Soal Tes Urine, BNK Sambut Baik Saran Wahyu Iramana Putra

BentengSumbar.com --- Ketua Badan Narkotika Kota (BNK) Padang H Emzalmi Zaini menyambut baik saran yang dilontarkan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Padang H Wahyu Iramana Putra agar semua anggota DPRD Kota Padang dan pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Padang dilakukan tes urine. (Baca: Narkoba Marak, Wahyu Sarankan Anggota Dewan dan Pejabat Pemko Dites Urine).

"Itu saran yang bagus. Namun sebagai lembaga, tentu kita minta DPRD Kota Padang menyurati BNK untuk itu. Kita siap melaksanakan tes urine itu, tapi melalui permintaan tertulis dari DPRD Kota Padang," ungkap Emzalmi yang juga Wakil Walikota Padang ini, Sabtu (29/8/2015).

Sebelumnya, Sekretaris BNK Padang Eri Sendjaya mengatakan, pelaksanaan tes urine sudah diagendakan oleh BNK Padang. Sasarannya adalah pejabat, pelajar dan mahasiswa. Namun, untuk merespon himbauan Wakil Ketua DPRD Kota Padang Wahyu Iramana Putra, tidak tertutup kemungkinan tes urine juga dilaksanakan bagi anggota dewan.

"Tes urine sudah kita agendakan. Anggarannya pada APBD Perubahan terletak di pos kegiatan BNK. Sasarannya pejabat pemko, pelajar, dan mahasiswa. Merespon himbauan pak wahyu, tidak menutup kemungkinanan BNK juga melakukan tes urine bagi anggota dewan dan satuan keamanan lain," cakap Kepala Kantor Kesbangpol Kota Padang ini, Kamis sore (28/8/2015).

Dikatakan Eri Sendjaya, tujuannya untuk menekan penyalahgunaan narkotika di Kota Padang. Karena kasus yang terjadi dari Januari-Agustus 2015 ada 18 kasus dengan 20 tersangka. Untuk menekan lajunya kasus ini, makanya akan adakan tes urine. Sebenarnya, dari jumlah kasus yang ditangani Satnarkotika Polresta Kota Padang, sejak 2012, 2013. 2014, dan 2015 sudah terjadi penurunan. Penurunan ini terjadi karena gencarnya sosialisasi yang dilakukan BNK dengan kerjasama dengan perguruan tinggi.

"Sesuai pesan presiden bahwa Indonesia darurat narkoba, kita terus melakukan upaya pencegahan dan penangkapan bersama Satnatkoba Polresta Padang. Kita juga mengapresiasi Satnarkoba yang gencar melakukan penangkapan. Kita juga usulkan peningkatan dana untuk ini sebagai back up Satnarkoba. Kos biaya untuk kasus narkoba ini sangat tinggi, karena ada uji labor. Tes urine pun biayanya mahal. Tahun sekarang baru dianggarkan sekitar Rp500 juta. Bagi pengguna yang mau direhabilitasi, pemerintah daerah sudah menyediakan fasilitas untuk itu," ujarnya. (by)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News