Proyek Air Bersih di Kuranji, Iswandi: Persolan Timbul Dari Awal

Iswandi Muchtar Turun ke Lokasi Pengerjaan Pansimas. 

BentengSumbar.com --- Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor: 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3), Pasal 365 ayat (1), salah satu fungsi anggota DPRD adalahmelaksanakan fungsi pengawasan.

Untuk melaksanakan fungsi pengawasan tersebut, anggota dewan sering turun ke tengah-tengah masyarakat, baik diminta atau pun tidak diminta dalam menyikapi setiap persoalan yang timbul dalam pelaksanaan pembangunan. Sering, wakil rakyat bertindak sebagai penengah atau mediator yang mendinginkan suasana, bahkan untuk memperjuangkan aspirasi warga, wakil rakyat acap kali berseberangan dengan pemerintah.

Sebagai anggota DPRD Kota Padang, Iswandi Mochtar juga melaksanakan fungsi pengawasan tersebut, terutama mengawasi setiap pelaksanaan pembangunan di daerah pemilihannya, yaitu dapil Padang II (Kecamatan Kuranji dan Kecamatan Pauh). Seperti pembangunan proyek air bersih di Lapau Munggu Kecamatan Kuranji. Pada saat demo penolakan pembangunan tersebut, Iswandi Muchtar bersama Camat Kuranji Salisma Anasrul dan Muspika, turun ke tengah-tengah warga mendinginkan suasana.

Pembicaraan Antara Pendemo. 

Sebagaimana diberitakan beberapa media lokal di daerah ini, petani di Kuranji menolak pembangunan Pansimas (sebenarnya bukan proyek Pansimas, tetapi air bersih yang didanai oleh Dana Alokasi Khusus, red) tersebut. Alasannya, diduga ada oknum yang “bermain”, sehingga pembangunan tersebut dialihkan ke tempat lain. Pasalnya, dengan berpindah lokasi pembangunan ke Lapaumunggu (jalur irigasi Batang Guo) secara sepihak, dikhawatirkan akan berdampak terjadinya kekeringan di sejumlah kelurahan.

Dalam perencanaannya, proyek tersebut berlokasi di daerah aliran air Batang Anau yang berada di Kampung Anau dengan pengambilan sumber air dari Bukit Vita yang berada di Guo Kampung Anau. Gelombang penolakan mulai muncul setelah dalam pelaksanaannya proyek tersebut berpindah secara sepihak ke Lapaumunggu. Masyarakat dan petani berasumsi apabila bak penampungan (intake) dibangun di Lapaumunggu, dikhawatirkan sawah dan rumah-rumah penduduk tidak dapat lagi memanfaatkan aliran air tersebut, sebab mata air Garigah merupakan mata air yang sangat kecil.

Pemerintah Kota Padang melalui dinas teknis terkait sampai saat ini terus memberikan pemahaman kepada warga. Bahkan, rapat dengan warga beberapa kali diadakan dengan difasilitasi oleh pemerintah kecamatan. Namun, warga masih saja bertanya-tanya tentang kebenaran informasi yang beredar tentang 'kusutnya' pelaksanaan pembangunan Pansimas. Saling tuding pun tak dapat dielakan yang dapat saja berujung pada perpecahan.

Demo Penolakan Warga Terhadap Proyek Pansimas di Kuranji. 

Menurut Iswandi Muchtar, persoalan pelaksanaan pembangunan tersebut sudah timbul sejak awal, dikarenakan tidak adanya ketransparanan kepada warga. Namun Ia mengaku tidak lagi mempersoalkan proses tersebut karena dalam sebuah rapat sudah diambil keputusan oleh Wakil Walikota, bahwa proyek tersebut tidak bisa dilaksanakan di lokasi tersebut berdasarkan kajian orang Pekerjaan Umum (PU).

"Saya tidak akan mengkaji persoalan dari awal tersebut, karena dihadapan rapat Wakil Walikota Padang sudah mengambil keputusan proyek itu tidak bisa dilakanakan di lokasi tersebut berdasarkan kajian orang PU. Tanpa diambil pun, airnya sudah kecil. Saya hanya menegaskan, bahwa saya tidak berada pada kubu yang menolak atau menerima proyek tersebut," ungkapnya ketika dikonfirmasi via telepon selularnya, Rabu (3/6/2015).

Menurut Iswandi Muchtar, perencanaan proyek tersebut kajiannya tidak matang. Ini terlihat dari pihak yang mengusulkan proyek, yaitu seorang RT, ditambah satu orang warga, dan petugas Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang melaksanakan survai. Seharusnya dilakukan sosialisasi terlebih dahulu.

Iswandi Bersama Camat dan Kapolsek Mendinginkan Suasana. 

"Harusnya dilakukan sosialisasi, bukannya berkata, kami yang mengusulkan, maka proyek ini untuk kami. Ini bukan pembangunan sebuah kantor. Tetapi pembangunan instalasi air bersih tersebut menyangkut kepentingan orang banyak. Ratusan hektar sawah di sekitar itu. Makanya, kita harus realistis melihat proyek ini, dan itu pun saya sependapat dengan Emzalmi untuk pembatalan proyek tersebut. Kita tak bisa melihat persoalan ini secara sepihak, dan saya pun tidak menganggap persoalan ini politis," terangnya.

Iswandi mengaku tidak ingin dibenturkan dalam persoalan tersebut. "Saya tidak ingin dibenturkan dalam persoalan ini. Jika ada pihak yang tidak setuju, itu haknya. Saya pun telah mereka laporkan kepada wako dan wawako dalam persoalan ini," pungkas Sekretaris Fraksi Perjuangan Bangsa (F-PB) DPRD Kota Padang ini. (by)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News