluarga (KK) atau 121 jiwa kehilangan tempat tinggal.

Saat ini, para korban masih mengungsi di posko bantuan, masjid, maupun rumah warga sekitar. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, total kerugian ditaksir mencapai Rp2 miliar.

Ny. Dian Puspita menyampaikan rasa prihatin sekaligus harapannya agar bantuan yang disalurkan dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak.

“Kami berterima kasih kepada seluruh pengurus TP-PKK Kota Padang dan TP-PKK kecamatan yang telah berdonasi untuk saudara kita yang tertimpa musibah ini. Semoga bantuan dan kehadiran kita dapat memberikan semangat bagi saudara-saudara kita untuk bangkit kembali,” ujarnya.

Ia memaparkan, bantuan yang diserahkan TP-PKK Kota Padang berupa uang tunai sebesar Rp17.685.000 ditambah paket Sembako.

"Alhamdulillah, pada kesempatan yang sama DWP Kota Padang juga memberikan bantuan berupa 36 paket sembako. Selain itu juga disusul Ikatan Uni Uda Kota Padang (IUUKP) yang memberikan bantuan sejumlah tikar," imbuhnya.

Lebih lanjut, istri Wali Kota Padang itu turut mengajak berbagai elemen masyarakat untuk terus menyalurkan kepedulian kepada para korban.

“Kami berharap organisasi perempuan lainnya dan berbagai pihak juga ikut berpartisipasi memberikan bantuan, baik moril maupun materil. Semoga segala bentuk kepedulian ini menjadi amal ibadah di sisi Allah SWT,” tutur Ny. Dian Puspita.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kabag Tata Pemerintahan Setdako Padang sekaligus Plh Camat Padang Selatan, Eka Putra Buhari, Lurah Pasar Gadang, Sofyan, serta para pengurus TP-PKK dan DWP Kota Padang. (*)

Kamis, Oktober 16, 2025

Eks KSAU Dukung Menkeu Tolak Bayar Utang Kereta Cepat Warisan Jokowi

BentengSumbar On Kamis, Oktober 16, 2025

Marsekal TNI (Purn) H. Agus Supriatna, menyatakan dukungannya terhadap langkah Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak penggunaan APBN untuk Kereta Cepat era Jokowi.

BENTENGSUMBAR.COM - Ketua Umum Forum Penyelamat Demokrasi dan Reformasi, Marsekal TNI (Purn) H. Agus Supriatna, menyatakan dukungannya terhadap langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menutup utang atau kerugian proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) era mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Dalam pernyataannya di kanal YouTube Anak Bangsa Channel, Agus menilai keputusan Purbaya merupakan sikap tegas dan tepat dalam menjaga prinsip keuangan negara.

“Bahwa yang menolak menggunakan APBN untuk mengatasi kerugian atau utang dari kereta api cepat itu yang saya tunggu-tunggu dari DPR seharusnya. Tapi ternyata yang tegas justru Menkeu yang baru, Pak Purbaya. Saya setuju sekali. Alasannya kan bisnis to bisnis. KCIC awalnya B2B,” ujar Agus.

Agus menceritakan, sejak awal ia tidak setuju dengan proyek kereta cepat yang menurutnya sarat kepentingan bisnis namun memanfaatkan aset negara.

“Dulu kenapa saya tolak itu karena bisnis to bisnis kok mau pakai tanah negara di Halim. Stasiun Halim itu tanah negara. Selama saya jadi Kepala Staf TNI Angkatan Udara, saya tidak akan pernah setuju kalau itu dipakai. Halim itu kan kawasan strategis untuk pengamanan ibu kota. Pesawat tempur siaga di sana, masa mau diswastakan untuk stasiun,” tegasnya.

Ia menilai pembangunan stasiun di Halim tidak masuk akal dan hanya memperlihatkan orientasi proyek yang tidak efisien.

“Secara logika juga lucu, katanya kereta cepat Bandung–Jakarta, kenapa harus di Halim? Kalau untuk kepentingan WNI, ya buat saja di Bekasi Timur, pusat stasiun KRL. Jadi bisa langsung terkoneksi ke Manggarai. Ini kan jelas proyek untuk mencari keuntungan, padahal tetap rugi, buktinya sekarang,” ujar Agus.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyatakan Kementerian Keuangan tidak akan ikut campur dalam persoalan utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Urusan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara sebagai pihak yang membawahi PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). (*)

Sumber: RMOL