Soal Konsolidasi Bypass, Zulhardi: 75 Persen Tanah Pejabat

Soal Konsolidasi Bypass, Zulhardi: 75 Persen Tanah Pejabat. 

BentengSumbar.com --- Beragam komentar pembaca terkait pemberitaan Portal Berita BentengSumbar.com dengan judul, "Pelebaran Jalan Bypass Terkendala di Kuranji ". Beragam komentar netizens (pengguna internet yang berpartisipasi aktif, red) pada akun Bang Yahya yang menshare berita itu ke jejaring sosial facebook.

Menurut Zulhardi Zakaria Latif, anggota DPRD Kota Padang dari daerah pemilihan Padang II (Kecamatan Kuranji-Kecamatan Pauh), 75 persen tanah di sepanjang Bypass dikuasi pejabat waktu dulu. Untuk itu, harus diusut bagaimana cara mendapatkannya, sehingga warga tidak dirugikan. Sebab, warga miskin, untuk memperjuangkan haknya saja susah, apalagi mengambil hak orang lain pada tanah konsolidasi tersebut.

"Pasti ada persoalan, kok sepanjang Bypass itu 75 % tanah pejabat waktu dulu. Coba usut ngimana cara mendapatkannya. Lai ndak tanah kosolidasi tu. Jangan rugikan masyarakat miskin. Orang miskin memperjuangkan haknya saja tidak bisa, apa lagi mengambil hak orang lain. Kalau pejabat mengambil hak orang lain aja gampang, apa lagi mempertahankan katanya haknya," komentar Zulhardi.

Bahkan Zulhardi mendesak penegak hukum untuk mengusut persoalan tersebut, terutama pengambil kebijakan sebelumnya. Ia mengaku sudah sering berbicara di media masa terkait persoalan ini.

"Usut pengambil kebijakan yang dulu. Saya sudah beberapa kali bicara baik media cetak maupun media elektronik. Tentu penegak hukum harapan kita menyikapi hal ini. Anggota dewan itu menurut Undang-undang tugasnya hanya tiga, yaitu membuat Perda, Pengawasan dan Penganggaran. Terlalu jauh (kami, red) masuk, salah lo beko, berkotat lo pengamat politik," cakapnya.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pauh IX Kuranji Khalid Saifullah menegaskan, jika sudah selesai, mestinya tidak seperti sekarang. Makanya seperti sekarang, karena memang ada yang tak beres dalam pelaksanaan konsolidasi. Ia meminta agar dokumen konsolidasi dari awal dibuka, jika tidak maka penyelesaian persoalan tersebut hanya sesat saja.

"Jika sudah selesai mestinya ndak seperti sekarang. Makanya seperti sekarang karena memang ada yang tak beres dalam pelaksanaan konsolidasinya. Persoalan ini kalau mau diselesaikan betul, jangan ada dusta diantara kita dan buka dokumen konsolidasi dari awal. Jika tidak, maka penyelesaian hanya untuk sesaat yang diwaktu dan moment lain akan muncul lagi," ulasnya. (by)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News