![]() |
Zulhardi Z Latif. |
BentengSumbar.com --- Unjuk rasa para pedagang yang tergabung Pengrajin dan Penjual Pakaian Sekolah (P4S) ditanggapi Komisi IV DPRD Padang dengan mengundang Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang. Namun, pertemuan tersebut baru sebatas dengar pendapat (hearing) terhadap tuntutan para pedagang.
Ketua Komisi IV DPRD Padang, Zulhardi Z. Latief meminta Dinas Pendidikan Kota Padang harus menyikapi masalah tersebut. Dia menambahkan, yang jadi persoalan bagi pedagang bukanlah baju seragam yang terberjalan. Tapi, ujarnya adanya kebijakan Pemko Padang menambah seragam baju kurung basiba. “Kebijakan yang dibuat diharapkan tidak merugikan para pedagang. Malahan sebaiknya ditunda tahun depan,” ujarnya, di Ruang Komisi IV DPRD Padang, Senin, (29/6).
Menaggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang, Habibul Fuadi didampingi, Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Riswandi menegaskan tidak ada perubahan pakaian seragam, kecuali mengganti baju kurung dengan baju kurung basiba dan itupun untuk kelas I. Dia juga menegaskan, telah membuat edaran yang isinya masalah pakaian diserahkan ke orang tua. “Anak-anak baru cenderung ke sekolah. tapi kita komit, sekolah tidak memaksa pembelian baju,” ujarnya.
Habibul Fuadi menegaskanbahwa ia sudah membuat surat edaran kepada seluruh sekolah terkait pembelian baju seragam ini. “Dibebaskan lepada semua wali murid, kecui memang pakaian ciri khas sekolah seperti pakaian muslim, batik dan olahraga,”ucapnya
Terkait dengan tuntutan para pedagang, Habibul Fuadi justru mempertanyakan niat para pedagang. Karena, justru mereka berencana menyediakan pakaian mengerucut pada satu perusahaan. “Ini juga tidak benar dan harus dihentikan,” ujarnya.
Saat ini ujarnya masih Penerimaan Siswa Baru (PSB), dia berjanji akan tekankan lagi, agar tidak monopoli atau mobilisasi oleh sekolah. Mengenai adanya temuan penjualan pakaian disekolah, dia juga akan menelusuri.
Hadir dalam hearing itu, Zulhardi Z Latif, Maidestal Hari Mahesa, Mailinda Rose dan Elli Trisyanti. (by/rel)
Ketua Komisi IV DPRD Padang, Zulhardi Z. Latief meminta Dinas Pendidikan Kota Padang harus menyikapi masalah tersebut. Dia menambahkan, yang jadi persoalan bagi pedagang bukanlah baju seragam yang terberjalan. Tapi, ujarnya adanya kebijakan Pemko Padang menambah seragam baju kurung basiba. “Kebijakan yang dibuat diharapkan tidak merugikan para pedagang. Malahan sebaiknya ditunda tahun depan,” ujarnya, di Ruang Komisi IV DPRD Padang, Senin, (29/6).
Menaggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang, Habibul Fuadi didampingi, Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Riswandi menegaskan tidak ada perubahan pakaian seragam, kecuali mengganti baju kurung dengan baju kurung basiba dan itupun untuk kelas I. Dia juga menegaskan, telah membuat edaran yang isinya masalah pakaian diserahkan ke orang tua. “Anak-anak baru cenderung ke sekolah. tapi kita komit, sekolah tidak memaksa pembelian baju,” ujarnya.
Habibul Fuadi menegaskanbahwa ia sudah membuat surat edaran kepada seluruh sekolah terkait pembelian baju seragam ini. “Dibebaskan lepada semua wali murid, kecui memang pakaian ciri khas sekolah seperti pakaian muslim, batik dan olahraga,”ucapnya
Terkait dengan tuntutan para pedagang, Habibul Fuadi justru mempertanyakan niat para pedagang. Karena, justru mereka berencana menyediakan pakaian mengerucut pada satu perusahaan. “Ini juga tidak benar dan harus dihentikan,” ujarnya.
Saat ini ujarnya masih Penerimaan Siswa Baru (PSB), dia berjanji akan tekankan lagi, agar tidak monopoli atau mobilisasi oleh sekolah. Mengenai adanya temuan penjualan pakaian disekolah, dia juga akan menelusuri.
Hadir dalam hearing itu, Zulhardi Z Latif, Maidestal Hari Mahesa, Mailinda Rose dan Elli Trisyanti. (by/rel)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »