Gubernur Irwan Buka Musrenbang Tingkat Provinsi Sumatera Barat

BentengSumbar.com --- Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Sumbar Tahun 2014 dibuka Senin, (14/4) di Hotel Inna Muara, Padang. 

Musrenbang tiga hari tersebut dibuka Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, dengan dihadiri oleh Deputi bidang Pengembangan Regional dan Otda Kementeriaan Perencanaan Pembangunan Nasional Imron Bulkin, Sekretaris Badan Litbang Kementeriaan Dalam Negeri Sahad Marulitua, Ketua DPRD Sumbar Yultekhnil, Forkopimda sumbar, Bupati/ Walikota se sumbar dan SKPD  Provinsi hingga para undangan penting lainnya.

Musrenbang adalah suatu media dalam rangkaian proses perencanaan pembangunan yang bersifat demokratis dan partisipatif, mempertemukan proses bottom up dan top down serta melibatkan seluruh stakeholder. Selain itu Musrenbang mempunyai perananpenting dalam upaya pemerintah daerah untuk menyusun rencana pembangunan tahunan yang lebih baik dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang diformulasikan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) yang sesuai dengan UU no.25 Tahun 2004 dan UU no. 32 Tahun 2004.

Dalam mekanisme perencanaan, proses penyusunan RKPD didasarkan pada penjaringan aspirasi seluruh pelaku pembangunan yang secara formal, kemudian diformulasikan melalui musrenbang RKPD. Secara substantif musrenbang RKPD adalah untuk menyelaraskan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah provinsi dengan arah, kebijakan, prioritas pembangunan nasional serta usulan program kegiatan hasil musrenbang kab/kota berdasarkan masukan masyarakat.

Sahad Marulitua mengatakan, landasan hukum penyusunan dokumen RKPD adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 150 ayat (3) huruf d. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Kedudukan, peran dan fungsi RKPD Secara substansial merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang telah ditetapkan dalam Perda tentang RPJMD. Secara formal menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD dalam menyusun R-APBD Tahun 2015, sedangkan secara operasional memuat arahan untuk peningkatan kinerja pelayanan masyarakat yang menjadi tanggung jawab Kepala SKPD yang ditetapkan dalam Renja SKPD.

Imron Bulkin menyampaikan sasaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2015 Sasaran pembangunan yang akan kita capai pada akhir tahun 2015 sebagai berikut: pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5 – 6,3 persen dan inflasi diharapkan dapat terkendali pada kisaran 4,5 + 1 persen, dengan arah kebijakan dan sasaran pembangunan per bidang mengikuti RPJMN 2015-2019.

Kekayaan sumber daya alam dan keunggulan geografis Provinsi Sumatera Barat merupakan modal dasar untuk menjadikan provinsi ini sebagai pusat kegiatan perikanan dan perkebunan (sawit, karet dan kakao).  Provinsi Sumatera Barat memiliki potensi besar untuk pengembangan perikanan dan perkebunan. Produktivitas perikanan laut Sumatera Barat Tahun 2010 termasuk ke dalam tiga besar produksi perikanan di wilayah Sumatera yang mencapai 192.658 ton, sedangkan untuk produktivitas hasil perkebunan Sumatera Barat di tahun 2010 mencapai 987.251 ton kelapa sawit dan  112.474 ton karet.

Angka kemiskinan di Sumbar turun dari 9,50 % (2010) menjadi 7,56 % (September, 2013). Angka ini sudah berada di bawah angka kemiskinan rata-rata nasional 11,47 % (September, 2013). Dari sisi peningkatan kualitas kesejahteraan manusia sudah cukup baik, terbukti dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 74,70 (2012) dan sudah di atas rata-rata nasional sebesar 73,29 (2012).

Gubernur Irwan mengatakan, hal-hal yang disampaikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Dalam Negeri merupakan merupakan masukan-masukan yang berharga, yang pada intinya akan melahirkan sebuah rencana kerja pemerintah daerah sumbar tahun 2015.

Dari visi, misi dan agenda serta prioritas yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2010-2015, untuk pembangunan tahun 2015, masih melanjutkan dan bekomitmen untuk melaksanakan 10 prioritas, yaitu pengamalan agama dan adat basandi sara’sara’ basandi kitabullah dalam kehidupan masyarakat, pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan, peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, pengembangan pertanian berbasis kawasan dan komoditi unggulan, pengembangan industri olahan, perdagangan, UMKMK dan iklim investasi, pengembangan wisata alam dan budaya, Penurunan tingkat pengangguran, kemiskinan dan daerah tertinggal, pembangunan infrasruktur penunjang ekonomi rakyat serta penanggulangan bencana alam dan pelestariaan lingkungan hidup.

Berdasarkan evaluasi kinerja makro perekonomian sumbar sampai tahun 2013 terdapat beberapa indikator mengalami peningkatan yang cukup menggembirakan, dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini terlihat dari peningkatan PDRB atas harga berlaku dari Rp. 110,10 Triliun (2012) menjadi Rp. 127,1 Triliun (2013), begitu juga dengan pendapatn perkapita, dari Rp. 22,2 juta (2012) menjadi Rp. 27,1 (2013).

Namun pertumbuhan ekonomi sumbar mengalami sedikit penurunan pada tahun 2013, yaitu 6,18 %, dibandingkan pada tahun 2012 sebesar 6,35%. Ini disebabkan oleh pengaruh perkembangan ekonomi global yang berdampak menurunnya kinerja ekspor sejalan dengan permintaan dunia dan tren harga CPO yang melemah, hal ini terjadi juga pada tingkat nasional yaitu 6,26% (2012) menjadi 5,78% (2013).

Pembangunan sektor pertanian pada tahun 2015 tetap menjadi prioritas guna memperkuat kerangka pembangunan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan penduduk yang 39,3% masyarakat hidup dari lapangan usaha pertanian.

Pengembangan sektor peranian tahun 2015, harus sudah diarahkan kepada pembangunan agrobisnis dan agroindustri, terutama untuk agroindustri perkebunan dan perikanan laut. Diharapkan tahun 2015 nanti perkembangan sektor pertanian sudah melangkah pada sektor industri pengelolahan untuk komoditi utama ekspor, seperti karet, sawit dan kakao.

Target RPJMD pada tahun 2015 adalah sebesar 7,46%, ini dapat diwujudkan dengan beberapa asumsi, yakni mengurangi berbagai hambatan, baik yang bersifat birokrasi atau pun sosial budaya yang dapat mengurangi minat berinvestasi, mempercepat pembangunan infrastruktur, terutama jalan dan jembatan yang dapat menunjang kelancaran perdagangan, memperkuat kapasitas dan produktivitas SDM, meningkatkan nilai tambah pada produk komoditi pertanian dan terjadinya kondisi ekonomi global dan nasional yang memberikan dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Pada kesempatan yang sama Gubernur juga menyerahkan piala dan piagam penghargaan penyusunan perencanaan RKPD terbaik tahun 2014, yaitu Pasaman, Padang panjang, Tanah Datar, Bukittinggi, Kota Solok dan Agam.

Dalam acara yang berlangsung 3 hari kedepan, Irwan Prayitno berharap agar semua yang terkait mempunyai pemahaman yang sama dan komitmen yang kuat terhadap langkah-langkah yang harus kita lakukan kedepan. Dengan pemahaman yang sama mengenai tugas dan fungsi masing-masing yang dilandasi dengan semangat kebersamaan, pembahasan rancangan RKPD tahun 2015 hendaknya dapat berjalan lancar dan dapat segera disempurnakan program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan yang telah direncanakan. (Jhon)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »