Pusat Pemerintahan, Bukit Napa Tak Masuk Kajian

BentengSumbar.com --- Wacana pemindahan pusat pemerintahan Kota Padang terus bergulir. Sebagian besar tokoh masyarakat Kuranji berharap, lokasi pusat pemerintahan yang baru itu terletak di Kecamatan Kuranji. Bukit Napa yang memiliki pemandangan yang indah nan sejuk pula, diusulkan sebagai pilihan yang akan menjadi bahan pertimbangan dan kajian Pemko Padang.

Namun apa lacur, jangankan dijadikan pertimbangan dan kajian untuk pusat pemerintahan, dilirik pun tidak oleh pejabat teras Pemko Padang, terutama Badan Rekonstruksi dan Rekonseliasi (BRR) yang dibentuk Pemko Padang untuk melakukan kajian pemindahan pusat pemerintahan Kota Padang. Dalam artian kata, Bukit Napa tak masuk kajian.

Padahal, kata anggota Komisi A DPRD Kota Padang Zaharman, SH, opini telah terbentuk ditengah masyarakat bahwa Bukit Napa merupakan salah satu alternatif lokasi pemindahan pusat pemerintahan. Akibatnya, masyarakat Kuranji sangat kecewa dengan tidak masuknya Bukit Napa dalam kajian tim BRR.

“Saya mempertanyakan, kenapa BRR tidak memasukan Bukit Napa dalam kajian,” cakap politisi Partai Hanura tersebut.

Sebagai pertimbangan, kata Sekretaris Badan Musyawarah dan Pembangunan Nagari (BMPN) Kuranji ini, di Bukit Napa masih banyak lahan kosong dan tanahnya pun tidak labil. Lagian, kalau pusat pemerintahan dibangun di Bukit Napa tidak akan mengganggu lahan pertanian yang ada.

Dikatakan Zaharman, yang tak kalah penting, ninik mamak, tokoh muda, bundo kandung dan masyarakat Kuranji pada umumnya mendukung penuh kalau Bukit Napa dijadikan lokasi pusat pemerintahan.

“Kesedian masyarakat kita sudah ada, apa alasan BRR tidak memasukannya,” ujarnya.

Jika Bukit Napa dijadikan pusat pemerintahan, imbuh Zaharman, maka tingkat keamanan dan kenyamanan dalam bekerja cukup bagus dan terjamin. Dari segi nilai perekonomian, dapat meningkatkan perekonomian masyarakat pinggiran.

“Sebagai wakil rakyat dari Dapil 3 (Kuranji-Pauh, red), saya mempertanyakan kenapa Bukit Napa tidak masuk kajian. Ini persoalan serius dan dalam waktu dekat akan saya bahas di tingkat fraksi dan angenda dewan lainnya. Saya akan mempertanyakan ini kepada Pemko Padang,” tegas Sekretaris Fraksi Hanura/Gerindra tersebut.

Sementara itu, Muzni Zen dari Partai Gerindra juga mempertanyakan, kenapa Bukit Napa tidak masuk kajian. Padahal, Bukit Napa adalah zona hijau. Jika terjadi tsunami, daerah itu aman untuk ditempati karena berada pada ketinggian lebih dari 10 meter dari permukaan laut.
Air Pacah yang masuk kajian tim BRR, kata Muzni lagi, terletak pada zona kuning tsunami dan tanahnya juga labil karena merupakan tanah rawa. Kalau Air Pacah dijadikan lokasi pembangunan pusat pemerintahan, maka akan banyak membutuhkan timbunan dan memakan biaya tinggi.

“Saya rasa Air Pacah tidak tepat dijadikan lokasi pusat pemerintahan karena biaya tinggi,” terang anggota Komisi C DPRD Kota Padang ini.

Dikatakan Muzni, dilihat dari tempat pelayanan pemerintahan, Bukit Napa Kuranji adalah daerah pertengahan. Maksudnya, semua warga kota dengan mudah menjangkaunya karena terletak di tengah. Orang Bungus tidak akan terlalu jauh berurusan ke pemerintahan.

“Saya fikir, Bukit Napa sangat tepat dijadikan lokasi pemerintahan,” ungkap Bendahara Fraksi Hanura/Gerindra ini. (Buya)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »