 |
| Wahyu Iramana Putra, Wakil Ketua DPRD Kota Padang dari Partai Golkar. |
BentengSumbar.com --- Salah satu program unggulan Walikota-Wakil Walikota Padang Mahyeldi-Emzalmi adalah pendidikan gratis untuk anak usia sekolah di Kota Padang. Walau baru sebatas sekolah negeri yang berada di bawah Dinas Pendidikan Kota Padang, sebab madrasah dan sekolah swasta tidak termasuk yang digratiskan, namun program tersebut disambut gegap gempita warga kota.
Namun ironisnya, program pendidikan gratis tersebut berdampak kepada guru honor. Pasalnya, honorium guru honor selama ini diambilkan dari sumbangan wali murid yang dipungut Komite Sekolah. Tak hanya itu, pendidikan gratis juga mengancam beberapa kegiatan yang selama ini ditunjang pendanaannya melalui komite sekolah, misalnya makan siang para majelis guru, honor tambahan bagi guru yang memberikan pelajaran tambahan bagi siswa.
Wakil Ketua DPRD Kota Padang Wahyu Iramana Putra mengingatkan Pemerintah Kota Padang, agar pendidikan gratis yang menjadi program unggulan kepala daerah tidak mengurangi mutu pendidikan. "Kita mengingatkan, jangan sampai program pendidikan gratis berimbas pada mutu pendidikan di kota ini," cakapnya di ruangan Fraksi Partai Golkar, Kamis (2/10).
Dikatakan Wahyu, program pendidikan gratis sebenarnya bertujuan untuk mensejahterakan warga kota dibidang pendidikan. Namun, program pendidikan gratis tersebut bisa saja berdampak kepada gairah guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar.
"Program pendidikan gratis tersebut jangan sampai mengurangi gairah guru. Kita takut, pendidikan gratis akan menyebabkan kualitas pendidikan jadi berkurang. Pemko harus jeli menyikapi persoalan ini, sehingga program yang bertujuan mulia tidak berdampak buruk pada mutu pendidikan," cakapnya.
Secara keseluruhan, menurut Wahyu lagi, Pemko Padang belum mampu menerapkan program pendidikan gratis. Sebab, kalau semuanya digratiskan dan ditanggung oleh APBD, maka Peko Padang bisa bangkrut. "Saya mengusulkan, bukan gratis bagi semua murid, tetapi dilakukan subsidi silang, dimana wali murid yang kaya tetap dikenakan biaya sekolah, sedangkan yang miskin baru digratiskan," tegasnya. (by)
Namun ironisnya, program pendidikan gratis tersebut berdampak kepada guru honor. Pasalnya, honorium guru honor selama ini diambilkan dari sumbangan wali murid yang dipungut Komite Sekolah. Tak hanya itu, pendidikan gratis juga mengancam beberapa kegiatan yang selama ini ditunjang pendanaannya melalui komite sekolah, misalnya makan siang para majelis guru, honor tambahan bagi guru yang memberikan pelajaran tambahan bagi siswa.
Wakil Ketua DPRD Kota Padang Wahyu Iramana Putra mengingatkan Pemerintah Kota Padang, agar pendidikan gratis yang menjadi program unggulan kepala daerah tidak mengurangi mutu pendidikan. "Kita mengingatkan, jangan sampai program pendidikan gratis berimbas pada mutu pendidikan di kota ini," cakapnya di ruangan Fraksi Partai Golkar, Kamis (2/10).
Dikatakan Wahyu, program pendidikan gratis sebenarnya bertujuan untuk mensejahterakan warga kota dibidang pendidikan. Namun, program pendidikan gratis tersebut bisa saja berdampak kepada gairah guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar.
"Program pendidikan gratis tersebut jangan sampai mengurangi gairah guru. Kita takut, pendidikan gratis akan menyebabkan kualitas pendidikan jadi berkurang. Pemko harus jeli menyikapi persoalan ini, sehingga program yang bertujuan mulia tidak berdampak buruk pada mutu pendidikan," cakapnya.
Secara keseluruhan, menurut Wahyu lagi, Pemko Padang belum mampu menerapkan program pendidikan gratis. Sebab, kalau semuanya digratiskan dan ditanggung oleh APBD, maka Peko Padang bisa bangkrut. "Saya mengusulkan, bukan gratis bagi semua murid, tetapi dilakukan subsidi silang, dimana wali murid yang kaya tetap dikenakan biaya sekolah, sedangkan yang miskin baru digratiskan," tegasnya. (by)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »
