 |
| Kemacetan di seputaran M Yamin Padang. |
BentengSumbar.com --- Banyak persoalan kota yang sebenarnya sepele, namun menjadi besar. Hal itu disebabkan karena kurangnya koordinasi antar instansi atau dinas terkait. Jika koordinasi jalan, maka permasalahan yang ada dapat diatasi dengan mudah.
Menurut Faisal Nasir, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kota Padang, Senin (29/9), koordinasi antar dinas yang ada di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Padang harus dilakukan dalam memecahkan permasalahan kota. Jika koordinasi kurang, maka pemecahan permasalahan kota akan mengalami kemandegan atau bisa jadi gagal secara keseluruhan.
Ia mencontohkan dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Kewenangan pengurusan IMB pada tingkat kelurahan dan kecamatan, sering berbentrokan dengan Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan. Hal ini dikarenakan kecamatan dan kelurahan tidak memiliki master plan Kota Padang.
Misalnya, dalam pengeluaran IMB, kecamatan atau kelurahan harus mengetahui dimana posisi jalan kota yang akan dibikin, sehingga saat pelebaran tak ada masalah lagi. "Kalau kecamatan atau kelurahan tetap mau dilibatkan, mereka harus punya data, sehinga tak terkesan tumpang tindih," ujarnya.
Dikatakan Faisal, persoalan kota ini lebih kepada sistem yang belum jalan. Sehingga, masing-masing instansi dalam melaksanakan tugas sering tumpang tindih. Contoh lainnya dalam mengatasi kemacetan kota, intinya bukan pada persoalan banyaknya kendaraan, tetapi pembenahan jalan-jalan yang ada.
"Pembenahan atau pengaturan jalan yang ada itu mesti jelas. Kan ada jalan provinsi, jalan kota, dan jalan lokal. Jika pengaturannya jelas, jenis kendaraan apa saja yang bisa lewat, maka persoalan kemacetan bisa diatasi," ungkapnya. (by)
Menurut Faisal Nasir, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kota Padang, Senin (29/9), koordinasi antar dinas yang ada di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Padang harus dilakukan dalam memecahkan permasalahan kota. Jika koordinasi kurang, maka pemecahan permasalahan kota akan mengalami kemandegan atau bisa jadi gagal secara keseluruhan.
Ia mencontohkan dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Kewenangan pengurusan IMB pada tingkat kelurahan dan kecamatan, sering berbentrokan dengan Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan. Hal ini dikarenakan kecamatan dan kelurahan tidak memiliki master plan Kota Padang.
Misalnya, dalam pengeluaran IMB, kecamatan atau kelurahan harus mengetahui dimana posisi jalan kota yang akan dibikin, sehingga saat pelebaran tak ada masalah lagi. "Kalau kecamatan atau kelurahan tetap mau dilibatkan, mereka harus punya data, sehinga tak terkesan tumpang tindih," ujarnya.
Dikatakan Faisal, persoalan kota ini lebih kepada sistem yang belum jalan. Sehingga, masing-masing instansi dalam melaksanakan tugas sering tumpang tindih. Contoh lainnya dalam mengatasi kemacetan kota, intinya bukan pada persoalan banyaknya kendaraan, tetapi pembenahan jalan-jalan yang ada.
"Pembenahan atau pengaturan jalan yang ada itu mesti jelas. Kan ada jalan provinsi, jalan kota, dan jalan lokal. Jika pengaturannya jelas, jenis kendaraan apa saja yang bisa lewat, maka persoalan kemacetan bisa diatasi," ungkapnya. (by)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »
