![]() |
Junaidi Hendri dan Muhidi, Wakil Ketua DPRD Kota Padang. |
Hari ini, Senin siang (3/11/2014), bertempat ruang rapat utama Gedung Bundar Sawahan, RPJMD yang diajukan oleh Pemko Padang telah disahkan oleh DPRD Kota Padang. Semua fraksi telah menyetujui RPJMD tersebut.
Pandangan Fraksi PKS yang disampaikan Hendri Junaidi mengatakan permasalahan mendasar yang memerlukan penanganan segera di Padang antara lain masih adanya penduduk miskin yang belum mampu membiayan pendidikan anaknya, menurunnya nilai-nilai karakter pada anak didik akhir-akhir ini.
Selain itu, juga kurang memadainya fasilitas sarana dan prasarana kesehatan dasar, tenaga kesehatan dan jaminan pembiayaan kesehatan, belum ada pelayanan yang benar-benar gratis diberikan kepada masyarakat baik di Puskesmas maupun RSUD terutama bagi masyarakat miskin. Begitu juga dengan persoalan tertib lalulintas yang belum terwujud sepenuhnya.
“Mengingat beberapa persoalan ini butuh untuk ditindak lanjuti, maka kami dari Fraksi PKS setuju dengan Ranperda RPJMD untuk dijadikan perda,” ungkap Hendri Junaidi.
Pandangan yang hampir sama juga disampaikan Faisal Nasir dari fraksi PAN. Dalam pandangan akhir fraksinya, Faisal Nasir menyebutkan, tidak hanya persoalan kemiskinan dan pelayanan kesehatan yang belum memadai yang harus di akomodir, persoalan pasar yang sudah lama terselesaikan juga harus segera di tanggulangi.
Dia juga menyebutkan, bahwa RPJMD yang dibahas tersebut tidak terlepas dari pembangunan nasional karena itu diharapkan RPJMD harus singkron dengan program yang ada di pusat. “Mengingat pentingnya menanggulangi persoalan sosial dan pembangunan di Kota Padang, maka PKS setuju dengan RPJMD Pemko Padang untuk dijadikan pedeman pembangunan lima tahun kedepan,” jelasnya
Fraksi Gerindra Elly Thrisyanti juga menambahkan, masalah drainase dan riol yang kurang berfungsi dengan baik sehingga menimbulkan banyaknya titik-titik genangan air di waktu hujan serta trotoar yang tidak berfungsi juga mesti tanggulangi dalam lima tahun kedepan.
Begitu juga dengan masalah di sektor pariwisata yang belum terkelola dengan maksimal dan tidak dapat kita pungkiri masalah birokrasi pelayanan masyarakat masih merupakan masalah pokok yang harus segera dituntaskan. (by)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »