BentengSumbar.com --- Lencana atau pin KORPRI dengan warna dan corak beragam yang banyak dipakai pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Padang akhir – akhir ini ternyata menyalahi ketentuan. Pasalnya, sampai saat ini belum ada perubahan logo berdasarkan Musyawarah Nasional (Munas) Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI).
Kepala Bagian Hukum Dewan Pengurus Korpri Nasional, Sujarwo menyebutkan, sesuai dengan Surat Edaran Pengurus KORPRI Nasional tanggal 25 Juni 2014, Nomor : SE-15/KU/VI/2014 tentang Eksistensi Organisasi KORPRI dan bebagai kegiatan.
Dewan Pengurus KORPRI Nasional sampai saat ini tidak pernah menginstruksikan dan mengeluarkan lencana KORPRI yang baru. Bagi anggota KORPRI, dilarang memakai lencana KORPRI diluar ketentuan dari Dewan Pengururs KORPRI Nasional.
“Pemakaian lencana KORPRI masih menggunakan lencana KORPRI berdasarkan hasil Munas KORPRI VII Tahun 2009, belum ada perubahan,” jelas Sujarwo kepada wartawan usai menghadiri pengukuhan pengurus Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Korpri Kota Padang di Balaikota, Aia Pacah, Rabu (4/2).
Menanggapi itu, Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah selaku Pembina KORPRI menyampaikan agar pegawai yang merasa memakai lencana yang salah agar kembali menggunakan yang benar.
“Jika itu salah, maka kembali saja ke jalan yang lurus,” tukas Walikota singkat.
Sementara itu, mantan Sekretaris KORPRI Kota Padang, Tarmizi Ismail juga mengakui, Surat Edaran tersebut sudah pernah disosialisasikan pada pertengahan 2014 lalu kepada pegawai lingkup Pemko Padang.
“Jika masih ada memakai lencana yang salah, itu mungkin saja yang bersangkutannya ingin berbeda atau punya persepsi yang salah,” ujarnya.
Salah seoarang pegawai Pemko Padang, Nofiandi Amir mengaku, persepsi yang salah itu terbangun bukan karena memperhatikan dari petunjuk dan aturan yang sudah ada melainkan karena yang bersangkutan lebih mendengarkan pihak penjual aksesoris PNS.
“Penjualan perlengkapan PNS kadang – kadang memberikan penjelasan lebih meyakinkan supaya pembelinya punya persepsi bahwa yang benar adalah yang disampaikannya,” kata Nofiandi. (du)
Kepala Bagian Hukum Dewan Pengurus Korpri Nasional, Sujarwo menyebutkan, sesuai dengan Surat Edaran Pengurus KORPRI Nasional tanggal 25 Juni 2014, Nomor : SE-15/KU/VI/2014 tentang Eksistensi Organisasi KORPRI dan bebagai kegiatan.
Dewan Pengurus KORPRI Nasional sampai saat ini tidak pernah menginstruksikan dan mengeluarkan lencana KORPRI yang baru. Bagi anggota KORPRI, dilarang memakai lencana KORPRI diluar ketentuan dari Dewan Pengururs KORPRI Nasional.
“Pemakaian lencana KORPRI masih menggunakan lencana KORPRI berdasarkan hasil Munas KORPRI VII Tahun 2009, belum ada perubahan,” jelas Sujarwo kepada wartawan usai menghadiri pengukuhan pengurus Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Korpri Kota Padang di Balaikota, Aia Pacah, Rabu (4/2).
Menanggapi itu, Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah selaku Pembina KORPRI menyampaikan agar pegawai yang merasa memakai lencana yang salah agar kembali menggunakan yang benar.
“Jika itu salah, maka kembali saja ke jalan yang lurus,” tukas Walikota singkat.
Sementara itu, mantan Sekretaris KORPRI Kota Padang, Tarmizi Ismail juga mengakui, Surat Edaran tersebut sudah pernah disosialisasikan pada pertengahan 2014 lalu kepada pegawai lingkup Pemko Padang.
“Jika masih ada memakai lencana yang salah, itu mungkin saja yang bersangkutannya ingin berbeda atau punya persepsi yang salah,” ujarnya.
Salah seoarang pegawai Pemko Padang, Nofiandi Amir mengaku, persepsi yang salah itu terbangun bukan karena memperhatikan dari petunjuk dan aturan yang sudah ada melainkan karena yang bersangkutan lebih mendengarkan pihak penjual aksesoris PNS.
“Penjualan perlengkapan PNS kadang – kadang memberikan penjelasan lebih meyakinkan supaya pembelinya punya persepsi bahwa yang benar adalah yang disampaikannya,” kata Nofiandi. (du)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »
