BentengSumbar.com --- Sebagai Camat Padang Barat, Arfian bertekad mensukseskan program unggulan Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah. Tak tanggung-tanggung, Arfian pun merangkul Muspika, agar ikut berperan mensukseskan program unggulan tersebut.
"Untuk mensukseskan program unggulan pak wali, kami di sini merapatkan barisan dengan Muspika (Musyawarah Pimpinan Kecamatan). Komunikasi kami efektifkan, dan dalam semua kegiatan kami melibatkan Muspika," terangnya, Rabu siang (18/3/2015) di ruangan kerjanya.
Misalnya, ulas Arfian, dalam menangani persoalan Pasar Raya Padang, Pantai Padang dan pembebasan bangunan untuk pelebaran jalur dua jalan Samudera, para Muspika terjun langsung. "Mereka membantu kami dalam menangani persoalan Pasar Raya, Pantai Padang, dan jalur dua jalan Samudera," ungkapnya.
Terkait pembebasan bangunan di jalan Samudera, kata Arfian lagi, pemerintah telah membayarkan ganti rugi bangunan sejak 2013, namun masyarakat tidak mau meruntuhkan bangunannya. "Ya, terpaksa kita pakai alat berat meruntuhkan bangunan tersebut," pungkasnya.
Termasuk dalam mengatasi persoalan yang muncul di Rasunawa Purus, jelas Arfian, Muspika juga ikut dilibatkan. Peran kecamatan dalam persoalan Rusunawa Purus tersebut hanya sebatas pendataan penghuni, apakah nama penyewa sama dengan nama penghuni. Dan kenyataan di lapangan, hampir 50 persen nama penyewa dan penghuni berbeda.
"Saran kami ke Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan, penghuni yang namanya berbeda dengan penyewa harus dikeluarkan. Daripada jadi masalah, apalagi banyak yang menunggak," cakapnya. (by)
"Untuk mensukseskan program unggulan pak wali, kami di sini merapatkan barisan dengan Muspika (Musyawarah Pimpinan Kecamatan). Komunikasi kami efektifkan, dan dalam semua kegiatan kami melibatkan Muspika," terangnya, Rabu siang (18/3/2015) di ruangan kerjanya.
Misalnya, ulas Arfian, dalam menangani persoalan Pasar Raya Padang, Pantai Padang dan pembebasan bangunan untuk pelebaran jalur dua jalan Samudera, para Muspika terjun langsung. "Mereka membantu kami dalam menangani persoalan Pasar Raya, Pantai Padang, dan jalur dua jalan Samudera," ungkapnya.
Terkait pembebasan bangunan di jalan Samudera, kata Arfian lagi, pemerintah telah membayarkan ganti rugi bangunan sejak 2013, namun masyarakat tidak mau meruntuhkan bangunannya. "Ya, terpaksa kita pakai alat berat meruntuhkan bangunan tersebut," pungkasnya.
Termasuk dalam mengatasi persoalan yang muncul di Rasunawa Purus, jelas Arfian, Muspika juga ikut dilibatkan. Peran kecamatan dalam persoalan Rusunawa Purus tersebut hanya sebatas pendataan penghuni, apakah nama penyewa sama dengan nama penghuni. Dan kenyataan di lapangan, hampir 50 persen nama penyewa dan penghuni berbeda.
"Saran kami ke Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan, penghuni yang namanya berbeda dengan penyewa harus dikeluarkan. Daripada jadi masalah, apalagi banyak yang menunggak," cakapnya. (by)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »
